PinterPolitik.com

“All earthquakes and disasters are warnings; there’s too much corruption in the world”.

:: Aristoteles (384-322 SM) ::

[dropcap]B[/dropcap]encana alam adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Tak ada yang bisa mengelak ketika mother earth – bumi yang kita pijak ini, bergejolak dan mencari keseimbangannya.

Tidak orang-orang Yunani Kuno yang mengalami letusan pulau vulkanis Thera – kini bernama pulau Santorini, Yunani – pada 1.600 SM, tidak juga penduduk Sparta yang mengalami gempa bumi pada tahun 464 SM, dan tidak pula Napoleon Bonaparte yang harus kalah perang, disebut-sebut karena letusan Gunung Tambora pada 1815.

Tak ada yang sanggup untuk menahannya, sama seperti warga Palu dan Donggala yang harus kuat menghadapi fakta wilayahnya diguncang gempa dan disapu tsunami.

63 persen masyarakat di daerah yang terkena tsunami tidak mendengar sirene peringatan akibat keterbatasan jumlah alat.
Share on X

Bencana alam yang terjadi di wilayah ini memang menjadi berita duka lain yang mengguncang Indonesia. Semua tertegun ketika gempa 7,4 skala richter mengguncang wilayah teluk Sulawesi Tengah tersebut. Guncangan itu menyebabkan tsunami yang tingginya mencapai 6 meter di beberapa titik.

Singkatnya bencana alam ini menelan korban hingga 1.400-an orang. Jumlah korban pun diprediksi masih akan bertambah seiring terus dilakukannya pencarian dan penelusuran oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tim gabungan.

Terlepas dari kerja BNPB, aparat dan pemerintah yang sedang berupaya menetralisir dampak bencana, nyatanya perdebatan yang muncul ke permukaan beberapa waktu belakangan juga menyinggung persoalan dana, terutama yang berkaitan dengan sistem peringatan gempa dan tsunami. Faktanya BNPB mengakui bahwa sejak 2012 dari total 22 buoy yang dimiliki Indonesia, tak satu pun yang beroperasi.

Buoy – disebut juga dengan deep-ocean assessment and reporting of tsunamis (DART) – adalah pelampung yang diletakan di tengah laut yang berfungsi untuk mendeteksi gelombang pasang dan tsunami.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebut banyak buoy yang tidak berfungsi lagi dan dijarah oleh nelayan atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Walaupun beberapa review – misalnya dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) – menyebut seringkali buoy juga tidak bisa sepenuhnya diandalkan, namun keberadaan buoy inilah yang menjadi salah satu alasan Jepang mampu menghadirkan informasi peringatan tsunami saat gempa Tohoku terjadi pada 2011 lalu dan meminimalisir jumlah korban jiwa.

"Imagine a wall of water, 18-ft.-high, and bulldozing everything."@janisfrayer tours the destruction in Palu after a tsunami killed more than 1,000 people. https://t.co/oiCpA4JsLG

– @NBCNews pic.twitter.com/cJJOSHktY8

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) October 4, 2018

Terlepas dari persoalan-persoalan itu, nyatanya memang sistem peruntukan anggaran bencana di Indonesia yang lebih banyak dialokasikan untuk netralisir pasca bencana tidak lagi sesuai dengan konteks wilayah Indonesia yang rawan bencana. Pertanyaannya tentu saja adalah apakah kita ingin tetap seperti ini?

Pangkas Anggaran, Pangkas Populasi?

Dalam World Risk Index tahun 2016 yang menunjukkan seberapa besar risiko sebuah negara mengalami bencana alam, Indonesia nyatanya berada pada level “tinggi”. Indeks ini dikeluarkan oleh United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) dan diterbitkan oleh Alliance Development Works/Bündnis Entwicklung Hilft (BEH) serta menjadi patokan seberapa berbahayanya kondisi geografis dan geologis sebuah negara.

Dalam pemeringkatan “semakin kecil semakin aman”, Indonesia ada di peringkat 136 dengan nilai 10,24 persen, terpaut 19 tingkat dari Jepang di posisi 155 dengan 12,99 persen – angka yang membuat Negeri Sakura itu mendapatkan status risiko “sangat tinggi”.

Artinya, sebenarnya Indonesia masuk dalam kategori yang seharusnya sangat konsen ketika berbicara tentang bencana alam. Kondisi wilayah yang berada pada jalur gunung api – ring of fire – memang membuat bencana alam seperti letusan gunung api dan gempa bumi bukanlah hal yang asing.

Pada tahun 2016 Indonesia bahkan ada di peringkat 4 sebagai negara dengan bencana alam terbanyak – hanya kalah dari Tiongkok, Amerika Serikat dan India. Skala bencana terbesarnya pun adalah yang bertipe geofisik, seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi hingga tanah longsor.  Ini berarti persoalan bencana alam tidak lagi bisa dipandang sebagai hal yang remeh-temeh.

