PinterPolitik.com

Demonstrasi memang memiliki bermacam-macam cara ya gengs. Ada aksi damai seperti yang biasanya diklaim dilakukan oleh PA 212, ada juga aksi yang berujung bentrok dengan aparat.

Nah, aksi kedua ini sih yang paling gereget cuy. Pas berangkat, peserta sih masih cantik dan ganteng. Eh, ketika pulang, udah pada cemong-cemong hitam semua. Hehehe.

Memang ketika kita mengeluarkan aspirasi melalui gerakan demonstrasi, itu merupakan hak yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun gengs, bahkan termasuk negara. Karena pada dasarnya, itu semua sudah dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 E. Yang terpenting, dalam melakukan aksi harus sesuai dengan cara dan koridornya serta tidak melanggar aturan hukum.

Berbicara mengenai aksi yang demikian, demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin ternyata menyisakan masalah pelik tersendiri gengs. Pasalnya, dalam aksi yang digelar oleh simpatisan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, terdapat salah satu massa aksi yang membuat masalah.

Iya kalau masalahnya remeh kayak mukul kepala petugas keamanan, lah ini masalahnya doi bilang pengen memenggal kepala Presiden Jokowi cuy. Waduduh. Ini sih namanya berlebihan ya.

Apalagi dalam waktu sekejab, video ucapannya langsung viral di dunia maya. Duh, seharusnya ente lebih hati-hati ya tong kalau berbicara. Tau sendiri, bagaimana kerasnya jagat dunia maya, sekali viral susah meniadakan bukti. Namamu akan selalu dikenang di alam sana tong. Hehehe.

Berbicara mengenai aksi, demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin ternyata menyisakan masalah pelik tersendiri gengs. Ada yang pengen penggal kepala Presiden.
Share on X

Pasca viralnya vidio tersebut, secara cepat pihak kepolisian langsung mencari sang pelaku loh. Walhasil ketika menginap di rumah bibinya di Bogor, doi langsung diringkus oleh pihak Polda Metro Jaya. Hadeh, pasti bibinya itu jadi kayak Aunt May alias Bibi May di film Spiderman, yang bakal kebingungan ngelihat Peter Parker bisa ngeloncatin gedung. Bedanya, Peter Parker nggak ngancem mau menggal presiden. Uppps. Hehehe.

Lagian nih gengs, seorang Presiden itu kan simbol sebuah negara, jadi kita memang harusnya bisa menghormati Jokowi. Kalaupun ada perasaan sakit hati sama model pemerintahannya, sebagai manusia waras harusnya sabar dan menahan dulu ya, apalagi tensi politik saat ini panas banget.

Kalau mau memberikan kritik, dipikir terlebih dahulu, kira-kira akan jadi bumerang buat kita nggak. Kalau kemungkinan ada, mending ditahan dulu cuy. Apa sih susahnya menahan ucapan kotor? Pasti nggak lebih berat dari menahan rindu kok. Dilan aja bilang sama Milea: “Jangan rindu, karena rindu itu berat”. Hehehe.

Andai doi yang ngancem itu hidup di zaman Orde Baru, waduh sudah tiggal nama tertulis diatas batu nisan mungkin. Lha nanya kenapa presiden cuma satu aja jawabannya menyeramkan kok. Upsss. (F46)

PinterPolitik.com

“They want us to rebel, so that it makes easier for them to kill us and put us in jails” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal AS

Video yang berisikan ancaman untuk memenggal Jokowi tersebut direkam dalam demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Beberapa demonstran lain juga tampak di hadapan kamera menyoraki pernyataan pria tersebut dan berbicara mengenai harapannya akan perubahan di Indonesia.

Pria berinisial HS tersebut akhirnya dilaporkan oleh Tim Jokowi Mania dan telah ditangkap serta ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Kabupaten Bogor. Tidak hanya HS, seorang wanita yang merekam video tersebut juga dilaporkan oleh kelompok tersebut sebagai penyebar video.

Terkait video dan penangkapan HS, Kapolres Kota Tangerang, M. Sabilul Alif, mengunggah responsnya di akun Instagramnya. Melalui unggahan tersebut, Sabilul mengkritik bahwa tindakan pria tersebut berasal dari pengaruh radikalisasi dan mengancam kesatuan Indonesia, serta nilai kebhinekaannya.

