Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu pemakzulan Gibran kembali mencuat lewat forum purnawirawan TNI pimpinan Fachrul Razi. Menariknya, bertepatan dengan kembalinya jabatan Wakil Panglima TNI, posisi yang terakhir kalo dipegang Fachrul. Di balik narasi moral, agaknya tersimpan aroma kepentingan, simbol kekuasaan, dan potensi “invisible hand” yang menguji kohesi politik dan pemerintahan saat ini.

PinterPolitik.com

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di saat yang kebetulan beririsan dengan pelantikan kembali posisi Wakil Panglima TNI.

Meski hanya kebetulan dan secara teknis tentu tidak ada korelasi langsung antara kedua peristiwa ini, kesamaan momentum dan latar belakang aktor, yakni Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI terakhir sebelum posisi itu kosong sejak 25 tahun lalu.

Ya, Fachrul Razi, adalah sosok yang memimpin gerakan forum purnawirawan TNI dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Bahkan, surat permohonan telah dilayangkan ke MPR/DPR. Alasannya saat disederhanakan adalah “moral” dan “etis”.

Fachrul tercatat pernah menjadi Menteri Agama di masa Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, sebelum diberhentikan dalam reshuffle kabinet.

Desakan forum ini untuk menurunkan Gibran dari jabatannya mengundang pertanyaan besar, apakah ini murni gerakan moral seperti yang dinarasikan, ataukah sarat motif personal dan politis?

Mendapatkan Momentum?

Dalam kerangka teori elite politik yang dikemukakan Pareto dan Mosca, setiap elite cenderung mempertahankan atau merebut kekuasaan melalui jaringan, simbol, dan momentum.

Militer purnawirawan, meski tidak lagi memegang komando formal, tetap menjadi jejaring politik yang memiliki pengaruh simbolis, terutama di isu-isu terkait legitimasi dan moralitas negara.

Menariknya, momentum pelantikan Wakil Panglima TNI secara tak langsung menebalkan impresi bahwa panggung militer kembali hidup, dan kemunculan isu pemakzulan dari lingkaran yang dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI bukan tidak mungkin memberi efek gema politik yang sulit diabaikan.

Pertanyaan krusial adalah mengapa Fachrul Razi dan forum purnawirawan TNI memilih terus bersikukuh mengangkat isu pemakzulan Gibran?

Alasan Politis?

Motif kepentingan politik forum purnawirawan itu sendiri menjadi justifikasi pertama yang kiranya terjadi, baik dalam positif maupun netral. Positif dalam artian kontribusi pemikiran dan kritisi, tentu dengan catatan masih dalam koridor yang tepat.

Di sisi berbeda, para aktor dan organisasi seperti ini membutuhkan panggung untuk menjaga relevansinya, dan mengangkat isu sebesar pemakzulan wakil presiden merupakan strategi agenda setting yang efektif untuk memindahkan sorotan publik.

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan adanya invisible hand atau pihak ketiga yang menggunakan forum ini sebagai corong isu untuk kepentingan politiknya sendiri. Dalam kerangka proxy politics, kelompok seperti ini dapat berperan sebagai pembuka serangan simbolik bagi aktor lain yang tidak ingin tampil langsung.

Jika membaca situasi ini dengan pendekatan teori permainan kekuasaan Machiavelli dan teori modal politik Pierre Bourdieu, terlihat bahwa isu ini membawa konsekuensi strategis yang tidak sedikit.

Dari sisi simbolik, suara purnawirawan TNI tetap memiliki resonansi di kalangan prajurit aktif maupun masyarakat luas yang masih memandang militer sebagai penjaga moral negara.

Narasi yang dibangun dari lingkaran ini dapat mengikis legitimasi moral Gibran di mata sebagian publik. Di sisi lain, isu ini muncul pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto, periode yang biasanya disebut sebagai honeymoon phase, ketika konsolidasi narasi sangat penting untuk mengamankan dukungan politik.

Distorsi seperti ini “sedikit-banyak” dapat menggeser fokus media dari agenda pemerintahan ke krisis internal yang berpotensi dimanfaatkan oposisi atau faksi lain dalam koalisi.

Dari sudut pandang strategi, kemunculan isu ini tepat dibaca melalui lensa stratagem ke-13 dari 36 Stratagems, yaitu “mengguncang pohon untuk membuat ular keluar”.

Tujuannya mungkin bukan langsung menjatuhkan Gibran, melainkan menguji siapa yang akan membela, siapa yang diam, dan siapa yang ikut menekan.

Dalam politik Indonesia, serangan simbolik seperti ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan pertahanan lawan, mengidentifikasi celah, dan menyiapkan langkah berikutnya ketika target menunjukkan kelemahan. Artinya, isu ini bisa menjadi ujian awal bagi daya tahan politik Gibran sekaligus tes kohesi internal pemerintahan Prabowo.

Kesimpulannya, timbul-tenggelam isu pemakzulan Gibran yang diangkat oleh forum purnawirawan TNI di bawah pimpinan Fachrul Razi adalah fenomena politik yang sarat simbol dan momentum.

