GIRLL POWERR!! 

#Prabowo #PrabowoSubianto #VeronicaTan #Ahok #menteriPrabowo #kabinetPrabowo #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]im baru saja merasakan pahitnya hubungan, meski semula ia dengan pacarnya tidak ada masalah dan berjalan normal. Entah mengapa dan bagaimana caranya pacarnya mendadak minta tak ingin dilanjutkan. Maka itu lah yang membuat Iim belakangan ini terlihat murung dan lebih senang berdiam diri.

Joy: “Woi Im diem-diem bae, ngomong apa ngomong!”

Iim: “Jadi gini ya Joy yang dirasakan sama Veronica Tan.” Kata Iim, sambil menitikkan air mata.

Joy: “Lailah, ngapa sih lu! Tiba-tiba bawa-bawa Veronica? Segala pakai mewek lagi ini bocah.”

Iim: “Memang kenapa kalau gua mewek? Sedih tahu, gua baru ditinggal sama pacar nih, mana banyak banget lagi yang sudah gua korbanin untuk cinta tulus ini. Berasa Jadi Veronica nih gua Joy.”

Joy: “Yeh lebih sedih Veronica lah Im, elu mending laki-laki, baru pacaran belum punya anak. Terus juga elu sama si doi masih seumur jagung mana bisa dibandingin sama Veronica yang sudah nikah bertahun-tahun, punya anak tiga, merasakan suaminya alias Ahok divonis masuk penjara. Eh pas Ahok bebas, doi malah nikah lagi sama mantan ajudannya Veronica. Ckckck, kurang perih apa coba kayak gituh Im!”

Iim: “Hmm, iya juga sih kalau dipikir-pikir gua belum apa-apa ya dibanding Veronica? Mana sampai sekarang Ibu Veronica bungkam seribu bahasa lagi Joy. Terakhir gua lihat dan dengar Ibu Veronica bersuara pas doi lagi memberikan kesaksian disidang Ahok itu aja udah Joy. Pokoknya sedih miris deh Joy, coba deh kamu putar ulang video Ibu Veronica lagi beri kesaksian buat Ahok sambil menahan tangisnya.”

Joy: “Wah, iya Im itu epic banget sih. Sampai sekarang loh Veronica enggak ada suaranya, padahal kan kita mau dengar juga Im suaranya Veronica terkait klarifikasi tudingan perselingkuhan dan lain sebagainya.”

Iim: “Iya Joy, awalnya banyak orang loh yang kesel sama Veronica yang diceraikan Ahok karena selingkuh. Tapi pas ke sini-sini malah Ahok yang dibenci sama orang banyak karena belum lama cerai sudah nikah lagi dan nikahnya sama ajudannya lagi. Cckckck.”

Ibu Vero kemana ya?
Share on X

Joy: “Betul tuh Im, kira-kira Veronica sekarang gimana ya perasaannya? Kapan ya Veronica bicara di depan kamera dan beri kesaksian kepada kita semua, sebenarnya apa sih yang telah terjadi?” (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]eakan gak mau kalah dengan dua tagar sebelumnya, #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Pengusaha Sam Aliano juga ikut meramaikan tagarnya sendiri, dalam menyukseskan dirinya sebagai Calon Presiden. Tagarnya adalah #SaVe2019 yang kependekan dari Sam Aliano-Veronica Tan 2019. Beuh, sa ae lau Sam, hahaha.

Gagasan tagar in dicetuskan oleh relawan Sam saat deklarasi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/4). Bagi relawan, Bu Vero merupakan representatif dari sosok Kartini zaman now. Itu mengapa Relawan ingin mengusung keduanya untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden mendatang.

Sam ini memang modal nekat buat maju sebagai Capres. Gimana gak? Lah wong partai tempat bernaungnya aja (Partai Idaman), gak lolos sebagai peserta pemilu 2019. Terus ngapain juga mendeklarasikan diri maju sebagai Capres. Ini lagi pake segala menggaet Bu Vero sebagai Cawapres.

Emangnya orang yang didapuk sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia ini punya modal apa sih, kok pake gaya-gayaan ikut nyapres segala. Gile lo Ndro! Mantan Danjen Kopassus sekaliber Prabowo Subianto aja masih galau mau maju nyapres apa gak. Lah ini “anak kemarin sore” udah nekat aja.

Ambisi politik Sam, sejauh ini memang belum keliatan. Ya siapa tau dia bener-bener ikhlas untuk membuat Indonesia bebas utang, bebas korupsi, rakyat sejahtera, sehingga dapat mewujudkan Indonesia jaya. Jiah, klise banget sih alasannya. Emangnya dengan cara seperti apa dia mau mewujudkan itu semua?

