PinterPolitik.com

Siapa yang tidak ingat dengan sosok Ferdian Paleka yang dulu sempat viral? Hayo, coba diingat-ingat. Ferdian ini merupakan seorang YouTuber asal Indonesia yang sempat membuat kontroversi lho. Gimana nggak? Di tengah pandemi Covid-19 yang menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat, Ferdian membuat sebuah prank yang dinilai sangat kontroversial.

Dalam konten prank tersebut, YouTuber satu ini terlihat membagi-bagikan kardus yang diklaim berisikan bahan-bahan pokok (sembako). Namun, setelah dibuka, barulah prank itu ngena banget. Alih-alih berisikan sembako, kardus tersebut justru berisikan sampah.

Wah, emang sih konten-konten kontroversial macam gini bakal cepat viral. Namun, konsekuensi lanjutan bisa aja menghantui tuh. Alhasil, banyak tuh warganet yang komplain dan mengkritik tingkah laku Ferdian.

Nah, prank macam gini sebenarnya nggak cuma terjadi di dunia YouTube. Bisa aja tuh prank seperti ini terjadi di media sosial (medsos) lain. Di Instagram baru-baru ini, misalnya, ada akun @subway_id yang dikira-kira bakal jadi titik awal bukanya restoran cepat saji Subway di Indonesia. Namun, ternyata si administrator akun malah mengaku bahwa akunnya hanya prank.

Nggak hanya di YouTube dan Instagram, prank juga bisa terjadi di dunia politik. Wah wah, kerad, cuy. Pasalnya, baru-baru ini, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memangkas cuti bersama di akhir tahun 2020 ini.

Hmm, padahal nih ya, pemerintah dulu udah ngejanjiin buat mengganti cuti bersama yang sempat hilang di Hari Raya Idul Fitri pada bulan Mei 2020 lalu. Eh, sekarang yang dijanji-janjikan malah kembali dipangkas.

Bagi sebagian orang, keputusan pemerintah ini bisa aja terasa seperti prank ya. Soalnya, apa yang dijanjikan pemerintah kala itu bisa aja udah dinanti-nanti sama mereka yang akhirnya mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak mudik.

Tapi ya, terlepas dari ini prank atau nggak, keputusan Pak Jokowi ini terbilang sangat beralasan ya. Pasalnya tuh, jumlah kasus Covid-19 dikabarkan terus meningkat lho. Minggu lalu, misalnya, memiliki positivity rate yang dinilai mencapai 13 persen ke atas – jauh melebihi ambang batas World Health Organization (WHO) yang hanya 5 persen lho.

Hmm, mungkin, Pak Jokowi perlu lebih dari marah-marah nih. Soalnya, meski Pak Presiden marah-marah dari bulan-bulan lalu, kasus Covid-19 masih fluktuatif aja. Kalau gini terus, kira-kira, tetap jadi nggak ya event tanggal 9 Desember nanti? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Mungkin, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perubahan akan selalu membawa perbedaan. Terkadang, perbedaan itu bisa dinilai sebagai hal yang baik maupun hal yang buruk.

Perbedaan akibat perubahan ini pun bisa langsung dirasakan lho. Coba lihat bagaimana perbedaan langsung terasa di Asgard ketika Hela berhasil mengambil tampuk kepemimpinan dari Thor.

Bahkan, perubahan itu terjadi dengan membawa konflik lho – dengan kalahnya kawan-kawan Loki ketika melawan Hela. Dewi Kematian tersebut pun akhirnya membangkitkan pasukan kunonya dan memburu siapa saja yang tidak patuh dan tidak mengakui kekuasaannya.

Yang jelas bisa kita amati dari film Thor: Ragnarok (2017) adalah bagaimana Hela dan Thor memiliki cara memimpin yang berbeda. Bahkan, Dewi Kematian itu juga pernah memimpin dengan caranya ketika sang ayah, Odin, menaklukkan sembilan dunia.

Siapa tahu perbedaan semacam ini juga terlihat lho di dunia nyata – bahkan di Indonesia? Mungkin, perbedaan cara memimpin ini terlihat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mendapatkan undangan dari World Health Organization (WHO) karena dianggap berhasil menerapkan sejumlah aksi untuk mengatasi Covid-19 lho, khususnya soal intra-action review (IAR).

WHO sih berharap agar Terawan ini mau berbagi dengan otoritas-otoritas kesehatan di negara-negara lain – biar negara-negara lain juga bisa sukses melakukan apa yang disebut IAR itu. Wah, harusnya bangga dong dengan Pak Terawan. Hehe.

