PinterPolitik.com

Bagi para penggemar seri dan film laga dengan aksi seni bela diri, sebuah film yang berjudul The Karate Kid (1984) mungkin bukanlah hal yang asing. Bagaimana tidak? Saking legendarisnya film ini, sebuah remake pun dibuat dengan judul yang sama pada tahun 2010 – meski memiliki sedikit twist yang berbeda.

Meski begitu, film versi asli pada tahun 1984 tersebut kini memiliki seri baru dengan sejumlah karakter yang sama lho, yakni Cobra Kai (2018-sekarang). Dalam seri tersebut, terdapat Johnny Lawrence yang dulu merupakan runner–up dalam turnamen karate di film versi 1984.

Di tengah hidupnya yang sudah tidak bersangkut paut dengan karate, Johnny akhirnya mulai kehilangan tujuan hidup. Akhirnya, dirinya memutuskan untuk kembali mendirikan Cobra Kai – nama dojo-nya ketika masih muda – untuk mengajarkan seni bela diri asal Okinawa, Jepang, tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, guru lama Johnny – John Kreese – kembali muncul dan akhirnya diizinkan untuk ikut mengajar lho di dojo tersebut. Meski Johnny sudah bersikap baik ya, Kreese ini ternyata malah melangkahi peran Johnny di dojo Cobra Kai itu.

Nilai-nilai kehormatan, misalnya, mulai digantikan oleh Kreese dengan menanamkan nilai-nilai kekerasan pada murid-murid dojo itu. Bahkan, pada akhirnya, Kreese mengambil alih kepemilikan Johnny atas dojo Cobra Kai ini.

Wah, jangan sampai lah ya apa yang terjadi antara Johnny dan Kreese ini terjadi di dunia nyata. Pasalnya nih, persoalan langkah-melangkahi ini bisa saja terjadi di dunia politik lho – termasuk di Indonesia.

Soal rencana Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas) pada 2 Desember nanti, misalnya, masih menjadi masalah yang simpang siur di publik dan media. Hal ini menjadi polemik karena hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum memberikan izin terhadap kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di Monas.

Banyak orang akhirnya menunggu-nunggu sikap dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tuh. Pasalnya, meski harusnya protokol kesehatan Covid-19 diterapkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu malah mengunjungi Habib Rizieq Shihab (HRS) yang baru pulang. Apalagi, berbagai kegiatan yang melibatkan kerumunan massa juga dilakukan oleh HRS baru-baru ini.

Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta, contohnya, meminta agar Pak Anies bisa bersikap dengan bijaksana terhadap rencana HRS dan kelompoknya, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Di sisi lain, pihak PA 212 pun terlihat kekeuh untuk tetap menggunakan Monas bila rencana reuni tetap dilaksanakan.

Nah, di tengah jadi atau nggak-nya polemik reuni di Monas ini, Pak Anies pun belum memberikan sikap resmi. Eh, tiba-tiba, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah memberikan sikap dan mengatakan bahwa penggunaan Monas untuk kegiatan apapun tetap dilarang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hmm, apakah ini bisa menjadi drama bak Johnny dan Kreese di Cobra Kai ya? Ya, meski Pak Anies belum memberikan izin, kan beliau dikenal dekat dengan kelompok FPI dan PA 212 akhir-akhir ini.

Wah, kenapa ya Pak Riza tiba-tiba memberikan larangan untuk penggunaan Monas? Apa jangan-jangan ada motif politik tersendiri ya – mengingat Gerindra juga seakan-akan meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kembali kemungkinan acara itu.

Selain itu, Pak Riza kan dulu digadang-gadang menjadi penghubung antara Pak Anies dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Pak Riza juga terlihat memuji pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin lho.

Apakah mungkin nih ada kedekatan politik yang membuat Pak Riza bersikap demikian? Ya, terlepas dari itu, bukan nggak mungkin, beliau bertujuan baik – yakni agar penularan Covid-19 semakin diminimalisir.

Lagipula, bukan nggak mungkin juga kalau Pak Anies meminta Pak Riza untuk mengeluarkan sikap demikian. Soalnya nih, sejak menjadi Wagub DKI Jakarta, beliau juga berjanji untuk siap sedia mendampingi dan melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Pak Anies lho. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Carut-marut politik negeri ini bisa dibilang masih belum stabil pasca-Pilpres 2019. Banyak warisan-warisan kontestasi politik terbesar di negeri ini yang berdampak langsung pada instabilitas politik dalam negeri.

