Ragam wacana soal ujian nasional muncul seiring dengan pergantian menteri. Pada masa periode 2014 – 2016, Anies Baswedan, menyatakan bahwa UN tidak untuk kelulusan, kelulusan sepenuhnya di tentukan oleh sekolah.

 PinterPolitik.com

Pasti teringat bagi kita semua yang telah melalui masa-masa sekolah betapa sengsaranya ketika memasuki detik-detik ujian nasional (UN). Sudah kita lelah, dipaksa pula ikut les dengan embel-embel platinum, gold dan silver yang membedakan siswa dari strata ekonomi dan intelegensia. Belum lagi dulu ga ada internet jadi bawa buku segede gaban sudah jadi keseharian para pelajar.

Dari generasi ke generasi doa para pelajar pun sama, semoga pada tahun mereka UN dihapuskan. Namun sering kali kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Makanya para pelajar itu stres dan prestasi pun bisa tiba-tiba anjlok di masa depan.

Pasti banyak deh kawan, sodara atau bahkan kita sendiri yang mengalami situasi dimana prestasi di sekolah itu bagus malah kadang meningkat, namun semua sirna ketika berhadapan sama UN. Sia-sia sudah perjuangkan menuju masa depan gemilang di hadapan UN yang menyayat otak.

View this post on Instagram

Nadiem akan kaji ulang ujian nasional (UN).⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 29, 2019 at 1:37am PST

Namun agaknya seperti kotak Pandora, di mana ketika segala kesengsaraan dunia bertebaran namun masih tersisa harapan. Harapan itu pun bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nadiem yang sekarang menjabat sebagai Mendikbud mengeluarkan wacana untuk menghapus UN.

Alasan Nadiem adalah karena dia prihatin kondisi para pelajar yang harus menanggung stres jika berhadapan dengan UN. Sungguh mulia, sudah prihatin ke guru sekarang para pelajar pun diayomi. Wacana ini dikeluarkan Nadiem setelah banyaknya masukan dari pihak guru maupun siswa yang menolak kalo UN tetap dilaksakan tiap tahun.

Sungguh doa para pendidik dan orang-orang teraniaya (pelajar) itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Memang Tuhan Maha Mendengar.

Tapi sebaiknya jangan berbahagia terlalu dini. Pasalnya wacana Nadiem masih dalam tahap kajian yang membutuhkan waktu lama untuk menimbang apakah UN memang buruk atau tidak. Nadiem pun juga berusaha merevolusi cara mendidik dari yang sekedar menghapal informasi menjadi kompetitif untuk meningkatkan SDM dalam bidang pendidikan.

Memang masa depan tanpa UN ini sangat menggiurkan bagi para pelajar, namun yang sekarang jadi pertanyaan, jika benar UN dihapuskan kira-kira apa nih pengganti yang telah disiapkan Nadiem untuk mengukur kemampuan kognitif para pelajar? (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Mendikbud Nadiem akan kaji ulang ujian nasional (UN). Wacana ini didukung praktisi pendidikan, Ujian Nasional berganti format dn nama dalam tujuh dekade terakhir. Biaya UN 2019 capai Rp 210 miliar turun dari Rp 500 miliar pada 2018

PinterPolitik.com

“The educator has the duty of not being neutral” – Paulo Freire

[dropcap]B[/dropcap]isa dibilang, Paulo Freire adalah kritikus yang paling berpengaruh dalam duniapendidikan hari ini. Kritikannya yang menyebut pendidikan saat ini adalah banking model of education seolah menjadi cambuk bagi para praktisi pendidikan untuk melihat secara utuh makna dan sistem pendidikan yang telah kita terima selama ini.

Banking model ini adalah kondisi di  mana siswa dipandang sebagai akun kosong yang harus diisi oleh guru dan menempatkan siswa menjadi objek yang menerima, serta ada upaya untuk mengendalikan pemikiran dan tindakan para siswa, yang berpotensi menghambat daya kreativitas mereka.

