PinterPolitik.com

Publik di Indonesia sedang menghadapi pandemik Covid-19 yang terakhir kali tulisan ini dibuat telah menewaskan ribuan orang. Ketakutan publik terhadap virus tersebut ditambah dengan bagaimana respon pemerintah terhadap penanggulangan pandemik yang tergambarkan seolah-olah sebagai seorang amatiran.

Hal yang paling disesalkan oleh publik di awal pandemik ini muncul adalah mengenai keengganan pemerintah untuk mengungkapkan peta penyebaran pasien positif Covid-19 dengan alasan bahwa pihaknya tidak ingin meresahkan dan membuat panik masyarakat. Padahal, pemerintah dapat belajar dari kasus SARS yang menimpa Tiongkok pada tahun 2002 silam di mana pemerintah Tiongkok enggan untuk memeberkan informasi penyebaran virus SARS hingga mengakibatkan penyebaran yang meluas dan karenanya menyebabkan kerugian ekonomi yang masif.

Persoalan transparansi data publik di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya bukan menjadi hal yang baru ditemukan. Salah satu contoh lain adalah keengganan pemerintah untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) lahan kepada publik dikarenakan sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Perencanaan Nasional Sofyan Djalil dalam wawancara suatu media bahwa pada prinsipnya data HGU merupakan properti pribadi sehingga publik tidak dapat mengakses data HGU lahan secara rinci.

Namun anehnya, alasan tersebut tidak berlaku ketika salah satu gelaran Debat Pilpres 2019 kemarin, Jokowi selaku petahana membeberkan data HGU lahan yang dikuasai oleh Prabowo Subianto yang pada saat itu menjadi kompetitor Jokowi dalam kontestasi. Penutupan data HGU lahan sendiri menyebabkan publik tidak dapat mengetahui tracebility pemilik konsesi sawit yang lahannya terbakar.

Oleh karenanya, publik tidak dapat meninjau dan mendesak pemerintah untuk memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan tersebut dan mengakibatkan kebakaran selalu terjadi di titik yang sama atau titik yang tidak jauh berbeda dari titik sebelumnya.

Mungkin, pemerintah sudah menyadari bahwasanya data merupakan salah satu bentuk kekuasaan karena data merupakan fondasi pengetahuan. Pengetahuan sendiri merupakan alat otoritatif yang mengatur nilai baik dan buruk di masyarakat. Dengan demikian, disadari atau tidak pengaturan klasifikasi nilai baik dan buruk tersebut dapat bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan.

Sebagai contoh, ilmu sosial dianggap tidak lebih baik daripada ilmu eksakta karena konstruksi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meminimalisir orang-orang yang kritis yang datang dari para scholar ilmu sosial yang notabene mempelajari persoalan relasi kuasa. Contoh lain yang sebelumnya sudah saya sebutkan, bagaimana Jokowi menggunakan data HGU yang dimiliki untuk ‘menyerang’ Prabowo dalam gelaran Debat Pilpres 2019.

Pengetahuan Jokowi yang didasari oleh data dapat membuatnya memiliki otoritas untuk mengonstruksi imej Prabowo yang buruk dan terkesan tidak memihak kepada rakyat karena berasal dari kalangan elite yang memiliki lahan HGU yang begitu luas.

Restriksi data yang dilakukan oleh pemerintah seolah memvalidasi posisinya sebagai “aparat pengetahuan”, alih-alih membagikannya sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Disebut sebagai bentuk pemberdayaan karena data merupakan alat political linkage bagi masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat dapat memantau bagaimana kinerja pemerintah, membuka interaksi antara individu dengan pemerintah, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkolaborasi dalam implementasi suatu kebijakan melalui keterbukaan data publik.

Kontradiktif Dengan Upaya Demokratisasi

Pemerintah saat ini sedang mengembangkan Gerakan Open Government Indonesia sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Utamanya, latar belakang gerakan ini adalah sebagai langkah demokratisasi lewat perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya.