Salah satunya adalah aktivitas politik di daerah yang juga masih beriak karena Pilpres yang  melelahkan tersebut. DKI Jakarta adalah daerah yang secara langsung masih menerima dampaknya. Di sisi lain, ibu kota memang memiliki keistimewaan dalam proses politik di negeri ini dan menjadi daerah yang paling penting dalam menyusun dan  memetakan proses-proses politik nasional.

Namun, yang paling utama adalah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno yang juga menjadi salah satu faktor. Pasalnya, setelah terpilih menjadi wagub mendampingi Anies Baswedan dan berhasil memenangkan Pilgub dengan tensi yang luar biasa pada 2017 lalu, Sandiaga kembali dipinang oleh Koalisi Merah Putih yang dihuni oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat untuk menantang Presiden Joko Widodo dengan Koalisi Indonesia Majunya yang dipimpin partai pengusung utama PDIP.

Pada 2017 lalu, pasangan Anies-Sandi yang saat itu bertarung dalam dua putaran Pilgub DKI melawan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, lalu di pihak petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan berhasil mengungguli Ahok-Djarot pada putaran kedua. Di masa kampanye, Sandi fokus terhadap berbagai isu ekonomi dan kemiskinan warga DKI dengan menjanjikan program OKE-OCE miliknya.

Setelah menjabat, nampak tren postif Sandi di masyarakat yang semakin menguat dan modal ekonomi yang mumpuni sebagai salah seorang pengusaha muda yang memiliki banyak aset dan kekayaan yang melimpah. Tak ayal, hal ini membuat Prabowo Subianto kepincut untuk memilih Sandi yang merupakan kadernya sendiri di partai berlambang Garuda tersebut untuk mendampinginya dalam Pilpres 2019 lalu.

Alhasil, pada 27 Agustus 2018, di depan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Sandi resmi mengundurkan diri. Dia berdalih bahwa pengunduran dirinya untuk mencegah politisasi jabatan yang dipangkunya sekaligus untuk bisa fokus berkampanye bersama Prabowo. Di sinilah, awal mula instabilitas politik terjadi, yakni ketika terjadi perebutan antarpartai untuk merebut kursi DKI-2.

Khianat Gerindra terhadap PKS

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 176 tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah blueprint untuk memilih pengganti Sandi. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pergantian wagub akan dilakukan berdasarkan hasil pemilihan DPRD dan partai yang berhak mengajukan calonnya adalah partai pengusung gubernur dan wagub saat bertarung di Pilgub, yakni Gerindra dan PKS.

Sejak tahun 2014, dua partai ini menjadi koalisi yang sangat solid, baik di Pilpres 2014 hingga berdampingan mengawal pemerintahan Jokowi sebagai pihak oposisi. Tak ayal, pada Pilgub DKI 2017, mereka berkoalisi lagi dengan mendorong Anies-Sandi.

Setelah Sandi resmi mengundurkan diri jabatannya dan mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019, Gerindra sendiri legowo jika pengganti Sandi berasal dari kader PKS – mengingat Sandi sendiri adalah kader Gerindra dan telah mendapat dua kali kesempatan untuk maju dalam kontestasi politik paling bergengsi di negeri ini. Hal inipun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Namun, situasi pasca-Pilpres 2019 – dengan kekalahan Prabowo-Sandi dan merapatnya Gerindra ke pemerintahan – mengubah dan mempersulit kompromi PKS dalam merebut kursi wagub yang telah kosong lebih dari setahun. Gerindra malah mengajukan calonnya sendiri, yakni Ahmad Riza Patria dan PKS mengajukan Nurmansyah Lubis.

Namun, siapakah di antara mereka yang paling berpeluang  untuk memenangkan lobi politik di DPRD? Merapatnya Gerindra ke  pemerintahan Jokowi baru-baru ini bisa jadi memberikan kemudahan bagi Gerindra untuk berkompromi dengan partai-partai lain – seperti PDIP, Golkar, dan partai-partai lain yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres.

