PinterPolitik.com

Berita soal kekerasan kepada masyarakat yang melibatkan aparat kerap kita jumpai. Belum lama ini, muncul kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat saat menangani demonstrasi warga di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Pada peristiwa itu, warga menuntut hak mereka pada perusahaan perkebunan sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP).  Warga menuntut plasma sawit dan area lahan di luar HGU PT HMBP sejak 16 September lalu.

Sayangnya, aksi demonstrasi warga yang semula berjalan damai menjadi chaos ketika aparat mulai menembakkan gas air mata. Akibatnya, warga melakukan perlawanan hingga ada korban jiwa.

Dalam kejadian itu, ada satu orang tewas dan dua orang lainnya luka yang diduga akibat peluru tajam yang ditembakkan aparat saat membubarkan warga.

Kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat juga terjadi saat melakukan relokasi terhadap warga yang terdampak pembangunan Kawasan Rempang Eco City di Batam.

Kemudian, ada pula kasus tindakan represif aparat saat warga menolak penambangan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah pada Februari lalu.

Komnas HAM menyebutkan dalam laporannya jika terjadi kekerasan yang mengakibatkan sejumlah warga luka saat penangkapan warga yang menolak penambangan andesit.

Bahkan, jika dilihat kebelakang, ada kasus tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa karena penggunaan kekuatan berlebih aparat di dalam stadion sepak bola, yang hingga kini masih belum ada keadilan bagi para korban.

Lantas, dari beberapa contoh kejadian diatas mengapa aparat dan negara terkesan membiarkan terjadinya tindakan represif yang dilakukan aparat?

Negara Acuh?

Berbagai macam kekerasan yang dilakukan aparat mencerminkan absennya negara dalam melindungi berbagai hak warga negaranya.

John Locke dalam pandangannya di Two Treatises of Government berpendapat bahwa manusia memiliki hak alamiah, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti.

Kontrak sosial menurut Locke adalah untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemerintah dibentuk dengan persetujuan rakyat dan bertugas untuk menjaga hak-hak individu. Jika pemerintah melanggar hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.

Dalam kerangka teori kontrak sosial Locke, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus dinilai berdasarkan pemenuhan atau pelanggaran kontrak sosial.

Aparat adalah agen pemerintah yang memiliki wewenang menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas mereka.

Namun, wewenang tersebut harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak sosial.

Aparat keamanan memiliki tugas utama untuk melindungi hak asasi individu, seperti yang diatur dalam kontrak sosial.

Mereka diharapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik tanpa melanggar hak-hak individu. Kekerasan yang digunakan harus selalu sejalan dengan tujuan ini.

Locke menekankan bahwa pemerintah hanya boleh menggunakan kekerasan jika itu adalah tindakan yang proporsional dalam menjaga ketertiban.

Penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tidak proporsional dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak sosial.

Jika aparat keamanan atau pemerintah secara umum melanggar hak-hak individu atau tidak memenuhi tugas mereka sesuai dengan kontrak sosial, kembali, Locke meyakini bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak.

Masyarakat Punya Hak Melawan?

Dalam perspektif teori kontrak sosial John Locke, kekerasan yang dilakukan oleh aparat harus selalu dievaluasi dalam konteks pemenuhan kontrak sosial.

Pemerintah dan aparat keamanan harus menjaga hak asasi individu, menggunakan kekerasan secara proporsional, dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kepentingan rakyat.

Jika mereka gagal dalam tugas ini, maka tindakan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak sosial dan masyarakat memiliki hak untuk bertindak sebagai respons.

Melihat dari kasus yang terjadi di Indonesia, tindakan represif aparat kepada warga telah menunjukkan jika aparat dan pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi kontrak sosial warganya.

Dalam laporan yang dirilis oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) yang dipublikasikan Juli lalu, telah terjadi 662 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat dalam kurun waktu Juli 2022 hingga Juni 2023.

KontraS menyebutkan jika itu terjadi karena adanya “kultur kekerasan” yang masih kental di lingkungan aparat.

Selain itu, hal yang dapat dipahami dalam laporan KontraS itu mencerminkan kewenangan dan kekuatan besar yang dimiliki oleh para aparat justru kerap disalahgunakan untuk sebuah legitimasi tindakan kekerasan. (S83)

PinterPolitik.com 

Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya mengumumkan bakal calon presiden (bacapres) partainya pada tanggal 21 April 2023 lalu di Istana Batutulis, Bogor. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo secara resmi ditasbihkan sebagai capres dari PDIP.  

