PinterPolitik.com

“Vetocracy may in the long term buffet the post-WWII peace and order that we have been enjoying for sixty years — chaotic secession.” – Keith K C Hui, dalam From Democracy to Veto-cracy: Destabilizing World Politics

Oligarki. Oligarki. Oligarki. Itu adalah kata yang seolah wajib dikeluarkan jika ingin mengkritik kebijakan pemerintah. Mulai dari masyarakat umum, pejabat, politisi, hingga akademisi terus menggunakan istilah tersebut sebagai finalisasi dalam kritik-kritiknya.

Mengutip profesor ilmu politik di Northwestern University, Jeffrey A. Winters, oligarki adalah “politik mempertahankan kekayaan” oleh mereka yang memiliki kekayaan material. Lebih lanjut, dalam tulisannya Oligarchy and Democracy in Indonesia, Winters menjelaskan bahwa oligarki tidak hanya berkepentingan menjaga kekayaannya, melainkan juga untuk meningkatkannya.

Menurut Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, demokrasi Indonesia yang sudah bercampur dengan oligarki adalah konsekuensi dari diterapkannya pemilihan langsung. 

Selepas runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan sistem patronase di Indonesia yang membuat para konglomerat atau oligarki bisnis dapat masuk dengan leluasa ke arena politik. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Soeharto, para konglomerat ditempatkan sebagai klien (subordinat) dan tidak diizinkan leluasa masuk ke dalam politik.

Mengacu pada mahalnya ongkos kampanye, berbagai politisi dan partai politik kemudian terikat pada pendonor, yakni para oligark yang memiliki harta berlimpah. Ini yang dilihat banyak pihak sebagai penyebab rusaknya tatanan politik karena arah kebijakan disesuaikan untuk para oligark.

Namun, jika melihat lebih detail, sebenarnya bukan oligarki yang menjadi akar disfungsi pemerintahan yang terjadi, melainkan vetokrasi. Lantas, apa itu vetokrasi?

Bahaya Vetokrasi

Istilah vetokrasi dipopulerkan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul America in Decay: The Sources of Political Dysfunction, Fukuyama menyebutkan sistem politik AS telah mengalami pembusukan atau disfungsi karena sistem checks and balances-nya menjadi semakin dalam dan kaku sehingga terjadi polarisasi politik yang begitu tajam. Ini membuat tiap kelompok hanya menyuarakan kepentingannya sehingga sulit menelurkan kebijakan yang merepresentasikan kebaikan bersama.

Tidak hanya karena polarisasi politik, disfungsi tersebut juga terjadi karena pada realitanya, mereka yang terlibat aktif dalam pemilu (menggunakan hak suaranya) hanyalah kelompok-kelompok tertentu. Ini membuat keikutsertaan dalam pemilu jarang sekali menyentuh angka 70 persen.

Masalah disfungsi tersebut kemudian disebut Fukuyama sebagai vetocracy atau vetokrasi. Ini adalah sistem tata kelola pemerintahan yang tidak berfungsi karena tidak ada satu entitas politik yang dapat memperoleh kekuasaan yang cukup untuk membuat keputusan dan mengambil alih tanggung jawab yang efektif.

Dalam tulisannya Checks and Balances, Fukuyama menyebutkan vetokrasi di AS telah membuat kelompok kepentingan yang terorganisir dengan baik dan kaya dapat memblokir inisiatif kebijakan yang tidak mereka sukai. 

Selain di AS, vetokrasi juga terlihat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS, membuat PBB sukar mengeluarkan kebijakan yang merepresentasikan kebaikan semua anggota karena putusan sangat bergantung terhadap kelima negara tersebut, khususnya AS. 

Nah, sekarang perhatikan diagram relasi politisi, oligarki, dan vetokrasi berikut:

Diagram tersebut menunjukkan kedalaman pengaruh. Mengutip Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia, para pendonor atau oligarki akan menagih balas jasa kepada politisi yang berhasil memenangkan pemilu, baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Namun, ada satu hal yang kerap dilupakan, yakni relasi politisi dan oligarki pada dasarnya tidak bersifat kausal atau pasti. Alasannya, karena oligark belum tentu menjadi vetokrat atau pemilik hak veto dalam perumusan kebijakan publik.

 Jika oligark menjadi sponsor utama kepala daerah, mungkin veto tersebut dimiliki. Namun jika menjadi sponsor anggota DPR, menjadi pemilik veto akan sulit karena sang politisi juga harus mempertimbangkan kepentingan partai, konstituen, dan fraksi lainnya. 

