Audio ini dibuat menggunakan AI.

Arsitektur politik kenegaraan imajiner kiranya tak berlebihan untuk dikemukakan dalam narasi Triumvirate plus Fantastic Four. Sebuah laboratorium kekuasaan modern yang menyatukan militer, sipil, hukum, dan ekonomi dalam harmoni strategis, antara virtue politik dan rasionalitas teknokratik, di bawah orkestra sang arsitek kekuasaan.

PinterPolitik.com

Dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 mengamanatkan bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Konstitusi ini, yang pada dasarnya disusun untuk menjamin kontinuitas pemerintahan, secara tak langsung melahirkan sebuah model kepemimpinan kolektif—sebuah Triumvirate, mengingatkan pada struktur kekuasaan Romawi klasik yang menempatkan tiga tokoh sentral dalam posisi saling melengkapi dan saling mengawasi.

Dalam kerangka modern, Triumvirate ini bukan sekadar cadangan konstitusional, melainkan cermin konsep checks and balances internal yang bisa dibaca dengan kacamata filsafat politik.

Menariknya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—yang jelang memasuki tahun pertama pemerintahannya pada Oktober 2025, konsep Triumvirate ini menemukan relevansinya kembali, bukan karena kekosongan jabatan, melainkan sebagai arsitektur politik yang sadar akan distribusi kekuasaan dan keseimbangan peran.

Tiga figur kunci dalam poros ini menampilkan sintesis antara loyalitas, pengalaman, dan ideologi.

Menteri Luar Negeri Sugiono, salah satu anak ideologis Prabowo, mencerminkan logos politik luar negeri yang disiplin dan berkarakter. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, birokrat strategis dan mantan Kapolri, menghadirkan stabilitas internal.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sahabat sejati Prabowo sejak di militer aktif, memancarkan andreia—keberanian, ketegasan, dan kontinuitas respect angkatan bersenjata dalam pertahanan nasional yang membutuhkan panutan legenda hidup.

Namun, sebagaimana Aristoteles mengingatkan dalam Politics, virtue alone is not enough to preserve the polis.

Kekuasaan yang hanya berlandaskan keberanian dan kebijaksanaan moral harus ditopang oleh seni administrasi, hukum, keuangan, dan ekonomi agar negara mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang stabil dan berkelanjutan.

Di sinilah konsep “Fantastic Four”, empat menteri dan lembaga utama yang melengkapi Triumvirate agaknya menjadi relevan. Mereka bukan sekadar teknokrat, tetapi penopang epistemik yang menjembatani virtue politik dan praktik pemerintahan modern.

Dialektika Triumvirate dan Fantastic Four

Dalam filsafat politik klasik, negara ideal adalah hasil keseimbangan antara kebijaksanaan (sophia), keberanian (andreia), dan moderasi (sophrosyne).

Ketiga nilai ini termanifestasi dalam Triumvirate—Sugiono, Tito, dan Sjafrie—yang merepresentasikan tiga sumbu kekuasaan: eksternal, internal, dan ketegasan.

Namun kekuasaan tidak dapat berdiri hanya di atas virtue, ia memerlukan raison d’état (alasan kenegaraan) sebagaimana diteorikan oleh Hobbes dan Richelieu, dan rule of law sebagaimana ditegaskan oleh Montesquieu.

Di sinilah “Fantastic Four” memainkan peran penting dalam sintesis kekuasaan Prabowo:

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai penerus Sri Mulyani, adalah wujud Leviathan ekonomi, mewakili rasionalitas fiskal dan keberlanjutan makro.

Dalam satu bulan masa jabatannya, ia telah menunjukkan stabilitas moneter yang mengokohkan legitimasi teknokratis pemerintah, plus mendapat nada positif dari publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi, anak ideologis Prabowo, berperan sebagai Machiavellian gatekeeper, penjaga akses pada kekuasaan, mengatur ritme politik agar tetap sinkron dengan kehendak Presiden.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, kader Gerindra dan ahli hukum, menjadi penjamin rule of law, memastikan legitimasi konstitusional dari setiap kebijakan.

