PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Naruto Uzumaki? Franchise seri anime dengan judul Naruto ini berkisah tentang seorang bocah dengan monster berekor sembilan – bernama kyubi – di dalam dirinya.

Naruto merupakan bocah yang menjalani hidup yang sebatang kara tanpa seorang keluarga pun. Alhasil, sebagai anak yang terlihat berbeda dengan anak-anak lain, Naruto pun harus menghadapi bully­-an dari teman-temannya.

Meski begitu, Naruto ini tumbuh menjadi salah satu ninja yang paling tangguh di Desa Konoha. Bahkan nih, ketika Perang Dunia Ninja pecah, Naruto muncul sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan umat manusia.

Sebagai sosok yang tangguh, Naruto juga disebut memiliki kekebalan tertentu pada jurus-jurus ninja lain. Sebuah jurus ilusi yang bernama genjutsu, misalnya, disebut tidak mempan lho ke Naruto sebagai seoranga jinchuriki.

Alhasil, si Naruto ini dapat dengan mudah terlepas dari ilusi-ilusi yang dibuat oleh ninja-ninja lain. Berkat Jiraiya juga, Naruto akhirnya mampu mengatur aliran chakra-nya sehingga bisa menciptakan disrupsi terhadap ilusi.

Mungkin nih, kemampuan Naruto untuk melepaskan diri dari ilusi genjutsu ini juga dimiliki nih oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Soalnya nih, setelah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua Barat Merdeka, Pak Mahfud langsung sadar lho.

Kalau kata Pak Mahfud, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda ini hanya didasarkan pada negara ilusi belaka. Hmm, keren uga Pak Mahfud bisa melihat mana yang ilusi dan mana yang bukan.

Apa jangan-jangan Pak Mahfud udah belajar ke Val Valentino alias Masked Magician yang biasa membongkar ilusi-ilusi para pesulap ya? Mungking, Pak Menko Polhukam juga perlu membuktikan bahwa deklarasi Benny Wenda hanya ilusi belaka – layaknya Val Valentino di acara Breaking the Magician’s Code.

Soalnya nih, sejumlah pihak udah minta pemerintah dan Pak Mahfud agar tidak meremehkan deklarasi Benny Wenda nih. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, misalnya, mengingatkan Pak Menko Polhukam bahwa kemerdekaan Indonesia dulu juga diawali dari imajinasi belaka lho. Hmm.

Ya, jangan sampai lah Pak Mahfud nanti terlambat bertindak. Jangan sampai juga nanti malah terjebak dengan mugen tsukuyomi ala Kaguya Otsutsuki. Soalnya tuh, kalau udah terjebak, ilusi pun bisa terasa nyata lho. (A43)

PinterPolitik.com

“If we had a consensus we wouldn’t have to go to a referendum”.

:: George Papandreou, mantan Perdana Menteri Yunani ::

[dropcap]P[/dropcap]erang saudara sebagai akibat tidak adanya konsensus bersama serta akibat perbedaan kepentingan antarkubu adalah hal yang umum terjadi. Pemberontakan Taiping di Tiongkok yang terjadi pada tahun 1850-1864, atau Perang Sipil di Amerika Serikat (AS) antara tahun 1861-1865 merupakan beberapa contohnya.

Konteks dua peristiwa yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan itu memang menjadi guncangan politik yang besar, setidaknya dalam catatan sejarah peradaban manusia. Pemberontakan Taiping memakan korban hingga 20 juta jiwa dan tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Tiongkok serta menandai kemunduran Dinasti Qing yang menjadi penguasa kala itu.

Jokowi terlalu fokus pada jembatan berlampu yang dibangun di Jayapura atau pos perbatasan di Merauke, namun tidak getol memperjuangkan diplomasi politik terhadap kelompok-kelompok seperti ULMWP.
Share on X

Sementara Perang Sipil di AS memakan korban hingga 620 ribu jiwa – lebih banyak dari keseluruhan korban tentara AS yang tewas dalam semua perang yang pernah diikuti negara tersebut – adalah salah satu catatan paling kelam negara tersebut.