Kritikan Freire terdengar cukup menyeramkan karena selama ini, rasa-rasanya kita memang hidup dalam sebuah kotak Pandora pendidikan yang mengekang dengan kurikulum-kurikulum berbasis doktrinasi, dibandingkan dengan pengembangan kemampuan nalar.

Mafia pendidikan bergentayangan, tak mungkin UN dihapus
Share on X

Model pengajaran tersebut hidup dan bertahan di pusaransistem pendidikan Indonesia, di mana tolok ukur pendidikan seringkali hanya terpaku pada hasil UN dan berakhir sebagai formalitas.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan lemahnya institusi pendidikan melawan praktek-praktek korupsi yang menyebabkan peningkatan kualitas pendidikan konsisten jalan di tempat.

Oleh karenanya, dalam konteks pendidikan di Indonesia, wacana tentang penghapusan sistemUN, menjadi perdebatan yang tak berkesudahan.

Jelang momen-momen politik layaknya Pilpres 2019 ini, isu pendidikan dan wacana penghapusan sistem UN kembali mencuat setelah dalam gelaran debat cawapres, Sandiaga Uno, melontarkan kembali rencana penghapusan UN.

Secara lebih lanjut, sebagai ganti sistem UN, Sandiaga akan menerapkan sistem penelusuran minat bakat bagi para siswa untuk mengukur kemampuan dan keahlian mereka.

Ia berdalih, sistem UN tak memiliki nilai keadilan bagi para siswa. Sedangkan, sistem penelusuran minat bakat dinilainya akan lebih aplikatif bagi siswa untuk mengarahkan kemampuan dan bakatnya di masa depan.

Ia juga mengkritik bahwa kurikulum pendidikan yang digunakan oleh pemerintah saat ini terlalu memberatkan para siswa. Karena itu, ia juga berjanji akan membenahi kurikulum pendidikan yang akan lebih terfokus pada pembangunan karakter budi pekerti jika ia terpilih nanti.

Nyatanya, ide menghapus UN, meskipun terdengar menarik, tak semudah itu dihapuskan. Dalam konteks ini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun di era-era sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selalu tak berkutik untuk benar-benar menghapuskan sistem UN.

Lalu bagaimana sesungguhnya sengkarut sistemUN ini dalam konteks politik di Indonesia? Mungkinkah sistem pendidikan kita sesungguhnya telah lama tersandera oleh adanya conflict of interest yang tak berkesudahan?

Jargon Politik Semata

Sebagai jargon politik, penghapusan sistem UN ini nampaknya kerap kali laku dijual oleh para politisi yang ingin meraih pucuk kepemimpinan.

Tidak hanya Sandiaga, pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi menggunakan janji yang sama dalam gelaran debat presiden.

Demi menarik kalangan guru dan pemilih muda yang akan mencoblos untuk pertama kalinya, Jokowi menggunakan strategi tersebut kala itu.

Memang, pemilih pemula menjadi ceruk suara yang cukup menjanjikan dalam gelaran Pemilu. Dalam Pilpres kali ini saja, jumlah pemilih pemula diperkirakan mencapai kisaran 14 juta jiwa.

Oleh karenanya, menurut Ruth Wodak, political jargonatau jargon politik – dalam hal ini penghapusan UN –tak boleh dianggap remeh dalam sebuah momentum politik.

Silakan hapus UN, yang penting jangan hapus NU.

— Alitt Susanto (@shitlicious) March 17, 2019

Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakannya, penghapusan sistem UN ini nyatanya tak semudah yang dijanjikan.

Meskipun Jokowi berjanji menghapuskan UN ketika berkampanye, nyatanyaMendikbud yang saat itu dijabat oleh Anies Baswedan tak mampu menjalankan kebijakan itu.