Danantara, entitas bisnis negara di bawah trio Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, dan Dony Oskaria, melambangkan kekuasaan Foucaultian, tak kasat mata, beroperasi melalui jaringan ekonomi, kapital, dan wacana sosial kerakyatan.

Jika Triumvirate adalah manifestasi dari polis virtue, maka Fantastic Four adalah praxis modernitas administratif yang menyalurkan energi kekuasaan menjadi kebijakan konkret. Bersama, keduanya membentuk sistem dualitas dialektis antara idealisme politik dan realitas institusional.

Dalam kerangka Hegelian, ini bisa dibaca sebagai tesis, “antitesis”, dan sintesis di mana triumvirate menjadi tesis saat kekuasaan moral dan politik yang berakar pada sejarah, loyalitas, dan ideologi.

Fantastic Four menjadi “antitesis” sebagai kekuasaan rasional dan administratif yang berakar pada profesionalisme dan efisiensi. Dan sintesis yang berpusat pada sosok Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemersatu keduanya, menjadikan negara sebagai organisme hidup yang bergerak dengan harmoni.

Namun di sisi lain, jika dibaca dengan Michel Foucault, formasi ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya tersentralisasi pada presiden, tetapi terdistribusi dalam jaringan diskursif dan institusional.

Dalam konteks ini, Danantara bukan sekadar dirijen BUMN baru, melainkan nexus power, penghubung antara ekonomi, politik, dan ideologi.

Dengan kata lain, Triumvirate plus Fantastic Four adalah hipotesa sekaligus laboratorium kekuasaan modern Indonesia, di mana kekuasaan formal dan informal, militer dan sipil, ideologis dan teknokratik, bersatu dalam satu ekosistem yang diorkestrasi oleh Prabowo.

Arah Politik Baru?

Konfigurasi Triumvirate plus Fantastic Four di era Prabowo Subianto kiranya eksis bukan hanya hasil kalkulasi politik, tetapi juga ekspresi filosofis dari ordo baru kekuasaan. Ia merepresentasikan usaha membangun keseimbangan antara kekuatan militer, sipil, ekonomi, dan hukum dalam satu tubuh politik yang efisien namun stabil.

Dalam pandangan Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang tidak dikuasai oleh satu jenis kekuasaan, tetapi oleh perpaduan berbagai virtue yang saling melengkapi.

Bila pada masa lalu Indonesia sering terjebak antara dominasi teknokrat atau militer, maka era Prabowo mencoba mensintesiskan keduanya dalam kerangka balanced autocracy, otoritas kuat yang tetap dijaga dengan rasionalitas kelembagaan.

Namun, keseimbangan ini memiliki dua wajah. Dalam keadaan stabil, ia menjadi harmonia, tatanan ideal sebagaimana digambarkan Plato, di mana setiap unsur bekerja sesuai kodratnya.

Dalam kondisi rapuh, ia berpotensi menjadi stasis, konflik internal, seperti Triumvirate Romawi yang akhirnya runtuh karena ambisi pribadi.

Prabowo tampak sadar akan paradoks ini. Dengan menempatkan figur-figur kepercayaannya yang secara intelektual dan ideologis seirama, ia menciptakan trust equilibrium, keseimbangan yang tidak berbasis pada kompromi politik, tetapi pada faith dan competence.

Jelang satu tahun pertama pemerintahannya, sistem ini menunjukkan tanda-tanda efisiensi. Kebijakan luar negeri semakin berorientasi multipolar, pertahanan nasional disinergikan dengan industri strategis, stabilitas politik dalam negeri relatif terjaga, dan kebijakan fiskal berjalan konsisten.

Tetapi di balik itu, pertanyaan filosofis tetap menggema: apakah struktur ini akan melahirkan tata politik yang tahan lama, ataukah hanya konfigurasi sementara dari kekuasaan personal yang disiplin?

Sejarah Romawi memberikan peringatan. Triumvirate yang pertama (Caesar, Pompey, Crassus) dan yang kedua (Octavianus, Antonius, Lepidus) sama-sama berakhir dengan konflik karena tidak ada satu prinsip moral yang lebih tinggi dari kekuasaan itu sendiri.

