PinterPolitik.com 

Ditengah munculnya kritik dan ketidakpuasan atas kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi korupsi, terdapat satu hal yang menarik. Muncul seseorang dari dalam pemerintahan yang akhirnya “turun gunung” atas masalah korupsi di Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Tidak hanya sekadar menyampaikan kampanye seperti yang dilakukan para politisi pada umumnya, Mahfud juga berani mengungkap transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dalam rapat bersama DPR, ia juga terang-terangan mengungkapkan praktik korupsi seringkali terjadi di lembaga-lembaga pemerintah seperti Bea Cukai, Perpajakan, pengadilan, bahkan DPR itu sendiri. 

Keberanian Mahfud membuka kebobrokan di pemerintahan sontak mendapatkan dukungan dan pujian dari banyak pihak. 

Menariknya, atas keberanian itu, Mahfud juga digadang-gadang layak untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 karena diharapkan mampu memberantas masalah korupsi di Indonesia. 

Namun, apakah keberanian Mahfud ini hanyalah sekedar politisasi wacana antikorupsi belaka? Lalu, jika benar Mahfud dipilih menjadi kandidat, sebagai calon wakil presiden, misalnya, apakah dirinya tetap berani dan kritis atas permasalahan korupsi di kabinetnya sendiri? 

Curiga Kampanye Antikorupsi? 

Sebelum masuk kepada analisis kemungkinan motif tertentu di balik pengungkapan kasus transaksi janggal dan langkah agresifnya menangani transaksi janggal di Kemenkeu, menelisik impresi publik atas tajuk “korupsi” itu sendiri kiranya dapat menjadi pintu masuk pertama. 

Apabila berkaca dari hasil dari indeks persepsi korupsi selama ini, responden yang juga merupakan masyarakat telah menunjukan sikap pesimisme terhadap cara pemerintah mengatasi korupsi di Indonesia. 

Seperti impresi kasus pencucian uang oleh mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang mungkin tidak akan terungkap tanpa adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandy. 

Keterlibatan netizen yang saat ini berubah menjadi aktivisme digital-lah yang dinilai berhasil mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. 

Lambatnya penyelesaian kasus korupsi yang baru dilakukan hanya saat viral membuat masyarakat agaknya mulai bosan dengan berbagai wacana antikorupsi yang sering diucapkan politisi atau lembaga pemerintah.  

Daniel Smilov dalam artikelnya berjudul Anticorruption agencies: expressive, constructivist and strategic uses menyebut wacana antikorupsi sering dimanfaatkan oleh pemerintah atau politisi untuk kepentingan politik mereka. 

Meski tentu dapat menjadi visi yang menjadi kerangka kerja jika seorang politisi terpilih, wacana antikorupsi pun biasanya memiliki tujuan yang di kemudian hari hanya terkesan sekadar untuk menarik simpati dari masyarakat.  

Itu agaknya dapat dilihat dalam acara debat Pilpres 2019 putaran pertama saat Jokowi dan Prabowo Subianto sama-sama menyampaikan gagasan mereka mengenai strategi penanggulangan korupsi.  

Dalam debat tersebut, Jokowi berjanji akan memperkuat posisi KPK dan mendorong kerja sama lembaga antirasuah itu dengan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. 

Sementara itu, Prabowo melihat pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menaikkan gaji para penegak hukum dan pejabat publik. 

Zuhairan Yunmi Yunan dalam artikelnya berjudul Isu korupsi dalam debat pilpres: tidak terlihat komitmen Jokowi dan Prabowo untuk berantas korupsi menyebut baik Jokowi dan Prabowo tidak memiliki strategi yang konkret dalam penyelesaian korupsi di Indonesia. 

Hal ini berdasarkan fakta bahwa di masa pemerintahan Jokowi 2014-2019 koordinasi antarlembaga masih buruk sementara kasus korupsi terus bermunculan. 

Sementara di sisi lain, strategi yang disampaikan Prabowo dianggap menyederhanakan masalah korupsi, berbanding terbalik dengan presumsi peneliti Amerika Serikat (AS) Jack Bologne yang mengatakan korupsi terjadi karena keserakahan. 

Di tengah krisis kepercayaan di masyarakat atas kampanye antikorupsi itulah, Mahfud seolah muncul sebagai elite pemerintah yang mengakui ketidakberesan di pemerintah dengan melakukan tindakan konkret, yaitu dengan membentuk satgas pencucian uang. 

