Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik soal adanya proses politik yang melibatkan uang dalam revisi Undang-Undang di DPR. Ini terkait narasi perubahan dalam UU MD3 yang mencuat terkait perubahan aturan tentang pimpinan DPR. Tak tanggung-tanggung Hasto menyebutkan bahwa di tahun 2014, nilai uang terlibat dalam perubahan UU MD3 kala itu mencapai US$ 3 juta atau sekitar Rp 47 miliar. Pernyataan Hasto ini membuktikan bahwa proses legislasi di Indonesia sarat akan politik uang di dalamnya.

PinterPolitik.com

Pernyataan Hasto terkait dana US$ 3 juta dalam proses politik di sekitaran perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) ini memang menjadi semacam pembenaran terkait kondisi pembentukan hukum di Indonesia.

Konteks pernyataan Hasto sendiri berkaitan dengan narasi bahwa Partai Golkar tengah mendorong perubahan terhadap UU MD3 karena mengincar kursi Ketua DPR RI. Seharusnya, berdasarkan UU MD3 yang ada kursi Ketua DPR ini menjadi jatah partai pemenang yang di Pemilu 2024 diraih oleh PDIP. Namun, dorongan perubahan aturan mencuat karena Golkar – yang adalah partai pemerintah – mengalami peningkatan suara yang signifikan, meski belum mampu menggeser PDIP dari status pemenang Pemilu.

Selain itu, jika PDIP menjadi oposisi di pemerintahan mendatang, maka akan ada banyak kendala bagi pemerintah kalau jabatan Ketua DPR diduduki oleh partai di luar pemerintah. Ini karena oposisi bisa saja menghambat pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan program pemerintah. Ketua DPR dari kelompok oposisi juga sangat mungkin berkontribusi pada instabilitas politik di level teratas.

Hal inilah yang membuat Hasto mengungkapkan pernyataan yang demikian, dengan harapan simpati publik akan jatuh pada PDIP dan menekan keinginan partai-partai lain untuk mengambil alih kepemimpinan di DPR.

Yang membuat pernyataan Hasto makin menarik adalah karena ia menyinggung konteks perubahan UU MD3 yang terjadi pada tahun 2014. Kala itu, setelah pemilihan umum, terjadi perubahan dalam komposisi anggota DPR. Kita tahu bahwa pada tahun 2014, PDIP keluar sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Agar oposisi punya posisi politik, maka terjadilah revisi Undang-Undang MD3 yang kemudian membuat kursi Ketua DPR RI berhasil diambil alih oleh Golkar. Menurut Hasto, ada operasi yang menghabiskan dana hingga US$ 3 juta untuk merebut kursi puncak DPR RI ini. Dana tersebut entah dipakai untuk apa, tetapi menunjukkan adanya semacam “sponsor” dalam perubahan yang terjadi dalam UU MD3 kala itu demi memuluskan kepentingan menggagalkan PDIP menjadi Ketua DPR.

Golkar sendiri mengeluarkan bantahan terkait narasi perubahan UU MD3 di tahun 2024 ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono, membantah soal tudingan tekanan yang diarahkan Golkar pada PDIP terkait UU MD3. Dave menyatakan bahwa tidak ada langkah apa pun menuju revisi Undang-Undang MD3.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini tak ada proses politik yang mendorong wacana revisi terhadap UU MD3.

Pertanyaannya tentu saja adalah apakah kali ini revisi UU ini bisa terjadi? Dan bagaimana kita memaknai adanya politik uang dalam proses politik pembuatan UU di DPR?

Politik Uang di Legislasi

Soal adanya sponsor dalam pembuatan produk hukum di DPR memang pernah juga disinggung oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Cawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo ini pernah menyebutkan bahwa pembuatan UU di Indonesia sarat akan politik uang dan titipan sponsor. Tidak heran jika kemudian banyak pasal di produk hukum yang dibuat merupakan pasal titipan.

Fenomena ini tentu saja menciptakan kekhawatiran akan integritas dan independensi lembaga legislatif dalam menetapkan undang-undang yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Ini menjelaskan bagaimana perilaku korup juga terjadi di level pembuatan aturan perundang-undangan. Pernyataan Mahfud MD memberikan dorongan tambahan untuk mengkaji praktik ini secara lebih mendalam.

Pertama-tama, perlu diakui bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya tanpa dasar. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan keraguan akan integritas lembaga tersebut. Penyelidikan juga telah mengungkap adanya hubungan yang erat antara sejumlah legislator dengan pihak-pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam pembuatan undang-undang tertentu.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan legislatif tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan masyarakat, melainkan pada kepentingan kelompok atau individu tertentu yang memberikan dana atau imbalan lainnya kepada anggota DPR.

Pernyataan Mahfud MD tentang “pasal titipan” menunjukkan bahwa praktik ini mungkin lebih meresahkan daripada yang diperkirakan oleh banyak orang. Pasal-pasal dalam undang-undang yang seharusnya disusun untuk kepentingan umum dapat dimanipulasi atau dimodifikasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keberadaan “pasal titipan” dapat merusak esensi demokrasi dan keadilan dalam proses pembuatan undang-undang.

Untuk menanggapi tuduhan ini, langkah-langkah reformasi perlu diambil. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang harus ditingkatkan. Lembaga-lembaga pengawas dan mekanisme pemantauan independen harus didirikan atau diperkuat untuk mengawasi kegiatan legislatif dan memastikan integritasnya. Selain itu, diperlukan pula regulasi yang lebih ketat terkait dengan pendanaan politik dan hubungan antara anggota DPR dengan pihak swasta untuk mengurangi risiko konflik kepentingan.

Tuduhan tentang politik uang dan “pasal titipan” dalam proses pembuatan undang-undang di DPR RI menyoroti tantangan serius terhadap integritas dan independensi lembaga legislatif. Untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga kualitas demokrasi, reformasi yang substansial dan berkelanjutan diperlukan.

