Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memutus pasokan Arabian Light Crude yang menjadi nyawa Kilang Cilacap — pemasok 34% BBM nasional. Indonesia butuh alternatif cepat. Minyak Rusia, yang dijual murah akibat sanksi Barat, menjadi opsi paling rasional. Apalagi, Pertamina dan Rosneft sudah punya perusahaan patungan sejak lama. Ini opsi yang wajar muncul pasca India diizinkan oleh AS membeli minyak Rusia pasca tensi yang memanas di Selat Hormuz.

PinterPolitik.com

“He’s not the hero Gotham deserves, but he’s the one it needs right now.”

Kalimat ikonik Commissioner Gordon di akhir film The Dark Knight (2008) itu bukan sekadar dialog superhero. Ia adalah pengakuan pahit bahwa kadang, satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkan kita adalah figur yang tidak ingin kita akui sebagai penyelamat. Batman memilih menjadi buronan agar Gotham tetap berdiri. Ia kotor, ia dikejar, ia dibenci — tapi ia datang tepat waktu.

Dua puluh delapan tahun kemudian, Indonesia sedang menulis versi geopolitiknya sendiri dari narasi itu. Selat Hormuz ditutup. Pasokan minyak Timur Tengah terputus. Kilang Cilacap — jantung BBM nasional — terancam berhenti beroperasi. APBN megap-megap menahan beban subsidi yang membengkak liar.

Dan di tengah kepanikan itu, tangan yang terulur bukan datang dari Washington, bukan dari Riyadh, bukan dari Brussels. Tangan itu datang dari Moskow. Dari Vladimir Putin — pemimpin yang disanksi Barat, dituntut ICC, dan dimusuhi separuh dunia. Apalagi pasca AS mengizinkan beberapa negara – seperti India – untuk membeli minyak dari Rusia demi mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka. Selama ini memang ada sanksi bagi negara-negara yang membeli minyak dari Rusia, utamanya pasca invasi negara tersebut ke Ukraina.

Indonesia tidak sedang memilih sekutu. Indonesia sedang memilih untuk bertahan hidup.

Hormuz Mati, Cilacap Sekarat

Untuk memahami mengapa wacana pembelian minyak Rusia bukan sekadar provokasi diplomatik, kita harus memahami dulu seberapa dalam luka yang sedang menganga. Kilang Cilacap — dengan kapasitas 348.000 barel per hari — memasok 34 persen BBM nasional dan 60 persen kebutuhan BBM Pulau Jawa. Kilang ini dibangun sejak 1974 dengan satu asumsi dasar: pasokan Arabian Light Crude dari Timur Tengah akan selalu tersedia.

Asumsi itu kini runtuh.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran pasca-eskalasi konflik dengan AS dan Israel bukan sekadar gangguan logistik. Ia adalah serangan langsung ke “vena utama” infrastruktur energi Indonesia. Tanpa Arabian Light, Cilacap tidak bisa memproses minyak secara optimal — dan dalam hitungan minggu, operasinya bisa turun drastis atau bahkan berhenti total. Bayangkan: enam dari sepuluh kendaraan di Jawa mengisi BBM dari satu kilang yang kini kehilangan bahan bakunya. Kelangkaan bukan lagi skenario terburuk. Ia adalah skenario yang sedang berjalan.

Dan sejarah sudah mengajarkan: kelangkaan BBM di Jawa tidak pernah berakhir di SPBU. Ia selalu berakhir di jalanan — dalam bentuk antrean panjang, kepanikan sosial, dan tekanan politik yang bisa mengguncang pemerintahan manapun. Mei 1998 dimulai dari kenaikan harga BBM. Krisis 2005 dan 2008 membuktikan pola yang sama. Energi bukan komoditas teknis — ia adalah komoditas politik paling eksplosif di republik ini.

Tapi krisis pasokan hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya — yang lebih senyap tapi sama mematikannya — ada di dalam spreadsheet Kementerian Keuangan.

Indonesia memiliki posisi yang unik dan rentan dalam ekonomi minyak global: negara net importer yang masih mempertahankan subsidi BBM. Ini berarti setiap lonjakan harga minyak dunia memukul APBN dari dua arah sekaligus. Dari sisi pengeluaran, subsidi membengkak karena selisih antara harga pasar dan harga jual BBM bersubsidi semakin lebar. Dari sisi pendapatan, kenaikan harga minyak memang meningkatkan penerimaan migas — tapi tidak cukup untuk menutup lonjakan subsidi yang jauh lebih besar.

Mekanismenya bekerja melalui Indonesian Crude Price (ICP) — patokan harga minyak yang digunakan pemerintah untuk menghitung besaran subsidi dalam APBN. Ketika Hormuz ditutup dan harga minyak dunia melonjak, ICP ikut terbang. Setiap kenaikan satu dolar per barel pada ICP bisa menambah beban subsidi triliunan rupiah. Dalam kondisi normal, ini sudah menekan. Dalam kondisi perang, ini bisa menjadi bom fiskal.

Di sinilah minyak Rusia mengubah seluruh perhitungan.