Dengan demikian, oligark akan menjadi bahaya apabila telah bertransformasi menjadi pemilik veto. Dengan satu atau dua perintah, sebuah kebijakan dapat langsung dikeluarkan. Tanpa adanya hak veto, mereka hanyalah orang-orang kaya yang memang memiliki naluri alamiah untuk mempertahankan kekayaannya. Lagipula, siapa pihak yang tidak ingin mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya?

Hierarki Kekuatan

Kesimpulan tersebut dapat kita perdalam apabila membaca buku Alvin Toffler yang berjudul Powershift. Menurut Toffler, kekuatan/kekuasaan (power) termanifestasi ke dalam tiga bentuk, yakni mind, money, dan muscle. 

Mind adalah pikiran, gagasan, atau kecerdasan. Money adalah kekuatan logistik, serta segala bentuk hal yang dapat dibeli dan diproduksi menggunakan kapital. Sementara, muscle atau otot adalah massa. Muscle juga dapat ditafsirkan sebagai kekerasan.

Ketiga bentuk kekuatan tersebut saling berkelindan dan dapat kita gambarkan dalam diagram berikut:

Namun, yang menarik, menurut Toffler terjadi pergeseran karena setiap bentuk kekuatan memiliki kualitas yang berbeda. Ini membuat ketiganya tidak berdiri secara sejajar seperti diagram di atas, melainkan berbentuk piramida sebagai berikut:

Menurut Toffler, massa adalah bentuk kekuatan dengan kualitas paling bawah karena massa  dapat bergerak apabila memiliki dukungan logistik. Dan mereka yang memberi logistik tersebut adalah para aktor intelektual. Ini membuat Toffler menempatkan mind sebagai kualitas kekuatan yang tertinggi.

Nah, sekarang kita akan menggabungkan diagram vetokrasi sebelumnya dengan piramida kekuasaan Toffler ke dalam diagram sebagai berikut: 

Diagram tersebut pada dasarnya sama dengan diagram vetokrasi, di mana vetokrasi menempati posisi tertinggi. Namun, dalam diagram ini, lebih diperjelas mengapa posisi tertinggi itu dapat diraih. 

Seperti yang diketahui, di luar sana terdapat banyak sekali politisi. Mereka adalah otot-otot yang bergerak apabila mendapat dukungan logistik. Ini yang membuat oligarki dapat mengontrol politisi karena menjadi penyumbang bensin motor pergerakannya.

Namun, seperti yang disebutkan Toffler, massa dan kapital yang banyak tidak akan menjadi kekuatan atau ancaman yang besar apabila tidak terdapat kecerdasan di belakangnya. Penegasan ini juga diungkapkan oleh ahli strategi Tiongkok kuno Sun Tzu yang menyebut tidak adanya strategi adalah jalan pasti menuju kekalahan.

Vetokrasi ditempatkan sebagai mind karena pemilik hak veto mestilah memiliki kecermatan dan kecerdasan yang hebat untuk menentukan kapan vetonya dikeluarkan. Jika yang memiliki veto adalah sosok tidak cerdas, yang terjadi adalah kekacauan dan berbuntut pada kudeta kekuasaan.

Dalam bukunya yang terkenal Il Principe, Niccolò Machiavelli juga menegaskan bahwa kehebatan seorang penguasa ditentukan dari kemampuannya dalam mengelola konflik. Seorang penguasa harus mampu meredam gejolak sedini mungkin agar kekuasaannya dapat terjaga.

Sebagai bukti empiris, kita dapat merujuk kasus berbagai konglomerat yang terjerat kasus. Yang terbaru dan paling menarik perhatian adalah kasus anak-anak Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, dan Tutut Soeharto yang kini dikejar Satgas BLBI. 

Ketiganya jelas dapat disebut sebagai pemegang kapital besar atau oligark, tapi saat ini posisinya bukanlah sebagai vetokrat. Berbeda dengan di rezim Orde Baru, mereka sepertinya tidak lagi memiliki hak veto.

Well, sebagai penutup kita dapat menyimpulkan bahwa bahaya terbesar demokrasi kita tampaknya bukanlah oligarki, melainkan vetokrasi. Para vetokrat adalah orang-orang dengan kapital besar dan cerdas yang memiliki hak veto atas berjalannya pemerintahan. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I characterized the American system as a vetocracy, meaning, government by veto, where well-organized and richly endowed interest groups could block initiatives they didn’t like.” – Francis Fukuyama dalam Checks and Balances

September tahun lalu adalah momen bersejarah. Setelah 20 tahun lebih reformasi, publik kembali melihat demonstrasi besar lintas elemen – mulai dari mahasiswa, buruh, hingga public figure – untuk menolak revisi UU KPK, RKUHP, dan produk hukum bermasalah lainnya.

