PinterPolitik.com

Prahara anggaran boombastis mobil dinas Presiden dan para Menteri Kabinet Kerja jilid 2 menuai polemik. Beragam perspektif bermunculan, ada yang setuju karena faktor keamanan dan kenyamanan pejabat negara, disisi lain ternyata banyak juga yang menolak karena anggaran terlalu besar.

Weeeitsss tapi ada sesuatu yang menarik, selain jumlah besaran anggaran yang menohok, ternyata perusahaan yang mengajukan tender pun ikut jadi sorotan.

Ternyata ehhh ternyata, peserta lelang tender itu salah satunya milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Weleeeh weleeeh, Opa JK udah akhir masa jabatan masih aja usahain bisnis. Namanya juga bisnis, tetap berkembang dan mengembangkan, heleeeh.

Namun, sayang seribu sayang, perusahaan keluarga Opa JK gagal mendapatkan tender mobil dinas Presiden dan para Menteri Kabinet Kerja jilid 2.

Ehmmm, tumben jabatan tinggi gak ngaruh ke tender, heleehhh, baguslah, terhindar dari nepotisme. Menjunjung tinggi profesionalisme, uhuuyyy.

Tapi kalau sekarang kita coba bayangin ada di suatu zaman yang suka nepotisme, pasti bisa ketebak kan Opa JK pasti sukses dan gampang dapetin tender itu? Apalagi jumlahnya yang fantastis, cincayyy lah.

Kira-kira, kalau dibikin reka adegannya mungkin seperti ini, menjelang maghrib di pelataran Istana, Opa JK nyolek dan bilang ke Pakde. Pakde, proyek mobil dinas Presiden oper-oper lah sini.

Weeeittss, Pakde langsung menjawab, heleeehh, itu kan proyek mobil dinas Presiden, Opa gak boleh ikutan, kan aku Presidennya, weleeeh weleeh.

Dalam hati Opa bergumam, ehmmm, iya juga sih. Tapi, Pakde kan Opa mau pensiun nih, gak apa-apa lah kasih Opa aja.

Pakde tetep bersikukuh, ndak bisa Opa, ndak bisa.

Akhirnya Opa nyeletuk bilang, yaudah proyek buat mobil dinas Wapres mana nih, biar Opa aja yang garap, kan mobil Wapres. Gapapa toh?

Sambil tersenyum, Pakde bisikin Opa. “Opa kan bentar lagi pensiun, pensiun jadi Wapres, jadi lebih baik pensiun juga ya jadi pengusaha, weleeeh weleeh…”

Ya tapi kan itu hanya dialog imajiner. Untung aja gak ada jual beli proyek ya untuk kasus pengadaan mobil dinas. Semoga aja bisa berlanjut ke proyek-proyek selanjutnya ya. (Z19)

PinterPolitik.com

“Higher powers taking a hold on me” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Bulan Oktober nanti juga akan menjadi akhir bagi ikatan kerja Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Jokowi masih akan melanjutkan posisinya untuk periode kedua. Sementara itu, posisi wapres milik JK nantinya akan diisi oleh Ma’ruf Amin.

Mungkin, seperti pasangan Barack Obama dan Joe Biden di AS, pasangan Jokowi-JK merupakan sepasang bromance yang tak terpisahkan. Lima tahun memang bukan waktu yang singkat dalam bekerja bersama.

Senang sekali menerima Pak Jusuf Kalla siang ini di istana. Selain berdiskusi tentang pekerjaan, Pak JK berbagi cerita tentang Lebaran kemarin: apa yang beliau lakukan, makanan favorit, juga tentang cucu-cucunya.

Inilah cerita Lebaran Pak JK. pic.twitter.com/jHNHc7LuZr

— Joko Widodo (@jokowi) June 11, 2019

Baru saja kemarin pada Forum Pemred, mantan Wali Kota Solo tersebut mengungkapkan harapannya agar JK tetap membantunya di pemerintahan. Tidak hanya sekali, Jokowi juga pernah meminta JK untuk tetap mendampinginya di pemerintahan pada akhir tahun lalu.

