socioloop.co

Indonesia, dengan keragaman budaya, alam, dan potensi ekonomi yang kaya, telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga internasional.

Salah satu acara terbesar yang mendapatkan perhatian global adalah MotoGP. MotoGP Mandalika, yang diadakan di Pulau Lombok, adalah salah satu dari beberapa acara MotoGP di Indonesia.

MotoGP Mandalika menarik ribuan pengunjung lokal dan internasional setiap tahun. Kedatangan wisatawan ini membawa dampak positif pada UMKM di sekitarnya.

Pedagang lokal, restoran, penginapan, dan penyedia jasa wisata melihat peningkatan pendapatan yang signifikan selama acara MotoGP.

Hal ini memberikan peluang ekonomi yang tak ternilai bagi UMKM, yang sering menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

MotoGP Mandalika juga memberikan platform yang baik untuk mempromosikan produk lokal. UMKM dapat memanfaatkan momen ini untuk mengekspor produk mereka secara lebih luas, baik kepada wisatawan asing maupun domestik.

Dengan adanya acara ini, produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan suvenir dapat lebih mudah diakses oleh pasar global.

Untuk mendukung MotoGP Mandalika, serangkaian pembangunan infrastruktur telah dilakukan. Hal ini termasuk pengembangan jalan, bandara, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Peningkatan ini juga bermanfaat bagi UMKM karena mempermudah aksesibilitas dan pengiriman produk ke dan dari lokasi MotoGP.

Dengan banyak perusahaan besar yang terlibat dalam MotoGP sebagai sponsor, acara ini juga meningkatkan kesadaran merek bagi bisnis lokal.

Selain itu, sejumlah perusahaan mungkin tertarik untuk berinvestasi atau bermitra dengan UMKM lokal yang berpotensi. Ini membuka peluang bisnis baru yang dapat membantu pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

MotoGP Mandalika juga memberikan peluang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat.

Beberapa UMKM mungkin mendapatkan pelatihan terkait manajemen usaha, pemasaran, atau keterampilan teknis lainnya. Ini akan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM.

MotoGP Mandalika bukan hanya sebuah acara olahraga internasional, tetapi juga sumber berbagai dampak positif bagi UMKM lokal.

Dengan peningkatan pendapatan, promosi produk lokal, perkembangan infrastruktur, peluang investasi, dan pendidikan, UMKM di sekitar Mandalika semakin berkembang.

Acara semacam ini membuktikan bahwa olahraga internasional dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan komunitas lokal. (S83)

PinterEkbis

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan salah satu faktor ketertinggalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dari negara tetangga adalah jiwa kewirausahaan atau entrepreneurial mindset yang masih kurang.

“Sebab itu, wirausaha by design ini perlu dipersiapkan dan dibekali dengan mindset, pengetahuan dan keterampilan agar usahanya berkelanjutan,” Siti Azizah, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (31/8/2023).

Dalam era modern yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleksitas, memiliki mindset entrepreneurial telah menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis.

Mindset ini tidak hanya relevan bagi para pengusaha yang ingin memulai usaha mereka sendiri, tetapi juga penting bagi individu di berbagai bidang dan tingkatan organisasi.

Mindset entrepreneurial adalah cara berpikir yang berfokus pada kemungkinan, inovasi, dan pengambilan risiko yang terukur. Ini melibatkan berbagai karakteristik dan sikap mental yang mendukung pemikiran kreatif dan tindakan proaktif.

Mindset entrepreneurial penting karena ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis yang terus berubah.

Mindset entrepreneurial membantu individu mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka melihat peluang di mana orang lain mungkin melihat hambatan.

Dalam bisnis, akan selalu ada hambatan dan rintangan. Mindset entrepreneurial membantu individu mengatasi hambatan ini dengan cara yang kreatif dan efektif.

Inovasi adalah pendorong pertumbuhan dalam bisnis. Mindset entrepreneurial mendorong inovasi karena individu dengan mindset ini selalu mencari cara baru untuk melakukan sesuatu.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, individu dengan mindset entrepreneurial memiliki keunggulan karena mereka siap untuk mengambil risiko yang terukur dan beradaptasi dengan cepat.