Ditunjuknya Ganjar sebagai calon presiden kemudian mendapatkan respons dari berbagai kalangan, tak terkecuali pemerhati lingkungan. Bagi kalangan pemerhati lingkungan Ganjar dianggap sebagai sosok yang kontroversial. 

Hal itu dikarenakan selama menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar dianggap tidak memiliki perhatian terhadap isu agraria dan lingkungan. 

Misalnya, LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik komitmen Ganjar terhadap usaha pelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat yang masih jauh dari harapan. Ganjar dianggap lebih mementingkan kepentingan para investor yang ingin membuka proyek di lahan milik warga. 

Deputi Eksternal Walhi Edo Rahman mengatakan dalam beberapa konflik atau sengketa antara warga dan korporasi, Ganjar kerap memposisikan diri hanya sebagai “fasilitator atau penengah”, alih-alih membela kepentingan warganya. 

Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia dihadapkan pada sederet konflik agraria, yaitu konflik lahan pabrik Semen Indonesia di Kendeng, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, hingga PLTU Batang Kedeng.  

Penolakan masyarakat atas program pembangunan tersebut disebabkan karena potensi timbulnya kerusakan alam serta keberlangsungan hidup mereka dan keturunannya yang terancam. 

Misalnya penolakan dari warga Desa Wadas atas pembangunan Bendungan Bener, yang disebabkan kekhawatiran rusaknya 28 titik sumber mata air yang selama ini digunakan untuk lahan pertanian.  

Dalam menghadapi penolakan dari masyarakat, tidak jarang aparat kepolisian seringkali melakukan kekerasan. 

Pada kasus Desa Wadas Sekitar 60 warga ditahan oleh polisi. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kemudian memunculkan gerakan-gerakan pemerhati lingkungan di internet, misalnya Gerakan Wadas Melawan.  

Perlawanan yang dilakukan oleh para aktivis dan pemerhati lingkungan ini muncul atas praktik eksploitasi alam yang dilakukan para pemilik modal di desa Wadas dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran.  

Di tengah munculnya partai yang memberikan dukungan kepada Ganjar, organisasi pemerhati lingkungan seperti Gerakan Wadas Melawan dapat memberikan pengaruh pada pemilu 2024. 

Kelompok ini akan menjadi pihak yang dapat secara aktif mengkritik sehingga mencoreng branding politik Ganjar sebagai calon presiden yang pro terhadap wong cilik.  

Berkaca pada sampel kasus agraria dan lingkungan itu, sejauh mana isu tersebut memengaruhi impresi dan simpati politik terhadap Ganjar di Pilpres 2024? 

Lawan Politik Baru?  

Sejarah keberadaan gerakan progresif di bidang lingkungan seperti Wadas Melawan dapat dilihat dari keterlibatan petani dalam kegiatan berpolitik saat masa kepemimpinan Presiden Soekarno. 

Pada saat itu, PKI memanfaatkan dukungan dari kalangan petani dengan menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). PKI akhirnya menjadi salah satu partai terbesar melalui basis dukungannya di daerah pedesaan. 

Akan tetapi, di era reformasi keterlibatan para petani dan aktivis lingkungan tidak sekuat seperti pada masa demokrasi terpimpin. 

Menurut  Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya berjudul Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia, minimnya politik pedesaan progresif berbasis isu disebabkan masalah kelembagaan dalam sistem politik Indonesia itu sendiri. 

Banyak partai hanya sekadar menjalin hubungan klientelisme dan patronase dengan para pemilih di pedesaan alih-alih berkampanye terkait isu lingkungan. 

Meskipun kurang mendapatkan dukungan dari partai politik, berkat perkembangan internet  gerakan aktivis lingkungan masih dapat bergerak meskipun secara terfragmentasi dan terlokalisir. 

Penelitian yang dilakukan oleh Radita Gora Tayibnapis dan Muhammad Abdurrohim dalam judul Virtual Social Movement in a Wadas Citizens Support Network on Twitter menunjukan penggunaan hastag #WadasMelawan telah menciptakan emosi dan narasi imajinatif di kalangan netizen terkait ketidakadilan warga Wadas. 