Keinginan tersebut tentu menghadapi beberapa tantangan. Secara konstitusional, JK tidak lagi bisa menjadi wapres Jokowi. Belum lagi, Jokowi kini telah memiliki cawapres terpilih sebagai pengganti JK.

Meski tidak bisa lagi menjadi wapres, Jokowi memiliki gagasan lain bagi masa depan JK. Sang presiden mengusulkan bahwa – dilansir dari surat kabar Rakyat Merdeka – JK bisa saja mengisi posisi ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Harapan Jokowi terhadap JK tersebut pun menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa sang presiden berharap agar JK tetap membantunya? Apa signifikansi peran Wantimpres?

Penasihat Presiden

Wantimpres merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan tugas tersebut, lembaga ini memiliki kedudukan dan tanggung jawab langsung kepada presiden.

Mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, presiden memiliki wewenang untuk membentuk Wantimpres. Peran dan tata cara pembentukan ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Di negara lain, dewan penasihat biasanya juga diperlukan oleh pemimpinnya. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, Presiden Donald J. Trump memilih beberapa orang yang dipercayainya sebagai penasihat Gedung Putih, seperti Ivanka Trump, Jared Kushner, Peter Navarro di bidang ekonomi, dan John Bolton di bidang pertahanan dan keamanan.

Tentunya, sesuai bidang masing-masing, figur-figur penasihat tersebut memiliki pengalaman dan pengetahuan yang bisa diperhitungkan. Navarro misalnya, merupakan seorang profesor ekonomi di Univeristy of California, Irvine. Di sisi lain, Bolton juga memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan – pernah bekerja untuk presiden-presiden sebelumnya, seperti Ronald Reagan, George H.W. Bush, dan George Bush.

Pengetahuan dan pengalaman tersebut mungkin memang penting guna mengisi posisi-posisi penasihat tersebut. Pasalnya, kemampuan-kemampuan tersebut turut menjadi modal politik bagi perkembangan karier politik.

Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa modal politik merupakan konsep yang dapat ditarik dari gagasan dan teori inkonvertibilitas milik filsuf Pierre Bourdieu. Bourdieu menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga jenis modal, yakni modal ekonomi (kekayaan dan properti), modal kultural (budaya dan pendidikan), modal sosial (relasi dan jaringan), dan modal simbolis (legitimasi) – dapat dikombinasikan menjadi modal politik.

Modal simbolis dapat menjadi legitimasi bagi upaya untuk mewujudkan dominasi sosial dan menjalankan fungsi politik.
Share on X

Casey melihat bahwa modal-modal tersebut dapat saling dipertukarkan dalam membangun modal politik. Modal politik ini didefinisikan olehnya sebagai jumlah dari kombinasi jenis-jenis modal bagi tujuan-tujuan politik.

Bila kita tilik kembali, pengalaman dan kualidikasi penasihat-penasihat Trump memiliki beberapa modal serupa, yakni modal kultural dan modal sosial. Lalu, bagaimana dengan JK? Apa modal yang dimilikinya agar dapat menjadi penasihat Jokowi?

Utilisasi Modal

JK bisa jadi memiliki modal sosial dan kultural dari pengalaman panjangnya di politik pemerintahan – berupa relasi politik dan kualifikasinya. Selain itu, JK bisa juga memiliki modal ekonomi dengan bisnis keluarganya di Kalla Group.

Mengacu pada definisi yang dijelaskan oleh Casey, kombinasi modal tersebut ditujukan untuk manfaat dan tujuan politik. Lalu, apa manfaat politik dari keinginan Jokowi atas posisi baru JK tersebut?

Modal politik JK tersebut mungkin tersalurkan menjadi modal simbolis – merupakan utilisasi dari modal-modal lainnya. Bagi Bourdieu, modal simbolis dapat menjadi legitimasi bagi upaya untuk mewujudkan dominasi sosial dan menjalankan fungsi politik.