Kini, persoalan ketiadaan konsensus bersama dan benturan kepentingan yang serupa mendapatkan kembali tempatnya di wilayah paling timur Indonesia, yakni Papua. Beberapa hari yang lalu, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersama sayap bersenjata tentara pembebasan Papua telah menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia.

Dalam sebuah konferensi pers di Port Moresby, Papua Nugini kelompok tersebut menyebut akan melakukan serangan bersenjata sampai pemerintah Indonesia sepakat melakukan negosiasi damai.

Konteks persoalan ini menjadi cerita lanjutan setelah pada 25 Januari lalu, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menyerahkan petisi tuntutan referendum kemerdekaan Papua ke Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam keterangannya, Benny menyebut  petisi seberat 40 kilogram yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang itu adalah tulang rangka warga Papua yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya.

Dalam laporannya, The Guardian menyebutkan Dewan HAM PBB sedang mempertimbangkan dan kemungkinan akan mengajukan permohonan akses ke wilayah Papua sebagai tindak lanjut petisi tersebut. Aksi serangan kelompok bersenjata yang terjadi di Nduga beberapa waktu lalu kemudian dijadikan alasan untuk memperkuat argumentasi atas urgensi izin akses tersebut.

Jika akses terhadap PBB diberikan, maka tentu saja potensi lepasnya Papua dari Indonesia semakin besar. Persoalan yang kemudian menjadi perdebatan selanjutnya adalah bagaimana konteks isu kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dimaknai jelang Pilpres 2019?

Pasalnya, dengan panas-panas kampanye politik yang selama ini bergulir, isu tentang Papua – terutama tentang separatismenya – sama sekali tidak mendapatkan tempatnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang cukup percaya diri dengan program-program pembangunannya di Papua.

Sebelum Pilpres 2014, ia juga adalah satu-satunya kandidat yang berkampanye di Papua. Namun, hal itu nyatanya belum mampu menjadi kunci untuk meredam berbagai gerakan pemberontakan. Bahkan di era Jokowi-lah organisasi seperti ULMWP lahir.

[VIDEO] Tanggapan Wakil Ketua DPR RI @fadlizon Terkait Kelompok Separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Yang Mengklaim Telah Menyerahkan Petisi Referendum Papua Barat ke PBB. #PimpinanDPR pic.twitter.com/uJgrVVaRxq

— DPR RI (@DPR_RI) February 1, 2019

Sementara Prabowo Subianto, belum sedikit pun menyinggung persoalan Papua ini. Di tahun 2014 lalu ia bahkan tidak berkampanye di wilayah paling timur Indonesia ini.

Pertanyaannya adalah akankah isu referendum Papua ini menjadi babak baru perdebatan antara Jokowi dan Prabowo dalam debat-debat Pilpres selanjutnya? Lalu, apakah benar makin panasnya tensi persoalan yang terjadi menunjukkan kegagalan diplomasi Jokowi?

Bara Referendum Papua

Isu referendum Papua memang sudah bergulir cukup lama. Pada April 2018 lalu, aparat kepolisian menangkap 45 mahasiwa Universitas Cendrawasih Jayapura dan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Penangkapan itu disebut-sebut terkait wacana adanya deklarasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Papua Barat.

Kala itu, KNPB juga menyerukan kepada masyarakat Papua untuk tidak ikut memilih pada Pilkada Serentak. Isu yang dibawa adalah referendum Papua dijadikan alat oleh para politisi lokal untuk memenangkan kontestasi elektoral di wilayah tersebut. KNPB juga melihat Pilkada sebagai produk pemerintah Indonesia, sehingga sudah selayaknya tidak diikuti oleh masyarakat Papua.

Terlepas dari apa yang disuarakan oleh KNPB, ajakan yang mereka sampaikan memang menunjukkan bahwa wacana referendum telah sampai ke masyarakat di tataran paling bawah. Bahkan isu ini menjadi sangat menarik di Papua dan dimanfaatkan oleh para politisi yang bertarung untuk memenangkan konteks kekuasaan lokal di wilayah tersebut.