Sementara dalam konteks pernyataan Hasto Kristiyanto terkait dana US$ 3 juta di revisi UU MD3 tahun 2014 perlu jadi wanti-wanti bagi DPR. Bagaimanapun juga, ini menjadi penguat argumentasi soal politik uang tersebut.

Perlu Perubahan

Mencegah politik uang di DPR dalam proses pembuatan Undang-Undang merupakan langkah krusial untuk menjaga integritas, keadilan, dan representasi yang baik dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, perlu ada peraturan yang ketat untuk mengawasi pendanaan kampanye dan aktivitas politik anggota DPR.

Langkah-langkah seperti membatasi sumbangan dari individu atau entitas, melaporkan secara transparan asal-usul dana kampanye, dan memerlukan audit reguler terhadap keuangan politik dapat membantu mengurangi risiko politik uang.

Selain itu, proses pembuatan Undang-Undang juga harus lebih terbuka dan transparan. Informasi tentang siapa yang mengusulkan revisi atau menyarankan perubahan dalam UU bersangkutan harus tersedia untuk publik secara online. Ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan meninjau proses legislatif, serta mengidentifikasi potensi kepentingan yang tersembunyi.

Kemudian, DPR juga harus menerapkan kode etik yang ketat bagi anggotanya dan memastikan penegakan aturan tersebut. Sanksi yang tegas dan memadai harus diberlakukan terhadap anggota yang terlibat dalam politik uang atau pelanggaran etika lainnya, termasuk pemecatan dan penuntutan hukum jika diperlukan.

Dan yang tak kalah penting, lembaga-lembaga independen yang bertugas mengawasi integritas dan etika di DPR, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Ombudsman, perlu diberi kekuatan dan kewenangan yang memadai untuk menyelidiki dugaan politik uang dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.

Diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, termasuk anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menerapkan langkah-langkah ini secara efektif. Mencegah politik uang tidak hanya penting untuk menjaga integritas DPR sebagai lembaga legislatif, tetapi juga untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara luas diwakili dan dihormati dalam proses pembuatan kebijakan.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya akankah pernyataan Hasto soal US$3 juta ini menjadi pembalik dalam konteks arah narasi revisi UU MD3 dan perubahan dalam konstelasi politik nasional. (S13)

Hmm, kira-kira, ada operasi apa nih? 

Mungkin, bukan hanya James Bond saja yang biasa menjalankan operasi rahasia di balik MI6. Ternyata, disebut-sebut ada juga “operasi bawah tanah” di balik wacana revisi UU MD3.

Dugaan ini sempat dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto bahkan menduga ada upaya dari Partai Golkar untuk merebut kursi ketua DPR melalui revisi UU tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum ada wacana seperti itu sama sekali. Ketua DPR RI Puan Maharani-pun juga mengatakan bahwa tidak ada wacana revisi UU MD3 dan menyatakan bahwa DPR tetap kompak.

Hmm, mungkinkah ada operasi bawah tanah di balik wacana revisi ini? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Perebutan kursi Ketua DPR di antara Partai Golkar dan PDIP semakin memanas, menciptakan atmosfer politik yang tegang pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Meskipun perolehan suara Partai Golkar berada di bawah PDIP dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, namun Partai Golkar berkeinginan keras untuk merebut kursi Ketua DPR dari tangan PDIP. 

Menurut Undang-Undang (UU) MD3, PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dalam Pileg 2024 memiliki hak untuk menempati kursi Ketua DPR. 

Namun, kabar mengenai niat Partai Golkar untuk merevisi UU MD3 guna menduduki kursi Ketua DPR telah mulai beredar. 

Jika niat tersebut terwujud, maka itu kiranya akan mengulang kembali peristiwa tahun 2014 lalu. Saat itu, Partai Golkar berhasil menduduki posisi Ketua DPR meskipun peringkatnya dalam Pileg berada di posisi ketiga, di bawah PDIP dan Partai Gerindra. 

Dalam sidang yang diwarnai walk out parpol koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin PDIP itu, Partai Golkar berhasil memenuhi syarat jika kandidat pimpinan DPR harus didukung oleh minimal lima fraksi. 

Saat itu, Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendapatkan dukungan dari PPP, PKS, PAN, dan Partai Gerindra untuk menempati kursi Ketua DPR. 

Partai Golkar memang memiliki sejarah yang kuat dalam menempati posisi Ketua DPR. Sejak awal berdirinya, Partai Golkar telah berhasil menempatkan 12 orang kader terbaiknya sebagai Ketua DPR. 

Sementara itu, PDIP baru saja berhasil menempatkan satu kadernya sebagai Ketua DPR, yakni Puan Maharani periode 2019-2024. 

Berdasarkan sejarah dan prestasi yang telah diraih itu, banyak pihak menganggap bahwa Partai Golkar lebih layak menempati posisi Ketua DPR daripada PDIP. 

Namun, hal ini tidak serta merta membuat PDIP menyerah begitu saja. PDIP juga memiliki basis massa yang kuat dan dukungan politik yang signifikan. 

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto telah memberikan peringatan kepada Partai Golkar untuk tidak mengusik dan mencoba mencari celah untuk merebut kursi Ketua DPR RI lewat revisi UU MD3. 

Hasto menegaskan jika PDIP memiliki kesabaran yang terbatas soal itu. Dia menyatakan jika PDIP tidak ingin peristiwa 2014 lalu terulang kembali. 

Lantas, mengapa Partai Golkar dinilai lebih pantas untuk menempati posisi Ketua DPR RI dibandingkan PDIP? 

Golkar Diterima Semua Kalangan? 

Partai Golkar telah melangkah jauh sejak era Orde Baru. Dalam kancah perpolitikan Indonesia, Golkar telah menancapkan akarnya sebagai partai yang memiliki identitas sebagai penguasa utama pemerintahan atau ruling party. 