Sebagai alternatif, ia menerapkan kebijakan bahwa UN bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan siswa dan hanya digelaruntuk mengukur kompetensi siswa demi standardisasi kualitas pendidikan.

Penghapusan total sistem UN ini sesungguhnya hampir terealisasi ketika Muhadjir Effendy menjabat sebagai Mendikbud pada 2016.

Lagi-lagi, kebijakan ini dibatalkan secara tiba-tiba dengan alasan yang terbilang absurd, di mana siswa dianggap tidak akan mau belajar jika tak ada UN.

Selain itu, tingginya biaya UN yang pada tahun 2017 misalnya, menelan anggaran hingga Rp135 miliar, memunculkan paradoks di mana pelaksanaannya tak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Bahkan di tahun 2013 hingga 2016,anggaranyang dikeluarkan mencapai setengah triliun rupiah lebih.

Realitas tersebut diperkuat olehpenelitian yang digelar oleh  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2015,yang menyebutkan bahwa kemampuan murid Indonesia di bidang literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan murid negara lain.

Untuk tes matematika, Indonesia berada di ranking ke-65 dari 72 negara, jauh di bawah Vietnam di posisi 22 dan Thailand di posisi 55. Hasil tes bahasa maupun ilmu pengetahuan juga memperlihatkan halyang serupa. Oleh karenanya, setidaknya terdapat empat argumentasi menarik yang dapat ditarik dari realitas sistem UN di atas.

JK Sebut Ide Sandi Hapus UN Bahaya Bagi Kualitas Pendidikan #DebatPilpres2019 #DebatKetigaPilpres2019 https://t.co/2Mur7pXygl

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) March 19, 2019

Pertama, penghapusan UN hanya berhenti pada taktik politik semata untuk meraup suara siswa-siswi pemilih pemula yang “tidak ingin” belajar. Kedua, nyatanya ada hambatan birokrasi yang membuat kebijakan penghapusan UN tak dapat terealisasi.  Ketiga,  adanya UN ternyata juga tak mempengaruhi perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, mungkinkah UN ini hanya menjadi bancakan bagi segelintir pihak yang berkepentingan di dalamnya?

Hapus UN, Utopia Sandiaga

Persoalan tentang UN memang menjadi hal yang pelik. Selain karena efektivitasnya, nyatanya di sana-sini masih sering pula terjadi kecurangan. Persoalan kebocoran soal adalah salah satu contoh yang kerap ditemui di hampir setiap tahun pelaksanaan ujian tersebut.

Isao Mashanyare dan Emmanuel Chinamasa dalam salah satu tulisannya di IOSR Journal of Humanities and Social Science menjelaskan beberapa  faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya examination leakage atau kebocoran ujian.Diantaranya adalah lemahnya pengawasan secara menyeluruh utamanya oleh otoritas di luar pemerintah, adanya pejabat pemerintah yang berperan dari dalamdan kurangnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan ujian sekolah tersebut.

Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia?

Visi @sandiuno Hapus Ujian Nasional (UN) Meniru Keberhasilan Finlandia

Janji tersebut terlontar setelah Sandi meninjau sistem pendidikan di Finlandia. #WapresHandalGenerasiMilenial https://t.co/vJhmuvTFlu pic.twitter.com/JlvJTLBquT

— #2019PrabowoPresidenRI (@maspiyuuu) March 18, 2019

Nyatanya, sudah menjadi rahasia umum bahwapelaksanaan UN selalu identik dengan adanya bocoran kunci jawaban yang melibatkan jaringan mafia pendidikan yang cukup kompleks.

Dalam sebuah kasus di Sumatera Utara, pada tahun 2010, dua siswa sebuah sekolah menengah atas negeri di Medan terpaksa diamankan lantaran membawa bocoran soal UN yang mereka beli melalui sindikat pembocor soal.

Ada siswa mengaku bahwa mereka membayar Rp 5 juta untuk siswa satu kelas per mata pelajaran. Mereka membayar secara patungan Rp 125.000 sampai Rp 150.000 per siswa.

