Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dikabarkan menawarkan pakta pertahanan kepada negara-negara Pasifik Selatan – yakni Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kiribati, Samoa, Tonga, dan Niue – dalam pertemuan yang dilaksanakan di Suva, Fiji, pada 30 Mei 2022. Namun, tawaran pakta pertahanan dan keamanan itu ditolak dengan alasan agar tidak mengganggu stabilitas kawasan.

Tiongkok dan Australia – sebagai negara dominan di kawasan Pasifik Selatan – merupakan dua negara yang kini saling berebut pengaruh di wilayah tersebut. Meski kerja sama keamanan tersebut ditolak, pengaruh Tiongkok di negara-negara Pasifik Selatan dikabarkan terus bertumbuh melalui kerja sama ekonomi, investasi, dan bantuan dana.

PinterPolitik.com

Para penggemar komik dan film pahlawan super pasti tidak asing dengan nama The Flash. Pahlawan super yang diciptakan oleh DC tersebut biasa disebut sebagai manusia tercepat di dunia.

Bagaimana tidak? Flash bisa berlari melebihi mobil super tercepat sekalipun. Biasanya, pahlawan super satu ini dianggap dapat berlari secepat kilat. Logo dari pahlawan super ini pun juga berbentuk petir – melambangkan kecepatan super yang dimilikinya.

Selain itu, dengan kekuatan cepatnya tersebut, Flash sampai bisa melakukan perjalanan waktu – baik ke masa lalu maupun masa depan. Kemampuannya ini digambarkan dalam sebuah seri yang didistribusikan oleh Warner Bros. Television Distribution yang berjudul The Flash (2014-sekarang).

Dalam seri tersebut, perjalanan waktu yang dilakukan oleh Barry Allen memiliki konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah terlahirnya salah satu musuh terbesarnya yang bernama Savitar.

Savitar ini juga merupakan memiliki kecepatan super yang dapat mengarungi waktu. Namun, ia terlahir akibat adanya time loop yang terjadi antara masa depan dan masa lalu. Ini membuat Savitar selalu hadir dalam lini waktu tersebut meski telah dikalahkan di masa depan.

Maka dari itu, bagaimana pun, Flash akan selalu menghadapi Savitar – entah di masa depan atau di masa lalu. Loop tersebut akan senantiasa terjadi dalam linimasa itu.

Mungkin, situasi yang dihadapi oleh Flash tersebut mirip dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia kini. Bagaimana tidak? Vanuatu – dan sejumlah negara Pasifik Selatan – selalu muncul sebagai negara yang mengkritik Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tahun 2016, misalnya, Vanuatu dan sejumlah negara-negara Pasifik Selatan lainnya membawa isu Papua ke perhatian negara-negara PBB. Indonesia pun harus menghalau isu tersebut dengan kritikan yang dilontarkan balik oleh seorang diplomat muda.

Tanpa disadari, kejadian itu terus berulang pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Indonesia pun kerap tampil dengan diplomat muda yang siap sediakala. Yang terbaru, pada Sidang ke-75 lalu, pernyataan Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman disanggah oleh diplomat muda yang bernama Silvany Pasaribu.

Mungkin, kehadiran sosok-sosok muda secara berulang itu turut memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa Indonesia selalu menempatkan diplomat-diplomat muda tersebut? Mengapa kemunculan sanggahan Vanuatu ini juga terus berulang-ulang terjadi di PBB?

Strategi ala Indonesia?

Kemunculan diplomat-diplomat muda di sidang PBB yang dilaksanakan setiap tahun tersebut bisa jadi merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghalau kritik-kritik yang dilontarkan Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Bisa jadi, strategi ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu.

Bukan tidak mungkin, sanggahan dari hak balas Indonesia merupakan hal yang selalu direncanakan. Asumsi seperti ini bisa diambil dari penjelasan Lisa Bradford dan Sandra Petronio dalam tulisan mereka yang berjudul Strategic Embarrassment.  

