PinterPolitik.com

Gengs, memang benar kata orang bijak, bahwa hidup yang baik itu yang mengerti zaman, ya. Ini penting sekali diresapi maknanya karena masih banyak lho yang belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Setidaknya, kita bisa belajar dari karakter Asami dalam film The Legend of Korra. Film yang bercerita tentang Avatar tersebut ber-setting zaman yang serba maju, mulai teknologi sampai informasi. Bandingkan aja deh sama pendahulunya dalam Avatar Aang.

Di Avatar Korra ini, karakter yang mimin paling suka ya Asami, soalnya dia sering kali menjadi penyelamat saat tim Avatar kebingungan. Dilihat dari kekuatan, Asami ini tergolong biasa aja, cuy – bukan dari keturunan pengendali elemen pula.

Namun, justru itulah yang membuat ia menjadi faktor X kehebatan tim Avatar. Ia yang bukan pengendali elemen mencoba mencari celah agar bisa hebat dan dibutuhkan oleh orang banyak.

Beruntung sekali, ayahnya merupakan bos besar pemilik perusahaan teknologi. Lagi pula, Asami juga memiliki banyak akses informasi sehingga, untuk mendapat kekuatan, Asami berusaha keras menguasai teknologi dan informasi.

Walhasil, dalam aksi-aksi Avatar, Asami kerap menjadi solusi jitu, seperti menyediakan kendaraan, mereparasi alat informasi yang rusak, membuat senjata berbasis teknologi, dan lain-lain. Kisah Asami ini membuktikan bahwa di zaman yang serba maju kekuatan terletak pada kepekaan kita dalam memahami kemajuan itu sendiri lho, cuy.

Kalau diterjemahkan dalam tulisan ini, ya pada intinya zaman millenial yang semuanya serba digital, maka kekuatan kita tentu harus menyasar dunia digital pula. Nggak bisa diremehkan deh pokoknya kekuatan digital itu pada zaman sekarang.

Barang kali, anggapan demikian yang menjadi pendorong Bung Fadjroel Rahman mengunggulkan influencer media sosial sebagai partner pemerintah dalam menyukseskan program kerja – minimal bikin konten menarik buat sosialisasi atau bisa juga mewarnai dunia digital dengan pendidikan kewarganegaraan yang disodorkan oleh tim kerja pemerintah.

Meski menurut mimin agenda tersebut out of the box dalam artian keren banget, bukan berarti nggak ada kritikan lho, cuy. Bahkan, kritikan paling keras muncul dari anggota parlemen langsung, lewat statement Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Bang Sufmi sih, apa yang pokok tuh sebaiknya pemerintah sendiri yang turun tangan memanfaatkan banyak jembatan, mulai medsos sampai surat kabar. Jadi, influencer nggak terlalu penting karena selain bikin orientasi kerja sosialisasi pemerintah nggak efektif dan juga menyebabkan lemahnya saving anggaran.

Mimin sih oke aja sama pertimbangannya Bang Sufmi tetapi, kalau dikatakan penggandengan influencer kurang tepat, kayaknya kok janggal deh. Secara, kita semua sadar bahwa dunia sekarang ini menempatkan influencer sebagai kekuatan utama. Kalau nggak percaya coba deh dilihat di Instagram atau YouTube, betapa masyarakat lebih banyak mengikuti influencer daripada anggota pemerintahan.

Bahkan, sampai-sampai, masyarakat lebih paham gaya para influencer dibanding wakil rakyat dan pemerintah. Itu berarti kan influencer punya pengaruh besar toh kalau dipakai buat membantu pemerintah.

Kalau nggak percaya coba tanya saja ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Temannya yang merupakan public figure dan influencer kan sekarang banyak banget.

Makanya, lain kali Bang Sufmi ini perlu mempelajari perkembangan teknologi informasi dan potensinya deh sebagai mitra pemerintah, biar nggak kudet–kudet banget. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR Fahri Hamzah tak bisa berbuat apa – apa saat pihak Universitas Gajah Mada, Yogyakarta membatalkan rencana ceramah yang diisi oleh Fahri. Weeitss, ada apa gerangan?