Memangnya, situ Master Tarno, si pesulap itu yang bisa membuat kosong jadi isi dan isi jadi kosong. Dunia politik itu gak sehitam-putih yang kita kira loh. Hanya ada dua pilihan seseorang setelah menjabat sebagai Presiden, siap bertarung melawan mafia di segala sektor untuk membangun Indonesia atau merangkul mafia tersebut, yang penting negara gak gaduh, seakan-akan sejahtera. Emangnya Sam bisa?

Ya mungkin itu alasannya Sam meminang Bu Vero sebagai Cawapres. Toh dulu Ahok terbukti bersih dan sanggup memerangi mafia birokrasi saat menjabat sebagai Gubenur DKI, sehingga banyak anggaran yang terselamatkan dan bisa dipakai untuk menyejahterakan warga Jakarta. Ya seperti yang dikatakan filsuf Voltaire (1694-1778), ‘Very learned women are to be found, in the same manner as female warriors; but they are seldom or ever inventors.’ (K16)

PinterPolitik.com

“An honest politician is one who, when he is bought, will stay bought.” ~ Simon Cameron

[dropcap]W[/dropcap]alau sudah berada di balik terali besi, namun nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sepertinya tak juga pudar. Bahkan belakangan namanya diberitakan semakin gencar. Apalagi kalau masalah perceraiannya dengan sang istri, Veronica Tan.

Peristiwa yang sebenarnya masuk ranah pribadi ini, malah melejit menjadi bacaan paling wajib orang Indonesia di penjuru negeri. Berbagai teori pun bergulir mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan kisah cinta di rumah tangga Nemo ini.

Bagaikan disatukan dengan derita yang sama, tak sedikit para pendukung loyal Ahok yang biasa disebut Ahokers itu, nangis berjamaah. Bahkan ada juga yang sampai ikut-ikutan merasa merana. Vero sang istri yang sebentar lagi jadi mantan pun, ikut jadi korban kekesalan mereka. Ah Ahokers, pilu nian nasibmu.

Kini, ketika kisah cerai Ahok perlahan-lahan sirna. Eh, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali bikin aksi. Menurut kabar, ia mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus penodaan agama yang ditudingkan padanya. Ada apakah? Mengapa tiba-tiba Ahok jadi pingin cepat-cepat keluar? Apakah ia ingin balas dendam? Wiii, seraam!

Ahok Ternyata Sudah Tidak Terima Tamu 2 Bulan Belakangan Ini: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata hampir kurang lebih dua bulan belakangan ini tidak dijenguk keluarga https://t.co/KLnQkn9xoN pic.twitter.com/KAad2OzhK6

— Hansen Pah (@hansen_pah) February 17, 2018

Padahal kan sebelumnya, Ahok bilang dia sudah ikhlas. Kok jadi berubah pendirian begini? Apa memang ini strategi, mengingat Ahok pernah menghentikan upaya bandingnya di peradilan tinggi negeri? Hmmm, apakah ia menilai PK akan jauh lebih aman dibandingkan banding? Aaah, sungguh rumit!

Tapi mungkin begitulah Ahok, rumit dan sulit ditebak. Semua pemberitaan tentangnya selalu membawa kejutan. Sama juga ketika ternyata sudah dua bulan Ahok tidak ada yang menemui di tahanan. Semua media tiba-tiba menanyakan. Lho, emangnya Ahok harus terima tamu terus? Diakan tahanan, bukan petugas kelurahan. Hadeeuuh.

Usut punya usut, ternyata Ahok enggak dijenguk keluarga dan pengacara – apalagi fans fanatiknya, ya karena kemauannya Ahok sendiri. Kata petugas Lapasnya sih, Ahok lagi ingin fokus dan konsentrasi. Waduh, masa mau konsentrasi aja sampai ogah diganggu. Ngomong-ngomong, Ahok lagi fokus atau lagi galau karena perceraiannya ya? (R24)

PinterPolitik.com

“Mempertahankan cinta, tak semudah jatuh cinta”

(Anonim)

[dropcap]B[/dropcap]erkenalan, pedekate, pacaran, menikah dan punya anak. Merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam kehidupan manusia. Hampir semua manusia pasti memilih untuk menikah, walaupun ada juga yang memutuskan untuk tidak menikah. Its okey, that’s a choice.

“Di saat kamu jatuh cinta, saat itu pula kamu harus siap jika kelak jatuh karena cinta”. Demikian petuah singkat dari seorang kolega yang hingga kini masih tersimpan rapi dalam memori.

Kata-kata tersebut, membuat saya bertanya-tanya dalam hati. Kalau memang demikian, untuk apa terbitkan suka di awal jumpa, jika nanti munculkan duka saat pisah? Atau untuk apa mengikat janji suci di depan saksi, jika nanti harus saling membenci ketika bercerai? Hm, cinta memang gila.

