PinterPolitik.com

Akhirnya, setelah setahun lebih, kayaknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal segera memiliki pendamping nih. Soalnya, beberapa waktu lalu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) udah sepakat tuh mengenai dua nama calon wakil gubernur yang akan dipilih nanti.

Padahal, pada tahun 2019 lalu, kedua partai udah sepakat lho terkait nama-nama yang akan dicalonkan. Bahkan, para calon ini sudah melalui beberapa ujian, seperti fit and proper test.

Eh, pada akhir 2019, salah satu pihak malah mengusulkan nama-nama lain. Wah, akhirnya, terjadi lagi tuh negosiasi-negosiasi politik soal kursi wagub DKI Jakarta.

Hmm, agak kasihan sih Pak Anies. Tarik ulur pemilihan wakil gubernur ini udah berlangsung lama banget sih soalnya. Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada Agustus 2018 lalu, Pak Anies selalu bekerja sendirian tuh memimpin Jakarta.

Sampai-sampai tuh, beberapa pihak menilai bahwa Pak Anies kewalahan karena harus bekerja ke sana dan kemari tanpa bantuan wagub. Belum lagi, komentar-komentar pedas para netizen yang mengkritisi kinerja Pak Gubernur.

Ya, mungkin atas dasar itu, PKS dan Gerindra akhirnya sepakat mengusulkan dua nama cawagub lagi, yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Kabarnya sih, keduanya nggak harus melalui fit & proper test lagi kayak calon-calon sebelumnya.

View this post on Instagram

Gerindra dan PKS disebut sepakati dua nama cawagub.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 20, 2020 at 1:00am PST

Menurut Ketua DPD Gerindra Muhammad Taufik, hal itu diputuskan karena calon-calon baru ini sudah pada jago-jago lho. Eits, tapi, tunggu dulu. Sepertinya, ada satu syarat tambahan lagi nih yang perlu dimiliki oleh kedua calon, yakni ketegaran hati.

Pasalnya nih, Adi Prayitno – pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – bilang kalau mereka harus tahan apabila nanti mendapatkan banyak komentar pedas ala netizen bila sudah menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Seperti Pak Anies, bukan tidak mungkin netizen bakal “menyasar” pejabat baru itu.

Waduh, kira-kira Pak Riza Patria dan Pak Nurmansyah Lubis udah siap nggak ya? Mungkin, bila sudah menjabat, mereka nanti perlu tuh mendampingi Pak Anies di saat bahagia dan di saat susah – seperti bila kebanjiran komentar media sosial.

Hmm, tapi, Pak Anies kan banyak dikritik karena kinerjanya dianggap buruk. Mungkin, dengan adanya pendamping baru, Pak Gubernur bisa nggak kewalahan lagi tuh dalam bekerja.

Ya, selama wagub baru nanti – siapa pun itu – bisa membantu Pak Anies biar nggak kewalahan, komentar pedas netizen bisa aja nggak separah sebelum-sebelumnya. Kita nantikan saja kelanjutannya nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]klim politik di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta memang terasa begitu kencang seperti badai yang meluluhlantahkan stabilitas politik di Ibukota.

Bahkan, Pilgub DKI bukan hanya menjadi pesta demokrasi bagi warga DKI, tapi dampaknya terasa secara nasional. Kapan lagi kan ada Pilgub rasa Pilpres, cuma di Jakarta doang begitu weleeeeh weleeeh.

Dari awal sampe proses pemilihannya sih memang nyata banget ada tarik menariknya begitu kuat terasa, tapi yang membuat aneh justru setelah adanya pemenang, iklim politiknya semakin menjadi – jadi. Uhuuukkk, uhuuuukk. Sudah terbentuk oposisi kali ya dengan sendirinya, wadidaww weleeeh weeleeeh.

Apapun yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memang sering dilihat salah oleh sebagian banyak warga DKI. Tapi tak mengapa lah, biar dinamika politik di DKI terus hidup. Kalau ga ada oposisi nantinya malah keenakan, hehehe.

Tapi entah mengapa, ide – ide yang digelontorkan oleh Anies dan Sandi saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta justru diadopsi oleh beberapa daerah lainnya, bahkan kini jadi komoditas politik calon Gubernur daerah lain untuk berkampanye. Ada Oke Oce lah, ada Rumah DP 0 Rupiah lah, banyak deh pokoknya.