Fahri mengatakan, pihak Takmir Mesjid UGM mendapatkan tekanan dari pihak tertentu yang membuatnya khawatir dan cemas. Akhirnya mau tak mau membuat Fahri gagal memberikan ceramah.

Ehmm, ini dugaan yang bisa dipertanggungjawabkan atau memang spekulasi nyinyir Fahri? Siapa emang yang memberikan tekanan dan apa pentingnya melarang Fahri berceramah? Weleeh weleeh.

Katanya sih yang menekan agar Fahri gagal ceramah ialah para pejabat alias penguasa. Waduh, apa pentingnya coba melarang begitu?

Ehmm, apa mungkin mau ngerjain Fahri aja kali ya? Atau memang ada alasan yang fundamental?

Kalau ditinjau dari karakteristik Fahri, apakah mungkin ada pro kontra yang mengemuka di UGM?

Semisal karena Fahri acapkali menggunakan bahasa ‘keras’, apalagi kalau bicara kritik tentang kebijakan Pemerintah. Habis sudah dilahapnya, weleeh weleeeh.

Waduh, kan ini ceramah, bukan disuruh mengkritik Pemerintah, uhuuk uhuuuk, jadi apa masalahnya coba kalau Fahri mau ceramah. Apalagi katanya sudah diminta sedari jauh –jauh hari, weleeh weleeh.

Apakah mungkin dibatalkannya Fahri berceramah ada kaitannya dengan isu memasukkan unsur politik dalam pesan keagamaan? Ehmm, mungkin saja sih begitu.

Tapi apakah benar tuduhan Fahri kepada penguasa yang katanya bertanggungjawab dibalik kegagalan Fahri berceramah? Waduh, kalau benar berarti inikah perlawanan terhadap Fahri?

Lebih baik tanya langsung aja ke penguasa, mumpung punya juru bicara Pemerintah yang baru, sekalian aja buat menguji kompetensinya, weleeeh weleeeh.

“Terus terang, itu pasti tidak benar. Masa, Istana berkepentingan menghalang-halangi? Saya menyesalkan kalau sampai dilarang, saya menyesalkan tindakan itu (UGM menolak Fahri Hamzah),” ujar Ali Mochtar Ngabalin

Ternyata tuduhan Fahri langsung sampe ya ke Istana, uhuukk uhuuukk, canggih emang juru bicara Pemerintah yang baru ini, weleeh weleeh.

Tapi kalau kata seorang filantropis dari Amerika Serikat, Bernard Baruch berkata jangan menjawab suatu kritik kecuali hal itu benar.

Nah loh, kok Ngabalin langsung mengklarifikasi dan menampik tuduhan itu ya, ada apa ya? Ehmm, weleeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta nasihat terkait kilas balik reformasi ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Bukan tanpa alasan, karena Sultan HB X merupakan salah satu tokoh pencetus Deklarasi Ciganjur yang mendukung reformasi 1998.

Namun sayang sekali, alih – alih meminta nasihat terkait persoalan kebangsaan, Fahri malah kena semprot Sultan HB X karena tingkah Fahri yang acapkali mengkritik tajam.

Kalau kata Sultan HB X, kritik tajam Fahri sih ga masalah, cuma kadang – kadang ga sesuai dengan kondisi masyarakat. Waduh, emang enak kena semprot begitu, weleeeh weleeeh.

Nah itu dia sih, kalau dilihat dari posisi, Fahri Hamzah representasi PKS yang tergolong sebagai oposisi. Ya, walaupun PKS dan Fahri berseteru tiada akhir tapi setidaknya Fahri berteriak membawa embel – embel PKS.

Terlebih, posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR sehingga sejatinya wajar kalau mengkritik pemerintah, kan memang tugasnya begitu.

Ehmm, dua latar belakang tadi yang setidaknya menguatkan Fahri untuk berteriak. Jadi wajar kalau Fahri ke sana kemari ngomel dan mengkritik.

Tapi kok Fahri banyak dikomentari miring ya? Padahal mengkritik kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak sesuai.

Nah ini dia mungkin yang jadi nasihat Sultan HB X, keadaan masyarakat yang ga pas dengan datangnya kritik Fahri. Atau penggunaan kata Fahri yang tajam dan cenderung mencela malah memperuncing keadaan.