Mindset entrepreneurial tidak hanya relevan bagi pengusaha, tetapi juga bagi pemimpin di semua tingkatan organisasi. Ini membantu dalam menginspirasi tim, mengambil keputusan yang tepat, dan mengarahkan perubahan.

Pemilik mindset entrepreneurial selalu mencari cara baru untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak puas dengan status quo dan selalu mencari peluang untuk mengembangkan ide-ide baru.

Berbisnis selalu melibatkan risiko, dan pemilik mindset entrepreneurial siap menghadapinya. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan mereka belajar darinya.

Dunia bisnis selalu berubah, dan mereka dengan mindset entrepreneurial adalah yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Mereka melihat perubahan sebagai peluang daripada ancaman.

Pemikiran kreatif adalah aset berharga dalam dunia bisnis. Mindset entrepreneurial mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi yang inovatif.

Seorang individu dengan mindset entrepreneurial tidak hanya merencanakan tetapi juga bertindak. Mereka melihat peluang dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. (S83)

PinterPolitik.com

Pentingnya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin menjadi perhatian dalam era globalisasi dan kesadaran konsumen yang semakin tinggi terkait dengan aspek agama dan kehalalan produk.

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi keharusan bagi produsen besar, tetapi juga sangat krusial bagi UMKM.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi seribu pelaku UMKM setempat sebagai upaya memperkuat ekonomi.

“Dengan memiliki sertifikasi halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar dan daya saing bisnis,” Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi (16/8/2023).

Produk halal tidak hanya ditujukan bagi konsumen Muslim, tetapi juga menarik bagi konsumen non-Muslim yang mencari produk berkualitas, aman, dan terjamin.

Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat memperluas pangsa pasar mereka dan menjangkau lebih banyak konsumen potensial.

Selain itu, sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah melewati proses produksi yang ketat sesuai dengan standar halal. Ini membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kualitas produk UMKM.

Dalam era perdagangan global, memiliki sertifikasi halal dapat membantu UMKM bersaing dalam pasar internasional.

Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim mengharuskan produk impor untuk memiliki sertifikasi halal, sehingga UMKM dengan sertifikasi ini akan lebih mudah memasuki pasar-pasar tersebut.

Kemudian, proses sertifikasi halal memicu UMKM untuk lebih inovatif dalam pengembangan produk. Mereka perlu memahami bahan-bahan yang digunakan dalam produk dan mencari alternatif bahan yang sesuai dengan standar halal. Ini mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka.

Memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan reputasi UMKM di mata konsumen, mitra bisnis, dan lembaga pemerintah. UMKM yang menunjukkan keseriusan dalam menjaga aspek kehalalan produknya akan lebih dihargai dan diakui.

Dalam menghadapi persyaratan yang semakin ketat terkait sertifikasi halal, UMKM perlu mengambil langkah-langkah untuk memahami proses sertifikasi, mengembangkan kebijakan produksi yang sesuai, dan menginvestasikan waktu dan sumber daya yang cukup.

Dalam jangka panjang, investasi ini akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM serta membantu mereka meraih kesuksesan dalam pasar yang semakin kompetitif. (S83)

PinterPolitik.com

Pada era modern seperti sekarang ini, pasar digital telah membuktikan dirinya sebagai pilar penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas, pasar digital telah memberikan peluang tak terbatas bagi UMKM untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas bisnis mereka.

Pemerintah lewat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2023 berupaya mendorong agar UMKM masuk ke pasar digital. Pemerintah menargetkan sekitar 30 juta UMKM untuk masuk ke ekosistem digital.

“Kominfo setiap tahun selalu memberikan dukungan di bidang telekomunikasi dan media handling demi kesuksesan Gernas BBI serta dukungan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan forum sosialisasi sertifikasi halal,” Septriana Tangkary, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekenomian dan Maritim Kemenkominfo (20/8/2023).

Pasar digital memainkan peran sentral dalam pertumbuhan UMKM. Melalui platform online, UMKM memiliki akses ke audiens yang lebih luas, bahkan hingga skala global.

Ini membuka peluang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka secara signifikan.

Dulu, UMKM hanya memiliki peluang terbatas dalam mencapai pasar lokal mereka, namun dengan pasar digital, mereka dapat menjangkau pelanggan potensial dari seluruh penjuru dunia.

