PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]uisi dari Paus Alexander di atas, menjadi penutup surat pengunduran diri terbuka Yudi Latief dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ia unggah di media sosial. Berita pengunduran diri ini, langsung menjadi trending topic di berbagai media dan mendapat respon yang juga beragam.

Namun sebagian besar sih, mendukung keputusannya tersebut dan dianggap sebagai tindakan yang lebih Pancasilais ketimbang badan pembina ideologi itu sendiri. Hmm, kok jadi bikin masyarakat bertanya-tanya sih? Bukannya Yudi sendiri yang sempat bilang kalau Pancasila sudah mulai luntur di masyarakat? Tapi kok malah mundur?

Sejak dibentuk Juni tahun lalu dengan nama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), lembaga yang niatnya untuk mengenalkan kembali ideologi bangsa ini memang kerap diliputi kontroversi dan polemik. Selain tugas dan tanggung jawabnya, belakangan besaran gaji yang diterima pun menjadi omongan.

Sy apresiasi Yudi Latief, ini baru tindakan Pancasilais yg nyata. https://t.co/Agp1p2tDqc

— Fadli Zon (@fadlizon) June 8, 2018

Dengan banyaknya cibiran itu, kalau dipikir-pikir, wajar sih Yudi memilih mundur. Apalagi dalam suratnya, ternyata informasi gaji yang tingginya “selangit” itu juga belum benar-benar bisa mereka nikmati, karena anggarannya aja belum turun. Wedeeew, kasihan juga ya. Udah kerja capek-capek, belum di gaji aja udah dicibirin orang.

Enggak heran juga sih, kalau Fadli Zon ikut happy dengan mundurnya Yudi, kan dia yang paling getol permasalahin gaji BPIP. Selamat ya, oposisi menang nih ceritanya? Terus gimana dong tuh nasib pengenalan Pancasilanya? Kalau kata Refli Harun sih, Pancasila harusnya dibangun bottom up bukan sebaliknya, hmm.

Permasalahannya kan, sekarang yang bottom up itu ajaran radikal dan intoleransi, apa terus Pemerintah harus diam-diam aja? Coba ya, itu para pengamat politik yang katanya cinta Pancasila dan lebih Pancasila dari Pemerintah, rakyat kudu gimana? Kalau kata Konfusius, Anda belum hebat kalau hanya bisa bicara tanpa bisa berbuat, lho. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]adan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi sorotan banyak pihak, tapi bukan karena tugas dan gebrakannya, namun tentang besaran gaji Dewan Pengarah dan pimpinan lembaga yang fantastis.

Bahkan, Fadli Zon mengkritik keras BPIP yang hanya dikategorikan sebagai lembaga non struktural tapi gajinya melampaui gaji Presiden sekalipun. Wajar ga sih? Weeitts, tunggu dulu, weleeh weleeh.

Gaji tertinggi di BPIP diperoleh Megawati Soekarnoputri dengan besaran RP 112 juta. Ehm, lumayan besar juga ya? Nah, untuk gaji Kepala BPIP Yudi Latif kok cuma Rp 76,5 juta sih? Bedanya jauh banget.

Ada pendapat yang mengatakan, lah gaji Megawati sih itu ga seberapa dibandingkan gaji Direktur BUMN atau apalah, waduh, kebongkar dong banyak gaji yang ugal – ugalan.

Tapi mau gaji segede apapun, tentunya kalau sesuai dengan apa yang dikerjakan setidaknya setimpal, gapapa lah.

Apalagi kalau kompetensi dan kredibilitasnya sudah teruji, ehmm layak lah kalau dikasih gaji gede, kenapa engga? Apa salahnya coba?

Semisal, BPIP kini bertugas bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat. Dengan kata lain, BPIP menjaga dan merawat ruh ideologi bangsa Indonesia.

Karena geram dengan isu yang digoreng pihak yang tak bertanggungjawab, tokoh – tokoh yang menjadi Dewan Pengarah dan pimpinan BPIP itu menyatakan bahwa keterlibatannya di BPIP tidak berorientasi ke uang.

Dan katanya, sedari awal BPIP tak pernah membicarakan gaji, ehmm, berarti berangkat dari bagaimana tokoh – tokoh itu mengabdikan dirinya untuk negeri melalui penanaman ideologi Pancasila. Uhuuy, mulia sekali, weleeh weleeh.

Kalau para tokoh pimpinan BPIP tak membicarakan gaji, mungkin ini karena Pemerintah tak enak kali ya kalau mau ngasih gaji kecil.

Pasalnya, tokoh di BPIP terdiri dari mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan tokoh nasional lainnya.

Makanya Buya Hamka punya perumpamaan, emas tak setara dengan loyang. Sutra tak sebangsa dengan benang.

Kalau dengan rekam jejak yang jelas dan tugas yang berat, wajarlah BPIP digaji dengan jumlah fantastis, weleeh weleeeh. Terus gajinya mau diapain dong, kan BPIP ga minta dan berharap gaji juga kan?

Gimana kalau gaji seluruh pimpinan BPIP disumbangkan untuk menutupi utang negara, biar kayak warga Malaysia yang patungan untuk bayar utang negara, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ercaya tak percaya. Mungkinkah Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu menteri di Kabinet Kerja? Mungkin, bahkan hampir pasti. Weleeeh weleeeeh.

Adanya dua menteri yang tengah disibukkan dengan aktivitas diluar kegiatan kementeriannya, tentu memberikan satu gambaran perlunya reshuffle Kabinet Kerja.

Menteri yang memungkinkan direshuffle itu ialah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dari rangkap kegiatan yang dilakukan kedua menteri ini, mengisyaratkan akan adanya reshuffledalam waktu dekat. Siapa kira-kira yang keluar lainnya dan siapa yang mengisi?