Tantangan Prabowo justru terletak di sini, yakni menjadikan Triumvirate plus Fantastic Four bukan sekadar alliance of men, tetapi system of order.

Jika keberhasilan sistem ini bertahan, maka Indonesia akan melahirkan model kekuasaan pasca-demokratis yang unik: negara kuat dengan institusi yang efisien, kepemimpinan yang personal namun terukur, dan harmoni antara politik, hukum, serta ekonomi. (J61)

Baru-baru ini, beredar spekulasi bahwa mantan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, sedang membentuk koalisi segitiga untuk bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Melihat manuver-manuver tersebut, beberapa pengamat politik melihat bahwa tiga serangkai ini menyimpan potensi kekuatan politik yang besar. Lantas, benarkah koalisi 3 raksasa politik ini akan sekuat itu? Apa yang akan menjamin 3 orang ini akan berkoalisi bersama-sama?

PinterPolitik.com

“As a rule, men worry more about what they can’t see than about what they can.”

:: The Great Julius Caesar ::

[dropcap]M[/dropcap]ungkin banyak yang mengernyitkan dahi membaca judul tulisan ini. Ya, triumvirat memang berarti kekuasaan dengan tiga orang sebagai penguasa dan berasal dari frasa Bahasa Latin ‘tres viri’ yang berarti ‘tiga orang’. Sementara koalisi Prabowo-SBY hanya melibatkan dua orang.

Namun, Triumvirat Pertama misalnya, yang menjadi penguasa di akhir-akhir era Republik Romawi, bukan hanya berbicara tentang bagaimana Gaius Julius Caesar, Marcus Licinius Crassus dan Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey) sebagai ‘tiga orang’, tetapi bagaimana koalisi kekuasaan yang dibangun ketiganya itu “kokoh” berlandaskan kepentingan.

Setidaknya, hal itulah yang bisa ditafsirkan saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019 mendatang.

SBY to use his party and (now deminished) popularity to back Prabowo in the 2019 Indonesian Presidential Election. Interesting development. @IndonesiaAust @kjriperth @WAtoday

— Ross B Taylor AM . (@Indorosstaylor) July 31, 2018

Walaupun dalam bahasa yang belum sepenuhnya pasti terkait koalisi karena memang belum diputuskan, SBY menyebut pintu ke arah tersebut “terbuka semakin lebar”.

SBY juga menyebut bahwa dirinya bersama Partai Demokrat datang dengan satu pemikiran bahwa “Prabowo adalah calon presiden kita”.

Ungkapan terakhir tersebut menjadi menarik karena sebagai salah satu elite politik di Indonesia yang punya rekam jejak militer, dukungan politik SBY yang pernah menjadi presiden selama 2 periode tentu saja akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk Prabowo.

Persoalannya adalah jika melihat sejarah hubungan politik antara SBY dan Prabowo serta beberapa tulisan peneliti asing – misalnya Profesor Greg Fealy dari Australian National University – terkait pandangan personal SBY terhadap Prabowo, akankah “pintu yang terbuka lebar” ini benar-benar menjadi koalisi yang nyata?

Atau koalisi yang terbentuk akan seperti hubungan Caesar, Crassus dan Pompey yang membentuk triumvirat dan berbagi kekuasaan tanpa harus saling suka satu dengan yang lainnya?

Triumvirat, Koalisi Kepentingan

Seperti sudah disebutkan di awal, jika dilihat secara seksama, potensi koalisi Prabowo dan SBY ini memiliki konteks yang sama dengan kisah Triumvirat Pertama di Romawi.

Triumvirat Pertama (first triumvirate) yang terdiri atas Caesar, Crassus dan Pompey berkuasa antara tahun 59-53 SM. Ketiganya adalah jenderal Romawi, sekalipun Crassus dan Pompey juga terkenal sebagai hartawan yang sangat kaya. Sebagai jenderal, Crasus dan Pompey menjadi tokoh sentral politik di Romawi, thanks to kekayaan mereka tersebut.