Namun, yang lebih menarik adalah respons dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tuntutan tersebut. Kala itu, berbagai pihak menuntut sang presiden mengeluarkan Perppu  untuk membatalkan UU KPK yang baru. Akan tetapi, nyatanya janji untuk mengeluarkan Perppu sampai saat ini tidak dieksekusi oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.

Peristiwa tersebut kemudian jamak dipahami sebagai ketidakmampuan Presiden Jokowi untuk membendung keinginan fraksi-fraksi partai politik (parpol) yang menginginkan revisi UU terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Di tengah hantaman pandemi Covid-19, ketidakmampuan tersebut tampaknya semakin terasa. Bagaimana tidak, pemerintah dinilai belum mampu menelurkan kebijakan berbasis penanganan wabah sampai saat ini. Tarikan kepentingan ekonomi dan penyelenggaraan Pilkada dinilai kuat membuat pemerintah berberat hati untuk memperketat protokol kesehatan guna menekan angka penularan.

Dengan adanya tarikan-tarikan kepentingan tersebut, mungkinkah Presiden Jokowi tengah mengalami krisis vetokrasi?

Dampak Negatif Spoils System

Untuk memperbesar peluang kemenangan di Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf terlihat membentuk koalisi gemuk dengan menggandeng begitu banyak parpol. Namun masalahnya bukan di sana, melainkan ketika pasangan tersebut telah dinobatkan sebagai pemenang di pesta demokrasi tersebut.

Tidak hanya mempertontonkan praktik bagi-bagi kursi kepada parpol pendukung, sang rival terberat, Prabowo Subianto bahkan digandeng masuk dalam pemerintahan. Lalu, dengan PAN dan Partai Demokrat yang menunjukkan sifat mendua, praktis hanya PKS yang menjadi parpol oposisi di Parlemen saat ini.

Langkah bagi-bagi kursi itu memang telah menjadi tradisi lama bagi pemimpin terpilih. Secara khusus, fenomena ini disebut dengan spoils system. Ini adalah praktik ketika pemenang pemilu memberikan posisi kepada pendukungnya sebagai hadiah karena telah berjasa dalam menghantarkan kemenangan. Selain sebagai insentif, pemberian posisi tersebut juga ditujukan sebagai garansi kesetiaan.

Istilah ini sendiri berasal dari frase “to the victor belong the spoils” yang pernah diungkapkan oleh Gubernur New York, William L. Marcy ketika Andrew Jackson terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dalam Pilpres 1829.

Kendati terdengar positif, namun pada praktiknya, sebagaimana yang dicatat oleh Kathy Sawyer dalam tulisannya Spoils System Evils Echo In Debate on Civil Service, sistem tersebut telah berkonsekuensi pada rendahnya akuntabilitas dan kontrol politik, serta tingkat penyalahgunaan kekuasaan.

Getirnya, tidak seperti tujuannya, di mana pembagian kursi ditujukan sebagai garansi kesetiaan, pada praktiknya dewasa ini, sistem ini justru menjadi jebakan tersendiri terhadap pemimpin terpilih dalam pemilu. Pasalnya, dengan mahalnya biaya politik, kandidat yang berlaga kerap kali membutuhkan sokongan dana dari pihak ketiga, sehingga itu membuat pembagian kursi lebih cocok disebut sebagai praktik membayar utang.

Di Indonesia kasusnya lebih pelik. Dengan adanya presidential threshold (PT) 20 persen, ini membuat parpol yang memiliki persentase suara besar memiliki daya tawar yang tinggi terhadap presiden terpilih. Oleh karenanya, spoils system tidak lagi menjadi garansi kesetiaan, melainkan sebagai “harga” yang harus dibayar kepada parpol terkait.

Seperti yang disebutkan oleh Sawyer, spoils system telah berkonsekuensi pada penurunan pelayanan publik karena pemilihan pejabat tidak disandarkan pada kemampuan yang dibutuhkan presiden, melainkan pada rekomendasi dari para pendukung. Karena praktiknya adalah membayar utang, ini kemudian membuat presiden tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pejabat-pejabat tersebut.

Menariknya, penegasan tersebut juga datang dari Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) yang menjadi bagian kelompok relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Menurut Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan, pembentukan kabinet yang terkesan tidak bebas karena terbelenggu kepentingan parpol merupakan salah satu alasan mengapa pihaknya ragu visi “Indonesia Maju” dapat terwujud.