Akibat sanksi Barat, Rusia menjual minyaknya — terutama grade Urals — dengan diskon signifikan terhadap harga pasar internasional. China dan India sudah memanfaatkan ini sejak 2022, membeli minyak Rusia dalam volume besar dengan harga di bawah price cap yang ditetapkan G7. Jika Indonesia melakukan hal yang sama, dampaknya bukan sekadar “minyak lebih murah.” Dampaknya adalah penyelamatan APBN: subsidi bisa ditekan, defisit bisa dikendalikan, dan ruang fiskal untuk belanja produktif bisa dipertahankan. Ini bukan soal geopolitik. Ini soal matematika anggaran yang tidak bisa dibantah.

Penyelamat yang Tidak Bersih

Tentu saja, tidak ada penyelamatan yang datang tanpa harga. Dan harga dari tangan Putin sudah tertulis jelas.

Vladimir Putin adalah kepala negara pertama yang dituntut ICC sejak masih menjabat — atas tuduhan deportasi paksa anak-anak Ukraina. Kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia disebut “shadow fleet,” beroperasi di luar sistem asuransi dan regulasi maritim internasional. Membeli dari Rusia berarti masuk ke wilayah abu-abu diplomasi yang tidak nyaman bagi siapapun.

Tapi sejarah penuh dengan preseden serupa. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat membeli minyak dari Arab Saudi yang menjalankan sistem apartheid gender, mendanai rezim Pinochet yang membunuh ribuan warganya sendiri, dan bekerja sama dengan Saddam Hussein dalam perang Iran-Irak. Pragmatisme energi selalu mengalahkan konsistensi moral — di semua peradaban, di semua era.

Yang membuat kasus Indonesia lebih menarik: hubungan dengan Rusia bukan dimulai dari nol. Pertamina dan Rosneft sudah memiliki perusahaan patungan — PT PRPP — untuk membangun Kilang Tuban senilai Rp 377 triliun. Presiden Prabowo sudah bertemu langsung Putin di Saint Petersburg pada Juni 2025. Indonesia tidak membeli minyak dari orang asing. Indonesia membeli dari mitra bisnis yang sudah ada, dalam kerangka kerja sama yang sudah berjalan satu dekade.

Self-Help dalam Sistem yang Anarki

Kenneth Waltz, arsitek teori Neorealisme dalam hubungan internasional, pernah menggambarkan sistem global sebagai self-help system: tidak ada otoritas sentral yang melindungi negara-negara. Tidak ada polisi dunia yang benar-benar netral. Dalam kondisi anarki internasional, setiap negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya sendiri — dan harus menggunakan cara apapun yang tersedia untuk bertahan, terlepas dari kenyamanan moral yang harus dikorbankan.

Indonesia pada Maret 2026 adalah ilustrasi sempurna dari teori Waltz. Selat Hormuz ditutup bukan oleh keputusan Indonesia. Sanksi terhadap Rusia dijatuhkan bukan oleh Indonesia. Perang antara Iran dan koalisi AS-Israel bukan perang Indonesia. Tapi konsekuensinya — kelangkaan BBM, lonjakan harga, ancaman defisit APBN — sepenuhnya ditanggung Indonesia. Dalam situasi seperti ini, memilih mitra dagang berdasarkan kenyamanan moral adalah kemewahan yang tidak mampu dibayar oleh negara dengan 280 juta penduduk yang butuh BBM setiap hari.

Putin bukan pahlawan. Ia bukan sekutu ideologis. Ia bahkan bukan teman. Tapi ia menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan siapapun saat ini: minyak murah, dalam volume besar, tanpa syarat geopolitik yang mengikat. Dan Indonesia — seperti Gotham yang membutuhkan Dark Knight-nya — mungkin tidak punya kemewahan untuk menolak.

Sang penyelamat memang tidak datang dengan tangan bersih. Tapi di tengah krisis, yang kita butuhkan bukan kesucian. Yang kita butuhkan adalah pasokan. (S13)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI

Pesona Tiongkok dalam politik internasional dinilai bisa berdampak pada erosi hubungannya dengan Rusia. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Beberapa bulan terakhir, lanskap politik internasional terasa seperti papan catur yang bidaknya tiba-tiba bergerak tidak sesuai prediksi. Tiongkok dan Amerika Serikat—yang selama ini dianggap sedang menuju rivalitas tanpa rem—justru menunjukkan sinyal komunikasi yang lebih hangat, dibuktikan dengan telepon yang terjadi antara Donald Trump dan Xi Jinping pada Februari ini, keduanya bahkan berencana bertemu pada April mendatang.

Di saat yang sama, Beijing pun terlihat semakin aktif menerima kunjungan pemimpin negara besar Eropa dan mitra ekonomi utama dunia, dalam 2 bulan terakhir menemui kepala negara Prancis, Inggris, Hingga Kanada. Situasi ini memunculkan pertanyaan baru: jika Tiongkok berhasil memperluas ruang dialog dengan Barat, bagaimana dampaknya terhadap hubungan strategisnya dengan Rusia?

Selama beberapa tahun terakhir, Moskow dan Beijing kerap dipersepsikan sebagai poros tandingan terhadap status quo. Namun, hubungan antarnegara besar jarang benar-benar permanen. Sejarah menunjukkan bahwa kedekatan geopolitik sering kali bersifat situasional, bukan ideologis. Maka, wajar jika muncul spekulasi: apakah peningkatan fleksibilitas diplomasi Tiongkok akan mengubah posisi Rusia dalam kalkulasi strategis Beijing?