Crassus tercatat mungkin menjadi orang terkaya yang pernah hidup di era Romawi dengan jumlah harta mencapai 200 juta sesterces (mata uang Romawi). Jumlah tersebut setara dengan total keseluruhan pengeluaran dalam anggaran negara atau APBN Republik Romawi saat itu. Sementara Pompey juga tercatat sebagai jenderal yang kaya.

Namun, hubungan antara Crassus dan Pompey kurang begitu baik, bahkan keduanya saling tidak menyukai, berlatar pertentangan di masa lalu.

Kondisinya berbeda dengan Caesar yang tidak punya kekayaan layaknya dua imperator atau jenderal tersebut. Namun, Caesar adalah jenderal perang yang sangat ahli dalam strategi. Maka, ketika ia memperoleh kemenangan besar di Gaul (kini Eropa Barat), kekuatan politiknya meningkat dengan signifikan.

Kemenangan ini bukan hal yang sederhana, mengingat Gaul adalah wilayah yang kini membentang dari Prancis hingga Jerman. Bahkan kemenangan perang ini membuat Caesar dianggap sebagai salah satu jenderal militer terbaik di era Romawi.

Hubungan Caesar dan Crassus memang berlangsung cukup baik, dan keduanya menjadi sekutu, sekalipun Caesar memang awalnya berada di bawah bayang-bayang Crassus. Hubungan itu menjadi sejajar, pasca Caesar pulang dengan kemenangan besar dan membawa banyak harta dari Gaul. Sebelum kemenangan di Gaul, kekayaan Crassus merupakan salah satu faktor yang mendukung posisi politik Caesar.

Sementara dengan Pompey, Caesar menikmati hubungan yang tidak begitu baik, namun tidak begitu buruk juga. Pompey menikahi puteri satu-satunya Caesar, Julia. Namun, kematian Julia saat melahirkan anak Pompey membuat Caesar merasa hancur, sekaligus juga meningkatkan keinginan untuk saling menjatuhkan.

Ketiga kekuatan politik ini sama-sama punya kepentingan terkait kebijakan politik di Roma, mulai tentang persoalan kebijakan agraria, dan persoalan-persoalan lainnya. Banyak penulis mencatat bahwa sekalipun berkoalisi, ketiga jenderal ini tidak harus saling menyukai di antara mereka. Selama kepentingan ketiganya secara politik dan kekuasaan dapat terpenuhi, maka mereka akan baik-baik saja.

Apalagi, baik Caesar, Crassus maupun Pompey sama-sama ingin menjadi penguasa utama di Romawi. Caesar dan Pompey telah lama saling ingin menyingkirkan, dan hal tersebut memuncak lewat perang saudara di antara keduanya.

Crassus sesungguhnya bisa mengambil momentum tersebut untuk meraih kekuasaan. Namun, ia justru terbunuh ketika memenuhi ambisinya berperang melawan Kekaisaran Parthia. Pada akhirnya Caesar berhasil mengalahkan Pompey dan menjadi penguasa tunggal.

Singkatnya, ketiga jenderal ini berkoalisi untuk mengatasi situasi politik di senat Romawi yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan mereka. Caesar yang sempat menjadi konsul – salah satu pemimpin tertinggi di Republik Romawi – juga menjadi gambaran keterlibatan militer dalam politik sejak zaman itu.

Strategi SBY, Siapa Jadi Caesar?

Dalam konteks hubungan Prabowo-SBY, ada kecenderungan hubungan yang terjadi di antara keduanya juga punya konteks yang mirip dengan Triumvirat Pertama, yakni dibangun bukan karena perasaan “suka”, tetapi karena kepentingan semata.

Faktanya, secara personal SBY punya perasaan “kurang suka” dengan gaya dan temperamen Prabowo. Profesor Greg Fealy dalam tulisannya di buku The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation karya Edward Aspinall, Marcus Mietzner dan Dirk Tomsa menyebutkan hal tersebut secara gamblang.

