Kini giliran perbandingan ASEAN dengan Uni Eropa. Apakah head-to-head ini akan setimpang dengan AS dan Tiongkok, seperti di postingan @pinterpolitik pada 5 Juni 2025 silam?

PinterPolitik.com 

Di dalam dunia yang semakin terbuka dan semakin terkoneksi ini, aktivitas perdagangan internasional menjadi sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi sebuah negara. Dengan terbukanya pasar-pasar antar-benua, pendapatan ekonomi hampir seluruh negara di dunia mengalami perkembangan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan. 

Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti seluruh aktivitas ekonomi internasional bisa terus berlangsung tanpa hambatan. Bagi Indonesia sendiri, belakangan ini cukup ramai pemberitaan tentang negara kita yang mendapat perlakuan yang tidak adil dari Uni Eropa (UE). UE diketahui menuduh produk baja nirkarat asal Indonesia mendapat subsidi dari pemerintah Tiongkok, istilah internasionalnya, Tiongkok melakukan trans-national subsidies. 

Dengan dasar dakwaan tersebut, UE kemudian menerapkan tambahan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk penyeimbang (BMP) terhadap produk lempeng baja canai dingin nirkarat atau stainless steel cold-rolled flat (SSCRF) yang berasal dari Indonesia.  

Hal ini dilakukan karena menurut UE, subsidi yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia, sebagai sesama anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), adalah tindakan yang tidak adil dalam aktivitas ekonomi internasional. Dari pandangan UE, hal tersebut berpotensi menghancurkan aktivitas pasar di Eropa. 

Pemerintah Indonesia tentu menggugat perlakukan tersebut. Gugatan itu sendiri kalau kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Perdagangan (Mendag) bidang Perjanjian Internasional, Bara Krishna Hasibuan, menjadi kasus sengketa pertama dalam sejarah WTO. 

Namun, tidak dipungkiri masih banyak orang awam yang belum tahu posisi yang benar atau salah dalam masalah ini. Lantas, apakah Indonesia bisa disalahkan UE? 

Jelas, Uni Eropa yang Tidak Adil? 

Kalau ditelaah secara awam, mungkin dugaan yang dilemparkan UE terhadap Indonesia tampak bisa terjustifikasi, karena bisa saja bantuan dari Tiongkok memang lebih menguntungkan Indonesia dan mengganggu ekonomi negara lain. Akan tetapi, kalau kita mencoba melihatnya dari prinsip-prinsip dasar WTO, hal yang dilakukan Tiongkok sebetulnya bisa dibenarkan. 

Pada dasarnya, WTO didirikan untuk mempromosikan praktik perdagangan internasional yang adil dan terbuka di antara negara-negara anggotanya. Prinsip liberalismenya selalu mengharapkan bahwa semua negara yang terlibat dalam WTO tidak hanya mendapat hak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi internasional, tetapi juga mendapat bantuan untuk bisa “berdagang” secara layak, bila negara itu membutuhkan bantuan. Tentu, prinsip tersebut mengacu kepada negara berkembang. 

Di dalam aturan WTO pun disebutkan bahwa mereka berpegang pada suatu “pelatihan” yang disebut Technical Assistance and Capacity Building. Melalui hal ini, mendukung bantuan teknis dan program peningkatan kapasitas untuk membantu negara-negara berkembang berpartisipasi secara efektif dalam sistem perdagangan multilateral. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perdagangan, berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan, dan mematuhi aturan WTO. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya bisa dianggap juga sebagai negara yang membutuhkan bantuan dari negara maju, atau yang mampu secara finansial, untuk membantu kita sebagai negara yang bisa secara mantap ikut serta dalam perdagangan internasional. Atas dasar itu, bantuan finansial dari negara asing, termasuk dalam bentuk subsidi, bisa dibenarkan.  

Selain hal itu, perlakuan UE sendiri terhadap Indonesia sebetulnya menunjukkan perilaku yang melanggar prinsip perdagangan internasional. Di dalam prinsipnya, WTO menganut sesuatu yang disebut most-favoured-nation (MFN), yang mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian WTO, negara-negara tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap mitra dagang mereka secara khusus.  

Bila sebuah negara memberikan satu atau lebih negara lain perlakuan khusus (seperti tarif bea masuk yang lebih rendah atau tinggi untuk salah satu produknya), maka negara itu pun harus melakukan hal yang sama untuk semua anggota WTO lainnya. 

Perlakuan UE yang secara khusus memberikan “pemerasan” kepada Indonesia karena itu, justru adalah sesuatu yang sangat diskriminatif dan melanggar prinsip dasar perdagangan internasional yang dianut di dalam WTO. 

Namun, hal ini lantas memunculkan satu pertanyaan menarik lagi, bila UE dengan sengaja menempatkan dirinya dalam suatu perkara yang sulit dibela melalui aturan, mengapa mereka rela melakukan perlakuan yang tidak adil kepada Indonesia? 

Bukan Karena Indonesia, Tapi Tiongkok? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita tampaknya perlu berkaca kepada perkataan dari salah satu filsuf ekonomi modern paling ternama saat ini, yakni Yanis Varoufakis. Dalam sebuah wawancara, Yanis pernah menyebut bahwa nasib Eropa, baik dalam aspek politik, saat ini sebetulnya sudah “finished” atau selesai. 

Yanis berpandangan bahwa sejak beberapa tahun terakhir Eropa tampaknya mulai secara sedikit demi sedikit kehilangan kekuatan besarnya dan kini berada di bawah bayangan para economic powerhouse seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan potentially, beberapa negara Asia seperti India di masa depan. 

Dalam hal inovasi dan teknologi misalnya, seperti yang diungkapkan Francis de Véricourt dalam tulisannya di South China Morning Post (SCMP), Eropa sudah sangat tertinggal dari AS dan Tiongkok dalam hal genomika, komputasi kuantum, and kecerdasan buatan (AI). Hal ini, menurut Véricourt, salah satunya disebabkan karena pendanaan untuk riset dan inovasi yang terus turun di negara-negara Eropa. Penyebabnya, kata Véricourt, adalah karena banyak politisi di Eropa kini kesulitan melihat inovasi dapat memberikan keuntungan ekonomi yang cepat untuk mengejar kemajuan AS dan TIongkok. 

