PinterPolitik.com

“Politik adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari yang lain.”

(Oscar Ameringer, penulis dan aktivis sosialis keturunan Jerman)

[dropcap]D[/dropcap]rama Pilgub Jatim terus berlanjut. Ada beberapa hal yang tak diduga-duga sebelumnya, malah terjadi di sana. Yang pertama, soal manuver mengejutkan yang dilakukan Gerindra ke kubu Gus Ipul. Yang kedua, soal terpilihnya Puti Guntur Soekarno sebagai pendamping Gus Ipul, dan yang ketiga, soal pengakuan mengejutkan dari La Nyalla Mattalitti terkait ‘mahar politik’ yang ditawarkan oleh Gerindra. Jumlahnya cukup fantastis, bahkan mencapai miliaran rupiah.

La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi.

Dalam hal ini, siapa yang kamu percayai?

— ˢᵃˢᵗʳᵃ ᵐᵃⁿᵍᵏᵘˡᵘʰᵘʳ ʰᵘᵗºᵐº (@SastraHutomo) January 11, 2018

Kalau mau bicara soal uang mahar dalam politik itu bukanlah hal baru. Ibarat kentut, baunya kecium, tapi rupanya nggak kelihatan. Lantas apakah uang mahar itu? Terus apakah cuma Gerindra sendiri yang mempraktekkan hal tersebut?

Sebenarnya saya nggak usah menjelaskan panjang lebar deh. Saudari maupun saudara yang pernah terlibat dalam Pilkada, entah sebagai calon maupun tim sukses pasti lebih paham soal yang beginian. Pernyataan La Nyalla soal mahar politik yang diminta Gerindra memang terbukti benar adanya.

Soalnya pihak Gerindra sendiri telah mengiyakannya dan menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Waketum Gerindra Arif Poyuono mengatakan bahwa uang mahar yang diminta memang akan dipakai untuk membayar saksi di setiap TPS di seluruh Jatim, jadi wajar kalau dana segitu dibutuhkan. Kalau sudah seperti ini, kira-kira siapa yang mau disalahkan, La Nyalla atau Gerindra?

Mari kita kupas satu per satu.

Kalau mau blak-blakan, yah dua-duanya salah. Ah, kok bisa gitu? Ya memang gitu, karena memang kalau mau main politik ‘kantong’ harus tebal dong. Nggak mungkin La Nyalla nggak tau soal itu. Kalau memang dia tau, terus kenapa tiba-tiba ia membuka ‘aib’ Gerindra di depan umum? Jangan-jangan ini efek karena ia gagal diusung Gerindra? Entahlah.

Lalu apakah salah jika Gerindra meminta uang mahar kepada La Nyalla? Idealnya, Gerindra pasti salah dong. Karena uang mahar yang diminta ke La Nyalla bisa diindikasikan sebagai bentuk pemerasan atau bagian dari transaksi politik.

Namun, mustahil jika berpolitik tanpa mahar, apalagi di Indonesia. Berarti aksi Gerindra yang minta uang mahar kepada La Nyalla bukan karena ‘kurang modal’, tapi karena memang udah jadi kebiasaan di dalam dunia politik Indonesia. Kalau begitu Gerindra benar nih? Ya, tergantung. (K-32)  

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 sudah diambang pintu, beberapa partai politik bahkan sudah siap dengan calonnya masing-masing. Namun di sisi lain, isu parpol meminta mahar dari bakal calon gubernur dan wakil gubernur agar dapat diusung, kembali mencuat. Bahkan kabarnya, mahar tersebut telah ditetapkan sejak pengambilan formulir sebagai syarat ‘uang pendaftaran’.

Pada salah satu parpol, ada selentingan kalau dana yang dikeluarkan oleh bakal calon hanya untuk mengambil formulir saja, minimal Rp 100 juta. “Memang tidak ada aturannya, tetapi minimal harus ada duit. Ini urusan dapur partai. Uang itu diperlukan untuk operasional. Misalnya, mulai dari pendaftaran, sosialisasi, hingga membayar jasa survei internal,” kata salah seorang sumber di Jakarta, Senin (4/6).