Fealy misalnya mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu, SBY “melarang” Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menerbitkan hasil survei di akhir-akhir jelang Pemilu, yang saat itu menunjukkan hasil seimbang antara Prabowo dan Jokowi, bahkan Prabowo disebut berpeluang untuk memenangkan kontestasi.

Pernyataan Fealy ini cukup mencengangkan karena itu berarti SBY merasa lebih aman jika Jokowi menjadi presiden. Fealy juga menyebut SBY tidak ingin survei SMRC tersebut melemahkan posisi Jokowi.

Secara garis besar, ada penilaian “personal” dalam diri SBY yang menyebutkan bahwa Prabowo berpeluang menjadi presiden yang “buruk” – hal yang menurut Fealy sering dikatakan SBY mengingat track record Prabowo di masa lalu.

Artinya, dukungan politik pada 2014 lalu ketika SBY meminta partainya mendukung Prabowo sesungguhnya adalah dukungan yang lebih berdasar pada kepentingan politik semata karena partai politik harus berkontestasi pada Pemilu. Ini sama seperti persepsi hubungan yang terbangun antara Crassus dan Pompey.

Dukungan Partai Demokrat ke Prabowo di 2014 lalu juga terjadi karena merapat ke kubu Jokowi sangat sulit terwujud dengan keberadaan PDIP serta sejarah hubungan SBY dan Megawati Soekarnoputri di dalamnya.

SBY bahkan kemudian mengambil posisi yang cukup netral pada Pilpres 2014 lalu dengan mengatakan bahwa sebagai kepala negara, ia selayaknya bersikap netral dan menyerahkan semua pilihan politik kembali kepada rakyat.

Hal ini juga terlihat dari sikap Partai Demokrat yang lebih cenderung ingin berkoalisi dengan Jokowi pada Pilpres 2019, yang menjadi indikasi bahwa SBY “tidak begitu ingin” Prabowo menjadi presiden.

Karena keterbatasan jumlah kursi Demokrat di parlemen dan tertutupnya peluang untuk membentuk poros ketiga, maka merapat ke Prabowo adalah pilihan satu-satunya bagi SBY dan Demokrat untuk bisa ikut kontestasi politik di 2019 – hal yang intrinsik untuk sebuah partai politik.

@Prabowo will be the next President of Indonesia.

— Biho (@GntPresiden) July 30, 2018

Dengan demikian, di balik semua ekspektasi publik tentang koalisi Gerindra-Demokrat, ada kegetiran yang mengintip bahwa posisi politik ini bukanlah yang benar-benar diinginkan SBY.

Tetapi, apakah itu berarti SBY tidak benar-benar mendukung Prabowo pada Pilpres kali ini? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, politik sangat dinamis dan mungkin saja kini SBY melihat hal yang berbeda dalam diri Prabowo dibanding 4 tahun lalu.

Maka, sama seperti Triumvirat Pertama, kekuasaan berbasis koalisi tersebut bisa terwujud, katakanlah jika Gerindra-Demokrat bisa menang. Tinggal pertanyaannya siapa yang akan menjadi Caesar, mengingat baik Crassus maupun Pompey pada akhirnya gugur?

Jawabannya adalah tergantung pada siapa sosok capres dan cawapres yang akan diusung koalisi ini. Jika yang diusung sebagai capres bukan Prabowo, maka Demokrat berpeluang besar akan menjadi Caesar. Selain itu, dimensi koalisi pun akan berbeda jika hal itu yang terjadi.

Hal yang sebaliknya adalah jika Prabowo benar-benar diputuskan menjadi capres, dan Demokrat kehilangan kontrol dalam koalisi ini. Apabila itu terjadi, maka pilihan untuk menjadi Pompey atau Crassus terbuka lebar.

Dengan demikian, selama mampu mengontrol perannya dalam koalisi, bergabung dengan Prabowo tidak akan merugikan kepentingan Demokrat dan SBY. Karena seperti kata Caesar di awal tulisan, manusia lebih khawatir pada hal yang tidak dapat mereka lihat. (S13)