Gebrakan Mahfud tampaknya menghasilkan karisma tersendiri yang menarik perhatian positif masyarakat. 

Barnes dalam jurnalnya berjudul Charisma and religious leadership: An historical analysis berpendapat karakteristik unik yang bisa menjawab permasalahan sosial dapat membentuk karisma dari seorang pejabat publik maupun politisi. 

Karisma unik yang dimiliki Mahfud telah menunjukan adanya pembeda antara dirinya dengan para pejabat publik maupun politisi lain yang dianggap masyarakat cenderung hipokrit dan tidak mau terbuka atas masalah di institusi mereka masing-masing. 

Terlebih, di tengah proses politik 2024 untuk menentukan kandidat pemimpin bangsa yang benar-benar mendapat simpati positif dari para pemilih. 

Namun, pertanyaannya, andai dipinang menjadi kandidat, katakanlah sebagai cawapres, apakah dirinya akan tetap mempertahankan karismanya sebagai elite yang terbuka, anti korupsi, dan berbeda dari para pemimpin negara di era sebelumnya? 

Menanti Konsistensi Mahfud 

Nama Jokowi mulai dikenal masyarakat sewaktu ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bersama wakilnya, Ahok, Jokowi mendapatkan pujian dari berbagai kalangan karena dianggap berani mengungkap kasus-kasus rasuah di level pemerintah daerah.  

Kepopulerannya yang tegas dalam mengatasi korupsi lantas menjadi salah satu variabel yang membuat banyak pihak merekomendasikan Jokowi sebagai kandidat RI-1 yang berujung kemenangannya di Pilpres 2014. 

Sayangnya, karakter hero Jokowi sebagai simbol dan sosok yang antikorupsi kemudian dinilai kian luntur setelah dirinya menjabat sebagai presiden. Hal yang paling terlihat adalah ketika mantan Wali Kota Solo itu menyetujui revisi UU KPK yang akhirnya dianggap memperlemah lembaga pencegahan korupsi itu. 

Berkaca dari case Jokowi, mungkin saat ini banyak yang memuji keberanian Mahfud untuk mengungkap korupsi di kalangan elite. Namun, bukan tidak mungkin dirinya bisa menjadi sosok yang berbeda begitu merengkuh posisi seperti cawapres. 

Kriminolog asal Amerika Walter Reckless dalam teorinya containment theory menjelaskan terdapat dua mekanisme pertahanan dalam diri individu yang dapat mencegahnya terlibat dalam perilaku kejahatan yaitu internal containment dan external containment.  

Selain itu, dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Mahfud Cicero-nya Indonesia? dijelaskan bahwa latar belakang Mahfud MD sebagai seorang pengacara dapat membuatnya memiliki idealisme yang dapat dipertahankan. 

Idealisme yang dipegang teguh oleh Mahfud sebagai pengacara dapat menjadi internal containment sehingga mencegahnya terlibat untuk memudahkan tindakan korupsi di pemerintahan ketika mendapatkan amanat yang lebih besar. 

Namun, bagaimana dengan aspek  external containment? Ini kiranya bisa dijawab dengan melihat realita struktur birokrasi pemerintahan serta orang-orang di dalamnya.  

Apabila mengutip pemikiran dari kriminolog Richard Quinney, sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta pada dasarnya memiliki sifat kriminogenik.  

Graham Brooks dalam bukunya Criminology of Corruption menjelaskan struktur organisasi seringkali menekankan pencapaian tujuan kepada para anggotanya. 

Tuntutan tinggi dalam mencapai tujuan organisasi seringkali membuat para anggotanya melakukan cara menyimpang termasuk korupsi. 

Apabila melihat kembali mengapa Jokowi akhirnya merevisi UU KPK, boleh jadi hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan yang muncul dari sesama elite politik dan pemerintahan.  

Alasan disetujuinya revisi UU KPK oleh Jokowi sendiri berdasarkan keterangan Kepala Kantor staf Presiden Moeldoko salah satunya dikarenakan untuk memudahkan investasi. Orientasi atas tujuan keuntungan ekonomi dari kegiatan investasi menjadi alasan bagi sesama elite pemerintah dianggap oleh mereka yang tak sepakat dengan revisi sebagai pembenaran yang justru melemahkan KPK.  

Kuatnya tekanan dari para elite bisa saja membuat internal containment berupa idealisme yang dimiliki oleh Mahfud kemudian tak lagi menemui relevansinya. 