Disatu sisi, menurut Hendri Satrio, Peneliti Kedai Kopi, menganggap masalah Desa Wadas hanya memberikan dampak yang bersifat temporer terhadap turunnya elektabilitas Ganjar. 

Menurutnya, hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan melupakan sesuatu. Misalnya pada kasus konflik agraria yang lebih besar, pembangunan P.T. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, sebagian masyarakat tetap tak terpengaruh dengan kinerja  Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. 

Pada isu lain, masalah pelanggaran HAM seolah juga menunjukan pemilih di Indonesia memiliki karakteristik serupa. Hal ini dibuktikan dengan tingginya elektabilitas Prabowo sewaktu ia mencalonkan diri di Pilpres 2019. 

Menurut peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, para pemilih, terutama dari kalangan menengah ke bawah menganggap isu HAM tidak begitu penting karena bukan bagian dari hajat hidup mereka. 

Karakteristik pemilih Indonesia yang mudah melupakan sesuatu ini dijelaskan oleh Christopher Achen dan Larry Bartels dalam bukunya Democracy for Realist. Dijelaskan bahwa masyarakat seringkali memilih pemimpin hanya berdasarkan pada loyalitas partisan dan kepentingan identitas sosialnya sendiri. 

Kurangnya informasi yang terjadi diluar identitas tiap individu membuat timbulnya pilihan-pilihan bersifat bias. 

Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan pro lingkungan seperti Gerakan Wadas Melawan mungkin hanya hype sejenak dan hilang di kemudian hari. Ini dikarenakan masalah lingkungan seperti di desa wadas memilih efek yang bersifat terisolir dan hanya berdampak langsung pada warga aslinya.  

Melihat “faktor lupa” plus keberhasilan Ganjar mendapat sentimen positif sebagai Gubernur Jawa Tengah meskipun di tengah catatan buruk terkait masalah agraria dan lingkungan seperti yang terjadi di Kendeng, Wadas, maupun Batang, apakah para rival politiknya akan tetap  menggunakan isu agraria dan lingkungan sebagai “senjata” politik mereka di pemilu 2024?  

Agrarian Populism di Pemilu 2024? 

Berbeda dengan Pilpres sebelumnya, di tahun 2024 isu lingkungan kemungkinan menjadi arena kontestasi politik yang cukup menarik perhatian. Citra ganjar mungkin saja akan diserang habis-habisan oleh pihak oposisi dengan mengangkat kasus agraria seperti Wadas, Kendeng dan sebagainya.  

Hal itu kemudian akan memunculkan wacana yang disebut sebagai agrarian populism yang dapat digunakan oposisi untuk menyerang Ganjar dan menarik dukungan dari kalangan masyarakat pedesaan khususnya petani miskin. 

Borras dalam jurnalnya Agrarian Social Movements: The Absurdly Difficult but not Impossible Agenda of Defeating Right‐Wing Populism and Exploring a Socialist Future mendefinisikan agrarian populism sebagai gerakan progresif yang terdiri dari berbagai kelompok dan kelas sosial dengan orientasi memperjuangkan hak-hak petani. 

Agrarian Populism melihat bahaya dari sistem kapitalisme yang mengancam kedaulatan pangan para petani lokal. Kapitalisme juga dianggap sebagai sumber kemiskinan yang dialami para petani akibat pengambilalihan sumber daya alam oleh para investor.   

Akibat kasus agraria dan lingkungan, wacana agrarian populism kiranya secara jelas menggambarkan Ganjar sebagai pihak yang pro terhadap kapitalis dan warga wadas sebagai korban kejahatan lingkungan. 

Wacana agrarian populism tampaknya semakin efektif untuk digunakan lantaran dukungan partai pengusung Ganjar, PDIP, terhadap produk hukum seperti UU Cipta kerja. 

Selain memengaruhi lingkungan, produk hukum tersebut dianggap merugikan kalangan masyarakat kelas bawah akibat sistem pengupahan kerja yang tidak adil. 

Kendati demikian, di sisi lain, politisasi isu lingkungan yang akan dilakukan para rival Ganjar agaknya tidak membuat mereka lebih baik. 

