PinterPolitik.com

“Economic growth without social progress lets the majority of people remain in poverty”.

:: John F. Kennedy ::

[dropcap]J[/dropcap]ika ada satu hal yang menarik perhatian publik Amerika Serikat (AS) di tengah karut marut politik dalam negeri beberapa tahun belakangan ini, bisa jadi itu adalah fenomena seorang warga keturunan Asia yang mencalonkan diri untuk ikut serta pada kontestasi elektoral di negara tersebut.

Ibaratnya, menghadirkan sosok Son Goku ke dalam serial The Simpsons: it’s ok, but he has to be yellow. Mungkin itu akan menjadi crossover paling ambisius dalam dunia animasi, namun bisa saja berhasil jika melihat apa yang terjadi pada film The Spider-man: Into the Spider-verse. Who knows.

Apa pun itu, yang jelas konteks Son Goku dalam The Simpsons itu nyatanya kini tengah terjadi pada diri Andrew Yang, seorang pengusaha AS keturunan Taiwan yang mencalonkan diri menjadi capres dari Partai Demokrat untuk Pilpres 2020. Kemunculan Yang memang menarik, mengingat politik identitas menjadi hal yang menguat di negara tersebut, setidaknya pasca Pilpres 2016 lalu.

Publik menanti Jokowi dan Prabowo berdebat tentang isu automation atau bahkan robot apocalypse, serta tergantikannya peran manusia dalam pekerjaan yang memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Share on X

The New York Times menyebut pesan kampanye Yang dengan tajuk “The Robots are coming” – kata-kata yang mungkin bisa menjadi saran untuk judul film The Terminator berikutnya – sebagai isu robot apocalypse alias kiamat robot untuk manusia.

Bukan tanpa alasan, saat mayoritas kandidat Demokrat kemungkinan akan bicara pada tataran isu-isu lingkungan macam Paris Agreement, atau sekedar pembalikan kebijakan Presiden Donald Trump, Yang justru mengangkat isu automation – tergantikannya peran manusia dalam dunia kerja oleh mesin, robot, atau pun kecerdasan buatan yang menurutnya akan melahirkan ledakan pengangguran.

Sebagai orang ke-4 keturunan Asia yang mencalonkan diri menjadi Presiden AS, nyatanya gagasan kampanye Yang sangat menarik untuk diperhatikan. Pendiri Ventura for America itu menawarkan 3 gagasan utama, yakni Universal Basic Income (UBI) – pemberian uang sejumlah US$ 1.000 (Rp 14,2 juta) setiap bulannya untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosialnya – kemudian program jaminan kesehatan untuk semua orang, dan human-centered capitalism – kapitalisme yang berpusat pada manusia.

Ketiga gagasan tersebut pun dijabarkan dengan cukup spesifik di website penggalangan dukungan untuknya. Ide-ide kampanye Yang ini tentu sangat menarik di tengah gejolak masyarakat AS yang dipenuhi keraguan untuk memilih kembali Trump jika mencalonkan diri lagi, atau memilih politisi senior Bernie Sanders yang mencoba peruntungannya kembali di usia 77 tahun.

Andrew Yang yang diberi penghargaan sebagai “Champion of Change” oleh Presiden Barack Obama pada 2015 lalu, tentu membawa gagasan segar di tengah perdebatan ekonomi politik negara tersebut yang memang sejak 2016 lalu justru dipenuhi oleh hoaks, saling serang isu-isu yang tidak konstruktif, dan penuh kepentingan yang mendegradasi kualitas demokrasi.

Apa yang ditawarkan oleh Yang – sekalipun mendatangkan perdebatan terkait efektif atau tidaknya penerapan program tersebut – tetap saja menjadi hal yang menyegarkan dalam diskursus politik AS. Sayangnya, hal serupa tidak muncul di Indonesia jelang Pilpres 2019.