Modus operandinya ternyata tak hanya melibatkan pihak yang membuat soal, namun juga melalui pihak-pihak yang terlibat dengan pelaksanaan UN. Salah duanya adalah agen percetakan soal UN dan guru bimbingan belajar (bimbel).

Dalam konteks agen percetakan, kebocoran ini terjadi karena adanya “pihak dalam” yang berperan – demikian dicatat oleh Kompas dalam salah satu penelusurannya.Pegawai percetakan soal UN ini bekerja dengan cara mencuri naskah soal melalui seorang penjaga gudang penyimpanan soal UN.

Praktik ini melibatkan jaringan yang tergabung di dalam salah satu percetakan yang berkali-kali menang tender mencetak soal UN di Sumatera Utara.

Sementara, peran guru bimbel di sini adalah sebagai pihak yang ditugaskan untuk mengerjakan soal yang berhasil dicuri tersebut alias menyediakan kunci jawabannya.

Kasus yang terjadi di Sumatera Utara tersebut hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus yang mungkin saja belum terungkap.

Selain itu, gurita bisnis yang ada di sekitaran UN yang melekat kuat dengan pelaksanaannyaternyata juga banyak melibatkan perusahaan-perusahaan percetakan besar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah mencatatkan kejanggalan pelaksanaan tender percetakan naskah soal UN ini ke KPK pada tahun 2013 lalu.

ICW menyebutkan bahwaterdapat kejanggalan dalam proyek pengadaan naskah UN di mana terdapat perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan mencetak, tapi mendapatkan proyek tender pencetakan naskah soal.

Sebagaimana dicatat oleh Kompas, setidaknya ada 6 pemain besar yang seringkali memenangkan tender pengadaan soal UN ini.

Di antaranyta ada nama PT Balebat Dedikasi Prima yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Telkom Indonesia. Selain itu, ada nama PT Pura Barutama yang merupakan perusahaan milik Jacobus Busono, yangpernah tersangkut kasus penggelapan pajak miliaran rupiah – demikian dicatat oleh Majalah Gatra.

Selanjutnya ada nama PT Ghalia Indonesia Printing yang memiliki profil kelam karena tak mempunyai pengalaman tentang percetakan, namun memperoleh tender soal ujian UN.

Ada pula PT Jasuindotiga Perkasa dan PT Karsa Wirautama,  keduanya juga merupakan perusahaan yang terlibat dalam pembuat blanko e-KTP.

Terakhir ada nama PT Temprina Media Grafika yang merupakan perusahaan milik Jawa Pos Group yang kerap memenangkan tender untuk surat suara dalam Pemilu.

Selain itu ICW juga sempat menyebut mengenai konflik kepentingan antarpejabat di dalam Kemendikbud yang menyebabkan sengkarut percetakan naskah UN ini menjadi bancakan bagi banyak pihak yang berkepentingan.

Sandiaga: Kami akan hapus UN dan diganti dengan penelusuran minat dan bakat. Kami akan arahkan mereka ke bidang yang sesuai dengan harapannya. #WapresHandalGenerasiMilenial

— Partai Gerindra (@Gerindra) March 17, 2019

Memang,dilihat dari anggaran percetakan naskah soal ini juga tergolong cukup fantastis. Di tahun 2013, anggaran yang dikeluarkan untuk percetakan saja mencapaiRp94,88 miliar.

Memasuki tahun 2014, angkanya menurun menjadi Rp88,6 miliar. Namun di tahun 2015, anggaran pengadan soal ini membengkak kembali mencapai Rp114 miliar dan turun menjadi Rp94 miliar pada tahun 2016.