Wedeeew, berharap ada magnet electoral dari program ini atau memang ada kebermanfaatan yang signifikan dari program yang dicanangkan Anies dan Sandi? Entahlah, sesuai kebutuhan aja kali ya, weleeeeh weleeeh.

Kalau butuhnya buat kampanye ya tinggal pake aja, cuma kalau butuhnya itu bener – bener buat direalisasikan siap – siap aja harus dipikirin lagi mateng – mateng, terutama itung – itungannya.

Apa rasanya bila Oke Oce ada di Jawa Barat? Weeeeew, dan yang menariknya adalah akan adanya program rumah dengan uang muka 0 rupiah di daerah Jawa Barat yang digagas oleh Calon Wakil Gubernur, Dedi Mulyadi.

Hmmm, kayaknya kalau Dedi Mulyadi itu menang di Pilgub Jawa Barat, kayaknya sih akan ada kerjasama nih sama Pemprov DKI. Ya setidaknya kan konsepnya udah sama nih, program rumah DP 0 rupiah.

Nah kini tinggal Pemprov DKI aja nih minta izin bangun programnya di Jawa Barat, ya kan tahu sendiri di Jakarta udah habis lahannya.

Perlahan tapi pasti, warga DKI nanti dioper ke Jawa Barat, weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Barangkali saja orang akan mengingat tulisanku ini: Akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik.” ~ Pramoedya Ananta Toer

[dropcap size=big]E[/dropcap]sok hari, warga DKI Jakarta akan menentukan kepala daerahnya untuk lima tahun mendatang. Pada akhirnya, kehebohan dan suasana ‘panas’ yang beberapa bulan ini dirasakan warga Jakarta, maupun para netizen yang ‘bertarung’ dengan taring komen saling menggigit di media sosial, diharapkan juga ikut mulai berkurang.

Menurut pengamat psikolog politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, pemilihan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta tahun ini memang merupakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang paling heboh dan paling panas. Semua ini, hanya karena dipicu oleh satu orang semata, yaitu sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurutnya unik.

“Sebelum pemilihan saja, situasinya sudah panas sekali dan ini karena dipicu oleh sosok Ahok yang unik. Untuk pertama kalinya dalam peta politik, ada calon dari minoritas, agama dan ras, di tempat yang sentral (Jakarta),” terang Hamdi beberapa waktu lalu.

Sosok Ahok yang keturunan Tionghoa dan non muslim, memang menjadi kandidat terunik dalam sejarah Pilkada DKI. Oleh karena itu, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie SH, hal tersebut lumrah terjadi dan perlu waktu untuk menghilangkannya.

Menurut Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini, membayangkan tidak ada isu SARA saat berdemokrasi sangat sulit. Mengingat sistem demokrasi Indonesia masih relatif baru. Namun, ia mengimbau masyarakat untuk tidak membenarkannya. “Sebisa mungkin dicegah, karena negara bisa bubar hanya gara-gara itu,” katanya.

Presiden Jokowi Sayangkan Politisasi SARA https://t.co/LLO7MLstOk pic.twitter.com/dJtep9n9pk

— METRO TV (@Metro_TV) 23 Februari 2017

Pilkada DKI Terburuk

Penyebaran kebencian dan kampanye hitam, merupakan isu yang paling mudah disebar, terutama di media sosial. “Sosial media yang menebar fitnah, kebencian, black campaign, mobilisasi yang palsu, isu SARA, dan hoax, mewarnai masa kampanye. Sehingga menjadi yang terburuk dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, Maret lalu.

Komentar bahwa Pilkada DKI tahun ini merupakan yang terburuk, juga datang dari Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta tercatat sebagai Pilkada terburuk sepanjang sejarah, bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, yaitu pada 2007 dan 2012.

Siti Zuhro menganggap, penyelenggaraan Pilkada tahun ini ternodai dengan isu SARA yang menjauhkan isu rasionalitas. Ia juga menyayangkan penyelenggara pemilu yang seolah tak berdaya mengatasi situasi tersebut. Padahal, aturan sudah jelas. “Tidak ada inisiatif dari penyelenggara Pilkada untuk melakukan kreasi menangkalnya,” katanya.

Sejumlah pihak khawatir, isu SARA akan melemahkan kualitas demokrasi Indonesia. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Hendardi mengatakan, ekspolitasi isu SARA akan “melumpuhkan akal sehat publik”. Dengan kata lain, publik menjadi tidak logis, sehingga mereka bukan memilih berdasarkan kinerja dan prestasi para paslon. Ini terbukti dari hasil survei yang membuktikan bahwa pendukung kedua pasangan calon terbagi atas kelompok agama, etnis, pendidikan, dan pendapatan yang berbeda.