Weiiitsss, kok Fahri hanya meminta nasihat dari Sultan HB X aja ya? Bukannya tokoh pencetus Deklarasi Ciganjur itu ada tiga orang?

Masih ada Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais. Kalau Amien Rais, mungkinlah Fahri meminta arahan dan nasihat karena seringkali menjadi pembantu argumentasi Amien Rais.

Tapi kalau meminta nasihat ke Megawati, kiranya apa yang akan dinasihatinya? Ehmm, apakah akan disemprot seperti meminta nasihat ke Sultan HBX? Mengingat, Fahri kan lumayan kencang mengkritik pemerintah yang notabene dikuasai PDI Perjuangan.

Nah, kalau mau jadi politikus sejati seharusnya Fahri juga melakukan lawatan ke Megawati, supaya dapet masukkan juga kan. Jangan malah ga enak, weleeeh weleeeh.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan Fahri? Sepertinya penyair Inggris William Shakespeare punya saran, dengarkanlah nasihat orang dan berbicaralah secukupnya saja.

Maukah Fahri meminta saran ke Megawati, lalu berbicaralah secukupnya? Secukupnya ya, bukan diam karena diminta dibungkam, uppss, weleeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR, Fadli Zon tak terhindarkan menjadi bulan – bulanan kritik akibat lambannya kinerja DPR dalam membahas revisi Undang – Undang Anti Terorisme.

Tapi kata Fadli Zon, justru yang menunda pembahasan itu Pemerintah, meminta satu bulan. Fadli bilang aneh kalau Pemerintah menyalahkan DPR yang lambat, ehmmm. Yang bener yang mana nih?

Weeeiittss, yang jelas ini adalah produk hukum bersama antara Pemerintah dan DPR, jadi kalau salah satu tidak pro aktif pasti akan mandeg.

Nah, di sisi lainnya, Fadli Zon diserang para politikus lain karena cuitannya yang seolah mengkonotasikan peristiwa terorisme sebagai hasil dari kelemahan pemimpin.

Para pendukung Pemerintah langsung kebakaran jenggot mendengar kritik Fadli Zon, waduh ini merupakan serangan yang sangat terang – terangan katanya. Apakah Fadli Zon itu menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas politik?

7. Terorisme biasanya bkembang di negara yg lemah pemimpinnya, mudah diintervensi, byk kemiskinan n ketimpangan dan ketidakadilan yg nyata.

— Fadli Zon (@fadlizon) May 13, 2018

Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau ya, mungkin saja karena Fadli memanfaatkan momentum ini untuk menyerang Pemerintah menggunakan frame oposisi. Pemerintah gagal lah, pemimpinnya lemah lah, atau apapun itu.

Tapi cukup banyak yang menyayangkan, karena ini kan peristiwa kejahatan kemanusiaan tapi malah didomplengi kepentingan politik, ehmmm. Itu kemungkinan pertama.

Nah kalau kemungkinan keduanya, bisa juga Fadli tidak menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas politik. Apa argumentasinya?

Tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR, tentu dibebankan tugas mengawasi kinerja Pemerintahan. Sebutlah tentang peristiwa aksi terorisme itu. Fadli mengatakan bagaimana kinerja BIN dan BNPT untuk mendeteksi secara dini pergerakan terorisme?

BIN – BNPT kecolongan? Kemana intelijen kita? Tujuan Fadli semisal ingin agar Pemerintah bisa menangkal terorisme. Masa terjadi berturut – turut tapi tak ada upaya preventif? Nah loh, kalau begini siapa yang kinerjanya gagal?

Artinya, segala sesuatu bisa dijadikan komoditas politik. Tapi yang jelas, makna sesungguhnya dari kritik ataupun pesan itu apakah bisa memperbaiki keadaan atau tidak? Ehmmm.

Jadi ada dua kemungkinan, Fadli yang dinilai menggoreng isu dan Pemerintah jadi korbannya. Ataukah Fadli yang dikorbankan akibat isu yang digoreng Pemerintah? Ehmm, dua mata pisau, weeleeeh weleeh.