Kasus perceraian yang tengah dihadapi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan istrinya Veronika Tan cukup menarik perhatian. Berita tersebut membuat para ahokers pun ikut-ikutan baper. Bahkan ada yang berdoa siang-malam dengan harapan agar Pak Ahok dan Bu Vero nggak jadi bercerai.

Saya sendiri juga sebenarnya cukup kaget dengan kabar tersebut. Pasangan yang selama ini dikenal mesra dan adem di depan publik, kok tiba-tiba ingin bercerai? Mungkinkah selama ini mereka menyimpan ‘api’ di dalam rumah?

Perlahan-lahan semuanya mulai tersingkap satu-satu. Ternyata ada orang ketiga di antara mereka. Sosok tersebut berinisial JT. Katanya ia adalah mantan pacar Bu Vero. Hubungan mereka telah berlangsung sejak tahun 2010.

Sebenarnya Ahok maupun puteranya Nicholas dan Bu Vero sendiri telah menegur JT agar jangan mengusik rumah tangganya. Hanya JT aja yang nggak mau, padahal ia sendiri telah berkeluarga dan punya anak.

Putus Asa Dikhianati Veronica Tan, Ahok Bakal Kecewa Berat Kedua Kalinya, Vero Menang Lagi? https://t.co/O1SVVT4K9J via @tribuntimur

— Tribun Timur (@tribuntimur) February 1, 2018

Lalu siapa yang mau disalahkan? Veronika yang berlaku tak setia pada Ahok? Atau si JT yang bisa aja dicap sebagai pebinor (perebut bini orang)? Keduanya sudah pasti salah.

Lantas apa yang mendorong Veronika main hati dengan JT? Apakah karena masih ada sisa cinta di masa lalu atau karena kurang perhatian dari Ahok? Mungkinkah Ahok ikut jejak Nelson Mandela yang juga bercerai dengan istrinya saat berada di penjara? Entahlah, saya nggak mau berspekulasi. Kita tunggu aja putusannya pada sidang lanjutan. (K-32)

PinterPolitik.com

“Jika salahnya lebih dari satu kali, tergantung jenis kesalahan. Apa pun ketidakcocokan, sakit, ekonomi, dll, tetap tidak boleh cerai, kecuali berzinah! Jadi, jangan jatuh urusan ini.”

– Basuki Tjahaja Purnama –

[dropcap]A[/dropcap]da sebuah dilema besar ketika harus membicarakan persoalan perceraian yang menimpa Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan istrinya Veronica Tan (Vero). Bagaimana pun juga, perceraian adalah persoalan domestik sebuah rumah tangga dan cenderung bersifat personal.

Namun, persoalannya adalah kasus ini mendatangkan kehebohan yang sangat besar di tengah masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal yang bersifat personal itu berubah menjadi masalah publik, apalagi Ahok adalah mantan pejabat sekaligus tokoh politik nasional.

Pergunjingan tentang rumah tangga Ahok dan Vero ini akhirnya menjadi topik utama di hampir semua media massa, apalagi pasca beredarnya foto surat gugatan cerai tersebut.

Bukan tanpa alasan, 94 persen orang Indonesia suka menonton TV (survei Nielsen 2013) dan informasi perceraian ini menjadi topik utama di semua stasiun TV, dan karena 24 persen dari jumlah tersebut adalah para penggemar sinetron, maka saga perceraian Ahok-Vero dibahas layaknya membahas telenovela atau drama Turki yang belakangan sering ditayangkan di TV nasional.

Maka, jangan heran jika media-media mainstream pun beramai-ramai membuat spekulasi dan asumsi, layaknya cerita perceraian di sinetron.

Take away dari berita gugatan cerai pak ahok ke ibu veronica adalah: relationship ends and wonderful people get out of love everyday. This doesnt have to be personal. There are millions of people in love with each other yet aren’t together. This is reality, not disney.

— Reza Mahenra (@rezamahn) January 8, 2018

Karena belum ada pernyataan resmi dari Ahok maupun Vero, pergunjingan tentang keduanya masih terus berlanjut terutama terkait spekulasi hadir tidaknya mereka pada sidang perdana di akhir Januari nanti.

Sementara itu, reaksi masyarakat juga cenderung terpecah. Ahoker – para pendukung Ahok – garis keras berupaya untuk membendung isu ini, bahkan tidak sedikit yang mengemukakan ‘teori-terori konspirasi’ di balik kasus ini.  Sementara lawan-lawan Ahok menggunakan isu ini untuk semakin menjatuhkan pria kelahiran Belitung itu.

Menilik beberapa pemberitaan, sepertinya Ahok memang serius dengan gugatan perceraian tersebut. Keterangan dari orang-orang yang dekat dengan dirinya juga menyebutkan bahwa Ahok sangat yakin dengan keputusan itu. Apalagi, beberapa pihak menyebut Ahok mendapatkan banyak ‘nasihat spiritual’ dari pihak-pihak yang cenderung mendukung gugatan perceraian yang ia ajukan.