Sekarang saya semakin melihat dan percaya, bahwa Negaralah biang kerok terorisme. Agama hanyalah tertuduh yg difitnah. Terorisme dibuat oleh negara untuk kepentingan negara. Agama hanya dijadikan dalih seolah agama permisif atas terorisme padahal negara produsennya.

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 12, 2019

Selain Sabibul, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, turut berkomentar. Menurutnya, pihak manapun, termasuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, perlu menahan diri agar tidak memprovokasi pendukungnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan.

Menanggapi pernyatan tersebut, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai Ace ingin membangun opini dan ketakutan di masyarakat. Menurutnya, hal itu diucapkan agar pihak BPN Prabowo-Sandi turut terseret ke persoalan hukum.

Dari polemik ini, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Mengapa pria tersebut melontarkan pernyataan ancaman kekerasan tersebut? Lalu, apakah dampak pernyataan tersebut bagi Jokowi? Apakah benar ancaman tersebut benar-benar mengancam Jokowi?

Kekerasan Politik

Ancaman untuk melakukan pemenggalan bisa jadi hanya merupakan ekspresi kekesalan individu tersebut terkait dugaan kecurangan Pemilu dan ketidakpuasannya terhadap Jokowi. Seperti yang dijelaskan oleh Sarah Sorial dalam tulisannya yang berjudul “The Expression of Anger in the Public Sphere”, ekspresi kemarahan sering kali diungkapkan sebagai respon terhadap ketidakadilan.

Namun, pernyataan itu belum tentu diekspresikan sebagai kekesalan kolektif – mengingat Prabowo dan Sandi telah mengimbau para pendukungnya untuk tidak bertindak di luar hukum dan menjaga tutur kata.

Meskipun begitu, dengan semakin ramainya isu dugaan kecurangan Pemilu dan upaya people power di masyarakat, kemungkinan akan ancaman tersebut bisa jadi benar-benar tumbuh.

Menurut Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies, kekerasan dalam politik mungkin saja terjadi apabila institusi-institusi politik yang ada tidak memperbolehkan atau tidak memberikan mekanisme pelibatan bagi kelompok yang termobilisasi.

Sejalan dengan penjelasan Huntington, Laia Balcells dalam tulisannya yang berjudul “Political Violence” menyebutkan bahwa institusi – seperti aturan, norma, keyakinan, dan organisasi – memiliki keterkaitan dengan kecenderungan akan terjadinya perilaku sosial, termasuk kekerasan politik. Menurut Balcells, apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.

Dengan ketidakpuasan dan tidak terakomodasinya suatu kelompok masyarakat, tidak menutup kemungkinan metode-metode asimetris – seperti teror – akan digunakan dalam melemahkan pemerintah. Metode-metode tersebut digunakan dalam kondisi asymmetric warfare – di mana kekuatan yang terdistribusi antar-pihak yang berkonflik tidak setara.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi asimetris ini bisa dilihat dari posisi Jokowi sebagai petahana yang punya semua instrumen hukum di belakangnya, sementara hal tersebut tentu saja tidak dimiliki oleh Prabowo.

Namun, bagaimana terbatasnya pengakomodasian oleh institusi politik dapat mengarah pada kekerasan politik dan konflik asimetris?

Apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.
Share on X

Kekerasan politik dan konflik asimetris akibat tidak terakomodasinya suatu kelompok pernah terjadi dalam sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Revolusi Prancis 1789 – revolusi yang diakhiri dengan berbagai eksekusi tokoh politik.

Revolusi yang disebut-sebut sebagai peristiwa penting dalam sejarah dunia tersebut terjadi akibat beberapa faktor. Peter Campbell dari University of Sussex menjelaskan bahwa revolusi ini dimulai dari kesenjangan sosial antar-kelompok di masyarakat yang menguntungkan kelompok bourgeoisie (borjuis) dengan hak-hak istemewanya.

Di samping tumbuhnya gagasan-gagasan baru pada Abad Pencerahan, institusi-institusi politik yang ada juga terlalu berfokus untuk memenuhi kepentingan sosial dan fiskal kelompok elite Prancis. Tiga golongan kawula negara dalam pemerintahan Prancis – golongan pertama (bangsawan), golongan kedua (pendeta), serta golongan ketiga (rakyat biasa) – juga saling terpecah secara politik.