Utilisasi modal-modal ini juga sejalan dengan konsep referent power milik John R. P. French Jr. dan Bertram Raven – di mana seorang pemimpin memiliki kemampuan interpersonal yang berujung pada terciptanya pengaruh personal terhadap orang lain.

Pengaruh personal ini terlihat pada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (LKY) yang menjabat pada tahun 1959-1990. Setelah turun jabatan, LKY menjabat sebagai menteri senior (1990-2004) dan menteri mentor (2004-2011) – memiliki peran yang mirip dengan penasihat.

Ketika menjabat sebagai menteri senior, LKY kerap mengadakan sesi mentoring dengan jajaran eksekutif pemerintah lainnya, seperti PM Goh Chok Tong. Melalui sesi-sesi tersebut, LKY dinilai tetap memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan meski tidak lagi menjabat sebagai pemimpin eksekutif.

View this post on Instagram

Jokowi berharap JK tetap di Pemerintahan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #jk #jusufkalla #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 15, 2019 at 3:41am PDT

Berkaca pada kasus LKY di Singapura, JK bisa saja juga melakukan utilisasi atas modal-modal yang dimilikinya menjadi modal simbolis atau referent power bila benar menjadi ketua Wantimpres. Dengan utilisasi tersebut, bukan tidak mungkin juga bahwa JK dapat memengaruhi pengambilan kebijakan Jokowi.

Namun, pertanyaan lain pun timbul. Apa tujuan politik di balik utilisasi modal JK sebagai ketua Wantimpres nanti?

Penyeimbang Kekuatan

Pemerintahan kedua Jokowi dikabarkan akan menjadi produk bagi politik “kumpul kebo” (kumbo) yang tengah dilakukan bersama Megawati dan Prabowo Subianto. Keinginan Jokowi untuk memberikan posisi ketua Wantimpres kepada JK bisa jadi berkaitan dengan upaya tersebut.

Pasalnya, upaya kumbo tersebut berpotensi semakin memperbesar pengaruh Megawati terhadap Jokowi. Kemungkinan ini bisa saja benar dengan adanya retorika Megawati dan PDIP – seperti permintaan jatah menteri dan wacana amendemen UUD 1945 – yang berpotensi semakin memperkecil ruang gerak sang presiden.

Dengan membesarnya peran Megawati – dan Prabowo – tersebut, Jokowi boleh jadi memang membutuhkan penyeimbang lain guna menghalau pengaruh elite dan oligark politik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters dalam tulisannya yang berjudul Oligarchy and Democracy in Indonesia, kejatuhan Soeharto meniadakan pusat kekuatan oligarki sehingga oligark dan elite politik di Indonesia menjadi berkompetisi satu sama lain tanpa oligark sentral tersebut.

Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi mengundang JK sebagai salah satu elite di Indonesia guna menandingi pengaruh politik Megawati-Prabowo. Upaya balancing (pengimbangan) inilah yang mungkin tengah dilakukan oleh sang presiden melalui posisi baru JK.

Secara formal, kemungkinan posisi baru JK tersebut belum tentu benar-benar dapat mengimbangi pengaruh Megawati-Prabowo. Pasalnya, mengacu pada UU No. 19/2006, Wantimpres tidak memiliki pengaruh seluas posisi-posisi menteri yang diminta oleh PDIP. Lembaga tersebut hanya memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan – tidak memiliki kuasa untuk memberlakukan dan menerapkan kebijakan.

Meski demikian, JK telah memiliki modal-modal yang dapat diutilisasi menjadi modal simbolis yang dapat berpengaruh pada kebijakan Jokowi di masa mendatang.

Mungkin, lirik rapper Drake di awal tulisan dapat menggambarkan situasi tersebut. Dengan utilisasi modal dan kekuatan yang dimilikinya, si pengambil kebijakan pun dapat terpengaruhi, entah pihak mana yang lebih berpengaruh nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Presiden Jusuf Kalla (JK) ternyata merasakan ada sesuatu yang janggal terjadi dengan jaminan kesehatan.

