Di media sosial, viral cuplikan video Ulil Abshar Abdalla melabeli aktivis lingkungan kontra-pertambangan sebagai “Wahabi”. Mengapa label ini tiba-tiba dimunculkan?

PinterPolitik.com

“The power to label is the power to destroy.” ― Allen Frances, psikiater asal Amerika Serikat (AS)

Di sebuah malam yang biasa, Kenny sedang menggulir layar ponselnya ketika ia menemukan cuplikan talk show yang tengah ramai dibagikan di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Ulil Abshar Abdalla, atau yang akrab disapa Gus Ulil, tengah berbicara santai namun kontroversial.

Sebagai salah satu ketua di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Ulil dikenal luas sebagai intelektual Muslim progresif. Namun kali ini, ucapannya menimbulkan tanda tanya besar—ia melabeli para aktivis lingkungan yang menolak tambang sebagai ekstremis.

Yang mengejutkan Kenny bukan hanya tuduhan ekstremisme, tapi penyebutan mereka sebagai semacam “Wahabi”—sebuah istilah yang selama ini dikenal merujuk pada puritanisme keagamaan. Gus Ulil menyamakan aktivisme lingkungan yang menolak segala bentuk kompromi dengan sikap keras kepala kelompok garis keras agama.

Dalam benak Kenny, pernyataan itu terdengar janggal. Bagaimana mungkin perjuangan menyelamatkan alam dipersamakan dengan fanatisme agama?

Label “Wahabi” memiliki konotasi ideologis yang sangat kuat, bahkan politis, terutama dalam konteks Indonesia yang masih sensitif terhadap isu radikalisme. Ia membayangkan aktivis-aktivis muda yang selama ini menanam pohon, berdiskusi di kampus, dan mengorganisasi warga—kini harus memikul beban tuduhan sebagai kelompok ekstrem.

Apakah ini bentuk delegitimasi yang halus, atau sekadar kelakar intelektual yang terlontar tanpa sadar? Kenny merasa ada jarak yang lebar antara posisi elite dan gerakan akar rumput yang diperjuangkan para aktivis.

Menatap layar ponselnya, Kenny mengernyit. Mengapa Gus Ulil dengan mudahnya memberikan label tersebut? Akankah ada konsekuensi lanjutan dari label-label seperti ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa Ulil Abshar Abdalla?

Kenny terkejut. Bukankah Wahabi biasanya digunakan untuk menyebut kelompok keagamaan yang kaku dan puritan? Ia penasaran siapa sosok di balik pernyataan tajam itu.

Dari kolom komentar dan penelusuran singkat, Kenny mengetahui bahwa pria itu adalah Ulil Abshar Abdalla, salah satu Ketua di Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Ulil, begitu ia biasa disapa, ternyata punya sejarah panjang dalam dunia intelektual Islam.

Ia lahir di Pati, Jawa Tengah, dan merupakan menantu dari ulama besar K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Rembang, Jawa Tengah. Pendidikan tingginya pun mengesankan—studi master di Boston University dan program doktoral di Harvard University.

Sebelum aktif di PBNU, Gus Ulil dikenal luas sebagai pendiri dan koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL), yang memperjuangkan tafsir Islam yang lebih rasional dan terbuka. Namun sejak dekade 2010-an, arah pemikirannya mulai lebih dekat dengan NU, seiring meningkatnya arus konservatisme Islam.

Pada tahun 2017, NU mulai aktif membangun kanal digital untuk menjangkau anak muda, dan Gus Ulil menjadi salah satu motor intelektualnya. Ia dikenal dengan gaya tutur yang santai, namun kerap melontarkan pandangan yang memancing kontroversi.

Kini, ketika isu tambang mencuat, label “Wahabi” itu kembali muncul—namun bukan dalam konteks agama, melainkan untuk menyebut mereka yang tak kompromi terhadap eksploitasi alam. Kenny terdiam sejenak dan bertanya-tanya: mungkinkah ini memiliki dampak lanjutan dalam sosial dan politik?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Wahabi” dan Politik Labeling

Kenny masih memikirkan soal pernyataan Gus Ulil yang menyebut aktivis lingkungan sebagai “Wahabi”. Ia mulai menyadari bahwa ucapan itu bukan sekadar seloroh, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar: politik labeling.

Label sering digunakan dalam politik untuk menciptakan batas antara “kita” dan “mereka”. Dalam banyak kasus, kelompok yang menjadi lawan akan diberi cap yang merugikan atau menakutkan agar kehilangan simpati publik.