Kandidat capres dari kalangan “oposisi”, Anies Baswedan, misalnya, juga memiliki catatan buruk terkait isu lingkungan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Misalnya pada bulan Juni 2022 lalu, situs AQ Index menyebut kualitas udara DKI menjadi yang terburuk di dunia.  

Tanpa adanya solusi konkrit yang ditawarkan oleh para rival Ganjar, isu lingkungan di Pilpres 2024  kemungkinan hanya menjadi debat kusir semata. 

Wacana agrarian populism pun boleh jadi akhirnya hanya digunakan untuk menarik dukungan politik selama kampanye alih-alih menjawab permasalahan lingkungan. Tentu ini yang tidak diharapkan. (F92) 

Konflik antara masyarakat desa wadas dengan aparat keamanan dan perusahaan tambang dinilai akan mencemari citra Ganjar sebagai calon presiden yang pro terhadap wong cilik.

Isu Desa Wadas serta kasus lingkungan dan agraria lain di Jawa Tengah agaknya di dapat dimanfaatkan para rival untuk menyerang Ganjar. Akan tetapi, di sisi lain, isu lingkungan dan kemanusiaan juga dianggap mudah untuk dilupakan dan tak berpengaruh bagi citra Ganjar.

PinterPolitik.com

Luar biasa memang era digital, banyak sekali video yang menggambarkan kekejaman aparat keamanan (kepolisian) terhadap warga Desa Wadas di Purworejo, bisa tersebar begitu rupa, sehingga hampir seluruh Indonesia bisa menontonnya. Warga desa Wadas melawan untuk mempertanahkan tanahnya yang ingin diambil alih oleh pemerintah supaya bisa ditambang batu andesit yang ada di tanah itu untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan Bener, Purworejo. 

Beda sekali dengan zaman Orde Baru dulu, ketika warga beberapa desa menolak wilayah desanya dijadikan Waduk Kedung Ombo oleh Rezim Orde Baru, sebagai bagian dari program yang didanai oleh Bank Dunia. Saat itu, ketika desa-desa para warga tersebut dibanjiri air dengan sengaja oleh Rezim Orde Baru, atau sekitar tahun 1989, pemberitaan tidak begitu gencar – hanya segelintir media yang berani memberitakannya. 

Pada masa itu saya masih kelas 5 SD (Sekolah Dasar). Akan tetapi, saya baru tahu kejadian itu sekitar beberapa tahun kemudian, dari lembaran majalah Tempo milik ayah saya yang saya sering baca diam-diam tanpa sepengetahuan beliau (maafkan anakmu yang nakal ini ya, Pa).

Saat membaca, saya hanya bisa heran, dan sedikit bergidik, saya hanya bisa berkomentar dalam hati, “Ngeri juga ya di Jawa”, sambil membayangkan bagaimana hidup warga yang hanya bisa memandangi tanpa daya ketika rumah mereka dibanjiri air. Kasihan sekali mereka, pikir saya, tidak tahu mau tinggal di mana. 

Saat itu di tempat tinggal saya di sebuah kota kecil dekat kaki Gung Talang, yang bernama Solok, hal-hal seperti penggusuran paksa, perampasan tanah, dan berbagai represivitas negara terhadap rakyat kecil, boleh dikata hampir tak terlihat sama sekali. Paling-paling tawuran antar desa dengan bersenjatakan cangkul atau arit. Polisi biasanya hanya bisa mengamankan setelah tawuran berlangsung. 

Baru setelah jadi mahasiswa jurusan filsafat di Universitas Gadjah Mada (UGM), saya baca versi kiri dari perampasan tanah warga desa untuk proyek Waduk Kedung Ombo. Versi yang kalau tidak salah ditulis oleh seorang yang dulunya adalah aktivis kiri mentok, sayang sekali sekarang sudah menghilang tak tentu rimbanya (jiwa kirinya maksudnya). 

Kalau tidak salah dalam tulisan itu perlawanan warga desa yang didampingi oleh para mahasiswa terhadap proyek Waduk Kedung Ombo, dianalogikan sebagai kawah candradimuka, yang membentuk kembali semangat berlawan para mahasiwa, setelah sebelumnya hilang akibat kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan).

