Di media sosial, viral cuplikan video Ulil Abshar Abdalla melabeli aktivis lingkungan kontra-pertambangan sebagai “Wahabi”. Mengapa label ini tiba-tiba dimunculkan?

PinterPolitik.com

“The power to label is the power to destroy.” ― Allen Frances, psikiater asal Amerika Serikat (AS)

Di sebuah malam yang biasa, Kenny sedang menggulir layar ponselnya ketika ia menemukan cuplikan talk show yang tengah ramai dibagikan di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Ulil Abshar Abdalla, atau yang akrab disapa Gus Ulil, tengah berbicara santai namun kontroversial.

Sebagai salah satu ketua di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Ulil dikenal luas sebagai intelektual Muslim progresif. Namun kali ini, ucapannya menimbulkan tanda tanya besar—ia melabeli para aktivis lingkungan yang menolak tambang sebagai ekstremis.

Yang mengejutkan Kenny bukan hanya tuduhan ekstremisme, tapi penyebutan mereka sebagai semacam “Wahabi”—sebuah istilah yang selama ini dikenal merujuk pada puritanisme keagamaan. Gus Ulil menyamakan aktivisme lingkungan yang menolak segala bentuk kompromi dengan sikap keras kepala kelompok garis keras agama.

Dalam benak Kenny, pernyataan itu terdengar janggal. Bagaimana mungkin perjuangan menyelamatkan alam dipersamakan dengan fanatisme agama?

Label “Wahabi” memiliki konotasi ideologis yang sangat kuat, bahkan politis, terutama dalam konteks Indonesia yang masih sensitif terhadap isu radikalisme. Ia membayangkan aktivis-aktivis muda yang selama ini menanam pohon, berdiskusi di kampus, dan mengorganisasi warga—kini harus memikul beban tuduhan sebagai kelompok ekstrem.

Apakah ini bentuk delegitimasi yang halus, atau sekadar kelakar intelektual yang terlontar tanpa sadar? Kenny merasa ada jarak yang lebar antara posisi elite dan gerakan akar rumput yang diperjuangkan para aktivis.

Menatap layar ponselnya, Kenny mengernyit. Mengapa Gus Ulil dengan mudahnya memberikan label tersebut? Akankah ada konsekuensi lanjutan dari label-label seperti ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa Ulil Abshar Abdalla?

Kenny terkejut. Bukankah Wahabi biasanya digunakan untuk menyebut kelompok keagamaan yang kaku dan puritan? Ia penasaran siapa sosok di balik pernyataan tajam itu.

Dari kolom komentar dan penelusuran singkat, Kenny mengetahui bahwa pria itu adalah Ulil Abshar Abdalla, salah satu Ketua di Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Ulil, begitu ia biasa disapa, ternyata punya sejarah panjang dalam dunia intelektual Islam.

Ia lahir di Pati, Jawa Tengah, dan merupakan menantu dari ulama besar K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Rembang, Jawa Tengah. Pendidikan tingginya pun mengesankan—studi master di Boston University dan program doktoral di Harvard University.

Sebelum aktif di PBNU, Gus Ulil dikenal luas sebagai pendiri dan koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), yang memperjuangkan tafsir Islam yang lebih rasional dan terbuka. Namun sejak dekade 2010-an, arah pemikirannya mulai lebih dekat dengan NU, seiring meningkatnya arus konservatisme Islam.

Pada tahun 2017, NU mulai aktif membangun kanal digital untuk menjangkau anak muda, dan Gus Ulil menjadi salah satu motor intelektualnya. Ia dikenal dengan gaya tutur yang santai, namun kerap melontarkan pandangan yang memancing kontroversi.

Kini, ketika isu tambang mencuat, label “Wahabi” itu kembali muncul—namun bukan dalam konteks agama, melainkan untuk menyebut mereka yang tak kompromi terhadap eksploitasi alam. Kenny terdiam sejenak dan bertanya-tanya: mungkinkah ini memiliki dampak lanjutan dalam sosial dan politik?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Wahabi” dan Politik Labeling

Kenny masih memikirkan soal pernyataan Gus Ulil yang menyebut aktivis lingkungan sebagai “Wahabi”. Ia mulai menyadari bahwa ucapan itu bukan sekadar seloroh, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar: politik labeling.

Label sering digunakan dalam politik untuk menciptakan batas antara “kita” dan “mereka”. Dalam banyak kasus, kelompok yang menjadi lawan akan diberi cap yang merugikan atau menakutkan agar kehilangan simpati publik.

Kenny teringat pelajaran lamanya tentang teori identitas sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner. Teori itu menjelaskan bagaimana manusia cenderung mengelompokkan diri—dan orang lain—ke dalam kelompok sosial yang berbeda, membentuk rasa identitas berdasarkan keanggotaan kelompok.

Menurut teori tersebut, ada kecenderungan untuk meninggikan kelompok sendiri (ingroup) dan merendahkan kelompok lain (outgroup). Dalam konteks politik, ini sangat efektif: memberi label buruk pada outgroup bisa memperkuat loyalitas terhadap ingroup.