Sejarah gerakan ini diinisiasi oleh Indonesia bersama 8 negara lain pada 2011 ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Open Government Partnership dimana negara-negara tersebut berkomitmen untuk mendorong budaya global keterbukaan pemerintah yang memberdayakan dan melayani warga negara serta mengedepankan cita-cita pemerintah abad 21 yang terbuka dan partisipatif. Untuk mengukur bagaimana keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan konsep Open Government, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menetapkan tiga prinsip sebagai alat ukur dan salah satunya yaitu Prinsip Kebijakan di mana prinsip ini didasarkan dari keterlibatan masyarakat dan asas transparansi.

Beberapa persoalan transparansi data publik Indonesia menjadi indikasi kontradiktifnya komitmen Indonesia dalam mewujudkan Gerakan Open Government Indonesia, serta tidak memenuhinya alat ukur Prinsip Kebijakan yang ditetapkan oleh OECD. Terlebih, Indonesia seharusnya menjadi benchmark bagi negara lain dalam mewujudkan konsep Open Government dikarenakan Indonesia merupakan inisiator Open Government Partnership.

Interpretasi Indonesia terkait konsep Open Government hanyalah sebatas digitalisasi informasi tanpa ada itikad untuk membuka data publik secara keseluruhan. Sebagai contoh, Komisi Informasi Publik (KIP) telah mengabulkan gugatan Forest Watch Indonesia terhadap pembukaan data HGU dan menolak pengecualian rincian data pemilik HGU yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN. Alih-alih menuruti putusan KIP, pemerintah malah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Senada dengan KIP, PTUN Jakarta Timur juga menolak pengajuan banding Kementerian ATR/BPN. Namun, hingga saat ini tidak ada hilal yang menunjukkan pemerintah membuka data tersebut.

Dalam cakupan yang lebih besar yaitu konteks demokrasi, ketidakterbukaan pemerintah dalam publikasi data-data publik menjadi kontradiktif dengan praktik demokratisasi yang selama ini sedang dalam proses perbaikan dari tahun ke tahun. Pada dasarnya demokrasi mendorong adanya partisipasi publik dan mendorong proses deliberasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan suatu kebijakan.

Proses deliberasi akan terjadi apabila akses data dibuka seluas-luasnya dan membuat masyarakat memiliki modal untuk berargumen serta beropini dalam ruang publik hingga ruang publik yang dimaksud dapat menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan harapan publik itu sendiri.

Selain dapat menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan harapan publik, keterbukaan data sendiri dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama kondisi saat ini yang sedang mengalami penurunan akibat penanganan pandemik Covid-19. Baru-baru ini, riset Universitas Padjadjaran dan Universitas Pancasila bekerjasama dengan Technische Universitat (TU) Ilmenau Jerman menunjukkan 72% responden menilai pemerintah kewalahan mengatasi Covid-19.

Hasil riset tersebut perlu menjadi early warning bagi pemerintah untuk segera memitigasi persepsi masyarakat. Aksi mitigasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah keterbukaan data-data publik yang selama ini masyarakat butuhkan.

Sebagai negara yang menganut demokrasi, sudah sepatutnya kekuasaan disebarkan kepada masyarakat sebagai pemilik kekuasaan. Apabila data sebagai bentuk kekuasaan didistribusi dengan baik, maka kekuasaan pun akan terdistribusi dengan baik.

Harapannya, keterbukaan data-data publik dapat mencegah gagasan bahwa absolute power corrupts absolutely. Oleh karena itu, Demokratisasi Data perlu menjadi wacana yang terus digulirkan, alih-alih diredam dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.