Lobi politik kedua partai menjadi yang paling menentukan. Di sisi lain, PKS bisa saja memenangkannya – bergantung pada komunikasi yang dijalin dengan partai-partai lain. Hal inilah yang menyebabkan begitu panjangnya proses mencari pengganti Sandi dari kursi jabatannya.

Anies sendiri disebut-sebut kerepotan tanpa wakilnya, mengingat ada beberapa agenda protokoler yang memang hanya boleh dilakukan oleh gubernur dan wagub. Beberapa agenda harusnya dapat dibagi berdua harus dihadiri olehnya sendiri sehingga efisiensi kerja dan manajamen kerja yang lumayan.

Hikmah dari Pilwagub DKI

Mekanisme pemilihan wakil gubernur DKI bisa jadi memaparkan bukti bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan membawa banyak masalah seperti apa yang diwacanakan baru-baru ini. Pilkada tak langsung atau pilkada asimetris ini dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito berdalih perihal banyaknya permasalahan pada pilkada langsung membuat dia melempar wacana ini mulai dari tingginya money politics, tingginya biaya yang harus dibebankan kepada negara untuk menyelenggarakan Pilkada, dan potensi konflik yang timbul akibat Pilkada langsung. Namun di lain pihak, usulan ini dianggap hanya akan memenuhi kepentingan elit semata dan partisipasi rakyat di daerah akan direduksi oleh pilkada asimetris ini.

Dalam pandangan penulis, apa yang terjadi pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi role model yang menyeramkan jika Pilkada asimetris diberlakukan. Implikasi dari diberlakukannya Pilkada asimetris ini adalah tersentralisasinya kekuasaan kepada  pemerintah pusat.

Loh, kok bisa? Jika kita cermati pola yang terjadi pada mekanisme pemilihan wakil gubernur  DKI yang akan dilakukan oleh DPRD memiliki kesamaan dengan mekanisme yang diwacanakan oleh Mendagri. Realitas proses lobi-lobi politik di DPRD DKI ternyata sangat  ditentukan oleh koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa di pemerintahan.

Kemudahan Gerindra membujuk partner koalisinya berbanding terbalik dengan PKS yang memutuskan untuk menjadi oposisi. Tak ayal, kursi DKI-2  sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat dalam hal ini koalisi pemerintah.

Bukan tidak mungkin Pilkada asimetris nantinya juga mengalami hal yang sama yang mana kontestasi di daerah sangat ditentukan oleh deal-deal politik pucuk pimpinan parpol di pusat. Partisipasi daerah benar-benar hilang dalam menentukan pimpinannya dan kemenangan calon akan ditentukan oleh seberapa gendutnya koalisi partai saat pilpres.

Wakil Baru dan Langkah Anies di 2024

Lalu, apakah langkah Anies dalam memimpin Jakarta akan mulus dengan Wagub baru? Dua calon yang diajukan – Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis – sama-sama mengaku akan mendukung Anies dalam mengawal Jakarta. Namun, jika dilihat dari kacamata kepentingan parpol pendukung dan melambunngnya elektabilitas Anies di 2024 untuk menjadi capres, sangat menarik untuk dikaji tentang posisi wagub dalam memetakan alur parpol untuk Pilpres 2024, utamanya Gerindra.

Posisi wagub DKI Jakarta akan cukup krusial – di mana Anies yang sudah digadang untuk menjadi capres 2024 pastilah mencari pasangan yang  akan memperkuat langkahnya menuju Istana. Implikasi dari hal ini menjadikan posisi wagub adalah langkah terbaik untuk memajukan cagub Jakarta ke depannya – terlepas apakah Anies akan tetap mencalonkan diri pada tahun 2022 atau tidak mengajukan diri dan akan fokus dalam pencalonannya di 2024.

Secara tidak langsung, wagub nantinya disiapkan untuk sekaligus menjadi cagub – bila melihat probabilitas Anies untuk 2024 nanti. Lalu, bagaimana dengan nasib PKS? Sejauh ini, PKS bisa jadi adalah pihak yang paling gencar melakukan lobi-lobi ke fraksi partai lainnya, utamanya  PDIP yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Jakarta. Namun, langkah PKS semakin berat disusul pernyataan fraksi Golkar dan PAN yang menyatakan akan mendukung Gerindra.