Tinggal kini, terlepas dari persoalan elektoral, gebrakan Mahfud kiranya tetap harus didukung dan diawasi bersama agar tidak sekadar progresivitas semu belaka. (F92) 

PinterPolitik.com 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampaknya sedang mengalami tekanan terberat sepanjang kariernya. Terbaru, keterlibatannya dalam  tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mengusut transaksi janggal Rp349 triliun mendapat kritikan. 

Kritik itu datang dari pendahulunya, yakni mantan Menkeu Rizal Ramli atau yang kerap disapa RR. Di beberapa kesempatan belakangan ini, RR mengkritik pelibatan Sri Mulyani di tim satgas yang disebutnya justru sebagai “pokok masalah”. 

Ya, setelah serangkaian kasus minor beberapa pejabat jajaran di bawah kepemimpinannya terungkap, Sri Mulyani dihantam banyak sentimen negatif. 

Bahkan, permintaan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Sri Mulyani sempat mencuat di linimasa melalui tagar #PecatSriMulyani. Kemunculan tagar itu sendiri dipantik oleh pengakuan sang Menkeu sendiri bahwa dirinya merangkap 30 jabatan saat diwawancarai di sebuah acara stasiun televisi swasta. 

Jabatan tersebut di antaranya adalah Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), anggota SKK Migas, hingga Dewan Energi Nasional. 

“Tiga puluh posisi saya pegang saat ini. Menurut undang-undang negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari satu, tetapi ada trik juga, gaji dan honor berbeda,” begitu spill Sri Mulyani. 

Isu rangkap jabatan pejabat negara sendiri menjadi perhatian publik tanah air bersamaan dengan dugaan kekayaan tidak wajar sejumlah pejabat Kemenkeu. 

Sayangnya, bukan berupaya diredam sedemikian rupa, kabar terbaru justru memantik sindiran pedas setelah Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Yustinus Prastowo ditunjuk sebagai komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 

Penunjukan itu dikaitkan dengan peran Yustinus selama ini sebagai orang yang paling vokal membendung dan menetralisir kritik terhadap Kemenkeu dan Sri Mulyani di media sosial. 

Kembali, eksistensi Sri Mulyani yang masih mendapat kepercayaan dan bersikukuh mengampu jabatan Menkeu di tengah badai isu negatif kiranya menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa Sri Mulyani masih dipercaya serta tak sedikitpun terujar rencana pengunduran diri dari posisinya saat ini? 

Mainkan Peran Penyeimbang? 

Keputusan mengganti Menkeu Sri Mulyani memang merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang bisa saja diambil kapan pun. Akan tetapi, pertimbangan komprehensif soal kapasitas personal kiranya menjadi alasan yang masih menyelamatkan sang bendahara negara. 

Sebagai seorang teknokrat ulung yang berpengalaman di pemerintahan, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu seolah sulit tergantikan. Plus minus pengelolaan keuangan negara pun kiranya telah menjadi pengetahuan yang diakuisisi lulusan University of Illinois Urbana Champaign Amerika Serikat (AS) itu. 

Eksistensi teknokrat di pemerintahan pun dianalisis oleh Robert S. Milne dalam publikasinya yang berjudul Technocrat and Politics in the ASEAN Countries. 

Milne mengatakan peran teknokrat cukup penting di negara-negara Asia Tenggara sejak deklarasikan kemerdekaan masing-masing sebagai “arsitek” fundamental di sektor-sektor vital negara, bahkan hingga saat ini. 

Teknokrat turut mengambil peran strategis mulai dari pimpinan lembaga pemerintahan, menteri, hingga kepala negara. 

Peran serupa dilakoni Sri Mulyani di Indonesia. Keahliannya dalam keuangan dan perekonomian negara membuatnya menjadi ikon di bidang tersebut dan mendapat kepercayaan sebagai Menkeu, bahkan di dua presiden berbeda. 

Bahkan, jika berbicara perandaian terkait posisi Menkeu dan melemparkan pertanyaan acak seputar siapa yang pantas menggantikan Sri Mulyani, kemungkinan terdapat jeda berpikir untuk mengingat maupun menganalisis kembali sosok lain yang sepadan. 

Lagi-lagi, latar belakang teknokrat membawanya mendapat kepercayaan sekaligus mempertajam portofolionya. 

Jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, Menkeu di kabinet yang sama, hingga kemudian dipercaya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada Juni 2010 sebelum kembali menjadi Menkeu kepercayaan di dua periode pemerintahan Jokowi. 