Tulisan milik M. Arief Virgy, Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Rakyat Indonesia tentu merekam jelas dalam memori masing-masing ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Maret 2020 menyatakan bahwa ada hal yang memang sengaja tidak disampaikan pemerintah terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan dalih tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat, pernyataan seperti ini nyatanya dinilai berbahaya dan justru membangun persepsi liar di masyarakat

Berawal dari hal tersebut, rilis informasi harian pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 mengenai perkembangan kasus di Indonesia disinyalir semakin memperlihatkan bahwa ada hal yang tidak beres. Ketidakberesan itu sendiri berdasarkan dari fakta awal di lapangan bahwa kemampuan serta kualitas tes Covid-19 Indonesia masih dinilai tidak maksimal. Selain itu, mobilitas masyarakat yang masih sangat tinggi – bahkah sampai saat ini – menambah faktor posibilitas penyebaran Covid-19 di Indonesia lebih dari data-data yang telah disampaikan pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, otoritas kesehatannya sangat transparan memberikan data lengkap perkembangan. Korea Center for Disease Control (KCDC) memberikan informasi perkembangan terbaru kasus Covid-19 dua kali dalam sehari langsung ke telepon genggam masyarakat Korea Selatan. Otoritas kesehatan di tingkat bawah pun juga menjelaskan tempat mana saja yang pernah dikunjungi pasien Covid-19 tanpa mengungkap identitas mereka.

Sementara di negara tetangga, Singapura, pemerintahnya dengan sangat baik mengelola informasi dengan sangat ketat. Hampir serupa dengan di Korea Selatan, informasi yang diberikan otoritas Singapura memungkinkan masyarakatnya untuk mengetahui klaster wilayah yang berisiko tinggi hingga riwayat kontak penularan, namun dengan tetap menjaga data serta identitas pasien.

View this post on Instagram

Beberapa pihak menilai pemerintah tidak transparan soal data Covid-19, bagaimana menurut kalian? Simak infografis dan seputar politik lainnya di Pinterpolitik.com #corona #covid19 #pandemicorona #waspadacorona #waspadacovid19 #jagajarak #dirumahaja #infografis #pinterpolitik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 3, 2020 at 3:00am PDT

Kemudian keterbukaan data juga diimplementasikan Taiwan. Taiwan Center for Disease Control (CDC) menjabarkan informasi dengan jelas mengenai  kapan dan kemana saja pasien dengan riwayat mobilitas pasien tanpa membuka identitas pasien seperti halnya di Korea Selatan. Berdasarkan data ini, masyarakat Taiwan bisa segera menilai dan menganalisa apakah dirinya berpotensi terkena kontak serta mengetahui daerah mana saja yang rentan terjadinya kontak atau infeksi.

masi Covid-19 di negara-negara tersebut, bagaimanakah sebenarnya arah penanganan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia dengan transparansi informasi serta kemampuan teknis lainnya yang justru dinilai masih sangat minim?

Fabrikasi Statistik

Di Indonesia, dengan merujuk pada statistik perkembangan kasus pada bulan Maret lalu, terdapat beberapa kejanggalan. Kejanggalan ini juga cukup terekspos di linimasa Twitter, bahkan menjadi concern tersendiri bagi ekspatriat yang ada di Indonesia.

Konsep umum meratakan kurva atau flattening the curve untuk memperlambat penyebaran virus sedang diupayakan berbagai negara di dunia, salah satunya dengan menerapkan lockdown yang dibarengi dengan dilakukannya tes secara masif. Hal tersebut dilakukan untuk menekan bertambahnya kasus positif harian sehingga tidak terjadi kenaikan kurva yang mengartikan penularan kasus semakin masif dan semakin sulit dikendalikan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kawalcovid19.id serta situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di mana memuat seluruh informasi dari pemerintah terkait perkembangan Covid-19 di Indonesia, terdapat beberapa hal yang dinilai membuat kecurigaan akan tidak transparannya informasi. Selain itu, ada indikasi pemerintah memang benar-benar sedang melakukan manipulasi dengan membingkai rangkaian angka dan statistik agar tidak bertambah secara ekstrim dan justru perlahan terlihat terjadi penurunan atau flattening the curve.