Dengan demikian, janji Sandiaga untuk menghapuskan UN akan sangat sulit dilakukan jika persilangan kepentingan ini terus terjadi. Bahkan, janji tersebut terkesan utopis karena bukan lagi menyoal standar pendidikan yang baik untuk Indonesia, namun lebih kepada beratnya melawan kepentingan yang berseliweran di dalam industri ini.

Pada akhirnya, pekerjaan terberat dunia pendidikan hari ini bukan hanya menyoal penghapusan UN saja, namun juga pemberantasan mafia yang kerap kali bersembunyi di balik jubah-jubah idealismependidikan, yang nyatanya tak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas sekolah anak-anak di pelosok terpencil. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ernyataan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang akan menghapus ujian nasional (UN) jika Prabowo-Sandiaga terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sebenarnya sudah menjadi konsep kadaluarsa. Sebab konsep tersebut juga pernah dikeluarkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada putaran Pilpres 2014. Namun, konsep itu tak kunjung terealisasi sampai hari ini.

Belum ada yang tahu pasti Jokowi-JK gagal merealisasikan janji kampanyenya tersebut. Tetapi yang hari ini kita tahu dengan pasti Jokowi-JK telah ingkar dengan janji mereka. Memang sih, di eran mereka, UN bukan menjadi satu-satunya hasil final kelulusan, tapi tetap saja UN masih ada dan tidak sesuai dengan janji. Betul apa betul?

Sudah menjadi rahasia umum jika kita mendengar kata ‘UN’ pasti yang terngiang adalah oknum yang menjajakan bocoran kunci jawaban. Bahkan tak jarang adanya oknum tersebut didukung oleh orang tua murid dan peserta didik, sebab mereka tidak mau memiliki jejak buruk mendapat nilai jeblok. Nah, kalau UN dihapus oknum-oknum yang menjual kunci jawaban ini kehilangan sumber uangnya dong?

Selain itu, gurita bisnis yang ada di sekitar UN masih banyak lagi. Ada yang berbisnis di lini kertas ujian, perlengkapan alat tulis, lembaga bimbingan belajar, penerbit buku kisi-kisi, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut melekat kuat dengan pelaksanaan UN.

Nah, barang kali itulah sebabnya Jokowi-JK tidak bisa serta-merta menghapus UN. Kalau sampai UN benar-benar hilang dari Indonesia mungkin akan banyak kelompok yang dirugikan bahkan bisa berpotensi menambah angka penganguran karena banyak usaha gulung tikar. Tapi kembali lagi bro, hal yang baru saja dipaparkan belum diketahui dengan pasti kebenarannya.

Ujian Nasional merugikan siswa? Menguntungkan Gurita?
Share on X

Intinya bro, terkait janjinya Sandi yang mau hapus UN kalau terpilih nanti apa bener nih akan terjadi? Atau Sandi sama saja nih sama Jokowi ingkar sama janjinya? Memangnya Sandi berani dan mampu melawan gurita bisnis di sekitar pelaksanaan UN? (G42)

“Education is an ornament in prosperity and a refuge in adversity” – Aristoteles (384-322 SM)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etidak-tidaknya hal inilah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh 1,8 juta siswa SMA di Indonesia yang mengikuti Ujian Nasional yang jadwalnya dilaksanakan antara tanggal 10 sampai 13 April 2017. Ujian Nasional masih dianggap sebagai hal yang sangat menentukan masa depan seseorang. Apa benar demikian?

Dalam segala pro kontra tentang masih penting atau tidaknya Ujian Nasional diadakan, semuanya masih berpikir Ujian Nasional adalah salah satu titik dalam proses pendidikan, yang seperti kata Aristoteles, diperjuangkan untuk memperoleh ‘kemakmuran dan perlindungan saat ada kemalangan’. Setidak-tidaknya hal itulah yang membuat pemerintah tetap serius menjalankan program rutin anak sekolah ini.