Francis Fukuyama dalam tulisannya Democracy and the Quality of the State bahkan menyinggung Indonesia dengan menyebutnya sebagai contoh negara demokrasi baru yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu tetapi gagal membentuk pemerintahan yang berkualitas. Menurutnya, lemahnya legitimasi pemerintahan di Indonesia terjadi karena tingginya tingkat klientelisme dan korupsi, serta tidak efektifnya pemberian layanan terhadap sebagian besar penduduk.

Vetokrasi

Dalam tulisannya America in Decay: The Sources of Political Dysfunction, Fukuyama menyebutkan bahwa sistem politik AS telah mengalami pembusukan atau disfungsi karena seiring waktu, sistem checks and balances-nya menjadi semakin dalam dan kaku, sehingga terjadi polarisasi politik yang begitu tajam. Ini membuat tiap kelompok hanya menyuarakan kepentingannya, sehingga sulit menelurkan kebijakan yang merepresentasikan kebaikan bersama.

Tidak hanya karena polarisasi politik, disfungsi tersebut juga terjadi karena pada realitanya, mereka yang terlibat aktif dalam pemilu (menggunakan hak suaranya) hanyalah kelompok-kelompok tertentu. Ini membuat keikutsertaan dalam pemilu jarang sekali menyentuh angka 70 persen.

Masalah disfungsi tersebut kemudian disebut Fukuyama sebagai vetocracy atau vetokrasi. Ini adalah sistem tata kelola pemerintahan yang tidak berfungsi karena tidak ada satu entitas politik yang dapat memperoleh kekuasaan yang cukup untuk membuat keputusan dan mengambil alih tanggung jawab yang efektif.

Dalam tulisannya Checks and Balances, Fukuyama menyebutkan bahwa vetokrasi di AS telah membuat kelompok kepentingan yang terorganisir dengan baik dan kaya dapat memblokir inisiatif yang tidak mereka sukai. Ini kemudian melahirkan harapan di tengah warga AS agar pemimpin yang begitu kuat dapat lahir untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain AS, masalah vetokrasi juga terjadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS, ini membuat PBB sukar mengeluarkan kebijakan yang merepresentasikan kebaikan semua anggota karena putusan sangat bergantung terhadap kelima negara tersebut. Ini kemudian menjawab pertanyaan berbagai pihak tentang mengapa PBB belum bekerja secara maksimal, misalnya dalam menyelesaikan sengketa antara Palestina dan Israel.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September, Presiden Jokowi juga menyinggung masalah tersebut. Menurutnya, PBB harus berbenah untuk melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi agar lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. 

Merujuk pada berjalannya pemerintah saat ini, Presiden Jokowi tampaknya juga perlu melayangkan kritik tersebut terhadap pemerintahannya sendiri. Pasalnya, dengan adanya belenggu dari parpol, sang presiden sepertinya kesulitan dalam menelurkan kebijakan-kebijakan terbaiknya karena harus menyesuaikan diri dengan kepentingan parpol pendukung.

Itu misalnya terlihat dengan tidak dikeluarkannya Perppu saat terjadi polemik besar karena penolakan revisi UU KPK tahun lalu. Getirnya, belenggu juga tampaknya tidak hanya datang dari parpol, melainkan juga dari pihak-pihak berpengaruh seperti pebisnis.

Pasalnya, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa keraguan pemerintah dalam memberlakukan lockdown karena terlalu banyak kepentingan bisnis yang dipertaruhkan. Pada 11 September lalu misalnya, orang terkaya di Indonesia, yakni Robert Budi Hartono disebut-sebut mengirim surat ke Presiden Jokowi karena menilai penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukanlah kebijakan yang tepat.

Jika benar vetokrasi telah menimpa Presiden Jokowi seperti halnya di AS dan PBB, maka ini menjawab mengapa pemerintahan berjalan begitu tidak efektif karena tidak terdapat kerja sama yang memadai antar pihak untuk menelurkan kebijakan terbaik. Pasalnya, kebijakan yang ada hanyalah hasil dari perseteruan kepentingan-kepentingan pihak yang berpengaruh.

Kemudian, seperti yang disebut Fukuyama terjadi di AS, fenomena di mana terdapat kelompok masyarakat yang mengharapkan Indonesia memiliki pemimpin kuat untuk mengatasi masalah belenggu tersebut tampaknya telah menjadi aspirasi umum.

Akan tetapi, tentu kita berharap agar vetokrasi tidak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi,  jangan sampai apa yang ditakutkan oleh Keith K C Hui dalam tulisannya From Democracy to Veto-cracy: Destabilizing World Politics terjadi, yakni vetokrasi akan menjadi fenomena umum di berbagai belahan dunia.

Mari kita berharap agar pemerintahan Presiden Jokowi dapat menelurkan kebijakan terbaik, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)