Pertanyaan ini penting bukan hanya untuk memahami hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga untuk membaca arah konstelasi global. Jika dinamika Tiongkok–Barat berubah, maka keseimbangan kekuatan Eurasia, pasar energi global, hingga strategi negara-negara berkembang bisa ikut terdampak. Untuk memahami potensi pergeseran tersebut, kita perlu melihat fondasi hubungan Rusia–Tiongkok secara lebih jernih—baik dari sisi ekonomi, geopolitik, teori hubungan internasional, maupun jejak sejarah panjang keduanya.

Apakah Fondasi Aliansi itu Kokoh?

Pertama, dari sudut pandang ekonomi, relasi Rusia–Tiongkok sebenarnya tidak sepenuhnya simetris. Rusia banyak bergantung pada ekspor energi dan komoditas ke Tiongkok, sementara Beijing memperoleh barang mentah sekaligus pasar baru bagi produk industrinya. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi tawar Tiongkok terlihat meningkat, terutama karena Rusia kehilangan sebagian akses pasar Barat akibat sanksi internasional. Situasi ini menciptakan hubungan yang cenderung tidak seimbang—dan hubungan asimetris jarang stabil dalam jangka panjang.

Kedua, dari sisi geopolitik, ada beberapa wilayah yang berpotensi menjadi titik friksi. Asia Tengah, misalnya, merupakan kawasan yang secara historis berada dalam orbit keamanan Rusia, tetapi kini semakin terintegrasi dengan ekonomi Tiongkok melalui proyek infrastruktur dan investasi besar. Demikian pula Arktik, yang dilihat Moskow sebagai wilayah strategis, sementara Beijing mulai memposisikan diri sebagai pemain ekonomi penting melalui jalur pelayaran dan energi. Meski belum memicu konflik terbuka, tumpang tindih kepentingan ini bisa menimbulkan ketegangan laten.

Ketiga, teori hubungan internasional memberi kacamata tambahan. Dalam konsep Complex Interdependence, negara cenderung memprioritaskan mitra yang memberi akses teknologi tinggi, pasar luas, serta stabilitas finansial. Dari perspektif ini, Eropa dan Amerika Serikat tetap memiliki daya tarik ekonomi yang sulit digantikan Rusia. Kedekatan berlebihan dengan Moskow berisiko menimbulkan sanksi sekunder atau hambatan perdagangan, sehingga secara rasional Beijing memiliki insentif untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan Barat.

Namun, yang sering terlupakan adalah faktor sejarah panjang hubungan Rusia–Tiongkok yang tidak selalu harmonis. Pada era Kekaisaran Rusia abad ke-19, kedua kekuatan pernah bersaing memperebutkan pengaruh di Asia Timur dan Asia Tengah. Perjanjian-perjanjian perbatasan pada masa itu bahkan dianggap sebagian sejarawan Tiongkok sebagai “perjanjian tidak adil” yang merugikan Beijing.

Ketegangan berlanjut pada era Perang Dingin. Awalnya, Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet tampil sebagai sekutu ideologis, tetapi hubungan mereka pecah pada akhir 1950-an. Persaingan ideologi antara Mao Zedong dan Nikita Khrushchev berkembang menjadi konflik geopolitik terbuka. Puncaknya terjadi pada 1969, ketika bentrokan bersenjata di Sungai Ussuri hampir memicu perang besar antara dua negara komunis tersebut.
Menariknya, setelah hubungan dengan Soviet memburuk, Tiongkok justru mendekat ke Amerika Serikat pada awal 1970-an—sebuah langkah pragmatis yang mengubah keseimbangan global saat itu.

Kunjungan Richard Nixon ke Beijing menjadi simbol bagaimana Tiongkok mampu mengubah orientasi strategisnya ketika kepentingan nasional menuntutnya. Di ujung Perang Dingin, Beijing kembali menunjukkan fleksibilitas serupa dengan memperluas hubungan ekonomi global, termasuk dengan negara-negara Barat.
Jejak sejarah ini memperlihatkan pola konsisten: kebijakan luar negeri Tiongkok cenderung pragmatis dan berbasis kepentingan, bukan kesetiaan permanen terhadap satu blok. Artinya, kedekatan dengan Rusia saat ini tidak otomatis menjamin hubungan yang sama di masa depan—terutama jika lingkungan geopolitik berubah atau peluang ekonomi baru muncul.

Meski demikian, penting dicatat bahwa hubungan Rusia–Tiongkok tetap memiliki kepentingan bersama yang kuat, seperti keinginan mengurangi dominasi sistem internasional yang dianggap terlalu berpusat pada Barat. Kepentingan inilah yang membuat keduanya tetap bekerja sama dalam berbagai forum internasional dan proyek energi besar. Karena itu, pembicaraan tentang “perpecahan total” masih terlalu prematur.

Belum Terjadi, Tapi ada Probabilitas?

Melihat semua faktor tersebut, kemungkinan yang lebih realistis bukanlah perceraian geopolitik yang dramatis, melainkan perubahan perlahan dalam hierarki hubungan. Tiongkok mungkin tetap menjaga kemitraan strategis dengan Rusia, tetapi secara paralel memperluas ruang kerja sama dengan Barat demi stabilitas ekonomi dan teknologi. Dunia bisa menyaksikan hubungan yang secara formal tetap erat, namun secara substansi menjadi lebih pragmatis dan selektif.