Berbagai nama pun mulai santer terdengar untuk mengisi kekosongan, bila benar akan terjadireshuffle. Tapi apakah mungkin seorang Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia akan menjadi salah seorang menteri di bawah kepemimpinan Jokowi?

Karena politik sering berbicara dari seni kemungkinan, hal ini tentu dimungkinkan. Weleeeeh weleeeh,tinggal Megawatinya mau atau engga? Wadezziiigggggg, cambukan bagi PDI Perjuangan.

Masa seberani itu Jokowi menawarkan Megawati sebagai menteri? Kemungkinannya ada dua, antara Megawati benar-benar kompeten atau justru sebagai sesuatu yang tak pas bagi Ketua Umum PDIP yang juga mantan presiden ini, weleeeh weleeeh.

Tapi Megawati memangnya mau turun tahta jadi menterinya Jokowi? Seperti tak ada jabatan lain saja yang bisa diberikan Jokowi kepada Megawati, apa enggak ada yang lebih tinggi lagi. Betul tidak? Weleeeh weleeeh.

Hmmm, bukannya Megawati udah jadi Ketua Dewan Pengarah UKP PIP ya? Lah, itu udah sentral bangetlho, jadi ngapain sih jadi menteri segala?Wewwww.

Ettt, tunggu dulu dong. Ternyata Megawati bukan ingin mengisi kursi menteri yang kosong, tapi justru lembaga UKP PIP ini yang akan dinaikkan derajatnya setara dengan kementerian. Weeleeeeh weleeeh.

Kalau UKP PIP ini setara kementerian, ya tak salah dong kalau akhirnya Megawati harus turun tahta dari kursi ketua umum dan jadi kader PDIP biasa yang menjabat sebagai menteri Jokowi. Weleeeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]eberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang diharapkan mampu menggelorakan kembali Pancasila dan UUD 1945. Sehingga masyarakat dapat kembali mengamalkan nilai-nilainya. Pembentukannya sendiri menunjukkan upaya keseriusan pemerintah, sehingga personal yang dipilih pun merupakan tokoh-tokoh senior yang mumpuni.

Para anggota yang terpilih pun, kabarnya sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menentukan program kerjanya. Salah satu program yang diutamakan adalah pengembalian pelajaran tentang Pancasila dalam pendidikan. Hanya saja, lembaga ini terkesan kurang memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan. Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan peran unit kerja tersebut.

“Karena bentuknya unit, UKP ini jadi kurang greget. Harus ada peningkatan peran, sehingga status lembaganya pun harus lebih ditingkatkan lagi,” saran seorang sumber di Jakarta, Minggu (16/7).  Baginya, mengembalikan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat bukan pekerjaan mudah. Apalagi nilai-nilai tersebut sudah mulai tergerus oleh paham radikalisme yang mengarah pada terorisme.

“Dibutuhkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait untuk bisa menggelorakan kembali nilai-nilai Pancasila. Jadi, jika lembaganya hanya berbentuk unit, memang kurang. Dikhawatiran, UKP akan kesulitan melakukan koordinasi dengan kementrian atau lembaga setingkat kementerian,” jelas sumber itu lagi.

Pendapat yang sama juga datang dari anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Ahmad Syafi’i Ma’arif. Menurut pria yang akrab di sapa Buya Ma’arif ini, jabatan kepala UKP-PIP masih setingkat Direktur Jenderal. Menurutnya, tugas Kepala UKP-PIP Yudi Latief termasuk besar namun wewenangnya kecil. Untuk itu, ia mengusulkan agar wewenang Yudi diperbesar yaitu setingkat menteri.

Peningkatan Status Kepala UKP PIP Menunggu Arahan Presiden https://t.co/H8540e2dpa pic.twitter.com/vKnTwo03Z6

— Metro News (@MetroTVFeed) 17 Juli 2017

“Nanti mau ketemu Unit Kerja Presiden. Langsung dipanggil secepatnya karena Perppres itu tugasnya besar tapi wewenangnya enggak ada. Kecil sekali, jadi mau diubah. Jadi nanti mau diperbaiki Perppres itu supaya ada wewenang, gitu loh,” kata Buya Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).

“Kalau sekarang, Perppres yang nomor 54, itu Yudi Latif hanya setingkat dirjen. Gimana mau manggil menteri, kan enggak bisa. Ini memang kurang cermat membuatnya. Jadi nanti mau diperbaiki,” lanjutnya lagi. Usulan ini, lanjutnya, saat ini sedang dikaji oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penambahan wewenang semata-mata agar ke depannya, Yudi Latif bisa berkoordinasi dan memanggil menteri.

“Sedang dikerjakan oleh Menkumham. Kita berharap itu. Paling tidak, Yudi Latif bisa koordinasi. Kan sekarang gimana? Setingkat dirjen tapi memanggil menteri. Kan ada ego sektoral. Jadi enggak bisa,” jelas Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Yudi Latif dilantik Presiden sebagai Kepala UKP-PIP pada 7 Juni lalu dan beranggotakan 3 deputi dan 9 anggota dewan pengarah yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Di tempat terpisah, Yudi Latif mengungkapkan kalau UKP-PIP baru saja menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ia menjelaskan kalau UKP-PIP akan akan mengundang perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menjadi awal pengembangan proses pengenalan ulang pemahaman Pancasila di Bogor, Jawa Barat. “Ini bagian dari upaya mengenalkan ulang pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda,” katanya, Selasa (18/7). Apakah Presiden akan segera merealisasikan usulan ini? Kita tunggu saja.

(Suara Pembaruan)