Nah, ketertinggalan inilah yang kemudian bisa kita duga mengarah kepada diskriminasi perdagangan yang dilakukan oleh UE kepada Indonesia. Bisa jadi, sebetulnya tujuan utama UE memberikan sanksi kepada Indonesia adalah untuk menghambat pengaruh Tiongkok dalam membangun mitra negara berkembangnya, karena dengan majunya negara yang diinvestasikan Tiongkok, hal itu pun diduga dapat membantu percepatan pembangunan ekonomi Tiongkok sendiri. 

Yap, sederhananya, apa yang dilakukan UE kepada Indonesia adalah respons atas ketakutan potensi ekonomi Tiongkok. Indonesia bisa dikatakan hanya berada di tengah “line of fire” atau jalur tembak pertarungan antara UE dan Tiongkok. (D74) 

Eropa kayaknya selalu galak ke Indonesia deh:(

Indonesia diketahui resmi ajukan gugatan Uni Eropa di dalam WTO terkait pengenaan bea masuk tambahan baja nirkarat. Hal ini disebut menjadikan gugatan tersebut sebagai kasus sengketa pertama dalam sejarah pembentukkan WTO.

Sebelumnya, Uni Eropa menuding bahwa baja nirkarat Indonesia mendapat subsidi dari Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.  Hal ini menurut mereka merupakan tindakan yang tidak adil untuk pasar Eropa sendiri.

Namun, aturan WTO sendiri sebetulnya menyebutkan bahwa dilarang ada perlakukan spesial dari sesama anggotanya.

socioloop.co

Berita palsu memiliki potensi merusak demokrasi, memicu konflik, dan mengganggu informasi yang sah. Seiring dengan pertumbuhan media sosial, berita palsu semakin mudah menyebar dan memengaruhi banyak orang.

Oleh karena itu, Uni Eropa merasa perlu untuk memastikan bahwa platform seperti “X” memiliki peraturan yang ketat untuk melawan berita palsu.

Salah satu tindakan yang diambil Uni Eropa adalah meningkatkan tekanan terhadap “X” agar mereka memperkuat algoritma dan sistem pelaporan untuk mendeteksi dan menghapus konten palsu dengan lebih efisien.

Uni Eropa juga mendorong platform media sosial untuk berkolaborasi dengan fakta-checker terkemuka guna memverifikasi kebenaran informasi yang tersebar di platform mereka.

Selain itu, Uni Eropa telah mengancam dengan sanksi yang lebih keras terhadap perusahaan teknologi, termasuk denda besar, jika mereka tidak mematuhi aturan yang ditetapkan untuk melawan berita palsu.

Ancaman sanksi ini diharapkan dapat mendorong “X” dan platform lainnya untuk bertindak lebih proaktif dalam menanggulangi masalah ini.

“X” sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk melawan penyebaran berita palsu, seperti menandai konten yang diragukan kebenarannya dengan label “Tentang Informasi yang Dipertanyakan” dan mengurangi sirkulasi konten semacam itu dalam aliran berita.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Dalam menghadapi tantangan ini, Uni Eropa dan “X” harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan media sosial yang lebih aman dan akurat bagi pengguna mereka.

Ini adalah langkah penting menuju demokrasi yang sehat dan informasi yang dapat dipercaya di era digital ini.

Di masa depan, peran penting dari pemerintah dan lembaga internasional seperti Uni Eropa dalam mengatur platform media sosial akan semakin berkembang, karena pentingnya mempertahankan integritas informasi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Dengan berbagai tindakan yang telah diambil dan yang akan diambil oleh Uni Eropa dan platform seperti “X”, kita dapat berharap untuk melihat peningkatan dalam memerangi berita palsu dan menjaga kualitas informasi yang lebih baik di dunia online. (S83)

PinterPolitik.com

“Surely he was anti-colonial and anti-Western” – Eero Palmujoki, Regionalism and Globalism in Southeast Asia (2001)

Dalam film-film bertemakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah “kompeni” merupakan sebutan yang nggak asing. Tidak jarang, tokoh-tokoh yang ada dalam film-film itu – seperti Merah Putih (2009) – menyebut tentara-tentara Belanda sebagai kompeni.

Tapi, tahu nggak sih dari mana asal-usulnya sebutan itu? Nah, nama “kompeni” sendiri sebenarnya datang dari nama perusahaan dagang Belanda yang datang dan mendirikan Batavia pada abad ke-17, yakni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Kata “kompeni” datang dari kata terakhir dalam nama VOC, yakni kata “compagnie” yang bisa berarti perusahaan atau sekelompok tentara. Kebiasaan orang-orang Indonesia dalam menyebut VOC dengan nama itu akhirnya terbawa hingga masa perjuangan kemerdekaan. 

Nah, kebencian orang-orang Indonesia pada era kolonial ini tampaknya terbawa hingga kini. Gimana nggak? Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di masa kini masih menggunakan label-label itu – ya meskipun sasarannya sudah berbeda.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, misalnya, beberapa waktu lalu menganggap Uni Eropa (UE) sebagai penjajah baru karena telah menggugat kebijakan Pak Jokowi untuk melarang ekspor bijih nikel.

Nggak hanya Pak Bahlil, Pak Jokowi pun pada akhir tahun lalu mengatakan hal yang senada.  “Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman kompeni, itu ada yang namanya kerja paksa. Zaman modern ini muncul lagi, ekspor paksa,” ujar Jokowi di hadapan para CEO di Istana Negara, Jakarta, pada awal Desember 2022.

Menjadi masuk akal apabila pemerintahan Jokowi merasa demikian. Mungkin, Pak Jokowi dan jajarannya me-refer situasi ini dengan menggunakan World-systems Theory (Teori Sistem Dunia) dari Immanuel Wallerstein dalam tulisannya “World-systems Analysis” di buku World System History.

Pada intinya, teori ini nge-lihat kalau dunia terbagi atas tiga macam negara, yakni negara core, negara semi-periphery, dan negara periphery. Negara core adalah negara yang memiliki industri dan ekonomi maju tetapi mengeruk sumber daya negara-negara semi-periphery dan periphery.