Bagi Rusia, tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan posisi sebagai mitra strategis, bukan sekadar pemasok energi. Sementara bagi Tiongkok, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi global dan kemitraan geopolitik menjadi kunci untuk menghindari isolasi. Kedua negara memiliki insentif untuk tetap bekerja sama, tetapi sejarah menunjukkan bahwa kepentingan nasional selalu menjadi faktor penentu utama.

Pada akhirnya, hubungan Rusia–Tiongkok mungkin lebih mirip dua kekuatan besar yang saling membutuhkan sekaligus saling waspada. Selama tekanan eksternal masih tinggi, keduanya cenderung mempertahankan kedekatan. Namun, jika lanskap global berubah—misalnya melalui perbaikan hubungan Tiongkok dengan Barat—keseimbangan internal kemitraan ini bisa ikut bergeser.

Bagi pengamat geopolitik, pertanyaan menarik ke depan bukanlah apakah mereka akan berpisah, melainkan bagaimana bentuk hubungan baru yang mungkin muncul: apakah tetap menjadi aliansi pragmatis yang fleksibel, atau perlahan berubah menjadi rivalitas diam-diam di bawah permukaan kerja sama? Jawabannya akan sangat menentukan arah politik Eurasia dan dinamika kekuatan global di dekade mendatang. (D74)

PinterPolitik.com

Dalam dua dekade terakhir, nama Vladimir Putin telah identik dengan perpolitikan di Rusia. Sejak periode awal kepemimpinannya di tahun 1999 sampai hari ini, dapat dikatakan bahwa Putin berhasil menciptakan sistem kepemimpinan stabil dan dominan, yang biasa disebut dengan demokrasi terpimpin atau managed democracy.

Sistem ini pada dasarnya tetap mempertahankan mekanisme demokrasi formal seperti pemilu, namun pelaksanaannya diimplementasikan dengan kontrol ketat, guna memastikan hasil yang menguntungkan dan sesuai keinginan rezim penguasa.

Melalui berbagai strategi yang meliputi kontrol institusi, dominasi media, hingga manipulasi hukum dan sistem pemilu, Putin berhasil mencitrakan dirinya sebagai sosok pemimpin yang kuat dan dibutuhkan Rusia. Namun, terlepas dari stabilitas politik yang berhasil diwujudkan pada periode kepimimpinannya, terdapat beberapa hal yang harus dikorbankan, seperti degradasi kebebasan politik, minimnya partisipasi oposisi, hingga proses pemilu yang cenderung tidak sehat. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mendalami strategi dan manuver Putin dan lingkarannya untuk mendominasi perpolitikan hingga mewujudkan stabilisasi di dalamnya, khususnya pada periode Pemilu Presiden Rusia 2018 dan 2024.

Transisi Politik Pasca-Soviet: Awal dari Era Putin

Runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, membawa Rusia masuk ke dalam periode transisi yang penuh gejolak. Fragmentasi partai politik, melemahnya institusi negara, hingga krisis ekonomi, menciptakan ketidakstabilan luar biasa kala itu. Hal ini, kian diperparah dengan elit-elit politik Rusia kala itu yang berupaya memanfaatkan kondisi untuk meningkatkan posisi dan pengaruhnya, di mana sering kali mengorbankan aspirasi masyarakat untuk demokrasi sesungguhnya.

Ketika Putin mengambil alih tampuk kepemimpinan Rusia sebagai Presiden di tahun 1999, ia memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin yang kuat dan mampu membawa stabilitas. Melalui berbagai pidatonya, Putin sering kali menekankan pentingnya negara yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di tingkat domestik maupun internasional. Hebatnya, Putin berhasil memainkan narasi ini dengan sangat baik, sehingga menarik bagi masyarakat yang lelah dengan ketidakpastian, serta menjadikannya sebagai figur pemimpin yang dihormati di tengah fragmentasi politik di Rusia.

Kompetisi yang Tidak Seimbang dalam Pemilu 2018

Pemilu presiden 2018 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana Putin menggunakan demokrasi terpimpin untuk memperkuat kekuasaannya. Alexei Navalny yang berperan sebagai oposisi utama Putin mendapat larangan untuk mencalonkan diri dengan alasan hukum. Central Election Commission (CEC) menolak pencalonannya, dengan dalih kasus pidana yang dianggap oleh banyak pihak bermotif politik. Tanpa Navalny, kompetisi pemilu presiden menjadi begitu timpang. Beberapa kandidat lain seperti Pavel Grudinin dari Partai Komunis dan Ksenia Sobchak sebagai jurnalis, tidak memiliki sumber daya atau pengaruh yang cukup kuat untuk menyaingi Putin. Meskipun Grudinin sendiri memiliki basis yang berasal dari Partai Komunis, dirinya hanyalah dianggap sebagai kandidat pelengkap dalam menciptakan ilusi pluralisme politik.