Di Amerika Serikat (AS) pada era Perang Dingin, misalnya, orang-orang yang berbeda pandangan politik kerap dilabeli “komunis” atau “commie”. Bagi Kenny, ini mirip dengan bagaimana label “Wahabi” digunakan saat ini untuk menggambarkan kelompok yang dianggap terlalu kaku atau menolak kompromi.

Label semacam itu tidak netral—ia membawa sejarah, emosi, dan stigma. Saat label ditempelkan pada seseorang atau kelompok, ia bisa mengubah cara publik memandang mereka secara drastis.

Melihat semua ini, Kenny merasa waspada. Label bisa tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kuasa untuk membentuk opini dan bahkan arah kebijakan.

Ia pun menyimpulkan: politik labeling bukan hanya soal kata, tapi soal siapa yang berhak menentukan siapa “kita” dan siapa “mereka”. Dan itu, pikir Kenny, adalah kekuasaan yang sangat besar. (A43)

PinterPolitik.com

Paham wahabi disebut-sebut memiliki peran penting dalam pembangunan Arab Saudi, meskipun aliran itu dapat diartikan sebagai pandangan Islam yang berpegang teguh pada purifikasi atau pemulihan Islam sesuai dengan Alquran dan hadis dan melarang inovasi.

Pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab seringkali menyampaikan ide-ide yang bersifat radikal terkait gerakan reformasi konservatif yang didasari oleh aturan moral yang ketat dalam ceramahnya. Abdul Wahab bersama rekannya Muhammad bin Saud kemudian merealisasikan ide-ide pemurnian Islam dengan mendirikan Negara Saudi.

Paham itu diterapkan secara turun-temurun hingga pada akhirnya mulai terhapus ketika Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) berkuasa. Negara Saudi kemudian mulai menunjukkan keterbukaannya dan meninggalkan paham wahabi.

Kini Saudi telah memiliki citra yang lebih moderat dimana perempuan diperbolehkan mengendarai mobil, perayaan natal, perizinan konser dan bioskop, menciptakan kota “surga alkohol”, diperbolehkannya perempuan mengenakan bikini di pantai tertentu, perempuan hidup sendiri tanpa wali, dan sebagainya.

Bahkan, dalam satu wawancara MBS menegaskan ajaran Wahabi bukan satu-satunya ideologi di Arab Saudi. “Hari ini tak boleh ada satu pun pihak yang memaksakan ajaran mereka yang menjadikannya satu-satunya paham di Saudi,” ungkap MBS ketika itu.

Lantas, apa yang melatarbelakangi MBS perlahan menghapus paham yang selalu diakomodir oleh Kerajaan Saudi dan pembangunan negara itu?

Dipicu Revolusi Iran?

Satu hal yang menjadi menarik yakni suatu kemungkinan bahwa wahabi sebenarnya tidak pernah diniatkan sebagai ideologi negara Saudi. Ajaran itu merupakan pengaruh dari revolusi Iran.

Negara Saudi nyatanya pernah menjadi negara yang relatif moderat secara kultural tepatnya pada tahun 1979. Namun, meskipun demikian benih-benih konservatif sudah ada di negara itu. Pada tahun yang sama, Revolusi Khomeini di Iran memengaruhi paham negara tersebut.

Gejolak politik yang terjadi di Iran telah memberi dampak yang signifikan bagi seluruh negara-negara Liga Arab. Ajaran Khomeini menyebar ke seluruh Semenanjung Arab. Ajaran tersebut lantas menjadi tantangan bagi negara-negara Arab.

Demi meredam ajaran Khomeini di Saudi, Raja Khalid bin Abdulaziz kemudian menerapkan doktrin yang menyatakan bahwa agama Islam yang diterapkan di Saudi adalah Islam yang paling benar, sementara Islam Syi’ah dari Iran ditekankan sebagai Islam yang salah.

Dengan demikian, pihak kerajaan Saudi memperkuat hubungan politiknya dengan kelompok Wahabi. Alhasil, negara Saudi berhasil melekatkan ideologi itu hingga menjadikannya sebagai identitas atau ciri khas negara itu.

Bahkan, penyebaran Islam sesuai dengan paham wahabi juga dijadikan salah satu agenda politik internasional.

Lalu, jika memang ajaran wahabi tidak pernah diniatkan menjadi acuan paham di Saudi, bagaimana nasib kelompok wahabi dalam pemerintahan MBS saat ini?

Tidak Benar-Benar Dihapus?

Berangkat dari penjelasan bahwa wahabi yang tidak benar-benar diniatkan sebagai paham di negara Saudi, penghapusan paham ini kiranya dapat menjadi suatu upaya strategi politik MBS untuk menyingkirkan lawan politiknya.

Penghapusan ajaran wahabi ternyata juga dibarengi dengan penangkapan ulama yang mengkritik kebijakan MBS. Bahkan dirinya dipandang sebagai salah satu aktor yang membatasi kekuasaan ulama soal urusan negara.