Menurut cendekiawan Inggris William A. Robson, esensi mendasar politik adalah tentang mencari dan mempertahankan kekuasaan. 

Pandangan ini telah terkait erat dengan teori sirkulasi elite yang diungkapkan sosiolog Italia, Vilfredo Pareto. 

Menurut Pareto, kursi kekuasaan akan senantiasa berganti karena elite-elite yang baru selalu ingin menggantikan elite yang sedang berkuasa. 

Dalam konteks ini, Partai Golkar dengan sejarahnya yang panjang kiranya sedang mengincar peran yang lebih dominan di pemerintahan baru periode 2024-2029, yakni menempati kursi Ketua DPR. 

Ambisi ini tampaknya dapat dipahami sebagai dorongan alamiah dari kader-kader hingga elite partai yang terpatri dalam keinginan akan kekuasaan seperti yang terjadi di masa lalu.  

Selain itu, keberlanjutan Partai Golkar dalam politik pemerintahan tidak hanya bergantung pada satu sosok sentral. 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya yang berjudul The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik menjelaskan bahwa Golkar adalah partai yang fleksibel, mampu merangkul berbagai latar belakang, karakteristik, dan ideologi untuk bersinergi sebagai catch-all party. 

Sikap terbuka dan kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu sosok, dengan adanya banyak tokoh kuat dan faksi di dalam partai, menjadikan Golkar memiliki kemampuan lobi yang lebih mudah. 

Berbeda dengan PDIP yang kepemimpinannya terpusat pada sosok sang Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, membuat PDIP sulit untuk melakukan lobi secara efektif karena harus melalui persetujuan “sang Ratu”. 

Ketika memimpin lembaga seperti DPR, diperlukan sosok atau partai politik yang dapat mengakomodir beragam kepentingan. Dengan karakteristiknya yang inklusif, Partai Golkar muncul sebagai partai yang dinilai tepat untuk memegang peran ini. 

Namun, ambisi untuk menempati kursi Ketua DPR tidaklah mudah. Persaingan politik yang ketat, baik di internal maupun eksternal partai tampaknya akan menjadi tantangan utama. 

Pada akhirnya, Partai Golkar kiranya memang telah memegang peran penting dalam peta politik Indonesia. Sejarahnya yang kuat dan adaptabilitasnya yang teruji telah menjadikannya sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. 

Dengan ambisi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam pemerintahan, Golkar menunjukkan bahwa mereka berusaha senantiasa relevan dan berupaya untuk memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan politik Indonesia yang lebih lanjut. ‘

Optimaes vs Populares 

Dalam sejarah politik, persaingan antar partai atau faksi adalah hal yang lumrah. Bahkan, dalam kerangka politik yang berbeda, motif dan dinamika persaingan seringkali tetap sama. 

Salah satu contoh yang menarik adalah politik Romawi Kuno yang terkenal dengan persaingan antara Optimates dan Populares. 

Di Romawi Kuno, Optimates dan Populares adalah dua faksi yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda. 

Optimates, yang terdiri dari elit aristokrat, senator, dan orang-orang kaya, mengejar kepentingan mereka sendiri dengan mempertahankan struktur politik yang menguntungkan mereka. 

Sebaliknya, Populares mewakili kepentingan rakyat jelata atau plebeian, menekankan aspirasi dan kebutuhan mereka.  

Ketika kita melihat politik Indonesia, kita dapat menemukan paralel yang menarik. Partai Golkar, dengan basis elitnya dan akses yang kuat terhadap sumber daya politik, menyerupai Optimates dalam banyak hal. 

Partai ini terbiasa memanfaatkan koneksi dan dukungan internal untuk memenangkan posisi strategis, seperti kursi Ketua DPR. 

Sebaliknya, kendati kian dipertanyakan relevansinya, PDIP dengan narasi “wong cilik” dan retorika populisnya, menarik dukungan dari kelas bawah, mirip dengan peran yang dimainkan oleh Populares dalam politik Romawi Kuno. 

Perbandingan antara Optimates dan Partai Golkar, serta Populares dan PDIP, memberikan wawasan menarik tentang dinamika politik di masa lalu dan sekarang. 

Seperti yang terjadi di Romawi Kuno, persaingan antara faksi-faksi ini sering kali merupakan perjuangan untuk mengendalikan pemerintahan dan sumber daya negara. 

Bagi Optimates atau Partai Golkar, itu berarti mempertahankan dominasi elite mereka, sementara bagi Populares atau PDIP, itu berarti memperjuangkan kepentingan rakyat.  

Kunci dari persaingan politik ini adalah kemampuan untuk memobilisasi massa dan memengaruhi opini publik. 

Partai Golkar menggunakan jaringan yang kuat dan sejarahnya sebagai partai penguasa untuk memperoleh dukungan internal dan eksternal. 

Mereka dapat dengan mudah mengamankan kursi penting seperti Ketua DPR dengan memanfaatkan sumber daya dan pengaruh mereka. 

Di sisi lain, PDIP mengandalkan basis massa yang kuat dan retorika populis untuk meraih dukungan, memanfaatkan aspirasi rakyat jelata dalam upaya mereka untuk memenangkan kursi-kursi strategis.  

Namun, perlu diingat bahwa dalam politik, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Kepemimpinan dalam lembaga seperti DPR memerlukan lebih dari sekadar dukungan massa atau retorika politik. 

Pentingnya kemampuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan melakukan lobi politik tidak boleh diabaikan. 

Terlepas dari seberapa kuatnya retorika, yang penting dalam politik adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.  

Dengan demikian, ketika mengamati persaingan politik di masa lalu dan sekarang, akan terlihat bahwa meskipun aktor dan konteksnya berubah, motif dasar dan dinamika persaingan tetap sama. 