Jika demikian, apakah perceraian ini akan benar-benar terjadi dan menjadi salah satu kisah pembuka di awal tahun politik ini?

Mungkinkah Ahok-Vero Bercerai?

Simpang siur teori konspirasi dan sejenisnya terkait perceraian Ahok-Vero yang tersebar di media sosial, memang tidak bisa dihindari. Para Ahoker punya cerita versi mereka sendiri – dengan segala bumbu politik dan tetek bengek ‘penyedapnya’ – sementara yang lain beramai-ramai menjadi analis hukum, ekonomi, politik, psikologi, cenayang dan peramal dengan segala teori mereka tentang hubungan mantan kader Gerindra dan istrinya itu.

Yang jelas, jika riak-riak ketidakharmonisan sudah terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka perceraian adalah muara yang sangat sulit dihindari. Apalagi pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur mengatakan bahwa kliennya telah bertemu dengan istrinya untuk membicarakan masalah ini sejak akhir 2017 lalu. Dengan demikian, para pendukung Ahok yang menganut teori konspirasi mungkin akan gigit jari dalam persoalan ini.

Tuduhan yang berkembang belakangan memang menyebut perceraian ini berkaitan dengan adanya ‘orang ketiga’ dalam rumah tangga mereka. Asumsi tersebut akhirnya mendapat ‘bumbu-bumbu’ ala skrip sinetron dan menjadi pergunjingan yang tak terkendali dengan tajuk ‘perselingkuhan’ di rumah tangga Ahok-Vero. Tapi, apakah cukup perselingkuhan untuk sebuah perceraian?

Nyatanya, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, perselingkuhan tidak dapat dijadikan alasan perceraian (dalam KBBI, selingkuh artinya ‘menyeleweng, serong, atau tidak jujur’).

Dalam konteks hubungan dengan ‘orang ketiga’, hanya perzinahan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim memutuskan kasus perceraian (zina melibatkan hubungan intim). Namun, untuk membuktikan perbuatan itu sangat-sangatlah sulit karena butuh alat bukti yang komprehensif.

Pada praktiknya muncul beberapa indikator yang bisa digunakan agar gugatan cerai dapat dikabulkan oleh pengadilan. Indikator-indikator tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.

Berdasarkan surat edaran tersebut, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, serta hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain).

Jika salah satu saja indikator tersebut terpenuhi, maka gugatan cerai dapat dikabulkan pengadilan. Oleh karena itu, dalam kasus Ahok-Vero, hakim bisa menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai dasar untuk memutuskan perceraian. Persoalannya tinggal seberapa kuat bukti yang dimiliki Ahok atas tuduhannya terhadap Vero.

Selain itu, secara keagamaan, Ahok juga dipercaya telah menimbang keputusan pengajuan gugatan cerai ini. Beberapa pihak menyebut Ahok telah mendapatkan masukan dari beberapa penasihat rohaninya yang mendukung keinginannya tersebut.

Namun, ada juga penasihat rohani lain yang berseberangan dengan keinginan Ahok tersebut. Informasi tersebut memang masih perlu digali lagi. Jika benar-benar terjadi, maka kasus perceraian Ahok-Vero telah melibatkan level kebijaksanaan institusi agama.

Kasus Politik atau Domestik?

Belum adanya pernyataan resmi dari Vero nyatanya juga melahirkan keraguan lain apakah perempuan yang jago memainkan alat musik cello ini akan hadir pada sidang perdana di tanggal 31 Januari nanti. Tapi, apakah hal itu berpengaruh terhadap keputusan hakim?

Tentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam sidang perdana kasus perceraian, pihak suami maupun istri harus datang secara pribadi. Keduanya tidak dapat diwakilkan karena pada sidang pertama hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Namun, jika Vero benar-benar tidak hadir di sidang perdana, hakim dapat menjatuhkan keputusan verstek. Putusan verstek ini adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap, meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Karena tergugat tidak hadir, maka keputusan atas kasus tersebut dijatuhkan tanpa bantahan.

Surat Ahok Gugat Cerai Veronica Mendadak Viral, Pengacara Cek Kebenaran itu https://t.co/xiCnEYYyy8 pic.twitter.com/SJfa0LlItu

— Berita Google (@berita_google) January 8, 2018

Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini juga dipertegas oleh seorang pengacara yang pinterpolitik.com hubungi. Ia menyebut bahwa sekalipun Vero tidak hadir pada persidangan perdana, proses perceraian dapat terus berlangsung, bahkan secara hukum akan sedikit memberatkan Vero, misalnya dalam hal hak asuh anak, atau pengurusan harta tertentu.

