PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]aktu debat capres-cawapres belum dimulai, eh para kandidat seperti sudah kebelet untuk menyampaikan visi misinya ke publik luas. Ya, katanya masing-masing calon berpotensi melakukan blocking time. Tapi nggak ada yang ngaku tuh.

Ya iya dong, calon penguasa mana boleh ketahuan kalah, apalagi kepergok curang. Haram hukumnya. Harus tampil sebagai manusia mulia seutuhnya. Hehehe.

Jadi gini gaes, beberapa pihak ada yang menuding Prabowo Subianto melanggar aturan Pemilu karena menyampaikan visi misi dalam pidato kebangsaannya dan disiarkan di sejumlah stasiun televisi. Padahal, belum waktunya.

KPU sendiri telah menetapkan jadwal tahapan kampanye Pemilu 2019 dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 5 tahun 2018. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa capres dan cawapres boleh berkampanye di media massa mulai dari 24 Maret sampai 13 April 2019. Abis itu baru deh masa tenang hingga hari pencoblosan, tanggal 17 April.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean membantah hal tersebut, menurutnya pidato visi misi capres nomor urut 02 itu bukan blocking time. Kan BPN nggak pernah meminta waktu kepada pihak televisi untuk menayangkan penyampaian visi misi tersebut. Gimana bisa dibilang blocking time?

Wkwkwk, iya sih nggak minta waktu penayangan khusus. Tapi udah diperhitungkan kalau pidatonya bakal disorot banyak media massa? Bisa ae colongannya. Hiya, hiya, hiya.

Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ya?
Share on X

Tak rela dibilang blocking time, BPN lantas menunjuk calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-lah yang mungkin melakukan blocking time terhadap televisi.

Direktur Materi dan Debat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menyebut siaran pidato visi-misi Jokowi di lima stasiun televisi swasta menyalahi aturan KPU. Yaa, walaupun penjabaran visi misinya nggak detail, tapi itu juga bisa berpotensi ada agenda itu.

Eaaa, main salah-salahan kan? Padahal mah sama-sama colongan. Edededeh…

Untuk kasus Prabowo, BPN menyatakan siap untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu terkait pidato visi misi Prabowo. Mereka nggak khawatir, karena merasa nggak salah. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]eiring menyempitnya waktu menuju Pilpres 2019, semakin deras terpaan kabar politik yang menyerang. Memang tampak sangat serius sih, padahal kalau dipikir-pikir lagi mah kocak parah. Bahkan rasanya para politisi ini seperti sedang melawak. Sungguh lucu.

Ya, ada aja tingkah para politisi yang bikin perut ini tergelitik. Nah, sekarang yang lagi banyak ditertawakan netizen adalah kelakuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melakukan perubahan visi misi sepekan jelang debat perdana capres dan cawapres.

Welehhh, tentu ini jadi pertanyaan besar? Ini dosen pembimbingnya ke mana aja sampai baru revisi sekarang? Ckckckck.

Prabowo-Sandi baru saja merevisi visi misi, kira-kira lulus nggak yaaa?
Share on X

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak ngakunya nggak ada perubahan signifikan pada visi misi tersebut. Hanya pada segi estetika kata, biar lebih eye catching dan mudah dipahami. Apakah alasan ini bisa diterima, Sahabat?

Para pendukung Prabowo-Sandi garis keras mungkin bisa. Tapi yang lain, belum tentu. Apalagi Tim Koalisi Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah memberikan serangan bertubi-tubi atas hal tersebut. Hihihihi, teganya…

Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mengatakan kalau perubahan visi misi Prabowo-Sandi sangat signifikan. Banyak banget yang diubah. 116 dari 238 agenda aksi itu baru ditambah. Sekitar 48,74 persen agenda aksinya baru. Sisanya memang benar hanya editing bahasa. Sehingga menurut Ace, bahasa yang tadinya amburadul jadi terlihat lebih canggih.

Atas serangan dari TKN tersebut, sejumlah pihak jadi ikut memberikan penilaian terhadap perubahan atas visi misi tersebut. Terutama dilihat dari psikologi politiknya.

Peneliti politik LIPI, Indria Samego memandang revisi tersebut menunjukkan kurangnya kreativitas ‘tim dapur’ Prabowo-Sandi. Apalagi kalau revisinya cukup banyak, sangat mungkin itu dilakukan karena BPN melihat visi misi kubu Jokowi-Ma’ruf yang dirasa lebih baik.

Walau begitu, menurutnya perubahan visi misi dalam kontestasi elektoral biasa terjadi. Apalagi waktu Pilpres 2019 masih cukup panjang.