Sementara, negara semi-periphery adalah negara dengan industri yang berkembang tetapi juga mengambil sebagian sumber daya negarai periphery. Terakhir, negara periphery adalah negara yang memiliki ekonomi tertinggal dan sumber dayanya dikeruk untuk kepentingan negara-negara yang lebih maju.

Cara kerja dunia yang seperti ini akhirnya melahirkan ketergantungan. Dalam Teori Ketergantungan (Dependency Theory), negara-negara semi-periphery dan periphery akhirnya bergantung pada produk-produk jadi yang berasal dari negara core.

Nggak heran sih kalau akhirnya Pak Jokowi di acara yang sama mencontohkan Korea Selatan (Korsel) dan Republik Tiongkok (Taiwan) sebagai contoh negara-negara non-Eropa yang akhirnya berhasil membuat dunia bergantung kepada mereka. “Kita harus membuat mereka bergantung kepada kita. Kita punya nikel,” ujar Pak Jokowi.

Hmm, kalau gini caranya, mungkin Pak Jokowi butuh sosok yang benar-benar berani untuk melawan kekuatan Barat. Apakah mungkin Indonesia kini butuh sosok “Soekarno” yang baru – mengingat beliau adalah salah satu pemimpin yang berjargon banyak untuk melawan imperialisme ala Barat?

Kalau di anime Naruto (2002-2007) dan Naruto: Shippuden (2007-2017), ada jurus namanya edo tensei tuh, Pak Jokowi. Ya, bila perlu, Pak Jokowi bisa tuh nge-edo tensei Bung Karno untuk nge-lawan gugatan UE tuh, Pak.

Siapa tahu, kan, nanti Bung Karno benar-benar bisa nge-lawan kekuatan Barat yang ingin hanya mengambil sumber daya Indonesia? Daripada nantinya Bung Karno hanya muncul di baliho atau banner kampanye salah satu partai politik (parpol). Bukan begitu, guys? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Isu terkait kebijakan Uni Eropa (UE) yang dinilai mendiskriminasi kelapa sawit Indonesia mencuat kembali. Kali ini, upaya perlawanan diperkuat melalui penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia selaku kedua negara terdampak atas kebijakan tersebut.

Hal itu diungkapkan melalui pertemuan resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan, Bogor pada Senin (9/1/2023). Kedua pemimpin negara tersebut sepakat untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui pengauatan kerja sama Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Anwar sempat menyinggung bentuk kerja sama tersebut sebagai ‘OPEC’ kelapa sawit mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia yang disusul dengan Malaysia.

Oleh karena itu, Anwar menyebut apabila kerja sama tersebut dapat berjalan, maka ‘OPEC’ kelapa sawit bisa terbentuk.

Dia kemudian mengatakan ambisi pembentukkan ‘OPEC’ kelapa sawit sebenarnya telah dicanangkan sejak tahun 2015, namun dinilai tidak memiliki perkembangan yang signifikan dikarenakan kedua negara sedikit “lembab” dalam bertindak.

Indonesia dan Malaysia memang telah membentuk organisasi CPOPC pada tahun 2015 lalu dengan tujuan untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia. Organisasi itu beranggotakan empat negara pengamat antara lain Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

Terlepas dari berbagai perkembangan yang telah dicapai, Anwar kembali menegaskan pentingnya kerja sama carbon trading dan energi baru terbarukan (EBT) antara Indonesia dan Malaysia.

Anwar yakin apabila kekuatan Indonesia dan Malaysia bersatu, maka kedua negara serumpun ini mampu menjadi negara yang terdepan. Dia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2023.

Lantas, bagaimana bentuk kerja sama Indonesia-Malaysia yang sudah berjalan dalam melawan diskriminasi kelapa sawit?

Dari Lawan, Jadi Kawan?

Pada publikasi berjudul Palm Oil Politics in Malaysia and Indonesia: Competition or Collaboration? yang ditulis oleh Hangga Fathana menyebutkan bahwa sebelum adanya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), Malaysia dan Indonesia sempat bersaing sengit satu sama lain dalam mengekspor minyak kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia bahkan sempat mengalami ‘perang pajak’ untuk bersaing di pasar global. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedua negara memang memiliki ambisi untuk menjadi pemain kelapa sawit yang paling berkuasa di dunia.

Meskipun demikian, ‘perang pajak’ kedua negara menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan sehingga dapat mengarah pada situasi yang tidak menguntungkan kedua negara.

Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki tujuan yang sama. Kedua negara perlu bersama-sama “menggandeng” negara lain dan pemangku kepentingan untuk mengelola industri kelapa sawit. Oleh karena itu, CPOPC dianggap sebagai organisasi yang mampu untuk mewujudkan kerja sama tersebut.

Munculnya CPOPC kemudian melahirkan kolaborasi yang positif antara Indonesia dan Malaysia. Organisasi ini dianggap sebagai “game changer” sekaligus pemain kunci yang mampu mengubah status “lawan” menjadi “kawan”.

Dampak positif hadirnya CPOPC dijabarkan pada publikasi berjudul CPC as Indonesia and Malaysia’s  Response to European  Union  Protectionism For the 2015 -2019 Period yang ditulis oleh Newfreedo Chidlir Erisnesia.

Dia menjelaskan CPOPC dapat menjadi wadah untuk bertukar informasi mengenai sertifikasi yang bisa mereka gunakan sebagai sertifikasi kelapa sawit yang ramah lingkungan.

Selain itu, CPOPC berupaya menjalin hubungan dengan beberapa negara penghasil kelapa sawit di seluruh dunia untuk mengikuti berbagai pertemuan CPOPC. Pertemuan ini digunakan untuk membahas pengembangan produk kelapa sawit di semua sektor sekaligus menjadi upaya pendekatan dalam mencari pasar baru negara tujuan ekspor kedua negara.

Berbagai pertemuan tersebut sekaligus mampu menyebarkan tren positif terkait kelapa sawit sehingga dapat mengurangi pandangan negatif kelapa sawit akibat narasi yang diciptakan oleh kebijakan RED II.

Lantas, bagaimana keberlanjutan hubungan spesial antara Indonesia dan Malaysia agar mampu melawan diskriminasi kelapa sawit dan menstabilkan harga komoditi tersebut?

Special Relationship?