Hal itu kiranya bukan sekadar wacana moral, melainkan arena pertarungan persepsi dan kepentingan yang berlapis. Dalam kerangka teori elite, agenda setting, dan proxy politics, isu ini dapat dibaca sebagai gerakan uji kekuatan, langkah awal untuk mengukur daya tahan politik Gibran, sekaligus kesempatan untuk memetakan konfigurasi kawan dan lawan di dalam maupun di luar pemerintahan.

Jika tidak diantisipasi dengan strategi komunikasi dan konsolidasi yang tepat, isu ini berpotensi menjadi bom waktu yang mengganggu hubungan Presiden dan Wakil Presiden, memecah kohesi koalisi, dan membuka ruang bagi aktor lain untuk mengatur ulang peta kekuasaan nasional. (J61)

PinterPolitik.com 

Perombakan disahkan Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang disahkan pada 18 Oktober 2019. Sedikit catatan bahwa Perpres ini mengubah kembali susunan organisasi TNI yang pada Juli 2019 lalu sudah diubah melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2019.  

Atau dengan kata lain, hanya dalam waktu tiga bulan terjadi dua kali perombakan organisasi TNI yang cukup signifikan. Ada apa?

Dihapus Gus Dur

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa jabatan Wapang sebenarnya bukan hal yang baru.

Jabatan ini sudah ada sejak tahun 1948, di mana pada saat itu ada A.H Nasution yang menjadi wakil dari Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Memasuki masa reformasi, jabatan Wapang kemudian dihapus oleh Gus Dur pada tahun 2000 dengan alasan untuk merampingkan struktur organisasi TNI.

Namun, ada juga pandangan bahwa dihapusnya jabatan Wapang tidak lepas dari ketegangan politik antara Gus Dur dengan TNI.

Pada akhirnya jabatan Wapang terakhir kali dijabat oleh Fachrul Razi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama (Menang) di Kabinet Indonesia Maju.

Wacana untuk menghidupkan kembali jabatan Wapang kemudian muncul pada tahun 2015 oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI.

Menurut Moeldoko, jabatan Wapang perlu dimuncukan kembali karena diperlukannya sosok yang dapat mengambil alih tugas dan fungsi Panglima TNI ketika sang Panglima berhalangan, khususnya dalam fungsi komando alias wewenang untuk menggerakkan pasukan.

Adanya fungsi komando ini juga yang nantinya akan membedakan Wapang dengan Kepala Staf Umum (Kasum) sekaligus membuat Wapang memiliki pangkat bintang empat alias sama dengan Panglima.

Wacana ini pun menimbulkan kritik yang salah satunya datang dari Muradi, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran.

Menurut Muradi, jika tugas wapang tidak diatur secara tegas, pemunculan kembali jabatan Wapang akan menimbulkan “matahari kembar” di tubuh TNI.

Potensi ini dapat muncul karena Wapang TNI yang diajukan Moeldoko memiliki pangkat yang sama dengan Panglima TNI serta memiliki wewenang untuk mengambil alih fungsi komando.

Hal senada juga diutarakan pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, yang mengatakan bahwa jika Panglima dan wakilnya memiliki tugas dan fungsi yang sama, Wapang akan memperumit rantai komando di TNI.

Rizal juga berpendapat bahwa kesamaan tugas ini akan membuat Wapang “nganggur” karena semua tugas bisa dikerjakan oleh Panglima.

Ia juga menambahkan bahwa memunculkan kembali jabatan Wapang akan membuat struktur TNI semakin gemuk.

View this post on Instagram

Jadi agenda rutin tahunan, Reuni 212 diselenggarakan lagi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 7, 2019 at 5:00pm PST

Kepentingan Pertahanan dan Politik Jokowi?

Menurut Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman, nantinya pemerintah akan memberikan tugas khusus atau tugas prioritas bagi Wapang.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa biasanya posisi wakil dalam pemerintahan merupakan kebutuhan langsung dari institusi.

Kuat dugaan bahwa tugas yang dimaksud pemerintah adalah untuk meningkatkan interoperabilitas – sebutan untuk kemampuan bekerja secara bersama-sama – di antara tiga angkatan TNI.

Hal ini terlihat jelas dalam Perpres, di mana dituliskan secara spesifik bahwa Wapang “merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas”.

Interoperabilitas sendiri memang menjadi isu yang cukup penting bagi TNI karena belum optimalnya kemampuan tiga angkatan TNI untuk beroperasi bersama dalam suatu operasi gabungan.

Kebutuhan untuk meningkatkan interoperabilitas ini juga menjadi salah satu fokus utama Panglima TNI Hadi Tjahjanto sejak ia dilantik pada akhir 2017, salah satunya dengan meresmikan berdirinya Komando Operasi Khusus (Koopssus).

Pemberian tugas spesifik berupa peningkatan interoperabilitas ini nampaknya juga menjadi cara pemerintah untuk menghindari tumpang-tindih tugas Wapang dengan Panglima sekaligus menjadi jawaban terhadap pandangan bahwa nantinya Wapang akan menganggur.