[Berita] ​IRJEN KEMENDIKBUD : KAMI SERIUS KAWAL UJIAN NASIONAL,klik https://t.co/T9hoArOiG8 pic.twitter.com/XvDu9jRSCi

— Itjen Kemendikbud (@Itjen_Kemdikbud) April 12, 2017

Pada akhir tahun 2016 lalu, sempat mencuat isu untuk menghapus Ujian Nasional. Wacana ini digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menganggap Ujian Nasional tidak layak dilaksanakan mengingat kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan Ujian Nasional perlu dikaji lagi sembari menunggu upaya pemerataan sarana-prasarana dan kualitas pendidikan di semua wilayah Indonesia.

Rencana tersebut disambut hangat oleh banyak guru dan pendidik di Indonesia. Namun, wacana tersebut pada akhirnya batal dilaksanakan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tetap menyelenggarakan Ujian Nasional.

Sudah Diputuskan, Ujian Nasional Batal Dihapus https://t.co/nD9JkzZ4bc #riaupos #riau pic.twitter.com/naqHxSJr32

— Riau Pos (@riaupos) December 8, 2016

Sontak keputusan pemerintah tersebut mendatangkan banyak kritik dan protes. Beberapa pengamat pendidikan menyayangkan pembatalan keputusan tersebut dan menyebut hal tersebut sebagai sebuah kemunduran dalam dunia pendidikan Indonesia.

Masyarakat awam tentu bertanya-tanya, sebenarnya Ujian Nasional masih diperlukan atau tidak? Mengapa wacana penghapusan Ujian Nasional kandas begitu saja?

Sejarah Ujian Nasional

Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1950-an, Ujian Nasional – atau apa pun sebutannya saat itu – merupakan cara pemerintah untuk melihat standar pendidikan secara nasional. Dalam perjalanannya, Ujian Nasional bukan hanya mengalami perubahan nama saja, tetapi juga bentuk dan mata pelajaran yang diujikan.

Pada periode 1950 – 1960an, materi ujian yang saat itu disebut ‘Ujian Penghabisan’ dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, di mana seluruh soal yang harus dikerjakan adalah dalam bentuk essai. Antara tahun 1965 – 1971, namanya diubah menjadi ‘Ujian Negara’ dengan seluruh mata pelajaran diujikan dalam ujian ini. Tahun 1972 – 1979, pemerintah sedikit mengendurkan ketatnya peraturan dengan membebaskan setiap sekolah atau sekelompok sekolah untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Pemerintah hanya membuat pedoman umum mengenai pelaksanaan ujian tersebut.

Tahun 1980 – 2001, kelulusan ditentukan oleh kombinasi nilai dua evaluasi yaitu Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, lalu ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor. Tahun 2002 – 2004, namanya berubah menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan standar kelulusan tiap tahun berbeda-beda.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, UAN diganti namanya menjadi Ujian Nasional (UN) dengan standar kelulusan setiap tahun pun juga berbeda-beda. Format pelaksanaan ujian dan jumlah mata pelajaran yang diujikan juga sering mengalami perubahan di tiap tahunnya.

Seringnya format Ujian Nasional ini berganti menunjukkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional sebagai tolak ukur pemerataan kualitas pendidikan di negara ini belum mampu memberikan jawaban terhadap ketimpangan pendidikan antara daerah dan kota. Di daerah-daerah terpencil, masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Akses pendidikan saja tidak merata, lalu untuk apa Ujian Nasional?

Ujian Nasional: Masihkah Diperlukan?

Sebagai ukuran pemerintah untuk menilai pemerataan pendidikan nasional, pelaksanaan Ujian Nasional sebetulnya dinilai tidak relevan jika melihat fakta ketimpangan pendidikan antara desa dan kota di Indonesia. Beberapa waktu lalu kita menyaksikan sebuah video dengan judul ‘Pak Jokowi, Minta Tas’ yang menggambarkan buruknya sarana pendidikan di daerah pelosok. (Baca: Pak Jokowi, Minta Tas!) Bandingkan dengan gedung-gedung sekolah yang mentereng di kota-kota besar.