Kenny teringat pelajaran lamanya tentang teori identitas sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner. Teori itu menjelaskan bagaimana manusia cenderung mengelompokkan diri—dan orang lain—ke dalam kelompok sosial yang berbeda, membentuk rasa identitas berdasarkan keanggotaan kelompok.

Menurut teori tersebut, ada kecenderungan untuk meninggikan kelompok sendiri (ingroup) dan merendahkan kelompok lain (outgroup). Dalam konteks politik, ini sangat efektif: memberi label buruk pada outgroup bisa memperkuat loyalitas terhadap ingroup.

Di Amerika Serikat (AS) pada era Perang Dingin, misalnya, orang-orang yang berbeda pandangan politik kerap dilabeli “komunis” atau “commie”. Bagi Kenny, ini mirip dengan bagaimana label “Wahabi” digunakan saat ini untuk menggambarkan kelompok yang dianggap terlalu kaku atau menolak kompromi.

Label semacam itu tidak netral—ia membawa sejarah, emosi, dan stigma. Saat label ditempelkan pada seseorang atau kelompok, ia bisa mengubah cara publik memandang mereka secara drastis.

Melihat semua ini, Kenny merasa waspada. Label bisa tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kuasa untuk membentuk opini dan bahkan arah kebijakan.

Ia pun menyimpulkan: politik labeling bukan hanya soal kata, tapi soal siapa yang berhak menentukan siapa “kita” dan siapa “mereka”. Dan itu, pikir Kenny, adalah kekuasaan yang sangat besar. (A43)

Pada 18 Februari 2023, PAN menggelar Simposium Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Acara ini tampaknya menjadi tanda keberhasilan PAN mendekati NU, khususnya di Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat, secara berkala Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengunjungi pondok pesantren dan kiai-kiai NU di Jatim.

PinterPolitik.com.

“The nature of war is constant change.” – Sun Tzu

Manuver Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendekati Nahdlatul Ulama (NU) sudah tercium lama. Ketua Umum PAN Zulifli Hasan (Zulhas) secara berkala mengunjungi pondok pesantren dan kiai-kiai NU di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig bahkan mengeluarkan tagline “Jawa Timur Basis PAN”.

Manuver lama ini sepertinya mulai terbayar. Ramah tamah PAN ke NU sepertinya berbuah penyambutan. Dalam acara Satu Abad NU yang digelar PAN pada 18 Februari 2023, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) terlihat memberi dukungan implisit kepada PAN.

“Saya sebagai Ketua Umum PBNU, ya harus katakan bahwa warga NU tidak haram mencoblos PAN. Walaupun tetap saja lah PAN itu tetap menjadi Partai Amanat Nasional dan tidak harus berubah menjadi Partai Akan NU,” ungkap Gus Yahya.

Lantas, apakah pernyataan Gus Yahya menjadi tanda bahwa basis massa PAN berpindah dari Muhammadiyah ke NU?

Pemenangan adalah Adaptasi

Secara cepat, berbagai pihak mungkin akan mengatakan “iya”. Setidaknya ada dua alasan di balik jawaban itu.

Pertama, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada 25 Oktober 2022, Gus Yahya menyebut jumlah warga NU atau mereka yang mengaku NU separuhnya Muslim di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim sebesar 231,06 juta, maka warga NU kira-kira berjumlah 115,53 juta. Ini jelas merupakan angka fantastis.

Bertolak pada sistem one person one vote (satu orang satu suara), NU merupakan simpul suara yang sangat seksi dan wajib didekati.

Kedua, ada kalkulasi bahwa Muhammadiyah yang merupakan basis massa PAN berpindah ke Partai Ummat mengikuti Amien Rais. Seperti yang telah diulas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Apakah Muhammadiyah Kunci Suara PAN?, PAN tampaknya menyadari bahwa basis suara Muhammadiyah tidak cukup untuk memenangkan pemilu.

Berbagai pihak kemudian melihatnya sebagai jawaban, kenapa PAN mendekati simpul-simpul suara NU, khususnya di Jatim.

Namun, sayangnya, dua alasan itu dapat dibantah secara meyakinkan. Penekanannya dapat diambil dari pernyataan Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) dalam acara Satu Abad NU yang digelar PAN.

“Tadi Mas Najib (Profesor Ahmad Najib Burhani) agak baper karena sekarang PAN kok mendekat ke NU. Memang kalau di Jawa Timur harus begitu Mas Najib. Kalau di Jawa Timur ya PAN adalah Partai Anak Nahdliyin. Kalau di tempat lain Wallahualam. Kalau di Jawa Timur ya harus begitu,” ungkap Gus Ulil.