Ini adalah cerminan dari sifat yang abadi dari politik manusia, di mana kekuasaan, kepentingan, dan aspirasi selalu menjadi pusat dari perjuangan politik. (S83) 

PinterPolitik.com

Dewi Fortuna sepertinya tengah bermesra ria dengan PDIP. Bagaimana tidak, PDIP tidak hanya mendapatkan kursi terbanyak di DPR pada Pemilu 2019 dan terpilih kembalinya Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kadernya sebagai presiden.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani yang merupakan anak dari ketua umum partai tersebut, Megawati Soekarnoputri, ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.

Pemilihan dan penetapan Puan sebagai ketua DPR ini cukup menarik mengingat terdapat perbedaan mekanisme apabila dibandingkan dengan mekanisme pemilihan Ketua DPR periode sebelumnya. Bila pada periode sebelumnya pimpinan DPR dipilih dengan mekanisme paket oleh seluruh anggota DPR melalui pemungutan suara atau voting, Puan dapat terpilih karena partainya menjadi pemenang Pemilu 2019.

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang belum lama ini direvisi. Dalam revisi UU MD3, pimpinan DPR berjumlah lima orang berasal dari partai politik peringkat lima besar dalam Pemilu 2019.

Tidak hanya terpilih sebagai Ketua DPR pertama dengan mekanisme baru, terpilihnya Puan juga mencatatkan sejarah sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Sejarah yang dicatat Puan ini mengingatkan kita kepada Nancy Pelosi yang juga merupakan Ketua DPR perempuan pertama di Amerika Serikat (AS).

Namun, beda halnya dengan Pelosi yang disambut baik oleh masyarakat AS, terpilihnya Puan sebagai Ketua DPR justru mendapatkan berbagai cibiran dari warganet. Mereka umumnya meragukan kinerja Puan mengingat prestasinya dinilai tidak mentereng ketika menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Di luar keraguan terhadap kapabilitas Puan, terdapat asumsi bahwa boleh jadi ini merupakan pertanda bahwa PDIP sedang menyusun strategi dalam menjadi partai dominan. Lantas pertanyaannya, strategi seperti apa yang sedang dimainkan oleh PDIP?

View this post on Instagram

Setelah 70 tahun, Puan Maharani menjadi pimpinan DPR perempuan pertama. Bagaimana kiprahnya? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 2, 2019 at 2:00am PDT

Mega Ubah Strategi?

Pada tahun 2016, Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya berjudul Indonesia in 2015: The People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation menjelaskan bahwa Mega dan Puan memiliki kepentingan tersendiri dalam pemerintahan, yaitu memengaruhi kebijakan serta memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan-jabatan strategis. Hal ini dilakukannya dengan mengontrol Jokowi dan melakukan beberapa upaya yang melemahkan pengaruh sang presiden.

Akan tetapi, sepertinya strategi Mega dan Puan tidak berjalan dengan mulus. Jokowi terlihat bisa melonggarkan cengkraman tersebut. Hal inilah yang mungkin membuat mereka tengah berusaha mengganti strateginya. Alasannya jelas karena di banyak kesempatan Jokowi justru memperlihatkan dirinya tidak mengikuti arahan dari Megawati sebagai ketua partai.

Ketidakselarasan ini dapat dilihat mulai dari dukungan Jokowi terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, alih-alih mendukung pasangan calon (paslon) dari PDIP. Ini juga terlihat dalam kasus pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang dibatalkan oleh Jokowi dan disebut-sebut membuat Mega marah besar.

Dalam beberapa kesempatan, Mega juga kerap mengingatkan Jokowi bahwa mantan Wali Kota Solo itu adalah petugas partai. Secara tidak langsung, Mega boleh jadi sedang ingin mengatakan ke banyak pihak bahwa Jokowi adalah kader partai yang tidak patuh pada atasan.

Hal ini cukup masuk akal, mengingat tidak mungkin adanya sindiran satir apabila Jokowi memang patuh sepenuhnya kepada Mega.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, Mega dan Puan sepertinya mengganti strategi katakanlah dengan langsung menempatkan Puan sendiri ke dalam posisi strategis.

Posisi Ketua DPR adalah jabatan yang strategis karena menjadi kursi tertinggi di kamar legislatif. Strategi tersebut saat ini sepertinya tengah berjalan dan memulai awalan yang baik.

Semoga tak sekadar harapku~https://t.co/8ovEQoq8M4

— tirto.id (@TirtoID) October 2, 2019

Dampak Puan Ketua DPR

Seperti yang diketahui, kunci penetapan Puan sebagai Ketua DPR adalah revisi UU MD3 yang baru-baru ini disahkan. Menariknya, revisi UU MD3 ini disahkan dengan cepat oleh DPR, yang berarti semua fraksi dengan kompak menyetujuinya.

Alasan kekompakan itu sederhana, yakni karena revisi UU MD3 memberikan distribusi kursi pimpinan DPR dan MPR yang tidak hanya kepada partai pemenang Pemilu, melainkan kepada lima partai dengan suara terbanyak.

Tidak mengherankan, sekelas Gerindra yang menjadi rival berat PDIP dalam lima tahun terakhir sangat mendukung revisi ini mengingat partainya mendapatkan suara terbanyak kedua dan otomatis tidak perlu melakukan lobi-lobi melelahkan kepada PDIP untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR ataupun MPR.

Di sisi lain, distribusi kursi pimpinan DPR dan MPR adalah strategi politik yang mumpuni dalam upaya rekonsiliasi pasca Pilpres yang sarat akan ketegangan yag melelahkan.

Namun, apakah PDIP memberikan ruang bagi revisi UU MD3 yang membuat partai rival mendapatkan jatah kursi pimpinan hanya untuk melakukan rekonsiliasi? Tentu tidak. Besar kemungkinan memang ada alasan lain di belakangnya.

Seperti dalam pandangan Thomas Hobbes yang menyebut setiap manusia adalah egois, mestilah PDIP memiliki agenda tersembunyi yang dalam kalkulasinya akan menguntungkan partai berlogo banteng tersebut.

Lantas, apa agenda itu?