Golongan ketiga pun khawatir bahwa kelompoknya akan kalah dalam pemungutan suara atas reformasi hak fiskal istimewa apabila kedua golongan lainnya menolak. Akibatnya, golongan ini memutuskan kedaulatan nasionalnya sendiri, berupa pembentukan Majelis Nasional.

Kelompok proletar juga turut memperkeruh suasana dengan menginisiasi berbagai keributan dan beberapa metode kekerasan asimetris, yaitu penyerangan terhadap istana-istana bangsawan. Sang monarki, Louis XVI, pun akhirnya tidak dapat mencegah terjadinya revolusi yang pada akhirnya membuatnya dieksekusi mati.

Dengan melihat apa yang terjadi di Prancis pada masa lampau, apakah mungkin potensi kekerasan politik terkait konteks pasca-Pemilu 2019 tumbuh?

Apabila kita perhatikan kembali atas apa yang terjadi di Prancis, titik balik revolusi tersebut terjadi ketika golongan ketiga merasa tidak terwadahi kepentingannya dan membentuk majelis tersendiri.

Bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, bisa jadi para pendukung Prabowo-Sandi juga merasa tidak terwadahi kepentingannya. Isu dugaan kecurangan Pemilu misalnya, dianggap kurang diberikan respons oleh pihak KPU dan Bawaslu.

Selain itu, berbagai ekspresi gagasan dan pandangan diduga juga terancam dengan berbagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh oposisi yang diduga mulai dijegal melalui berbagai kasus hukum, seperti dugaan bahwa Kivlan Zen melakukan makar.

Manuver Jokowi?

Namun, bisa saja, kecil kemungkinan kekerasan politik dapat terjadi di Indonesia. Dalam bukunya, Balcells menjelaskan bahwa kekerasan politik juga tidak mungkin terjadi apabila institusi-institusi yang ada bersifat sangat represif, sehingga menutup kemampuan organisasi dan pihak yang hendak mendorong terjadinya kekerasan politik.

Manuver ini bisa dilihat dari bagaimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mulai membentuk Tim Asistensi Hukum guna melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atas berbagai tindakan dan ucapan yang dianggap melanggar pasca-Pemilu 2019.

Beberapa tokoh oposisi juga mulai terjegal berbagai persoalan hukum, seperti Ahmad Dhani dan Bachtiar Nasir. Politisi PAN Eggi Sudjana beberapa waktu lalu juga menjadi tersangka dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara dan makar.

View this post on Instagram

Sempat viral, pria yang ingin penggal Presiden ditangkap Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #viral #penggaljokowi #makar #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2019 at 12:57am PDT

Sejalan dengan berbagai upaya-upaya represif tersebut, kubu Jokowi juga bisa jadi menggunakan isu ancaman pemenggalan dan isu people power yang disebut inkonstitusional untuk mendukung kebijakan represifnya. Kubu Jokowi-Ma’ruf bisa saja memberikan konotasi negatif terhadap kubu Prabowo-Sandi melalui ancaman yang dilihat tidak berlegitimasi tersebut.

Upaya tersebut bisa dijelaskan melalui konsep propaganda transfer atau pengasosiasian. Menurut Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion, propaganda transfer merupakan upaya pengasosiasian akan sesuatu hal terhadap hal atau pihak lainnya.

Pengasosiasian tersebut pun dapat bersifat positif maupun negatif. Terkait upaya untuk menegasikan lawan politiknya, pengasosiasian biasanya dilakukan dengan membentuk citra dan konotasi negatif pada pihak lawan.

Upaya ini pernah dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam beberapa pidatonya, Trump juga menyebut Anti-Fascists (Antifa) sebagai ancaman radikal bagi negaranya. Antifa sendiri merupakan kelompok ekstrem sayap kiri yang memiliki citra negatif akibat berbagai tindakan kekerasannya.

Hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, sebuah video berisikan beberapa anggota Antifa, yang melontarkan keinginannya untuk membunuh Trump sempat diungkap oleh Tucker Carlson dalam acara televisinya di saluran FOX News.