Bradford dan Petronio setidaknya mengutip Teori Perencanaan (Planning Theory) milik Charles R. Berger. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku komunikatif strategis selalu didasarkan pada perspektif yang didasarkan pada rencana.

Melalui teori tersebut, Bradford dan Petronio menyebutkan bahwa perencanaan dapat dilakukan guna mencapai tujuan interaksional tertentu. Tujuan itu pun dapat diaplikasikan pada upaya untuk memunculkan rasa malu secara strategis (strategic embarrassment).

Bradford dan Petronio juga menyebutkan beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui strategic embarrassment, seperti untuk menonjolkan perilaku pihak lain yang tidak disukai atau untuk mendiskreditkan rekan atau lawan. Dengan begitu, pihak lain dapat merasakan rasa malu (embarrassment) yang mampu memengaruhi pandangan penonton atau pendengar lain (observer).

Bukan tidak mungkin, dengan munculnya balasan dari diplomat-diplomat muda, Indonesia ingin pemimpin-pemimpin negara Pasifik Selatan merasakan rasa malu tersebut. Melalui rasa malu tersebut, observer – publik dan partisipan lainnya – dapat memberi perhatian pada rasa malu tersebut.  

Uniknya, observer dapat memberikan reaksi terhadap rasa malu yang timbul. Menurut Bradford dan Petronio, observer dapat melakukan intensifikasi kepada penerima rasa malu, seperti mengejek, menertawai, atau dengan menarik perhatian lebih banyak terhadap penerima rasa malu.

Bukan tidak mungkin, perhatian dari observer seperti inilah yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan menempatkan diplomat muda guna membalas pemimpin-pemimpin Pasifik Selatan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana media dan publik Indonesia memberikan perhatian serupa.

Bahkan, tidak sedikit dari perhatian tersebut turut merendahkan Vanuatu dan Loughman. Tidak jarang dari perhatian tersebut justru memunculkan narasi yang bersifat rasis dan diskriminatif terhadap komunitas Melanesia.

Bisa jadi, dengan strategi seperti ini, pemerintah Indonesia tidak ingin kehilangan muka di depan masyarakatnya sendiri. Strategi ini bisa juga dapat mencegah Operasi Papua  Merdeka (OPM) mendapat momentum dengan memberikan rasa malu.

Namun, terlepas dari strategi yang digunakan Indonesia, mengapa kritik Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan berulang kali memberikan perhatian terhadap isu Papua?

Perlu Halau Tiongkok?

Sebenarnya, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan sebelumnya bukan merupakan negara-negara yang menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Bahkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bisa dibilang mengabaikan kawasan tersebut dengan tidak menjadikannya sebagai salah satu prioritas politik luar negeri meski telah menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara kepulauan itu sejak tahun 1980-an.

Namun, kehadiran negara-negara Pasifik Selatan mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia semenjak Melansia Spearhead Group (MSG) – organisasi kawasan Pasifik Selatan – memberikan status observer bagi United Liberation Movement for West Papua (ULWP) pada tahun 2015. Persoalannya, Kemlu sendiri kala itu dinilai masih memiliki sedikit diplomat yang memahami dinamika di kawasan itu.

Perhatian negara-negara MSG terhadap isu Papua dan Papua Barat juga semakin tumbuh dengan berkembangnya dorongan pembahasan isu di Majelis Umum PBB sejak tahun 2016. Salah satu negara yang vokal hingga kini adalah Vanuatu.

Bukan tidak mungkin, konsistensi yang dibawa oleh Vanuatu ini didasarkan pada pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus berkembang di kawasan tersebut. Bagaimana tidak? Kawasan yang secara tradisional banyak dipengaruhi oleh Australia dan Selandia Baru tersebut dianggap mulai mendapatkan tamu besar baru.

Upaya Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan ini terlihat dari besarnya bantuan asing yang digelontorkan. Pada tahun 2011-2017, Tiongkok disebut telah memberikan bantuan sekitar Rp 81,2 triliun – mendekati pemberian Australia yang bernilai sekitar Rp 83,64 triliun dalam periode waktu yang sama.