Ada salah seorang mantan aktivis, yang sekarang sudah jadi elite di salah satu partai borjuis, sepertinya dia juga jebolan Kedung Ombo. Saya pernah baca di sebuah buku tentangnya yang ditulis oleh seorang rohaniwan, ketika yang bersangkutan berada dalam penjara Rezim Orde Baru (kalau tidak salah). 

Di sana tertulis kalau si aktivis tersebut juga ikut turun mengadvokasi warga Kedung Ombo. Hal yang kelihatannya mengawali berbagai perjuangan politik berikutnya yang dilakoninya, sampai kemudian menjadi pimpinan partai yang berseberangan dengan Rezim Orde Baru. 

Dulu, sebenarnya sebelum yang bersangkutan disekolahkan seorang pemodal kaya ke negeri Bertrand Russell, saya sempat bertemu dengannya, ketika ia mampir ke kantor BPMF Pijar (Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM). Masih ada kelihatan jiwa kirinya sedikit, cuma ya karakter organisernya, membuatnya menasehati saya, supaya jangan terlalu frontal dalam melakukan pengorganisiran. 

Akan tetapi, setelah pulang studi dari luar negeri, mulai kelihatan orientasi hidupnya sebagai penghamba pemodal kaya yang menyekolahkannya ke luar negeri. Tugas akhirnya juga membahas bagaimana relasi kuasa antara anggota keluarga si pemodal kaya tersebut, yang juga elit salah satu partai borjuis, dengan massa loyalnya. 

Memang, si mantan aktivis ini sempat berseberangan juga dengan pemerintahan, yang dikuasai oleh koalisi partai, yang tidak diisi oleh partai si pemodal kaya yang mendanai sekolahnya. Akan tetapi, setelah kondisi berbalik, ketika pemerintahan dikuasai oleh partai borjuis tempat dia mengais rezeki, sikapnya juga berbalik 180 derajat, dari yang dulunya anti-kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi pro-kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar dunia. 

Hal yang mengakibatkan harga BBM menjadi tidak stabil. Secara nyata, hal ini mengakibatkan harga barang-barang lain juga bergerak tak menentu, karena harga BBM sekali lagi masih menjadi tolok ukur besaran harga-harga lainnya. 

Terakhir, ketika banyak beredar berita dan video tentang represivitas brutal aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, dan para aktivis yang mendampingi mereka, iseng-iseng saya coba intip status Twitter-nya. Ternyata tak ada sama sekali satu katapun menyinggung soal Desa Wadas dan warganya, yang pada dasarnya senasib dengan masyarakat desa korban proyek Waduk Kedung Ombo. 

Hal mengawang-ngawang, yang jauh dari kondisi riil rakyat, seperti teori-teori dan perdebatan seputar sains, pamer anaknya yang bisa menyelesaikan berbagai soal sains berbahasa Inggris. Tentang radikalisme, terorisme, intoleransi yang menurutnya adalah hal yang paling utama untuk diantisipasi dan diserang. Itulah sebagian besar isi status Twitter-nya, tak ada mengurus rakyat Desa Wadas yang terzolimi. 

Saya pun tak akan heran, jikalau nantinya status Twitter-nya kemudian berisikan serangan terhadap perlawanan rakyat Wadas, seperti berupa dugaan adanya framing terhadap aparat kepolisian dan pemerintah oleh kelompok-kelompok tertentu. Seperti beberapa akun twitter pro-pemerintah, yang gencar sekali menyebarkan twit yang kontra perlawanan rakyat Wadas.

Dalam hati, saya hanya bisa membatin, “Ya Tuhan, apa maksud-Mu menciptakan manusia seperti ini, yang melupakan asal-usulnya, dan kehilangan hati nuraninya? Apakah ini pelajaran hidup darimu ya Tuhan, supaya saya tidak lupa asal-usul dan kehilangan hati nurani juga?”. Bahkan ormas-ormas besar keagamaan, yang banyak pengikutnya seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah saja sudah bersikap mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap rakyat Desa Wadas, mengapa si mantan aktivis ini masih bahas hal yang tak jelas? 

Ah sudahlah, saya mencoba untuk tidak larut dalam pikiran negatif. Mungkin dia sedang menghimpun kekuatan untuk berlawan di kemudian hari (entah kapan). Atau mungkin dia sekarang fokus menyejahterakan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Saya mencoba untuk berhusnuzan pada si mantan aktivis ini. Tokh, saya sendiri juga sekarang tak bisa memberikan bantuan apa-apa pada rakyat Desa Wadas, cuma bisa bikin tulisan ini, yang entah dimuat, entah tidak oleh media yang saya kirimi tulisan ini. 