Spekulasi mengenai penyingkiran lawan politik terlihat jelas ketika MBS menahan tiga orang pangeran senior Saudi. Dua di antara ketiganya yang paling menonjol antara lain Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Saudi yang juga sepupunya dan Pangeran Mohammed bin Nayef (MBN), mantan putra mahkota dan Mendagri yang sedang menjabat saat itu.

Keduanya ditahan, diinterogasi, serta diselidiki dengan dalih pengkhianatan, meskipun tidak ada tuduhan jelas terhadap mereka. Pada akhirnya, kekuasaan mereka sirna. Bahkan, MBN telah disingkirkan dari jabatannya demi melicinkan jalan MBS untuk mengambil tahta melalui ayahnya, Raja Salman.

Setelah berhasil keluar dari jerat cercaan internasional menyusul isu pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi tampaknya MBS tidak punya hal yang ditakutkan. Terlebih, dirinya merengkuh dukungan penuh dari Presiden Trump.

Dengan begitu, MBS seolah memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun yang dia inginkan demi mengamankan kekuasaannya. Baik itu harus menyingkirkan golongan ulama, keluarga yang jadi pesaing, pelaku bisnis, maupun kelompok penekan.

Oleh karenanya, MBS agakmya menerapkan sistem kediktatoran, namun diselaraskan dengan gaya Abad ke-21. Tak heran, jika orang-orang dari golongan apapun yang menentangnya atau mengkritik kebijakannya akan bernasib buruk.

Nyatanya, pembebasan perempuan yang dianggap sebagai moderat tak selalu sejalan dengan hakikat kebebasan hak asasi di negara moderat. Dengan demikian, tampaknya MBS tidak benar-benar menghapus paham wahabi, melainkan lebih kepada strategi politik belaka untuk menyingkirkan orang-orang yang dapat mengancam kekuasaannya.

Namun, di saat yang bersamaan, upaya MBS untuk menciptakan citra moderat dipercaya mampu mewujudkan upaya diversifikasi ekonomi negara itu. Benarkah demikian?

Kurangi Ketergantungan Minyak?

Di samping kemungkinan isu penyingkiran lawan politik, penghapusan paham wahabi dipercaya dapat meningkatkan investasi melalui diversifikasi ekonomi di negara yang terkenal akan ketergantungan minyaknya itu.

Dalam satu konteks tertentu, hubungan antara MBS dengan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Putra Mahkota Mohammed bin Zayed alias MBZ digambarkan layaknya seorang mentee dan mentor.

Bisa jadi, MBS merefleksikan bagaimana MBZ mendiversifikasi ekonomi negaranya kea rah pariwisata bersamaan dengan progresivitas moderat UEA sejauh ini.

Upaya diversifikasi ekonomi kemudian boleh jadi diyakini MBS mampu untuk mempertahankan pendapatan negara dari lonjakan harga minyak dunia.

Selain itu, upaya tersebut bisa jadi merupakan buah pembelajaran dari negara-negara Arab lain yang berhasil menjadi negara maju yang tidak bergantung kepada produksi minyak. Salah satu contohnya yaitu negara Turki yang menjadikan negara itu sebagai negara maju alias emerging market oleh International Monetary Fund (IMF).

Turki merupakan produsen terkemuka di dunia khususnya pada sektor pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi lainnya, bahan bangunan, elektronik konsumen, dan peralatan rumah tangga.

Oleh karenanya, salah satu kebijakan yang paling menonjol dari MBS yakni terkait diversifikasi ekonomi yang diturunkan melalui program-program yang dituju untuk mencapai target dalam Visi 2030.

Visi 2030 merupakan kerangka strategi sekaligus misi Saudi untuk mengurangi ketergantungan minyak sebagai sumber utama pendapatan negara. Diversifikasi akan merambah pada pengembangan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata.

Untuk mewujudkan pengembangan pada seluruh sektor tersebut, penghapusan citra wahabi terhadap dunia internasional diperlukan agar dapat meningkatkan minat investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

Pembangunan yang kini dilakukan MBS dilihat sebagai upaya yang cukup agresif, terlebih Saudi tengah melakukan proyek ambisius antara lain NEOM (kota cerdas termasuk infrastruktur modern di dalamnya), the red sea project, qiddya (pusat hiburan, olahraga, dan seni), pengembangan Provinsi Asser, menjadikan gerbang Diriyah sebagai tujuan wisata budaya, serta AMAALA sebagai proyek wisata super mewah (berfokus pada kesehatan, hidup sehat, dan meditasi).

Selain itu, dengan citra negara yang lebih terbuka dan moderat, MBS juga kiranya ingin menjadikan Saudi sebagai mitra komunitas internasional dalam isu-isu global kontemporer. Bahkan dari sektor olahraga, Saudi menunjukkan ambisinya untuk menjadi tuan rumah olimpiade internasional di masa mendatang.

Kedua kebijakan di dalam dan luar negeri yang diusung pemerintahan MBS kiranya merupakan implementasi dari teori two-games level yang diungkapkan oleh Robert D. Putnam.