Ya, meski begitu, kabar ini juga menuai pertanyaan lho dari masyarakat. Gimana nggak? Sebagian besar masyarakat menilai bahwa Pak Terawan ini kurang sigap lho dalam menghadapi pandemi Covid-19 – kontras dengan anggapan dari WHO.

Hmm, asumsi negatif yang disematkan pada Pak Terawan ini beda sih dengan mantan Menkes era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Siti Fadilah Supari. Pasalnya, meski beliau dianggap lihai dalam menangani epidemi Flu Burung dulu, mantan Menkes itu dinilai malah dianggap mendapatkan nasib buruk – seperti harus menjalani hukuman penjara.

Nah, uniknya nih, beda dengan Terawan yang justru terlihat ‘dekat’ dengan WHO, Bu Siti ini malah dinilai sering berbeda pandangan lho dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan itu. Katanya sih, beliau berusaha mencegah permainan politik vaksin dari negara-negara maju.

Hmm, kalau diperhatikan sih, Indonesia di era Menkes Terawan memang lagi gencar-gencarnya ya dalam mencari vaksin. Bahkan, Indonesia juga sedang terlibat langsung dengan kerangka global – bernama Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) – pengadaan vaksin yang akan disuplai oleh beberapa negara dan perusahaan.

Oh, iya. Saking bersyukurnya WHO dengan keterlibatan Indonesia di pengadaan vaksin, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sampai mengucapkan rasa terima kasih di akun Twitter-nya lho. Bahkan, ucapan itu disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Ya, mirip perubahan dan perbedaan ala Thor dan Hela, ini bisa saja pertanda bahwa Menkes Terawan lebih ‘disayangi’ lah ya oleh rezim kesehatan dunia tersebut daripada Bu Siti. Apa jangan-jangan Pak Terawan sekarang sudah jadi ‘anak emasnya’ WHO ya? Hehe.

Terlepas dari kemungkinan itu, kita nggak bisa jamin ya apakah benar keberhasilan yang disematkan ke Pak Terawan benar adanya atau nggak. Yang jelas, publik bisa menilai sendiri lah ya – entah dinilai baik atau sebaliknya. Hmm. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, munculnya terjangan Covid-19 ke Indonesia sejak awal tahun lalu hingga sekarang pasti membuat kalian gamang dan serba salah ya, gengs. Ya, gimana lagi? Kalau kita keluar rumah, nanti bisa terpapar virus Corona. Namun, kalau nggak keluar, nggak bisa makan karena nggak bisa cari pundi-pundi cuan untuk bertahan hidup. Hehehe.

Ternyata, kegalauan itu tidak hanya menerjang kita sebagai warga negara loh, tetapi juga negara. Hal ini terlihat banget, cuy. Pasalnya, baru saja Selasa lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas (ratas) dengan jajarannya dan membahas tentang persiapan langkah antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur panjang dalam sepekan ini.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan laju penularan Covid-19 tidak terjadi setelah masa libur. Bahkan Pak Presiden sampai bilang bahwa Indonesia pernah memiliki rekam jejak buruk soal kenaikan kasus yang lumayan tinggi kala momen libur panjang seperti ini.

Eh, nggak disikapi dengan pengetatan aturan perjalanan, ladalah, baru saja Kementerian Perhubungan malah mengeluarkan kebijakan pemberian stimulus penerbangan sebesar Rp 215 miliar. Nah, dari total stimulus tersebut, sekitar Rp 175 miliar di antaranya ditujukan untuk pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau yang sering dikenal sebagai passenger service charge (PSC), gengs.

Walhasil, ya tiket pesawat harganya pasti lebih murah dibandingkan harga pada hari biasa, cuy. Weleh-weleh.

Dan yang bikin lebih melongo nih, stimulus ini akan berlaku hingga 31 Desember yang notabene itu akhir tahun dan pasti bakal ada kenaikan wisatawan. Terlebih, itu ada momen libur panjang banget ya, sob, karena memang untuk pengganti hari libur lebaran kemarin.

Kita paham kok sebenarnya apa yang dirasakan negara tetapi mbok ya untuk keamanan negara jangan menggunakan double standard begitu. Dalam waktu bersamaan, tetap ingin agar kesehatan dan ekonomi seimbang. Ya, tentu itu akan susah tercapai – terlebih saat ini bukan kondisi normal seperti biasanya.

