PinterPolitik.com

Presiden Jokowi telah jadi orang yang pertama divaksin. Ini terkait program vaksinasi yang dibuat pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Vaksinasi ini kemudian diikuti oleh pejabat, menteri dan beberapa figur publik serta artis.

Hmm, soal para artis nih menarik juga sih. Berasa kayak buzzer atau influencer gitu nggak sih? Jadinya bisa meyakinkan masyarakat untuk ikut divaksin. Apalagi kalau beneran dapat bayaran jadi yang divaksin pertama. Uppps. Tapi itu masih gosip dan spekulasi netizen ya.

Baca juga: Artis, Senjata Pamungkas Vaksinasi Jokowi?

Yang bikin masyarakat menaruh konsen lebih terkait vaksin ini adalah perbedaan nilai efikasi, khususnya untuk vaksin yang diproduksi oleh produsen asal Tiongkok, Sinovac. Buat yang belum tahu, efikasi adalah nilai yang menunjukkan apakah vaksin mampu mencegah penyakit secara signifikan atau tidak.

Nah, untuk vaksin buatan Sinovac, efikasi yang dikeluarkan oleh BPOM adalah 65,3 persen. Angka ini berbeda dengan vaksin Sinovac yang diujikan di Turki yang efikasinya mencapai 91 persen. Sementara, di Brasil angkanya hanya 50,4 persen.

Wih, kok bisa beda-beda ya? Trus yang di Brasil itu mepet banget loh sama standar minimal efikasi vaksin yang dikeluarkan WHO yang ada di angka 50 persen.

Menurut para ahli sih tingkat efikasi ini nggak masalah selama ada di atas standar minimal yang dipatok oleh WHO. Selain itu, karakter subjek uji di tiga negara ini juga beda-beda, sehingga pada akhirnya angka yang dihasilkan juga berbeda-beda.

Hmm, cuma yang jadi persoalan adalah gara-gara publikasi tentang efikasi vaksin ini, masyarakat jadi takut untuk divaksin. Lha iya, apalagi kalau bandingin dengan vaksin-vaksin buatan produsen dari Amerika Serikat macam Pfizer dan Moderna yang mengklaim tingkat efikasinya di atas 90 persen. Jelas aja masyarakat jadi was-was bakal dikasih vaksin yang mana.

Oleh karena itu, emang jadi tugas besar nih buat Kementerian Kesehatan dan pemerintah secara keseluruhan agar bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait persoalan efikasi ini. Soalnya ini penting banget loh kalau memang pemerintah ingin masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi Covid-19.

Apalagi soal komunikasi ini kan jadi masalah yang kerap terjadi pada Menkes yang sebelumnya. Jadi mungkin Pak Budi Gunadi Sadikin – yang habis dicecar sama DPR, uppps – bisa mengondisikan hal ini agar keluaran persepsi yang didapatkan dari masyarakat bisa lebih positif lagi. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Vaksin Covid-19 buatan perusahaan Tiongkok, Sinovac, emang sudah tiba di Indonesia. Setidaknya ada 1,2 juta dosis vaksin yang telah tiba beberapa hari lalu.

Menariknya, banyak pihak memberikan sorotan tajam terhadap kedatangan vaksin tersebut. Pasalnya, selain karena dikawal oleh ribuan aparat gabungan dari TNI dan Polri, vaksin tersebut belum bisa langsung digunakan.

Ada izin edar darurat alias emergency use authorization (EUA) dari BPOM yang belum terpenuhi. Makanya kok udah didatangkan aja ke Indonesia sekalipun belum berizin.

Selain itu, data efikasi dari vaksin ini belum ada juga loh. Ini berbeda dengan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat seperti Pfizer dan Moderna. Vaksin Pfizer misalnya diklaim memiliki efikasi sebesar 90 persen, sementara Moderna ada di angka 94,5 persen.

Buat yang belum tahu, efikasi adalah ukuran yang menunjukkan tinggak kemanjuran atau efektivitas vaksin yang bersangkutan.

(Baca juga: Jokowi Dalam Pusaran Proksi Vaksin?)

Makanya, banyak yang menduga vaksin Sinovac ini dikirimkan karena Pfizer dan Moderna tau-tau udah ngirimin vaksinnya ke banyak negara untuk segera digunakan. Vaksin Pfizer misalnya sudah dikirimkan ke Inggris dan sudah mulai digunakan dalam beberapa waktu dekat.