View this post on Instagram

Sejak 2012 alat pendeteksi tsunami di Indonesia tidak berfungsi. Nantikan artikel indepth selengkapnya di pinterpolitik.com #bencanpalu #gempapalu #tsunamipalu #tsunamidonggala #tsunamisulteng #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 1, 2018 at 5:44am PDT

Persoalannya adalah logika menghadapi bencana di Indonesia seringkali salah kaprah. Pasalnya pengambilan kebijakan terkait anggaran misalnya, justru difokuskan ketika bencana sudah terjadi dan dampaknya sudah sangat parah. Padahal, untuk negara dengan indeks risiko bencana yang tinggi, sistem pencegahan dampak bencana sebetulnya harus diprioritaskan.

Marvin Phaup dan Charlotte Kirschner dalam tulisannya di OECD Journal on Budgeting menyebutkan bahwa the good times atau masa-masa ketika bencana tidak terjadi adalah masa yang paling tepat untuk memikirkan bagaimana mengurangi efek bencana. Negara harus menganggarkan porsi tertentu bukan hanya sebagai cadangan perbaikan kerusakan akibat bencana saja, namun juga untuk mencegah efek bencana dan jatuhnya korban jiwa.

Pengadaan teknologi, katakanlah seperti buoy untuk mendeteksi tsunami, atau yang sejenisnya, tentu saja sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Hal yang memprihatinkan adalah bahwa untuk negara dengan indeks risiko tinggi seperti Indonesia, tak ada lagi buoy tsunami yang berfungsi sejak 2012 lalu.

Padahal sistem ini disebut-sebut sebagai yang punya akurasi dalam mendeteksi tsunami, sekalipun beberapa sumber dari BMKG yang dihubungi PinterPolitik menyebutkan bahwa buoy bukan satu-satunya alat pendeteksi gempa dan tsunami.

Meski demikian, harus diakui sistem ini adalah salah satu yang mengurangi dampak dan korban jiwa dalam kasus tsunami Tohoku, Jepang pada 2011 lalu. Jepang sendiri menghabiskan anggaran hingga US$ 1 miliar atau Rp 14 triliun untuk membangun sistem peringatan gempa dan tsunami.

Bandingkan dengan Indonesia, yang bahkan untuk anggaran BMKG dan BNPB saja harus terus dipotong setiap tahunnya. Untuk tahun 2018 misalnya, BMKG mengusulkan anggaran Rp 2,6 triliun, namun yang dikabulkan DPR dan pemerintah hanya Rp 1,7 triliun.

Sama halnya dengan BNPB yang walaupun memiliki dana cadangan – dipakai saat terjadi bencana – yang mencapai Rp 4 triliun, namun anggaran tahunannya pun dipangkas dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 748 miliar untuk tahun yang sama. Padahal tahun ini tercatat dua bencana mayor telah terjadi, mulai dari gempa Lombok, hingga yang terbaru di Palu dan Donggala.

BNPB sendiri menyebut butuh dana hingga Rp 15 triliun untuk persoalan bencana di Indonesia setiap tahunnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebut hal ini sebagai ironi. Di satu sisi bencana semakin meningkat, namun alokasi dana ternyata justru berkurang.

Pernyataan Sutopo ini beralasan, mengingat sebuah penelitian menyebut 63 persen masyarakat di daerah yang terkena tsunami tidak mendengar sirene peringatan akibat keterbatasan jumlah alat. Selain itu, perlu ada sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat Indonesia bagaimana bersikap saat terjadi bencana seperti tsunami.

Penelitian yang sama menyebut 75 persen masyarakat terpaksa menyelamatkan diri dengan menggunakan kendaraan – hal yang justru menimbulkan kemacetan dan hambatan untuk mengungsi.

Artinya, anggaran persoalan kebencanaan tidak bisa lagi dikebiri setiap tahunnya. DPR pun tidak bisa menyalahkan BMKG atau BNPB atas berjatuhannya banyak korban atau tentang peringatan tsunami yang dikeluarkan karena faktanya memang niatan dalam kebijakan anggaran untuk bencana tidak terlihat.

Politik Anggaran, Logika Bencana Yang Salah

Belum lagi bicara tentang kompleksitas mitigasi bencana yang merupakan proses komprehensif untuk mengurangi dampak bencana, yang seharusnya punya porsi yang sangat besar di negara-negara yang rawan bencana, terutama Indonesia.

Mitigasi bencana sendiri telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana. Proses ini tentu saja membutuhkan anggaran dan jumlahnya tidak sedikit, bukan hanya untuk mengurangi dampak bencana, tetapi juga mengubah mindset masyarakat terhadap bencana alam.

Kita tentu melihat bagaimana aksi penjarahan – terhadap barang-barang bukan makanan – yang akhirnya ramai terjadi di Palu yang diakibatkan oleh mindset terhadap bencana itu sendiri. Hal ini nyatanya sulit ditemui di negara-negara yang punya mekanisme penanganan bencana yang baik, katakanlah seperti Jepang.

Mungkin banyak pihak yang akan berargumen bahwa tidak layak untuk berkaca pada negara seperti Jepang yang nota bene adalah negara yang jauh lebih maju dan dalam konteks bencana pun berisiko lebih tinggi dari Indonesia.

Namun, jika logika penanganan dan sikap terhadap bencana yang seperti sekarang ini tetap dipertahankan, maka pemangkasan anggaran katakanlah terhadap BMKG dan BNPB pada akhirnya memang bertujuan untuk memangkas populasi – pernyataan yang tentu saja ekstrem, tetapi demikianlah yang terjadi.