Setelah bertarung melalui “perang pajak” dan berbagai dinamika politik bisnis kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia akhirnya membangun “special relationship” alias hubungan spesial.

Hubungan itu tentunya didasari oleh kepentingan yang sama serta tidak terlepas dari kekuatan kedua negara sebagai negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar dunia.

Persamaan kepentingan Indonesia dan Malaysia terkait minyak kelapa sawit yang kemudian melahirkan kerja sama dinilai serupa dengan konsep regionalisasi yang diungkapkan oleh Crumb dan McCarthy.

Crumb dan McCarthy mendeskripsikan regionalisasi sebagai kerja sama yang lahir dari perspektif interaksi antara kekuatan ekonomi dan politik yang kompleks dalam industri kelapa sawit sehingga memungkinkan aktor-aktor penting dalam bisnis kelapa sawit melakukan ekspansi di seluruh wilayah yang dituju.

Adanya persatuan kekuatan antara Indonesia dan Malaysia mampu menciptakan potensi untuk “melawan” UE bukan hanya dari segi diskriminasi kelapa sawit belaka, namun juga dalam meraup keuntungan yang lebih besar dengan memperluas pasar ke negara-negara lain.

Misalnya saja, upaya CPOPC dalam melawan stigma negatif kelapa sawit bisa menarik minat negara-negara lain untuk mengimpor kelapa sawit dari Indonesia ataupun Malaysia.

Skenario perluasan pasar tidak hanya menjadi asumsi belaka jika melihat data negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Tiga negara terbesar yang mengekspor minyak kelapa sawit Indonesia yakni India, Tiongkok, dan disusul oleh Pakistan.

Ketiga negara itu bahkan bukan merupakan negara anggota UE. Data BPS mengungkapkan bahwa dari kesepuluh negara terbesar tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2012-2021, negara anggota UE yang berkontribusi terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia hanya Belanda, Spanyol, dan Italia.

Artinya, masih terdapat posibilitas yang besar bagi Indonesia dan Malaysia untuk mempertahankan permintaan akan minyak kelapa sawit bagi negara-negara lain non-anggota UE.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga mampu mengendalikan oversupply akibat diskriminasi sekaligus menstabilkan harga minyak kelapa sawit yang bisa jadi akan lebih sehat ketimbang melakukan “perang pajak”. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia-Malaysia akan menjadi kesempatan emas bagi kedua negara untuk meraup keuntungan.

Pernyataan itu bahkan sempat diungkapkan oleh PM Malaysia dalam pembukaan tulisan ini bahwa Indonesia dan Malaysia mampu menciptakan ‘OPEC’ kelapa sawit ditambah dengan dukungan kepemimpinan Jokowi sebagai Ketua ASEAN 2023.

Lantas, apakah penguatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan kelapa sawit ini mampu mendorong merubah pandangannya tentang kebijakan RED II?

Uni Eropa Dirundung Kerugian?

Kebijakan RED II nyatanya tidak serta memberikan manfaat yang besar bagi UE. Keputusan itu bahkan mampu membawa kerugian bagi negara-negara UE.

Kebijakan RED II bukan hanya membawa isu lingkungan semata, namun juga dilihat dari segi kepentingan politik UE. Jika kebijakan RED II agaknya dapat dinilai sebagai salah satu bentuk proteksi dagang UE terhadap penggunaan minyak pengganti minyak kelapa sawit.

Umumnya, UE tentunya akan membutuhkan kelapa sawit sehingga mereka mensubtitusi minyak kelapa sawit dengan jenis-jenis minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak kanola, serta minyak biji bunga matahari.

Kebijakan RED II digunakan untuk mengungguli minyak kelapa sawit sebagai saingan terbesar mereka. Adapun, minyak nabati juga mampu merusak lingkungan dan dinilai kurang efisien ketimbang minyak kelapa sawit.

Perkebunan minyak nabati diperluas sebanyak mungkin dan tetap memiliki dampak kerusakan lingkungan, bahkan tidak mampu menyerap gas emisi karbon secara maksimal seperti minyak kelapa sawit.

Industri kelapa sawit semakin tergeser atas stigma negatif yang dilahirkan dari kebijakan RED II yang meyakini bahwa kelapa sawit tidak ramah terhadap lingkungan. Meskipun demikian, UE masih tetap menggunakan minyak kelapa sawit dan mengurangi ketergantungannya secara bertahap.

Jika tidak melakukan pengurangan secara bertahap, dampak ketidakstabilan supply minyak kelapa sawit dapat merugikan pihak UE akibat adanya inflasi yang tinggi. Bagaimana pun, UE tetap membutuhkan minyak kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan negara-negara anggota.

Mereka bahkan dapat menghilangkan lapangan pekerjaan di sektor kelapa sawit di negara-negara anggota serta memberi kerugian secara finansial.

Pada akhirnya, kerja sama Indonesia-Malaysia bisa jadi merupakan upaya perlawanan yang bisa jadi efektif terhadap kebijakan diskriminasi UE terhadap minyak kelapa sawit.

Jika kedua negara ingin mewujudkan kekuatan yang besar sebagai produsen kelapa sawit, maka kerja sama kedua negara perlu disertai dengan konsistensi dan upaya yang signifikan, terutama dalam mengurangi sentimen negatif kelapa sawit dan mampu memperluas pasar kelapa sawit ke negara-negara di luar kawasan UE. (Z81)

PinterPolitik.com

Pemerintah Indonesia mengalami kekalahan pada gugatan yang dilayangkan Uni Eropa (UE) di pengadilan World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor nikel.

Kekalahan nyatanya tak memadamkan api perjuangan pemerintah Indonesia untuk segera menyerah dan akan mengajukan banding.

Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 pada 30 November lalu. Dia bahkan akan langsung menyampaikannya kepada menteri-menteri terkait.

Upaya banding atas gugatan larangan ekspor nikel dinilai sebagai bentuk perjuangan pemerintah untuk mendorong hilirisasi yang dapat mendongkrak peningkatan nilai tambah sekaligus pendapatan negara secara signifikan.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa peningkatan yang signifikan dapat diraih akibat peralihan dari penjualan ekspor bahan mentah alias raw material tujuh tahun lalu yang bernilai 1,1 miliar USD.