Dengan berbagai citra buruk tersebut, Trump akhirnya mengasosiasikan kelompok tersebut dengan partai lawan, yakni Partai Demokrat AS, meskipun hal tersebut belum tentu benar. Asumsi yang ditumbuhkan oleh Trump adalah tumbuhnya gerakan radikal Antifa akan semakin menjadi-jadi apabila Partai Demokrat AS memenangkan Pemilu Sela 2018.

Jika kita melihat apa yang dilakukan Trump di AS, apakah hal serupa juga dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf?

Pengasosiasian ancaman pemenggalan tersebut terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif tampaknya bisa dilakukan. Hal ini terlihat dari bagaimana Ace yang menyebut ancaman tersebut sebagai provokasi yang diinisiasi oleh pihak BPN Prabowo-Sandi. Selain itu, Sabilul juga mengaitkan ancaman pria tersebut dengan pengaruh radikalisasi yang mengancam kesatuan Indonesia. Isu radikalisme memang menjadi salah satu serangan kepada kubu Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, kubu Jokowi-Ma’ruf telah melakukan propaganda transfer terhadap gerakan people power yang digembar-gemborkan oleh kubu Prabowo-Sandi dalam mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Upaya tersebut terlihat dari bagaimana gerakan tersebut diasosiasikan dengan hal-hal yang berkonotasi negatif, seperti tindakan inkonstitusional, tindakan provokatif, dan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan.

Dengan pengasosiasian tersebut, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Terbatasnya upaya penyelesaian isu kecurangan Pemilu mendorong masyarakat untuk menjalankan protes pada pemerintah.

Namun, di saat yang sama, pemerintah menggunakan kritik dan protes tersebut sebagai upaya kriminalisasi. Entah akan berapa lagi korban yang akan berlabel tersangka dan terdakwa. Terlepas fakta bahwa ancaman pemenggalan adalah sepenuhnya salah, namun jangan sampai hal tersebut menjadi preseden yang menutupi berbagai persoalan lain. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]erdoa sebelum tidur menjadi kewajiban bagi umat beragama. Tidak aneh rasanya jika generasi zaman sekarang seringkali lupa berdoa sebelum tidur karena bermain gadget mungkin lebih nikmat dibanding berdoa sebelum tidur. Salah satunya ya aktivitas di media sosial.

Kegemaran mencurahkan perasaan hati (curhat) di media sosial tidak selalu berasal dari kalangan muda dan perempuan saja. Banyak yang mengatakan: “Eh jangan sering curhat loh,  apa lagi di media sosial. Kayak cewek aja sih.”

Sekarang hal itu sudah terpatahkan dan mudah saja dibantah. Hehehe mau tahu gimana bantahannya? Gampang, tunjukin aja akun Twitter Fahri Hamzah.

Kok bisa? Nih liat aja postingannya.

Sebelum tidur ingin mengajak sahabat2ku Ikhwan #KaderPKS untuk bangkit selamatkan partai. Kita bisa pakai tagar #SelamatkanPKS atau #SavePKS apapun. Sampai malam ini saya mendengar perpecahan semakin dalam.

— #2019HayyaAlalFalah (@Fahrihamzah) July 10, 2018

Fahri memang sosok yang aktif mengunakan Twitter sebagai wadah curhatannya kepada masyarakat luas. Siapa pun bisa membuka dan membaca apa yang sedang dirasakan Fahri, dan sebagian besar cuitannya sangatlah bernilai politis.

Tapi awas loh ya pak kalau sampai salah ketik, nanti malah curhat masalah keluarga lagi. Wuh bisa heboh itu pak ngalahin postingannya Anya Geraldin yang ditegur Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) ahahaha.

Memang terbukti gengs, Fahri ini seorang kader politik sejati, sampai sebelum tidur saja pikiranya masih untuk partai politik. Gimana mimpinya Fahri ya?

Eh apa jangan-jangan semalam mimpinya Fahri tentang pemberontakan bersama ribuan orang yang siap menggulingkan Sohibul Iman dari pucuk pimpinan PKS ya? Ahahaha.

Tapi tetap aja cuitan Fahri itu beralasan. Seakan tidak rela partai yang pernah ia gagas itu sekarang sedang berjalan menuju pintu perpecahan, membuat Fahri sering curhat.

Cuitannya kadang juga keras dan selalu mengritik kader-kader PKS. Menurutnya, mereka tajam mengritik Jokowi, tapi malah tumpul mengritik Sohibul Iman.