Soalnya, kalau mendadak memberikan stimulus, sedangkan Presiden Jokowi menghimbau agar menekan laju penularan Covid-19, jadinya terkesan tidak selaras dengan keinginan penekanan Covid-19.

Ini mirip dengan dunia supporter. Melarang away days apalagi naik truk tapi kendaraan gak dipantau bahkan penyewaan truk dibuat lebih murah dibanding dengan hari-hari biasanya. Namanya wisatawan itu layaknya supporter. Kalau sudah berhasrat, beh, susah untuk dihalangi – apalagi ada celah yang menguntungkan. Upss. (F46)

PinterPolitik.com

Memang ya, cuy, di mana-mana tuh ibu kota harus menjadi rujukan utama. Kendati banyak kota satelit yang ada dalam suatu negara, tetap saja kendali penuh harus dari kota yang dekat dengan pusat kekuasaan negara. Kalian pasti ingat kan film Game of Thrones.

Di situ kelihatan banget, meski klan Stark memiliki kekuatan yang besar di utara, tetapi perebutan takhta dan rujukan politik nasional berada di Kingslanding dong. Hal yang sama juga berlaku di banyak negara – mulai Amerika Serikat sampai Indonesia. Khusus Indonesia, memang rada-rada ruwet ya.

Pasalnya, selain banyak kota yang pernah menjadi ibu kota negara dan pusat perlawanan terhadap penjajah, juga di Indonesia ini prioritas politik nasional selalu direduksi menjadi ‘itu lawan ini’ dan ‘gubernur ibu kota nggak sesama partai kok dengan pemerintah pusat’, dan lain-lain.

Akibatnya, kadang pemerintah pusat tuh malu menaruh beberapa penghargaan dan kerja sama di wilayah yang gubernur atau bupatinya nggak satu arah dengan mereka. Meski begitu, nggak selalu saling curiga kok hubungan keduanya. Pada waktu tertentu, mereka akan sadar, bahwa prioritas menjalankan pemerintahan adalah kesejahteraan.

Jadi, ya harus profesional. Hal seperti itu barangkali sangat cocok jika dikontekskan dengan relasi Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, kan kita tahu bahwa Luhut yang ada di dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jarang menyentuh isu soal wilayah DKI Jakarta terkait program-program pemerintah. Pak Luhut justru malah pernah adu pendapat dengan Pak Anies kan soal penanganan Covid-19 di ibu kota, cuy.

Namun, tenang saja, kali ini Pak Luhut tampak mulai sadar prinsip profesional. Pada saat Pak Luhut rapat dengan para gubernur terkait protokol kesehatan bisa diawasi lewat aplikasi, beliau dengan tegas mengatakan, “Jadi nanti Jakarta akan jadi model pertama penerapan sistem ini.”

Tentu saja, Pak Anies yang turut bergabung dalam rapat tersebut menjadi perhatian publik, cuy. Sampai-sampai, ramai juga lho para netizen berkomentar terkait Pak Luhut yang tumben mau merangkul Pak Anies.

“Nah gitu dong Opung, sekali-kali daerah Anies diangkat,” tulis akun @subhan_mars. Penilaian serupa juga diutarakan @AfriadiSulfi yang bilang, “Setelah sekian lama kebijakan Pak Anies diutak-atik, akhirnya nama pak Anies diangkat juga sama Pak Luhut. Mantabb.”

Waduh, kok mimin bahagia rasanya mengetahui Pak Luhut dan Pak Anies mulai profesional begini. Harus diakui sih, bahwa DKI Jakarta memang sudah sewajarnya menjadi rujukan karena sedari awal jadi episentrum Covid-19.

Namun, ngomong-ngomong secara politik juga bagus lho. Pak Anies kan mulai digadang-gadang maju buat Pilpres 2024 nih. Sementara, kita semua tahu Pak Luhut adalah salah satu lord dalam ring kekuasaan negara ini. Klop dah klop. Pokoknya, “Kemesraan ini janganlah cepat berlalu,” ya, Pak. Hehehe (F46)

PinterPolitik.com

Kita semua pasti punya kartun favorit. Ya kan, gengs? Sekarang kalau mimin ditanya kartun favoritnya apa, mimin pasti menjawab: buanyak. Salah satunya ya SpongeBob Squarepants.

Nah, dalam seri kartun yang berlatar belakang di negeri imajinasi bernama Bikini Bottom itu, ada sosok yang paling bikin mimin gemes, yakni Tuan Krab. Bahkan, menurut mimin, Tuan Krab adalah sosok yang lebih sadis dibanding Plankton, cuy, kalau soal usaha cari untung.