Namun, pada intinya, di balik panggung dan sandiwara politik DKI menjelang pemilihan wagub, para calon dan fraksi–fraksi yang duduk di dewan harus menyadari bahwa siapapun yang menjadi pilihan mereka harus berkompeten dan berintegritas dalam menghadapi segudang masalah di ibu kota, seperti banjir yang selalu menghantui warga, kemacetan, dan, yang paling santer, yakni pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang membutuhkan proses panjang dan rumit nantinya.

Tulisan milik Muh. Wahyu, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Jakarta, oh, Jakarta. Provinsi istimewa ini tak akan lama lagi melepas statusnya sebagai pusat pemerintahan negara – bila pemindahan ibu kota oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jadi dilaksanakan ke Kalimantan Timur. Meski begitu, segala permasalahan yang menghantui DKI Jakarta bisa saja tetap eksis kala kota ini ditinggal oleh pemerintah pusat.

Dari banjir, jalan yang selalu padat kendaraan, hingga polusi udara, Jakarta selalu dipandang problematis oleh banyak orang. Wilayah yang menjadi provinsi terpadat di Indonesia ini acap kali menjadi perhatian nasional, termasuk siapa-siapa yang menjadi pimpinan atas provinsi tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, pada awal tahun 2020 lalu, kembali menjadi sorotan publik atas bencana banjir yang melanda Jakarta. Bagaimana tidak? Banjir yang terjadi di banyak titik kala itu menyebabkan kerugian material maupun nyawa.

Banyak pihak akhirnya mengkritik kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, baik pegiat media sosial (atau buzzer) maupun figur-figur pemerintahan. Beberapa dari mereka menilai bahwa Pak Gubernur kurang memfokuskan kebijakannya pada penanganan banjir di Jakarta.

Meski begitu, tak sedikit juga pihak yang bersimpati pada Pak Anies. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, menganggap bahwa Pak Gubernur justru kewalahan menangani persoalan banjir sendirian – tanpa wakil gubernur. Sekjen PKS Mustafa Kamal menilai bahwa beliau membutuhkan seorang wakil secepatnya.

View this post on Instagram

Gerindra dan PKS disebut sepakati dua nama cawagub.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 20, 2020 at 1:00am PST

Boleh jadi, dengan adanya situasi banjir yang benar-benar memukul Jakarta, Partai Gerindra dan PKS akhirnya sepakat nih untuk mencalonkan dua nama – yakni Ahmad Riza Patria (Gerindra) dan Nurmansyah Lubis (PKS) buat menjadi wagub bagi Pak Anies. Dengan begitu, Pak Anies nggak bakal kewalahan lagi dong.

Hore, sebentar lagi akan muncul gagasan-gagasan yang lebih fresh dong buat perkembangan dan kemajuan Jakarta dengan adanya sumbangsih wagub nanti. Apalagi, Pak Riza dan Pak Ancah (panggilan untuk Nurmansyah) kini tengah menyiapkan beberapa strategi nih, khususnya safari politik guna memenangkan kursi wagub DKI. Hehe.

Hmm, tapi, bagaimana ya dengan strategi kebijakan penanganan banjir? Apa ya yang udah disiapkan oleh masing-masing calon?

Nah, Pak Ancah punya solusi yang menarik dan cemerlang tuh. Kata beliau, solusinya bagi pihak yang terdampak banjir adalah pindah tempat tinggal.

Selain Pak Ancah, Pak Riza juga bilang tuh kalau strategi penanganan banjirnya Pak Anies udah cukup bagus. Tapi, kalau misalnya banjir terjadi lagi, Pak Riza kayaknya udah siap tuh buat di-bully dan dikritik oleh para netizen.

Wah, bagaimana nih solusi-solusi yang mereka ajukan? Cukup solutif bukan? Ya, semoga saja Pak Anies nggak semakin kewalahan bila salah satu dari mereka benar menjadi wagub nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhirnya, setelah setahun lebih, kayaknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal segera memiliki pendamping nih. Soalnya, beberapa waktu lalu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) udah sepakat tuh mengenai dua nama calon wakil gubernur yang akan dipilih nanti.

Padahal, pada tahun 2019 lalu, kedua partai udah sepakat lho terkait nama-nama yang akan dicalonkan. Bahkan, para calon ini sudah melalui beberapa ujian, seperti fit and proper test.