Agenda pertama tentu untuk meloloskan kader PDIP sebagai Ketua DPR, yang pada konteks ini mestilah jatuh pada sosok Puan, mengingat dirinya adalah anak dari sang ketua partai.

Melihat lebih dalam, agenda tersembunyi PDIP sepertinya jauh lebih ambisius, yaitu mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memang sudah disuarakan secara terus terang.

Boleh jadi, penempatan Puan sebagai Ketua DPR adalah langkah awal dalam agenda itu. Sebagai Ketua DPR, tentu Puan memiliki kewenangan lebih dalam melakukan lobi dan intervensi politik.

Akan tetapi, dalam politik, suata hal yang tersurat mestilah menyimpan banyak hal tersirat di dalamnya. Pada konteks ini, kita dapat bertanya, apa dampak politis yang dapat ditimbulkan dari pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi bagi PDIP?

View this post on Instagram

Nama calon kandidat pengganti Mega mulai bermunculan. Siapa kandidat yang paling berpeluang? Nanti artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #megawati #jokowi #puanmaharani #budi gunawan #ketumpdip #kongrespdip #infografik#infografis#politik#politikindonesia#pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 17, 2019 at 8:34pm PDT

PDIP Jadi Parpol Dominan?

Berkaca pada kasus Partai Demorat yang berkuasa selama 10 tahun, namun setelah itu justru tidak dapat mempertahankan dominasinya, PDIP sepertinya sedang menyiapkan strategi agar apa yang menimpa Demokrat tidak terjadi kepada mereka.

Apabila posisi Puan sebagai Ketua DPR dapat membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, maka akan terjadi satu dampak substansial dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu presiden bisa kembali dipilih oleh MPR – katakanlah jika pasal tersebut juga ikut diubah.

Faktor lain adalah jika GBHN kembali diberlakukan, maka MPR juga bisa “meminta pertanggungjawaban” presiden jika tak mampu melaksanakan pedoman pembangunan tersebut.

Hal ini tidak hanya memutar balik demokrasi yang membuat kita dapat merasakan kemewahan pemilihan presiden secara langsung, tetapi juga akan berpotensi untuk memperkuat dan melanggengkan oligarki PDIP dan posisi politiknya di hadapan kekuatan eksekutif.

Akan tetapi, sepertinya skenario pengembalian MPR menjadi lembaga tertinggi tidak akan berjalan mudah. Hal ini berdasar pada respon yang diperlihatkan mahasiswa yang mewakili masyarakat saat menolak revisi UU KPK, RKUHP, dan RUU bermasalah lainnya. Demonstrasi dalam jumlah yang lebih besar pasti akan kembali terjadi apabila skenario tersebut dijalankan.

Yang jelas, posisi Puan dan kembali kuatnya MPR misalnya, akan membuat PDIP berpotensi menjadi partai dominan. Konteksnya mungkin belum sampai pada praktik partai tunggal yang terjadi di Turki, Rusia hingga Serbia. Namun, PDIP bisa menjamin kemenangannya akan terus terjadi di Pemilu-Pemilu berikutnya.

Penetapan Puan sebagai Ketua DPR juga potensial sebagai usaha penambahan modal politik yang dapat meningkatkan elektabilitasnya ketika akan diusung untuk menggantikan Mega kelak sebagai Ketua Umum PDIP yang memang telah digadang-gadang oleh banyak pihak, atau bahkan ketika nantinya akan diusung menjadi calon presiden.

Pada akhirnya, kita dapat melihat relasi pernyataan John Jay dalam skenario ini bahwa: “Masyarakat yang menguasai suatu negara haruslah yang memerintahnya”. Terminologi masyarakat John Jay pada konteks Indonesia sepertinya mengacu kepada PDIP yang sedang mempersiapkan strategi untuk mempertahankan oligarkinya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sah, 16 September 2019, DPR merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang membuat pimpinan MPR bertambah menjadi 10 orang – yang terdiri dari 1 orang ketua, dan 9 orang wakil ketua. Penambahan jumlah pimpinan dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, revisi tersebut untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, lebih efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Juga tambahnya, ini adalah pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai upaya penguatan fungsi MPR.

Sebelum disahkan, Herman Khaeron, Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat telah menuturkan bahwa penguatan MPR dapat dilakukan melalui revisi UU MD3.

Akan tetapi, apabila menilik perjalanan revisi UU MD3, alasan awalnya adalah rekonsiliasi pasca-Pilpres. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay. Dengan kata lain, terdapat inkonsistensi antara penyebab awal dengan rasionalisasi Mendagri Tjahjo terkait alasan revisi MD3.

Secara gamblang, dapat dilihat bahwa penambahan pimpinan MPR sebagai upaya bagi-bagi kursi atau kekuasaan. Hal yang sama juga ditegaskan Pengamat Politik Hendri Satrio yang menilai revisi ini tidak terlalu mendesak, dan justru memperlihatkan semangat bagi-bagi kursi yang kental.

Fakta bahwa sudah adanya partai politik yang telah menyodorkan nama ataupun dalam tahap penentuan calon nama pimpinan MPR sebelum revisi disahkan, memberi penguatan akan hal ini.

Sudah menjadi rahasia umum, hal yang disampaikan secara politis, mestilah menyembunyikan pesan di baliknya yang bisa saja lebih besar.

Pada dasarnya, persoalan utamanya bukan pada inkonsistensi pernyataan Mendagri ataupun nuansa bagi-bagi kursi pimpinan MPR. Kedua fenomena itu adalah hal lumrah dalam dinamika politik.

Persoalan pentingnya adalah apa agenda di balik hal tersebut? Apa pre-teks, atau pesan tidak tersampaikan yang ada di balik makin bertambahnya jumlah pimpinan MPR ini?

Penguatan MPR Untuk Apa?