Memanen Suara Lewat SARA

Januari lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang memperlihatkan mayoritas responden menganggap sentimen agama adalah hal yang krusial dalam memilih cagub. “Sebanyak 71,4 persen masyarakat menganggap sentimen agama sangat penting dalam memilih calon pemimpin gubernur dan wakil gubernur (DKI),” kata peneliti LSI Adrian Sopa.

Bila kita menilik dari teori The Elementary Forms of Religious Life yang diungkapkan oleh Emile Durkheim, sentimen masyarakat untuk memilih tokoh dari agama yang sama, merupakan hal yang lumrah. Agama, menurutnya, merupakan sistem yang menyatukan keyakinan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral. Sehingga agama menciptakan kesadaran kolektif (collective consciouness) yang kemudian menjelma menjadi perwakilan kolektif (collective representation).

They overlook the essential element of moral life, that is, the moderating influence that society exercises over its members,

— Émile Durkheim (@emile_durkheim_) 19 Agustus 2012

Menurut Emile, agama merupakan lambang collective representation dalam bentuk yang ideal. Agama juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif, seseorang yang sering terlibat dalam upacara keagamaan, maka kesadaran mereka tentang collective consciouness juga akan semakin bertambah kuat, karena terbawa dalam kehidupan sehari-hari.

Direktur Populi Center Usep Ahyar melihat, kesadaran bersama ini kemudian membuat masyarakat merasa terintimidasi bila melakukan hal yang ‘berbeda’ dari kelompoknya. “Ketika isu SARA dan politik identitas menguat, maka ada yang merasa terintimidasi. Ada yang kebebasan pendapatnya menjadi terhalang, menjadi takut mengemukakan pendapat. Isu SARA dan politik identitas itu kan pasti sengaja dibuat secara politik dan itu meniscayakan bahwa kelompoknya yang paling hebat, sedang yang lain subordinat.”

Jakarta Kebal Isu SARA?

Menariknya, walaupun isu SARA begitu kuat dihembuskan bahkan sebelum Pilkada 15 Februari lalu berlangsung, dan Ahok sudah duduk di bangku pesakitan menghadap meja hijau akibat tuduhan penodaan agama. Namun hasil penghitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengumumkan kemenangan bagi sang Pertahana Basuki T. Purnama dan Djarot S. Hidayat (Ahok-Djarot).

Peneliti Pusat Data Bersatu (PDB) Agus Herta Soemarto mengatakan, di dalam umat Islam, SARA menjadi isu yang signifikan sehingga berpengaruh dalam menentukan gubernur. “Saya ambil contoh, wilayah signifikan yang selama ini dikenal sangat Islami. Basis-basis pengajian habib ternyata pilihannya beragam, kalau pun yang menang nanti misalnya Anies-Sandi, kemenangannya tidak akan mutlak karena suaranya tersebar.”

Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi hasil tungra tk. Provinsi
Pilgub DKI Jakarta tahun 2017
Telah selesai pic.twitter.com/u9hrPTf2Rl

— KPU DKI JAKARTA (@kpu_dki) 26 Februari 2017

Faktor inilah, yang menurutnya,  menjadi penyebab kekalahan Agus H. Yudhoyono-Silvyana Murni (Agus-Silvy). Ia juga menyimpulkan bahwa di basis-basis massa Islam, isu SARA tidak sepenuhnya berlaku. Agus menilai, pemilih Jakarta sudah cukup rasional dan dewasa dalam memilih. “Isu SARA berpengaruh hanya yang tampak di permukaan saja, namun ketika di bilik suara, pertimbangannya bukan isu SARA.”

Berdasarkan survei PDB, di golongan Muslim sebanyak 53 persen memilih calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi), 37 persen memilih Ahok- Djarot, dan 10 persen mengatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara di kalangan non Muslim, 86 persen memilih Ahok-Djarot dan hanya 9 persen yang memilih Anies-Sandiaga, sedangkan 5 persen tidak menjawab.

Jakarta Dalam Dilema

Mendekati waktu pemilihan, sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan prediksi siapa cagub yang mungkin memenangkan kontestasi ini. Walau hasilnya berbeda-beda, namun terlihat jelas bahwa kekuatan kedua paslon nyaris sama kuat. Kemenangan yang diraih, sebagian besar memperlihatkan selisih yang sangat tipis. “Kalau mau dilihat siapa yang lebih unggul, agak sulit, agak imbang,” ucap Pengamat Politik Ikhsan Darmawan, Rabu (12/4) lalu.