A mosque damaged by the earthquake and tsunami in #palu @nytimes pic.twitter.com/gPy5SJRtm5

— Adam Dean (@adamjdean) October 2, 2018

Dengan kondisi geografis dan geologis Indonesia yang rawan bencana, Indonesia memang butuh rencana besar dalam konteks pencegahan masifnya dampak bencana. Dalam konteks politik Indonesia, politik anggaran pun seharusnya mendukung tujuan tersebut.

Barry Anderson dalam presentasinya untuk OECD menyebutkan bahwa salah satu alasan mengapa pemerintah seringkali tidak menganggarkan dana yang sesuai untuk bencana adalah karena sifat bencana yang tidak bisa diprediksi. Ada keraguan untuk menganggarkan dana yang peruntukannya hanya untuk kondisi yang sesekali terjadi.

Namun, dengan kondisi Indonesia yang semakin sering dilanda bencana seperti ini, apakah masih pantas untuk tetap berpikir demikian? Tanpa adanya kesadaran dari pemangku kepentingan, sangat mungkin setiap tahunnya kita akan terus menyaksikan bencana dengan korban yang tidak sedikit terjadi di mana-mana.

Pada akhirnya, mungkin benar kata Aristoteles di awal tulisan ini, bahwa gempa bumi dan bencana alam memang jadi peringatan bahwa di negeri ini banyak korupsi.  Yang jelas, whatever it is, money matters. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]encana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan bagi Indonesia. Belum sembuh dari luka gempa Lombok, Indonesia harus menghadapi musibah bencana alam yang merenggut banyak nyawa ini.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, melaporkan bahwa korban tewas kembali meningkat menjadi 1.407 orang, dan diprediksi akan terus bertambah.

Sementara yang luka berat ada 2.549 orang, hilang 113 orang, dan yang tertimbun 152 orang. Adapun pengungsi jumlahnya lebih dari 73.000 orang.

Seiring bertambahnya korban, kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian bermunculan dari berbagai sisi. Penyaluran bantuan, baik logistik maupun tenaga ahli, kebijakan terkait penanganan korban, serta masuknya bantuan asing tak luput menjadi celah kritik yang diumbar.

Dalam menghadapi Pilpres 2019, penanganan bencana menjadi arena pertaruhan legitimasi bagi Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai calon wakil presiden.
Share on X

Menariknya, kritik yang muncul tidak menyoal kemanusiaan saja, melainkan juga memanfaatkan momentum tahun politik menyerang Jokowi. Bencana pada akhirnya menjadi dimensi pertarungan legitimasi politik.

Tak jarang kubu oposisi menjadikan isu bencana sebagai ajang untuk mencari kelemahan pemerintah dan kemudian mengolahnya menjadi manuver politik tertentu. Lalu bagaimana sesungguhnya dampak penanganan bencana dapat berpengaruh secara politik bagi seorang pemimpin?

Pertaruhan Legitimasi Jokowi

Di saat bencana, peran pemerintah menjadi vital. Kebijakan-kebijakan penanganan jangka pendek dan jangka panjang, serta koordinasi berbagai instansi terkait menjadi sorotan publik.

Dalam menghadapi Pilpres 2019, penanganan bencana menjadi arena pertaruhan legitimasi bagi Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai calon wakil presiden. Kapabilitas dan tanggung jawab dalam menangani bencana pada akhirnya bisa dimanfaatkan sebagai celah bagi oposisi untuk menyerang pemerintah.

Sejauh mana penanganan bencana mampu mempengaruhi legitimasi dan elektabilitas seorang pemimpin?

Pertaruhan legitimasi ini sebenarnya bagaikan pisau bermata dua untuk Jokowi. Di satu sisi, penanganan bencana secara tepat akan efektif mendongkrak legitimasi pemerintah, sehingga rakyat mendukung dan percaya sepenuhnya pada memerintah.

Ada bencana di negri sendiri malah dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik@AkunTofa ..sy yakin anda blm ke palu..paling nonton tv doang
Semudah itu anda mengatakan pemerintah gagal menangani bencana..setau sy andalah yg gagal dlm menangani hati anda sendiri.

— Banny Gawan Kusuma (@BgawanKusuma) October 2, 2018

Hal ini pernah terjadi di Jerman pada masa pemerintahan Kanselir Gerhard Schrӧder. Evelyn Bytzek dalam tulisanya Flood response and political survival: Gerhard Schrӧder and the 2002 Elbe flood in Germany menyebut bahwa  a well-prepared government atau pemerintah yang mempersiapkan diri dengan baik yang mampu merespons secara efektif dan bertanggung jawab ketika mengatasi dampak bencana alam, memungkinkan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan dukungan rakyat.

Bantuan dan rehabilitasi yang masif dari Gerhard Schroder pasca banjir bandang Elbe yang menimpa Jerman di tahun 2002, membuatnya terpilih kembali sebagai kanselir Jerman dalam Pemilu pada tahun yang sama .

Namun di sisi lain, ketidakefektifan penanggulangan bencana juga dapat menjadi bencana itu sendiri bagi pemerintahan petahana.