Marcia Baron dalam tulisannya “The Mens Rea and Moral Status of Manipulation” menyatakan bahwa manipulasi bahkan dapat terjadi ketika manipulator hanya memiliki niat dan kecerobohan. Niat yang bertujuan membuat skenario tertentu, namun karena diiringi dengan kecerobohan, hasil yang didapat justru tidak seperti yang diharapkan di awal.

Mengacu pada tulisan Baron tersebut, ada indikasi potensial yang mengarah pada  manipulasi data secara sistematis dengan ditemukannya beberapa kejanggalan. Yang pertama, berdasarkan data keseluruhan di bulan Maret 2020. Dalam periode tersebut rerata penambahan kasus positif per hari di Indonesia hanya bertahan di kisaran 100 kasus di delapan hari terakhir bulan tersebut.

View this post on Instagram

Asal dana Rp 405 triliun untuk tangani Covid-19, dari mana ya? – #pandemicorona #waspadacorona #waspadacovid19 #jagajarak #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:30pm PDT

Berikutnya, jika dilihat berdasarkan grafik pada statistik keseluruhan bulan Maret 2020, ada anomali pada tanggal 28 Maret hingga 31 Maret 2020 yang mengindikasikan kurva penurunan telah terjadi pada tanggal tersebut. Padahal, dinilai hampir mustahil bahwa kasus baru Covid-19 di seluruh dunia bergerak tidak secara eksponensial hanya dalam waktu kurang dari satu bulan sejak kasus pertama terkonfirmasi.

Namun setelah diteliti lebih lanjut, korelasi antara kejanggalan pertama dan anomali tersebut disebabkan spesimen hasil tes yang telah diterima pemerintah cederung berbeda-beda bahkan ada yang lebih sedikit jumlahnya dibanding hari sebelumnya. Bahkan spesimen hasil tes yang kemudian terkonfirmasi per harinya selalu berubah-ubah secara fluktuatif.

Selain itu, hal tersebut juga dinilai semakin memperjelas ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan tes Covid-19 secara profesional dan menyeluruh untuk mendeteksi sebaran kasus. Lalu, dapat diinterpretasikan pula hal ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk “mengelola” angka keseluruhan kasus itu sendiri yang akan muncul dalam statistik agar seolah bentuk kurva yang tergambar tidak naik secara drastis, atau bahkan semakin menurun.

Dengan semakin terlihatnya gelagat tidak transparan pemerintah, dampak seperti apa yang akan timbul?

Potensi Bahaya?

Timur Kuran dan Cass Sunstein dalam publikasinya berjudul “Availability Cascades and Risk Regulations” menyatakan bahwa ketidakterbukaan data atau tidak transparannya kebijakan pemerintah membuat rakyatnya rentan mengalami mispersepsi dan di saat yang sama meningkatkan risiko konflik sosial.

Dari pernyataan tersebut, implikasi dari ketidakterbukaan pemerintah yang disebutkan oleh Kuran dan Sunstein tampaknya telah terjadi di Indonesia menyusul dengan merebaknya pandemi Covid-19. Implikasi pertama telah terjadi bahkan ketika pemerintah justru mengeluarkan kebijakan insentif pariwisata di saat Covid-19 telah terkonfirmasi di Indonesia, yang membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran dan antisipasi lebih dan berakibat mispersepsi akut di waktu-waktu berikutnya.

Ketika pemerintah Indonesia menginisiasi social distancing serta imbauan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kombinasi menyepelekan pandemi oleh pemerintah di awal penyebaran serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakatnya tampak telah menciptakan mispersepsi di tengah masyarakat yang notabene dipengaruhi oleh gestur dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Pada saat awal diterapkan misalnya, justru beberapa keluarga yang memanfaatkannya untuk berlibur ke objek wisata hingga pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagai akibatnya, jumlah terinfeks di Indonesia dinilai berpotensi kuat akan meningkat.