Melalui media yang dikontrol negara, Putin berhasil memposisikan dirinya sebagai simbol stabilitas dan kekuatan nasional. Putin bahkan menggunakan strateginya untuk tidak menghadiri debat publik dengan tujuan memperkuat citra bahwa dirinya adalah pemimpin yang sibuk mengurus negara, bukan seorang politisi yang berfokus dalam meraih jabatan dalam sebuah kontestasi pemilu. Kampanye Putin tersebut dirancang untuk mencapai target “70/70,” yaitu partisipasi pemilih sebesar 70% dan dukungan suara sebesar 70%. Pada akhirnya, hasil pemilu menunjukkan kemenangan mutlak oleh Putin yang berhasil memperoleh 77,53% suara.

Kontrol Media dan Manipulasi Sistem Pemilu

Salah satu strategi utama yang mendukung dominasi Putin di Rusia adalah kontrolnya yang ketat terhadap media. Di bawah pemerintahannya, lanskap media Rusia telah berubah menjadi alat propaganda yang efektif untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Media pro-pemerintah yang mencakup jaringan televisi nasional terbesar dan sebagian besar surat kabar utama secara konsisten mempromosikan narasi yang mendukung Putin. Sementara itu, kandidat oposisi hanya mendapatkan liputan yang sangat terbatas di media arus utama Rusia. Ketika diberitakan, mereka sering kali digambarkan secara negatif atau tidak relevan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengenal atau mendukung kandidat alternatif. Praktik tersebut menciptakan monopoli informasi di mana masyarakat hanya terpapar satu perspektif dominan, yaitu narasi pemerintah.

Selain kontrol media, proses verifikasi pencalonan presiden di Rusia kerap dimanipulasi dengan tujuan mendiskualifikasi kandidat oposisi yang dianggap memiliki peluang besar menantang Putin. Berbagai alasan teknis sering kali dijadikan dasar untuk menolak pencalonan kandidat tersebut. Misalnya, ketidaklengkapan dokumen atau dugaan pelanggaran administratif dijadikan sebagai tuduhan yang menghalangi seorang kandidat dalam mencalonkan diri. Strategi tersebut tidak hanya membatasi jumlah kandidat yang dapat bersaing, melainkan juga mengirim pesan kepada oposisi bahwa tantangan terhadap rezim akan menghadapi hambatan yang hampir tidak mungkin diatasi. Akibatnya, medan kompetisi politik di Rusia menjadi tidak adil.

Dinamika Perang dengan Ukraina dan Pemilu Rusia 2024

Invasi Rusia ke Ukraina di tahun 2022, membawa tantangan tersendiri bagi Presiden Putin sendiri. Satu sisi, konflik ini memperburuk sanksi ekonomi dan isolasi internasional yang dijatuhkan pada Rusia. Namun di sisi lain, Pemerintah Rusia melalui lingkaran Kremlin, memandang konflik ini sebagai ‘kesempatan’ untuk menggalang dan memobilisasi  dukungan di tingkat domestik. Hal ini, tercermin melalui narasi nasionalisme yang terus digaungkan, khususnya dengan penekanan retorika bahwa Rusia sedang mengahadapi ancaman eksternal dari negara-negara Barat.

Pemilu Presiden Rusia 2024 menjadi salah satu ujian terbesar bagi Putin, khususnya terkait dengan upaya mempertahankan kekuasaannya di tengah tantangan yang ada. Guna mewujudkannya, Salah satu menuver yang diupayakan adalah amandemen konstitusi di tahun 2020 mengingat hal ini memungkinkan Putin untuk berkuasa hingga 2036. Selain itu, Pemilu Presiden Rusia 2024 juga memperkenalkan metode baru, yakni pemungutan suara elektronik (e-voting) yang dilaksanakan di banyak wilayah. Meskipun diklaim meningkatkan aksesibilitas, banyak pihak skeptis dan mengkhawatirkan potensi manipulasi melalui penggunaan metode ini, mengingat kurangnya transparansi dalam proses penghitungan suaranya.

Pemilu di Wilayah Pendudukan Rusia sebagai Ilusi Demokrasi

Pemilu di wilayah pendudukan Rusia seperti Donetsk dan Luhansk menarik perhatian dunia karena dilaksanakan di bawah situasi yang penuh ketegangan dan darurat militer. Meski secara formal disebut sebagai upaya menjalankan proses demokrasi, realitas di lapangan kerap menunjukkan cerita yang berbeda. Salah satu metode yang paling kontroversial adalah pemungutan suara melalui kunjungan rumah ke rumah. Dalam kondisi ideal, metode ini bertujuan untuk memfasilitasi warga yang mungkin tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara karena alasan tertentu seperti keterbatasan fisik atau kendala logistik. Namun, di wilayah yang sedang berada dalam konflik, metode ini justru menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap manipulasi dan tekanan.

Pemilu di Donetsk dan Luhansk memiliki dimensi simbolis yang penting bagi pihak berwenang. Dengan melaksanakan pemilu, mereka berusaha menunjukkan legitimasi politik di mata warga lokal dan komunitas internasional. Namun, ketika proses tersebut dilaksanakan dalam suasana ancaman dan intimidasi, legitimasi yang mereka klaim menjadi sangat diragukan. Dalam konteks yang lebih luas, pemilu di wilayah pendudukan ini mencerminkan tantangan serius bagi demokrasi di tengah konflik bersenjata. Ketika suara rakyat tidak dapat diungkapkan dengan bebas, pemilu kehilangan maknanya sebagai ekspresi dari kehendak masyarakat. Sebaliknya, justru menjadi sebuah alat untuk memperkuat kontrol kekuasaan di bawah kedok demokrasi.