Pasalnya, dua kandidat masih berkutat pada isu-isu yang usang. Program sosial-ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, masih berputar-putar pada kartu-kartu saktinya yang telah ia gunakan sejak kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Sementara Prabowo Subianto masih berputar pada economic stupidity atau kebodohan ekonomi, terkait kebocoran anggaran, utang-utang negara, dan masih berkutat dengan ide-ide abstrak yang terlalu besar.

Padahal, tantangan ekonomi saat ini telah bertransformasi. Indonesia mungkin belum jadi negara industri besar, namun tengah masuk ke dalam arus industri 4.0. Banyak orang membanggakan lahirnya e-commerce alias belanja online, namun tidak banyak yang memperhatikan bagaimana kehadiran marketplace atau pasar digital berbasis teknologi itu secara perlahan mengeliminasi pasar fisik beserta lapangan kerja darinya – apa yang oleh Andrew Yang disebut sebagai automation tersebut.

Kondisi ekonomi saat ini pun tidak bisa dibilang baik, jika melihat indikator-indikator yang ada. Namun, tak ada gagasan segar yang ditawarkan oleh Jokowi maupun Prabowo. Pertanyaannya adalah bagaimana pertarungan politik tanpa kebaruan ide ini harus disikapi?

View this post on Instagram

Mungkinkah Universal Basic Income di Indonesia? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #universalbasicincome #ubi #srimulyani #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 7, 2019 at 11:58pm PST

Ekonomi dan Kegagalan Inkumben

Beberapa hari terakhir, pemberitaan terkait kondisi mahalnya tiket pesawat yang menyebabkan sepinya bandara-bandara, serta pelemahan yang terjadi pada mata uang rupiah terhadap dolar AS – terlemah sejak awal tahun – menjadi beberapa topik bahasan yang disorot.

Hal ini masih ditambah dengan hasil survei Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa kepercayaan konsumen melemah di bulan Februari 2019. Kondisi tersebut bisa dilihat dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dibandingkan bulan sebelumnya.

Fenomena ini penting, mengingat IKK sering kali dipakai untuk memberikan gambaran tentang perkembangan dan rencana arah konsumsi masyarakat, serta ekspektasi terhadap beberapa indikator ekonomi. IKK juga memiliki peranan yang sangat vital sebagai indikator yang memantau pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Artinya, jika IKK melemah, maka sangat mungkin kondisi ekonomi pun sedang melemah.

Konteks kondisi ekonomi ini juga tergambar dalam salah satu video CNBC Indonesia beberapa hari lalu tentang sepinya banyak pusat perbelanjaan di ibukota. Sepinya pusat-pusat perbelanjaan itu memang menimbulkan pertanyaan terkait lesunya ekonomi di sektor ritel, selain juga dianggap sebagai akibat lanjutan dari makin maraknya e-commerce. Banyak ritel yang diprediksi akan gulung tikar – bisa berdampak pada hilanganya banyak lapangan pekerjaan.

Menurut portal diskon situs-situs belanja online Indonesia, CupoNation, diperkirakan jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan belanja online mencapai 11,9 persen dari keseluruhan populasi atau sekitar 31,4 juta orang dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$ 9,1 miliar (Rp 130,4 triliun) pada tahun 2018. Jumlah ini naik 1 persen setiap tahunnya sejak tahun 2016 lalu.

Situasi ekonomi ini juga makin memprihatinkan karena hingga Agustus 2018, tercatat ada 7 juta orang yang menganggur. Harian Kompas edisi 7 November 2018 melansir bahwa jumlah itu hanya berkurang 40 ribu jika dibandingkan pada Agustus 2017.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018 juga hanya menyentuh angka 5,17 persen, jauh dari proyeksi sebelumnya, yaitu 5,3 persen atau bahkan lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2018, yang mencapai 5,4 persen.

Kondisi ekonomi ini memang cukup memprihatinkan dan sering dipakai oleh kubu oposisi untuk menyerang Jokowi. Namun, narasi kampanye yang dibangun oleh kedua kubu belum mampu memberikan gagasan baru sebagai solusi.