Untuk apa mengukur tingkat pemerataan pendidikan – yang jelas-jelas timpang – lewat Ujian Nasional? Jangan-jangan Ujian Nasional hanya sekedar menjadi proyek untuk menghabiskan uang negara? Anggaran untuk Ujian Nasional jumlahnya tidak kecil loh! Data dari Pusat Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa angka kelulusan Ujian Nasional di seluruh Indonesia berada di atas 98% – hanya pada tahun ajaran 2013-2014 persentasenya ada di angka 97%. Selain itu, untuk semua provinsi, margin angka kelulusan pada Ujian Nasional tahun 2016 ada di antara 97,22% (Maluku) dan 99,51% (Jawa Tengah). Artinya, kalau menggunakan angka-angka itu, tidak ada ketimpangan pendidikan yang besar di seluruh Indonesia. Eh, benarkah?

Faktanya, ada kesenjangan  yang cukup lebar antara pendidikan di daerah dan di pusat. Hal ini dapat kita amati dari perkembangan pendidikan di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Di wilayah tersebut banyak anak usia sekolah yang terlantar dan tidak sekolah. Banyak sekolah yang gurunya hanya satu atau dua orang, sedangkan kelas belajar sampai 6. Potret dalam video ‘Pak Jokowi, Minta Tas’ sudah cukup menggambarkan hal tersebut.

Selain itu, pada tahun ini pun pemerintah mulai menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Tercatat ada 47% dari semua SMA/MA yang menyelenggarakan Ujian Nasional di Indonesia ikut serta dalam UNBK. Berikut ini rincian pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017 tingkat SMA/MA.

Dengan anggaran mencapai setengah triliun rupiah (540 miliar rupiah), pemerintah seharusnya mengupayakan program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Apalagi sudah mulai ada program UNBK yang notabene menggunakan perangkat elektronik seperti komputer. Sementara, di daerah-daerah terpencil di Indonesia, akses listrik saja susah minta ampun, bagaimana mau meminta anak-anak menggunakan komputer. Di beberapa tempat di Indonesia bagian timur, banyak siswa yang gagap, gugup, dan ‘berkeringat dingin’ saat diminta mengerjakan Ujian Nasional dengan komputer. Guru-guru juga dipusingkan bukan hanya bagaimana membuat anak didiknya paham dengan mata pelajaran yang diujikan, tetapi juga dengan upaya membiasakan anak didik menggunakan komputer. Lalu, mengapa Ujian Nasional yang sempat diwacanakan akan dihapus tetap dilaksanakan?

Proyek Bernama ‘Ujian Nasional’

Pada tahun 2015, LSM Forum Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai ada praktik kongkalikong antara Kemendikbud dengan perusahaan pemenang tender. Menurut FITRA, pemenang tender pencetakan naskah ujian adalah PT Ghalia Indonesia Printing. Perusahaan ini mengalahkan pemenang tender lain, meski peserta tender lain menawarkan harga yang lebih murah. Perusahaan lain, seperti PT Aneka Ilmu menawarkan Rp17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa menawarkan Rp 21 miliar dan PT Balebat Dedikasi Prima mematok harga Rp 21 miliar. Tapi Kemendikbud memenangkan PT Ghalia yang memasang harga penawaran Rp 22,4 miliar.

Fakta yang disebutkan oleh FITRA tersebut tentu mengejutkan. Hal ini mengindikasikan adanya permainan dalam pengelolaan anggaran Ujian Nasional. Banyak pihak yang menduga Ujian Nasional tidak jadi dihapuskan karena adanya pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari pelaksanaan ujian ini. Mendikbud sendiri secara terbuka mengindikasikan hal tersebut dalam salah satu pernyataannya ketika meminta maaf jika ada bisnis yang dirugikan jika Ujian Nasional dihapuskan.