Hal ini membantu UMKM tumbuh dan berkembang dengan cepat, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, pasar digital juga meningkatkan aksesibilitas UMKM. Tanpa harus menghadapi kendala geografis atau biaya yang tinggi, UMKM sekarang dapat membuka toko virtual mereka sendiri dengan mudah.

Ini memberi peluang kepada mereka yang sebelumnya sulit memasuki pasar konvensional, seperti para pelaku usaha di pedesaan atau daerah terpencil. Dengan demikian, pasar digital mengurangi kesenjangan antara UMKM di berbagai lokasi.

Inovasi juga merupakan aspek krusial dari pasar digital bagi UMKM. Dengan adanya platform online, UMKM dapat mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, seperti sistem pembayaran digital, analisis data, dan pemasaran berbasis digital.

Hal ini mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan tren teknologi terkini, memperluas kreativitas mereka, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Dalam kompetisi global saat ini, kemampuan untuk berinovasi adalah kunci keberhasilan, dan pasar digital memberikan platform yang sempurna untuk ini. (S83)

PinterPolitik.com

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berharap aturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp100 juta ke bawah yang tidak memerlukan jaminan tambahan dapat benar-benar dilaksanakan.

“Dalam ketentuan, pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak perlu jaminan tambahan, tapi ternyata kadang-kadang masih ditanyakan (oleh bank),” Edy Misero, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) (18/8/23).

Menurut Edy, dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penting untuk ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut, termasuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Edy juga menambahkan, semakin banyak UMKM yang mendapat fasilitas dan modal, seperti KUR dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

KUR adalah program dukungan keuangan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui perbankan untuk membantu UMKM mendapatkan akses lebih mudah terhadap pembiayaan.

Program ini memberikan bunga yang lebih rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga UMKM yang biasanya sulit memenuhi persyaratan kredit konvensional dapat mendapatkan akses ke sumber dana yang dibutuhkan.

Salah satu alasan utama mengapa KUR penting adalah karena memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Dengan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, UMKM dapat meningkatkan produksi, memperluas bisnis, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi.

Selain itu, KUR juga memainkan peran penting dalam memacu inovasi dan diversifikasi produk. Dengan akses ke sumber daya keuangan, UMKM dapat mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk yang ada, dan mengikuti tren pasar yang berkembang.

Hal ini membantu UMKM menjadi lebih kompetitif secara global dan berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Tidak hanya itu, KUR juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif secara finansial. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan kini dapat memperoleh dana melalui program ini.

Dengan demikian, kesenjangan antara sektor formal dan informal dapat dikurangi, dan UMKM dari berbagai sektor dan wilayah dapat merasakan manfaatnya. (S83)

PinterPolitik.com

Kita sepakat ya teman-teman bahwa pandemi Covid-19 ini memang memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Kalau dampaknya terhadap sektor kesehatan, tidak usah diperdebatkan lagi. Itu sudah hal yang pasti.

Namun, jika kita membahas dampaknya pada sektor ekonomi, ini akan menjadi pembahasan panjang banget. Andai dibuat diskusi panel santai atau seminar, kelihatannya gak cukup kalau diperbincangkan hanya satu atau dua jam. Seharian penuh juga mungkin masih kurang dari berbagai sektor seperti pariwisata dan industri besar hingga ojek online dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hehehe.

Dari pariwisata dan industri besar misalnya, sejak awal ditetapkannya pandemi Covid-19 ini sebagai bencana, perputaran uang di sektor ini kembang kempis. Saking parahnya terdampak Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemulihan pariwisata akibat Corona lebih lama daripada akibat terorisme.

Tapi, kali ini, kita tidak membahas tentang dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata atau industri besar ya karena dua sektor itu sudah banyak orang yang memperhatikan. Pariwisata tadi sudah ada Menko Luhut yang sudah mengurusi.Kalau industri besar, sudah ada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sering membawa aspirasi mereka.

Kalau UMKM, siapa yang membahas? Jarang banget, bro and sist. Jadi kita akan lebih membahas sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah ini. Harus diakui bahwa sektor ini mendapatkan dampak yang sangat besar. Tidak sedikit UMKM yang lebur dan gulung tikar di tengah pandemi Covid-19.