Mungkin berharap pada keberanian salah satu kandidat untuk menawarkan UBI – seperti yang dilakukan oleh Andrew Yang – adalah hal yang masih terlalu jauh sebab program tersebut akan sulit diterapkan di Indonesia yang tingkat sadar pajak masyarakatnya masih rendah.

Tetapi, setidaknya publik ingin melihat bagaimana dua kandidat berdebat tentang gagasan-gagasan ekonomi yang berhubungan dengan sepinya pusat-pusat perbelanjaan atau solusi atas kondisi pengangguran yang masih tinggi.

Sebagai inkumben, kondisi ini tentu berbahaya untuk Jokowi. Pasalnya, masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi justru lebih merugikannya secara politik, apalagi jika tak ada kebaruan gagasan kampanye yang ditawarkan.

Hal ini salah satunya ditulis oleh Michael J. Boskin dari Stanford University yang menyebut model elektoral bisa memprediksi bahwa jika ekonomi negara sedang kuat, maka akan menguntungkan calon inkumben dan partai berkuasa. Sebaliknya, jika ekonomi sedang banyak masalah, maka hal itu berpotensi membuat mereka kalah.

Yang harus dilakukan oleh Prabowo sebagai penantang tentu saja adalah menawarkan kebaruan gagasan – hal yang masih kurang dilakukannya. Jika tak mampu memberi solusi berarti, maka publik sulit untuk menilai kapasitasnya memperbaiki keadaan.

View this post on Instagram

Prabowo kembali hadir dengan sindirannya Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ekonomi #tentara #menteripencetakutang #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 27, 2019 at 8:55pm PST

Pilpres Miskin Gagasan Baru

Gagasan-gagasan Andrew Yang memang menjadi fenomena yang menyegarkan bagi diskursus politik, baik di AS maupun di dunia secara keseluruhan. Keberaniannya membawa UBI misalnya, dianggap sebagai jawaban atas konsen isu yang telah dicatat oleh banyak pihak, mulai dari Mark Zuckerberg dan Elon Musk yang berkecimpung di dunia automation itu sendiri, hingga John Oliver dalam episode monolog terbarunya di HBO.

Bagi publik AS, hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang menarik. Gagasan Yang memang cenderung progresif, tetapi bisa menjadi alternatif pilihan publik. Salah satu hal yang akan menjadi ganjalan baginya tentu saja adalah latar belakang dirinya sebagai anak dari imigran. Sentimen politik rasial tentu akan kuat menyerang dirinya.

Yang jelas, fenomena Andrew Yang tersebut menjadi penegas bahwa jika dibandingkan dengan AS, Pilpres di Indonesia miskin gagasan baru. Publik justru disuguhi pertarungan politik yang penuh saling tuduh, fitnah dan hoaks. Jokowi mungkin sempat bicara industri 4.0, tetapi justru belakangan ikut larut dalam debat tak berujung dengan oposisi dalam hal-hal yang tidak substansial.

Ini juga menggambarkan bahwa kualitas konten demokrasi Indonesia jauh menurun. Kritik terhadap kapitalisme ekonomi memang ada, namun solusi yang ditawarkan dianggap belum mampu menjadi jawaban.

Pembangunan ekonomi Jokowi misalnya, justru lebih dirasakan dampaknya oleh kelompok menengah ke atas – bukannya 25,95 juta masyarakat dari kelompok miskin. Jokowi masih berkutat dengan strategi lama, sementara Prabowo tak banyak berubah. Padahal, inovasi adalah kunci kemenangan.

Pada akhirnya, publik tentu menanti dua kandidat berdebat tentang isu automation atau bahkan robot apocalypse, serta tergantikannya peran manusia dalam pekerjaan yang memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Sebab, seperti kata John F. Kennedy di awal tulisan, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan akan membuat banyak orang tetap miskin. (S13)