PinterPolitik.com

“Before they turn the lights out” – Beyoncé, “XO” (2013)

Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi asal Amerika Serikat (AS) yang bernama John Mayer? Penyanyi satu ini populer dengan lagu-lagunya seperti “Your Body Is a Wonderland” (2001), “You’re Gonna Live Forever in Me” (2017), dan “New Light” (2021).

Nah, ada satu lagu populer lain yang dinyanyikannya pada tahun 2014 yang berjudul “XO”. Bagi penggemar musik, pasti tahu bahwa lagu ini bukanlah lagu yang aslinya dibawakan oleh John, melainkan oleh Beyoncé.

Memang, lagu asli ini merupakan salah satu track dalam album Beyoncé (2013). Namun, “XO” yang dibawakan oleh John memiliki warnanya tersendiri – karena memanfaatkan suara mentah gitar yang membuat lagu ini terdengar lebih manis.

Upaya “modifikasi” dari versi asli seperti ini memang banyak dijumpai di dunia musik tetapi tidak bila agama yang menjadi pembahasan. Pasalnya, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dikabarkan berencana untuk “memodifikasi” Al-Qur’an agar sesuai dengan nilai-nilai Konfusianisme.

Kabarnya, upaya memadukan nilai-nilai Konghucu dan Islam ini bertujuan untuk menghalau “nilai dan ideologi” ekstremis. Rencana ini ditengarai juga berkaitan dengan masyarakat Xinjiang yang mayoritas merupakan umat Islam.

Selain Al-Qur’an, rencana memadukan Konfusianisme dengan agama yang suda hada sejak tahun 2018 ini juga menyasar sejumlah agama monoteistik lainnya, yakni Kristen dan Katolik. 

Bagi sebagian umat Muslim, apa yang direncanakan oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok merupakan isu yang sensitif. Namun, mengapa pemerintahan Xi berani melakukannya? Apa kepentingan yang ingin dicapai?

Rekayasa Kultural ala Xi?

Melalui modifikasi atas panduan nilai-nilai agama, Tiongkok bisa jadi tengah mempersiapkan sebuah perubahan besar, yakni perubahan budaya. Bagaimanapun, budaya adalah inti dari dinamika dalam masyarakat.

Revolusi Tiongkok yang dicanangkan oleh Mao Zedong di Tiongkok pada tahun 1966 silam, misalnya, merupakan upaya untuk mengubah struktur budaya masyarakat Tiongkok yang dianggap terlalu kapitalistik. Revolusi ini akhirnya menyasar kelompok borjuis dan tradisional.

Tidak hanya Revolusi Kultural di Tiongkok, upaya untuk mengubah budaya juga pernah terjadi di Turki. Di bawah Mustafa Kemal Atatürk, Turki pada tahun 1923 menggeser struktur sosial-politik menjadi lebih sekuler – dengan tujuan untuk menjadi setara dengan peradaban Barat.

Selain Tiongkok dan Turki, ada juga Jepang yang menjalankan Restorasi Meiji pada tahun 1868. Upaya perubahan itu bahkan mengubah banyak struktur kultural Jepang dengan tujuan agar bisa sama kuatnya dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS).

Upaya untuk mengubah budaya sebuah masyarakat ini bisa dipahami dengan sebuah konsep yang disebut rekayasa kultural (cultural engineering). Saeid Golkar dalam tulisannya yang bejudul Cultural Engineering Under Authoritarian Regimes: Islamization of Universities in Postrevolutionary Iran menggunakan konsep ini untuk menjelaskan proses Islamisasi kampus di Iran.

Upaya Islamisasi ini dilakukan sekitar tahun 1980 – setahun setelah Revolusi Iran pada tahun 1979. Kala itu, kampus atau perguruan tinggi kerap menjadi sumber suara kritik – baik bagi pemerintahan sebelumnya, Mohammad Reza Pahlavi, atau bagi pemerintahan Republik Islam Iran yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Maka dari itu, rekayasa kultural dimulai dari kampus-kampus dengan melakukan perubahan staf dan manajemen – diisi oleh orang-orang yang lebih sejalan dengan pemerintahan Republik Islam Iran. Tidak hanya staf dan dosen, mahasiswa-mahasiswi-pun juga digantikan.