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Jendela Politik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Belakangan, nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ramai diperbincangkan. Bukan, bukan tentang ramalan calon presiden 2024 “inisial G”, melainkan tanggapan Ganjar ihwal aparat yang mengamankan warga Desa Wadas, Selasa (8/2/20220). 

Ia mengimbau warga untuk tidak takut karena aparat datang hanya untuk mengukur lahan. Namun, nyatanya, terdapat setidaknya 64 warga ditangkap tanpa alasan yang jelas. Pernyataan Ganjar ini menuai kritikan dari masyarakat. 

Dalam infografis PinterPolitik, pengamat politik mengatakan bahwa pernyataan tersebut dianggap menihilkan situasi mencekam yang terjadi dan dirasakan langsung oleh para warga. Kontras juga turut mengkritik sikap Ganjar yang dianggap cacat logika. 

Nada serupa juga disampaikan oleh pengamat politik kondang, Rocky Gerung. Ia berkomentar bahwa sikap Ganjar atas kejadian di Desa Wadas ini akan memperlihatkan “tabiat asli” Ganjar sebagai seorang pemimpin daerah yang pro-rakyat atau tidak. 

Peristiwa yang menjadi sorotan publik ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah kejadian ini memengaruhi elektabilitasnya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024? Seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilias Ganjar?Bagaimana ia akan mengembalikan citranya? Well, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bahas!

Dalam ranah politik, khususnya ketika berdiskusi tentang nama-nama calon presiden, dikenal istilah elektabilitas. Elektabilitas merupakan tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan (Dendy Sugiono, 2008). 

Tak hanya untuk menilai seseorang, elektabilitas bisa diterapkan pada barang, jasa, dan juga partai politik. Elektabilitas sering diasosiasikan dengan popularitas. 

Keduanya saling berkaitan. Tanpa adanya elektabilitas dan hanya mengandalkan popularitas tidak akan cukup untuk membawa seseorang maju dalam pemilu. Sebaliknya, popularitas diperlukan oleh seorang yang sudah memiliki elektabilitas tinggi. Seseorang atau partai politik yang memiliki elektabilitas tinggi berarti memiliki daya pilih yang tinggi juga. 

Untuk mengetahui tingkat elektabilitas, biasanya dilakukan melalui survei dengan rakyat sebagai respondennya – mengingat elektabilitas seseorang ditentukan berdasarkan penilaian publik yang melihat citra serta kepopuleran mereka. Seseorang yang ingin meningkatkan elektabilitasnya biasanya mereka melakukan kampanye dan juga membangun citra politik yang baik supaya rakyat memiliki rasa simpati terhadap mereka.   

Popularitas dapat ditunjukkan dengan seringnya ia muncul di media, berada pada posisi strategis, dan juga karakter yang kuat dan positif. Ganjar bisa disebut memiliki aspek-aspek tersebut. 

Kepopulerannya dapat dilihat dari banyaknya komentar yang membanjiri laman media sosialnya. Ia juga kerap disorot media karena sering “blusukan” ke berbagai daerah. Bukti lain dari kepopuleran Ganjar Pranowo adalah seringnya publik menyeret namanya jika berbicara tentang calon RI 1 untuk 2024 mendatang. 

Selain popularitas, tinggi rendahnya elektabilitas dapat dilihat dari bagaimana ia mampu menyelesaikan suatu masalah secara efektif, dan juga citra politiknya di mata publik. Citra politik dapat dibangun melalui media massa maupun media sosial. 

Beberapa dekade lalu citra politik seseorang hanya dapat diperlihatkan melalui media massa seperti koran, siaran radio, maupun televisi. Seiring berkembangnya jaman, para politisi kini dapat membangun citranya sendiri melalui akun media sosial pribadi mereka. 

Di Indonesia sendiri, hampir seluruh poltisi dan pemimpin daerah memiliki akun media sosial untuk membagikan berbagai kegiatan agar publik dapat melihat kinerja mereka. Selain kemudahan dalam mengakses, media sosial juga menjadi cara jitu mereka untuk bisa berinteraksi dengan rakyat, khususnya mereka para generasi muda. 