Analisis Teori: Demokrasi Terpimpin dan Dominasi Politik Putin

Keadaan pemilu seperti ini dapat dijelaskan melalui teori demokrasi terpimpin, yang dicetuskan oleh Vladislav Surkov. Teori ini menjelaskan bagaimana proses demokrasi yang berjalan dapat dikendalikan oleh elit kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik. Namun pada kenyataanya, sistem ini lebih banyak digunakan untuk mempertahankan rezim yang berkuasa, seperti yang diterapkan Rusia di bawah Vladimir Putin. Hal seperti pemilu, kebebasan berbicara, dan konstitusi yang merupakan syarat demokrasi tetap ada secara formal, namun dimodifikasi dan diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan sistem yang terkontrol untuk tujuan rezim penguasa.

Hal ini dicapai oleh rezim Putin melalui manipulasi pemilu, penghapusan kandidat oposisi seperti Alexei Navalny pada 2018, dan perubahan konstitusi 2020 yang memungkinkan Vladimir Putin berkuasa hingga 2036.  Terlebih lagi, Adanya penggunaan retorika nasionalisme dan narasi ancaman Barat selama invasi Ukraina turut digunakan oleh rezim untuk melegitimasi kepemimpinan kuat, sementara kontrol media dan sistem e-voting memperkuat dominasi dengan membatasi transparansi informasi, terutama dapat mendelegitimasi kekuasaan Putin di masyarakat. Dengan demikian, dominasi politik yang ada akan terus dipertahankan untuk memastikan kekuasaan tetap di tangan rezim yang berkuasa saat ini.

Kesimpulan: Dominasi yang Berkelanjutan

Dominasi politik Vladimir Putin di Rusia adalah hasil dari strategi politik yang terencana dan dibangun dari awal kepemimpinan Putin di tahun 2000. Strategi ini melibatkan kontrol atas institusi, media, dan narasi nasional. Sistem demokrasi terpimpin memungkinkan Putin untuk menciptakan stabilitas di tengah tantangan domestik dan internasional, Namun dengan bayaran berupa kebebasan politik dan kompetisi politik yang sehat.

Pemilu 2018 dan 2024 memperlihatkan bagaimana sistem politik ini bekerja untuk memperkuat kekuasaan rezim yang ada. Rezim memastikan bahwa Putin tetap menjadi figur sentral dalam politik Rusia. Dengan Putin sebagai figur sentral, maka rezim bisa dengan mudah memperoleh keuntungan politik di bawah pemerintahannya. Dengan demikian, Selama Putin tetap memegang kendali pemerintahan, Maka masa depan demokrasi di Rusia akan terus berada di bawah bayang-bayang kendali otoritarian.

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ferdiansyah, Shafanissa Arisanti Prawidya, dan Yoseph Januar Tedi.

Muhammad Ferdiansyah, Shafanissa Arisanti Prawidya, Yoseph Januar Tedi adalah Mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Apakah Rusia dan Tiongkok tengah membangun poros baru bagi negara-negara Global South? Bagaimana kira-kira tujuan akhirnya?

PinterPolitik.com

Awal September ini, perhatian dunia tertuju pada dua agenda besar di Tiongkok: Victory Day Parade dan pertemuan Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Kedua agenda tersebut bukan hanya sebatas seremoni diplomatik dan militer, melainkan juga menandai dinamika baru dalam percaturan global.

Kehadiran sejumlah pemimpin negara-negara berkembang atau Global South dalam forum tersebut memperlihatkan upaya untuk menegaskan peran mereka di panggung internasional. Dari berbagai sorotan, nama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menempati posisi penting sebagai figur yang banyak dilihat dalam konteks perkembangan geopolitik ini.

Fenomena ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan menguatnya BRICS, kelompok ekonomi-politik yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang kini terus berupaya memperluas pengaruhnya. Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan akademis: ke arah mana sebenarnya misi geopolitik Rusia dan Tiongkok ini akan bergerak, khususnya dalam hubungannya dengan Global South?

The World System?

Istilah Global South digunakan untuk menggambarkan kelompok negara berkembang di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin yang seringkali berada di posisi marjinal dalam politik dan ekonomi global. Negara-negara ini menghadapi keterbatasan struktural jika dibandingkan dengan negara-negara maju, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun pengaruh politik.

Secara teoretis, konsep ini memiliki keterhubungan dengan World-System Theory dari Immanuel Wallerstein. Teori ini membagi dunia ke dalam tiga kategori: core (inti), semi-periphery (semi pendukung), dan periphery (pendukung). Core mengacu pada negara-negara pusat dengan dominasi ekonomi-politik tinggi, semi-periphery berada pada posisi menengah, sementara periphery merupakan negara-negara yang berkembang.

Dari perspektif tersebut, langkah Rusia dan Tiongkok yang mendorong kerja sama melalui forum seperti SCO dan BRICS dapat dipahami sebagai upaya membangun struktur alternatif dalam sistem internasional. Kehadiran keduanya dapat dilihat sebagai salah satu bentuk konkret prediksi dalam World-System Theory: munculnya pusat kekuatan baru yang berupaya memberi ruang lebih besar bagi Global South.