Itu dapat meningkat senilai 20,8 miliar USD jika melalui proses hilirisasi nikel dengan hadirnya smelter pada tahun 2021.

Nilai tersebut setara lebih dari Rp 300 triliun yang jika dikalkulasikan lebih dari 18 kali lipat dibandingkan dengan pendapatan ekspor raw material yang hanya sebesar Rp 20 triliun.

Setelah pernyataan itu terkuak ke publik, Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto ternyata membantah klaim tersebut. Dia mengatakan bahwa ekspor bijih nikel justru menguntungkan Tiongkok sebagai salah satu konsumen utama. Benarkah demikian?

Telisik Pendapatan Nikel

Rofik yang merupakan politisi PKS, menyampaikan keuntungan hilirisasi nikel yang awalnya hanya berkisar Rp 15 triliun. Kemudian, mengalami peningkatan secara signifikan menjadi Rp 360 triliun nyatanya hanya lah sebuah dampak dari peningkatan harga komoditas serta jumlah penambangan nikel yang meningkat.

Dia juga menekankan keuntungan tersebut tidak bermakna dan lebih banyak menguntungkan Tiongkok ketimbang rakyat Indonesia selaku pemilik sumber daya alam tersebut. Pernyataan ini didasari oleh fakta lapangan di mana kurang lebih 95 persen bijih nikel di Indonesia diolah oleh perusahaan smelter Tiongkok di Indonesia.

Menurutnya, perusahaan Tiongkok membeli nikel dengan harga yang murah dikarenakan harga nikel dalam negeri hanya sebesar 34 USD per ton. Sementara di Pasar Shanghai harganya mencapai 80 USD per ton. Harga semakin murah dikarenakan perusahaan smelter itu tidak perlu membayar royalti tambang karena melakukan penambangan secara langsung.

Selain itu, pemerintah bahkan telah memberikan insentif berupa pembebasan pajak alias tax holiday terkait PPh badan selama 25 tahun yang dinilai sangat menguntungkan perusahaan smelter Tiongkok.

Dia menekankan pembebasan pajak tersebut merupakan perampasan hak rakyat yang sengaja tidak dibayarkan demi keuntungan perusahaan Tiongkok belaka. Terlebih, perusahaan-perusahaan itu juga dibebaskan dari pajak bea keluar alias pajak ekspor dikarenakan belum diberlakukannya penerapan pajak ekspor produk hilirisasi nikel setengah jadi berupa Feronikel dan Nickel Pig Iron (NPI).

Adapun sebagian besar perusahaan smelter Tiongkok mempekerjakan tenaga kerja asal negara mereka dengan tidak menggunakan visa kerja sehingga dapat merugikan pendapatan negara dari segi tarif visa serta PPh individu.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Zulfikar Hamonangan pun menyatakan hal yang serupa bahwa 90 persen tambang nikel Indonesia dikuasai oleh Tiongkok. Dia pun telah menyampaikannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Zulfikar menambahkan penggunaan lithium justru yang seharusnya menjadi perbincangan yang penting jika Indonesia ingin menjadi produsen nomor satu baterai lithium dengan hanya mengandalkan nikel.

Arifin Tasrif pun membalas bahwa hilirisasi nikel merupakan proses yang diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah nikel serta penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Meski cukup rumit melakukan investigasi mendalam terkait kerugian yang dialami Indonesia, eksistensi pernyataan politisi Fraksi PKS dan Partai Demokrat, mengapa pemerintah seolah tetap memilih untuk mempertahankan kerja sama perusahaan smelter Tiongkok?

Bargaining Power Belaka?

Sumber daya alam dianggap sebagai salah satu kekuatan negara di samping kekuatan militer, geografis, kapasitas industri, dan populasi. Pernyataan itu diambil dari buku berjudul Politics Among Nations yang ditulis oleh seorang penganut realis bernama Hans Morgenthau. Kekuatan negara tersebut dapat digunakan sebagai alat bargaining power.

Sementara itu, profesor ilmu politik dari University of Carolina Branislav Slantchev mendefinisikan bargaining power sebagai suatu kemampuan negara dalam memengaruhi aktor lainnya dengan memberi apa yang diinginkan aktor yang bersangkutan.

Nikel dianggap sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia yang diyakini dapat menjadi bargaining power terhadap investor asing yang ingin mengembangkan baterai dan mobil listrik. Nyatanya, nikel itu sendiri tidak cukup mampu menjadi faktor kekuatan negara melainkan dibutuhkan pula pembenahan dari segi teknologi, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Selain itu, apabila disangkutpautkan dengan narasi baterai yang mampu menjadi “minyak” baru, agaknya akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Asumsi itu disampaikan oleh John Frazer dalam tulisannya yang berjudul Are Batteries The New Oil?.

Saat ini, penelitian masih berkutat pada penyelesaian masalah antara kepadatan energi dan kepadatan daya dalam pengembangan mobil listrik.

Kepadatan energi berkaitan dengan kapasitas mobil dan menentukan seberapa jauh mobil dapat digunakan, sedangkan kepadatan daya berkaitan dengan waktu pengisian dan seberapa cepat mobil dapat berjalan. Hasilnya, kedua hal tersebut saling melemahkan dan kapasitasnya belum dapat dikatakan seimbang.

Oleh karena itu, prospek nikel dan kendaraan listrik agaknya masih jauh dari kata ideal jika berkaca pada penyelesaian kalkulasi dan masalah sebagaimana yang disampaikan Frazer.

Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi permasalahan penggunaan nikel secara rasional sekaligus berpihak kepada rakyat dengan berbagai permasalahan dan kekurangan yang ada?

Benarkah Berpihak Rakyat?

Salah satu teori yang seringkali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yaitu teori rational choice. Sepenggal teori rational choice yang diungkapkan oleh James S. Coleman menyatakan seorang individu memutuskan sebuah keputusan maupun tindakan berdasarkan kebermanfaatan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai tujuan.

Pernyataan itu juga menekankan sebuah tujuan sebagai final dari keputusan tersebut. Namun, dirinya juga mengungkapkan bahwa seorang individu tidak selalu bertindak atau berperilaku rasional dalam memutuskan suatu keputusan.