Isu ini kemudian mendapatkan dampak yang lebih besar pasca organisasi-organisasi pembebasan Papua mendapatkan dukungan internasional. ULMWP misalnya adalah organisasi yang lahir di Vanuatu, sebuah negara kepualauan di Samudra Pasifik. Vanuatu yang luasnya hanya seperseratus Indonesia ini memang menjadi negara yang cukup vokal membantu perjuangan kemerdekaan Papua.

View this post on Instagram

Di mana Papua di panggung Pilpres? Nantikan tulisan selengkapnya di Pinterpolitik.com #papua #katongpapua #infografik #infografis #infographic #politik #politic #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 31, 2019 at 2:59am PST

Konteks semangat Melanesian Way memang menjadi pengikat gerakan kemerdekaan Papua dengan negara-negara seperti Vanuatu. Papua – lewat ULMWP – adalah bagian dari Melanesian Spearhead Group (MSG), sekalipun masih berstatus sebagai observer.

MSG sendiri adalah organisasi negara-negara Melanesia dan Indonesia pun kini menjadi bagian darinya sebagai associated member. Jim Elmslie dalam tulisannya berjudul Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities, menyebutkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam MSG memang tidak lepas dari tujuan untuk membendung diplomasi internasional ULMWP dalam rangka memperoleh dukungan politik untuk menentukan nasib sendiri dan memperoleh kemerdekaan.

Dengan demikian, peran Vanuatu dan menguatnya gerakan untuk memperjuangkan referendum Papua memang telah diprediksi akan meningkat. ULMWP menggunakan jalur diplomasi sebagai perjuangannya, sementara sayap-sayap militer menggunakan cara-cara gerilya di hutan.

Benny Wenda dan perjuangannya membuka kantor di Oxford, Inggris membuat konteks isu “dekolonialisasi Papua” – demikian istilah yang sering dipakai – punya corong resonansi politik yang lebih besar. Tidak heran pula hal ini membuat media-media seperti The Guardian dan BBC kerap punya konsen isu terhadap segala persoalan yang terjadi di Papua.

Dengan makin dekatnya Pilpres 2019, gerakan kemerdekaan Papua memang melihat peluang bagi mereka untuk memanfaatkan momen pergantian kepemimpinan sebagai jalan untuk memperkuat posisi politiknya. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden yang saat ini menjabat?

Pilpres dan Kegagalan Diplomasi Jokowi?

Jika memperhatikan debat Pilpres perdana beberapa waktu lalu, isu Papua yang seharusnya menjadi konsen keamanan nasional – termasuk isu-isu HAM di dalamnya – tidak disinggung dan dibahas.

Demikian pun dalam beberapa hari terakhir pasca kabar petisi Benny Wenda itu, tidak ada tanggapan berarti dari baik oposisi, katakanlah yang mengkritik pendekatan politik Jokowi atas Papua. Tampaknya baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama berada di kubu yang sama dalam menyikapi persoalan ini.

Isu Papua ini memang terkesan “dihindari” dalam konteks perdebatan politik yang menajam antara dua kubu. Profesor Ilmu Komunikasi dari University of Maryland, Shawn Parry-Giles – dan beberapa peneliti lain – dalam salah satu tulisan menyebutkan bahwa dalam Pemilu, sering kali kandidat yang bertarung tidak menyinggung isu tertentu untuk alasan tertentu.

View this post on Instagram

Sejumlah elemen masyarakat Papua nyatakan dukungan untuk Prabowo-Sandi Selengkapnya dalam tulisan indepth berjudul "Pilpres 2019, Perang Baratayudha Papua" di Pinterpolitik.com #papua #prabowosandi #prabowo #sandiagauno #suarapapua #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 2, 2019 at 8:44pm PST

Biasanya, alasan yang menjadi dasarnya adalah pertimbangan bahwa isu tersebut dianggap mampu memperburuk citra politiknya, atau isu tersebut bersifat sensitif dan mempengaruhi kepentingan yang lebih besar.