Konteks UU MD3 ini memang punya nuansa penguatan kembali fungsi MPR – hal yang punya hubungan dengan wacana pengembalian UUD 1945 ke versi asli yang disuarakan oleh beberapa pihak.

Sampai saat ini, penggaungan terkait belum sempurnanya pengimplementasian UUD 1945 terus menyeruak. Fenomena ini sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah fantasi atau recalling the past.

Ini sebenarnya adalah bentuk kepasrahan bahwa demokrasi Indonesia belum mewujudkan keadilan rakyat – yang membuat fantasi pada UUD 1945 sebagai konstitusi ideal terus menyeruak.

Ketika mendapati hal tidak mengenakkan, umumnya manusia akan mengingat-ingat masa lalu yang dijadikannya sebagai pembanding.

Dalam istilah teknis logika, ini dikenal sebagai post-pactum explanation atau penjelasan yang hadir setelah fenomena. Penjelasan terhadap UUD 1945 lahir ketika mendapati  fenomena belum berhasilnya demokrasi – recalling the past.

Recalling the past tidak terjadi dengan mudah, butuh memori yang indah atau kuat yang memungkinkannya untuk terjadi. Memori kuat itu adalah kemampuan MPR menurunkan presiden dalam sidang istimewa jika dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai mandataris MPR dengan baik.

Kewenangan menurunkan presiden selain dapat menjadi kontrol juga menjadi kekuatan politik yang besar. Tentu kekuatan politik itu akan menjadi incaran partai politik, yang jika didapatkan akan dapat mencengkram presiden, sekaligus mencengkram semua lembaga.

Tidak hanya itu, pengembalian GBHN dinilai sebagai visi ideal dalam perencanaan pembangunan. Saat ini pemerintah selalu melakukan “tari poco-poco”, maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Pemerintahan yang baru misalnya, umumnya membawa visi dan misi baru agar memberi kesan membawa kebaharuan.

Padahal, pembangunan tidak mungkin dapat selesai dalam 5 atau 10 tahun. GBHN menyediakan visi tersebut, di mana pembangunan dirancang selama 20 tahun.

View this post on Instagram

Pro kontra amendemen UUD 1945 Selengkapnya dalam video berjudul "Sejarah Amendemen UUD 1945, Untuk Siapa?" di channel Youtube Pinter Politik #amendemen #uud1945 #video #videopolitik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 29, 2019 at 4:22pm PDT

Dua alasan tersebut menjadi memicu kuat recalling the past. Memori yang indah akan kekuasaan yang begitu besar.

Namun, sudah kepalang tanggung, begitu kira-kira, telah terjadi empat kali amandemen yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Berbagai ketegangan politik, terlebih lagi selepas Pilpres yang sarat akan persinggungan mau tidak mau membuat upaya pengembalian UUD 1945 harus dilakukan dengan pelan-pelan dan halus.

Sebagai upaya awal mengembalian UUD 1945, revitalisasi MPR harus dilakukan. Tentu dengan tidak langsung mengubahnya seperti dahulu, melainkan secara perlahan menguatkan fungsinya.

Pada titik ini, mulai terlihat motif revisi UU MD3. Ini pada dasarnya adalah strategi melempar burung dengan satu batu. Di satu sisi, rekonsiliasi dengan partai oposisi terjalin, di sisi lain penguatan MPR dapat terjadi yang besar kemungkinan punya tujuan politik tertentu.

Bargaining Position Partai Politik

Bargaining Position atau nilai tawar merupakan butterfly effect dari revisi MD3. Tidak hanya memperkuat peran atau posisi MPR, revisi UU MD3 juga memberikan nilai tawar lebih kepada partai-partai politik. Bertambahnya jumlah pimpinan MPR akan membuat setiap fraksi memiliki kekuatan politik yang sama, terlebih lagi jika mampu menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR.

Konsekuensinya, kekuatan politik di MPR menjadi hal yang penting. Ini menjadi poin penting sebagai langkah awal dalam menguatkan peran dan fungsi MPR.

View this post on Instagram

Ekonomi Pancasila dianggap hanya sekadar jargon. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #ekonomipancasila #pancasila #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 17, 2019 at 4:00am PDT

Tidak hanya kekuatan politik para partai politik terhadap sesama partai politik saja yang bertambah, tetapi juga kekuatan politik partai politik terhadap Presiden Jokowi. Konteks ini menjadi cara parpol menjaga posisi tawarnya di hadapan Jokowi, baik itu partai-partai yang akan menjadi oposisi, maupun partai-partai koalisi pemerintah sendiri.

Berdasarkan revisi UU MD3, ketua MPR akan dipilih dari 10 nama yang diserahkan oleh setiap fraksi. Pada pemilu 2019, Gerindra yang mendapat suara terbanyak setelah PDIP tentu akan memanfaatkan momen. Posisinya juga lebih diuntungkan mengingat saat ini partai pimpinan Prabowo Subianto itu juga cukup dekat dengan Megawati Soekarnoputri, sang Ketum PDIP.

Melirik kembali pernyataan Mendagri, revisi UU MD3 ini bertujuan agar MPR dijalankan secara lebih demokratis, berkonsekuensi pada tidak mungkin PDIP akan mengambil sepihak kursi Ketua MPR meskipun mendapatkan suara terbanyak.

Atas nama rekonsiliasi akan dijadikan senjata bagi Gerindra untuk meminta posisi Ketua MPR – dan itu sangat masuk akal untuk dilakukan dengan konteks kedekatan dua pertain tersebut.

Publik juga akan menilai keseriusan pemerintah dalam melakukan rekonsiliasi dengan memberikan kursi Ketua MPR kepada rival politik utamanya saat ini. Di sisi lain, politisi PDIP, Ahmad Basarah juga mengutarakan partainya tidak masalah jika tidak mendapat kursi Ketua MPR.