Eh, pada akhir 2019, salah satu pihak malah mengusulkan nama-nama lain. Wah, akhirnya, terjadi lagi tuh negosiasi-negosiasi politik soal kursi wagub DKI Jakarta.

Hmm, agak kasihan sih Pak Anies. Tarik ulur pemilihan wakil gubernur ini udah berlangsung lama banget sih soalnya. Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri pada Agustus 2018 lalu, Pak Anies selalu bekerja sendirian tuh memimpin Jakarta.

Sampai-sampai tuh, beberapa pihak menilai bahwa Pak Anies kewalahan karena harus bekerja ke sana dan kemari tanpa bantuan wagub. Belum lagi, komentar-komentar pedas para netizen yang mengkritisi kinerja Pak Gubernur.

Ya, mungkin atas dasar itu, PKS dan Gerindra akhirnya sepakat mengusulkan dua nama cawagub lagi, yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Kabarnya sih, keduanya nggak harus melalui fit & proper test lagi kayak calon-calon sebelumnya.

View this post on Instagram

Gerindra dan PKS disebut sepakati dua nama cawagub.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 20, 2020 at 1:00am PST

Menurut Ketua DPD Gerindra Muhammad Taufik, hal itu diputuskan karena calon-calon baru ini sudah pada jago-jago lho. Eits, tapi, tunggu dulu. Sepertinya, ada satu syarat tambahan lagi nih yang perlu dimiliki oleh kedua calon, yakni ketegaran hati.

Pasalnya nih, Adi Prayitno – pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – bilang kalau mereka harus tahan apabila nanti mendapatkan banyak komentar pedas ala netizen bila sudah menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Seperti Pak Anies, bukan tidak mungkin netizen bakal “menyasar” pejabat baru itu.

Waduh, kira-kira Pak Riza Patria dan Pak Nurmansyah Lubis udah siap nggak ya? Mungkin, bila sudah menjabat, mereka nanti perlu tuh mendampingi Pak Anies di saat bahagia dan di saat susah – seperti bila kebanjiran komentar media sosial.

Hmm, tapi, Pak Anies kan banyak dikritik karena kinerjanya dianggap buruk. Mungkin, dengan adanya pendamping baru, Pak Gubernur bisa nggak kewalahan lagi tuh dalam bekerja.

Ya, selama wagub baru nanti – siapa pun itu – bisa membantu Pak Anies biar nggak kewalahan, komentar pedas netizen bisa aja nggak separah sebelum-sebelumnya. Kita nantikan saja kelanjutannya nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penantian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memiliki seorang wakil gubernur tampaknya semakin mendekati akhir nih. Pasalnya nih, beberapa waktu lalu, Partai Gerindra baru saja mengumumkan kalau mereka dan pihak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah bersepakat mengenai siapa-siapa yang diajukan sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Kabarnya, masing-masing partai mengirimkan satu kadernya untuk bersaing memperebutkan kursi Wagub yang ditinggalkan oleh Pak Sandiaga Uno tersebut. Di antaranya adalah Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS.

Kata Pak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sih, semua pihak sudah sepakat kok soal nama-nama tersebut. Namun, sepertinya, masih ada miskomunikasi nih di antara pihak-pihak tersebut. Soalnya, pihak PKS dikabarkan tidak tahu-menahu soal rencana Gerindra yang mengumumkan dua cawagub itu ke publik.

Waduh, masalah lagi dong. Kan, seharusnya, udah bagus ya ada kesepakatan setelah polemik panjang soal posisi wagub DKI Jakarta.

Katanya sih, PKS memang sudah sepakat soal pencalonan dua nama itu. Namun, PKS menganggap Gerindra bertindak secara unilateral soal pengumuman cawagub ke publik tersebut.

View this post on Instagram

Gerindra dan PKS disebut sepakati dua nama cawagub.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 20, 2020 at 1:00am PST

Kabarnya, Ketua DPW PKS Syakir Purnomo baru mendapatkan undangan tersebut dari Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik pada malam hari sebelum hari ketika pengumuman dilakukan. Pesan itupun baru dibalas oleh Pak Syakir pada pagi harinya yang berisikan permintaan agar kegiatan tersebut ditunda karena tidak adanya perwakilan PKS yang dapat hadir.