Bertrand Albala dalam bukunya Political Economy of Large Natural Disasters: With Special Reference to Developing Countries menjelaskan bahwa sejarah politik bencana alam mencatatkan banyak pemerintah kehilangan legitimasi yang menyebabkan perubahan rezim, dan bahkan disintegrasi negara.

Misalnya pasca bencana gempa bumi twin yang melanda Meksiko pada 1985 secara serius menyebabkan runtuhnya legitimasi Partido Revolucionario Institucional (PRI) sebagai partai petahana yang telah memimpin selama lima puluh tahun.

Sementara dalam konteks politik Indonesia, Kyle Breardsley dalam jurnalnya Rebel Groups as Predatory Organizations: The Political Effects of the 2004 Tsunami in Indonesia and Sri Lanka menyebut bahwa bencana gempa dan tsunami Aceh adalah momentum keberhasilan integrasi bangsa di mana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat proses perjanjian damai di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia.

Akhir tahun ini mungkin menjadi akhir tahun yang menyesakkan bagi pemerintahan Jokowi. Di sinilah komitmen pemerintah diuji menjelang tahun politik. Bisa jadi jika Jokowi dan pembantu-pembantunya tak solid dalam penanganan bencana Palu-Donggala, akan mengantarkannya pada kekalahan di Pilpres mendatang.

Gagal Tangani Bencana, Gagal 2 Periode?

Pertaruhan legitimasi dalam penanganan bencana Palu-Donggala pada akhirnya menjadi isu serius bagi Jokowi sebagai calon presiden menjelang Pilpres 2019.

Seperti yang diberitakan Reuters, urgensi upaya penyelamatan korban bencana menjadi penting seiring meningkatnya frustrasi karena kurangnya pasokan makanan, bahan bakar, dan alat berat.

Hal ini terlihat dari serangan-serangan negatif di media massa, terutama yang berasal dari kubu oposisi.

Pernyataan asbun spt ini tak perlu,ditagih janji pura2 amnesia

Jokowi Targetkan Palu Normal dalamSepekan Pascagempa https://t.co/RpdH38a9hC

— Fadli Zon (@fadlizon) October 2, 2018

Terlebih saat media dihebohkan dengan pemberitaan penjarahan di Palu. Pemerintah dianggap salah langkah saat membiarkan masyarakat Palu mengambil bahan makanan di toko dan minimarket secara liar.

Kala itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menghimbau masyarakat agar dapat mengambil bahan makanan di Indomart dan Alfamart. Ia mengklaim bahwa kebijakan itu mendesak karena sulitnya bantuan kemanusiaan masuk ke Palu akibat rusaknya  jalan raya dan landasan pacu bandara.

Karena kecerobohan pemerintah tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang sekaligus sebagai bagian dari oposisi, mengusulkan pembentukan tim pengawas pemulihan dan rehabilitasi pasca gempa dan tsunami.

Ia menilai pemerintah tidak profesional dalam penanganan tanggap darurat bencana khususnya terkait koordinasi antar lembaga pemerintah. Fadli bahkan menyebut pemerintah amatir dalam penanganan bencana.

Selain itu, oposisi juga mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan status bencana nasional bagi gempa dan tsunami di Palu-Donggala. Desakan ini dinilai oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menjadi alat kritik pihak oposisi dan sarat akan politisasi.

Isu masuknya bantuan asing juga berisiko membuat marah para kelompok nasionalis karena Jokowi dianggap tidak konsisten dalam menangani bencana. Pemerintah sebelumnya menghindari bantuan asing ketika gempa bumi melanda Lombok, namun kini justru membuka kran bantuan internasional dalam kasus gempa Sulawesi.

Dalam laporan Reuters, bahkan isu itu pun berhasil dipelintir oleh salah satu politisi senior Gerindra, Sodik Mudjahid, yang menyatakan: “Kita tidak boleh melakukan hal yang akan merugikan kedaulatan kita”.

Tindakan Jokowi bisa menjadi senjata ampuh bagi oposisi mengingat survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Deny JA mengatakan, sebanyak 48,4 persen responden lebih mendukung Jokowi-Ma’ruf pasca gempa Lombok dan hanya 1,6 persen responden yang tidak mendukung. Jika oposisi berhasil menggiring opini publik bahwa ia telah membuat kebijakan yang tidak adil antara penanganan gempa Lombok dan Palu-Donggala, tentu hal ini akan berpotensi menjadi masalah besar bagi Jokowi.

Zahidul Arefin Choudhury dari University of Iowa, Amerika Serikat mengatakan bahwa tanggapan pemerintah yang buruk terhadap bencana berpotensi memunculkan kritik terhadap petahana, munculnya protes anti pemerintah, dan munculnya pemilih anti petahana dalam Pemilu mendatang.

Jika muncul keluhan publik secara meluas, maka klaim moral dari petahana untuk tetap berkuasa berkurang secara substansial. Dampaknya akan memperburuk elektabilitas petahana itu sendiri serta memungkinkan terjadinya perubahan rezim.

Kasus tersebut pernah terjadi di Pakistan dan Bangladesh. Bencana topan Aila pada 2009 menyebabkan delegitimasi kekuasaan, di mana pemerintahan Left-Front (LF) di negara bagian Bengal Barat, India kehilangan dukungan dari rakyatnya dalam pemilu karena masyarakat terlanjur menganggap bahwa pemerintah gagal menangani bencana. Hal serupa juga terjadi pada pemerintahan Fakhruddin di Bangladesh pasca bencana angin topan Sidr pada 2007.