Nah solusinya, Pemerintah membenahi kinerja BNPT dan BIN. Sementara, DPR bersama Pemerintah menyegerakan RUU Terorisme. Selesaikan?

Makanya kalau kata Rupert Murdoch, simak dulu kritik yang disampaikan, siapa tahu bisa membuat Anda lebih besar.

Maukah menyimak dulu kritik, tanpa menunjukkan pribadi yang alergi kritik? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR Bidang Polhukam, Fadli Zon, mau tak mau harus rela jadi bulan – bulanan kritik pasca terjadinya peristiwa kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Lah apa hubungannya Fadli Zon jadi orang dipersalahkan gara – gara peristiwa itu? Ehmmm, entahlah. Tapi kayaknya sih, gara – gara jabatannya, waduh, ada penyalahgunaan jabatan atau gimana?

Hal ini baru mencuat saat muncul kritik dari Denny Siregar kepada Fadli Zon. Sindiran keras pun dilontarkan kepada politikus Partai Gerindra itu, ehmm.

Usut punya usut, ternyata Fadli Zon dipersalahkan gara – gara memperpanjang masa pembahasan revisi UU Terorisme, waduh, karena Fadli Zon itu membidangi Politik, Hukum dan Keamanan jadi sudah memang tugasnya.

Kalau berkaitan dengan tugas wakil rakyat, siapapun boleh mengkritik. Kalau wakil rakyat itu kinerja lamban ya katakan saja, apalagi kinerja yang ga becus, kritik saja habis – habisan.

Karena kan wakil rakyat itu difasilitasi dan dibiayai rakyat, jadi kalau kerja ga bener, wajar aja rakyatnya marah, ehmmm, asal jangan ciut duluan sama UU MD3 aja, weleeeeh weleeeh.

Tapi rasanya tak elok deh kritik yang disampaikan Denny Siregar. Bukan kepada Fadli Zonnya tapi yang mengungkit meninggalnya para anggota Brimob pasca kerusuhan.

Di masa berkabung begini, Denny Siregar menyindir keras Fadli Zon dan mengatakan harus berapa polisi lagi yang mati? Ehmm, tak elok sekali ya, weleeeh weleeh.

Pernahkah Denny mengetahui proses pembahasan revisi UU Terorisme? Tahukah alasan mengapa DPR memperpanjang masa pembahasannya?

Kalau ga tau alasannya jangan teriak begitu, mentang – mentang Denny Siregar itu pendukung… ahhh syudahhlah.

Tapi harus diperjelas nih, kritik Denny itu sangat salah besar. Bukan mengomentari kritik, tapi revisi UU Terorisme itu akan selesai pembahasannya saat ada perbaikan dan kemajuan dari segi aturan.

Masa tolak ukurnya harus ada yang mati dulu baru selesai, hadeuuuhh, Denny itu jangan giring masyarakat dalam pola pikir yang aneh begini dong, kritik sih kritik aja silahkan, tapi yang penting masuk logika gitu, weleeeh weleeeh.

Tapi, kalau namanya wakil rakyat harus menerima aspirasi rakyat dong. Siapa tau kalau Fadli Zon mencermati kritik Denny Siregar ada makna yang mendalam.

Seperti yang dikatakan Rupert Murdoch, lebih baik menyimak dulu setiap kritik yang diterima, siapa tahu kritik itu bisa membuat Anda lebih besar.

Nah gimana apakah kritik Denny itu bisa membuat Fadli Zon paham atau malah jadi gagal paham? Kayaknya sih kritiknya malah bikin gagal paham deh, weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]elakangan ini, seantero negeri sedang ramai – ramainya membicarakan tentang siapa pemimpin negeri selanjutnya.

Namun, hal ini diwarnai dengan tontoan adu drama antara yang mendukung atau menolak penguasa untuk mencalonkan kembali.

Tapi model tontonan ini ternyata cukup kreatif, karena pertarungannya itu bukan tentang gaung Revolusi Mental atau Indonesia Bubar 2030, tapi hanya diakibatkan oleh tagar.