Tapi, balasannya Pak Syakir ini nggak direspons tuh sama Pak Taufik sampai pengumuman akhirnya benar-benar digelar. Hmm, kelakuan kayak gini ini nih yang kita juga sering alami, yakni chat yang tak berujung dibalas.

Hal seperti ini biasanya disebut ghosting tuh. Ghosting sendiri adalah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan situasi di mana salah satu pihak tiba-tiba menghilang dan memutus komunikasi.

Hmm, masa iya partai-partai politik main ghosting juga. Mungkin, Gerindra ingin meniru Peter Parker alias Spider-Man di film Spider-Man: Far From Home (2019). Di film itu, dikisahkan bahwa Peter berusaha menghindari panggilan telepon dari Nick Fury.

Ya, jangan sampai lah ghosting terus-terusan. Kan, seperti kata Pak Syakir, jadi terlihat nggak kompak antara PKS dan Gerindra nanti. Ya, semoga saja permainan ghosting ini tidak mengganggu proses pemilihan cawagub DKI Jakarta. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah bencana banjir melanda Provinsi DKI Jakarta, publik dan warganet ramai-ramai menyorot Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nggak hanya di media sosial, partai-partai politik pun ikut mengomeli mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

PDIP misalnya, menganggap Pak Anies telah gagal dalam menerapkan dan merealisasikan kebijakan penanganan banjir di Jakarta. Selain partai banteng itu, PSI juga mengkritik Pak Gubernur karena dianggap tak bisa menepati janjinya soal gagasan naturalisasi sungai selama tiga tahun ini.

Belum lagi nih, ada beberapa politisi dan pegiat media sosial turun ke jalan guna mendemonstrasi Pak Anies. Dewi Tanjung misalnya, sampai-sampai nggak mau berhenti berdemo sampai Pak Gubernur mundur. Waduh.

Tapi, untungnya, Pak Anies nggak sendirian sepertinya dalam menghadapi berbagai terpaan kritik, yakni Partai Gerindra dan PKS. Dua partai ini tampaknya siap siaga untuk membela Pak Gubernur.

Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menilai bahwa banjir Jakarta bukanlah hanya salah Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab pemerintah-pemerintah daerah lainnya, khususnya pemerintah pusat yang diharapkan dapat mengoordinasikan pemda-pemda ini.

View this post on Instagram

Faktor-faktor penyebab banjir.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 8, 2020 at 11:30pm PST

Sejalan dengan Pak Suhaimi, anggota Fraksi Gerindra Purwanto juga menilai bahwa persoalan banjir juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena juga terjadi di berbagai wilayah lain. Maka dari itu, Pak Purwanto nyebutin kalau class action perlu dilakukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga, bukan hanya Anies.

Hmm, kompak juga nih PKS dan Gerindra. Kalau persoalan Pak Anies, keduanya mungkin memang punya rasa kebersamaan yang cocok nih kayaknya.

Kekompakan kayak gini ini jadi agak mirip ya sama kisah dalam seri televisi The Umbrella Academy (2019). Dalam seri itu, diceritakan bahwa terdapat tujuh bersaudara yang berkumpul setelah ayah mereka – Sir Reginald Hargreeves – meninggal dunia. Mereka juga akhirnya harus berkumpul tuh buat ngediskusiin pencegahan kemungkinan hari kiamat yang akan datang.

Ya, bagus sih kalau misalnya PKS dan Gerindra bisa kompak dalam membela Pak Anies. Tapi, bisa kompak nggak ya kalau soal memilih siapa yang bisa mendampingi Pak Gubernur?

Kabarnya sih, dua partai ini sudah sepakat untuk mengusung calon Wakil Gubernur pilihan masing-masing. Tapi, kan, kursi wagubnya cuma satu tuh. Bakal ribut lagi nggak ya? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Awal tahun 2020 ini mungkin menjadi salah satu ujian terberat bagi Jakarta, termasuk untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya nih, hampir seluruh wilayah ibu kota terdampak oleh bencana banjir.

Selain masyarakat yang kebanjiran, Pak Anies ternyata juga kebanjiran, yakni kebanjiran kritik dan hujatan. Bagaimana tidak? Setelah peristiwa banjir tersebut, banyak warganet dan publik menilai kinerja Pak Gubernur kurang baik dalam mencegah air bah.