Pokoknya ngeri-ngeri sedap deh gengs. Kalau masih penasaran, buka aja Twitternya Fahri, pasti kalian susah move on deh dari akun itu.

Nih gengs ungkapan dari Najwa Shihab, cucok untuk isu Fahri kali ini: “Media selalu punya kesempatan emas, membangun keterlibatan sosial dan solidaritas.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]epertinya bagi Warganet yang gencar bermain media sosial, kayaknya perlu berpikir kembali bila ingin menggunakan media sosial.

Pasalnya, ada kebocoran data pribadi yang mungkin disalahgunakan pihak yang tak bertanggungjawab.

Hmmm, ini sih ga akan jauh dari Facebook ya? Tahu aja sih. Yaiyalaaah, tahu sendiri kan Facebook malah buat onar begini, kan kalau dilihat dari dugaannya yaitu ada indikasi kuat kebocoran data pengguna kepada pihak lainnya.

Langkah Indonesia gimana? Jumlahnya kan lebih dari satu juta pengguna asal Indonesia dibocorin kan? Lalu Menkominfo muncul bak pahlawan, tapi pahlawannya kesiangan atau bahasa lainnya “polisi India”, telat mulu. Abis kejadian baru deh muncul, itu juga belum jelas mau ngapain.

Rasanya tuh gimana gitu ya, hmmmm, datang telat begini solusinya itu punya daya tawar yang kuat, yaaahhh ujung – ujungnya ini sih lebih kepada cuci tangan aja. Biar kelihatan kerja aja kali ya, weleeeh weleeeeh.

Lah yang lebih kocaknya, masa iya solusi Menkominfo itu hanya menyuruh masyarakat berhenti sejenak main Facebook? Bukan solusi lah! Emang datanya bakal balik gitu?

Dapet untung berapa sih Facebook jual akun pengguna setianya? Weleeeh weleeeh. Jangan cuma bisanya tinggal minta maaf aja, kelar. Wedeeew, enak banget hidupnya, weleeeh weleeeh.

Upaya Pemerintah sendiri dibawah naungan Kemenkominfo ya mau gimana lagi, udah mentok kali ya, kayaknya sih memang tak berdaya ya, weleeeh weleeh. Data sedari awal kan sudah diberikan, kalau disuruh berhenti main Facebook sama aja ga ada gunanya juga kan? Hadeuuuh.

Waduh, data kita dicuri – curi, buat apaan tuh ya? Hmmm, katanya ada sih yang buat membaca kepribadian, ada yang buat inilah itulah, pokoknya pada intinya dijual  – jual deh, weleeeh weleeeeh. Tapi jangan – jangan, ahhh syudahlah.

Intinya sekarang warga mendingan ga usah main Facebook, daripada tercyduukkkk data yang hilang atau malah dipantau aktivitasnya oleh orang tak dikenal. Ga mungkin kan kalau ga ada motifnya.

Makanya lain kali, Menkominfo harus melakukan pencegahan sebelum kebobolan dan telat sebentar sih gapapa keluarin kebijakannya, tapi harus ada solusi jelas ya.

Kalau kayak gini kan Menkominfo seperti menyebarkan kebencian sama Facebook aja kan? Hadeuuuh, tau gitu biarin ga pakai aja ya sekalian, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama Ahmad Dhani Prasetyo kembali menghiasi halaman google trending Indonesia  hari ini. Ia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait cuitannya di twitter yang mengandung ujaran kebencian.

Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP

— Dhani Ahmad Prasetyo (@AHMADDHANIPRAST) March 6, 2017

Akan tetapi, hal ini dibantah oleh Bang Dhani. Ia menganggap itu bukanlah sebuah pelanggaran hukum. Bahkan hal tersebut ada kepentingan politis, terutama soal aksi milad 212 yang tinggal beberapa hari lagi.

“Pertanyaan akal sehat, suku mana yang dihina? Ras mana yang dihina? Agama apa yang dihina? Golongan mana yang dihina? Golongan para pembela penista agamakah? Apakah para pembela penista agama itu adalah sebuah golongan? Mereka takut saya ikut reuni 212? Rezim panik takut nggak dua periode. Saya adalah penulis lirik lagu terkenal di Indonesia. Bahasa sarkastik sering saya gunakan dalam lagu-lagu Dewa 19. Well… kalau ini memang murni politik, ayo kita selesaikan,” tutur Dhani.