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo merupakan satu dari politisi Indonesia yang memanfaatkan kemudahan akses media sosial untuk membangun citra politiknya. Ganjar kerap membagikan aktivitasnya saat bertemu dengan warga, kunjungan ke suatu daerah, atau bahkan sekedar mengunggah konten lucu di media sosial Instagram pribadinya. Dari sana, publik dapat melihat dan menilai bagaimana kinerja Ganjar sebagai gubernur dan apakah ia pantas menjadi calon presiden di 2024 nanti. 

Citra politik yang selama ini dia bangun boleh dibilang cukup berhasil menarik simpati publik terlihat dari hasil survei elektabilitasnya yang terus berada di posisi tiga besar. Sudah ada banyak hasil survei terkait elektabilitas nama-nama calon presiden Indonesia 2024 mendatang. 

Dalam rilis terbarunya (9 Januari 2022), hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Ganjar Pranowo berada di peringkat tiga dengan angka 8,9 persen – bersanding dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hasil survei Indopol Survey and Consulting pun menempatkan Ganjar di posisi kedua setelah Prabowo Subianto dengan perolehan 17,15 persen. 

Namun, seperti kata pepatah, “nila setitik, rusak susu sebelanga,” kejadian di Wadas belakangan ini membuat citra politiknya bisa jadi terancam. Sikapnya melalui imbauan kepada warga Wadas untuk “tidak perlu takut” dianggap meniadakan situasi kondisi yang benar-benar terjadi di sana dan mengabaikan keselamatan warga. 

Banyak yang menyayangkan sikapnya ini – mulai dari para aktivis, pengamat politik, sampai masyarakat secara umum mengkritik pernyataan kontoversional gubernur Jawa Tengah tersebut. 

Meskipun Ganjar sudah melayangkan permintaan maaf dan berkunjung langsung ke Desa Wadas tetapi tampaknya itu belum cukup untuk mengembalikan citranya – terbukti dengan pernyataan warga Desa Wadas yang tidak menerima permintaan maaf tersebut. Penangkapan yang dilakukan aparat membuat warga menjadi ketakutan dan tidak nyaman sehingga warga menuntut adanya tindakan nyata dari sang gubernur.  

Konflik lahan yang terjadi di Desa Wadas bukanlah hal sepele. Penambangan andesit yang akan direncakan tersebut akan berdampak langsung ke warga setempat dan juga lingkungan. Karena menyangkut aspek lingkungan ini, menurut penuturan Rocky Gerung, konflik Wadas telah menjadi perhatian dunia luar. 

Sekarang ini semua mata tertuju pada Ganjar. Warga Wadas, para aktivis, LSM, dan rakyat Indonesia secara umum tengah menanti tindakan dan penyelesaian masalah yang tepat dari Ganjar. Semua orang berharap ia mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat, mengingat sebenarnya warga Desa Wadas telah lama menolak adanya penambangan ini. 

Ganjar perlu berhati-hati merespons masalah yang masih berlanjut. Jika Ganjar salah mengambil langkah, maka citra politiknya yang jadi taruhan. Dan sangat memungkinkan pernyataan Rocky benar bahwa konflik ini menampilkan “tabiat asli” seorang Ganjar Pranowo sebagai pemimpin daerah. 

Memulihkan citra politik yang sudah dipandang buruk bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan tenaga ekstra dari berbagai pihak untuk mengembalikan citra politik seseorang, apalagi jika mereka sudah berada dalam bursa pemilihan umum. 

Mengingat citra politik dibangun dari informasi yang kita dapat, maka media punya andil penting dalam meliput dan menginformasikan berita terkait perkembangan isu ini. Dengan kesadaran penuh bahwa dirinya sedang jadi sorotan publik, Ganjar tentu akan bertindak dengan hati-hati supaya citranya tidak makin jatuh. 

Semua lapisan masyarakat kini hanya bisa menanti sambil terus mengawal langkah yang akan diambil oleh Ganjar Pranowo dalam rangka penyelesaian konflik lahan di Desa Wadas ini. Perlu ditekankan kembali bahwa kelangsungan hidup warga setempat dan juga lingkungan yang terdampak lebih penting dan harus diutamakan. 

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.