Satu tagar, bikin seantero negeri ramai, ehmmm, ternyata berpengaruh juga ya, weleeeh weleeeh. Tentunya ramainya itu ada yang mencibir, ada juga yang terus mengkampanyekan tagar itu.

Makanya, istilahnya kini sedang ramai perang tagar diantara pihak yang berlawanan, hadeuuuhh, awalnya muncul #2019GantiPresiden yang diperdebatkan apakah melanggar konstitusi atau tidak.

Weiiiittsss, ternyata #2019GantiPresiden sah dan konstitusional. Akhirnya, mau tak mau pihak lawannya mengeluarkan tagar tandingan #2019TetapJokowi dan #DiaSibukKerja, uhuuyyy, ramai juga ya.

Makanya jangan dilarang…makin dilarang makin ketahuan berpengaruh…??#PresidenBaru2019 https://t.co/FZ148jkzn5

— #20TahunReformasi! (@Fahrihamzah) May 6, 2018

Lumayan kreatiflah untuk kedua belah pihak ini untuk membuat manajemen wacana publiknya, ehmmm, tapi wacana ini untungnya tak mengandung SARA atau politik identitas, jadi masih aman untuk dipakai masyarakat awam sekalipun.

Tapi kalau mau melihat kesuksesan agenda setting tagar itu, Fahri Hamzah coba mengupas bagaimana kekuatan tagar itu.

Kalau kata Fahri, tagar #2019GantiPresiden itu sukses karena penguasa kebakaran jenggot takut diganti. Buktinya apa?

Lah buktinya, muncul tagar tandingan, weleeeh weleeeh, blunder niyeee. Makanya, Fahri dengan gaya nyinyirnya mengatakan lebih baik penguasa sekarang ini menjadi rakyat aja, karena enak juga kok jadi rakyat, bebas tanpa beban, uhuuyyyy.

Weeiittss, jangan lupa, Fahri juga mengupas makna dari tagar #2019GantiPresiden, yang artinya penguasa harus menyambut dengan suka cita masa akhir periodenya yang langsung diiringi dengan pensiun politik.

Nah loh, kalau sudah begini berarti makna lain dari tagar #2019GantiPresiden itu artinya menyuruh penguasa untuk pensiun? Weleeh weleeh.

Hmm, makanya denger kata filantropis dari Amerika Serikat, Bernard Baruch yang mengatakan kalau jangan sesekali menjawab kritik, kecuali memang kritik itu benar.

Kalau ada tagar tandingan dan malah blunder, artinya pihak lawan mengamini #2019GantiPresiden dong? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]akkan ada habisnya bila membahas tentang duo kritikus yang juga sesama Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Keduanya acapkali mempertontonkan akrobat politik dengan sindiran atau kritik tajam terhadap kebijakan Pemerintah.

Ehhmm, tapi tak pernah satu kalipun keduanya terlibat konflik, mungkin romantisme yang dibangun sejak mahasiswa masih terjaga sampai saat ini, weleeeeh weleeeh.

Sekalinya berucap, duo F ini akan menimbulkan kontroversi. Sukses ya jadi pemantik, uhuyy, tapi cukup disayangkan duo F ini takkan lagi bisa bersama di periode mendatang. Karena salah satu diantaranya akan meninggalkan pentas politik.

Kalau Fadli Zon masih memungkinkan untuk mencalonkan diri kembali. Tapi kalau Fahri Hamzah, ehmm, kabarnya mau pensiun dari dunia politik ya, yaahhh, gimana ya?

Ya mau gimana, walaupun Fahri menang gugatan atas pemecatan dari Partainya sendiri, tapi kayaknya Fahri sudah muak dengan sikap PKS yang tak mengikuti alur pikirannya. Bahkan saking keselnya, Fahri kini melaporkan Presiden PKS, Sohibul Iman ke pihak kepolisian.

Udah muncul ya ganasnya, yaiyalah, dari kemaren kan Fahri mainnya bertahan mulu, jadi sekali – kali menyerang gapapalah, weleeeh weleeh.

Tapi ada – ada aja deh, di saat Fahri sedang menyerang Sohibul Iman, ada aja pihak yang kembali menyerang Fahri. Katanya, Fahri adalah bapak hoax lah, inilah itulah, waduh maksudnya gimana itu?