Namun, secara empiris, kondisi ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Solidaritas Global South belum sepenuhnya solid, mengingat adanya perbedaan kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan antarnegara. Beberapa negara di kawasan selatan masih memiliki ketergantungan pada struktur global yang sudah mapan, baik dalam hal akses teknologi maupun arus investasi.

Faktor sejarah dan geopolitik regional juga turut berpengaruh. Rivalitas India dan Tiongkok, misalnya, memperlihatkan bahwa dinamika internal dalam kelompok Global South tidak selalu harmonis. Situasi ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap peran Rusia dan Tiongkok masih bervariasi dan belum tentu bersifat universal.

Selain itu, terdapat keterbatasan pada sisi kapasitas institusional. Tanpa mekanisme kolektif yang kuat, solidaritas Global South berpotensi hanya menjadi wacana atau simbol retorika. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada kecenderungan ke arah multipolaritas baru, implementasinya masih bergantung pada konsolidasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, peluang tetap terbuka. Kebutuhan akan alternatif jalur kerja sama ekonomi di luar struktur tradisional Barat, misalnya melalui penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan atau pembangunan infrastruktur lintas kawasan, memberikan insentif bagi negara-negara Global South untuk menjajaki opsi yang ditawarkan Rusia dan Tiongkok. Dengan kata lain, meski tantangannya nyata, ada juga faktor pendorong yang membuat gagasan ini tetap relevan dalam percaturan global.

Akankah Sesuai Prediksi?

Secara keseluruhan, dinamika kepemimpinan Global South oleh Rusia dan Tiongkok merupakan fenomena yang menarik untuk diamati dalam kajian geopolitik kontemporer. Potensi munculnya poros baru di luar dominasi Barat dapat dipahami sebagai bagian dari pergeseran menuju sistem internasional multipolar.

Meski demikian, keberhasilan gagasan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan membangun legitimasi yang berkelanjutan dan loyalitas sejati antarnegara, bukan hanya kalkulasi pragmatis jangka pendek. Selain itu, tantangan internal berupa perbedaan kepentingan, rivalitas regional, serta keterbatasan institusional masih menjadi variabel penting yang perlu diperhitungkan.

Jika dilihat dari perspektif jangka panjang, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah Rusia dan Tiongkok bisa menjadi pemimpin Global South, melainkan apakah mereka mampu menawarkan model tata kelola internasional yang lebih inklusif dan stabil dibandingkan sistem yang ada saat ini. Tanpa inovasi institusional maupun solusi konkret atas masalah pembangunan, solidaritas yang dibangun bisa saja hanya bersifat simbolis.

Dengan demikian, wacana tentang peran Rusia dan Tiongkok dalam memimpin Global South sebaiknya dipandang sebagai proses yang sedang berlangsung, bukan sebagai sesuatu yang sudah mapan. Apakah dinamika ini akan berkembang menjadi struktur global baru, atau hanya menjadi salah satu fase dalam sejarah politik internasional, pada akhirnya masih terbuka untuk terus dikaji. Yang jelas, diskusi tentang Global South memberikan ruang penting untuk memahami bagaimana sistem dunia bertransformasi di abad ke-21. (D74)

Belakangan ini, absennya Xi Jinping dari publik menjelang KTT BRICS 2025 menarik perhatian sejumlah media internasional. Fenomena seperti ini bukan hal baru, dan pernah terjadi juga pada beberapa pemimpin dunia lainnya.

PinterPolitik.com

Beberapa minggu terakhir, wacana menarik kembali mewarnai jagat politik internasional. Sejumlah media seperti WION, Firstpost, dan The Spectator mulai mengangkat satu topik yang relatif jarang muncul: keberadaan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Mereka menyebutkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Xi disebut-sebut tidak muncul di hadapan publik. Fenomena ini menjadi sorotan karena berbarengan dengan konfirmasi bahwa Xi tidak akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar pada 6–7 Juli di Brasil.

Absensi ini otomatis menjadi pertama kalinya Xi Jinping tak hadir secara langsung dalam pertemuan BRICS sejak Tiongkok menjadi anggota pendiri. Mengingat Xi selama ini dikenal sebagai figur sentral dalam narasi BRICS, ketidakhadirannya tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Xi Jinping? Apakah ini hanya strategi komunikasi politik, atau ada intrik politik yang tidak terlihat oleh masyarakat umum?

“Hilang” Adalah Komunikasi Politik?

Fenomena pemimpin negara besar yang “menghilang” dari sorotan publik bukanlah sesuatu yang baru atau aneh. Sejarah mencatat bahwa sejumlah pemimpin kuat (strong leaders) kerap menjalani masa-masa di mana mereka tidak tampil ke publik secara langsung dalam waktu yang tidak singkat.

Pada tahun 2023, misalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat tidak terlihat publik secara fisik selama berminggu-minggu. Banyak spekulasi bermunculan kala itu—mulai dari isu kesehatan, kabar pengamanan ketat akibat perang Ukraina, hingga strategi komunikasi yang disengaja. Namun pada akhirnya, Putin kembali muncul dan menjalankan agenda-agenda kenegaraan tanpa memberikan penjelasan yang terlalu rinci.