Bukan tidak mungkin, berkaca dari contoh-contoh rekayasa kultural di atas, upaya “modifikasi” Al-Qur’an yang dilakukan pemerintahan Xi adalah salah satu bentuk rekayasa kultural – katakanlah untuk mengubah struktur sosial-politik di wilayah-wilayah tertentu seperti Xinjiang.

Namun, mengapa Xi menginginkan hal demikian terjadi? Mungkinkah ini berkaitan dengan strategi Xi di masa mendatang?

Xi Jinping Lelah “Multi–tasking”?

Boleh jadi, upaya rekayasa kultural ini bertujuan untuk menyelesaikan satu urusan – sembari menghadapi urusan lainnya. Dalam arti lain, Xi harus menyusun strategi jangka panjang untuk menghadapi lawan-lawannya.

Mengacu ke tulisan Robert D. Putnam yang berjudul Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games, terdapat dua tingkat permainan (games) yang harus dimainkan oleh pemerintahan suatu negara – yakni permainan politik domestik dan permainan politik internasional. Inipun berlaku untuk pemerintahan Xi di Tiongkok.

Di permainan domestik, Xi memang memiliki pengaruh yang kuat. Namun, bukan berarti tidak ada perlawanan bagi pemerintahan Xi.

Beberapa bulan lalu saat memasuki periode pemerintahannya yang ketiga, misalnya, terdapat suara-suara yang mengkritik pemerintahan Xi. Persoalan Uighur pun tidak kunjung usai seiring negara-negara Barat seperti AS semakin menyoroti persoalan itu.

Bukan tidak mungkin, upaya rekayasa kultural ala Xi bertujuan untuk menyelesaikan permaianan di satu tingkat dulu. Kemudian, Xi akan bisa lebih leluasa menjalankan permainan tingkat internasionalnya.

Apalagi, berbeda dengan pendahulunya seperti Deng Xiaoping yang menggunakan doktrin diplomasi yang “cari aman”, Xi justru mengandalkan diplomasi yang agresif, yakni wolf-warrior diplomacy – memiliki konsekuensi dan kemungkinan adanya gesekan lebih banyak dengan negara-negara Barat.

Alhasil, rekayasa kultural menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang diambil Xi dalam mengarungi panggung politik dunia. Layaknya lirik lagu “XO” di awal tulisan, Xi perlu bergerak cepat sebelum Tiongkok kehilangan momentum untuk menjadi negara adidaya di masa mendatang. (A43)

PinterPolitik.com

“Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis” Soekarno, Presiden ke-1 Indonesia

Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, menyampaikan hal yang mengejutkan dalam kunjungannya ke Beijing beberapa hari lalu. Abbas menyatakan dukungannya pada China dalam kebijakan yang dilakukan oleh negara tersebut pada isu-isu nasionalnya. 

Salah satunya adalah dukungan pada kebijakan China soal etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya. China sendiri telah berulang kali disorot soal masalah tindakan represif dan diskriminatif kepada warga Muslim di sana. Bahkan, China diduga menahan jutaan masyarakat Uighur dalam sebuah penampungan, yang disebut oleh beberapa aktivis dan kelompok HAM sebagai “kamp konsentrasi”. 

Sementara itu, Mahmoud Abbas justru menyatakan bahwa masalah di Xinjiang bukan tentang HAM, tapi tentang terorisme, deradikalisasi dan anti-separatisme. Lebih lanjut ia juga menentang segala bentuk pengaruh dan campur tangan dari pihak eksternal dalam masalah ini.

Selain itu, ia juga mendukung China pada isu lainnya, seperti Taiwan dan Hong Kong. Menurut Abbas, pemerintahan China di bawah Xi Jinping adalah satu-satunya pemerintahan yang  “sah untuk memimpin seluruh China”. 

Namun, kenapa Abbas sampai harus menyatakan hal seperti itu? Dan bagaimana dampaknya pada hubungan antara China dan Palestina?

Kesepakatan Politik?

China, khususnya sejak zaman Mao Zedong, telah lama memiliki hubungan yang baik dengan Palestina. Negara tersebut mendukung pembebasan negara-negara “dunia ketiga”, di mana mereka ikut mendukung Palestine Liberation Organization (PLO).  

Meski juga ikut mengakui negara Israel, namun China pada zaman Mao Zedong memiliki kecondongan pada sisi Palestina, dan bahkan di satu sisi mendorong “penghancuran” Israel pada saat itu. Hal ini disebabkan karena China melihat Israel sama seperti Taiwan, yang diibaratkan sebagai basis “imperialisme” di Asia. 