Bahkan, Tiongkok sendiri telah menjadi pendonor terbesar di Vanuatu. Pada tahun 2017, negara Tirai Bambu tersebut telah menggelontorkan bantuan sekitar Rp 1,39 triliun untuk Vanuatu.

Alhasil, tumbuhnya pengaruh Tiongkok ini disebut memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Vanuatu dan negara-negara kepulauan Pasifik lainnya dalam menentukan arah politik luar negerinya, termasuk soal pengakuan atas Republik Tiongkok (Taiwan). Selain itu, keleluasaan ini juga dinilai memberikan mereka kebebasan lebih dalam untuk mengkritisi isu Papua dan Papua Barat.

Uniknya lagi, isu Papua sendiri memiliki keterkaitan juga dengan dominasi Australia di pulau ujung timur Indonesia tersebut. Kabarnya, sejumlah perusahaan tambang asal Australia dan negara-negara Barat memiliki dominasi pada tingkat tertentu di Papua dan Papua Barat.

Bukan tidak mungkin, isu Papua dan Papua Barat ini juga menjadi pion penting bagi Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia – baik di Pasifik Selatan maupun Indonesia. Dengan begitu, dinamika geopolitik di kawasan ini dapat lebih menguntungkan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu.

Menariknya lagi, besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan ini – khususnya Vanuatu – juga memunculkan asumsi dan spekulasi liar di publik. Dalam sebuah jurnal akademik, negara Tirai Bambu tersebut bahkan sempat dianggap sebagai biang di belakang politik luar negeri Vanuatu.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Lagipula, Indonesia kini mulai aktif menggandeng negara-negara Pasifik Selatan melalui kerja sama dengan MSG. Mari kita nantikan saja aksi selanjutnya dari pemerintah Indonesia untuk menghalau kekuatan dan kritik asing ini – entah kekuatan mana yang perlu dihalau. (A43)

[dropcap]W[/dropcap]hen Dr. Hassan Wirajuda was Minister for Foreign Affairs of Indonesia and he was negotiating the Lombok Treaty on security with Australia in 2005, he often expressed the view that “if Australia would be invaded at all, the invading force would not come from Indonesia but from farther north.” He was reacting to reports that many Australians regarded Indonesia as a major threat to Australian security.

Today not a few Australians may consider his words prophetic in the face of recent developments in the South Pacific. According to Fairfax Media, one of the biggest media organizations in Australia and New Zealand, there have been informal preliminary discussions between the governments of China and Vanuatu about the establishment of a Chinese military base on the tiny archipelago some 1,750 kilometers—a stone’s throw—away from northeastern Australia.

If the report is true then it supports Dr. Wirajuda’s hint that Australia should not worry about Indonesia’s military doctrine and brood more about that expansionist force from “farther north.” For in those 1,750 kilometers between Vanuatu and the coast of Queensland there is nothing but seawater and the Great Barrier Reef.

Known as the Coral Sea, this body of water was the scene of a fierce battle between the navies of Imperial Japan and the US during the Second World War. The conventional wisdom has always been that whoever controls this maritime territory has command of all the air and sea routes between Australia and the US.

And if China gained military control of this area, at the very least it could threaten the balance of power in the Indo-Pacific region. The situation could erupt into a major war between China, the rising hegemon, and the US, the established (and declining hegemon).

Swift and serious

The reaction of the Australian government to the Fairfax report was swift and serious: it demanded explanations from both the Chinese and Vanuatu governments. The two governments in effect replied that all this talk about a base is baseless.

Vanuatu Foreign Minister Ralph Ragenvanu was emphatic: “No one in the Vanuatu government has ever talked about a Chinese military base of any sort in Vanuatu.. We are a non-aligned country. We are not interested in militarization.”

The Chinese foreign ministry spokesman dismissed and denounced the report as “fake news,” then cited the Vanuatu denial as sufficient to clarify the whole affair.

The Australian government accepted both China’s and Vanuatu’s explanation. Yet, Australian Prime Minister Malcolm Bligh Turnbull found it necessary to give a steely warning: “We view with great concern the establishment of any foreign military bases in those Pacific island countries and neighbors of ours.”