Di DKI Jakarta, setidaknya ada 13.336 UMKM yang terdampak Covid-19. Di masyarakat Badui, Kabupaten Lebak, setidaknya ada 2.000 UMKM yang sudah gulung tikar, bahkan terdapat 24 ribu UMKM di Cianjur yang terdampak dan puluhan ribu UMKM tersebut terpaksa gulung tikar.

Belum lagi, di wilayah lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luas jawa lainnya. Beeh, mungkin sudah ada ratusan ribu UMKM yang terdampak.

View this post on Instagram

Luhut janji TKA Tiongkok akan bertahap dikurangkan #luhut #luhutbinsarpandjaitan #tka #tenagakerjaasing #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 3, 2020 at 3:25am PDT

Tapi, by the way, melihat kondisi seperti ini, pemerintah kok kelihatannya diam-diam saja ya? Adem ayem gitu, apalagi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UMKM) Teten Masduki. Behh, irit banget dalam berbicara ketika kondisi seperti ini. Kalau bensin yang irit sih bagus ya, tapi kalau sekelas menteri, duh jangan dong.Kan, seorang pengambil keputusan. Bahaya itu.

Pertanyaan lebih jauhnya, kira-kira doi kenapa ya? Masa sih Pak Teten lupa dengan UMKM? Apa Pak Teten bingung mau ambil sikap seperti apa?

Atau jangan-jangan memang tidak tahu harus bersikap bagaimana? Harus berani bersikap loh, pak. Kalau sekelas Menteri bingung ambil sikap dan tindakan, kalau bahasa Jawanya, yo ‘selak ambyar iki wong cilik’, hancur lebur.

Yaa, sesekali muncul ke permukaan gitu pak, tapi kalau muncul jangan hanya memberikan imbauan. Kalau bisa juga sekaligus memberi terobosan konkret dan solutif. Pelaku UMKM kan butuh asupan dan uluran tangan pemerintah.Hehehe.

Kalau melihat dan belajar dari negara tetangga seperti Singapura, mereka sudah membuat kebijakan dan memberikan stimulus paket fiskal sebesar SDG 33 miliar (sekitar Rp 343,1 triliun). Ditambah lagi, ada rencana pemberian stimulus khusus untuk UMKM juga lho. Gak ada niatan mencontoh kebijakan ini, Pak Teten?

Ya, sebagai masyarakat kecil biasa, jika boleh ngasih saran, kelihatannya bapak perlu deh menjalin komunikasi baik dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Curhat atau speak-speak tipis gitu.

Siapa tahu setelah diajak ngobrol, bisa jalan bareng-bareng dan ada secercah harapan bagi pelaku UMKM. Sebagai seorang Menteri, gak mungkin dong bapak tega melihat pelaku UMKM semakin tergencet seperti sekarang. Ditunggu ya pak kehadiran kebijakannya. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan mega proyek yang digadang dapat memberikan dampak besar terhadap kemajuan Indonesia, yaitu Palapa Ring atau yang juga disebut sebagai “tol langit”. Dalam proses pembangunannya, proyek ini sempat terancam hanya menjadi mimpi untuk Indonesia sebab sempat mangkrak selama beberapa tahun.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertekad untuk merealisasikan proyek Palapa Ring ini. Pada tahun 2015, ia membagi proyek ini menjadi tiga paket. Di antaranya adalah Paket Barat yang meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Natuna), Paket Tengah mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara (sampai dengan Kepulauan Sangihe-Talaud), serta Paket Timur yang mencakup wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua. Ketiga bagian proyek tersebut akhirnya dinyatakan rampung pada akhir Agustus 2019 lalu.