Begitu juga dengan banjir bandang yang melanda Pakistan pada tahun 2010 yang menyebabkan hilangnya dukungan publik bagi pemerintah yang pada waktu itu baru terpilih. Diduga hal itu terjadi karena pemerintah dianggap tidak menaruh perhatian lebih terhadap bencana yang sedang terjadi.

Dalam konteks politik Indonesia, Keith Loveard, analis senior di Concord Consulting menyebut bahwa dalam jangka panjang, bisa saja terjadi manipulasi psikologis korban bencana maupun masyarakat secara luas  dalam mobilisasi kemarahan masal yang merasa kekurangan bantuan bencana. Bahkan efek politiknya akan lebih besar karena karakter masyarakat Indonesia yang mudah terpolarisasi. Jika demikian, mungkinkah Jokowi akan bernasib sama? Menarik untuk ditunggu. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]elum sembuh benar luka masyarakat Indonesia dengan bencana di Lombok, beberapa hari lalu kawasan Sulawesi Tengah dihantam oleh gempa bumi dan tsunami. Bencana itu telah memporak-porandakan Kota Palu dan Donggala. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 3 Oktober 2018,  1.407 orang dinyatakan tewas akibat keganasan bencana alam tersebut.

Bencana di Indonesia mengundang perhatian dunia internasional. Para pemimpin negara mulai dari Vladimir Putin sampai Erdogan mengucapkan rbela sungkawa. Tak lupa beberapa media internasional juga terlibat aktif dalam memberitakan bencana tsunami di Palu dan Donggala.

Di antara pemberitaan media internasional tersebut, John McBeth dalam Asia Times sempat menyinggung pertemuan IMF dan World Bank di Indonesia. Sekalipun tak membahas lebih luas mengenai pertemuan itu, tetapi sang jurnalis seperti ingin memberikan sentilan terhadap pertemuan tersebut. McBeth mengatakan KTT Bank Dunia-IMF di Bali akan diselenggarakan di atas tanah yang sedang dilanda bencana alam.

KTT Bank Dunia-IMF di Bali akan diselenggarakan di atas tanah yang sedang dilanda bencana alam.
Share on X

IMF-World Bank Meeting atau Pertemuan IMF-Bank Dunia memang akan diselenggarakan di Bali dalam waktu dekat ini. Patut untuk diketahui bahwa Indonesia sudah lebih dulu terpilih sebagai tuan rumah pertemuan internasional sebelum bencana alam di Lombok dan Palu-Donggala terjadi.

Biarpun begitu, pertemuan IMF-Bank Dunia di tengah bencana tetap menjadi sorotan berbagai pihak. Belum lagi dikabarkan anggaran pemerintah untuk melaksanakan pertemuan terbilang tinggi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan dana tersebut lebih baik dialihkan untuk bantuan korban gempa di NTB dan Sulawesi Tengah.

Demi penanggulangan bencana lebih baik, haruskah pertemuan IMF-World Bank di Bali nanti dibatalkan oleh pemerintah? Lantas apa dampak terhadap Jokowi ketika pertemuan itu tetap berlangsung?

Anggaran Penanggulangan Bencana

Sejauh ini, pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan dana untuk penanganan bencana Palu-Donggala sebesar Rp 560 miliar. Bagi beberapa orang, aliran dana tersebut tergolong kecil jika melihat kerusakan yang dihasilkan.

BNPB telah memperkirakan kebutuhan dana penanganan bencana membengkak setelah tsunami dan gempa di Palu-Donggala. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo mengatakan anggaran dana cadangan sebesar Rp 4 triliun dari pemerintah di tahun 2018 tidaklah cukup.

Sutopo menambahkan, total dana untuk bencana Lombok saja mencapai Rp 12,6 triliun. Idealnya, anggaran dana untuk mengatasi bencana di Palu-Donggala haruslah lebih besar. Hal ini dikarenakan bencana tersebut menghasilkan kerusakan yang lebih besar.

Bencana alam itu semakin sulit ditangani oleh BNPB mengingat dana APBN untuk BNPB menurun dari Rp 1,2 triliun di tahun 2017 menjadi Rp 748 miliar pada tahun 2018. Dana Rp 748 miliar itu pun tak hanya digunakan untuk penanggulangan bencana, tetapi juga untuk menggaji pegawai BNPB.

Mungkin karena alasan keperluan dana itulah pemerintah Indonesia secara resmi membuka peluang bantuan internasional untuk Palu-Donggala. Disebutkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Thomas Lembong, Indonesia membuka peluang bantuan internasional dari investor, sektor swasta, pemerintah negara lain hingga bantuan militer.

Last night, President @jokowi authorized us to accept international help for urgent disaster-response & relief. I’m helping coordinate help from private sectors from around the world. Pls message me at my social media accounts or email: tom@bkpm.go.id#PaluTsunami #PALUDONGGALA

— Tom Lembong (@tomlembong) October 1, 2018

BNPB membenarkan hal itu. Sutopo menjelaskan pertimbangan itu didasarkan pada kondisi di lapangan. Ia mengatakan gempa di Palu yang lebih besar dibandingkan di Lombok jadi pertimbangan Jokowi untuk menerima bantuan luar negeri.