Hal serupa pernah terjadi pada Kim Jong Un pada tahun 2020. Pemimpin Korea Utara itu sempat dikabarkan tidak muncul di hadapan publik selama lebih dari dua minggu. Isu-isu spekulatif kemudian ditepis setelah ia muncul dalam kunjungan lapangan, dan membuktikan bahwa “menghilang” bisa jadi adalah bagian dari kontrol narasi yang biasa.

Presiden Tiongkok Xi Jinping pun pernah mengalami hal serupa pada September 2022, ketika ia absen dari publik selama hampir dua minggu usai pulang dari kunjungan luar negeri. Saat itu, muncul spekulasi soal potensi gejolak politik, namun semua itu berangsur hilang ketika Xi kembali tampil dalam forum resmi.

Jika kita menarik pola dari ketiga tokoh ini, ada semacam “tradisi” di mana strong leaders memilih menarik diri dari publik dalam momen-momen tertentu. Setidaknya, ada tiga asumsi yang kerap muncul untuk menjelaskan fenomena ini:

1. Alasan kesehatan. Bagi pemimpin kuat seperti Putin dan Xi, citra fisik yang prima sangat penting karena menyangkut simbolisme politik. Tampil kurang sehat di depan publik bisa memicu spekulasi dan keraguan, baik dari rakyat, politisi lain, dan internasional. Karena itu, jika sedang tidak fit, wajar bila seorang strong leader cenderung memilih menghilang sejenak.

2. Alasan keamanan dan stabilitas politik. Dalam negara-negara yang cenderung terpusat dengan satu sosok figur, seperti Rusia dan Tiongkok, ada kalanya para pemimpin menghindari tampil di publik demi menjaga stabilitas narasi, terutama ketika ada tekanan geopolitik atau potensi konflik internal.

3. Strategi komunikasi politik “laying low”. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran bisa jadi adalah bagian dari taktik komunikasi. Dengan tidak tampil, seorang pemimpin dapat “membiarkan spekulasi tumbuh”, sekaligus membangun aura ketidakpastian, dan kontrol penuh atas narasi yang berkembang.

Untuk kasus Xi Jinping di BRICS 2025, sebuah analisis dari CNN menyebutkan bahwa absennya Xi kemungkinan besar disebabkan oleh fokus Beijing terhadap masalah tarif dagang dengan Amerika Serikat, serta berbagai tekanan domestik, seperti di sektor ekonomi. Artinya, ketidakhadiran ini bukanlah penarikan diri sepenuhnya dari pergaulan internasional, tetapi lebih kepada reorientasi prioritas.

Dalam konteks seperti ini, ketidakhadiran Xi tak serta-merta menunjukkan ketidakstabilan, tetapi bisa dibaca sebagai pergeseran fokus ke dalam negeri di tengah tekanan global yang kompleks.

Terlalu Dilebih-lebihkan?

Namun dari seluruh dinamika ini, ada satu hal yang menarik untuk dicermati lebih jauh: sebagian besar pemberitaan tentang absennya Xi Jinping justru pertama kali mencuat dari media-media asal India.

Apakah ini sekadar kebetulan? Atau memang ada dinamika lain di baliknya?

Dalam konteks geopolitik Asia, India dan Tiongkok memang memiliki sejumlah tensi—baik dalam hal perbatasan di Himalaya, persaingan di Indo-Pasifik, maupun pengaruh di forum multilateral seperti BRICS. Maka tak heran, ketika ada kabar tentang absennya Xi, media India mungkin melihatnya sebagai peluang untuk menyorot isu tersebut dari sudut pandang yang mengundang perhatian publik mereka.

Perlu dicatat bahwa dalam era ekonomi perhatian (attention economy), informasi yang mengandung unsur “ketidakhadiran” atau “misteri” dari pemimpin negara besar bisa menjadi bahan clickbait yang sangat kuat. Ketika narasi seperti itu menyasar negara pesaing, maka akan ada tambahan dorongan untuk menjadikannya headline utama.

Namun demikian, kita juga perlu objektif melihat bahwa menghilangnya strong leader sesekali adalah hal yang lumrah. Ketidakhadiran Xi di KTT BRICS, jika benar-benar karena alasan domestik dan diplomatik, tidak serta-merta menandakan krisis atau kemunduran. Ini hanyalah satu fragmen dalam dinamika besar politik internasional—yang terus berubah dan berkembang.

Dalam konteks inilah, sorotan media India tidak sepenuhnya salah, tetapi mungkin perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas: antara fakta, persepsi, dan strategi pemberitaan di era geopolitik digital. (D74)

Setiap presiden Indonesia memiliki gaya diplomasi yang berbeda-beda. Menarik untuk disimak dinamikanya. 

Miaw 

#infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #sterilisasikucing #kucingjakarta #pramonoanung #vladimirputin #kucing #catsofinstagram

Bromance Pak Prabowo dan Pak Putin coming soon?

#infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #politikinternasional #pinterpolitik #vladimirputin #prabowosubianto 

Kira-kira seberapa erat ya mereka berteman? 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikinternasional #donaldtrump #vladimirputin #rusia #amerikaserikat

Inikah para pemimpin yang akan mengguncang dunia pada tahun 2025? 

#pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikinternasional #straittimes #influencialleaders #prabowosubianto #anwaribrahim #donaldtrump #vladimirputin #xijinping #politik