Hubungan ini juga tetap erat pasca kematian Mao Zedong. Meski mulai membatasi dukungan mereka, terutama pada kelompok yang dianggap militan, namun bukan berarti China meninggalkan Palestina. Sebaliknya, China mendukung kemerdekaan Palestina yang dideklarasikan oleh Yasser Arafat di Aljazair. Namun, China juga mendorong kesepakatan Camp David atau David Accord.

Hubungan keduanya sendiri tergolong wajar, karena kedua negara memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membenci Amerika Serikat (AS). Dan Israel dianggap sebagai salah satu negara bentukan AS. 

Meski begitu, kunjungan Mahmoud Abbas ke China kali ini diperkirakan bukan untuk tujuan strategis soal perdamaian Israel dan Palestina. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan delegasi Israel yang diundang China menunjukkan hal tersebut. Karena tentu untuk mencapai solusi tersebut, China harus mengundang kedua belah pihak.

China sendiri sebelumnya telah menoreh catatan tersendiri terkait Israel di Timur Tengah, dengan menjadi perantara dalam perdamaian antara Arab Saudi dan Iran. Pencapaian inilah yang dianggap tidak disukai oleh Israel, karena akan membuat posisinya bisa terjepit. Dan memang hubungan antara Israel dan China sedang “dingin”, di mana Israel menegaskan bahwa negaranya akan tetap dekat dengan AS soal kebijakan luar negeri. 

Baik Israel dan China sendiri sudah terlibat kebijakan “saling mengecam” satu sama lain. Ketika Israel mengecam kebijakan China di Xinjiang, China juga mengecam kebijakan Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza. 

Menurut Tuvia Gering, seorang peneliti di pusat Guilford Glazer di Institut Israel untuk Studi Keamanan Nasional, langkah perdamaian tidak mungkin dimulai dalam waktu dekat. Di sisi lain, menurutnya, hal ini justru lebih menampilkan citra positif bagi China, yang kemudian bisa dianggap sebagai pembela Islam, terlepas dari kasus Uighur, melalui kedekatannya dengan Palestina

Lantas, jika pertemuan ini tidak memberi dampak progresif bagi kemerdekaan Palestina, kenapa Abbas tetap memilih mendukung China soal Uighur? 

Pilihan Rasional?

Palestina, sebagai sebuah negara pada akhirnya akan bertindak secara alami, yaitu berjuang untuk mendapat keuntungan maksimal bagi dirinya sendiri. Dan itu juga berlaku untuk perihal antara negara tersebut dengan China.

Palestina hingga saat ini masih berjuang untuk pengakuan atas kedaulatannya, yang bersengketa dengan Israel. Oleh karena itu, Palestina akan selalu berusaha menggalang dukungan dari setiap pihak. Tentu mereka telah mendapat dukungan absolut dari negara-negara Islam, tapi mereka akan selalu berusaha untuk memperluas dukungan itu. 

Kalau dugaan ini benar, maka kebijakan ini dapat kita analisis menggunakan teori pilihan rasional. Teori ini menjelaskan bahwa setiap pihak dalam menentukan langkah apa yang akan diambil pasti memiliki banyak pilihan. Dari beberapa pilihan ini terdapat poin-poin yang menjadi preferensi pihak tersebut, sementara sisanya akan menjadi alternatif bagi pihak tersebut. 

Untuk menentukan kategori preferensi atau alternatif tersebut, setiap pihak akan mengkalkulasikan untung rugi, kepentingan, dan berbagai implikasi dan manfaat yang timbul dari pilihan tersebut.

Seperti Palestina, meskipun ada ikatan yang kuat dalam segi keislaman antara Palestina dan Uighur, namun Palestina lebih mengambil sisi yang lain. Karena dukungan China sendiri pastinya sangat berharga bagi perjuangan Palestina. Apalagi, China merupakan salah satu negara yang memiliki hak veto di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

Selain itu, berbagai bantuan kemanusiaan berupa pangan, hingga obat-obatan, tentu dapat diberikan kepada Palestina nantinya. Sehingga, hal ini sudah cukup menjelaskan aspek rasional dari keputusan untuk mendukung China soal Uighur ini. 