Fenomena ini dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana di rumah sendiri oleh beberapa orang. Selain tidak mampu, pemerintah Indonesia juga terkesan tidak siap dalam mencegah terjadinya bencana.

Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi bencana alam tentu saja berbanding terbalik dengan kesiapan Indonesia dalam mempersiapkan pertemuan IMF-World Bank di Bali nanti. Jika anggaran tahunan BNPB hanya 748 miliar, justru pertemuan IMF-World Bank yang hanya berlangsung beberapa hari mencapai angka Rp 800 miliar lebih.

Sangatlah wajar ketika pertemuan tersebut menuai kritik. Sangatlah ironis ketika pemerintah menghamburkan-hamburkan uang ketika Indonesia sedang membutuhkan suntikkan dana untuk mengatasi bencana. Berbagai pihak sudah mengusulkan agar dana pertemuan itu dialihkan untuk membantu korban bencana.

Hal itu mungkin akan memecah konsentrasi Jokowi karena harus mengurus dua hal besar, yakni bencana alam dan pertemuan internasional. Bukan tak mungkin hal itu akan berdampak pula pada kesan masyarakat Indonesia dalam memandang Jokowi.

Jokowi Harus Perhatikan Bencana

Bencana alam merupakan peristiwa tak terduga. Tak ada orang yang bisa menebak kapan suatu bencana akan terjadi. Di Indonesia sendiri, sudah terjadi bencana alam di dua tempat berbeda dalam waktu berdekatan. Bencana di Lombok dan Palu-Donggala itu bertepatan dengan momentum politik Pilpres dan Pileg 2019.

Tak heran jika akhir-akhir ini muncul istilah “politisisasi bencana” untuk menuduh bahwa kepedulian seorang politisi kepada korban bencana membawa misi politik tertentu. Menurut beberapa penelitian, bencana alam memang menguntungkan politisi tertentu, terutama barisan petahana.

Dalam studi Andrew Reeves dan Professor John Gasper dari Carnegie Mellon di Doha dalam American Journal of Political Science disebutkan ketika seorang Gubernur meminta bantuan penanganan bencana dan presiden sepakat untuk membantu, para presiden itu akan menerima kenaikan setengah poin dalam perolehan suara di daerah tersebut.

Mungkin saja hal tersebut berlaku di Indonesia. Bukan tak mungkin suara untuk Jokowi akan bertambah ketika dia terlihat tampil untuk menanggulangi bencana di Lombok dan Palu-Donggala. Atau bisa juga karena alasan itulah kubu Prabowo sering kali melontarkan kalimat jangan sampai ada politisasi bencana.

Untuk menunjukkan gigi di tahun politik, idealnya Jokowi memang lebih baik fokus untuk membantu masyarakatnya yang sedang terkena musibah bencana alam dibandingkan terpecah konsentrasi karena mempersiapkan pertemuan IMF-World Bank di Bali. Jokowi akan berkontesasi dalam gelaran besar politik Indonesia, karena itu Jokowi lebih membutuhkan suara masyarakat dibandinkan suara dari luar.

Michael M. Bechtel dan Jens Hainmuller berpendapat para pemilih akan memberi penghargaan kepada para petahana ketika mereka mendapatkan bantuan dengan baik. Namun di sisi lain, kelompok oposisi akan memanfaatkan celah itu untuk tampil di hadapan masyarakat ketika penanganan dari pemerintah sangatlah buruk.

Bencana alam di Palu-Donggala bisa jadi pisau bermata dua bagi Jokowi. Hal itu bisa menguntungkan Jokowi ketika Jokowi mampu mengatasi permasalahan di lapangan dengan baik. Sebaliknya justru akan merugikan Jokowi ketika dia tidak total dalam mengatasi bencana di daerah-daerah terdampak gempa dan tsunami.

Namun, rasanya sulit bagi Jokowi mengatasi bencana alam dengan baik jika fokus sang presiden terbagi dua antara harus mengatasi bencana atau fokus pada penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank di Bali nanti. Jika Jokowi ingin unjuk gigi, idealnya fokus utama harus tertuju ke Palu-Donggala, bukan ke Bali dengan IMF dan World Bank. Apalagi, penanganan bencana sedang membutuhkan dana tidak sedikit.

Pertemuan di Bali dengan anggaran besar tentu menjadi sebuah ironi dan akan membentuk citra negatif pemerintahan Jokowi di mata masyarakat. Bisa saja hal ini akan membuat heran berbagai pihak mengapa akhirnya dana untuk pertemuan IMF-World Bank justru jauh lebih besar dibandingkan dengan dana tahunan untuk BNPB ataupun dana penanganan bencana yang berurusan langsung dengan nyawa manusia.

Pada titik ini, Jokowi harus mengambil sebuah langkah cerdas. Jika tidak, bukan tak mungkin kubu Prabowo akan tampil lebih baik. Bisa jadi juga masyarakat akan mengutuk Jokowi karena tak mampu atasi bencana dengan baik dan mengalihkan pilihan mereka ke kubu lawan. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]encana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah memang tergolong memilukan. Ribuan nyawa harus terenggut akibat bencana berkekuatan 7,7 skala richter tersebut. Tak hanya nyawa, banyak pula bangunan yang porak-poranda ditelan kemarahan bumi.