Hmm, berasa kayak produk beta nggak sih ini vaksin buatan Sinovac? Itu loh kayak aplikasi atau program beta yang baru diujicobakan pada publik oleh Google atau Apple di masing-masing PlayStore atau AppStore mereka.

Jadi berasa kalau vaksin ini belum benar-benar siap, tetapi dipaksakan untuk siap. Padahal, nanti kalau ada masalah atau komplikasi yang ditimbulkan bisa bahaya loh. Soalnya ini soal kesehatan cuy, kalau aplikasi mah bug-bugnya bisa segera diperbaiki.

Apalagi, vaksin Sinovac ini – jika menggunakan timeline yang diberitakan oleh media-media – seharusnya baru selesai masa uji coba pada Mei 2021. Artinya, seharusnya belum bisa digunakan untuk publik kalau belum waktunya kan.

Makanya, beberapa pihak meminta pemerintah menunda kedatangan vaksin lanjutan dari Sinovac yang rencananya akan ada lagi sekitar 1,8 juta dosis pada Januari 2021 mendatang.

Iya sih, pemerintah harusnya belajar dari iklan minyak kayu putih: “Buat anak kok coba-coba”. Untuk vaksin Covid-19, tagline-nya mungkin bisa diganti jadi: “Buat rakyat kok coba-coba”. Uppps. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kabar gembira untuk kita semua! Vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia. Yeayy.

Hmm, tapi kok banyak yang malah meragukan vaksin buatan Sinovac asal Tiongkok ini ya? Well, soalnya beberapa pihak emang mempertanyakan keamanan dan efikasi alias kemanjuran vaksin tersebut.

Bukannya gimana-gimana sih, hingga saat ini belum diketahui seberapa manjur vaksin yang sudah dikirim sebanyak 1,2 juta dosis tersebut.

Hal ini berbeda dibandingkan perusahaan lain, misalnya Pfizer di Amerika Serikat (AS) yang telah mengeluarkan data efikasi, yaitu 90 persen efektif. Begitupun dengan Moderna yang mengklaim tingkat efektivitas vaksinnya hingga 94,5 persen.

Adapun uji klinis vaksin Sinovac bekerja sama dengan Bio Farma dan Universitas Padjajaran baru tuntas pada Mei 2021 dan laporan awal pada Januari 2021. Hmm, jadi seberapa efektif? Dan kenapa belum bisa digunakan sekarang ya? Entahlah ya. Uppps. (Baca juga: Jokowi Dalam Pusaran Proksi Vaksin?)

Nah, yang bikin muncul perdebatan lanjutan lagi adalah terkait rencana pemerintah yang mematok harga untuk vaksin Covid-19 ini. Iyess, vaksinnya nggak semua gratis cuy.

Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Doi menyebutkan bahwa vaksin tersebut akan dibagi dalam dua jenis, yakni yang versi gratis karena menjadi program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, dan yang versi mandiri alias berbayar.

Nggak tanggung-tanggung loh, Bio Farma sebagai BUMN yang bertanggungjawab soal vaksin ini sempat mengusulkan harganya Rp 200 ribu per dosis. Wih, akhirnya jadi bisnis nih. Uppps.

Bukannya gimana-gimana ya, di negara lain seperti Prancis misalnya, vaksin Covid-19 itu digratiskan semuanya. Iyess, semuanya cuy. Kan jadi aneh kalau di Indonesia malah berbayar, apalagi kalau lebih banyak yang bayar ketimbang yang gratis.

Iya sih, sekarang ekonomi negara sedang terseok-seok dan pemerintah emang butuh dukungan publik untuk pembiayaan. Tapi, nggak malah terkesan pemerintah “malakkin” rakyat tuh? Soalnya di beberapa daerah ada aturan bahwa yang menolak divaksin bisa kena sanksi dan denda. Salah satunya di DKI Jakarta, yang mengenakan denda Rp 5 juta buat yang nolak vaksin.

Lha, ini mah berasa kayak pemerintah jadi preman. Ujung-ujungnya semua orang bakal disuruh bayar Rp 200 ribu. Maju kena mundur kena cuy. Wadoww. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, bagi kalian yang pernah belajar sejarah, tahu kan strategi yang dilakukan oleh raja-raja kuno buat melebarkan pengaruhnya ke daerah lain? Yaps, salah satunya adalah dengan cara politik pernikahan.