View this post on Instagram

Berapa lama lagi Indonesia harus bertahan..? – #diamdirumah #jagakesehatan #jagajarak #dirumahsaja #pinterpolitik #politikindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 5:00pm PDT

Beberapa lembaga riset epidemilogis dan universitas terkemuka di dunia membuat estimasi perhitungan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemodelan Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases di London School of Hygiene and Tropical Medicine misalnya, mengemukakan bahwa terdapat 22-37 ribu kasus terinfeksi di Indonesia saat ini.

Estimasi lebih mengkhawatirkan bahkan dirilis oleh Future of Humanity Institute, University of Oxford yang mengkalkulasikan sebanyak hampir 80 ribu kasus seharusnya telah terkonfirmasi di Indonesia.

Bertolak dari penelitian berbagai lembaga tersebut, tentunya itu harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya dalam melakukan tes uji Covid-19. Bagaimana pun juga, tentunya ini adalah momen yang pas bagi pemerintah untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat.

Akan tetapi, jika berbagai hasil penelitian tersebut, justru tidak menjadi evaluasi, nampaknya, Indonesia mungkin akan mengalami kasus terburuk, yakni dengan terus meningkatnya kasus positif Covid-19 secara masif. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]emewahan yang selama ini dinikmati warga Jakarta untuk menyaksikan pembuatan kebijakan di provinsi mereka sepertinya akan berakhir. Transparansi proses pembuatan kebijakan tersebut akan mengalami perubahan. Pemprov DKI Jakarta nampaknya akan menghentikan pengunggahan video rapat pimpinan (rapim) di kanal Youtube mereka.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai bahwa kebiasaan mengunggah video tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat. Ia menyebut bahwa video rapat tersebut menimbulkan perpecahan di antara warga Jakarta. Menurutnya hal tersebut memiliki potensi menimbulkan cibir-mencibir dan ejek-mengejek di antara masyarakat.

Sandiaga menilai bahwa keputusan ini tidak berarti Pemprov DKI Jakarta tidak lagi transparan. Ia menuturkan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dari pemerintahannya. Baginya transparansi tetap ada meski kini dengan prosedur berbeda.

Wakil Ketua Dewan  Pembina Partai Gerindra tersebut menyebut bahwa Pemprov DKI akan meniru negara dengan transparansi yang baik yaitu Belanda. DKI akan mengadopsi prosedur di Belanda di mana untuk mengakses video rapat diperlukan surat permohonan terlebih dulu.

Untuk menentukan apakah pemerintahan Jakarta masih transparan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa makna dari transparansi.

Membedah Teori Transparansi

Transparansi merupakan hal yang  penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Secara umum, orang cenderung sepakat jika semakin transparan suatu pemerintahan maka semakin demokratis dan akuntabel pemerintahan tersebut.

Meski dianggap amat penting, belum ada kesepakatan umum mengenai apa yang disebut dengan transparansi dalam pengambilan kebijakan publik. Konsep ini kerapkali terancukan dengan istilah lain  seperti akuntabilitas, partisipasi publik, dan deliberasi.

Salah satu teori yang cukup komprehensif  menjelaskan istilah ini adalah dari Vishwanath dan Kauffmann. Menurut keduanya, transparansi diartikan sebagai meningkatnya aliran informasi ekonomi, sosial, dan politik secara rutin dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan yang relevan.

Jika diturunkan menjadi indikator, pengukuran dapat dilakukan dengan menilai akses keterbukaan informasi dan publisitas. Oleh karena itu, penting untuk melihat frekuensi dan kualitas dari kedua hal tersebut untuk menilai transparansi.

Ada yang Dibuka, Ada yang Ditutup

Melihat pemerintahan DKI di bawah Anies-Sandi ada beberapa langkah yang mereka lakukan terkait aliran informasi. Memang, beberapa kebijakan pemerintahan sebelumnya tetap dipertahankan, tetapi ada pula beberapa kebijakan lain yang ingin diubah.