Kejanggalannya muncul akibat adanya perbedaan hasil yang sangat mencolok dari dua program BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apa yang akan dibongkar JK dari dua jenis BPJS ini?

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan digunakan untuk membantu biaya kesehatan. Tapi BPJS Kesehatan ini masih seringkali terdengar suara minornya, diantaranya terkait penggunaan BPJS Kesehatan yang sering ditolak Rumah Sakit atau seringkali pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan dipandang sebelah mata.

Emang Rumah Sakit itu nyangkanya gimana sih? Apa mikirnya BPJS Kesehatan ini gratis atau cuma jadi beban rumah sakit, sampe ada yang menolak pasien yang pake BPJS Kesehatan segala, weleeeh weleeeh.

Kan harusnya udah tau, kalau BPJS Kesehatan menggunakan sistem pembiayaan kolektif. Jadi pasti dibayarlah itu pake sistem BPJS. Ga usah khawatir ga dibayar, hadeuuuhhh. Makanya suka ditemukan pelayanan kesehatan yang, ahhh syudahhhlah.

Maka dari itu, kini Wakil Presiden sedang menyoroti kalau BPJS Kesehatan belum diselenggarakan secara baik. Nah selain itu juga, jumlah uang iuran dan pengeluarannya timpang, makanya ga aneh kalau anggaran BPJS Kesehatan jadi membengkak.

Hadeuuuh, udah pelayanan kesehatannya seadanya, defisit pula lagi, ahh syudahhhlah. Tinggal putar otak aja gimana caranya perbaiki layanan kesehatan dan tutupi defisitnya. Pemerintah mau tak mau harus tangani ini ya, weeleeeh weleeeh.

Ini langsung dari curhatan Wakil Presiden loh, jadi mau ga mau harus diperbaiki segera. Mungkin Wapres pusing juga ya mikirin defisitnya, hadeuuuhhh.

Tapi kalau kata Jenderal Soedirman, jangan terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan, tapi syukuri saja apa yang sudah dimilikinya.

Nah, cocok deh sama apa yang dilakukan Wakil Presiden karena selalu bersyukur karena masih ada BPJS Ketenagakerjaan yang sukses dijalankan, apalagi kini dijadikan tempat berinvestasi.

Mmm, andai saja BPJS Kesehatan juga begitu, mungkin tak ada lagi defisit yang membuat pusing, weleeeh weleeeeh.

Sudahlah jangan ada penyesalan, namanya juga program. Jangan sibuk mikirin kesulitannya nutupin defisit, syukuri saja sudah bisa membantu masyarakat. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi kini dalam kondisi kebingungan, keputusannya yang akan menentukan nasibnya kemudian. Tentunya Jokowi tak boleh serampangan dalam mengambil keputusan.

Walaupun kini Jokowi memiliki modal kuat sebagai petahana, tentunya tak menutup kemungkinan akan muncul penantang yang tangguh di Pilpres 2019. Salah satu kuncinya ialah Jokowi harus bersanding dengan orang tepat, sederhananya dapat mendongkrak elektabilitas Jokowi.

Kalau dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat mungkin besar, tapi kayaknya ga bisa menjadi patokan, karena harus diakui juga bahwa masih banyak lapisan masyarakat yang justru tidak puas atau yang lebih parahnya lagi, ingin Presiden baru.

Nah loh gimna dong? Sekali lagi dikatakan bahwa kuncinya ada pada sosok Cawapres Jokowi, siapa ya yang cocok untuk mengisi posisi itu? Weleeeeh weleeeh.

Nama – nama kan udah santer nih kedengeran, bahkan udah pada sibuk sendiri masang spanduk di mana – mana, hadeuuhhh, kalau begitu caranya kayak Cawapres spanduk dong, ahhh syudahlah.

Tapi ya udah deh ga usah dilihat dari spanduknya, tapi peluangnya nih gimana ya melihat nama – nama itu, weleeeh weleeeh. Kan udah ada dua tim khusus yang menangani urusan Cawapres, ada tim internal yang dipimpin Pratikno dan ada juga dari PDI Perjuangan.