Siapa pun pasti berduka melihat kondisi di Palu dan Donggala, termasuk para politisi. Banyak pesohor dunia politik Indonesia yang menunjukkan kepedulian mereka ke provinsi tersebut. Para politisi tersebut tidak hanya mengungkapkan rasa duka cita mereka, tetapi beberapa menyatakan kesiapan mereka untuk membantu daerah yang terdampak bencana.

Meski ungkapan duka merupakan hal yang manusiawi, hal ini kerap menjadi sasaran kritik jika dilakukan oleh para politisi. Apalagi, tahun politik kini tengah bergulir. Pesta demokrasi terbesar Pemilu 2019 sudah di ambang pintu. Praktis, nyaris semua sikap politisi terkait bencana alam tersebut akan dipertanyakan kemurniannya.

Mau tidak mau, urusan bencana alam tetap memiliki kaitan dengan urusan politik. Lalu bagaimana jika pertalian kedua dunia itu  harus terjadi di tahun politik? Apakah keuntungan  politik dari bencana adalah hal yang harus dihindari sama sekali?

Bencana dan Politik

Jelang Pemilu 2019, negeri ini dihantam dua bencana alam besar dengan daya rusak luar biasa. Belum kering luka akibat gempa yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat, negeri ini kembali diberi ujian berupa gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Di tengah duka tersebut, muncul imbauan kepada aktor-aktor politik Indonesia untuk terlebih dahulu menghentikan aktivitas kampanye mereka. Para politisi terutama para peserta Pilpres diminta untuk terlebih dahulu mengarahkan mata mereka ke Sulteng.

Salah satu sorotan diarahkan kepada presiden sekaligus kandidat petahana Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi). Kubu penantangnya di tim pemenangan Prabowo menyebut bahwa Jokowi sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kunjungan ke lokasi bencana. Secara khusus, mereka meminta Jokowi untuk tidak melakukan kampanye saat memberikan bantuan kepada korban-korban gempa dan tsunami.

Sahabat, saya baru saja mendarat di kota Semarang dan mendapat kabar bahwa Sulawesi Tengah terkena gempa. Mari kita do’akan agar saudara kita yang terkena musibah diberi kesabaran dan bagi yang meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

— Prabowo Subianto (@prabowo) September 28, 2018

Kampanye atau tidak, pertemuan antara politik dengan bencana alam merupakan hal yang sering kali tidak terhindarkan. Dalam kadar tertentu, melakukan sikap yang tepat dalam menghadapi sebuah bencana dapat memberikan keuntungan tertentu bagi politisi.

Ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa bencana alam dapat memiliki dampak pada partisipasi politik masyarakat. C. Christine Fair, Patrick M. Kuhnz, Neil Malhotrax, dan Jacob N. Shapiro misalnya mengungkap bahwa bencana alam dapat menimbulkan perilaku pro-sosial yang berpengaruh pada meningkatnya voter turnout atau partisipasi pemilih.

Fair, Kuhnz, Malhotrax, dan Shapiro menyebutkan bahwa sumber daya ekonomi adalah hal yang penting, sehingga jika ada dislokasi ekonomi seperti saat bencana, maka partisipasi politik bisa terhambat. Menurut mereka, partisipasi tersebut bisa kembali meningkat, apabila pemerintah dan masyarakat sipil bisa mengurangi dampak ekonomi dari bencana tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, wajar jika politisi ingin menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Di satu sisi, mereka memiliki hak untuk menunjukkan simpati terhadap masyarakat yang mengalami kehilangan. Di sisi yang lain, ada keuntungan politik yang dapat diraih, entah politisi tersebut memang sengaja mengincarnya atau tidak.

Mengubah Momentum

Dalam kadar tertentu, ada banyak pemimpin dunia yang mendapatkan keuntungan elektoral ketika menghadapi sebuah bencana alam. Keuntungan elektoral tersebut dapat mereka raup umumnya karena sikap yang tepat saat menghadapi bencana tersebut.

Salah satu pemimpin yang dianggap mengalami keuntungan besar akibat bencana alam adalah Presiden AS Barack Obama. Banyak media dan pecinta teori konspirasi yang menyebut bahwa Obama diselamatkan oleh Badai Sandy pada Pilpres AS 2012.

Beberapa survei di negeri Paman Sam sempat menggambarkan bahwa kandidat dari Partai Demokrat tersebut tertinggal dari pesaingnya dari Partai Republik, Mitt Romney. Akan tetapi, pasca Badai Sandy menerpa sebagian wilayah AS, momentum perlahan mulai berpihak pada Obama.

Berdasarkan survei yang dibuat oleh Real Clear Politics, sebelum Badai Sandy menerjang AS, Romney menikmati keunggulan dengan perolehan 47,7 persen, sementara Obama tipis di belakangnya dengan 46,8 persen. Pasca badai menyerang, keunggulan tipis berbalik di mana Obama meraup 47,9 sementara Romney 47,7. Sekilas, keunggulan terlihat sangat kecil, akan tetapi keunggulan ini berhasil menaikkan tren Obama jika dibandingkan dengan Romney.