Ramainya pembicaraan ttg APBD DKI tak lepas dari sistem penganggaran yang transparan. Patut bersyukur. Yuk plototin warga Jakarta! ? pic.twitter.com/Wj1lAvsl1O

— Tsamara Amany Alatas (@TsamaraDKI) November 30, 2017

Untuk menilai keterbukaan informasi pemerintahan Anies-Sandi, ada beberapa kebijakan yang dapat dinilai. Kebijakan ini umumnya berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat untuk mendapat informasi tentang penggodokan suatu kebijakan.

Dalam pembuatan anggaran, pemerintahan DKI saat ini masih mempertahankan sejumlah sistem yang ditinggalkan pendahulunya. Masyarakat dapat mengakses informasi anggaran yang tengah digodok melalui apbd.jakarta.go.id.

Beragam kenaikan anggaran yang terjadi pada APBD 2018 dapat dipantau oleh masyarakat. Masyarakat juga bisa melakukan kritik terhadap anggaran yang dirasa tidak wajar. Keterbukaan sistem ini diakui oleh Anies amat membantu. Kritik dari masyarakat yang melihat anggaran tersebut membantunya untuk melakukan sejumlah perbaikan.

Anies-Sandi juga masih mempertahankan Jakarta Smart City – sebuah sistem informasi yang ada di DKI Jakarta. Mereka menggunakan sistem ini sebagai sumber informasi utama warga Jakarta. Hal ini berlaku pula untuk media. Sandiaga menyebut media sebaiknya menggunakan portal ini terlebih dahulu untuk mendapat informasi awal.

Meski mempertahankan sistem tersebut, pemerintahan Anies-Sandi juga melakukan perubahan. Semula, pemerintahan DKI Jakarta di bawah Jokowi-Ahok memulai tren pengunggahan video rapat. Di era Anies-Sandi awalnya tren tersebut akan dilanjutkan. Meski begitu mereka melakukan perubahan dan memutuskan untuk menghentikan tren tersebut.

Sandiaga menuturkan bahwa keputusan tersebut tidak berarti mereka tidak mendukung keterbukaan informasi. Ia menyebut bahwa video rapim atau informasi apapun dapat didapatkan warga. Meski begitu kini caranya tidak lagi semudah dulu.

Wagub DKI ini menyebut bahwa warga yang ingin mengakses informasi seperti video rapim maka mereka perlu melakukan pengajuan resmi menggunakan surat. Ia menilai hal ini serupa dengan praktik yang terjadi di Belanda. Belanda disebutnya sebagai negara dengan transparansi terbaik.

Dalam unsur publisitas, salah satu pengukuran yang paling mudah dilakukan adalah dengan menilai kebebasan pers. Di era Jokowi-Ahok, pintu balai kota DKI cenderung dibuka lebar untuk para pewarta. Para jurnalis dapat melakukan doorstop pada kedua pemimpin tersebut.

Di era Anies-Sandi unsur publisitas tersebut mengalami perubahan. Banyak wartawan yang menggambarkan bahwa kini gubernur dan wakil gubernur lebih irit berbicara. Ada banyak pertanyaan yang enggan dijawab oleh orang nomor satu dan nomor dua di DKI tersebut.

Tidak hanya irit berbicara, di era ini juga ada pembatasan dalam aktivitas peliputan di balai kota. Wartawan yang biasanya bebas melakukan doorstop di manapun, kini hanya dapat melakukannya di area Balairung saja. Selain itu terdapat pula penyeleksian pertanyaan yang akan diajukan wartawan. Langkah ini disebut agar jalannya wawancara menjadi lebih tertib.

Selain itu, ada beberapa rapat yang tidak dapat diliput media. Salah satu rapat yang biasanya terbuka adalah rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di era Anies-Sandi para pewarta dilarang masuk ke dalam ruangan dan meliput jalannya rapat tersebut.