PR Lama Pemerintah

Proyek tol langit Palapa Ring ini berawal dari program Nusantara 21 pada tahun 1998. Niat mempersatukan Indonesia melalui jaringan telekomunikasi sempat diwacanakan saat itu tetapi proyek ini terhalang pembangunannya karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Pada tahun 2005, wacana pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini kembali terdengar dan akhirnya pembangunannya berhasil diselesaikan pada pemerintahan Jokowi. Bisa dikatakan proyek ini adalah PR lama pemerintah Indonesia karena sudah menjadi rencana sejak pemerintahan terdahulu untuk menjawab berbagai permasalahan nasional, terutama pada pemerataan layanan konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia yang bisa menunjang pembangunan

Pembangunan proyek ini bertujuan jangka panjang untuk kemajuan Indonesia agar dapat unggul di persaingan global yang kian ketat hari demi harinya. Saat ini, di era kemajuan teknologi yang hampir segala kebutuhan dapat terjawab melalui proses digital, Indonesia masih belum mampu meratakan konektivitas internet sebagai dasar digitalisasi kepada seluruh masyarakatnya secara merata. Ketimpangan fasilitas seperti koneksi dan layanan internet yang tidak merata berdampak juga pada pembangunan daerah tersebut.

Sebagian wilayah Indonesia seperti kota-kota besar sudah bisa menggunakan layanan internet dengan mudah. Hal tersebut juga memengaruhi banyak aspek seperti perekonomian, pendidikan, layanan publik, dan lain sebagainya. Namun, kemudahan itu masih belum bisa dirasakan di daerah-daerah pelosok Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika selama lima tahun terakhir ini menggenjot pembangunan proyek Palapa Ring agar dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Harapannya, “tol langit” ini dapat menjangkau 34 provinsi dengan 440 kota/kabupaten di dalamnya. Total panjang kabel optik yang digunakan mencapai 35.280 kilometer untuk kabel laut dan 21.807 kilometer untuk kabel di darat.

Ekonomi Digital Harapan UMKM

Sesuai dengan visi jangka menengah dari Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 mendatang, kehadiran tol langit ini akan sangat berguna dalam mewujudkannya. Hal tersebut dapat dicapai oleh Indonesia dengan memeroleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ekonomi digital baik untuk produk dan pelaku lokal.

Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa startup yang ditetapkan menjadi unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi digital memiliki peluang besar untuk terus berkembang di Indonesia. Kehadiran tol langit Palapa Ring diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi digital sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Lalu, bagaimana dengan digitalisasi yang dilakukan pada usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten-kota di Indonesia? Apakah manfaat ini benar bisa sampai ke UMKM di daerah? Jangan sampai tol langit yang bertujuan untuk memberantas ketimpangan konektivitas jaringan internet hanya bisa dimaksimalkan di daerah maju saja.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),  jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59, 2 juta tetapi yang sudah menerapkan digitalisasi pada brand mereka baru sekitar 8% atau 3,79 juta dari total keseluruhan. Sementara di Amerika Serikat (AS), usaha mikro kecil dan menengahnya sudah sampai 90% yang merambah pasar digital.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, Kemenko Koperasi dan UMKM, dan Kementerian Kominfo menargetkan 8 juta UMKM dapat go-online di tahun 2020 mendatang. Berbagai program sosiliasi guna mengedukasi pelaku UMKM di berbagai daerah memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, seperti pelatihan dasar penggunaan internet, bekerja sama dengan beberapa Bank BUMN untuk memberikan domain gratis, sampai dengan mengajak mahasiswa untuk ikut memberikan pemahaman tentang digitalisasi UMKM agar dapat mendorong partisipasi pelaku UMKM dalam program ini. Namun efektivitas dari program-program tersebut masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Pendampingan Pemerintah Harus Terus Dilakukan

Keberadaan Palapa Ring atau “tol langit” ini tidak akan berpengaruh banyak kepada kemajuan suatu daerah bila masyarakatnya masih belum bisa menerapkannya dan memahami bagaimana cara memaksimalkan fasilitas tersebut. Salah satu contohnya adalah pada penerapan digitalisasi UMKM di Indonesia. Masih banyak UMKM di Indonesia yang belum terpapar informasi tentang pemanfaatan jaringan internet untuk pemasaran produk mereka.

Sudah banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyosialisasikan program UMKM go online ini di banyak daerah khususnya kabupaten dan kota tetapi sampai saat ini jumlah partisipasi pelaku UMKM terhadap program digitalisasi ini masih kurang dari 10%. Hal tersebut tentu harus menjadi bahan evaluasi pemerintah agar dapat melakukan tahap sosialisasi dan edukasi yang tepat sasaran sehingga angka partisipasi dapat terus meningkat.