Dari sini aja bisa dilihat kalau urusan beginian bikin ribet, karena ehhh karena ga mungkin ada dua tim, susah banget apa ya? Weleeeeh weleeh.

Yaiyalaaah susah, emangnya segampang dan seenak jidatnya PSI nentuin Cawapres begitu, banyak pertimbangannya juga kali ah, hadeuuuh.

Di dua tim ini ada  banyak tokoh bintang bertebaran, bahkan di tim PDI Perjuangan melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Waduuuhhh,  JK kan ga bisa dicalonin lagi jadi Cawapres, iya sih, tapi kan seengganya punya andil ngasih masukkan ke Jokowi tentang kriteria dan cocok untuk Jokowi.

Tapi kok pas ditanya, JK ga mau mengakui ya kalau dia itu bagian dari tim penjaring Cawapres Jokowi. Kalau misalkan JK ga masuk tim dan nantinya salah memilih Cawapres.

JK pada akhirnya bisa jadi kolega yang gagal menyelamatkan Jokowi dari jurang kekalahan, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]M Jusuf Kalla selalu sukses bila menempati posisi kedua. Pernah sekali waktu JK mencoba peruntungan untuk merebut posisi satu, hmmm sayang sekali nasibnya tak mujur seperti di posisi kedua.

Takdir JK sepertinya sudah dituliskan menjadi nomor dua, weleeeeh weleeeeh. Tapi pengalamannya menjadi nomor dua di negeri ini hanya berhasil untuk periode pertama saja. Periode keduanya tak menemui hasil yang memuaskan.

Hanya pil pahit yang dirasakan, upppssss, maaf ya jadi mengingatkan tentang kekalahan masa lalu. Tak enak kan kalah? Hmmm, rasain. Weleeeeh weleeeeh.

Saat di periode selanjutnya, JK tak lagi dipinang dan nekat maju mengejar posisi satu. Alhasil, JK puasa berkuasa dulu, weleeeeh weeleeeeh.

Namun, selang satu periode, JK kembali dipinang menjadi nomor dua lagi. Hadeuuuuh, ga bosen apa jadi nomor dua terus. Ahhhh syudahhhlah.

Tapi JK membuktikan hadirnya ia di kontestasi politik mendampingi Jokowi dapat menggapai kemenangan yang pasti. Weleeeh weleeeh, ah palingan satu periode doang kan?

Banyak yang memperkirakan bahwa JK tak beruntung bila mengulang secara berurutan menjadi nomor dua, apalagi nomor satu. Rasanya agak sulit. Tapi, akankah JK membuat sejarah baru bagi dirinya yang dipinang tiga kali menjadi Wakil Presiden? Ulalalala, wapres hatrick dong, uhuuuyyy weleeeeh weleeeeh.

Tapi ada pihak mengatakan bahwa peluang JK kali ini besar karena sosok yang dibutuhkan untuk Pilpres 2019 adalah sosok Wakil Presiden yang mewakili agamis, weleeeeh weleeeeh.

Sementara, menurut salah satu kajian di Asia Times, JK adalah sosok yang tepat karena kiprahnya sebagai Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) dan tokoh yang lahir dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karena sisi inilah yang akan mengisi kekosongan Jokowi.

Akankah JK sukses terpilih menjadi Wakil Presiden kali ketiga? Ahhh syudahhhlah. Kalau keberuntungan masih berpihak sih, bisa saja.

Tapi Opa JK lupa nih, bukannya Opa mau pensiun dari dunia politik? Yaaahhh, jadi bimbang lagi ya? Weleeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]acana penghidupan pasal penghinaan terhadap Presiden menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Ada yang setuju, ada pula yang menentang keras. Wajarlah bila aturan ini menjadi kontroversi. Apakah penghidupan pasal penghinaan terhadap Presiden ini adalah bentuk upaya Pemerintah memotong lidah rakyat? Uuuuuhhhh, wiii serem kali weleeeh weleeeh.