Hmm, semua serangan itu ternyata akibat sekelompok orang yang merasa tersinggung sama ucapan Fahri tentang Muslim Cyber Army (MCA). Kelompok ini bisa dikategorikan sebagai Ahokers.

Yailaaah, masa gara – gara gitu doang ada demonstrasi ke pihak kepolisian untuk mengusut kasus Fahri?

Apalagi, massa aksi minta penjarakanlah atau apalah, hadeuuuhhh yang kocaknya lagi massa aksi juga meminta polisi jangan takut kalau ada intervensi DPR di kasus Fahri.

Ngomong – ngomong intervensi, demonstrasi dengan teriakan penjarakan atau apalah itu juga bentuk intervensi ke polisi supaya buru – buru ngusut kasus Fahri kan? Ehmm, kayaknya sih begitu, lagi intervensi bicara intervensi, weleeeh weleeeh.

Makanya kalau kata Najwa Shihab, hukum itu jangan ditegakkan dengan retorika, karena hanya akan jadi bahan tertawaan belaka. Masih mau demonstrasi dan teriak intervensi lagi? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]olaborasi antara duo F, Fahri Hamzah dan Fadli Zon memang acapkali membuat gempar, khususnya terkait dengan kritiknya terhadap Pemerintah.

Makanya, tak aneh banyak para pendukung Pemerintah yang justru geram dengan sikap kedua Wakil Ketua DPR.

Tapi kalau mau ditinjau secara cermat, emang apa salahnya kalau Fadli dan Fahri itu mengkritik Pemerintah terus, toh kritiknya juga punya argumentasi dan rasionalisasinya juga, apa yang perlu disalahkan?

Hmmm, yang protes itu biasanya sumbunya kependekan dan jadi mudah meledak – ledak, padahal biasa aja. Apalagi kedua tokoh itu merupakan anggota DPR, jadi sangat amat wajar kalau ngomelin Pemerintah, kan tugasnya emang begitu menjadi pengawas jalannya Pemerintahan.

Masa ngawasi itu harus sambil dibaik – baikin terus sih, ya kalau ada yang salah dimarahi, itu wajar aja dalam proses kehidupan demokrasi.

Kalau buat DPR kan ngomel, kritik, dan yang lainnya itu memang tugas konstitusionalnya kan, asalkan dengan catatan Pemerintah melakukan kesalahan atau kekeliruan.

Apalagi selain ditugaskan sebagai wakil rakyat yang mengawasi Pemerintahan, duo Fadli dan Fahri ini juga sekaligus berperan sebagai oposisi, habislah sudah Pemerintah pasti dikuliti sama mereka berdua.

Ya kalau ga ada oposisi, masa Pemerintahan ga ada yang mengkritik? Adem ayem aja gitu, ada yang salah diem aja, ada yang keliru dimaklumi dan didiemin juga. Hadeuuh, siapa yang mengawasi Pemerintahan kalau bukan oposisi bersama rakyat? Weleeeh weeleeeh.

Makanya, penguasa dan lingkar penguasa jangan kebakaran jenggot kalau dikritik habis – habisan sama oposisi ataupun para anggota DPR, memang mereka ditakdirkan untuk menjadi kritikus bagi penguasa.

Kalau PDIP sekarang berkuasa dan alergi dengan kritik, emang ga inget pas 10 tahun puasa demen juga ngoceh – ngoceh? Hmmm, makanya kalau Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri sih bilang wajar aja Fahri dan Fadli itu mengkritik habis pemerintah, kan emang tugasnya begitu.

Tinggal bagaimana kritik dibarengi dengan solusi yang ditawarkan, jadi kritiknya bukan hanya menghakimi tapi memberikan solusi.

Makanya kalau kata Ridwan Kamil, negeri ini udah ga butuh para pemaki – maki, tapi membutuhkan para pemberi solusi.

Jadi kalau Fadli dan Fahri ngomel sama Pemerintah dengerin aja, jangan alergi juga. Weiiittss, jangan lupa ingatkan juga mereka apa solusi yang ditawarkan. Jangan mau marahnya doang, weleeeh weleeeh. (Z19)