Nggak percaya? Tanya saja sama Raja Henry V kenapa kok ia mau menikah dengan putrinya Raja Prancis. Atau, kalau merasa kejauhan, di Indonesia kan banyak juga toh cerita begitu – mulai dari istri Brawijaya V yang semuanya adalah putri dari raja-raja ternama.

Kalau dirasa contoh di atas belum cukup, baca deh sejarah klub Inter Milan. Mengapa kok klub diberi nama ‘Inter’, padahal di kota Milan sudah ada klub bernama ‘AC Milan’? Ya, tentu supaya klub ‘Inter’ bisa didatangi oleh banyak pemain di luar kota Milan sehingga meningkatkan prestige dan pengaruhnya.

Atau, lihat deh film Game of Thrones. Apa yang dilakukan Jon Snow supaya ia mendapat dukungan dalam pertempuran melawan pasukan Night King? Ya, bekerja sama dengan banyak klan dengan perjanjian beraneka ragam.

Tentu saja, dari pengantar di atas, kita mesti paham bahwa jika hendak memiliki pengaruh luas, ya harus punya keterkaitan yang kuat dengan banyak klan atau daerah. Apabila dikontekskan dalam era sekarang, bisa diartikan bahwa negara yang selamat dan sentosa dalam kancah perpolitikan internasional harus mampu bersahabat dengan banyak penguasa wilayah atau blok.

Konsep seperti itu kayaknya sudah dipahami oleh pemerintah kita, cuy. Buktinya dalam urusan kerja sama vaksin Covid-19, Indonesia nggak cuma mendatangkan vaksin Sinovac dari Tiongkok lho, melainkan juga vaksin lainnya, terutama dari AstraZeneca dan Uni Emirat Arab (UEA).

Mohon soal ini jangan sampai dilihat pakai kacamata yang lugu karena, memang di zaman globalisasi, nggak ada kerja sama yang dibangun tanpa ada kepentingan, cuy. Jadi, coba kita lihat secara jeli deh.

Mengapa kok dalam kerja sama vaksin ada Tiongkok, UEA, dan Barat (yang disebut-sebut ada peran Bill Gates)? Jangan-jangan Indonesia sedang melakukan politik tingkat tinggi supaya bisa diterima di semua blok, yakni Timur, Timur Tengah, dan Barat?

Widih, kalau memang benar asumsi mimin ini, berarti nggak heran deh jika yang diperintahkan sebagai juru lobby Indonesia tuh orang-orang keren – seperti Luhut yang kemarin ke Tiongkok toh.

Namun, kayaknya Indonesia juga perlu waspada. Jangan sampai barang kerja sama dalam bentuk vaksin yang membuat tersenyum banyak pihak ini, justru mengabaikan kondisi masyarakat, alias bikin bingung. Jadi harus seimbang dong, Pak. Hehe. (F46)

Gelar sebagai scientific leader yang disematkan pada Tiongkok dalam penyediaan vaksin Covid-19 di berbagai negara agaknya memang tidak berlebihan. Lantas, dengan vitalnya urgensi penanganan pandemi saat ini, apakah gelar Tiongkok tersebut adalah tanda berakhirnya hegemoni kepemimpinan AS, atau hanya sekadar eminensi temporer belaka?

PinterPolitik.com

Ekspansi destruktif dari makhluk mikroskopik bernama Sars-CoV-2, sang pencetus Covid-19, tampaknya masih belum dapat dihentikan oleh peradaban manusia paling progresif yang pernah ada sampai sejauh ini.

Tengok saja sejumlah kota atau negara di dunia yang kembali melakukan karantina wilayah atau pembatasan sosial setelah angka terinfeksi virus kembali meningkat tajam. Tak hanya Indonesia dengan Jakarta-nya, negara lain seperti Irlandia dan Israel juga terpaksa kembali melakukan lockdown karena situasi kasus terinfeksi yang kembali memburuk.

Opsi tersebut memang dilematis. Setiap negara dihadapkan pada situasi di mana perekonomian kian terpuruk dan di saat yang sama kapasitas medis dan sumber daya yang ada dalam memerangi pandemi semakin kehabisan energi.

Konsekuensi yang muncul pun tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tak hanya perdebatan alot antara memprioritaskan ekonomi atau kesehatan, namun persoalan juga merembet pada gejolak sosial masyarakat hingga mulai dipertanyakannya legitimasi politik penguasa.