Meskipun diawali dengan tujuan atau maksud aktor, terdapat dua pemaksa tindakan antara lain keterbatasan sumber daya dan tindakan aktor individu. Selain itu, umumnya individu akan menentukan pilihan terbaik dengan menimbang untung dan rugi yang akan diperolehnya.

Berdasarkan teori tersebut, tindakan aktor akan berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapainya dengan menimbang untung dan rugi yang diperoleh.

Sekiranya terdapat dua poin utama yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memihak perusahaan smelter nikel Tiongkok.

Pertama, berdasarkan data Kementerian ESDM pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan nikel tercatat sebanyak 21.691 orang TKI dan 3.054 orang TKA. Perbandingan antara TKI dan TKA yakni sekitar 7 banding 1. Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja yang bisa jadi dinilai cukup signifikan.

Kedua, keterbatasan juga meliputi pengembangan nikel sehingga Indonesia dinilai belum mampu untuk mengelola nikel. Adapun, hal itu juga diikuti dengan keterbatasan lainnya seperti keterbatasan ekonomi dan infrastruktur sehingga nikel tidak mampu dikelola secara maksimal.

Berdasarkan kedua asumsi tersebut, pemerintah bisa jadi sedang membuat suatu narasi dalam mengkomunikasikan kebijakan melalui “pemanis” pendapatan negara yang dinilai meningkat secara signifikan.

Nyatanya, pemerintah memandang suatu tujuan tersebut melalui kacamata humanis, bukan menitikberatkan kepada ekonomi.

Di samping itu, meskipun terdapat banyak sekali kerugian ekonomi yang bisa diampu Indonesia berdasarkan data-data dan rasionalisasi dari anggota DPR yang telah dijelaskan di atas, bagaimana pun pemerintah perlu menghilangkan belenggu dari pihak mana pun.

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia juga perlu merumuskan suatu strategi untuk mewujudkan negara yang lebih mandiri dan memiliki bargaining power yang kuat di mata internasional.

Selain itu, pemerintah juga kiranya perlu membuat suatu laporan akuntabilitas dan transparansi bagi publik untuk mempertanggungjawabkan adanya narasi dominasi perusahaan smelter Tiongkok. (Z81)

PinterPolitik.com

“Economics is the art to meet unlimited needs with scarce resources.” – Laurence J. Peter, pendidik asal Kanada

Soekarno. Siapa yang tidak mengenal sosoknya? Ada gelegar di setiap orasinya — penuh karisma, semangat, pikiran yang dalam, dan kecerdasan. Sampai sekarang, sang proklamator terus dikenang, dirujuk berulang kali, serta dijadikan role model dalam berpikir.

Menurut budayawan Hilman Farid, satu hal yang membuat nama Soekarno masih begitu menarik adalah karena konsep, gagasan, dan pemikirannya dianggap masih relevan hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah konsep Trisakti yang memiliki tiga rumusan, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam kacamata studi ekonomi, konsep Trisakti adalah apa yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah kebijakan perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor. Gagasan proteksionisme misalnya jelas terlihat dalam orasi Soekarno berikut: 

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.”

Nah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya menunjukkan gagasan Trisakti tersebut. Melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah resmi melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020.

Sontak saja, kebijakan ini mendapat resistensi dari Uni Eropa (UE), hingga melakukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Yang menarik adalah, alih-alih bersikap akomodatif, Presiden Jokowi justru memberikan jawaban tegas. 

“Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Silakan enggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan,” ungkapnya.

Tidak hanya menghentikan ekspor bijih nikel, baru-baru ini Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara. Menurutnya, smelter akan meningkatkan nilai bijih nikel hingga 14 kali lipat.

Ketegasan tersebut sontak mengingatkan publik terhadap sosok Soekarno. “Tegas sekali Pak Jokowi… lanjutkan,” ungkap warganet di berbagai lini media sosial.

Lantas, apakah ketegasan tersebut merupakan apa yang disebut Erhard Eppler sebagai “kembalinya negara”?

Kebangkitan Negara?

Dalam bukunya The Return of the State?, Erhard Eppler memberikan catatan kritis terhadap globalisasi yang melanda ekonomi dunia. Menurut Eppler, di satu sisi globalisasi memang membawa manfaat ekonomi yang besar, seperti membuka lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain, globalisasi semakin mengikis peran negara. Secara sadar atau tidak, globalisasi semakin membawa negara menjadi “negara penjaga malam”.

Imbasnya, menurut Eppler, terjadi ketimpangan ekonomi-sosial di mana-mana. Ketika kemakmuran hadir, lonjakan kemiskinan uniknya selalu mengikuti di belakang. Jeremy Seabrook dalam bukunya Kemiskinan Global: Kegagalan Ekonomi Neoliberalisme juga menekankan poin serupa.

Menurut Seabrook, kemiskinan telah menjadi figuran di tengah drama agung kemajuan konglomerasi global. Berbeda dengan kemiskinan pada masa-masa sebelumnya yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, saat ini kemiskinan merupakan buah dari sistem karena segenap kekayaan diberikan kepada orang kaya.

Konteks yang disebutkan Seabrook dapat dilihat manifestasinya dalam teori sistem dunia (world-systems theory) yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Carl Strikwerda dalam tulisannya berjudul From World-System to Globalization: Theories of Transnational Change and the Place of the United States, menjelaskan negara-negara di dunia terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu negara core (inti), semi–periphery, dan periphery. 

Jika negara core diisi oleh negara-negara maju dengan perekonomian kuat, dua lapisan lainnya diisi negara dengan tingkat perekonomian menengah, dan menengah ke bawah. 

Dalam konteks ini, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara semi–periphery dan Uni Eropa merupakan negara core. Yang menarik adalah, menurut Strikwerda, tidak selamanya negara dengan kekuatan ekonomi menengah ke bawah bergantung dengan negara kaya tetapi bisa terjadi sebaliknya.

Dengan kata lain, tampaknya Presiden Jokowi tengah berusaha menunjukkan daya tawarnya dengan cara tidak gentar terhadap gugatan Uni Eropa. Kembali mengutip Eppler, konteks ini dapat disebut sebagai the return of the state, yakni kembalinya negara dari ombang-ambing globalisasi ekonomi.