Nah, kayaknya nih, watak seperti juga sedikit banyak dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membuat rumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) masker berbahan kain.

Tentu saja mimin pahamlah maksud Pak Agus tuh pengen biar masyarakat benar-benar terjamin perlindungannya. Nggak asal-asalan dalam memakai protokol kesehatan.

Sebenarnya, mimin sedikit lega dan menaruh sepakat dalam hati nurani, sob, ketika ketentuan ini bersifat sukarela. Namun, mimin nih ketar-ketir juga buat produsen yang kesulitan memenuh standar. Hehehe.

Bayangkan saja, dengan adanya peraturan ber-SNI ini, tentu membuat pedagang kecil yang sudah lama menjajakan masker tuh pontang-panting. Bahkan, mimin yakin kerepotan ini juga dirasakan oleh pihak produsen.

Secara, nanti kan pasti pedagang dituntut untuk mengurus izin SNI toh, cuy. Dan, kalian tahu nggak sih biaya pengurusan SNI tuh berapa? Mencapai sekitar Rp 14,2 juta lho.

Ya, mungkin, maksudnya baik agar penggunaan masker yang berstandar membantu pencegahan penularan virus Corona yang jadi biang di balik Covid-19. Namun, coba tengok nasib produsen kecil dan para pedang yang sudah terlanjur kulakan barang – pasti mereka langsung meradang. Hmm. (F46)

PinterPolitik.com

Sob, mimin mau tanya nih kepada kalian. Bagaimana jika tiba-tiba kalian menemukan sebuah tas yang isinya full uang? Lebih lanjut lagi, mimin mau tanya juga nih. Kira-kira, uang tersebut mau kalian pakai buat apa?

Kalau mimin sih pasti untuk hal yang bermanfaat ya. Kan, mimin anak baik-baik. Upss.

Jangan seperti jalan cerita film Orang Kaya Baru (OKB) ya, sob. Mereka ini kan sudah lama terbiasa hidup dalam keadaan yang biasa-biasa saja, bahkan serba pas-pasan. Ladalah, mendadak si bapak ternyata meninggal dunia.

Bagaimana tidak kaget ya? Biasa hidup serba pas-pasan, mendadak didatangi seorang pengacara yang ternyata mau memberikan harta warisan peninggalan si bapak yang ternyata sebenarnya dia orang kaya raya.

Singkat cerita nih, mereka mendapatkan warisan yang banyak hingga miliaran rupiah dan bingung uangnya mau digunakan untuk apa. Walhasil, karena bingung untuk apa, akhirnya uangnya digunakan untuk foya-foya dan beli apa saja yang mereka inginkan.

Dalam waktu sekejap, mereka sekeluarga akhirnya kembali menjadi orang pas-pasan, cuy, dengan menghambur-hamburkan uang tanpa perhitungan. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mempunyai management yang bagus, sob.

Nah, kondisi tersebut kelihatannya akan menghampiri Indonesia, gengs, dalam waktu dekat ini. Pasalnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan Sumiyati menyebut bahwa pemerintah hanya punya waktu sekitar tiga bulan untuk bisa merealisasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19.

Byuhh, tentu ini waktu yang mepet banget ya, dengan anggaran sebegitu banyak. Mereka yang dapat uang kaget saja bingung mau dipakai apa uangnya dalam waktu yang dibatasi.

Ini karena penyerapan anggaran hanya 38,6 persen hingga 23 September kemarin, sob. Kacau banget kan?

Pertanyaan mimin nih, kok bisa ya seperti ini loh? Padahal, sejak lama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan warning kepada para menteri agar melakukan lebih banyak melakukan penyerapan anggaran loh. Tujuannya apa? Ya agar ekonomi di bawah bergeliat lagi, cuy.

Lebih jauh, by the way, gimana ya peran dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto? Terlebih, selain sebagai Menko Perekonomian, doi juga Ketua Gugus Tugas untuk Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Secara tidak langsung, doi bertanggung jawab terhadap hal ini ya, cuy.

Jangan sampai loh, pak, ntar karena mengejar target penyerapan anggaran, malah yang terjadi seperti perilaku dalam film OKB atau malah bingung mau digunakan untuk apa.

Kalau misal seperti Finlandia yang bingung mau menggunakan uangnya untuk apa setelah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia sih maklum ya. Secara, dengan teritorial kecil, masyarakat tidak terlalu banyak.