Secara garis besar, jelas bahwa kasus Ahok-Vero ini punya dimensi yang jauh lebih luas dari sekedar hubungan personal. Ahok adalah tokoh dengan basis massa pendukung yang sangat besar. Kita tentu ingat bagaimana dukungan terhadap pencalonan dirinya lewat jalur independen berhasil mencapai 1 juta KTP. Jumlah tersebut hanya di Jakarta saja, belum termasuk di daerah-daerah lain. Apalagi Ahok adalah tokoh yang sangat populer.

Dengan demikian, kasus ini tentu akan berdampak pada dukungan politik tersebut. Tapi, Ahok kan sudah dipenjara, memang masih butuh dukungan politik? Jangan salah, dukungan politik terhadap Ahok bersifat linear dengan politisi-politisi tertentu, katakanlah misalnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada hubungannya? Mungkin terlalu jauh untuk berandai-andai. Bisa-bisa kita malah terjebak dalam ‘teori-teori konspirasi’ ala para pendukung Ahok.

Yang jelas, dari sisi basis massa politik, peristiwa yang menimpa Ahok ini punya dampak politik yang cukup besar. Jumlah satu juta pemilih di DKI Jakarta saja sudah menggambarkan seberapa besar pengaruh politik Ahok, belum lagi ditambah pemilih di daerah lain. Artinya jelas, kasus ini punya dimensi politik yang kuat.

Pada akhirnya, publik hanya bisa menunggu seperti apa sidang perdana nanti digelar. Apakah Vero akan hadir? Apa yang akan ia katakan tentang tuduhan perselingkuhan yang lalu lalang di hampir semua media? Menarik untuk ditunggu. (S13)

PinterPolitik.com 

[dropcap]S[/dropcap]aat ini, publik masih sibuk mengulik pemberitaan seputar perceraian antara Ahok dan Vero. Seperti kebanyakan nasib Netizen budiman lainnya, belum ada konfirmasi dan pernyataan dari pihak yang bersangkutan selain keterangan singkat dari pengacara dan beberapa pihak yang tak punya kepentingan, spekulasi bergulir bak bola salju. Bedanya, ini lebih liar.

Publik yang dilanda penyangkalan, sudah pasti tak akan sudi menerima mentah-mentah kenyataan perpisahan Ahok dan Vero. Tapi di sisi lain, sebagai salah satu kepala dari jutaan konsumen arus informasi yang deras, mengapa tak sekalian saja menceburkan diri di lautan masalah privat seorang politisi bernama Ahok ini?

Untuk mengawalinya, kita bisa meneropong terlebih dahulu yakni delik perselingkuhan yang diduga menjadi alasan pengguggatan cerai Ahok kepada Vero. Siapa yang tak akan tersetrum menghadapi spekulasi demikian? Selalu tampak harmonis dan rukun, seolah membuat pengkhianatan yang dilakukan Vero menjadi sebuah hal yang asing dilakukan.

Tetapi bagaimana jika Vero memang benar adanya berselingkuh? Ya, walau belum ada yang resmi dan berani menjamin, sungguh (semoga) tak ada salahnya ‘menghitung’ kebenaran dan kesalahan dari desas-desus yang satu ini.

Vero dan Nostalgia Bersama Mr. JT

Betapa menakjubkan memang. Nama Mr. JT sudah bisa didapatkan bahkan mantap disebutkan sebagai pria idaman lain dari Veronika. Bila menelusur latar belakang sang pria idaman lain (PIL) ini, disebutkan kalau ia merupakan seorang pengusaha alias pemilik dari perusahaan yang bergerak di bidang kuliner.

Tak hanya itu, ia juga kabarnya merupakan kader dari sebuah partai berinisial ‘G’. Tapi sayangnya, Partai G sudah ‘gercep’ menolak jika PIL itu merupakan kader dari partainya. Hembusan lain juga menyebarkan bahwa sang PIL merupakan mantan kekasih Vero, sebelum dirinya disunting dan menikah dengan Ahok di tahun 1997.

Konon, PIL ini pula yang menjadi tempat bagi Vero untuk berkeluh kesah. Sudah bisa terbayang bukan, bagaimana keadaan suami yang sedang dipenjara membuat seorang istri kesepian di kala sedih? Ah, memang kejamnya media-media mainstream yang sudah memberi pigura demikian kepada Vero.

Di sisi lain, bila Vero memang benar menjalin hubungan dengan Mr. JT, barangkali persoalan inilah yang pernah disentil oleh Ahok secara ‘menggelikan’ terkait istrinya, ketika Ahok mengikuti acara #NEBENGSERU yang diadakan sebuah stasiun radio. Dalam rekamannya di Youtube, Ahok menyebut kalau istrinya bagaikan ‘alkitab’, sebab susah dimengerti, namun takut dibuang karena berdosa.