Parry-Giles memang menyinggung fenomena ketika kandidat perempuan sering kali tidak banyak berbicara tentang isu perempuan. Namun, hal ini bisa dipakai pula dalam melihat fenomena umum di balik alasan kandidat menghindari pertentangan tajam atas isu tertentu.

Dalam isu Papua, Prabowo tentu saja bisa mengambil kesempatan untuk mengkritik Jokowi secara terbuka terkait pendekatan dan diplomasinya di wilayah tersebut. Jokowi memang menggunakan pendekatan pembangunan, yang tidak jarang justru dikritik sebagai pencitraan politik semata karena mengambil keuntungan atas pembangunan yang telah terjadi sejak era pemerintahan sebelumnya. (Baca: Jokowi, Machiavelli di Papua?) 

Namun, hal itu tak dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Prabowo seperti paham betul bahwa isu Papua adalah tentang persoalan NKRI yang memang harus dijaga keutuhannya. Sekalipun ada sosok putra Papua seperti Natalius Pigai di kubunya yang kerap tajam mengkritik Jokowi, wacana politik yang timbul belakangan tidak setajam isu tempe setipis ATM, hoaks, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, isu referendum Papua tetap menunjukkan ada hal yang salah dalam diplomasi Jokowi terkait isu ini. Apalagi, perjuangan organisasi macam ULMWP ini baru mendapatkan bentuknya pasca Jokowi naik tahta. Sebagai catatan, ULMWP lahir pada 7 Desember 2014 atau beberapa bulan sejak Jokowi dilantik.

Artinya, diplomasi politik dalam isu Papua ini tidak berjalan dengan baik. Jokowi terlalu fokus pada jembatan berlampu yang dibangun di Jayapura atau pos perbatasan di Merauke, namun tidak begitu getol memperjuangkan diplomasi politik terhadap kelompok-kelompok seperti ULMWP.

Harus diakui, pendekatan politik yang dipakai Jokowi punya dampak psikologis yang besar terhadap masyarakat Papua karena kini merasa lebih diperhatikan pemerintah. Namun, seperti kata George Papandreou di awal tulisan, tanpa ada konsensus bersama – yang umumnya diperoleh lewat jalur diplomasi – referendum suatu saat akan benar-benar terjadi di Papua.

Yang harus dihindari tentu saja adalah konflik bersenjata. Karena sama seperti pemberontakan Taiping dan Perang Sipil AS, aksi bersenjata akan berdampak buruk dan mendatangkan korban jiwa. (S13)

PinterPolitik.com

“Tanah Papua tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan”.

– Lagu ‘Aku Papua’ karya Edo Kondologit –

[dropcap]D[/dropcap]i balik eksotisme wilayah dan kekayaan alamnya, masalah Papua memang selalu kompleks. Setidaknya itulah yang tergambar dalam situasi dua pekan terakhir, di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Setelah proses negosiasi divestasi saham dan perpanjangan kontrak PT Freeport belum juga menemui titik akhir hingga April 2018 ini, aksi kontak senjata yang melibatkan TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) – kembali menyeruak ke permukaan.

Pada 1 April lalu, terjadi aksi baku tembak antara TNI dan TPNB di Tembagapura – kelompok yang oleh militer Indonesia disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dalam aksi tersebut, 2 anggota KKB tewas, sementara satu korban tewas lainnya adalah anggota TNI. Adapun puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Until independent journalists are allowed in #WestPapua, there will be unsubstantiated reports and allegations rather than factual reporting and political accountability for human rights violations that occur on a daily basis…
Thanks @heldavidson https://t.co/cvzBrcdL9r

— Ronny Kareni (@ronnykareni) April 8, 2018

Tiga hari setelahnya, pada 4 April aksi pengejaran TNI terhadap KKB juga melibatkan baku tembak dengan 1 anggota KKB tewas dan 2 lainnya terluka.