Namun, pertanyaannya, mengapa baru sekarang ketegasan tersebut terlihat? Mengapa baru sekarang Presiden Jokowi menghentikan ekspor bijih nikel?

Menimbang ini perkara timing, untuk menjawabnya kita perlu merunut kronologi kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Isu pelarangan ekspor bijih nikel sudah membuat gempar setidaknya sejak Agustus 2019. Saat itu, pelarangan yang disebut akan dilakukan pada 2022 justru dipercepat menjadi Oktober 2019.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), pelarangan dilakukan untuk menggenjot hilirisasi mineral dalam negeri.

Mengutip CNBC Indonesia, saat itu beredar kabar terdapat lobi Tiongkok di balik percepatan pelarangan tersebut. Disebutkan, gagasan melarang ekspor bijih nikel muncul setelah pertemuan antara para investor smelter Tiongkok dengan Presiden Jokowi pada Juli 2019.

Tentu sukar mengonfirmasi kebenaran informasi itu tetapi kita dapat membuat deduksi untuk menguji koherensinya. 

Bagi penikmat film Sherlock pasti mengetahui Sherlock Holmes membuat blog tentang The Science of Deduction. Yang membuat Sherlock unik adalah, berbeda dengan detektif kebanyakan yang hanya mengandalkan uji empiris yang disebut induksi, Sherlock mengembangkan metode deduksi atau uji logis. 

Nah, untuk menguji kabar tersebut, kita harus bertanya pada Presiden Jokowi maupun otoritas Tiongkok, namun ini tentu sangat sulit dilakukan. Oleh karenanya, kita dapat membuat deduksi sebagai alternatif dengan cara merunut benang logisnya. 

Proyeksi Masa Depan Tiongkok? 

Jika benar Tiongkok berada di balik pelarangan ekspor bijih nikel, maka negeri Tirai Bambu pastilah mengeluarkan investasi besar di pabrik smelter. 

Mengutip pernyataan Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak pada 23 Agustus 2019, telah dikonfirmasi bahwa fasilitas pengolahan atau smelter nikel di Indonesia didominasi oleh investasi dari Tiongkok. 

Di titik ini, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya investasi smelter dengan larangan ekspor bijih nikel?

Jawabannya sederhana, yakni konsep sunk cost fallacy. Konsep ini banyak dikutip dalam studi Ekonomi Perilaku (Behavioral Economics) untuk menjelaskan perilaku investor. Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menjelaskan sunk cost fallacy adalah bias kognitif yang berdiri di balik keinginan kuat seseorang (investor) dalam mempertahankan investasinya.

Bertolak dari sunk cost, investasi besar yang telah dikeluarkan akan membuat Tiongkok melakukan berbagai upaya lobi untuk menjaga pasokan bijih nikel. Caranya tentu dengan mempercepat pelarangan ekspor. 

Dengan demikian, mungkin dapat dikatakan, ketegasan Presiden Jokowi melawan Uni Eropa karena mendapat beking dari Tiongkok. Mengutip Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, saat ini Tiongkok tampil begitu percaya diri di panggung dunia karena keberhasilan metode ekonomi mereka.

Presiden Tiongkok Xi Jinping juga menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam apabila kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negaranya diganggu. “Biarkan dunia tahu bahwa rakyat Tiongkok sekarang terorganisir dan tidak boleh dianggap enteng,” ungkap Xi pada 23 Oktober 2020.

Jika benar Tiongkok adalah beking sikap tegas Indonesia di balik pelarangan ekspor nikel, Giedrius Česnakas dalam tulisannya Energy Resources in Foreign Policy: A Theoretical Approach dapat memberikan penjelasan penting.

Menurut Česnakas, sumber daya energi adalah salah satu elemen kekuatan penting jika suatu negara berusaha untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri. Dengan kata lain, proyeksi tingginya nilai nikel tengah menjadi pertimbangan Tiongkok saat ini. 

Seperti yang diketahui, nikel adalah salah satu unsur logam yang penting dalam pembuatan baterai listrik. Mengutip John Frazer dalam tulisannya Are Batteries The New Oil, di masa depan orang mungkin lebih banyak menggunakan baterai daripada minyak. Apa yang dilakukan Tiongkok adalah mengamankan sumber daya yang akan menjadi komoditas penting di masa depan.

Well, sebagai penutup perlu untuk digarisbawahi, simpulan Tiongkok berdiri di belakang ketegasan Presiden Jokowi merupakan suatu deduksi semata, dan hanya pihak-pihak terkait yang dapat mengetahui kebenarannya. Sekalipun demikian, menarik untuk mengamati langkah proteksionisme terhadap bijih nikel. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Presiden Jokowi berikan jawaban tegas soal wacana gugatan Uni Eropa (UE)

PinterPolitik.com

Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi prioritas bagi negara-negara dunia, salah satunya Uni Eropa. Hal ini terlihat dari kontribusi EBT yang mulai mendominasi Uni Eropa, mencapai 38 persen dari bauran energi listrik dari 27 negara. Angka ini lebih besar 1 persen dari penggunaan bahan bakar batu bara yang menyentuh angka 37 persen. Maka, cita-cita yang diinginkan oleh negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 40 persen bisa terealisasi.

Komitmen untuk mengurangi gas emisi rumah kaca juga menjadi janji yang harus ditunaikan oleh pemerintah Indonesia. Ketergantungan terhadap energi fosil sepertinya akan dikurangi atau bahkan dihilangkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan tegas menilai energi fosil merupakan musuh bersama dunia, sehingga pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara akan dihentikan. Maka peralihan menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan menjadi prioritas yang harus segera direalisasikan.

Baca Juga: Mampu Indonesia Lepas dari Batu Bara?

Peralihan tersebut berpeluang besar terwujud dengan adanya potensi besar serta pengembangan sumber daya EBT di Indonesia. Hal inilah yang membuat Uni Eropa tertarik melakukan kerja sama untuk mengembangkan potensi EBT. Apalagi terdapat target untuk memenuhi pangsa EBT sebesar 22 persen di Uni Eropa pada tahun 2030 mendatang. Maka kerja sama dengan Indonesia diharapkan bisa membantu merealisasikan tujuan tersebut.