Ia mengatakan, partainya tidak membanderol harga formulir pendaftaran bagi bakal calon yang ingin diusung. “Tidak ada aturan tertulis. Ini lobi antara partai dan calon juga harus mempunyai kesadaran dan pemahaman bahwa untuk perjuangan kemenangan dalam Pilkada apalagi di lapangan, seperti di Jawa Barat, perlu biaya kampanye,” katanya.

PKB Ende Tarik Rp 10 Juta Untuk Mahar Politik: Berbagai kandidat sudah mendaftarkan diri pada sejumlah partai di… https://t.co/0mAh49LB7j pic.twitter.com/kFF7jp1sD3

— Hansen Pah (@hansen_pah) May 30, 2017

Menurutnya, biaya untuk kampanye dan kepentingan lain selama pencalonan akan dihitung bersama oleh tim partai, tim kampanye, tim pemenangan, dan tim calon. “Jadi calon diusung atas dasar kompetensi dan elektabilitas tertinggi atau paling berpeluang untuk menang. Setelah itu, kami berbicara biaya. Pasti besar biayanya. Kami mengumpulkan uang dari saweran kader,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan kalau partainya akan membicarakan langkah untuk mengatasi anggaran yang besar itu dengan calon. Cara seperti itu, katanya, berlaku di semua pelaksanaan Pilkada. “Di Jabar dan di daerah lain, tentu kader akan menjadi prioritas. Tapi, bisa jadi ada juga calon yang tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun, terutama bila dalam pandangan partai, calon tersebut peluang menangnya besar. Kalau itu yang terjadi, partai kami akan membiayai seluruh anggaran.”

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Faridz, mahar politik menjadi cara instan parpol untuk mendulang dana dan mengisi kas. Mereka akan menjual tiket kandidasi atau pencalonan bagi orang yang mau menjadi kepala daerah atau legislator. “Mahar politik telah menjadi cara instan parpol mendulang dana untuk mengisi kas. Tak heran, jika Pilkada atau Pileg, parpol panen raya dana segar dari kandidat yang maju,” jelasnya.

Mahar politik, lanjutnya, bukanlah cara yang benar untuk mengisi kas partai. Bahkan, mahar politik sering dilakukan secara tertutup. Untuk mencegah praktik mahar politik, menurut Donal, pendanaan parpol harus berdasarkan sumbangan atau iuran anggotanya, bukan pemilik partai. Jika hanya berasal dari pemilik parpol, maka parpol akan didominasi oleh sekelompok orang saja.

Mahar Politik Marak, ICW Dorong Bawaslu Bergerak http://t.co/RDXLfysEnn pic.twitter.com/wMw8T7HaX5

— Okezone (@okezonenews) August 12, 2015

Merujuk UU No 2 Tahun 2011 tentang parpol, terdapat sumber pendanaan partai yang diperbolehkan, yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan negara dari APBN atau APBD. Sementara, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 2009 mengamanatkan jumlah bantuan negara per partai dihitung sebesar Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh dari pemilu sebelumnya.

Donal menilai, subsidi negara terhadap parpol sekarang sangat kecil, hanya 0,006 persen dari APBN. Karena itu, ICW sempat mengusulkan penambahan angka subsidi negara bagi partai dengan angka yang realistis. Bantuan negara bagi partai tetap ditambah sesuai dengan perolehan suara partai. Angka bantuan negara yang layak, lanjutnya, sekitar Rp 1.080 untuk setiap suara yang diperoleh partai dalam pemilu atau sepuluh kali lipat dari sebelumnya.

“Namun, peningkatan bantuan negara perlu diimbangi dengan perbaikan dan tata kelola partai. Misalnya, partai mesti mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendanaan keuangan partai kepada internal pengurus dan publik luas,” pungkas Donal.

(Suara Pembaruan)