Tapi masa sih rakyat dilarang mengungkapkan kritik kepada pemimpinnya sendiri. Kalau pemimpinnya melakukan kesalahan, terus yang mau ngasih kritik konstruktif siapa? Weleeeh weleeeeh.

Nah, berhubung kritik memiliki beragam bentuk, otomatis kritik manis sampai pedas sekalipun sah – sah saja, asal tidak menghina. Hmmm, kalau sudah menghina sih itu sudah tak sehatlah, bukan begitu maunya pemerintah? Weleeeh weleeeeh.

Kritik itu kan tergantung bagaimana kreativitas kritikus mengemasnya. Tapi ngomong-ngomong ada kekhawatiran ga sih bagi para kritikus takut dipenjara akibat kritiknya? Weleeeeh weleeeeh.

Kalau idealnya sih, seharusnya tak ada halangan apapun yang bisa membuat para kritikus itu bungkam. Tapi kalau pasal penghinaan Presiden ini dihidupkan, akankah kita kembali ke era di mana kita tak boleh menyapa pemerintah dengan kritik?

Wedeeew, orba jilid teranyar nih weleeeeh weleeeh.

Tapi tenang, para kritikus bisa bernafas lega karena Wakil Presiden Jusuf Kalla berpihak kepada kritikus. Akhirnya ada juga yang membela dari lingkaran pemerintah, weleeeh weleeeeh.

JK bahkan sangat mempersilahkan dan memperbolehkan pihak manapun untuk menyerang Jokowi. Weeeewww, seriusan nih Pak JK? Tapi kalau gara – gara begini JK tak lagi dipinang jadi Wapres di 2019 ga papa emangnya? Emang udah nggak bisa juga sih sebenernya hehe.

Uhuuukkk, uhuuukk. Santai aja, kan JK mau pensiun dari dunia politik, weleeeeh weleeeeh.

Ah syudaaahhhlah. Mungkin JK inginkan masyarakat Indonesia untuk bebas berekspresi dan mengungkapkan pendapat, tak ada sekat sama sekali.

Hmmm, berarti JK setuju bila ada yang menghina Presiden Jokowi? Oh kalau urusan itu JK tak setuju. Loh gimana sih?

JK memperbolehkan menyerang Jokowi, itu artinya boleh saja mengkritik, asal tidak menghina. Oh begitu toh, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR, Fahri Hamzah menjadi sorotan terus – menerus, terlebih terkait nasibnya yang sudah di penghujung jalan. Apakah Fahri akan bertahan di PKS atau jadi ‘kutu loncat’ ke partai lain?

Kabarnya, banyak tawaran yang menghampirinya, namun kenyataannya seolah berlawanan dengan sikap PKS. Fahri direbutkan partai lain tapi dibuang oleh partainya sendiri, ahhh syudahhlahh, weleeeeh weleeeeh.

Bahkan Fahri langsung diajak oleh Presiden Jokowi untuk bergabung menjadi bagian dari Partai Golkar. Uhuuyy, sekelas Presiden aja sadar dengan potensi Fahri. Ettttt sebentar, emang Presiden Jokowi punya jabatan apa di Partai Golkar? Kok main ajak – ajak aja, weeeeww.

Pantesan aja ajakan Presiden Jokowi ditolak Fahri, kan Presidennya juga bukan kader Partai Golkar. Tapi, kayaknya Fahri bisa berubah pikiran kalau diajaknya sama tokoh penting Partai Golkar, betul tidak? Hmmm, gatau juga sih, weleeeeeh weleeeeh.

Kalau Partai Golkar benar – benar melihat potensi Fahri dan ingin meminangnya, seharusnya Partai Golkar tak meminjam mulut orang lain. Ajakan itu harus keluar dari Ketua Umumnya atau dari tokoh penting Partai Golkar. Nah kalau begitu kan jadi enak weleeeeh weleeeh.