Menariknya, dua kejadian ini terjadi dalam minggu ketika pemerintah melalui BUMN PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sedang melakukan pembicaraan dan negosiasi pembelian participating interest (PI) 40 persen saham milik Rio Tinto – perusahaan Australia-Inggris yang menjadi partner Freeport di Papua – atas tambang Grasberg.

Sementara itu, di hari yang sama dengan aksi pengejaran KKB oleh TNI, aparat kepolisian menangkap 45 orang mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura dan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Penangkapan itu disebut-sebut terkait wacana adanya deklarasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Papua Barat yang akan dilaksanakan pada 5 April 2018.

Menariknya lagi, pemberitaan tentang kasus ini menyita perhatian media-media internasional. The Guardian yang berbasis di Inggris misalnya, menyoroti hal ini dan menyebut penangkapan mahasiswa tersebut berkaitan dengan aksi baku tembak yang terjadi di Tembagapura.

Terlepas dari pemberitaan-pemberitaan tersebut, situasi ini semakin menarik karena gelaran Pilkada 2018 juga akan melibatkan Provinsi Papua, serta 7 kabupaten di daerah tersebut. Tentu pertanyaan besarnya adalah apakah ada hubungannya?

Isu Merdeka di Pilkada

Bukan kebetulan jika gelaran Pilkada 2018 juga menjadi bumbu-bumbu situasi politik di Papua. Pares L. Wenda dalam tulisannya di SuaraPapua.com menyebut kemerdekaan Papua dalam satu dekade terakhir, justru dijadikan sebagai isu untuk meraih basis pemilih dalam Pilkada.

Pares yang mempunyai nama marga sama dengan chairman United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) – organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua – Benny Wenda ini, menyebut ada hubungan yang sangat jelas terlihat antara Pilkada dengan gerakan Papua merdeka.

Ia menyebut gubernur dan bupati-bupati yang berkuasa saat ini awalnya menggunakan isu kemerdekaan Papua untuk meraih pemilih. Isu tersebut kemudian dilupakan setelah mereka berkuasa. Pares bahkan menyebut Gubernur Papua saat ini, Lukas Enembe, sebagai salah satu contohnya.

Akibatnya, banyak generasi muda, termasuk KNPB – umumnya beranggotakan mahasiswa – yang menyuarakan gerakan untuk tidak memilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2019. KNPB memandang Pilkada sebagai produk politik pemerintah Indonesia. Ketimbang memperjuangkannya lewat tokoh, mereka menganggap sosialisasi referendum jauh lebih tepat sasaran untuk cita-cita kemerdekaan Papua.

Hal inilah yang membuat dalam beberapa bulan terakhir, KNPB terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait referendum Papua. Pada Februari lalu misalnya, sosialisasi tersebut dilakukan di daerah Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, tempat emas dan tembaga dikeruk oleh Freeport – pemilihan tempat yang juga menimbulkan tanda tanya terkait hubungan ekonomi-politiknya. KNPB sendiri menjadi salah satu organisasi yang giat berkampanye untuk kemerdekaan Papua, utamanya lewat cara-cara damai.

Jika berkaca ke belakang, kembali menyeruaknya isu referendum ini tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada September 2017 lalu, kelompok perjuangan kemerdekaan Papua melalui ULMWP disebut-sebut “menyelundupkan” petisi rahasia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni ke Komite Dekolonisasi PBB yang dijuluki ‘C24’. Petisi tersebut “diselundupkan” karena C24 menyebut tidak ada pembicaran khusus dengan perwakilan dari ULMWP – saat itu Benny Wenda – yang menyerahkan petisi tersebut.

Petisi yang berisi pernyataan pro kemerdekaan Papua Barat dan ditandatangani oleh 1,8 juta penduduk atau 70 persen dari penduduk Papua Barat itu, kemudian ditolak oleh C24. Alasannya karena C24 hanya mengurusi 17 negara yang belum memiliki pemerintahan berdaulat, sementara Indonesia adalah negara berdaulat.