Duka rakyat Sulawesi Tengah, duka kita semua.

Dengan saling bergandeng tangan, dampak bencana ini kita hadapi bersama. pic.twitter.com/i9imWHKMgm

— Joko Widodo (@jokowi) September 30, 2018

Respons Obama terhadap bencana tersebut memang tergolong cepat. Ia segera menghentikan kegiatan kampanyenya dan bekerja sebagai orang nomor satu di AS. Ia menemui sejumlah ahli cuaca terkait dengan badai tersebut.

Koordinasi juga ia lakukan dengan badan penanggulangan bencana dan instansi pemerintahan lain untuk membahas, keamanan, infrastruktur, pendanaan dan lain-lain. Selain itu, Obama juga segera menghubungi gubernur-gubernur yang daerahnya terkena badai untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan.

Sikap Obama saat menghadapi Badai Sandy direspons baik oleh masyarakat. Berdasarkan data Pew, 67 persen masyarakat menyetujui langkah Obama dalam menangani Badai Sandy, sementara 15 persen tidak setuju.

Banyak dari media AS yang menyebutkan bahwa Badai Sandy adalah political hurricane atau badai politik. Badai Sandy mampu menggeser Romney dari tajuk-tajuk utama berita dan seperti menghilangkan semua momentum yang ia miliki.

Sikap Petahana

Serupa dengan Pilpres AS 2012 dan Badai Sandy, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala juga bisa memiliki dampak politik elektoral. Hal ini terutama jika respons politisi tergolong cepat dan tepat seperti yang dilakukan Obama.

Sebagaimana disebut sebelumnya respons yang tepat dari politisi terhadap bencana alam dapat memiliki pengaruh terhadap langkah elektoral mereka. Hal ini disoroti oleh Moritz P. Rissmann saat mempelajari pengaruh bencana alam terhadap suatu pemilihan. Salah satu hipotesis Rissmann adalah pengaruh tersebut tergantung pada respons pemerintah atau disebut sebagai attentive electorate.

Ada dua hal yang disoroti Rissmann saat membahas respons pemerintah tersebut. Menurutnya, penggambaran media terhadap kandidat petahana dan juga bantuan bencana memiliki pengaruh terhadap keterpilihan petahana.

Sejauh ini, salah satu politisi yang dapat meraup untung dari bencana tersebut adalah Jokowi sebagai presiden sekaligus kandidat petahana. Jokowi, menjadi kandidat Pilpres 2019 pertama yang hadir di Sulteng pasca bumi mengamuk di area tersebut.

Respons Jokowi terhadap bencana di Sulteng terlihat memiliki kemiripan dengan Obama. Ia segera menghentikan kegiatan kampanyenya di Solo dan terbang ke lokasi bencana. Di sana, serupa dengan Obama, ia juga segera melakukan rapat terbatas dengan berbagai pihak. Tujuan dari pertemuan itu cukup jelas: evakuasi korban.

Perlu diakui, ada keuntungan sebagai petahana yang dimiliki oleh Jokowi. Ia memiliki sumber daya yang tergolong mumpuni untuk memberikan sikap yang tepat kepada bencana alam tersebut. Jokowi jelas memiliki keleluasaan anggaran yang besar untuk memberi bantuan kepada korban bencana. Hal ini sekilas memberikan Jokowi keunggulan satu langkah di depan ketimbang kandidat lawannya.

Berdasarkan kondisi ini, kemampuan sumber daya Jokowi bisa saja membantu dislokasi ekonomi masyarakat di Palu dan Donggala. Jika merujuk kepada Fair, Kuhnz, Malhotrax, dan Shapiro, hal ini bisa memberikan keikutsertaan politik yang signifikan karena menjadi pertunjukan kemampuan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat pasca-bencana.

Jokowi ke Sulteng dianggap sebagai kepala negara atau capres ya?
Share on X

Penggambaran media terhadap Jokowi juga tergolong amat baik. Baik media internal pemerintah maupun media lain tampak tidak banyak menggambarkan langkah Jokowi sebagai hal yang buruk. Sebagian besar menggambarkan bahwa sikap ini adalah sikap umum Jokowi sebagai kepala negara ini. Penggambaran media ini bisa memberikan keuntungan kepada Jokowi jika merujuk kepada Rissmann.

Sejauh ini, sikap Jokowi terhadap bencana mendapat respons positif dari masyarakat. Memang, belum ada survei yang membahas sikap Jokowi terhadap Palu dan Donggala. Akan tetapi, merujuk pada data LSI Denny JA, 48,4 persen masyarakat meningkatkan dukungan pada Jokowi karena sikapnya pada gempa di Lombok. Bukan tidak mungkin, tren ini berlanjut ketika Jokowi berkunjung ke Palu dan Donggala.

Berdasarkan kondisi tersebut, penantangnya di tim pemenangan Prabowo harus menyiapkan langkah strategis untuk merespons bencana di Palu dan Donggala. Salah mengambil langkah, mereka bisa saja bernasib seperti Romney yang tersapu Badai Sandy. Hal itu jelas bukan yang diinginkan oleh tim pemenangan Prabowo. (H33)