Pada akhirnya, di tengah-tengah situasi bencana ini, Pak Anies banyak melakukan blusukan guna melakukan inspeksi dan menemui para korban di berbagai titik banjir di wilayah yang dipimpinnya ini. Namun, ada yang tampaknya kurang dari kunjungan-kunjungan Pak Gubernur, yakni pasangannya alias Wakil Gubernur.

Kesendirian Pak Anies dalam menjalani hari-hari sulit ini tampaknya berujung pada beban berkelanjutan. Dalam mengarungi Jakarta kala banjir, beliau sampai-sampai dinilai kewalahan.

Ya, segala sesuatu mungkin memang berat bila dijalani dalam kesendirian. Bagaikan kisah Tom Hansen dalam film 500 Days of Summer (2009), kesedihan kembali menghantuinya kala Summer Finn memutuskan untuk meninggalkannya.

View this post on Instagram

Drama tak berujung versi Anies Baswedan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 11, 2019 at 9:00pm PST

Begitulah manusia yang memang saling membutuhkan satu sama lain. Seperti orang-orang bilang, truk saja memiliki gandengan, apalagi manusia yang penuh emosi.

Melihat kesendirian Anies, Djarot Saiful Hidayat mungkin paham. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai kalau tugas Pak Anies yang dijalankan sendiri memang berat. Maka dari itu, beliau menilai kalau posisi wakil gubernur perlu diisi segera.

Meski begitu, layaknya teman yang baik, Pak Djarot kembali lagi menyerahkan keputusan itu pada Anies – dan (jangan lupa) partai-partai pengusungnya. Beliau tak masalah bila Anies lebih nyaman menjadi single.

Ya, walaupun misalnya Pak Anies lebih nyaman sendirian, bukan nggak mungkin beliau tetap butuh bantuan. Coba lihat Batman. Dalam film The LEGO Batman Movie (2017), superhero asal Gotham itu menyebut dirinya lebih suka bekerja sendirian dalam membasmi kejahatan.

Padahal nih ya, Batman juga banyak dibantu oleh rekan-rekannya, seperti Alfred Pennyworth, Komisioner James Gordon, dan Barbara Gordon (Oracle). Selain mereka, superhero berlambang kelelawar ini juga punya rekan sidekick loh, yakni Robin yang individunya juga berganti-ganti.

Hmm, kalau Batman yang tangguh saja masih butuh sidekick dan rekan-rekannya, bagaimana dengan Pak Anies? Apa Pak Djarot ingin membantu Pak Gubernur (lagi) nih? Ya, siapapun orangnya – yang jelas – posisi wagub bisa saja memang penting – colek Gerindra-PKS. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah selama setahun lebih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak didampingi oleh seorang wakil gubernur, Partai Gerindra beberapa waktu lalu telah menyiapkan satu nama untuk mendampingi Pak Anies, yakni Ahmad Riza Patria.

Usul nama ini datang dari DPD Gerindra DKI Jakarta. Meski begitu, pimpinan pusat Gerindra ternyata tidak hanya memiliki satu nama calon. Mereka memiliki usulan tiga nama lainnya, yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, anggota Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Terlepas dari masih belum pastinya nama pendamping Anies itu, ada ungkapan menarik nih dari Pak Riza. Kata beliau, partainya sempat memikirkan opsi untuk membiarkan kursi wagub DKI Jakarta kosong hingga akhir jabatan Anies.

Waduh, kasihan dong Pak Anies nanti. Masa iya dibiarin sendirian sampai jabatannya berakhir? Apalagi, pemerintahan Pak Anies kerap diserang oleh berbagai kritik, dari soal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020, kemacetan akibat pembangunan, hingga soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Padahal ya, kalau dalam film Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), sosok dan aksi Jedi yang sakti seperti Rey saja tetap membuat khawatir Finn – seorang anggota The Resistance – hingga membuatnya merasa wajib untuk mendampingi Rey setiap saat. Masa iya, dalam kasus Anies, Gerindra ingin membiarkan beliau sendirian menahan berbagai terpaan kritik?

View this post on Instagram

Drama tak berujung versi Anies Baswedan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 11, 2019 at 9:00pm PST

Atau mungkin Gerindra sempat lelah kali atas perdebatan panjang mereka dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Kabarnya, kan, kedua partai tersebut telah memiliki “kesepakatan” tertentu terkait posisi wagub yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno sejak Oktober 2017 lalu itu.