Bank Investasi Eropa juga terus bergerak dengan menghentikan penyaluran biaya ke proyek bahan bakar fosil pada akhir tahun 2021. Alhasil, biaya US$1,1 triliun akan digelontorkan untuk investasi ramah lingkungan. Selain itu, wujud konkret lainnya, yaitu dengan menghentikan investasi pada industri yang masih menggunakan energi fosil. Komitmen ini membuktikan Uni Eropa serius untuk mengalihkan perhatiannya terhadap penggunaan energi baru terbarukan dan Indonesia dianggap mampu mendukung hal tersebut.

Uni Eropa Tergantung pada Indonesia?

Sebenarnya ketertarikan Uni Eropa terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terkait EBT melainkan komoditas lain, seperti bijih nikel atau nikel mentah. Ketertarikan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah ketergantungan karena Indonesia tercatat sebagai negara kedua terbesar pengekspor komoditas bijih nikel ke negara-negara Uni Eropa. Maka, otomatis industri logam di Eropa begitu bergantung pada bahan mentah dari Indonesia.

Namun kondisi ini berubah dengan adanya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang menekankan bahwa pemerintah melarang ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Merasa dirugikan dengan kebijakan ini, Uni Eropa akhirnya menggugat Indonesia melalui World Trade Organization (WTO). Indonesia dianggap melanggar Pasal XI ayat 1 dari General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

Hingga saat ini tarik menarik perihal ekspor nikel masih terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa sehingga belum ada titik temu antar keduanya. Pemerintah Indonesia pun tidak gentar menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa. Berbagai persiapan sudah dilakukan mulai dari mempersiapkan tenaga ahli hingga menunjuk firma hukum ternama untuk menghadapinya. Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal bulan Oktober juga semakin mempertegas bahwa Indonesia tidak takut dengan gugatan yang dilayangkan Uni Eropa.

Meski cukup keras, Indonesia tidak menutup peluang masuknya investasi asing sehingga keinginan Uni Eropa untuk beriventasi di Tanah Air disambut dengan baik. Salah satu sektor yang menjadi sasaran adalah EBT. Potensi sumber daya alam Indonesia dinilai bisa mendukung keberlangsungan pengembangan EBT sehingga Uni Eropa melalui Wakil Presidennya, Frans Timmermans memuji Indonesia.

Baca Juga: Nikel sebagai Bargaining Power Jokowi?

Dalam teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein dalam sebuah tulisan berjudul From World-System to Globalization: Theories of Transnational Change and the Place of the United States karya Carl Strikwerda, dijelaskan bahwa negara-negara di dunia terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu negara core (inti), semi periphery dan periphery.

Jika negara core diisi oleh negara-negara maju dengan perekonomian kuat, dua lapisan lainnya diisi negara dengan tingkat perekonomian menengah dan menengah ke bawah. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa tidak selalu negara dengan kekuatan ekonomi menengah ke bawah tergantung dengan negara kaya, namun bisa terjadi sebaliknya.

Jika dikaitkan dengan keinginan investasi Uni Eropa pada sektor EBT di Indonesia, terlihat adanya indikasi ketergantungan dari organisasi tersebut terhadap Indonesia. Kekayaan sumber daya alam seperti nikel dan EBT yang dimiliki Indonesia ternyata bisa menarik perhatian negara-negara yang berada di lapisan core atau inti. Melihat hal ini, bagaimana peluang Indonesia meningkatkan statusnya agar meningkat menjadi negara maju atau core?

Bisa Jadi Negara Maju?

Daya tarik kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata karena mampu membuat Uni Eropa gencar untuk berinvestasi di sektor EBT. Meski demikian, salah satu perusahaan milik pemerintah, yaitu PLN masih kesulitan untuk mengembangkan EBT. Kondisi ini tidak lepas dari investasi hijau yang diproyeksikan akan memakan biaya yang besar. Indikasinya dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut biaya untuk menerapkan investasi hijau cukup tinggi, mencapai Rp3.461 triliun.

Tidak hanya itu, PLN bahkan berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp5,7 triliun per tahun apabila realisasi EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap 3,6 Giga Watt (GW) beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Penilaian ini muncul karena terdapat potensi kehilangan pendapatan jika konsumen menggunakan listrik sendiri dari PLTS Atap.

Kondisi ini semakin memberatkan PLN karena harga jual listrik energi terbarukan dari PLTS Sampah juga tergolong mahal, sekitar 13,35 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Apabila dikonversikan ke rupiah, biayanya sebesar Rp1.922,4 per kWh. Nilai ini cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN pada tahun 2021 yang sebesar Rp1.334,4 per kWh.

Potensi kerugian ini juga bisa menjadi hambatan bagi negara untuk mengembangkan EBT di dalam negeri. Meski ada ketertarikan dari pihak asing untuk berinvestasi dan bekerja sama dengan Indonesia, namun tidak otomatis akan mendorong Indonesia keluar dari status sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Hal ini disebabkan banyak faktor dan salah satunya karena jebakan pendapatan kelas menengah atau dikenal dengan istilah middle income trap. Dalam sebuah tulisan berjudul Middle Income Trap: Review of The Conceptual Framework karya Kamil Pruchnik dan Jakub Zowczak, dijelaskan bahwa istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Gill dan Kharas pada tahun 2007.

Baca Juga: Resesi Ekonomi, Jokowi Terjebak Paradox of Thrift?

Istilah tersebut merupakan sebuah interpretasi bahwa ada suatu kondisi di mana negara-negara dengan pendapatan menengah terhimpit antara negara berpendapatan menengah ke bawah dan negara kaya. Kondisi ini dirasakan oleh Indonesia jika mengacu pada keputusan Bank Dunia yang menurunkan Indonesia dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah per 1 Juli 2021 lalu.

Kesulitan untuk naik dan bertahan menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mantan Direktur Bank Dunia ini menegaskan bahwa dari 190 negara di dunia, hanya kurang dari 20 negara yang berhasl lolos dari middle income trap. Fakta ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena membuktikan  tidak mudah bagi suatu negara untuk bisa lolos dari fenomena tersebut.

Namun, bukan tidak mungkin Indonesia lepas dari middle income trap. Harapannya, dengan SDA yang melimpah, ini tidak menjadi kutukan bagi Indonesia, melainkan suatu berkah. Kita harus optimis. (G69)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.