Menurut Indria, perubahan visi misi ini bisa tidak berdampak signifikan terhadap jumlah pemilih, asal kubu Prabowo mampu menjaga kabar ini agar tidak viral dan meluas. Ehhh, tapi ini nggak mungkin banget kan ya… Secara sekarang ada internet. Wk.

Nah, itu kan pendapat dari LIPI, kalau dari peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloma mengatakan, apa yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi sudah fatal. Hal tersebut bisa dinilai masyarakat sebagai bentuk ketidakseriusan paslon dalam berkontestasi.

Ya, pasti ada aja yang mikir, bikin visi misi aja labil, apalagi ngurus negara. Ye kaaan?

Asal tahu aja, nggak ada politisi yang konsisten. Yang abadi hanyalah kepentingan. So, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan memilih hanya karena satu nilai indikator. Cmiw… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]V[/dropcap]isi misi merupakan aspek penting dalam pemilu karena merupakan nilai jual utama bagi para kandidat yang akan bertarung dalam sebuah pemilu. Visi misi juga menjadi penentu bagi para rational voters sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan politik.

Menjelang 3 bulan Pilpres 2019, isu visi misi mencuat kembali mewarnai pertarungan politik tanah air. Kali ini bukan mempersoalkan isi dari visi misi kedua kandidat, melainkan cara sosialisasi visi misi yang rencananya akan digelar oleh KPU pada tanggal 9 Januari mendatang.

Menjelang digelarnya debat Pilpres perdana, kubu oposisi menyarankan agar sosialisasi visi-misi para kandidat harus disampaikan secara langsung oleh kedua kandidat yang akan bertarung.

Gaya retorika Jokowi memang terkesan lebih halus
Share on X

Pada sosialisasi pada 9 Januari nanti, tim Prabowo meminta pasangan calon di Pilpres datang langsung, tanpa diwakili oleh tim sukses dalam menjabarkan visi-misi.

Sementara itu, tim Jokowi memilih untuk mengirimkan tim sukses sebagai pihak yang akan menjelaskan visi misi kandidat.

Menururt jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN), Habiburrohman, idealnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misi itu dengan dalih rakyat sebagai calon pemilih harus mendapatkan informasi secara langsung dari pihak yang berkepentingan, tentang rencana pengelolaan negara dalam lima tahun ke depan.

Namun hal tersebut tidak diamini oleh ketua KPU Arief Budiman yang mendukung pemaparan visi misi sebaiknya diwakili oleh kedua timses. Dengan alasan adanya kekhawatiran kandidat akan mencuri kesempatan kampanye di luar jadwal dan akan menimbulkan protes dari pihak Bawaslu dengan alasan para calon telah memiliki jadwal debat kandidat tersendiri.

Terlepas dari polemik tersebut, menarik untuk mengupas mengapa kubu oposisi terkesan ngotot ingin paslon yang menyampaikan secara langsung soal visi misi. Jika melihat usulan kubu Prabowo yang menginginkan sosialisasi visi misi langsung dari masing-masing kandidat, nampaknya terdapat tujuan politis yang sedang ingin dicapai. Mungkinkah ada agenda politik terselubung dibalik usulan ini?

Visi-Misi, Jantungnya Pemilu

Usulan kubu oposisi menyoal sosialisasi visi-misi langsung oleh pasangan calon yang akan bertarung bukan tanpa alasan. Visi misi, dalam konteks pemilu, memang merupakan jantung dari pemilu itu sendiri.

Visi misi atau yang lebih dikenal di negara lain sebagai campaign mission statement merupakan bagian dari political message yang pada kadar tertentu memang dimanfaatkan untuk berkampanye.

Dalam pemilu Amerika Serikat contohnya, campaign mission statement dapat menjadi salah satu instrumen kampanye kandidat presiden Hillary Clinton. Ia menggunakan campaign mission statement untuk semakin memperluas atensi dukungan publik.

KPU Sebut Sosialisasi Visi Misi Capres-Cawapres Bisa Batal. Ini sikap yg aneh dari @KPU_ID. Saat Rakyat pertanyakn visi,misi&program dari Capres&Cawapres, harusnya KPU selenggarakannya. Dan harusnya CapresCawapres mendukung juga,sbgmn sikap @prabowo sandi. https://t.co/4lRMjG5Abj

— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) January 2, 2019

Dalam artikel berjudul Clinton Campaign Issues Mission Statement: ‘We Are Hillary For America’ yang dimuat di The Washington Post, visi misi Hillary dibeberkan secara luas pada bulan-bulan akhir menjelang pemilu dan bertujuan untuk memperkuat elektablitas istri mantan Presiden, Bill Clinton tersebut sebelum pemilihan berlangsung.

Dokumen yang ditulis oleh manajer kampanyenya, Robby Mook, tersebut disampaikan oleh Hillary dengan bahasa yang sederhana, yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana ia akan berkontribusi terhadap Amerika dan merupakan strategi re-branding dirinya terhadap pemilih Amerika.