Terlebih, jaminan kesehatan sebelum pandemi datang juga sudah bagus. Namun, kalau Indonesia kan sangat terbalik, sob.

Jadi, ironis banget ya, kalau pemerintah sampai bingung uangnya mau digunakan untuk apa. Banyak banget peluang untuk melakukan penyerapan anggaran yang berdampak pada ekonomi dan masyarakat. Hadeuhh. (F46)

PinterPolitik.com

“In Indonesia, walkin’ and connecting with the people” – 6LACK, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang sadar bahwa banyak teknologi baru yang umat manusia miliki saat ini sebenarnya berasal dari gagasan dan ide yang telah lama muncul? Bahkan, terkadang, ide-ide akan teknologi masa depan itu datang dari gambar layar lebar.

Sejumlah teknologi – seperti telepon seluler (ponsel), artificial intelligence (AI), mobil nir-pengemudi, dan sebagainya – telah lama diprediksi oleh film-film yang dibuat oleh Hollywood. Star Trek (1966), misalnya, disebut-sebut menjadi inspirasi bagi lahirnya ponsel beberapa dekade setelah seri dan filmnya diproduksi.

Kabarnya, ponsel berantena yang digunakan di seri dan film tersebut menjadi inspirasi bagi insinyur Motorola yang bernama Martin Cooper. Cooper akhirnya membuat desain ponsel pertama di dunia pada tahun 1973.

Selain itu, sejumlah fitur yang ada di ponsel juga sebenarnya telah ada dalam imajinasi para pembuat film. Salah satunya adalah videophone – atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah “video call”.

Lebih tua lagi, teknologi videophone telah muncul dalam sebuah film yang dirilis pada tahun 1927. Salah satu film yang menunjukkan teknologi serupa adalah Metropolis (1927).

Dalam film itu, Joh Federsen tampak menggunakan sebuah mesin telepon yang disertai sebuah layar. Videophone tersebut dilakukan dengan berbicara di depan layar sambil memegang gagang telepon.

Selain Metropolis (1927), terdapat juga film yang berjudul 2001: A Space Odyssey (1968) yang dianggap menunjukkan penggunaan videophone yang lebih mirip dengan masa kini. Dalam film tersebut, videophone dilakukan melalui sebuah komputer – mirip dengan aplikasi seperti Skype dan Zoom.

Meski telah lama berkembang di dunia nyata dan terintegrasi dalam ponsel yang kita bawa ke mana-mana, videophone tampaknya benar-benar mencapai tingkat penggunaan baru di tengah pandemi. Hampir setiap warga yang memiliki akses terhadap teknologi ini kini menggunakan video call sebagai medium komunikasi.

Cara komunikasi dengan menampilkan wajah secara real-time ini pun juga digunakan oleh pemerintah Indonesia – dan tak terkecuali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketika rapat dengan para menteri, misalnya, Jokowi menggunakan aplikasi video conference agar protokol kesehatan Covid-19 tetap terjaga.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo tersebut tampaknya juga menggunakan teknologi videophone untuk menyapa warganya. Beberapa waktu lalu, Jokowi menghubungi sejumlah warganya yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan guru.

Beberapa dari mereka membagikan kisah personal mereka dalam menjalani kehidupan profesionalnya di tengah pandemi. Bahkan, dalam salah satu video call tersebut, dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P bahkan menyampaikan keluh kesahnya akan kurangnya tenaga kesehatan yang tersedia dalam menangani pasien-pasien Covid-19.

Namun, sejumlah video call yang dilakukan oleh Jokowi ini mengundang beberapa pertanyaan. Mengapa Sekretariat Presiden (Setpres) merasa perlu mengunggah percakapan-percakapan tersebut secara daring? Selain itu, apakah ini bagian dari straregi komunikasi politik ala Jokowi yang baru?

Dampak Psikologis

Dalam video call yang dilakukan Jokowi, guru, dokter, dan perawat tersebut saling membagikan kisah soal situasi pekerjaan dan pengalaman personal yang mereka alami dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, dengan video call tersebut, mereka yang profesinya bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19 dapat merasa lebih didukung.

Bagaimana pun, berbagi kisah dan cerita merupakan salah satu teknik psikologis yang mampu membantu seseorang dalam melalui perjuangan yang dihadapinya. Setidaknya, asumsi serupa dijelaskan oleh Elaine J. Lawless dalam bukunya yang berjudul Women Escaping Violence.