Apa yang dilakukan PAN sebenarnya bukan berpindah basis massa, melainkan merupakan bagian dari strategi pemenangan yang adaptif. Seperti pernyataan Gus Ulil, dengan Jatim merupakan konsentrasi massa NU, alamiahnya partai politik akan mendekat ke NU di Jatim.

Francis Fukuyama dalam bukunya The Origin of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, memberi penjabaran menarik. Tidak seperti literatur politik lainnya, Fukuyama membaca politik menggunakan studi biologi evolusioner.

Membahas politik tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa manusia adalah aktor biologis. Sekelumit kebiasaannya (behavior) merupakan proses adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah, khususnya tantangan. Pun demikian pada konteks organisasi seperti partai politik.

James N. Rosenau dalam penelitiannya Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model, menyebut, sama seperti manusia, organisasi juga beradaptasi dengan perubahan di lingkungannya.

Aktor-aktor biologis yang menjalankan partai politik akan bersifat adaptif dengan merumuskan strategi pemenangan untuk menjawab tantangan yang ada. Selain untuk bertahan hidup, adaptasi ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Pada konteks PAN, dengan tantangan untuk lolos ke Parlemen, mereka tentu harus bersikap adaptif alias menyesuaikan langkahnya dengan karakter pemilih di setiap daerah. Kembali mengutip Gus Ulil, dengan Jatim merupakan konsentrasi massa NU, dorongan hasrat bertahan hidup (survival) akan membuat setiap aktor politik dan partai politik untuk mendekat ke NU.

Konteks ini persis seperti adagium, “semut pasti mendekati gula”. NU di Jatim adalah gula. Karena jumlahnya banyak dan rasanya begitu manis, semut-semut politik pasti akan mendekat dengan sendirinya.

Bukan Salah Satu, Tapi Keduanya

Selain menguak pemenangan kampanye sebagai strategi adaptif, persoalan lain yang perlu diungkit adalah dilema palsu (false dilemma). Sedikit intermeso, dilema palsu adalah kesesatan bernalar (fallacy) ketika diyakini hanya terdapat dua pilihan, padahal terdapat pilihan alternatif atau pilihan ketiga di luar sana.

Melihat pembahasan umum, seolah ada asumsi atau pemikiran bahwa PAN harus memilih antara Muhammadiyah atau NU. Ini tentu bertolak dari fakta sejarah dan relasi panjang PAN dengan Muhammadiyah.

Pertanyaannya begini, bagaimana jika tidak harus memilih salah satu? Alih-alih harus memilih antara Muhammadiyah atau NU, bagaimana jika keduanya?

Meskipun PAN diidentikkan dengan Muhammadiyah, itu tidak membuatnya tidak dapat dekat dengan identitas lain seperti NU.

Poin ini juga disampaikan Zulhas dalam pidatonya di acara Satu Abad NU yang digelar PAN. Sudah lama Menteri Perdagangan (Mendag) itu ingin mendudukkan bersama NU dan Muhamamdiyah. Keduanya adalah orang tua bangsa yang memiliki sejarah dan jasa yang besar.

Lalu, kenapa terdapat asumsi umum yang terjebak pada dilema palsu tersebut?

Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, memaparkan fenomena menarik soal bagaimana kebanyakan dari kita memilah informasi yang kita anggap relevan. Taleb menyebutnya dengan “yang relevan adalah yang sensasional”.

Dalam berbagai kasus, khususnya kehidupan sehari-hari, kita tidak memilah “informasi yang relevan” seperti pendekatan ilmiah yang rigid, melainkan mengandalkan selera. Terlebih lagi, dengan banjirnya informasi di era digital, ini membuat banyak dari kita hanya memilih informasi-informasi yang sensasional.

Konteks ini persis seperti penjelasan Daniel Kahneman dalam buku Thinking, Fast and Slow. Dalam kehidupan sehari-hari, alamiahnya kita menggunakan System 1 yang bersifat instingtif, daripada System 2 yang merupakan proses berpikir mendalam.

Banyak dari kita sepertinya menyukai informasi-informasi sensasional seperti “PAN mendekati NU” atau “PAN berpindah haluan basis massa dari Muhammadiyah ke NU”. Padahal, jika melihatnya secara holistik, ini hanyalah strategi pemenangan yang memang seharusnya dilakukan.

Well, sebagai penutup kita dapat membuat satu kesimpulan yang meyakinkan. PAN bukan sedang mendekat ke NU atau mengganti basis massa, melainkan kebetulan mayoritas pemilih di Jatim adalah warga NU. Seperti kata Gus Yahya, PAN tidak harus menjadi “Partai Akan NU”. (R53)