Walaupun pada akhirnya ia harus kalah dari sosok Donald Trump, visi misi ‘We Are Hillary For America’, mission statement tersebut diartikulaskan juga sebagai salah satu instrument kampanye dan menjadi salah satu strategi kampanye Hillary di waktu mendekati pemilu.

Dalam konteks tersebut, hal yang  penting untuk di garis bawahi oleh para kandidat politik adalah untuk menegaskan kembali mission statement kepada publik secara luas menjelang masa-masa pilpres.

Sementara itu, dalam konteks politik Indonesia, meskipun visi misi kedua calon telah dirilis beberapa waktu yang lalu, kini yang dipersoalkan kubu oposisi menyoal pentingnya penyampaian visi misi kedua kandidat secara langsung tanpa harus diwakili oleh tim sukses.

Jika melihat kembali tren kampanye selama beberapa bulan terakhir yang minim adu gagasan serta visi misi dan lebih banyak diwarnai dengan saling serang serta perdebatan yang tidak berfaedah antara kedua kubu, maka usulan sosialisasi langsung visi misi ini berpotensi menjadi salah satu faktor penting.

Terkait usulan tersebut, mungkinkah kali ini BPN memang tengah menyasar kemampuan penyampaian visi-misi kedua kandidat? Lalu dengan sikap penolakan TKN terhadap usulan BPN tersebut, mungkinkah sebagai pertanda bahwa Jokowi memang tidak siap beradu retorika dengan Prabowo?

Adu Retorika

Debat kandidat memang masih akan berlangsung pada tanggal 17 Januari mendatang. Namun, beda pandangan antara kubu oposisi  dan kubu petahana dalam menyampaikan secara langsung visi-misi seolah memancing adu retorika lebih awal antara kedua kandidat.

Hal ini penting mengingat bahwa kemampuan menyampaikan visi misi merupakan bagian dari kemampuan retorika yang pada kadar tertentu akan berpengaruh terhadap penilaian publik bagi kedua kandidat.

Sekali lagi kami tegaskan terkait dengan rencana KPU menggelar Sosialisasi Visi Misi di @KPU_ID karena ini visi misi Capres bukan Timses, maka kami meminta yg menyampaikan bukan Timses tapi langsung Capres/Cawapres.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 1, 2019

Dalam konteks kemampuan beretorika, Jika melihat kemampuan verbal antara Prabowo dan Jokowi memang cukup kontras. Sebagai sosok pemimpin yang dapat dibilang cukup “praktis”, selama ini Jokowi memang terkesan kurang memiliki kemampuan retorika yang baik dibandingkan Prabowo. Jokowi adalah sosok eksekutor bukan sosok orator.

Namun, retorika dan kemampuan verbal seorang politisi menjadi salah satu kunci dalam mempengaruhi pemilih. Hal ini diungapkan oleh  John Kane dan Haig Patapan dalam tulisanya berjudul The Artless Art: Leadership and the Limits of Democratic Rhetoric, karena debat publik penting dalam demokrasi, dan karena pemimpin berkewajiban untuk memerintah rakyat yang berdaulat melalui pengaruh yang konstan, retorika adalah sesuatu yang benar-benar penting.

Sementara itu, dalam buku A Rhetoric of Motives,  Kenneth Burke menjelaskan bahwa yang menjadi jantung dari retorika persuasif adalah bagaimana seorang pemimpin mampu memaksimalkan ucapan, gerakan, nada suara,  sikap dan  ide, untuk mempengaruhi audience.

Dalam konteks ini, Prabowo boleh dikatakan unggul dari sosok sang petahana karena secara verbal ia memiliki gestur yang lebih tegas . Meskipun kerap kali Prabowo melontarkan pidato-pidato nyeleneh dan mengundang kontroversi, namun ia memiliki kemampuan retorika yang terbilang cukup baik.

Seperti dilansir oleh Tempo, Juru bicara Partai Gerindra Heri Budianto bahkan menegaskan bahwa Prabowo tidak akan mengubah gaya bicaranya yang keras dalam kampanye. Sekalipun mantan Danjen Kopassus tersebut kerap sejajarkan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena retorika dan gaya bicaranya. Namun kemampuan retorika Trump pun pada akhirnya dapat membawanya ke Gedung Putih.

Wahai tuan @KPU_ID , apakah kalian ingin menyelamatkan Jokowi Maaruf hingga hrs dibatalkan?

Pilpres itu memilih Capres dgn programnya, bkn memilih Tim Sukses dgn program capres.