Ahmad Dhani mempertanyakan dasar polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka pelanggaran UU ITE. Apa katanya?https://t.co/FZbFKo41qW

— detikcom (@detikcom) November 29, 2017

Melihat gelagat Bang Dhani yang membantah tuduhan tersebut, mungkinkah ada kaitannya dengan teori politic of denial atau politik berkelit? Biarkan aja, toh ntar kebenaran bakal terkuak dengan sendirinya kok.

Mengenai cuitannya di twitter, saya melihat beliau terang-terangan ngawur atau asbun (asal bunyi). Mending Bang Dhani jangan bikin pernyataan ‘atas nama logika’, kalau argumennya malah nggak logis.

Kelihatannya beliau mungkin sengaja mengabaikan momen saat cuitan tersebut diposting. Bukankah itu, masih panas-panasnya Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan isu penistaan agama yang melibatkan Ahok? Ingat Bang, mulutmu ya harimaumu dong.

Besar kemungkinan cuitan tersebut dialamatkan kepada para pendukung Ahok. Sebab, kala itu ia berada di kubu Anies-Sandi. Apakah ini belum cukup bukti untuk menetapkan Bang Dhani sebagai tersangka penyebar kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI?

Kayaknya Bang Dhani sudah melupakan lirik-lirik lagu karangannya, misalnya lirik lagu ‘Indonesia saja, satu, dan laskar cinta. Yang di dalamnya terkandung makna persatuan bagi bangsa Indonesia yang majemuk ini. Mungkin Bang Dhani lagi khilaf atau akibat salah gaul? Siapa yang tau? (K-32)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]iapa yang nggak kenal dengan Habib Rizieq Shihab? Beliau adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI). Namanya jadi viral pasca aksi ‘bela Islam’ 411 dan 212. Bahkan denger-denger para Alumninya bakal melakukan reuni untuk memperingati usia setahun (milad) dari aksi bela Islam tersebut. Mungkinkah Sang Habib hadir?

Tapi di tengah kesibukan jelang milad akbar tersebut, para pengikut Rizieq malah dibikin kebakaran jenggot akibat menyebarnya ujaran kebencian yang ditujukan kepada Sang Imam yang hingga kini masih berada di Arab Saudi ini. Postingan tersebut ditemukan di akun facebook-nya Azriel Akmal Wirata.

Tak pelak, Azriel pun dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena diduga mencemarkan nama baik dan menghina Habib mereka. Selain melontarkan ujaran kebencian, Azriel juga memposting editan photo yang menyatakan imam besar FPI itu sebagai ‘Rizieq Arjuna Pencari Firza’. Ada juga editan gambar penyanyi perempuan yang wajahnya diganti dengan wajah sang Habib.

Azriel diduga melakukan tindakan pidana yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE atau dan Pasal 158 KUHP.

Diduga Hina Rizieq Shihab, Akun Facebook Ini Dilaporkan ke Polisi https://t.co/DduhIKRjnH pic.twitter.com/nk9K8yEswB

— Liputan6.com (@liputan6dotcom) November 21, 2017

Setelah melihat berita ini, saya ‘terjebak’ dalam dua perasaan yang berbeda. Antara pingin ngakak dan prihatin. Mungkin ngakaknya karena ada gambar artis perempuan yang wajahnya diedit dan diganti dengan wajah Habib Rizieq.

Kalau prihatin mungkin karena peran media sosial makin udah nggak karu-karuan. Katanya media informasi dan komunikasi, kok isinya malah lebih banyak ujaran kebencian, hoax, bahkan ada konten pornonya juga.

“Ini salah siapa, ini dosa siapa?” begitu kalau kata Opa Tommy J. Pisa.

Tapi kenapa ya berita ini malah muncul jelang Milad akbar 212? Mungkinkah sang Habib bakal come back? Atau masih trauma dengan kasus tahun lalu? Siapa yang tau?

Entah ini ada muatan politisnya atau tidak, tapi yang pasti perlu ada tindakan tegas dari pemerintah dan pihak berwajib, biar nggak ada lagi kejadian sekelas Saracen di masa depan. (K-32)