Karenanya, eksistensi vaksin Covid-19 kemudian dianggap menjadi satu-satunya jalan keluar paling logis untuk memusnahkan sumber dari berbagai kekacauan yang terjadi saat ini, tentu untuk dapat kembali ke kondisi normal.

Ihwal itu pula yang kiranya membuat persaingan penyediaan vaksin oleh berbagai negara tak hanya sebatas berbicara mengenai urgensi, tetapi juga menjadi sangat menarik ketika ditelisik mengenai pihak mana dan pengaruh seperti apa yang akan terjadi ketika vaksin pertama yang efektif ditemukan.

Tiongkok, ialah negara yang sampai sejauh ini dianggap terdepan dalam kontestasi penyediaan vaksin tersebut. Dan ketika berbicara Tiongkok, konteks “pengaruh” dalam berbagai hal tentu cukup sulit untuk tak disoroti jika mengacu pada kebangkitan dan ekspansi negeri Panda dalam satu dekade terakhir.

Paul Nuki dalam Why China Could Be Poised to Win the Race for A Coronavirus Vaccine menyebutkan bahwa melalui berbagai lembaga riset bioteknologinya seperti Sinovac, Cansino, atau Sinopharm dan dengan kandidatnya masing-masing, vaksin asal negeri Tirai Bambu dianggap paling menjanjikan dari segi waktu dan efektivitas.

Berbagai negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Karibia lantas mempercayakan vaksin asal Tiongkok sebagai obat mujarab untuk mengeluarkan mereka dari mimpi buruk dampak pandemi, termasuk Indonesia.

Ya, tak hanya Sinovac, anti-virus Uni Emirat Arab (UEA) yang jadi salah satu kandidat vaksin yang dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tanah air, nyatanya juga didukung oleh lembaga riset asal Tiongkok, Sinopharm.

Kepercayaan itu pula yang kiranya menjadi variabel pendorong bagi indikasi bertransformasinya Tiongkok yang disebut-sebut sebagai scientific leader dunia dalam tatanan global baru paska pandemi.

Lantas, di mana Amerika Serikat (AS)? Apakah tak terlihatnya AS dalam “kontestasi pengaruh” vaksin Covid-19 menjadi pertanda kuat berakhirnya era hegemoni negeri Paman Sam? Serta bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam kemungkinan tatanan baru tersebut?

Tak Semudah Itu?

Selama dua dekade terakhir, segala tindak tanduk Tiongkok dalam tatanan global selalu menarik perhatian. Pencapaian multi aspek Tiongkok yang disebut-sebut berpeluang besar menggeser AS dari singgasana hegemon dunia menjadi diskursus yang semakin signifikan dalam konteks hubungan internasional kontemporer.

Perlombaan vaksin Covid-19 yang digadang-gadang menjadi variabel penting kekinian dalam perebutan pengaruh global, sejauh ini pun menempatkan Tiongkok di atas angin.

Sui-Lee Wee dalam From Asia to Africa, China Promotes Its Vaccines to Win Friends mengatakan bahwa kemampuan untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin ke banyak negara juga akan menjadi sinyal kuat dari kebangkitan Tiongkok sebagai scientific leader dalam tatanan global baru.

Kebangkitan itu seolah menambah aspek keunggulan baru bagi kedigdayaan Tiongkok atas AS, setelah aspek ekonomi dan militer telah terlebih dahulu menjadi ancaman serius bagi eksistensi hegemoni AS.

Akan tetapi, Fareed Zakaria dalam The Post-American World menyiratkan bahwa untuk mendongkel AS dari posisi hegemoni plus pengaruhnya di dunia saat ini bukanlah sekadar keunggulan kuantitatif atas negeri Paman Sam semata.

Pada sebuah publikasi debat bertajuk Does The 21st Century Belong to China?,Fareed Zakaria menyebut bahwa akumulasi pencapaian apapun yang Tiongkok torehkan dibandingkan dengan AS, tetap akan cukup culit untuk menjadikannya pemimpin atau bahkan hegemon baru.

Zakaria membandingkannya dengan berbagai optimisme terhadap Jepang pada dekade 70 hingga 80-an yang sempat dianggap akan melampaui hegemoni AS karena keunggulan inovasi teknologi yang membuat ekonomi negeri Sakura melejit signifikan.