Konsep two-level games dapat diartikan sebagai sebuah metamorfosa yang terjadi pada dua ranah yaitu internasional (level 1) dan domestik (level 2). Keterkaitan antara keduanya akan mempermudah keberhasilan kebijakan.

Di titik ini, narasi penghapusan paham wahabi yang diungkapkan oleh Pangeran MbS hanya lah sebuah upaya untuk memperbaiki citra internasional dan diversifikasi ekonomi. Selain itu, Pangeran MBS bisa jadi berniat untuk meningkatkan investasi dan melepas ketergantungan minyak. (Z81)

PinterPolitik.com

“Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.”

:: Martin Luther King Jr. ::

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali mencuri perhatian. Kali ini, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu membuat pernyataan terkait radikalisme yang ada di Indonesia.

Mahfud menyebutkan bahwa ada orang-orang radikal yang lolos dari penangkapan di Arab Saudi. Kelompok ini kemudian menginvestasikan dana mereka dalam jumlah yang besar untuk membangun pesantren-pesantren di Indonesia. Bahkan Mahfud juga menyebutkan bahwa nilai uang yang mereka investasikan tersebut mencapai jutaan dolar.

Jumlah tersebut dipakai untuk membantu penyebaran paham radikal lewat jalur pendidikan di pesantren. Mahfud memang tidak merinci besarannya, pun tokoh-tokoh atau pesantren spesifik mana yang ia maksud.

Namun, ia menyebutkan bahwa indikasi pesantren yang terpapar radikalisme adalah keadaannya yang tertutup atau eksklusif dari orang luar. Bahkan ada larangan tertentu, misalnya dilarang memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih dan lambang burung Garuda. Mahfud juga menyebutkan bahwa radikalisme yang demikian terjadi di beberapa daerah, misalnya di Yogyakarta dan Magelang.

Pernyataan Mahfud ini tergolong serius. Tak heran tanggapan yang serius pun muncul, salah satunya dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu meminta Mahfud melaporkan tuduhannya pada polisi dengan bukti yang jelas agar apa yang disampaikannya tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.

Nyatanya, konteks radikalisme ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena dianggap sebagai isu yang sentral pasca Pemilu 2019. Apalagi, isu ini juga menjadi bagian perdebatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto kala bertarung dalam debat Pilpres 2019.

Mahfud juga menyebutkan bahwa banyak masyarakat Indonesia kerap kali mengkafirkan sesama muslim lainnya dan isu benturan ini masih terus terjadi.

Pertanyaannya adalah benarkah demikian? Mungkinkah orang-orang yang dicari di negaranya – dalam hal ini Arab Saudi – benar-benar bisa dengan mudah masuk dan berinvestasi di Indonesia dalam konteks sebaran radikalisme itu sendiri?

View this post on Instagram

Pernyataan Mahfud MD mengenai orang Arab radikal menimbulkan polemik Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #mahfudmd #radikalisme #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 19, 2019 at 1:23am PDT

Arab dan Tuah Radikalisme

Perdebatan tentang arti radikalisme itu sendiri hingga saat ini masih ada di wilayah abu-abu. Pasalnya, antara pengertian dan pemaknaannya di lapangan sering kali tidak sejalan. Radikalisme itu sendiri secara umum diartikan gerakan yang menginginkan perubahan yang fundamental (dalam bahasa Latin, radix ­= akar) di dalam masyarakat.

Jika berhubungan dengan agama ataupun ideologi, maka radikalisme adalah perubahan yang mengakar yang terjadi pada dua entitas tersebut. Artinya, sesuatu yang radikal adalah yang menginginkan perubahan yang bersifat mengakar pada entitas yang sudah ada atau yang bersifat status quo.

Dalam konteks ideologi misalnya, Pancasila adalah status quo ideologi Indonesia. Dengan demikian, pihak-pihak atau paham yang ingin menggantikan Pancasila bisa disebut sebagai radikalisme.

Konteks tersebut juga berlaku terhadap turunan dari Pancasila itu sendiri, misalnya konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pun gagasan macam Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) bisa jadi salah satu contoh gagasan yang radikal.

Sementara, dalam konteks agama Islam, benturannya juga terjadi antara kelompok tradisionalis yang mengusung Islam yang sinkretis – bercampur dengan budaya lokal – dengan kelompok fundamentalis yang ingin memurnikan agama Islam.

Lalu, apakah benar radikalisme itu telah ada dan mengancam Indonesia?

Jika berkaca dari survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada akhir 2017 lalu, setidaknya ada 4 persen orang Indonesia yang setuju dengan gerakan ISIS, di mana 5 persen di antaranya adalah mahasiswa. Artinya, ada sekitar 10 juta orang Indonesia yang setuju terhadap ISIS, dan 500 ribu di antaranya adalah mahasiswa. Jumlah ini tentu saja tidak sedikit.

Survei lain dari Saiful Mujani Research and Colsulting (SMRC), bahkan menyebut 9,2 persen warga negara Indonesia ingin mengganti NKRI dengan sistem “khilafah” – ide yang salah satunya diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – organisasi yang telah dibubarkan pemerintah.