Di lingkup PBB sendiri, Palestina pada 2019 lalu ikut menjadi salah satu negara yang mendukung kebijakan China soal Xinjiang. Dan pada 2020, Palestina ikut mendukung China di PBB soal Undang-undang (UU) keamanan nasional Hong Kong. 

China dibawah Xi Jinping sendiri memiliki rekam jejak yang baik soal berbagai bantuan yang diberikan pada Palestina dari segi materil. Contohnya seperti bantuan sebesar 50 juta Yuan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Palestina beberapa tahun lalu.

Well, meski terlihat “meninggalkan” Uighur lewat pernyataan Mahmoud Abbas, akan tetapi, sejatinya masalah Uighur sendiri masih belum jelas permasalahannya, dalam artian masih banyak perbedaan sudut pandang dalam menyikapi masalah tersebut. Ada yang mengatakan itu hanya propaganda AS saja, dan ada juga yang percaya bahwa sebenarnya China memang telah melakukan pelanggaran HAM disana. 

Apapun itu, semoga permasalahan yang ada di Xinjiang dan Palestina sama-sama menemui jalan keluar, dan semoga itu dapat dicapai lewat perdamaian dan musyawarah. Karena pada dasarnya, perdamaian adalah hak setiap orang untuk menikmatinya. (R87)

Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara co-sponsors seperti Kanada, Britania (Inggris) Raya, Denmark, Islandia, Finlandia, Australia, Norwegia, Swedia, dan Lithuania mengusulkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan debat atas pelanggaran HAM terhadap kelompok Uighur di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Dalam pemungutan suara negara-negara anggota Dewan HAM PBB, usulan itu akhirnya gugur dengan jumlah suara yang mengiyakan sebanyak 17 negara, yang menolak sebanyak 19 negara, dan yang abstain sebanyak 11 negara. Indonesia sendiri – meskipun dikenal sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar – menolak usulan AS dkk itu.

Tidak hanya Indonesia, negara-negara Islam lainnya juga memberikan suara menolak – seperti Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Selain negara-negara Islam yang menolak, ada juga negara-negara Islam yang memberi suara abstain, yakni Malaysia dan Libya.

Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan kunjungan ke komunitas Muslim Uighur di Xinjiang. Kunjungan yang berlangsung selama 4 hari itu merupakan pertama kalinya Xi mendatangi wilayah tersebut setelah 8 tahun lalu. Komunitas Uighur memang mendapatkan sorotan internasional pasca munculnya pemberitaan soal persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok.

PinterPolitik.com

Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) dalam persaingan geopolitik masih terus terjadi. Kedua belah pihak saling melemparkan tudingan yang memicu ketegangan hingga memancing tensi tinggi.

Fenomena ini sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan masih terjadi di rezim Presiden AS Joe Biden. Perseteruan panjang ini seolah membangkitkan memori Perang Dingin yang terjadi pasca-Perang Dunia II antara AS dengan Uni Soviet. Saat itu, kedua negara berupaya memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara lain tanpa melakukan perang secara terbuka.

Perseteruan pada era Perang Dingin tersebut lebih mengarah kepada persaingan senjata khususnya nuklir hingga perjalanan menuju ke luar angkasa. Alhasil, dinamika persaingan antar keduanya terhenti setelah Uni Soviet akhirnya pecah menjadi negara-negara bagian. Momentum itulah yang menjadi awal bagi negeri Paman Sam menjelma sebagai negara hegemoni.

Namun, menjadi sebuah negara hegemoni dengan jangka waktu yang cukup panjang ternyata cukup membuat AS merasa menjadi lonely superpower (negara adidaya yang kesepian). Hal inilah yang menyebabkan AS berupaya untuk terus mencari sebuah keseimbangan dalam tatanan dunia – salah satunya dengan mencari negara kuat layaknya Uni Soviet pada masa lalu.

Bertepatan dengan itu, muncul lah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara yang dianggap bisa menantang hegemoni AS di tatanan dunia. Kemajuan perekonomian Tiongkok ternyata menjadi salah satu faktor yang dianggap bisa mengancam hegemoni AS.

Melihat situasi ini, AS tidak tinggal diam sehingga terus melakukan konfrontasi dengan Tiongkok. Menyadari hal ini, maka Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Xie Feng menegaskan bahwa ada upaya dari negeri Paman Sam untuk menetapkan Tiongkok sebagai musuh imajiner. Tujuannya yakni agar AS bisa mencapai tujuan nasionalnya sebagai negara hegemoni.