Sudahkah Anies-Sandi Transparan?

Melihat sisi keterbukaan informasi, ada langkah yang menjadi penanda Anies-Sandi masih berusaha mempertahankan transparansi. Langkah mengunggah anggaran di apbd.jakarta.go.id adalah salah bentuk usaha tersebut. Masyarakat dapat melihat dan bahkan membangun beragam wacana terkait pengganggaran di ibukota.

Soal Rapat pemprov DKI direkam Yutub juga sama kita gak bandingkan dengan Ahok kok tapi omongan sandi yang janji akan Terbuka itu yg kita bandingkan

— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) December 12, 2017

Meski begitu, langkah untuk menghentikan pengunggahan video rapim dapat dinilai sebagai langkah mundur. Akses video yang semula dapat dilakukan dengan mudah, kini perlu melewati jalur resmi yang tentu saja akan lebih sulit. Tidak semua orang akan bisa mengakses informasi tersebut. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, kondisi ini adalah sebuah langkah mundur.

Pemprov DKI menyebut prosedur ini mirip dengan Belanda, salah satu negara dengan transparansi terbaik. Negeri kincir angin tersebut bisa digunakan sebagai salah satu pembanding untuk transparansi. Belanda menduduki posisi kelima dalam indeks transparansi global. Di Belanda memang diperlukan surat resmi untuk mendapatkan informasi semacam itu.

Meski begitu, aturan hukum di berbagai negara terkait transparansi dapat bermacam-macam. Meksiko sebagai salah satu negara yang dianggap memiliki keterbukaan yang baik, memiliki aturan bahwa untuk mengakses informasi apapun tidak perlu surat bahkan kartu identitas pun tidak diperlukan. Baik warga negara Meksiko atau bukan memiliki hak untuk mendapat informasi seluas-luasnya.

Beberapa negara lain bahkan menyiarkan langsung pertemuan-pertemuan city council secara live streaming.  Hal ini terjadi misalnya di Selandia Baru dan Kanada.Melihat konteks tersebut, apa yang dilakukan Anies-Sandi dapat dikatakan menunjukkan kemunduran dalam keterbukaan informasi. Informasi yang sudah sangat mudah didapat kini perlu melalui alur yang cenderung formal.

Perubahan di Balai Kota, Benarkah Anies-Sandi Mulai Tertutup dengan Media? https://t.co/q6hoXoD7rf

— Kompas.com (@kompascom) November 3, 2017

Dari sisi publisitas, kebebasan pers di era Anies-Sandi juga mengalami kemunduran. Interaksi antara orang nomor satu dan dua di Jakarta dengan media kini berkurang. Banyak wartawan yang mengeluhkan peliputan di area balai kota DKI tidak seterbuka dulu. Para pejabatnya kini lebih irit berbicara dan terkesan mengelak dari media. Ada pula batasan dalam aktivitas peliputan di balai kota DKI Jakarta.

Meski tidak sepenuhnya menghilangkan, hal ini menjadi indikasi adanya pengurangan kebebasan pers di balai kota. Media yang semula lebih bebas bertanya dan meliput kini harus mengalami sejumlah pembatasan.

Terlepas dari kondisi-kondisi tersebut, cap tidak transparan nampaknya masih terlalu buru-buru diberikan. Pemerintahan Anies-Sandi masih mempertahankan sejumlah sistem yang memberikan keterbukaan tentang jalannya pemerintahan. Situs APBD dan Jakarta Smart City adalah contohnya.

Walaupun demikian, perlu diakui pula ada kemunduran dari pemerintahan mereka yang baru seumur jagung ini. Kebijakan menghentikan pengunggahan video rapim adalah salah satu kemunduran jika dibandingkan dengan kebijakan pendahulu mereka. Keputusan untuk membatasi interaksi dengan media juga merupakan ciri dari kemunduran dalam hal publisitas. (Berbagai sumber/H33)