Lagipula, kami tdk keberatan kalau visi misi Jokowi disampaikan timsesnya.https://t.co/gqWec5t5wo

— FERDINAND HUTAHAEAN (@Ferdinand_Haean) December 31, 2018

Bahkan jubir BPN, Dahnil Anzar menilai bahwa  Prabowo memiliki kemampuan creative destruction dalam setiap pidatonya di mana sosok nya mampu menciptakan sesuatu yang dianggap destruction, namun jika bisa dijelaskan dengan baik, hal tersebut dapat menjadi sesuatu ya membangun. Dan tentunya menguntungkan Prabowo sendiri secara politik.

Sedangkan gaya pidato petahana selama ini terkesan sebaliknya. Jokowi memang tidak pernah dikenal sebagai sosok orator.Gaya retorika Jokowi memang terkesan lebih halus. Jokowi lebih sering menggunakan retorika santun meski terkadang bersikap menyerang.

Dalam konteks ini, Jokowi bisa saja memang tertinggal dari Prabowo. Merujuk pada William L. Benoit, diskursus kampanye bertumpu pada dua hal yaitu kebijakan dan karakter. Jika dari sisi konten visi-misi di antara keduanya tidak jauh berbeda, maka perbedaan dapat ditemui dari segi karakter.

Dalam kadar tertentu, dalam panggung debat, karakter Prabowo boleh jadi lebih kuat dengan retorikanya. Oleh karena itu, wajar jika kubu Jokowi lebih cenderung agar penyampaian visi misi disampaikan oleh tim sukses.

Terlepas dari apapun, debat pertama masih menyisakan beberapa hari. Jika pada akhirnya visi misi tetap dibacakan oleh kandidat, kedua kubu masih punya waktu untuk merancang strategi untuk beretorika di depan publik. Kita lihat saja apa yang akan keluar dari masing-masing keluar dari mulut kandidat di panggung debat nanti. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]PU punya gagasan soal acara penyampaian visi-misi delapan hari sebelum debat perdana, yakni pada 9 Januari 2019. Namun, format pemaparannya KPU serahkan kepada paslon untuk bersepakat. Yassalam, kenapa keputusannya mesti meminta tanggapan kedua kubu sih? Bisa nggak kelar-kelar urusan, kebanyakan debat. Wkwkwkwk.

Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merasa kalau setiap paslon sangat perlu menyampaikan visi-misi secara langsung. Nggak perlu pake stuntman. Hmmm, ini sebenarnya lagi mau Pilpres atau shooting film action sih? Kok bawa-bawa stuntman segala? Ckckckck…

Jubir divisi hukum tim Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, menyatakan idealnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misi itu. Karena, yang paling tahu soal visi dan misi kan paslon sendiri. Lagi pula paslon juga yang akan melaksanakannya.

Menurut Habiburokhman, sebelum debat pertama, rakyat harus udah tahu banyak informasi soal calon pemimpinnya. Misalnya informasi soal rencana pengelolaan negara lima tahun ke depannya mau kayak apa. Dan itu harus dari pasangan calonnya sendiri.

Hmm, tapi moon maap, kalau soal rencana tata kelola negara gitu bukannya bisa dijelaskan ketika debat ya? Kalau sudah dipaparkan duluan sebelum debat, terus nanti pas debat mau ngomongin apa? Maaf, hanya mengingatkan.

Terus mau dibawa ke mana acara penyampain visi misi capres-cawapres 2019?
Share on X

Bagaimana pun menurut BPN penyampaian visi misi sebelum debat Pilpres harus dilakukan langsung oleh paslon. Kesibukan harusnya tidak bisa dijadikan alasan, karena penyampaian visi-misi adalah hal penting kenegaraan. Kalau Prabowo dan Sandiaga insyaallah katanya siap, kalau Pakde Jokowi dan Kiai Ma’ruf gimana?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, mikirnya beda lagi gaes. Menurutnya penyampaian visi-misi oleh paslon tuh nggak perlu. Cukup disampaikan oleh timses saja. Nanti tim kampanye yang akan memberikan penjelasan aspek teknik. Kenapa?

Sepemikiran politisi PKB ini, pemaparan visi-misi oleh pasangan calon dikhawatirkan akan menghilangkan momentum debat Pilpres yang diharapkan masyarakat. Nanti debat Pilpres jadi nggak greget lagi.

Hmmm, kok saya kesel ya dengar alasannya? Jadi alasannya cuma karena biar dapet momentum kesakralan debat kandidat toh? Bukan soal masyarakat butuh atau tidak butuh? Zzzz…

Jadi gimana nih Pak KPU? Kedua kubu nggak klop. Mau sampai kapan nunggu mereka sepakat? Sampai Gunung Krakatau punya cucu? Etdahhh… kalau memang penyampaian visi misi itu penting, mending KPU putuskan langsung deh aturannya harus seperti apa. Biar nggak bertele-tele… (E36)