Berbagai cara dilakukan oleh AS untuk membendung pengaruh negeri Tirai Bambu tersebut agar tidak berhasil menancapkan pengaruhnya kepada negara-negara lain. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), AS begitu kritis terhadap setiap adanya dugaan pelanggaran HAM terutama yang melibatkan Tiongkok.

Baca Juga: Jokowi, Tiongkok, dan Bayangan Nazi

Salah satu kasus yang dinilai cukup membuat Tiongkok terganggu adalah dugaan adanya kamp tahanan muslim Uighur di Xinjiang. Bahkan, Biden sudah membawa permasalahan tersebut ke forum internasional seperti G7 pada Juni 2021 lalu.

Kapitalisasi terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur sebenarnya sudah pernah terjadi pada era pemerintahan Donald Trump. Saat itu, Menteri Luar Negeri AS yang menjabat, Mike Pompeo, meyakini adanya genosida terhadap etnis Muslim Uighur.

Pernyataan tersebut direspons dengan keras oleh otoritas Beijing dengan memberikan sanksi terhadap 28 pejabat pemerintahan AS. Mereka serta keluarganya tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Tiongkok, Hong Kong, dan Makau.

Kondisi hubungan yang memanas antara Tiongkok dan AS ternyata masih berlanjut di era pemerintahan Biden. Berawal dari keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok di awal masa jabatannya, ternyata janji tersebut tidak terealisasi.

Hingga saat ini, hubungan antara kedua negara masih memanas terlebih dengan adanya ajakan Biden kepada seluruh pemimpin di negara-negara G7 untuk menentang praktik kerja paksa terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Kondisi ini membuktikan bahwa relasi antar kedua negara tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan era pemerintahan Donald Trump terutama dalam hal memandang isu etnis minoritas Uighur.

Dengan isu Muslim Uighur yang semakin mencuat di tengah “perang” narasi AS-Tiongkok, bagaimana Indonesia menempatkan peran dan posisinya? Lantas, perlukah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia mengambil peran lebih?

Us vs Them ala Biden

Bukan sebuah rahasia jika Tiongkok menginginkan supaya isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang tidak semakin meluas. Pemerintah Tiongkok sudah pernah meminta kepada Turki untuk mendukung perlawanan Beijing terhadap gerilyawan yang bergerak di Xinjiang. Tantangannya pun semakin berat karena adanya eksistensi pasukan teroris ‘Turkistan Timur’ di wilayah tersebut.

Meski demikian, dukungan terhadap Tiongkok terkait maraknya isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur datang dari negara besar di Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Menurut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Tiongkok memiliki wewenang untuk memberantas terorisme dan ekstremisme di wilayah Xinjiang. Sementara itu, Indonesia pun juga berupaya menginisiasi kerja sama pendidikan Islam dengan otoritas Xinjiang yang diperkirakan memiliki tujuan yang sama yakni memberantas ideologi radikalisme.

Baca Juga: Mahfud, Moeldoko, dan Isu Uighur

Upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mencegah merebaknya isu pelanggaran HAM di Xinjiang tidak lepas dari tekanan dari negara-negara barat khususnya AS. Presiden Biden kembali membangunkan narasi yang pernah diucapkan pada saat awal menjabat yaitu Tiongkok sebagai negara yang mengancam keberlangsungan demokrasi.

Perspektif tersebut terus disuarakan dan isu etnis minoritas Uighur menjadi salah satu isu yang terus dieksploitasi oleh AS. Tujuannya jelas ingin membentuk sebuah opini terhadap Tiongkok. Ted Hopf dalam tulisannya yang berjudul The Promise of Constructivism in International Relations Theory menganalogikan sebuah fenomena – yaitu intervensi AS terhadap Vietnam – dengan menggunakan kekuatan militer menjadi sebuah legitimasi bahwa AS merupakan negara kuat.

Kondisi ini menghasilkan sebuah nilai dan norma yang membuat pihak lain mengakui identitas tersebut. Hal tersebut tentu tidak terjadi secara alami melainkan melibatkan peran aktor negara.

Demikian halnya dengan upaya AS yang terus mengeksploitasi isu Uighur di forum internasional. Pembentukan opini melalui konstruksi pemikiran dilakukan agar negara lain memandang bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi.