Ditambah lagi, postingan yang menjejerkan pernyataan Ahok mengenai perzinahan pun sempat berseliweran di media dengan bertajuk “Love prospers when a fault is forgiven” yang artinya, “cinta bertahan kuat saat kesalahan dimaafkan”. Tulisan ini diberikan Ahok kepada seseorang yang hendak menikah saat orang tersebut meminta wejangan khusus darinya.

Ketika Ahok menuliskan kata-kata ini, konteksnya memang sedang memberi wejangan kepada mereka yang hendak menikah, yakni Deska dan Fannya. Tapi, asumsi usil bisa dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan yang melibatkan istrinya sendiri, saat melihat tanggal yang tertera.

Deska dan Fannya mendatangi dan meminta wejangan dari Ahok di tanggal 1 Januari 2018. Di saat itu pula, Ahok menyisipkan wejangannya mengenai larangan bercerai, kecuali bila telah berzina. Sementara itu, pengacara Ahok, Josefina Agatha Sukur, juga pernah berkata kalau sebenarnya perundingan untuk cerai sudah dibicarakan sejak akhir 2017.

Dengan demikian, bisa saja wejangan yang disampaikan Ahok kepada Deska dan Fannya tersebut, sebetulnya juga merupakan unek-unek dikepalanya. Mungkinkah wejangan dari Ahok itu, dapat dikatakan kalau ia tengah berkaca pada masalah yang tengah ia hadapi sendiri?

Jika benar Veronika berselingkuh hingga berzina, barangkali memang gugatan perceraian terhadapnya harus terjadi. Bila hal itu sudah direncanakan Ahok sedemikian rupa, tentu dirinya sudah memiliki bukti-bukti untuk menunjukkan perselingkuhan memang telah terjadi. Dengan demikian, karena kekecewaan yang mendalam pula, Ahok pada akhirnya meminta hak asuh kedua anaknya yang masih berada di bawah umur, untuk dijatuhkan kepadanya.

Tapi ingat ya, ini hanyalah ‘analisis’ dengan berdasarkan pada spekulasi logis semata, sehingga tidak bisa dibuktikan mengenai kebenarannya. Nah, bagaimana jika ternyata tudingan perselingkuhan ini hanyalah kedok untuk menutupi ‘kasus’ lainnya? Tentu saja, tudingan tersebut akan sangat tidaklah adil bagi Vero.

Ahok Terlampau kejam?

Spekulasi berbeda juga berhembus dari kubu anti Ahok yang lainnya, yakni Front Pembela Islam (FPI). Novel Bamukmin, salah satu petinggi FPI ini, lantang menyatakan jika perceraian tersebut merupakan strategi Ahok untuk melindungi aset hartanya yang akan dibongkar habis oleh tim KPK DKI buatan Anies Baswedan.

Bagaimana bisa? Ya, bisa saja. Jika Ahok memang terbukti ‘kotor’ bermain-main dengan dana pemerintah DKI Jakarta saat menjabat bersama Djarot maupun Jokowi, tentu hartanya akan dikuras habis. Vero sebagai istri, tentu akan menjadi orang yang akan menanggung hutang setelah ditimpa kepailitan. Kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama di pasal 35 yang menyebut jika harta benda yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama.

Langkah Ahok menceraikan Vero, jika memakai skenario versi FPI, adalah untuk memisahkan harta Ahok dengan Vero. Sementara itu kasus yang sering diangkat oleh KPK DKI adalah kasus pengadaan lahan di Cengkareng dan RS Sumber Waras. RS Sumber Waras sendiri sudah jamak diketahui publik sebagai permintaan dari Vero untuk merawat pasien kanker melakukan kemoterapi. Sekiranya dugaan korupsi tersebut benar terjadi, celakalah Ahok dan juga Vero.

Namun begitu, jika alasan Ahok menceraikan Vero adalah untuk melindunginya, apakah ia perlu melemparkan delik perselingkuhan sebagai alasan perceraian? Delik perceraian memang belum mendapat konformasi dari pihak Ahok maupun Vero, tetapi seandainya, hal tersebut benar, maka isu perselingkuhan akan lebih memberatkan bagi Vero ketimbang Ahok.

Lihat saja, belum apa-apa hujatan dan ekspresi kekecewaan sudah menyergap Vero. Bahkan aliansi anti Vero seakan sudah terbentuk di jagat maya. Jika Ahok ingin menceraikan Vero demi strategi mengamankan harta bendanya, mengapa pula ia memilih delik perselingkuhan? Apalagi dalam pasal 30 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 110 komplikasi, alasan bercerai karena adanya perselingkuhan bukanlah alasan yang dapat diterima begitu saja oleh hakim.