Some Australians who are keen China observers are not reassured. In their minds, the probability is that given half a chance, China would build a military base in the Australia’s neighborhood. They believe that what China has done in the Horn of Africa and various other places in Asia, it could also do in the South Pacific.

The modus operandi is simplicity itself: first it invests millions of dollars in the infrastructure program of a country. When that country begins to have problems managing its debt to China due to high interest rates compounded by the weakness of the debtor’s economy, China improvises. As a lone wolf creditor, China is not bound by the niceties of World Bank and IMF rules.

The debt trap

It could make fiscal concessions in exchange for political compromise. Or it could demand control of vital infrastructure through debt-equity swaps. In media circles this is called the “Chinese debt trap.” China critics like to point out, as object lesson, the case of Djibouti, a country that overlooks the flow of shipping through the Red Sea and the Gulf of Aden on the northeastern rim of the Indian Ocean.

As a long-time Western ally, Djibouti hosts American, French and Japanese military bases. China came in late but very strong. Today China has a naval base in Djibouti that can accommodate some 10,000 marines while serving as a facility for military logistics.

How did that happen? It is no coincidence that Djibouti’s debt to China stands at $1.2 billion. The US now fears that Djibouti, by force of its indebtedness, might hand over to China the port that services the American base, resulting in a situation where China could impose restrictions on US naval operations in Africa.

Vanuatu’s debt to China is about $220 million, not anywhere near Djibouti’s $1.2 billion, but it has a minuscule population of less than 280,000 and a much lower GDP. Vanuatu is more vulnerable. On top of that, China is constructing several government buildings and a school at a total cost of $50 million. It has already built the parliament building, a convention center and a sports stadium.

On some fateful day in the future, China could be demanding its pound of flesh in the form of—well, it would not be called a military base. China would not be so crude. It would probably be called, like the one in Djibouti, a “logistics facility.”

Not everyone in Australia is worried about Chinese encroachment in the South Pacific. Listen to Vanuato-based Ben Bohane, an Australian photographer and author who has extensively written about and photographed life at the Melanesian grassroots.

The elephant in the room

“China, China, China,” he says. “All the talk is of increasing Chinese influence in our region. But this is to willfully ignore the elephant in the room.”

The invisible pachyderm is Indonesia. Bohane claims that, contrary to most commentary, the biggest destabilizer in Melanesia in recent times has not been China but Indonesia. “Jakarta,” he says, “has deliberately paralyzed the Melanesian Spearhead Group (MSG) while seeking to influence local MPs and political parties across the Pacific to try and stop snowballing regional support for West Papuan independence.”

Then he drops a bombshell:

The reason Vanuatu and other Melanesian nations are turning to China is because they worry more about Indonesia, which has directly threatened Vanuatu over its strong diplomatic support for the West Papuans.

It is true that in the past several years, Indonesia has carried out an intensive charm campaign among the Pacific island countries, especially the Melanesian Spearhead Group, to which Vanuatu belongs. And it is true that there are some hard-driving native Papuans lobbying the MSG governments to allow Indonesia a deeper participation in the work of the Group.

But this is all a defensive maneuver; there is no stealth. Indonesia simply wants to keep its territorial integrity in its Papua provinces and offset diplomatic support for Papuan independence in the Pacific islands. And is Indonesia in any position to threaten Vanuatu or any other government?

I recently asked an Indonesian diplomat recently returned from an assignment in the South Pacific what he thought of Bohane’s claim that Indonesia is the terror of the twilight driving South Pacific nations into the arms of China. He smiled and said that this was par for the course among many Australian writers. Nothing unusual. “They just make my life interesting,” he said.

But the situation is more than merely interesting. There is a real danger here. By overstating the impact of Indonesia’s attempt to project soft power in the South Pacific, pundits may be gifting the Chinese debt trap with the cloak of invisibility. Nations that are driven to be scared of Indonesia may forget to be afraid of China.

And there could be hell to pay after that.