Ekspansi perusahaan asal Jepang ke berbagai negara juga dianggap sempat menjadi ancaman serius bagi AS, sebelum akibat berbagai faktor, ekonomi dan pengaruh Jepang menukik dengan sendirinya.

Selain inefisiensi pertumbuhan ekonomi plus proyeksi masalah ketimpangan demografi di masa depan, Zakaria juga memprediksi bahwa Tiongkok kelak akan mengalami “hukum kemunduran natural” seperti yang Jepang alami, bahkan dampaknya lebih minor karena Tiongkok adalah negara yang besar.

Sementara pada isu kekinian, di mana Tiongkok diprediksi akan menjadi scientific leader dalam tatanan global paska pandemi, hal tersebut agaknya terlalu prematur. Mengacu pada Jepang yang dicontohkan Zakaria, kemajuan spesifik dalam hal ekspansi vaksin dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan ekspansi teknologi Jepang yang hanya bersifat temporer dan hanya signifikan saat komoditas tersebut sedang dibutuhkan.

Terlebih, vaksin asal Tiongkok pun belum teruji – efektivitas maupun efek sampingnya – sampai benar-benar diinjeksikan massal ke populasi di negara yang mempercayakan anti-virus mereka.

Dan nyatanya AS masih pula berpeluang membalikkan keunggulan sementara Tiongkok ketika perusahaan seperti Moderna hingga Pfizer terus berprogres dalam senyap.

Selain itu, dalam konteks tatanan global secara umum, Zakaria juga mengatakan bahwa tatanan yang ada saat ini merupakan kreasi dari AS di mana nilai-nilai serta pengaruhnya secara politik telah sangat mengakar dalam interaksi hubungan internasional antar-negara, termasuk nilai-nilai modernisasi, multilateralisme, hingga keterbukaan.

Artinya, selain “efek samping” ekspansi vaksin yang bisa menjadi bumerang bagi Tiongkok, tatanan global tempat di mana negeri Tirai Bambu berinteraksi yang merupakan ciptaan AS juga dinilai akan membuat mereka akan kesulitan menggeser hegemoni dan pengaruh AS, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Lalu, bagaimana dengan posisi Indonesia – yang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi seolah telah sangat bergantung pada Tiongkok – dalam menyikapi hal tersebut?

Hindari Pragmatisme

Landasan ketergantungan Indonesia atas dua vaksin asal Tiongkok sendiri dinilai serupa dengan alasan yang mendasari berbagai kerja sama kedua negara saat ini, yakni kebutuhan akan akselerasi problem solving secepat mungkin.

Namun sayangnya, karakteristik hubungan yang cenderung dependen dari pada interdependen membuat Indonesia kurang memiliki banyak pilihan untuk keluar dari cengkraman Tiongkok yang semakin dalam.

Masih dalam publikasi debat yang sama, Fareed Zakaria juga menyoroti behaviour atau perilaku Tiongkok di balik tabir kerja sama “cuan” yang cenderung destruktif. Pertikaian kepulauan Senkaku dengan Jepang, isu Laut China Selatan (LCS) dengan beberapa negara Asia Tenggara, plus isu perbatasan dengan India kekinian, menjadikan relasi dengan Tiongkok semestinya tak berlandaskan pragmatisme belaka.

Dinamika terkini secara gamblang memaparkan terkekangnya negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Meski telah dijamin oleh AS, melalui Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo untuk menghindari Tiongkok akibat isu LCS, para anggota ASEAN cenderung memberikan pernyataan bersama yang normatif dan seolah tak ingin secara agresif merespon Tiongkok.

Khusus bagi Indonesia, perilaku destruktif Tiongkok bahkan secara nyata terulang pada akhir pekan lalu, saat kapal coast guard negara yang dipimpin Xi Jinping itu melanggar kedaulatan dan memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.

Kuncinya sekarang ada di tangan Presiden Jokowi. Ketegasan untuk menarik garis pembeda dalam kebijakan luar negeri antara kerugian nyata atas kepentingan bersifat pragmatis dengan Tiongkok, dan kepentingan serta kedaulatan negara jangka panjang akan jauh lebih penting.

Tak hanya kehati-hatian, kompetisi antara AS dan Tiongkok juga harus disikapi dengan tegas oleh kepala negara agar kepentingan bangsa tak tersandera sedikitpun. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.