Memang sulit untuk melihat hubungan ISIS dengan Arab Saudi secara langsung terkait radikalisme dan konteks pendanaan seperti yang disebutkan oleh Mahfud. Namun, jika khilafah dianggap sebagai bagian dari konsep fundamentalisme Islam, maka hubungannya bisa saja menjadi sangat jelas.

Apalagi, beberapa waktu terakhir gerakan untuk membalikkan Islam ke arah Timur Tengah sentris memang cukup kuat terjadi di Indonesia.

Beberapa penelitian bahkan menyebut persoalan pendanaan Arab Saudi ini telah terjadi sejak tahun 1970-an. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh peneliti untuk Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones.

Ia menyebutkan bahwa Indonesia menjadi tujuan penyebaran aliran fundamentalisme yang berasal dari Arab Saudi.  Bahkan, Jones juga mengatakan bahwa Arab Saudi berkontribusi terhadap peningkatan angka intoleransi di Indonesia.

Faktanya aliran Wahabisme – salah satu paham pemurnian agama Islam yang identik dengan Arab Saudi – begitu kuat di Indonesia dan Sidney Jones juga percaya ada aliran uang yang masuk ke kelompok-kelompok intoleran di Indonesia yang berasal dari Arab Saudi.

Salah satu hal yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah semakin meningkatnya Islam konservatif yang tidak toleran, yang dianggap merupakan pengaruh kelompok garis keras Wahabi di Indonesia.

Hal ini tampak dari jumlah anggaran yang dihabiskan oleh Arab Saudi untuk negara-negara Islam miskin melalui banyak lembaga pendidikan dan dana pembangunan. Ditengarai, mulai dari tahun 1970-an atau saat booming minyak, hingga tahun 2002, Saudi diperkirakan mengeluarkan sekitar US$ 7 miliar atau Rp 93 triliun untuk negara-negara Islam miskin, termasuk di Indonesia.

Dana ini juga dipakai untuk dakwah Wahabi lewat lembaga keagamaan, masjid dan ormas.

Sementara beberapa sumber lain menyebutkan bahwa konteks pendanaan ini juga tidak lepas dari kebijakan soft power Saudi untuk membentuk Pan Islam – model kekuasaan yang menyatukan semua negara Islam di bawah panji Kerajaan Arab Saudi.

Walaupun demikian, tudingan Mahfud memang secara spesifik mengarah pada individu, dan bukan negara. Artinya memang diperlukan penelitian atau data lanjutan untuk membuktikan apa yang disampaikannya – kecuali pria kelahiran Madura itu memang punya bukti-bukti yang kuat terkait tuduhannya tersebut.

View this post on Instagram

Apakah benar radikalisme sudah menembus militer? Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Misteri Radikalisme di TNI" di Pinterpolitik.com #radikalisme #radikal #militer #khilafah #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 12, 2019 at 4:18am PDT

Sisi Lain Masalah

Satu hal yang cukup menggelitik dari pernyataan Mahfud adalah jika orang-orang radikal tersebut memang ingin ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi, mengapa mereka bisa dengan bebas masuk dan menginvestasikan uangnya di Indonesia?

Pertanyaan tersebut penting untuk melihat konteks keterlibatan penyebaran paham radikal tersebut – jika benar demikian adanya – pada level struktural. Besar kemungkinan orang-orang dan investasi yang mereka lakukan itu tidak berdiri sendiri.

Pertanyaan sederhananya, jika mampu masuk ke Indonesia, mengapa mereka tidak bisa dideteksi? Atau jika mereka memang sedang dihadapakan pada persoalan hukum di negaranya, mengapa Saudi tidak meminta untuk melakukan penangkapan atau mekanisme lain lewat perjanjian ekstradisi misalnya?

Arab Saudi punya kemampuan untuk mendeteksi dan menginvestigasi kejadian atau kasus kriminalitas di luar negeri, jika benar bahwa kelompok yang ada di balik pendanaan tersebut memang dicari oleh pemerintah negara tersebut.

Pada akhirnya, pernyataan Mahfud juga tetap harus dikritisi. Apapun tuduhannya, semua memang harus bisa dibuktikan juga.

Jangan sampai pernyataan tersebut sesungguhnya hanya menjadi warna lain dari gesekan yang terjadi di antara kelompok tradisionalis – di mana Mahfud menjadi bagian di dalamnya – dengan kelompok konservatif, pertarungan yang sering dibahasakan sebagai kaum sarungan vs kaum cingkrangan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agi masyarakat Indonesia, ormas atau gerakan Islam yang paling familiar di telinga adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki sejarah panjang dan memiliki akar kuat di keseharian masyarakat Indonesia. Namun belakangan, muncul gerakan Islam transnasional. Kini, masyarakat Indonesia mulai terbiasa mendengar gerakan seperti Wahabi, Salafi, dan Hizbut Tahrir.

Meski mulai familiar, gerakan-gerakan tersebut masih dipahami secara rancu bagi masyarakat Indonesia. Baik Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir kerapkali dianggap sebagai gerakan yang sama. Meski memiliki kemiripan, namun ketiganya memiliki banyak perbedaan.