Yang disebutkan oleh pasal 110 komplikasi adalah zina, bukan perselingkuhan. Nah, jika ini semua hanyalah strategi mengamankan harta belaka, bagaimana mungkin Ahok bisa melampirkan bukti perselingkuhan dengan perbuatan zina? Bila alasan ini merupakan rekayasa belaka, maka delik dan dugaan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Vero dapat berbalik kembali pada Ahok, karena ia terbukti telah melakukan kekerasan secara psikis pada istrinya.

Sebelum sidang perceraian menjatuhkan putusan cerai, posisi Ahok dan Vero masih berstatus sebagai suami dan istri. Apa yang Ahok lakukan ini tentu saja sangat berpeluang membuat Vero tertekan secara mental, sebab ia dihujam kecaman oleh publik, terutama oleh mereka yang mendukung Ahok.

Hantaman publik dan buruknya nama Vero, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan psikologis Vero menjadi terganggu. Akibatnya, Ahok dapat dikenai UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang menyebutkan, kekerasan dalam rumah tangga juga meliputi perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan secara psikologis.

Jadi mari kita bayangkan, apa mungkin Ahok melakukan langkah logis nan strategis untuk melindungi harta benda bersama, tapi ujung-ujungnya malah akan merugikan nama dari wanita yang menjadi ibu dari anak-anaknya sendiri? Sudah sulit membuktikan perselingkuhan Vero, menjatuhkan dirinya pula. Tentu akan menjadi langkah yang sangat ‘ter-la-lu!’, kalau kata Bang Oma Irama.

Tapi tenang saja, sebelum klarifikasi dan pernyataan resmi dikeluarkan oleh pihak Ahok maupun Vero, tak perlulah ikut panas dan senewen berlebihan. Sudah kepalang basah tercebur di masalah privat Ahok, jangan lupa mengeringkan diri agar alam pikiran tetap ‘sehat’ dan ‘waras’. Ingat, masih ada sidang perceraian yang mesti ditunggu! (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

Besok, Selasa (30/5), DPRD DKI Jakarta akan mengadakan rapat paripurna istimewa untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab dipanggil Ahok, sebagai Gubernur DKI. Dalam rapat itu, DPRD DKI juga akan mengajukan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur DKI definitif.

Informasi tersebut disampaikan oleh Djarot, Senin (29/5) pagi tadi, saat ditemui para wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

“Kemarin waktu silaturahim dengan DPRD, infonya hari besok (Selasa) rapat paripurna istimewa sebagai respons atas surat dari Pak Ahok. Pengumuman penyampaian surat dari Pak Ahok yang mengundurkan diri,” ujar Djarot.

Sebelumnya, pada Sabtu (27/5), Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari Ahok pada 23 Maret 2017.

“Saya sudah pegang surat tembusan pengunduran diri dari Ahok. Surat tersebut sudah saya terima sejak Selasa tanggal 23 Mei 2017. Saya menghargai apapun keputusan beliau. Mekanisme pengunduran dirinya sama seperti Jokowi yang mundur karena memenangi Pilpres 2014 lalu. Waktu itu pengunduran diri Jokowi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Cuma kan kalau Ahok sekarang karena menjalani masa penahanan. Sehingga ia tidak bisa menyampaikan pengundurannya sendiri.” kata Prasetio.

Pada Jumat (26/5), anggota fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa DPRD akan memberitahukan perihal pengunduran diri Ahok kepada Presiden Jokowi.

“Ada kewajibkan DPRD mengumumkan pengunduran diri tersebut dan sekaligus mengusulkan pengangkatan pak wakil gubernur menjadi gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri,” ungkap Taufik.

Sebelumnya, pada Senin (23/5) di media sosial beredar surat pengunduran Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Terkait kebenaran surat tersebut, pada Rabu (24/5), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan bahwa surat yang beredar itu benar.

“Soal surat, jawabannya benar. Kurang lebih ya, biasalah normatif saja mengundurkan (diri) karena ya hukuman-lah. Putusan dari Pengadilan Tinggi Negeri nomor sekian bahwa ditahan lalu (dia) menyatakan mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI,” ujar Sumarsono, seperti terlansir Kompas.com.

Upaya Menurunkan Ahok

Pengunduran diri yang diajukan Ahok ini beriringan dengan pencabutan memori banding yang dilakukan oleh pihak Ahok, Senin (22/5). Pada hari itu, istri Ahok, Veronica Tan, beserta kuasa hukum Ahok mendaftarkan berkas banding perkara Ahok ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Namun, 30 menit kemudian, mereka membatalkan permohonan bandingnya.

Untuk dapat ‘menurunkan’ Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ada dua dasar yang dapat digunakan, yakni surat pengunduran diri Ahok yang telah diterima DPRD dan tidak adanya upaya hukum yang diajukan kejaksaan.