Sesuatu yang impresif adalah, dalam setiap jabatannya, ia dianggap berhasil melaksanakannya dengan baik. Termasuk saat menjadi Menkeu dengan menjaga stabilitas dan membawa perekonomian Indonesia ke arah yang tepat. 

Kendati demikian, aspek pemerintahan tak dapat dilepaskan dari pengaruh politik. Relasi di antara teknokrat dan dinamika politik sendiri dikaji secara khusus oleh Milne. 

Mengutip John J. MacDougall beserta dinamika yang ada di Indonesia sejak Orde Lama (Orla), Milne mengklasifikasikan karakteristik “tradisi” teknokrat yang mengampu jabatan pemerintahan, menteri pada khususnya, yakni sosok yang laboratist dan generalist. 

Sosok teknokrat laboratist dikatakan Milne hanya sebatas mengampu dan bertindak sebagai “action men/women”. Atau bisa dikatakan murni hanya sekadar melaksanakan tupoksinya secara formal. 

Sementara teknokrat generalists merupakan sosok di mana dirinya secara personal maupun tupoksi yang diampu beserta kebijakannya tak bisa dilepaskan dengan pertimbangan dan konstituensi politik tertentu yang substansial. 

Saat merefleksikannya dengan Sri Mulyani beserta sorotan minor terhadapnya belakangan ini, keputusan untuk tak mencopot jabatan Menkeu kiranya juga berkaitan dengan pergeseran peran teknoratnya. 

Ya, jika diamati Sri Mulyani kemungkinan tak lagi hanya memainkan peran tupoksi laboratist, tetapi juga sebagai generalist yang cukup piawai menjaga stabilitas dan “intrik” keuangan negara dari interaksinya dengan aspek politik. 

Dengan kata lain, sebagai orang yang berpengalaman dan paling memahami substansi dan permasalahan, Sri Mulyani kemungkinan tetap dipertahankan untuk mencegah terungkapnya kasus secara gamblang yang justru dapat mengancam stabilitas negara secara keseluruhan. 

Kendati dengan menggunakan perspektif teknokrat generalist hal itu dapat menjadi justifikasi, tentu berbeda kiranya jika berbicara mengenai beban moral serta dampak bagi reputasinya ke depan. 

Dan jika benar demikian, pertanyaan lanjutan mengemuka, yakni mengapa opsi mengundurkan diri pun tak ditempuh Sri Mulyani? 

Momentum Terlalu Riskan? 

Cukup menarik kiranya untuk menerka apa yang ada di benak Menkeu Sri Mulyani saat ini. Kariernya seolah sedang menjadi pertaruhan saat arah muara transaksi janggal bernuansa skandal Rp349 triliun masih dalam tanda tanya besar. 

Posisi Menkeu sendiri pernah diakuinya merupakan pekerjaan yang sulit. Akhir tahun 2019 silam, misalnya, Menkeu Sri Mulyani “curhat” bahwa pekerjaannya di Bank Dunia lebih mudah. Itu dikarenakan institusi internasional disebut memberikan kesempatan lebih untuk berkembang dan mengedepankan kesetaraan gender. 

Meski demikian, opsi untuk mengundurkan diri sekaligus melepaskan diri dari sengkarut persoalan keuangan negara saat ini tampak bukan sesuatu yang ideal untuk diambil. 

Secara momentum serta atmosfer politik dan pemerintahan, mengundurkan diri di “titik terendah” kariernya pun tampak tak ideal bagi reputasi Sri Mulyani, baik secara pribadi maupun profesional. 

Dalam publikasi berjudul Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik. 

Kendati bukan aktor politik, sekali lagi, posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu serta eksistensinya selama ini di pemerintahan tak lepas dari sebuah proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Apalagi saat kemungkinan dirinya telah menjadi seorang generalist dan memegang kunci penyeimbang agar kasus besar Rp349 triliun tak sampai memantik ketidakstabilan negara secara politik, tak hanya di bidang keuangan. 

Oleh karena itu, opsi mengundurkan diri di tengah terpaan isu negatif kementeriannya kemungkinan tak akan ditempuhnya. 

Akan tetapi, serangkaian penjelasan di atas merupakan interpretasi semata. Pengungkapan semua kasus di Kemenkeu secara terang-benderang dan tak ada sedikitpun yang ditutupi demi motif apa pun tentu tetap diharapkan publik. (J61)