Hal ini tentu akan membentuk sebuah identitas bahwa negara otokrasi seperti Tiongkok bisa mengancam perdamaian dunia. Maka, wajar jika Tiongkok terus menerus membantah adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur tujuannya untuk mencegah upaya konstruksi yang berpotensi merugikan negaranya.

Dengan dikotomi demokrasi lawan otokrasi ala Biden ini, posisi apa yang diambil Indonesia? Perlukah pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan yang berbeda dengan konstruksi yang dibangun oleh pemerintahan Biden?

Jokowi Bantu Tiongkok atau Uighur?

Perhatian negara-negara Muslim di dunia terhadap isu Uighur dianggap tidak sebanding dengan isu aneksasi Israel terhadap Palestina. Sorotan terhadap minimnya perhatian negara-negara mayoritas muslim ini diungkapkan di salah satu wawancara antara DW (Deutsche Welle)dengan Direktur Institut Islam Global dari Universitas Frankfurt Prof. Dr. Susanne Schroter.

Intinya, negara-negara mayoritas muslim seperti Turki, Arab Saudi dan Iran cenderung diam memandang isu etnis muslim Uighur disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Demikian juga dengan Indonesia yang sampai saat ini memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Baca Juga: Muslim Uighur, Dilema Jokowi?

Menurut Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, investasi negeri Tirai Bambu itu terus meningkat sejak tahun 2016. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, Tiongkok menjadi negara terbesar kedua yang menanamkan modal di Indonesia.

Efek kerja sama ekonomi yang cukup menguntungkan ini cukup berpengaruh terhadap sikap Indonesia terhadap Tiongkok. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh laporan berjudul Explaining Indonesia’s Silence on the Uyghur Issue dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang menyatakan bahwa sikap bungkam pemerintahan Jokowi terhadap pelanggaran HAM atas etnis minoritas Uighur disebabkan adanya ketergantungan terhadap modal dari Tiongkok.

Tidak hanya itu, dalam laporan tersebut juga dikemukakan bahwa sektor HAM bukan menjadi prioritas utama Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok. Namun, Indonesia dianggap memprioritaskan isu Laut China Selatan (LCS) serta proyek Belt and Road Initiative (BRI).

Jika melihat sejumlah alasan negara-negara mayoritas muslim cenderung bungkam karena faktor ekonomi, dapat disimpulkan bahwa upaya soft power Tiongkok cukup berhasil dalam hal ini. Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul Soft Power: Means To Success in World Politics menegaskan bahwa soft power merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain tanpa adanya upaya paksaan.

Sementara, soft power yang dimiliki negara bisa berasal dari berbagai sumber seperti kebijakan, budaya, dan nilai-nilai politik. Dalam hal ini, Tiongkok berhasil menggunakan kekuatan ekonomi negaranya untuk mempengaruhi negara-negara lain untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan – seperti halnya Indonesia yang beberapa waktu lalu menginisiasi program pendidikan Islam kepada otoritas Xinjiang.

Akibat soft power negara Tirai Bambuini, posisi pemerintahan Jokowi terhadap isu Uighur alhasil dinilai masih abu-abu. Pasalnya, terlepas dari berbagai kerja sama Indonesia-Tiongkok, Jokowi juga harus me-manage aspirasi domestik yang menganggap bahwa pemerintahan Xi Jinping telah menciptakan ketidakadilan di Xinjiang.

Situasi dilematis juga mulai menghantui pemerintah Indonesia. Kembalinya kebijakan luar negeri AS yang aktif membuat isu Uighur menjadi salah satu cara memilih antara kubu “demokrasi” dan “otokrasi”. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi membutuhkan bantuan AS untuk menjaga stabilitas Asia Tenggara di tengah panasnya LCS.

Alhasil, posisi Jokowi semakin terdesak karena harus memilih “demokrasi” atau “otokrasi” dalam konstruksi dunia yang baru – di mana masing-masing pilihan memiliki konsekuensi tertentu. Bila pemerintahan Jokowi ingin didengarkan oleh Biden, mungkin mengkritik apa yang terjadi di Xinjiang merupakan langkah awal yang baik. Bukan begitu? (G69)

Baca Juga: Perang Dunia III, Biden Lawan Tiongkok-Rusia?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.