“Tunggu Pak Jaksa Agung apakah kejaksaan masih banding atau tidak. Dasar surat (dari DPRD) itu, termasuk dasar dari kejaksaan tidak mengajukan upaya hukum banding, sebagai dasar kami menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk segera mengeluarkan Keppres-nya untuk memberhentikan Pak Ahok sebagai gubernur,” ujar Tjahjo, saat ditemui wartawan pada Minggu (28/5).

Terkait pernyataan Tjahjo, Ahok memang telah mengajukan surat pengunduran diri, namun pihak kejaksaan nyatanya sedang meneruskan upaya hukum terkait perkara Ahok. Rabu (24/5) lalu, seperti terlansir dalam Kompas.com, PN Jakarta Utara telah mengirimkan berkas banding dari jaksa penuntut umum (JPU) ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Salah satu alasan pengajuan banding adalah putusan hakim yang dianggap tak sesuai dengan tuntutan jaksa.

PT DKI Jakarta pun telah menunjuk lima orang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kelima hakim itu ialah Imam Sungudi yang ditunjuk sebagai ketua majelis hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak.

Selain dua dasar tersebut, DPRD, bersama Mendagri, bisa saja mengajukan penurunan jabatan Ahok kepada Presiden atas dasar Ahok telah menjadi terdakwa. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota fraksi PPP, Riano P. Ahmad.

“Harus segera ditindaklanjuti karena ini sesuai perintah konstitusi. Sikap fraksi PPP ya jelas segera mungkin digelar paripurna untuk menetapkan pemberhentian saudara Ahok. Jika tidak meminta mundur pun, kepala daerah (yang) sudah terpidana dengan status kekuatan hukum tetap memang harus diberhentikan,” ujar Riano, seperti terlansir dalam harian Rakyat Merdeka edisi Senin (27/5).

Namun demikian, pernyataan tersebut bukannya tanpa sangkalan. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, persis, kasus Ahok tidak memenuhi keempat hal terakhir yang disyaratakan pasal 83 ayat 1 tersebut. Ahok bukan teroris, tidak pula melakukan makar, tidak terbukti korupsi, dan bukan pelaku tindakan memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, apakah perkara Ahok masuk syarat pertama, yakni dia seorang terdakwa ‘pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun’?

Jawaban atas pertanyaan tersebut pun tengah mengalami perdebatan di kalangan pakar hukum. Pakar hukum tata negara Refly Harun menjawab ‘tidak’, sedangkan pakar tata hukum negara lainnya seperti Mahfud MD dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana, menjawab ‘ya’.

Ahok sendiri didakwa dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, Ahok juga didakwa dengan Pasal 156 (a) soal penodaan agama yang ancaman hukumannya paling lama lima tahun penjara.

Saat berbincang dengan detikcom, Jumat (10/2), Refly mengungkapkan, “Berdasarkan ‘5 tahun’ tersebut, lantas Ahok harus dinonaktifkan? Saya berbeda pendapat. Di dalam pasal 83 (UU Pemda) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya tidak masuk. Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Kamis (9/2), Mahfud MD mengatakan, “Seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Tidak bisa mengatakan menunggu tuntutan. Tidak ada instrumen hukum lain yang bisa membenarkan Ahok itu menjadi gubernur kembali tanpa mencabut itu (Pasal 83).”

Sedangkan Denny Indrayana, dalam artikelnya yang berjudul Sulitnya Memberhentikan Sementara Ahok, mengungkapkan bahwa Refly punya pandangan yang tidak lemah, bahwa ketentuan ancaman pidana maksimal lima tahun, namun Denny tidak memandang itu pelanggaran berat atau lemah.

“Intinya ada pada irisan ancaman hukuman di angka lima tahun. Saya berpandangan bahwa selama ancaman hukumannya mungkin lima tahun, maka Ahok harus diberhentikan, dan tidak ada kaitannya dengan konsep apakah yang dilakukan tindak pidana berat atau ringan,” tegas Denny.

Surat Pak Ahok…

^TimBTP pic.twitter.com/3Tb9YwYO9b

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) May 23, 2017

Terlepas dari perdebatan status hukum, melalui Djarot, Ahok telah mengatakan, “Sudahlah saya mundur saja.” Namun demikian, setelah Ahok mundur, kemana jabatan gubernur yang ditinggalinya tersebut akan berlabuh?

Jika pengangkatan Djarot berjalan dengan lancar, dia akan menjadi gubernur DKI Jakarta yang ketiga dalam lima tahun terakhir setelah Joko Widodo dan Ahok. Jika tidak, mungkinkah perang perebutan jabatan akan terjadi? Di saat seperti ini, perkataan filsuf Immanuel Kant seolah menggema, “Bahkan para filsuf pun akan memuji perang sebagai pemuja umat manusia, melupakan orang Yunani yang berkata: ‘Perang itu buruk karena ia menghasilkan lebih banyak kejahatan daripada membunuh’.” (H31)