Pada akhirnya, kita sebagai publik hanya dapat melihat bagaimana dinamika dan efek dari revisi UU MD3 pada periode kedua kekuasaan Presiden Jokowi. Yang jelas, publik bisa membaca bahwa sedang ada upaya penguatan MPR yang sangat mungkin punya nuansa yang sama dengan amendemen UUD 1945 dan pengadaan kembali GBHN. (R53)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys ada kabar gembira nih. Tapi bukan kabar gembira karena kulit manggis kini ada ekstraknya loh ya. Kabar gembira itu datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.

Wuih, mantap jiwa. Eike jadi kepo nih, kira-kira apa aja ya perubahan UU MD3 usai dikabulkannya uji materi oleh MK? Informasi yang eike himpun dari pedagang asongan di sekitar gedung MK, katanya sih ada tiga hal utama perubahan dalam UU MD3. Mmm, lumayan lah, dari pada gak sama sekali, iya kan!

Abisnya nih ya, perumpamaan sebuah kastil, UU MD3 ini udah kayak tembok besar pelindung para anggota dewan yang terhormat. Jangankan mau mengkritisi mereka, semenjak UU ini berlaku, mencolek mereka aja udah terasa gak mungkin. Kayak gak kesentuh gitu. Alergi akut kali ya mereka sama rakyat!

Hadeuh, emangya rakyat itu apa sih, kok mereka jijay sama kita-kita ini? Untung aja MK mengabulkan sebagian uji materi UU ini ya. Hal yang dirubah MK salah satunya adalah ketentuan pasal 245 ayat (1) yang mengatur pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum mendapatkan izin tertulis dari Presiden.

MK menilai pemeriksaan anggota DPR cukup mendapatkan izin Presiden, tanpa harus melalui pertimbangan dari MKD. Kan rempong kalau harus izin segala ke MKD. Lah anggota MKD sendiri kan juga anggota DPR. Jadi pasti mereka saling support untuk saling melindungi kalau ada yang kena kasus.

Selain itu MK juga membatalkan kewenangan MKD untuk mempidanakan orang yang merendahkan martabat DPR. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR.

Dan yang gak kalah penting, MK akhirnya membatalkan kewenangan DPR untuk bisa memanggil paksa seseorang. Dalam salah satu pasal UU MD3, DPR berhak melakukan panggilan paksa setiap orang yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah. Dan parahnya nih ya, panggilan paksa ini dilakukan dengan menggunakan kepolisian.

Asemnya, dalam menjalankan panggilan paksa, kepolisian dapat menyandera loh setiap orang yang dipanggil DPR untuk paling lama 30 hari. Kok sekonyong-konyong ya DPR. Gak kebayang kalau UU MD3 berjalan dalam waktu yang cukup lama, beuh, ngeri-ngeri sedap tuh pastinya ya. Eike gak brani bayangin ah. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, kalau teringat kata DPR, apa sih yang terpikirkan di benak kalian? Eike yakin 99 persen sepakat, mereka adalah biang kerok perusuh Pemerintahan. Hahaha, ya iya lah lah emang itu salah satu fungsinya, sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Jadi wajar aja kalau kita sering liat kerjaan anggota DPR itu yang melulu cuap-cuap kritik Pemerintah. Woles, jangan ngegas!

DPR sendiri siap dikritik balik gak nih atas kinerjanya? Jangan cuma bisa ngeritik orang lain doang dung. Hal ini tak lepas dari beberapa poin dalam revisi UU MD3 beberapa waktu lalu yang mengindikasikan DPR sebagai lembaga anti kritik. Nah, menampik hal tersebut, DPR mencoba menerima kritikan seluas-luasnya nih dari masyarakat. Kuy lah, kita rame-rame kritik mereka!

Eits, nanti dulu jangan keburu nafsu. Ujan kritik yang dimaksud ini berupa lomba resmi yang diadakan oleh DPR dengan tajuk ‘Lomba Kritik DPR 2018’ dalam rangka memperingati ulang tahun DPR yang ke-73 yang jatuh pada tanggal 29 Agustus. Lomba tersebut diselenggarakan dengan tujuan mendukung sistem politik lebih terbuka. Boleh juga nih idenya, sikat bray!

Terdapat dua kategori lomba yang bisa diikuti, pertama, kategori esai, maksimal 500 kata. Kedua, kategori meme (bisa gambar, karikatur, dan video; untuk video maksimal berdurasi 2 menit). Fokus kritikannya mengenai tiga hal ini seperti Kinerja, Pernyataan, dan Sikap Politik, dari anggota DPR maupun pimpinan DPR, atau DPR secara keseluruhan. Oh, okai.

Pemenang pertama masing-masing kategori mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 10 juta, pemenang kedua mendapatkan hadiah Rp 7 juta, dan pemenang ketiga mendapatkan hadiah Rp 5 juta. Tunggu dulu, gak cuma itu loh. Untuk karya terbaik dari kedua kategori tersebut akan mendapatkan sepeda motor seperti yang digunakan dalam film Dilan.

Sumpeh loh, mi apa coba? Udah ngeritik, dapet duit pula, eh pulangnya bawa motor. Menang banyak nih nanti. Catet ya guys, batas waktu dan pengiriman kritik mulai tanggal 19 April 2018 hingga 15 Agustus 2018. Info lebih lengkap bisa liat di Instagram: @lombakritikterbaikDPR, Facebook: lombakritikterbaikDPR, dan Twitter: @lombakritikDPR.

Tapi kok rasanya lomba semacam ini cuma akal-akal aja ya agar citra DPR sebagai lembaga anti kritik memudar perlahan. Lah itu Pasal 122 & Pasal 245 UU MD3 apa kabar? Emangnya Pasal ini ilang dengan sendirinya, gak kan? Kebetulan aja rakyat boleh kritik DPR karena memang sedang dilombakan. Lah, kalau nanti masih lanjut ngeritik di luar lomba ini gimana? Yang ada eike tercyduk ntar, ih atut. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]emenangan Joko Widodo sebagai Presiden di Pilpres 2014 memberikan tanda Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan bangkit dari tidurnya dan merebut kembali tahtanya.