Munculnya gerakan Islam transnasional tidak terjadi secara instan, apalagi mereka memiliki jejaring kuat di seluruh dunia. Untuk mencapainya, tentu membutuhkan proses khusus yang menjembatani gerakan mereka.

Di sisi lain, masuknya paham dan gerakan Islam transnasional kerap dianggap ancaman oleh beberapa pihak. Apalagi paham tersebut diperkirakan sudah mulai tumbuh subur dan disebarluaskan, serta dituding sebagai akar dari aksi Islam puritan di Indonesia.

Embrio Gerakan Transnasional

Menyamakan Gerakan Salafi, Wahabi, dan Hizbut Tahrir merupakan hal yang salah kaprah. Ketiga gerakan ini adalah kelompok yang berbeda dengan sejarah yang berbeda. Secara umum, gerakan-gerakan Islam transnasional memang tampak serupa, tetapi ada perbedaan dari berbagai aspek.

Salah satu yang paling sering dirancukan adalah Salafi dan Wahabi. Kedua istilah ini seringkali digunakan untuk menggambarkan gerakan Islam yang mendambakan pemurnian ajaran agama Islam, baik dari bid’ah maupun syirik. Meski begitu, keduanya memiliki sejarah yang berbeda.

Secara umum, pengertian Salafi adalah pengikut para salafush shalih  atau para pendahulu yang saleh. Golongan ini juga sering disebut sebagai Ahlussunnah Wal Jamaah. Ini merujuk pada Nabi Muhammad dan beberapa generasi di bawahnya, yaitu para sahabat, para tabi’in, dan para tabiut tabi’in.

Maka sebenarnya bisa diartikan, bahwa sebagian besar pemeluk Islam dapat digolongkan pada kalangan Salafi. Baik NU, Muhammadiyah, maupun FPI, semua dapat dikategorikan sebagai pengikut Salafi.

Namun dalam pemahaman populer, Salafi menjadi gerakan Salafi yang dimotori oleh Nashiruddin al-Bani. Gerakan ini berkembang pada tahun 1980-an. Jamaah ini fokus pada pemurnian ajaran agama dari syirik dan bid’ah. Umumnya mereka hanya menerima sumber ajaran dari Alquran dan Hadits saja, serta menolak modernisasi.

Gerakan Salafi cenderung tidak politis. Berbeda dengan gerakan Islam radikal secara umum yang tidak ragu mengkritik pemerintah, bahkan melakukan penyerangan fisik. Sikap ini berbeda dengan Salafi yang justru mengajarkan ketaatan pada pemerintah dan menjauhkan diri dari sikap mengkritik pemerintah.

Di lain pihak, ada pula gerakan Wahabi. Gerakan ini berasal dari pemikiran pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini besar di Najd, Arab Saudi. Secara prinsip, Wahabi dan Salafi memiliki kemiripan. Keduanya memiliki cita-cita untuk memurnikan ajaran agama Islam dari syirik dan bid’ah.

Perbedaan kedua paham ini terletak pada pemahaman soal mazhab fiqih. Umumnya, Wahabi mengadopsi pemahaman fiqih Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Sementara itu, Salafi menolak mengadopsi mazhab manapun.

Dalam sejarahnya, Wahabi gemar memberikan cap kafir kepada pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka bahkan tidak segan-segan memerangi atau membunuh pihak yang tidak satu aliran dengan mereka. Razia dan penggerebekan adalah hal yang lazim dilakukan kelompok ini.

Kelompok Wahabi kerap menolak istilah Wahabi untuk gerakan mereka. Mereka kerapkali memilih untuk disebut sebagai Salafi. Ini kerap membuat rancu gerakan Salafi dan Wahabi di mata orang awam.

Paham Salafi atau Wahabi, kerapkali diidentikkan dengan gerakan radikal di seluruh dunia. Namun sebenarnya term ini tidak tepat, terutama mengaitkannya dengan gerakan-gerakan radikal, terutama jaringan teroris dunia. Jika ingin menggambarkan paham yang melatari gerakan tersebut, maka istilah yang lebih tepat adalah Salafi Jihadi.

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai Salafi Jihadi. Salah satu yang paling populer adalah Al Qaeda. Beberapa petinggi Al Qaeda seperti Osama bin Laden dan Ayman Al Zawahiri, kerap dianggap sebagai golongan ini. Para ahli juga kerap mengkategorikan ISIS sebagai golongan Salafi Jihadi.

Salah seorang ulama terkemuka Al Qaeda yaitu Syaikh Abu Dujanah, pernah mengatakan bahwa gerakan mereka memang menggunakan manhaj Salafi dan melakukan jihad fi sabilillah. Jika dibedah, para ahli menyebut Salafi Jihadi adalah penggabungan antara gerakan Sayid Quthb (Ikhwanul Muslimin), manhaj (jalan) Salafi, dan dakwah Wahabi. Hal ini menjadi penyebab kebingungan pemberian cap pada gerakan Islam radikal.