Adapun Benny Wenda, saat ini tengah mengasingkan diri di Inggris. Apakah ada hubungannya melihat pemberitaan tentang Papua gencar dilakukan oleh media asal Inggris, salah satunya The Guardian? Tidak ada yang tahu pasti.

Yang jelas, dengan melihat gambaran besar hubungan antara isu referendum, penembakan kelompok bersenjata, divestasi saham Freeport, dan Pilkada, jelas ada kompleksitas yang luar biasa besar dalam masalah ini. Apalagi masalah-masalah tersebut terjadi dalam satu pekan yang bersamaan. Selain Provinsi Papua, Kabupaten Mimika tempat Freeport beroperasi juga akan menyelenggarakan Pilkada di tahun ini.

Masalah tersebut akan bertambah semakin kompleks, jika melihat kebijakan pemerintah pusat yang menganggarkan anggaran otonomi khusus untuk Papua pada tahun 2018 dengan jumlah mencapai Rp 8 triliun. Namun, dana tersebut dianggap tidak efektif digunakan apalagi jika berkaca dari kasus kekurangan gizi yang terjadi di Asmat beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah lokal sendiri masih membuat dana-dana tersebut tidak tepat sasaran, bahkan mungkin juga dikorupsi.

Politik atau Bisnis?

Laporan dari Global Witness pada tahun 2005 memang menyebut persoalan tentang Freeport menjadi akar hampir semua masalah yang ada di Papua. Freeport disebut-sebut awalnya “menggunakan” TNI dengan tujuan agar operasinya di Papua mendapatkan pengamanan, utamanya dari gerakan separatis.

Lobi-lobi internasional juga menempatkan negara-negara macam Amerika Serikat – negara asal Freeport – serta Australia dan Inggris, mempunyai kepentingan yang besar dalam persoalan ini. Negara-negara ini bahkan disebut “bermain dua kaki” – punya kepentingan dalam represi terhadap pemberontak, namun juga punya kepentingan untuk mendukung kemerdekaan.

Pada titik ini, kepentingan bisnis Freeport sangat jelas terlihat dalam hampir semua situasi politik di Papua. Dalam konteks nasional, pemerintah merasa Freeport mengambil bagian yang sangat besar dari aktivitas pertambangan di Papua, sementara dalam konteks lokal, masyarakat Papua tidak menikmati hasil yang sepadan dari pengerukan kekayaan alam tanah mereka.

Di sisi lain, Pilkada yang ada di depan mata juga tidak bisa dianggap enteng dampaknya bagi masyarakat Papua. Pada titik ini, ada benturan politik dan bisnis yang sangat besar terasa di Papua.

Persoalan ini bertambah parah dengan basis ideologis-filosofis gerakan kemerdekaan yang nyatanya memang semakin kuat di Papua. Jangan heran jika organisasi anak-anak muda macam KNPB, kini semakin punya posisi dan mampu melakukan kampanye-kampanye damai memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Kampanye tersebut tentu saja sangat efektif karena meletakan arti perjuangan kemerdekaan ke dalam masyarakat Papua. Jika sudah demikian, maka persoalan di Papua akan semakin sulit untuk diselesaikan sampai kapan pun.

Selain itu, isu lepasnya Papua juga akan menjadi bagian dari kampanye politik di Pilpres 2019. Dalam segala pesimisme yang dimilikinya, Prabowo Subianto sangat mungkin benar ketika berbicara tentang Indonesia yang runtuh di 2030. Beberapa pihak menyebut jika tak mampu menjaga Papua, maka beberapa daerah akan sangat mungkin ikut lepas dari Indonesia.

Jika dikemas dengan baik, isu Papua akan menjadi serangan kampanye yang efektif untuk melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mungkinkah?

Yang jelas, seperti penggalan syair lagu karya Edo Kondologit di awal tulisan ini, Papua memang surga kecil yang jatuh ke bumi. (S13)