Walau sempat puasa kekuasaan selama sepuluh tahun, PDI Perjuangan akhirnya bisa menari di atas angin. Kursi presiden sudah direbut, otomatis menterinya pun dilibas habis.

Awalnya sih koalisi tanpa syarat, tapi ujung – ujungnya, menteri – menteri diisi orang – orang terdekat di lingkaran koalisinya. Nama menteri dari PDI Perjuangan juga tercatat.

Tapi sayang sekali, taring PDI Perjuangan tumpul di legislatif. Tak apalah eksekutif sekarang dikuasai lingkaran PDIP, tapi legislatif tak bisa. Weleeeeh weleeeh, yang lucunya partai pemenang Pemilu 2014 ini tak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR dan MPR.

Korban politik para oposisi ya, weleeeeh weleeeh. Haduuuhh, kasihan sekali ya. Pemenang tapi tak punya daya dan upaya apapun untuk bisa berkuasa di legislatif. Pukkkk, pukkkk, yang sabar ya Banteng.

Makanya, tak aneh kalau PDIP suka menjadi korbannya para pimpinan legislatif, khususnya Jokowi yang jadi sasaran empuknya DPR, weleeeeh weleeeeh.

Tapi kesedihan PDIP sepertinya sudah berakhir. Rasa kasihan akhirnya muncul juga dari para politikus lintas partai di DPR dan MPR yang mengusulkan adanya penambahan kursi pimpinan, khususnya untuk diisi oleh keterwakilan dari PDIP.

Weleeeeh weleeeh, kasihan juga ya, Partai Pemenang Pemilu 2014 baru mendapatkan jatah pimpinan DPR dan MPR yang berdurasi sangat pendek, uhuuukkk, uhuuuukkk, mau – maunya aja sih dikasihani begitu, seharusnya tunjukin dong kalau PDIP itu adalah pemenang.

Jangan malah kesenengan dikasihani begitu, ahhh syudahhlah. Akhirnya dengan raut muka riang gembira, walau dikasihani, akhirnya PDIP mengusulkan Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR dan Ahmad Basarah sebagai Wakil Ketua MPR.

Lain kali nih ya, kalau PDIP jadi pemenang Pemilu lagi harus dikuatkan dong di legislatifnya supaya ga dikasihani begini. Tapi kan berhubung di dunia politik itu urat malu sudah tak ada, ya mau ga mau sikat aja lah.

Kan lumayan dua kader PDIP bisa jadi pimpinan DPR dan MPR, walaupun cuma 19 bulan aja, kasihan ga sih? Kasihan banget ya? Weleeeeh weleeeh.  (Z19)

PinterPolitik.com

“Cemburu lebih mirip perasaan sepi saat melihat musuhmu tersenyum senang.” ~ Elizabeth Bowen

[dropcap]B[/dropcap]erhubung hingga batas waktu yang diharuskan, Jokowi selaku Presiden enggak juga tanda tangan UU MD3 tapi juga enggak mau bikin peraturan penggantinya, akhirnya UU yang kontroversial itu pun tetap berlaku.

Beginilah nasibnya jadi rakyat yang dipasung oleh nafsu kekuasaan para politikus yang mengatasnamakan wakil rakyat. Bodo amat dah, rakyat mau misuh-misuh kayak apa. Enggak denger! Maaf ya yang di Senayan sana lagi sibuk sendiri tarik-tarikan kursi.

Lho kok? Ya begitulah, kelakuannya enggak pernah puas. Padahal sih ya, itu kursikan yang nentuin jumlahnya mereka-mereka juga. Eh kok, udah ditambahin masih ada aja yang pake keki-kekian.  Maunya apaan lagi sih? Masih kurang ngeruk uang negaranya?

Eett, tunggu dulu, ini ngomongin kelakuan PPP yang lagi cemburu berat sama PKB, karena ternyata salah satu kursi wakil MPR bakal diisi oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Wuooo, ternyata selain kursi cawapres, kursi wakil MPR diincar juga toh? Wuiidiiih.

Kenapa UU MD3 kemaren direvisi lagi?

Karena PDIP ngebet kursi pimpinan DPR.

Pimpinan DPR sekarang 6 orang. (+ PDIP)

Pimpinan MPR sekarang 8 orang. (+ PDIP, + PKB, +Gerindra)

Nasdem dan PPP tidak kebagian kursi pimpinan DPR/MPR, makanya walk out pas pengesahan.

— Om Jed Revolutia (@revolutia) February 23, 2018

Kalau menurut PPP sih, PKB enggak berhak tuh dapatin kursi wakil. Sebab kursinya jauh lebih sedikit dari PAN. Jadi harusnya, PAN yang dapat! Lho? Hmmm, sepertinya ada yang salah enggak ya? Kalau memang itu hak PAN, kenapa PPP yang marah?

Walaah, kirain cemburu tuh karena harusnya PPP yang dapat itu kursi, eh ini malah bilang itu hak partai lain. Kok bikin bingung ya? Lha, PAN-nya anteng-anteng aja tuh. Seharusnya yang ribut itukan PAN. Ya, setidaknya sih logisnya begitu. Hmmm.

Jadi ini cemburu ke PKB kenapa ya? Apa karena enggak kebagian jatah lobi-lobi? Wuaah, berarti PPP kelewatan dong. Tapi kenapa protesnya baru sekarang, setelah UU MD3-nya berlaku? Jadi kemarin-kemarin walkout tuh, juga karena masalah kursi?

Aah, terus yang waktu itu alasannya pro-rakyat cuma pencitraan doang dong ya, halaaah, basi banget sih. Eh tunggu, liat tuh, pantes aja Cak Imin pede banget memproklamirkan ke-cawapresannya. Udah dapat kursi wakil ketua MPR, kursi wapres bisa juga direbut kan ya? Beuuuh! (R24)