Selain percetakan, bisnis Bimbingan Belajar (Bimbel) merupakan salah satu bisnis yang bisa terdampak penghapusan Ujian Nasional. Bank Indonesia mencatat bahwa Ujian Nasional adalah salah satu alasan mengapa banyak orang menggunakan jasa Bimbel.

Memang, akan ada pihak-pihak yang dirugikan secara finansial dengan penghapusan Ujian Nasional. Namun, haruskah alasan finansial mengorbankan nasib anak-anak di daerah Bengkayang misalnya, yang sampai harus minta tas pada presiden? Pendidikan harusnya difokuskan untuk memberdayakan kelompok yang tidak mampu, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu.

Ujian Nasional memang masih diperlukan, misalnya ketika berhadapan dengan urusan untuk mendaftar ke perguruan tinggi – seperti kerasnya Ujian Nasional di Tiongkok, yang kerap dinamakan Gaoko. Ujian yang diambil 9.4 juta pelajar ini begitu besar peranannya sehingga di banyak kota-kota, gedung dan pabrik banyak ditutup supaya tidak menggangu konsentrasi pelajar. Selama dua hari, pengemudi motor dan mobil pun dilarang mengklakson kendaraanya dan polisi berpatrol supaya pelajar tidak diganggu.

Di Indonesia, pemerataan pendidikan yang sesungguhnya belum tercapai, maka angka-angka kelulusan yang diperoleh adalah gambaran ‘palsu’ kesenjangan yang terjadi antara daerah dan pusat karena memang sama sekali tidak tergambar dalam hasil-hasil tersebut.

“Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.” Albert Einstein

Tidak salah jenius ini menuliskan kata-kata tersebut karena memang apa yang kita ingat itulah yang menjadi inti pendidikan yang kita tempuh. Selama pendidikan kita tidak berfokus pada peningkatan kualitas yang bisa dibawa anak didik setelah sekolah dan terus berfokus pada Ujian Nasional, niscaya negara ini tidak akan pernah maju. Mengapa tidak dana ujian nasional digunakan untuk pemerataan pendidikan, ketimbang untuk ujian nasional yang di sana sini masih terdapat banyak masalah? (S13)

Mendikbud mengemukakan penyelenggaraan UN direncanakan untuk dihentikan sementara pada 2017

pinterpolitik.com – Selasa, 20 Desember 2016

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerima keputusan ditolaknya usulan moratorium atau penghentian sementara ujian nasional (UN) dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (19/12/2016) sore. Usulan moratorium itu diajukan Mendikbud beberapa waktu lalu.

“Saya kan pembantu Presiden,” kata Muhadjir seusai rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Muhadjir langsung berjalan keluar dari Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, menuju mobilnya. Kepastian ditolaknya usulan moratorium UN disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Muhadjir mengatakan, dia tidak bisa bicara banyak, karena sudah ada kesepakatan bahwa hasil ratas disampaikan oleh Seskab Pramono.

“Sudah ada kesepakatan secara resmi untuk menyampaikan hasil ratas itu Pak Seskab,” ucapnya.

Untuk memperbaiki kualitas UN ke depan, Mendikbud mengatakan, akan dilibatkan guru-guru dalam pembuatan soal UN di bawah kendali Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sebelumnya, Seskab mengatakan, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan UN. Diputuskan UN itu tetap. UN yang sekarang berlaku, tetap diberlakukan begitu, kata Pramono Anung seusai rapat terbatas.

Meskipun demikian, pemerintah akan tetap menempuh sejumlah langkah penyempurnaan agar UN dapat menjadi pendongkrak intelektualitas murid. Pertama, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru. Kemampuan guru yang sudah disertifikasi ditingkatkan, sehingga akan ada evaluasi kinerja guru. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meningkatkan kualitas kisi-kisi UN.

“Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres,” kata Mendikbud.

Dikemukakan, moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia. (E 19)