Lawless menghubungkan bagaimana kisah-kisah kehidupan para perempuan yang menghadapi kekerasan dan dominasi budaya patriarkis dapat menimbulkan narasi (narratives) yang mampu menguatkan perasaan akan diri sendiri. Setidaknya, kisah yang mereka ceritakan mampu membawa dampak therapeutic terhadap para pencerita.

Bukan tidak mungkin, Jokowi ingin mereka mendapatkan efek therapeutic melalui video call tersebut. Pasalnya, seperti yang banyak diperbincangkan, para tenaga kesehatan mulai kewalahan dalam menangani jumlah pasien yang terus meningkat setiap harinya.

Selain itu, berbagi kisah pengalaman personal (personal experience narratives) juga dapat memotivasi para pendengarnya. Menurut Lawless, pembagi cerita secara tidak langsung meminta pendengar untuk memahami kesulitan yang dialaminya.

Kisah yang dibagikan dapat menjadi cara agar para pendengar “berpartisipasi” dalam perjuangan yang dilalui pembagi cerita. Bukan tidak mungkin, Jokowi ingin kisah mereka dapat tersalurkan melalui video call yang diunggahnya di YouTube.

Pasalnya, sebagian masyarakat disebut masih belum memiliki kesadaran akan pengamalan protokol kesehatan – seperti mengenakan masker dan menjaga jarak. Cuplikan video call yang berisi narasi kisah guru, dokter, dan perawat tersebut bisa saja menjadi cara agar publik mau “berpartisipasi” dalam menghalau virus Corona (SARS-Cov-2).

Mungkin, manfaat psikologis dari kisah mereka dapat menjadi hal yang positif. Namun, pertanyaan lanjutan pun tetap ada. Apakah mungkin ada dinamika politik yang melandasi video call Jokowi tersebut? Apa dampak politiknya?

Strategi Blusukan Baru?

Selain memiliki manfaat psikologis, narasi juga dapat memiliki pengaruh politik. Bahkan, narasi dapat menjadi penguat terhadap branding dari seseorang atau kelompok.

Asumsi ini dijelaskan oleh Deborah N. Simorangkir dari Swiss German University dan Sigit Pamungkas dalam tulisan mereka yang berjudul Strategic Political Communication through Storytelling. Tulisan itu menjelaskan bahwa persona dari sebuah merek atau individu dapat diilustrasikan dalam narasi atau kisah.

Simorangkir dan Pamungkas mencontohkan beberapa persona yang dapat terbentuk dari sebuah kisah, seperti rebel yang melawan otoritas, mom yang memelihara, rugged individualist yang terkesan egois, champion yang melawan kekuatan-kekuatan jahat, dan underdog yang terus berjuang meski selalu diremehkan atau dianggap lemah.

Dengan terciptanya brand atau persona tersebut, narasi dan kisah dianggap dapat menjadi taktik yang bermanfaat dalam strategi komunikasi politik. Bahkan, Simorangkir dan Pamungkas menyebutkan bahwa Jokowi kerap menggunakan kisah sebagai bagian dari strategi komunikasi politik – misal melalui komik yang biasa diunggah oleh Jokowi di akun-akun media sosial.

Menariknya, video call yang dilakukan Jokowi bisa jadi bukan hanya sebatas menciptakan narasi, melainkan juga bagaimana teknik komunikasi itu bisa dibilang mirip dengan apa yang biasa dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo itu, yakni blusukan.

Blusukan sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yakni blusuk (masuk ke tempat-tempat kecil). Betty Gama dan timnya dalam tulisan mereka yang berjudul Blusukan Cultural as a Political Power in The Regional Head Election of Surakarta menjelaskan bahwa blusukan adalah upaya untuk mencari tahu kondisi akan suatu tempat.

Upaya blusukan ini kerap dilakukan oleh raja dan bangsawan Jawa. Beberapa raja dan bangsawan yang disebutkan oleh Gama dan timnya adalah Pakubuwono V, Mangkunegoro I, dan Sultan Hamengkubuwono IX.

Blusukan yang dilakukan oleh Pakubuwono V, misalnya, terjadi ketika krisis pangan di Surakarta. Akhirnya, sang raja memutuskan untuk mencari asal muasal persoalannya dengan anjajah desa milang kori yang artinya adalah berkeliling layaknya orang biasa.

Upaya untuk mencari persoalan dengan terjun dan berkeliling dengan orang-orang biasa inilah yang bisa jadi dilakukan oleh Jokowi. Pasalnya, sang presiden juga berusaha mencari tahu bagaimana situasi penanganan pandemi Covid-19.