Di lain pihak, Hizbut Tahrir adalah gerakan yang berbeda dengan Salafi maupun Wahabi. Gerakan ini lebih banyak berfokus pada gerakan yang bersifat politis, serta cenderung memiliki cita-cita yang lebih politis ketimbang kedua gerakan sebelumnya.

Jika Salafi dan Wahabi lebih banyak berfokus pada pemurnian ajaran Islam dari bid’ah dan syirik, Hizbut Tahrir lebih banyak memperjuangkan tegaknya Syariat Islam di muka bumi. Gerakan ini bercita-cita menyatukan Muslim di seluruh dunia di bawah naungan khilafah. Payung politik khilafah inilah yang menjadi tujuan utama gerakan Hizbut Tahrir.

Tumbuh Subur di Indonesia

Sebagai gerakan transnasional, ketiga gerakan ini melebarkan sayapnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada beberapa cara penyebaran yang mereka lakukan. Jika dilihat dari sejarahnya, Salafi adalah gerakan yang amat konservatif. Akibatnya, penyebaran paham ini amat terbatas di lingkungan masjid saja, pada awalnya. Selain itu, ada garis yang dapat ditarik lurus antara Ulama Salafi ke murid-murid di bawahnya.

Penyebaran paham Salafi umumnya berawal dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Arab Saudi, khususnya Universitas Islam Madinah. Mereka terpengaruh oleh ulama-ulama Salafi yang ada di kampus tersebut.

Penyebaran di Indonesia dimulai bertahap, melalui berbagai institusi. Mereka menebarkan dakwah melalui institusi pendidikan, seperti pondok pesantren atau sekolah (ma’had). Jika dicermati, gerakan ini juga nampak di mesjid-mesjid kampus ternama negeri ini.

Para ulama wahabi sejak dulu mengharamkan demonstrasi dan demokrasi. Keduanya dianggap bertentangan dg Islam

— Nadirsyah Hosen (@na_dirs) November 1, 2016

Media juga menjadi salah satu metode penyebaran paham Salafi. Ada banyak situs internet yang menjadi referensi dan saluran penyebaran paham ini. Terdapat pula sebuah stasiun radio yang menjadi saluran penyebaran paham Salafi.

Sementara itu, Wahabi menyebar melalui promosi gencar Kerajaan Arab Saudi dalam mewujudkan Wahabisasi global. Ada beberapa lembaga yang didanai kerajaan ini melalui Rabithat al Alam Al Islami dan International Islamic Relief Organization (IIRO).

Lembaga-lembaga seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Kompak, dan beberapa lembaga lain, disebut-sebut menerima dana tersebut untuk membantu penyebaran Wahabisme.

Ada pula sebuah institusi pendidikan yang khusus berafiliasi dengan Wahabi di Arab Saudi. Lembaga ini dikenal sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). Lulusan dari kampus ini, kerap disebut berperan dalam penyebaran paham Wahabi di Indonesia.

Untuk Hizbut Tahrir, gerakan ini pertama kali masuk ke Indonesia melalui  Abdurrahman Al-Baghdadi. Al-Baghdadi adalah anggota Hizbut Tahrir Australia. Ia kemudian ke Indonesia dan mulai mengkader beberapa orang. Gerakan ini mulai menyebar di kampus-kampus Indonesia. Beberapa kampus negeri ternama seperti UI, ITB, atau IPB, memiliki peran besar dalam penyebaran gerakan ini.

Dalam penyebaran paham dan pembentukan khilafah, Hizbut Tahrir memiliki tahapan tersendiri. Pertama, mereka akan fokus untuk mengkader beberapa orang terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka mulai berbaur dengan masyarakat. Fase inilah yang membuat penyebaran paham Hizbut Tharir berlangsung perlahan dan tidak terkesan represif.

Diadopsi di Indonesia?

Banyak yang menduga, gerakan atau paham-paham tersebut sudah diadopsi oleh banyak Organisasi Massa (Ormas) Islam di Indonesia. Berbagai pihak menganggap bahwa paham-paham  tersebut menjadi landasan gerakan ormas radikal di Indonesia.

Salah satu ormas yang kerap dituding terkait gerakan atau paham seperti disebut di atas adalah Front Pembela Islam (FPI). Ormas yang didirikan Rizieq Shihab ini, acap disebut sebagai gerakan yang mengadopsi paham dan gerakan Wahabi di Indonesia.

Tuduhan ini dialamatkan kepada FPI karena sepak terjang ormas tersebut selama ini. FPI memang dikenal sebagai ormas yang mendambakan tegaknya Syariat Islam di Indonesia. Mereka termasuk getol melakukan melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas yang dianggap maksiat atau menyimpang dari Syariat Islam.

https://www.youtube.com/watch?v=qX5dkA4-fK0

Banyak orang menuding, tindakan ini mirip dengan gerakan kaum Wahabi. Akan tetapi, jika dilihat dari sejarahnya, kaum Wahabi lebih banyak fokus pada kemurnian agama Islam dan yang menjadi fokusnya adalah pemberantasan bid’ah dan syirik.