Menurut Ikhsan, setiap pasangan calon mempunyai keunggulan. “Anies bisa menang di sisi psikologis, sedangkan Ahok di sisi rasional lebih kuat. Tinggal pemilih yang akan menyimpulkannya,” katanya. Namun dibalik itu, terselip pula dilema yang akan mewarnai kemenangan masing-masing paslon. Siapapun yang menang nantinya, akan banyak menimbulkan pertanyaan akan masa depan Jakarta nantinya.

Apabila Anies-Sandi Menang

Menurut Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny Januar Ali (LSI Denny JA), pada putaran kedua ini, survei menunjukkan paslon Anies-Sandi akan mengungguli paslon Pertahana Ahok-Djarot, yaitu dengan angka 49,7 persen. Sementara pasangan Pertahana Ahok-Djarot, hanya mendapat 40,5 persen suara. Sedangkan undecided voters ada di angka 9,8 persen.

Namun menurut Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris, apabila Anies-Sandi menang, maka akan menjadi bukti cederanya komitmen fundamental bangsa. Karena pada akhirnya, tekanan massa tidak hanya berdampak pada kegagalan Ahok sebagai Gubenur, tapi juga hancurnya komitmen fundamental bangsa, yaitu hilangnya keberagaman yang selama ini diagung-agungkan Indonesia.

Apalagi saat ini, umat Islam terbagi dalam dua kubu, yaitu umat Islam yang membenci Ahok dan umat Islam yang pro Ahok. Jadi bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi semakin parah jika Ahok  kalah hanya karena simbolisasi agama. “Isu SARA sudah pada rute untuk kehancuran bangsa ini,” kata peneliti dari CSIS, J. Kristiadi.

Apabila Ahok-Djarot Menang

Hasil survei yang berbeda dihasilkan Lembaga survei Charta Politika, di mana pasangan Ahok-Djarot menang tipis dengan meraih 47,3 persen suara, dibanding duet Anies-Sandi dengan 44,8%. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, sekitar 71,9% warga Jakarta puas atas kinerja Ahok-Djarot, sementara 26,3% lainnya menyatakan tidak puas. Menurutnya, jumlah masyarakat yang menginginkan Ahok terpilih lagi sebanyak 42,8%, sementara yang menolak mencapai 37,9%.

Apabila benar, maka kemenangan Ahok nantinya juga akan menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, bagaimana kasus dengan penistaan agama yang menjeratnya? Apabila Ahok terpilih kembali, apakah ini akan mempengaruhi keputusan pengadilan? Atau bila ternyata Ahok mendapat vonis bersalah dan harus dihukum, apakah jabatannya itu akan langsung gugur dan diambil alih oleh wakilnya, Djarot?

Pertanyaan selanjutnya, apabila Ahok berhasil memenangkan pertarungan, akankah pihak lawan, dalam hal ini kubu Anies-Sandi beserta ormas Islam pendukungnya akan rela menerimanya? Ataukah warga Jakarta harus kembali terbelit dengan isu SARA dan tindakan yang mungkin akan lebih radikal lagi dari sebelumnya? Apakah nantinya pihak Anies-Sandi dan Prabowo, akan berkeras meminta pencoblosan ulang?

Siapapun yang menang nantinya, hasilnya tetap melukai sebagian warga Jakarta yang paslonnya mengalami kekalahan. Namun di sinilah kedewasaan berpolitik warga Jakarta dan juga ormas-ormas di dalamnya untuk dapat berlapang dada. Semoga ajakan Ketua MUI Kiai Ma’ruf Amien untuk menerima siapapun yang berhasil merebut kursi Gubernur DKI nanti, harus didukung oleh segenap bangsa terutama warga DKI Jakarta.

“Ahok menang atau kalah saya tidak tahu. Itu masih di Lauhul Mahfudz. Kalau kalah ya nggak ada masalah, andaikata dia menang ya nggak ada masalah juga,” ujarnya. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dia akan siap dengan siapapun yang menang atau yang kalah di Pilgub DKI Jakarta. Termasuk jika Ahok yang menang. “Menang kita terima, kalah kita terima,” pungkasnya. Jadi jangan lupa, bijaksanalah dalam memilih. Bagaimana pendapatmu?

(Berbagai sumber/R24)