Selain itu, ada juga beberapa UMKM yang memang sudah menerapkan digitalisasi, misalnya, dari sosial media. Namun, mereka belum paham bagaimana cara menggunakan media sosial tersebut untuk kepentingan penjualan produknya.

Selanjutnya, tidak sedikit juga UMKM yang memang enggan berpartisipasi dalam program ini karena masih menganggap penjualan produknya tidak membutuhkan teknologi. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang keuntungan digitalisasi ini masih menjadi faktor utama mereka enggan berpartisipasi dan ikut dalam program pelatihan.

Banyak pelaku UMKM yang menjual suatu produk bukan karena produk tersebut dibutuhkan oleh calon konsumen tetapi hanya karena produk tersebutlah yang dapat mereka jual dan langsung dipasarkan secara konvensional. Padahal, melalui penggunaan internet dan teknologi digital lainnya, para pelaku UMKM dapat lebih dulu membaca peluang dalam penjualan suatu produk.

Selain itu, internet juga dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing. Melihat lebih banyak referensi produk serupa dan belajar bagaimana cara untuk memasarkan produknya bahkan hingga ke pasar global.

Stigma negatif dari penerapan digitalisasi pada produk UMKM ini harus segera ditepis oleh edukasi yang tepat. Peran pemerintah dan praktisi ahli sangat dibutuhkan dalam hal ini, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah terpencil.

Baiknya, pemerintah memberikan program yang bukan hanya sekali dilaksanakan karena perlunya bimbingan yang berkelanjutan untuk para pelaku UMKM dalam menerapkan digitalisasi dalam produk mereka. Hingga akhirnya dapat benar merasakan manfaat yang maksimal dari kehadiran Palapa Ring atau “tol langit” ini.

Tulisan milik Fenia Novinda, mahasiswa Public Relations, Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Terus mengalami perkembangan sehingga diperkirakan hingga akhir tahun 2016 nanti jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan.

Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.

Menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, 3 BUMN telah bersinergi untuk mendorong peningkatan UMKM di Indonesia. PT. Permodalan Nasional Madani dengan PT. Asuransi Jiwaseraya dan Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung aktivitas para pelaku UMKM Indonesia.

Salah satu perusahaan yang sudah multinasional PT Tissor Indonesia, produsen produk office equipment juga berupaya membantu konsumennya tak hanya sekadar menghadirkan berbagai produk office equipment tetapi juga berupaya menghadirkan solusi lain untuk para konsumennya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar talkshow bertema “Pinjaman Modal Tanpa Ribet Bersama Bank Jatim”.

Acara yang digelar di Master D, Plaza Surabaya itu membahas cara efektif dan mudah menggunakan modal dari pihak perbankan. “Tujuannya, agar konsumen kami yang sebagian besar adalah pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mendapatkan informasi yang lebih dalam pengembangan usaha mereka,” ungkap Alfan Wildan Nugroho, Branch Manager Surabaya PT Tissor Indonesia.

Dari total pekerja di Indonesia yang mencapai 110 juta orang,  sekitar 107 juta orang masuk dalam struktur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Ini berarti porsi orang yang bekerja sebagai UMKM mencapai sekitar 97,3 persen. Dengan kata lain, hanya 2,7 persen pekerja dengan jumlah sekitar 3 juta orang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan atau korporasi besar.

Siapa saja mereka yang masuk golongan UMKM?

Para petani, nelayan, penjual warteg, pedagang pasar, pemulung, buruh bangunan, tukang ojek tentu merupakan golongan UMKM. Mereka merupakan para pelaku usaha mikro atau orang-orang yang bekerja di sektor informal. Orang-orang yang membuka toko, pabrik, industri pengolahan skala kecil hingga menengah juga masuk dalam golongan UMKM.

Sebagian usaha kecil dan menengah, ada yang sudah berbentuk badan usaha, seperti koperasi, yayasan,  Commanditaire Vennootschap (CV) atau bahkan Perusahaan Terbatas (PT). Jika sudah berbentuk badan usaha, maka dikategorikan sebagai sektor formal.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang tergolong UMKM adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan atau memiliki omset maksimal Rp 50 miliar per tahun. Jika suatu usaha memiliki kekayaan di atas Rp 10 miliar atau omzetnya di atas Rp 50 miliar, maka usaha tersebut digolongkan sebagai perusahaan atau korporasi besar.