Coba saja ajakan itu keluar dari mulut Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Wwedeeewww, memang apa pendapat Airlangga tentang sosok Fahri? Nah kalau bisa bermanfaat bagi Golkar rasanya Airlangga wajar kalau perlu turun gunung begitu, weleeeh weleeeh.

Nah, kalau ajakan dari Presiden ditolak ya wajar karena kan Jokowi bukan kader Partai Golkar. Cuma kalau ajakannya datang dari Jusuf Kalla gimana? Waduhhhh, Wakil Presiden itu kan titisan Partai Golkar, hmmm bingung ga Fahri mau nerima atau enggak?

Ahhh syuuudahlaahhh, sayang sekali jangan kepedean dulu. Jusuf Kalla tak berniat dan tak mau mengajak Fahri bergabung di Partai Golkar. Waduh weleeeeh weleeeh.

Emang kenapa sih? JK ogah ajak Fahri gabung ke Partai Golkar karena JK menilai sosok Fahri itu seperti politikus yang biasa aja. Weleeeeh weleeeh. (Z19)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Walau Pemerintah Indonesia melalui KBRI Malaysia telah menyediakan bantuan hukum untuk mendampingi Siti Aisyah, namun hingga kini pihak KBRI masih harus menunggu untuk dapat menjumpai wanita asal Serang yang kini masih berstatus tersangka tersebut.

Berdasarkan pengakuan interogasi Aisyah, kepolisian Malaysia masih menyimpulkan kalau ia merupakan sleeper agent atau agen tersembunyi yang bertugas untuk “menghabisi” kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Benarkah begitu? Kementerian Luar Negeri menyatakan masih terus mendalami kasus ini.

Pemerintah Indonesia sendiri menilai kalau Aisyah juga korban dari rekayasa kasus. “Kalau kita lihat justru Korea Utara (Korut) tidak peduli. Mungkin mereka saja yang merencanakan, Indonesia justru jadi korban. Posisi Aisyah itu ya sebagai korban,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dikantornya, Jumat (17/2).

Ucapan Wapres ini bisa jadi ada benarnya, sebab berdasarkan informasi, sebenarnya pihak Keamanan Tiongkok – yang selama ini menjamin keselamatan Kim Jong-nam dan keluarganya, sudah memberi peringatan akan adanya rencana pembunuhan bahkan tiga bulan sebelum kejadian tersebut.

Menurut Daily Mail, Jong-nam sekeluarga hidup dalam ketakutan dan mereka selalu diawasi penjaga bersenjata di Macau. Mereka tinggal di Macau karena agen keamanan Tiongkok memberikan perlindungan ekstra. Warga di blok apartemen tempat keluarga itu tinggal juga mengatakan, polisi bersenjata selalu berpatroli di sana. Setidaknya tiga bulan sebelum pembunuhan Jong-nam.

Jong-nam sekeluarga juga telah diberi peringatan untuk tidak bepergian ke luar Macau. Di wilayah ini, Korut enggan mengirim agennya karena alasan politik, demikian menurut sumber keamanan pada Sunday Mail. Sayangnya, Jong-nam yang dikenal sebagai penjudi dan play boy ini, mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya tewas diracun di Bandara Kuala Lumpur, Senin (13/2).

Media-media di Korea Selatan (Korsel) menurunkan berita, bahwa tewasnya Jong-nam ada kaitannya dengan keinginan bekas anak kesayangan Kim Jong-il ini untuk membelot ke Korsel dan Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok sendiri, diduga memberi pengamanan bagi Jong-nam dengan harapan ia bisa mengambilalih tampuk pimpinan di Pyongyang.

Kim Jong-nam mengasingkan diri ke luar dari Korea Utara setelah ayahnya Kim Jong-il, meninggal tahun 2011 lalu. Kim Jong-nam menyadari ia menjadi ancaman bagi adik tirinya, Kim Jong-un yang kini memimpin Korea Utara. Selain mengasingkan diri ke Macau, ia juga pernah mengunjungi beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia. (Berbagai sumber/R24)