Namun, potensi munculnya matahari kembar tetap ada, mengingat dalam Perpres ini diatur juga bahwa Wapang memiliki pangkat bintang empat serta salah satu tugasnya adalah “melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara ataupun tetap”.

Adanya wewenang untuk mengambil alih tugas ini menandakan bahwa Wapang juga dapat memiliki fungsi komando.

Selain adanya kebutuhan pertahanan, tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan Jokowi untuk menghidupkan kembali jabatan Wapang berkaitan dengan janjinya terhadap TNI.

Pada HUT TNI 2019, Jokowi berjanji akan menambah lebih dari 750 jabatan baru bagi perwira-perwira TNI.

Jika melihat jabatan bintang empat lainnya di tubuh TNI, jenderal-jenderal tersebut memiliki berbagai staf pendukung seperti asisten dan staf ahli.

Oleh sebab itu, kemunculan kembali jabatan Wapang secara otomatis akan menambah pos-pos jabatan baru yang bisa ditempati oleh perwira TNI.

Selain untuk membantu TNI mengatai permasalahan surplus prajuritnya, janji tersebut juga bisa dimaknai sebagai usaha Jokowi untuk “menyenangkan” dan menjaga loyalitas TNI sebagai salah satu sumber kekuatan politiknya.

Wakil Panglima dari Angkatan Laut?

Di samping tugas dan fungsi Wapang, hal lainnya yang menarik untuk dibahas adalah siapa, atau lebih tepatnya angkatan apa yang akan menduduki kursi Wapang.

Moeldoko mengatakan bahwa Wapang nantinya bisa ditunjuk secara langsung oleh Jokowi ataupun Hadi.

Satu hal yang pasti, seperti jabatan Panglima, tidak ada aturan mengenai angkatan mana yang menduduki jabatan Wapang. Pemilihan sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden sebagai panglima tertinggi TNI.

Perwira-perwira tinggi TNI dari tiga angkatan atau matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) sama-sama memliki peluang untuk menjadi Wapang.

Moeldoko juga mengatakan bahwa Wapang akan ditunjuk memberikan bocoran bahwa tiga kepala staf yang saat ini menjabat, yaitu KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Ade Supandi, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna memiliki peluang untuk menjadi Wapang.

Namun, pemilihan Wapang ini tidak akan lepas dari politik pemilihan Panglima.

Perlu diketahui bahwa sejak reformasi ada anggapan bahwa jabatan Panglima seharusnya digilir atau dirotasi secara berimbang antara darat-laut-udara.

Rotasi ini diperlukan karena masih adanya rivalitas antar angkatan di tubuh TNI dan potensi timbulnya kecemburuan jika pucuk pimpinan TNI lebih sering diberikan ke satu angkatan tertentu.

Panglima TNI meresmikan satuan baru bernama Komando Operasi Khusus (Koopssus). Satuan ini akan menjadi wadah pasukan-pasukan khusus TNI untuk kemudian melakukan operasi bersama baik di dalam maupun di luar negeri. Benarkah hanya untuk tujuan itu?https://t.co/I0uRm7ui6C pic.twitter.com/AUDVpxuoos

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 2, 2019

Ambil contoh ketika beberapa pihak berpendapat bahwa Jokowi melanggar tradisi rotasi ketika pada 2015 ia memilih Gatot Nurmantyo yang berasal dari AD sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Moeldoko yang juga berasal dari AD.

Jika mengikuti rotasi, seharusnya Panglima TNI setelah Moeldoko berasal dari AU karena sebelum Moeldoko, Panglima TNI berasal dari AL.

Kemudian dengan Panglima saat ini yang berasal dari AU, jika kembali melihat rotasi, seharusnya pengganti Hadi Tjahjanto akan berasal dari AL.

Namun, ada kemungkinan bahwa rotasi kembali dilanggar dan kursi Panglima kembali diberikan ke AD.

Potensi ini berkaitan dengan adanya sosok KSAD saat ini, yaitu Andika Perkasa yang diprediksi akan menjadi Panglima selanjutnya.

Bukan tanpa alasan, prediksi ini muncul karena Andika memiiliki kedekatan dengan Jokowi sebagai mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta statusnya sebagai menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono.

Dengan demikian, jika Andika memang disiapkan untuk mengganti Hadi, ada kemungkinan bahwa kursi Wapang akan diberikan kepada AL sebagai bentuk kompensasi “hilangnya” kursi Panglima.

Sejauh ini, sebagai pihak utama yang mengawasi kebijakan pemerintah di sektor pertahanan, ada dua pandangan di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pemunculan kembali jabatan Wapang.

Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan bahwa pemunculan kembali jabatan Wapang sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis dan organisasi TNI.

Ia juga mengatakan bahwa nantinya Wapang tidak perlu melewati uji kelayakan DPR.

Namun, pandangan berbeda datang dari anggota Komisi I, yaitu Sukamta.

Menurut politikus dari Fraksi PKS tersebut pemunculan kembali jabatan Wapang tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang sebelumnya ingin merampingkan birokrasi pemerintah.

Ia juga menambahkan bahwa jabatan Wapang tidak sesuai secara hukum karena jabatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang TNI. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.