Namun, upaya blusukan daring ala Jokowi ini juga mengingatkan kita akan dinamika politik yang mengitari sang presiden, yakni kekuatan-kekuatan politik lain di kabinetnya. Pasalnya, dengan latar belakang sebagai political outsider (di luar lingkaran kuasa elite politik), pemerintahannya rentan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan elite politik dan oligarki.

Lemahnya pengaruh Jokowi ini, misalnya, mulai terlihat dari bagaimana sang presiden telah beberapa kali menunjukkan kemarahannya dalam rapat kabinet. Namun, aura krisis para menteri justru terkesan biasa-biasa saja.

Maka dari itu, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pakubuwono V, Jokowi bisa saja menggunakan blusukan secara online itu guna kembali menekankan bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat.

Marcus Mietzner dalam bukunya yang berjudul Reinventing Asian Populism menjelaskan bahwa blusukan menjadi penting bagi Jokowi karena dapat memunculkan empati emosional antara dirinya dengan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan mantan Wali Kota Solo tersebut berbeda dengan para politisi pada umumnya.

Meski begitu, gambaran kemungkinan yang melandasi video call oleh presiden di atas belum tentu benar adanya. Yang jelas, pemerintahan Jokowi kini menghadapi tantangan yang berat dari pandemi Covid-19, baik itu tantangan kesehatan, ekonomi, maupun politik. (A43)

PinterPolitik.com

Sob, kalian percaya gak sih bahwa setiap kesuksesan itu butuh pengorbanan yang tidak sedikit? Kalian harus kerja dengan cara yang berbeda dan lebih keras dari teman kalian lainnya yang biasa-biasa saja. Apalagi, ketika dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Hehehe.

Seperti dalam film Flight of the Phoenix (2004) yang menceritakan tentang sebuah upaya bertahan hidup Frank dan penumpang lain yang selamat dari kecelakaan pesawat, ia mencoba segala cara untuk tetap bertahan hidup. Bahkan, mereka harus bersusah payah dan ekstra berhati-hati ketika menghadapi ancaman lain berupa bandit gurun dan penyelundup barang ilegal yang mencoba membunuh temannya bernama Rodney.

Berkat usaha dan kerja keras yang mereka lakukan, akhirnya tetap hidup dan selamat, ya meski ada saja korban yang meninggal. Namanya juga skenario film. Kalau nggak dibuat ada korban, tentu gak dramatis ya. Hehehe.

Namun, dari cerita itu, kita belajar satu hal untuk bertahan hidup. Kita butuh kerja keras dan serius. Jika menemui kesulitan, jangan putus asa tetapi bekerja lebih keraslah sehingga dapat menemukan solusi.

Mengingat hal yang mimin paparkan di atas, rasanya kok sama seperti kondisi Indonesia saat ini, sob. Pemerintah Indonesia rasanya tidak berhenti berusaha mencari jalan untuk keluar dari kesulitan dari impitan Covid-19.

Melihat kinerja dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang belum menunjukkan hasil bagus, akhirnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan diberikan tanggung jawab untuk menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi dengan dampak terbesar.

Nah, yang menarik nih, ketika Opung Luhut sudah mulai bertindak dan bekerja, doi blak-blakan dan mengaku telah memarahi jajaran pejabat di bawah Menkes terkait penanganan Covid-19, cuy. Wadadaww, menarik banget kan?

Setelah mendapat kabar tersebut, mimin langsung berpikir dalam nih, “Wih, apa Pak Terawan juga kena semprot habis dong sama Opung Luhut ya? Terlebih, masalah yang ditemukan Pak Luhut ini nggak sedikit loh.”

Misal, dokter mengeluh tidak tersedianya obat-obat Covid-19 di rumah sakit daerah. Sejumlah alat kesehatan masih sangat sedikit jumlahnya. Padahal, alat-alat tersebut berperan penting dalam membantu penanganan pasien Corona.

Dan, yang menyakitkan yaitu temuan tim Opung yang menyebut bahwa kematian anak-anak akibat Covid-19 di TPU Pondok Ranggon mencapai 3 persen. Waduh, lantas, dengan berbagai masalah yang ditemukan di lapangan seperti ini, kira-kira apa mungkin Menkes sudah waktunya diganti ya menurut Pak Luhut?

Jelas-jelas, permasalahan itu semua urgent sekali loh, sob. Apalagi, untuk menangani semua itu, sebenarnya bisa memaksimalkan belanja barang sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) loh. Terlebih, sudah pernah terkena tegur terkait penyerapan anggaran yang sangat minim. Hadeuhh.