Nah, kalau kata Pak Riza, partainya akhirnya sadar kalau opsi tersebut bakal memberatkan Anies. Selain itu, tampaknya DPD Gerindra juga sadar kalau Pak Riza seenggaknya bisa jadi opsi cawagub yang pas nih. Uhuk.

Kata Pak Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik sih, PKS bakal setuju nih kalau misalnya beliau diajukan jadi cawagub pilihan. Hmm, akhirnya, bisa selesai juga penantiannya Pak Anies buat punya wagub – meskipun harus lewat dialog lanjutan lagi nih dengan PKS. Hehe. Plus, belum lagi, ada calon-calon lain versi DPP nih.

Waduh, sepertinya masih panjang aja nih perjalanan misteri wagub DKI Jakarta. Apalagi, PKS kabarnya heran nih kenapa Gerindra masih menyodorkan nama. Hmm.

Tapi, seenggaknya, partai itu – kata Jubir PKS Ahmad Fathul Bari – siap membuka kesempatan bagi calon di luar kadernya. Ya, semoga saja “negosiasi” lanjutan tersebut dapat memunculkan nama yang pasti agar segera mendampingi Pak Anies. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Makanya kamu rajin belajar. Jangan kerjanya cuma ikut organisasi dan main HP mulu. Lihat tuh kakakmu, pintar. Bisa dapat nilai bagus, bisa masuk universitas bagus.

Coba bayangin deh kalau setiap hari orang tua kita ngomong begitu di rumah. Entah itu dibandingin ke kakak sendiri atau ke anak tetangga atau siapa pun, pasti ini jadi bikin kita sakit hati dan nggak betah ada di rumah deh.

Jangan-jangan ini juga kali ya yang dirasain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini. Tiap hari di sosial media selalu ada aja berita tentang dia yang terus dibanding-bandingkan sama mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Bahkan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif pernah juga bandingin Anies dengan Ahok tentang isu penanganan banjir. Ternyata nggak cuma netizen, tapi partai pengusungnya sendiri juga suka banding-bandingin Anies dan Ahok ya. Upss.

Nah, sekarang yang lagi hits tuh, Anies dibanding-bandingin lagi sama Ahok tentang proses pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kalau dulu Ahok tuh langsung yakin untuk memilih Djarot Saiful Hidayat untuk jadi wakil gubernur DKI Jakarta. Jadinya prosesnya juga cepat, nggak sampai memakan waktu hampir setahun kayak sekarang. Upss.

Sementara, sekarang banyak yang menganggap kalau Anies tuh nggak tegas untuk memutuskan wakil gubernur. Padahal kalau Anies mau tegas, dia kan bisa menyuruh DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat proses pemilihan wakil gubernur.

Sedih juga ya dia, sudah sukses jadi gubernur di Jakarta, tapi belum sukses jadi gubernur di hati masyarakat. Upss.

Nah, gara-gara ini juga kali ya Anies jadi hobi jalan-jalan kunjungan kerja ke negara-negara tetangga. Setelah dari Kolombia, eh dia udah langsung cabut ke Amerika Serikat aja sampe tanggal 18 Juli 2019 nanti.

Apalagi katanya Anies itu kan sahabat Amerika Serikat. Makanya dulu kedutaan Amerika Serikat pernah kirim kawat diplomatik yang bilang kalau Anies itu “kenalan pribadi Pak Duta Besar”, “muslim moderat yang termahsyur”, “salah satu intelektual paling cemerlang di Indonesia”, dan “orang yang ramah terhadap Amerika Serikat, baik secara privat maupun di muka publik.”

Yang barusan itu sumbernya dari dokumen yang bocor di Wikileaks ya, dan kemungkinan besar benar loh ya.

Hmm. Kalau dia ke Amerika Serikat, kan bisa panen pujian lagi dan nggak stres, soalnya dia nggak akan dibanding-bandingin sama Ahok. Hehehe.

Tapi, inget juga loh Pak Anies, wagub masih belum ada dan kerjaan di Jakarta masih numpuk. Kalau bapak sering main ke rumah tetangga, nanti rumah sendiri siapa yang urus? Upss. (R50)

Panduan Tulisan