Perusahaan-perusahaan besar ini biasanya berpusat di Jakarta. Bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA masuk dalam kategori perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan semacam Telkom, Unilever, Indofood, Astra, Ciputra tentu juga tergolong sebagai korporasi besar.

Orang-orang yang bekerja pada perusahaan-perusahaan besar digolongkan sebagai pekerja sektor formal. Karena jumlah orang yang bekerja pada UMKM banyak, tak aneh jika jumlah UMKM sebagai unit usaha juga banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,5 juta. Jika di rata-rata maka satu unit UMKM memiliki dua pekerja.

Suami istri yang bahu membahu mengelola sawah mereka di desa bisa dikatakan sebagai satu unit UMKM dengan dua pekerja. Begitu pula, pasutri yang bergantian menjual cabai di pasar becek. Mereka-mereka itu tergolong sebagai usaha mikro. Sementara unit usaha yang masuk kategori skala kecil dan menengah biasanya memiliki tenaga kerja 5 sampai 100 orang.

Bagaimana dengan jumlah korporasi?

Ternyata jumlah unit usaha korporasi besar hanya sekitar 8.000 perusahaan. Artinya, dilihat dari jumlah unit usahanya, porsi UMKM mencapai lebih dari 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Permodalan

Sayangnya, produktivitas UMKM tidak linier dengan jumlah usaha dan pekerjanya. Dilihat dari sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), porsi UMKM hanya sekitar 59 persen. Artinya, dengan porsi unit usaha sebesar 99,9 persen, porsi tenaga kerja sebesar 97,3 persen, UMKM hanya bisa menyumbang 59 persen PDB.

Sebaliknya, dengan porsi unit usaha hanya 0,01 persen, porsi tenaga kerja hanya 2,7 persen, korporasi besar bisa menyumbang 41 persen PDB. Ini berarti produktifitas UMKM di Indonesia masih sangat rendah.

Mengapa produktifitas UMKM rendah?

Selain persoalan efisiensi, efektifitas, dan kemampuan berusaha, sektor UMKM ternyata juga lemah dalam permodalan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2016, posisi kredit UMKM sebesar Rp 738 triliun atau hanya 18,45 persen dibandingkan total kredit perbankan yang mencapai Rp 4.000 triliun.

Artinya, dengan porsi pekerja 99,9 persen, porsi kredit yang diterima UMKM hanya 18,45 persen. Sementara korporasi, dengan porsi pekerja hanya 2,7 persen, mendapatkan porsi kredit sekitar 81,55 persen.

OJK, bersama bank-bank juga gencar mempromosikan program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Program ini bertujuan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Dengan strategi ini, bank bisa menjangkau pelaku-pelaku usaha mikro di berbagai pelosok Indonesia. Awalnya, pelaku usaha mikro digandeng untuk menjadi nasabah bank dengan cara menabung. Lama kelamaan, jika dinilai memiliki prospek usaha yang bagus, bank akan menawarkan kredit kepada pelaku usaha mikro bersangkutan.

Namun, pemberian kredit belum cukup untuk menciptakan pelaku-pelaku usaha mikro yang tangguh. Pemerintah juga harus intensif memberikan pelatihan manajemen, keuangan, akses pasar kepada mereka. Dengan memberdayakan UKMK, khususnya usaha mikro, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat signifikan.

Saat ini, pembagian kekayaan di Indonesia sangatlah timpang. Produksi nasional sekitar Rp 6.785 triliun harus dibagi untuk sekitar 107 juta pekerja, sementara hasil produksi sekitar Rp 4.715 triliun hanya dinikmati oleh segelintir pemilik korporasi-korporasi besar  yang jumlahnya tak sampai 10.000 orang.

Kita tentu tak ingin ketimpangan yang dahsyat itu terus berlangsung di Indonesia. Satu-satunya cara adalah dengan memberdayakan UMKM khususnya usaha mikro, agar mereka bisa mendapatkan hak yang semestinya di negeri ini. (kmps/A11)