By the way nih, melihat progres Opung Luhut yang baru saja menangani Covid-19 dan sudah menemukan banyak masalah, kelihatannya juga cocok nih jadi Menkes. Apalagi, singkatan kementeriannya kan juga sudah cocok dan hampir mirip, MENteri Kemaritiman dan invEStasi (Menkes). Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, mimin mau nanya, apa persamaan dan perbedaan antara Puan dan Mulan? Kalau menurut mimin sih perbedaannya jelas. Puan Maharani adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara, Hua Mulan adalah pejuang perempuan yang menjaga kaisar dari segala ancaman. Persamaannya juga jelas banget kok.

Dua-duanya merupakan perempuan yang  memiliki darah leluhur yang sangat andal. Puan mewarisi darah politisi dari kakek kemudian ibunya dan saat ini menjadi elite di PDIP. Sementara, Mulan mendapat anugerah berupa chi yang turun dari ayahnya sebab si ayah sangat ikhlas berjuang dan beribadah mendoakan anak cucunya supaya bermental ksatria Phoenix.

Eh, sebentar, di bagian perbedaan kayaknya perlu mimin tambahkan sesuatu deh, yakni perbedaan seputar karakter leadership. Bagi kalian yang sudah menonton salah satu putri Disney tersebut, pasti tahu seperti apa jiwa kepemimpinannya Mbak Mulan itu.

Ia tegas dan inspiratif – lebih memilih menunjukkan ‘cara’ dalam menyelesaikan masalah daripada beretorika atau berdebat. Walhasil, saat ia hendak diusir oleh pemimpin pasukan sebab menutupi latar belakangnya sebagai perempuan – saat itu ksatria didominasi laki-laki, cuy, justru teman-temannya yang semuanya laki-laki tuh malah meminta agar Mulan jangan diusir dari pasukan.

Akhirnya, Mulan diberi kesempatan untuk bergabung lagi dalam barisan ksatria. Nggak cuma itu aja, ia pun didapuk untuk memimpin misi menyelamatkan kaisar dari serangan Bori Khan. Secara jelas, kita bisa melihat kok bahwa retorika tanpa aksi ‘menunjukkan jalan’ dan cara bertindak tuh nggak oke banget deh.

Lagian juga, kalau Mulan beretorika pasti juga sulit didengar sih di dunia patriarkis. Makanya, ia memilih untuk lebih banyak beraksi langsung. Walhasil, Mulan pun berhasil menjadi ksatria perempuan pertama dan mendapat cintanya orang-orang.

Di saat ksatria lainnya cuma berjargon loyal (setia), brave (berani), dan true (jujur) dalam mulut, Mulan sudah memahami itu sejak kecil dan mulai mengejawantahkannya dalam kehidupan. Siapa coba yang nggak senang dipimpin orang kayak Mulan, cuy? Mimin aja sampai kesengsem. Hehe.

Sementara, bagaimana dengan kepemimpinan ala Mbak Puan? Ya, bagus juga sih – cuma masih belum memuaskan. Nggakpapa kan kalau mimin bilang begini? Hehe.

Lha, coba saja disimak deh pernyataan terbarunya Mbak Puan yang menegaskan bahwa untuk menghabisi si biang kerok Covid-19 dibutuhkan pengamalan revolusi mental yang penuh totalitas. Alasannya Mbak Puan sih sebab di dalam revolusi mental tuh terkandung tiga prinsip luhur, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Iya Mbak Puan, mimin ngerti kok bila revolusi mental tuh keren. Namun, kayaknya di tengah kondisi begini, daripada menghadirkan jargon yang mungkin masih kudu ditafsirkan oleh beberapa orang, mending saat statement tuh fokus aja pada langkah-langkah konkret.

Misal nih, Mbak Puan bisa kelleus bilang, “DPR akan turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan. Kalau perlu DPR siap mendatangkan alat kesehatan ke pelosok desa besok.” Gitu lebih keren deh.

Rakyat nih sudah capek ngurus ekonomi. Jadi, jangan ditambah beban berpikir lagi. Begitu. Lagian Mbak Puan ini kan bagian pemerintahan, maka yang ditunggu tuh aksinya. Kalau beretorika sudah banyak ahlinya, misal Bung Rocky Gerung. Apa jangan-jangan mau meniru Bung Rocky nih? Hehe. (F46)