Jika dilihat dari pemahamannya, FPI justru memiliki perbedaan dengan Wahabi. Melihat sepak terjangnya selama ini, FPI justru kerapkali melakukan aktivitas seperti tahlilan, ziarah kubur, dan peringatan maulid nabi. Tradisi ini lebih dekat dengan kaum Nahdliyin.

Berdasarkan aktivitas tersebut, FPI justru dapat dikategorikan sebagai pelaku bid’ah oleh Wahabi dan juga Salafi. Kedua paham tersebut menganggap tahlilan dan maulid nabi tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad. Hal ini membuat FPI secara pemahaman agama justru tidak kental dengan nuansa Wahabi atau Salafi.

Salah paham juga berlaku pada ormas lainnya, yaitu Forum Betawi Rempug (FBR). Sepak terjang ormas ini memiliki kemiripan dengan FPI. Ormas ini kerapkali melakukan sweeping, misalnya di bulan suci Ramadan. Sebagian orang mengaitkan hal ini dengan gerakan Wahabi.

Seperti FPI, FBR juga kerap melakukan aktivitas bid’ah seperti tahlilan atau maulid nabi. Melihat kebiasaan mereka ini, label Wahabi atau Salafi sepertinya salah alamat.

Khusus untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gerakan ini memang mengadopsi gerakan Hizbut Tahrir yang ada di seluruh dunia. Baik metode gerakan maupun pemahaman agama, HTI mengadopsi apa yang diterapkan Hizbut Tahrir di tingkat nasional.

Jika melihat genealoginya, tidak ditemukan gerakan di luar HTI yang mengadopsi gerakan atau pemahaman ala Hizbut Tahrir di Indonesia. Oleh karena itu, memberi cap Hizbut Tahrir kepada gerakan di luar HTI adalah hal yang sungguh keliru.

Akar Gerakan Terorisme?

Paham Salafi atau Wahabi juga kerap dialamatkan pada gerakan-gerakan teroris di Indonesia, dan seringkali dianggap sebagai sumber ekstremisme kelompok Islam. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, label yang paling mendekati gerakan semacam itu adalah Salafi Jihadi.

Penjelasannya dapat ditarik dari pernyataan salah seorang pelaku bom Bali, yaitu Imam Samudera. Menurutnya, ada beberapa ulama yang menjadi panutan gerakan mereka. Ia pernah menyebut nama Osama bin Laden, Abdullah Azzam, dan  Ayman al-Zawahiri. Jika ditelusuri, nama-nama ini kerap dikategorikan sebagai Ulama Salafi Jihadi.

Jika melihat polanya, beberapa ahli juga kerap memberikan label Salafi Jihadi kepada Abu Bakar Ba’asyir. Pimpinan gerakan Jamaah Ansarut Tauhid ini, mengadopsi paham puritan atau pemurnian seperti para Salafi. Di sisi lain, ia juga melakukan jihad untuk menentang pemerintahan yang ada dunia. Karakter ini amat dekat dengan Salafi Jihadi.

Untuk Hizbut Tahrir, mereka tidak terkait dengan aksi teror di dunia. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak menggunakan cara dakwah untuk mewujudkan kekhilafahan. Tidak ada gerakan mereka yang terkait dengan kekerasan.

HTI itu ibaratnya memainkan peran pembibitan. Ntar organ2 pro-kekerasan spt ISIS & Al-Qaeda yg mengambil bibit potensialnya.

— savic ali (@savicali) November 6, 2017

Jika ada anggota atau eks anggota Hizbut Tahrir yang melakukan aksi teror, umumnya hal ini bersifat individu dan mereka telah berpindah jamaah. Ini nampak misalnya pada kasus Bahrun Naim yang telah berbaiat pada ISIS. Hizbut Tahrir atau HTI sendiri, secara institusi kerap menghindari aksi teror dan tidak berada satu struktur dengan ISIS.

Menyamakan gerakan-gerakan Islam ke dalam satu istilah seperti “radikal”, “puritan”, atau “ekstremis” adalah hal yang terburu-buru. Beberapa memang memiliki kemiripan, tetapi bukan berarti mereka memiliki paham atau gerakan yang sama persis.

Boleh jadi, saat ini mereka tengah berada di kolam yang sama. FPI dan HTI misalnya, kini kerap ditemui dalam berbagai aksi bela Islam yang mengritik pemerintah. Namun bukan berarti mereka berada di spektrum yang sama. Label Salafi dan Wahabi kepada kolam ini, juga tidak terlalu tepat. Masyarakat sebaiknya berhati-hati memberikan label apapun agar tidak salah kaprah. (H33)

Ralat: artikel ini telah mengalami perubahan pada 25 Juli 2019 di bagian Infografis, yang sebelumnya menyebut nama Nashiruddin al Bani sebagai pendiri Hizbut Tahrir, menjadi Taqiyyudin an Nabhani. Redaksi menyampaikan permohonan maaf terkait kekeliruan tersebut. 

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik