PinterPolitik.com

Bulan Oktober tahun 2022 tampaknya layak mendapat julukan “octrouble”. Usai mengawali awal bulan dengan duka atas Tragedi Kanjuruhan Indonesia, bulan ini diakhiri dengan berita duka dari Korea, tepatnya saat perayaan halloween berlangsung di kawasan distrik Itaewon Korea Selatan (Korsel).

Kilas balik Tragedi Kanjuruhan menunjukkan kecintaan fans klub sepak bola Arema Malang dan Persebaya Surabaya telah memicu banyak orang untuk berkumpul menyaksikan pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kerusuhan muncul akibat kekalahan klub Arema Malang, meski tanpa menghadirkan suporter Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekesalan dan rasa frustasi para suporter Arema Malang hingga menyebabkan banyaknya suporter yang turun ke lapangan.

Lantas, aparat menyemprotkan gas air mata untuk menghalau suporter di lapangan. Namun, berdasarkan rekaman yang beredar, terlihat gas air mata tersebut tidak hanya disemprot ke arah lapangan saja, melainkan juga ke arah tribun penonton.

Gas air mata yang ditembakan dengan total sebanyak sebelas kali ke berbagai arah tribun akhirnya memicu kondisi yang lebih chaos. Banyak penonton yang mengalami sesak napas akibat berdesak-desakan pada ruang gerak yang sempit dan memakan korban jiwa.

Serupa namun tak sama, tragedi kerumunan massa di Distrik Itaewon, Seoul, Korsel yang menewaskan ratusan korban jiwa memiliki penyebab serupa.

Kerumunan massa yang tidak terkendali menjadi penyebab utama tragedi Itaewon. Berbeda dengan Kanjuruhan, Itaewon tidak dipicu oleh aksi aparat keamanan dan memiliki jumlah massa yang berbeda.

Distrik Itaewon sangat terkenal dengan bar, restoran, maupun kelab malamnya yang berjajar di sepanjang gang-gang sempit sepanjang 300 meter dengan lebar tiga hingga empat meter dengan permukaan jalannya seperti bukit.

Ketika orang-orang terjebak dalam ruang sempit dan berjejal, kerumunan orang yang panik tidak memiliki tempat untuk bergerak sehingga beberapa dari mereka terjatuh dan bahkan terinjak-injak oleh yang lainnya.

Orang-orang yang mengalami henti jantung dan terlambat menerima penanganan cardiopulmonary resuscitation (CPR) akhirnya meninggal dunia.

Lantas, mengapa kerumunan massa semacam itu dapat menyebabkan bencana? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana antisipasinya agar tak kembali terjadi di kemudian hari?

Naluri Animalistik dan Kematian?

Gustave Le Bon dalam bukunya yang berjudul The Crowd: A Study of the Popular Mind menganalisis secara teoritis mengapa kekerasan massa yang mengerikan di Perancis selama dan setelah revolusi Perancis mampu menimbulkan tragedi.

Le Bon kemudian menciptakan teori penularan alias contagion theory yang menjelaskan bahwa desakan animalistik dalam kerumunan massa mampu mempercepat perasaan jengkel (maddening crowd) seperti sebuah infeksi. Perasaan itu dapat melaju ke tingkat yang lebih keras dan animalistik melalui suatu penularan (contagion).

Setelah kumpulan massa yang menunjukkan berperilaku “haus darah” (bloodthirsty behavior), mereka dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal seakan tak terjadi apapun.

Ketika seseorang terjebak dalam kerusuhan, seseorang dapat mengidap hipoksia ditambah dengan kepanikan dan ketegangan yang juga memicu peningkatan jumlah karbondioksida serta adrenalin.

Itulah yang menyebabkan orang bisa pingsan, bahkan henti jantung yang mana jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit.

Oleh karena itu, naluri alamiah animalistik perlu ditangani oleh crowd management yang melibat sejumlah pihak. Lantas, apakah ini merupakan suatu pertanda bahwa terdapat kegagalan dalam sistem crowd management?

Kegagalan Crowd Management?

Tragedi Kanjuruhan dan Itaewon tampaknya dapat dianggap suatu tragedi yang “apple to apple” untuk dijadikan objek komparasi. Studi komparatif akan mempertimbangkan perbedaan maupun persamaan antar fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik sebab akibat serta faktor yang memungkinkan penyebab suatu fenomena tertentu terjadi.

Sebelum masuk kepada pembahasan, terdapat suatu riset berjudul Multi-Scale Simulation for Crowd Management: A Case Study in An Urban Scenario yang ditulis oleh Luca Crociani, Gregor Lämmel, dan Giuseppe Vizzari yang mengungkapkan tiga konsep utama dalam mengatur crowd management antara lain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

Ketiga hal ini berperan dalam menjaga arus massa, evakuasi, dan kepadatan massa. Mulai dari pembuatan skenario melalui simulasi arus massa, perhitungan waktu puncak kerumunan, jalur alternatif, hingga kedekatan dengan jalur transportasi diyakini dapat menghindari penumpukan kerumunan pada satu titik.

Pada tragedi Kanjuruhan, masalah crowd management dipicu oleh kegagalan evakuasi ketika situasi kerumunan tidak dapat terkendali. Hal itu dapat terlihat ketika pada kelalaian aparat dalam menembakkan gas air mata ke seluruh tribun dan sulitnya mencari pintu keluar.

Berdasarkan hasil investigasi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI sekaligus dikonfirmasi secara langsung oleh manajemen, panitia pelaksana pertandingan, security officer Arema Malang, serta pengelola stadion, salah satu pemicu kerumunan tersebut diyakini karena pintu besar D tidak dibuka.

Selain itu, berkaca pada riset sebelumnya, tak jarang pendekatan militeristik oleh kepolisian memicu korban jiwa. Kembali lagi kepada penjelasan Le Bon terkait kekerasan massa yang dapat dipicu melalui kerusuhan menyebabkan kepolisian lakukan kekerasan kepada penonton di stadion Kanjuruhan. Tentunya kekerasan dan gas air mata bukanlah tindakan yang bijak untuk dilakukan.

Adapun, ditemukan pula permasalahan over capacity dimana penonton yang hadir berjumlah 42.000 orang, sedangkan kapasitas stadion berjumlah 38.000 alias 108 persen dari jumlah kapasitas.

Sementara itu, kesalahan crowd management di Distrik Itaewon didasari oleh kepolisian yang tidak ditugaskan untuk mengontrol massa, melainkan bertugas untuk memastikan kelancaran lalu lintas serta mencegah aksi kriminal. Dengan demikian, kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan seperti pada tragedi Kanjuruhan.

Dari segi persamaan, tragedi Itaewon juga disebabkan oleh over capacity dimana terdapat lebih dari 100.000 orang yang menghadiri perayaan halloween tersebut. Jumlah ini jauh melebihi jumlah pengunjung pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, kedua tragedi tersebut juga minim akan persiapan dari segi tim medis. Terlebih, masalah utama kerumunan ini berhubungan dengan pertolongan pertama yang memiliki urgensi tinggi bagi hidup seseorang.

Orang yang kekurangan oksigen hingga pingsan sangat membutuhkan bantuan PCR, jika terlambat dalam beberapa menit nyawa seseorang akan hilang. Hal itu lah yang mendorong warga Korea untuk ikut memberi bantuan PCR bagi korban yang terjatuh. Namun, fenomena ini tidak ditemukan pada tragedi Kanjuruhan.

Dengan demikian, dari keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa penyelenggara acara dan aparat keamanan tidak benar-benar mempersiapkan sistem mitigasi terhadap crowd management dimulai dari venue, penentuan kapasitas, kesalahan aparat itu sendiri, kesediaan tim medis, exit management, serta koordinasi antar pihak yang buruk.

Lantas, dari semua itu siapakah pihak yang harus bertanggung jawab?

Siapa Bertanggung Jawab?

Sebelum menerka-nerka terkait siapa yang perlu bertanggung jawab, Health and Safety Executive (HSE) di Inggris menyatakan semua acara – tak terkecuali acara dengan risiko rendah – harus membuat dan mendiskusikan perencanaannya dengan polisi, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, layanan ambulans atau tim medis, dan perencanaan darurat bagi tempat-tempat tertentu (seperti seperti stadion, arena, dan sebagainya) dengan venue management.

Detail dan kompleksitas dari setiap diskusi harus proporsional dengan risiko yang mungkin terjadi. Penyelenggara dan layanan darurat harus memiliki koordinasi yang baik terkait peran masing-masing dalam keadaan darurat atau insiden besar.

Saat ini tersangka tragedi Kanjuruhan antara lain Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC, Security Officer, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim, Kabag Ops Polres Malang, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi.

Sementara enam tersangka dari tragedi Itaewon antara lain pejabat lokal Korsel, kepala kepolisian setempat, pemadam kebakaran, dan sejumlah petugas kepolisian.

Dengan demikian, tragedi Kanjuruhan dan Itaewon menjadi suatu sinyal evaluasi terhadap crowd management bukan hanya bagi pihak penyelenggara acara, namun juga pemerintah setempat, kepolisian, perencanaan acara hingga estimasi jumlah maksimum penonton, terutama sistem prosedur jika insiden besar terjadi.

Selain itu, tragedi yang disebabkan oleh kerumunan massa ini juga menjadi pertanda bahwa sebenarnya tragedi ini terjadi bukan by accident, melainkan dapat dihindari jika para pihak yang bersangkutan mampu menerapkan crowd management yang baik.

Adapun, naluri animalistik kerusuhan perlu dikontrol dengan melibatkan pengendali yang merujuk kepada aparat dan penyelenggara acara. (Z81)

PinterPolitik.com

Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang diduga disebabkan kepanikan penonton laga Arema FC vs Persebaya Surabaya menuai ungkapan belasungkawa dari berbagai pemimpin negara. Pengaruh persebaran informasi dari media massa luar negeri seolah menunjukkan tanda dunia sepak bola yang sedang berkabung.

Tragedi Kanjuruhan pun tak luput dari perhatian para pengamat luar negeri, salah satunya pengamat sosial politik dari Australia, Jacqui Baker yang menyoroti permasalahan dalam konteks penyalahgunaan gas air mata. Dia menilai kegagalan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu penyebab tak langsung tragedi maut ini terjadi.

Baker juga menekankan kekerasan yang digunakan oleh polisi ketika kerumunan massa semakin tidak terkendali. Menurutnya fenomena ini perlu dipahami secara luas terkait impunitas Polri terkait pertanggungjawaban yang berujung pada ketidakprofesionalan.

Lebih lanjut, dia menilai Polri tidak dapat dianggap sebagai lembaga demokrasi secara struktural sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan tidak adanya hukuman yang bisa dijatuhi, maka mekanisme penataan tidak dapat mengatur perilaku institusional.

Dia bahkan menambahkan bahwa permasalahan Polri saat ini berkaitan dengan malapraktik, inkompetensi, dan pembiaran atas masalah yang ada. Akhirnya, seakan membenarkan permasalahan itu, pencopotan kepala kepolisian dianggap sebagai solusi tepat sekaligus menanggapi desakan masyarakat atas pertanggungjawaban Polri.

Salah satu kepala kepolisian yang harus menerima imbas atas tragedi ini yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Nico Afinta yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur.

Lantas, apakah pencopotan Irjen Nico Afinta merupakan keputusan yang tepat untuk memperbaiki institusi Polri?

Fenomena Copot Kepala

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah resmi mencopot jabatan Irjen Nico Afinta dari posisinya sebagai Kapolda Jawa Timur melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2134/X/KEP./2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Wahyu Widada.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo ungkap bahwa mutasi merupakan hal yang alamiah di internal kepolisian. Ia kemudian menambahkan bahwa jabatan Nico saat ini diganti menjadi Staf Ahli Sosial Budaya (Sahlisosbud) Kapolri di bawah Kapolri Jenderal Listyo.

Selanjutnya, saat ini posisi Kapolda Jawa Timur ditempatkan oleh Irjen Teddy Minahasa Putra yang sebelumnya merupakan Kapolda Sumatera Barat, sebelum sosok ini sendiri tersandung kasus narkoba.

Nico sendiri diketahui memiliki banyak prestasi selama menjabat di Korps Bhayangkara. Bagi seorang lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), dia melanjutkan pendidikan di bidang hukum untuk jenjang S2 dan S3.

Selama menjadi polisi, dia pada mulanya ditugaskan di Polda Metro Jaya. Dia pernah menjabat sebagai Wadirreskrimum, Direktur Reserse Narkoba, dan Direktur Reserse Kriminal Umum  (Dir Reskrimum).

Pada saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum pada tahun 2017, Nico mampu mengungkap kasus kebohongan Ratna Sarumpaet yang sempat menggegerkan publik.

Setelah itu, Nico ditugaskan menjadi Karobinopsnal Bareskrim Polri pada tahun 2018. Setahun kemudian dia dipercaya menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri dan akhirnya diangkat menjadi Staf Ahli Sosial Politik Kapolri.

Nico juga sempat ditempatkan menjadi Kapolda Kalimantan Selatan sebelum akhirnya ditugaskan menjadi Kapolda Jawa Timur untuk menggantikan Irjen Fadil Imran yang dimutasi ke Polda Metro Jaya.

Saat itu, Nico pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Gabungan dan penyidikan untuk kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan serta dilibatkan dalam tim anggota Densus 88 Antiteror Polri dan tim dari KPK.

Nico juga memiliki berkiprah dalam membongkar kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton asal Tiongkok di Serang, Banten dan menjadi Kapolda yang berhasil mengusut kasus Mas Bechi, seorang anak kiai di Jawa Timur yang terjerat kasus pencabulan di lingkungan pesantren hingga masuk ke daftar pencarian orang (DPO) di awal tahun 2022.

Jika memang Nico memiliki serangkaian prestasi dalam penegakan hukum, lantas apakah dirinya dapat disebut menjadi “oknum” di kepolisian yang mencoreng citra institusi tersebut?

Generalisasi Citra Polri?

Saat ini, kepolisian seakan diterpa dengan generalisasi citra buruk. Salah satu kasus besar pemicunya adalah terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo.

Kasus Sambo semestinya harus menjadi perhatian serius bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat membenahi institusi Polri khususnya bagi posisi strategis mulai dari markas besar hingga ke daerah.

Pasalnya, sebelum kasus Sambo mencuat ke publik, kepercayaan publik terhadap Polri dinilai rendah. Terlebih, banyak kasus-kasus viral di media sosial yang menyangkut oknum kepolisian misalnya terkait kelalaian dan lambannya dalam merespons laporan kekerasan seksual, pencurian, dan sebagainya.

Pada akhirnya, Polri kerap dilihat sebagai aparat yang memiliki sikap arogan, mau menang sendiri, selalu merasa benar dan berhak menekan serta memeras masyarakat dan masih banyak akibat perilaku lainnya.

Pada titik ini lahir fenomena generalisasi dimana suatu fenomena dilihat berdasarkan perhitungan “pada umumnya”. Artinya, ukuran tersebut ditentukan secara abstrak bukan berdasarkan case by case. Tidak heran, jika saat ini muncul istilah “one day, one oknum” yang dituju bagi institusi kepolisian dari warganet.

Fenomena generalisasi terhadap citra Polri menjadi suatu urgensi adanya reformasi di kepolisian. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya Polri menyikapi institusi tersebut? Apakah pencopotan kepala merupakan upaya yang tepat dalam melakukan reformasi di institusi kepolisian?

Refleksi Kerajaan Malaka

Fenomena pencopotan kepala ternyata mirip dengan kisah Kerajaan Malaka. Kerajaan itu dulunya sempat disebut-sebut sebagai sebuah negeri besar di sebelah Timur dimana rakyat hidup dengan makmur dan aman. Kisah kerajaan Malaka diceritakan kembali oleh Prof. Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo atau populer dengan nama penanya Hamka dalam bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama.

Pada buku itu disebutkan bahwa Kerajaan Malaka memiliki orang kedua yang sangat disegani selain Sultan Melayu Mahmud Syah yakni Bendahara Sri Maharaja. Keunggulannya yang mumpuni dalam bidang politik dalam maupun luar negeri membuatnya namanya meroket hingga ke luar negeri.

Ketika perutusan Armada Portugis datang ke Malaka, mereka tidak mengunjungi sultan, melainkan Bendahara. Terlepas dari kepopulerannya dan berbagai cerita sejarah yang tersebar, hal ini membuat sang bendahara dihujani oleh rumor akan keburukannya yang pada akhirnya menjadi buah mulut.

Ketika sultan hendak meminang putri dari bendahara yakni Tun Fathimah, dirinya menolak pinangan itu karena putrinya telah bertunangan dengan Tun Ali. Lantas, hal ini mengundang amarah sultan hingga pada akhirnya dia dituduh melakukan upaya untuk menumbangkan sultan.

Akhirnya dengan kesetiaan sumpahnya, bendahara tidak melarikan diri dan dibunuh oleh utusan sultan. Setelah kematiannya, Malaka menjadi muram. Berita duka juga sampai ke luar negeri.

Masa kelam itu juga diliputi oleh perpecahan antara sultan dengan anaknya yakni Ahmad Syah. Kerajaan itu pada akhirnya runtuh ketika diserang oleh tentara Portugis di bawah kepemimpinan Ahmad Syah dan dibendaharai oleh Bendahara Lubuk Batu.

Setelah pencopotan Bendahara Sri Maharaja, Malaka jatuh ke tangan Portugis hanya dalam beberapa bulan pada tahun 1511. Sejak itu, orang-orang yang jujur dan siap mengabdi semakin hilang dan habis layaknya fenomena “copot kepala”.

Selain Bendahara Sri Maharaja, adapun Laksamana Hang Tuah yang merupakan petarung hebat baik di lautan maupun daratan. Dia merupakan ahli perang yang dipercaya oleh kerajaan Malaka.

Namun, akibat berbagai hasutan dari pegawai istana, nasib Laksamana Hang Tuah serupa dengan Bendahara Sri Maharaja. Akibatnya, ketika serangan datang sultan tidak lagi memiliki kekuatan karena semua orang yang mumpuni di dalam pemerintahan telah dipangkas.  

Setelah runtuh, Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Kopak kemudian Kampar hingga Ia dijuluki “Marhum Mangkat di Kampar”. Dengan demikian, kisah kerajaan Malaka bisa saja terulang jika Polri selalu memangkas prajurit yang justru memiliki sejumlah prestasi.

Jika merujuk pada aspek good governance yang diungkapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Institusi Polri perlu memenuhi prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, bervisi strategis, efektif dan efisiensi, dan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip ini lah yang seharusnya ditekankan ketimbang hanya melakukan upaya “copot kepala”.

Selain itu, kultur kepolisian tampaknya lebih disebabkan oleh “oknum” Polri. Pimpinan di kepolisian perlu memiliki komitmen untuk memperbaiki kultur di institusi tersebut.

Pimpinan tersebut harus dapat mempengaruhi komitmen para anggota sehingga resistensi dapat dihindari. John P. Kotter dalam bukunya yang berjudul The General Managers menyebutkan salah satu penyebab perubahan yaitu terletak pada sifat pribadi dimana seseorang ketakutan akan kehilangan sesuatu sehingga sulit untuk “move on” dalam memulai sesuatu.

Pemerintah bersama DPR kiranya perlu turut aktif melakukan reformasi Polri secara menyeluruh terutama dari aspek budaya organisasi sehingga dapat menghindari resistensi. Faktor yang paling berpengaruh yaitu berada pada kultur Polri dan tidak efektifnya upaya copot kepala. Jika Polri ingin melakukan reformasi, copot kepala tidak dapat menyelesaikan masalah, terlebih fenomena ini mirip kisah Kerajaan Malaka.

Jika Polri terus lakukan copot kepala, maka bisa jadi ketika ada permasalahan besar justru tidak ada pemimpin yang cukup mumpuni untuk memperkuat institusi tersebut. (Z81)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]uka kembali menyelimuti persepakbolaan tanah air. Seorang suporter Persija Jakarta meregang nyawa setelah dihantam bertubi-tubi oleh segelintir pendukung Persib Bandung saat laga Persib melawan Persija beberapa waktu lalu. Tragedi bola semacam ini bukanlah yang pertama kali membuat muram wajah negeri ini.

Kejadian berdarah itu membuat banyak orang bereaksi. Beberapa mengecam dan mengutuk keras tindakan yang merenggut nyawa manusia seperti itu. Reaksi lain yang muncul adalah imbauan untuk menghentikan gelaran Liga Indonesia karena sudah terlalu banyak memakan korban nyawa.

Para politisi termasuk pihak-pihak yang ikut bersuara terkait tragedi bola tersebut. Presiden Joko Widodo hingga penantangnya di Pilpres nanti, Prabowo Subianto termasuk ke dalam politisi yang mengekspresikan kesedihannya terhadap tragedi tersebut.

Sepak bola bukanlah bahasan yang menjadi makanan sehari-hari politisi seperti mereka. Lalu, mengapa mereka harus sampai memberikan pernyataan khusus terkait tragedi bola tersebut? Adakah keuntungan, terutama secara elektoral, melalui pernyataan seperti itu?

Mencari Pengaruh Politik

Tragedi bola, seperti tragedi lain pada umumnya, merupakan hal yang sangat berat untuk dihadapi. Kesedihan, rasa cemas, hingga amarah kerap muncul dari suatu kejadian yang menyebabkan kehilangan yang memilukan. Meski begitu, ada hal lain yang bisa muncul dari sebuah tragedi selain ekspresi-ekpresi itu.

Memang, kejadian yang memilukan kerap kali menyebabkan adanya persatuan, di mana semua orang ramai-ramai mengekspresikan kesedihan dan mengutuk pelaku kejahatannya. Dari situ, segalanya kemudian menanjak dengan begitu cepat. Kolumnis Washington Post, Karen Tumulty menyebut bahwa dalam sebuah tragedi, partai politik seringkali mencari pengaruh.

Fenomena politisasi tragedi ini ditangkap misalnya oleh Daniel W. Drezner, seorang profesor dari Tufts University. Menurutnya ada tren yang membuat politisasi tragedi seperti yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu menjadi hal yang tak terhindarkan.

View this post on Instagram

Kabar meninggalnya anak muda selalu menyesakkan. Hari ini jadi hari duka cita yang amat dalam. Marah, duka dan kecewa! Kekerasan itu menyesakkan. . Seorang anak muda, Haringga Sirila, berangkat jauh untuk mendukung kesebelasan kesayangannya @persijajkt justru jadi korban pengeroyokan dan berujung pada kematian. . Turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yg ditinggalkan, juga kepada keluarga besar Jakmania. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah, serta diampuni segala dosanya. . Malam ini saya telah berkomunikasi dengan manajemen Persija. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Bandung untuk mengurus pemulangan jenazah. Juga telah berkomunikasi dengan pengurus The Jakmania yang juga dalam perjalanan menuju Bandung bersama keluarga almarhum. Pemprov DKI akan siapkan semua dukungan yg diperlukan untuk memastikan semua pengurusan berjalan dengan cepat dan tuntas. . Saudara-saudara semua, kita memang berduka, kita marah, tapi mari kita tunjukan bahwa kita beradab, kita menjunjung tinggi hukum. . Kita dukung penyelidikan penuh dan penindakan tegas di jalur hukum. Untuk itu kami minta seluruh Jakmania tetap tenang, kita tunjukkan kita adalah pendukung yang bermartabat. . Kita percayakan penyelesaian oleh aparat penegak hukum dan pengadilan terhadap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di muka hukum. . Sekali lagi, kita semua turut berduka dan mari kita doakan almarhum, bantu tabahkan keluarga, dukung polisi menuntaskan penyelidikan, serta tetap jaga ketenangan dan kondusivitas. Terima kasih. . *ABW

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Sep 23, 2018 at 8:51am PDT

Alasan pertama yang dikemukakan oleh Drezner adalah bahwa sosial media telah menciptakan budaya tidak sabar yang meminta respons cepat dari politisi terhadap suatu situasi. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa adanya polarisasi antara elite dan pengelompokan partisan di antara pemilih, membuat jika politisi merespons tidak dengan pesan partisan, maka mereka dianggap menjadi bagian dari budaya korup.

Oleh karena itu, para politisi yang merespons cepat tragedi hilangnya nyawa di pertandingan sepak bola boleh jadi ada kaitannya dengan perlunya mereka segera menampakkan diri di era media sosial. Jelas, jika politisi tidak segera memberikan pandangan mereka, maka mereka akan segera kehilangan momen penting yang mampu memantik solidaritas nasional tersebut.

Di titik itu, sering kali muncul perdebatan apakah perlu seorang politisi melakukan politisasi terhadap tragedi atau tidak. Perdebatan juga sering kali muncul terkait di sisi mana suatu hal dianggap politisasi dan di sisi mana yang tidak. Terlepas dari kondisi-kondisi tersebut, tampak bahwa sepertinya secara alamiah tragedi kerap memiliki unsur politik dan memiliki pula konsekuensi politik.

Sepak Bola Selalu Politis

Jika politisasi lazim terjadi pada tragedi, maka hal yang sama berlaku pada sepak bola. Olahraga nomor satu di dunia ini memang tergolong sangat empuk untuk jadi santapan politisi karena popularitas dan jumlah penggemarnya yang begitu banyak.

James Carr, Martin Power, dan Stephan Millar bahkan menyebut bahwa sepak bola selalu politis. Jika banyak orang menanggap bahwa sepak bola harus dipisahkan dari politik, kenyataannya hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dihindarkan.

Dalam konteks kontemporer, menurut Carr, Power, dan Millar, sepak bola terus-menerus terkait dengan kejadian-kejadian dan simbol-simbol politik. Simbol-simbol seperti bendera Palestina atau bunga poppy sering kali mewarnai kultur sepak bola dunia.

View this post on Instagram

MARI KITA INTROSPEKSI, coba jujur kamu-kamu pernah berada di kotak mana? Dari hal-hal kecil negatif itu, ujungnya menghasilkan tragedi meninggalnya 41 insan manusia selama 17 tahun terakhir. Mari saling mengingatkan. Mari saling doakan kebaikan. Mari berubah. Mari hijrah.

A post shared by Ridwan Kamil (@ridwankamil) on Sep 25, 2018 at 10:11am PDT

Dalam kadar tertentu, simbol-simbol politik elektoral juga kerap masuk mewarnai sepak bola. Di titik itu, maka sangat wajar jika politisi dan partai politik ingin ikut ambil bagian dalam perkara si kulit bundar, termasuk di Indonesia.

Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa sulit untuk memisahkan adanya infiltrasi politisi yang menggunakan sepak bola untuk menaikkan pencitraan mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, geliat kulit bundar tanah air dianggap tidak lepas dari kepentingan politik aktor-aktor di belakangnya.

Secara kuantitatif, massa sepak bola di Indonesia memang tergolong memiliki jumlah signifikan. Sebagai ilustrasi, disebutkan bahwa jumlah pendukung klub Persib Bandung atau Bobotoh mencapai 5,3 juta orang. Jumlah itu tentu saja cukup besar untuk ukuran satu klub saja. Hal ini belum meliputi pendukung-pendukung klub lain dengan massa besar seperti Persija, Arema, atau Persebaya.

Oleh karena itu, penting bagi para politisi untuk dapat mengambil hati kelompok-kelompok suporter ini. Dalam kasus Bobotoh Persib, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada pernah mendekati mereka untuk memperkuat modal sosialnya jelang Pilwalkot Bandung 2008. Hal serupa juga terjadi pada Ridwan Kamil yang menikmati kedekatannya dengan klub sepak bola itu.

Hal yang sama berlaku untuk rival Persib, Persija Jakarta. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memberikan janji khusus berupa stadion baru untuk menarik perhatian kelompok suporter tersebut.

Mengharap Tuah

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, terlihat sangat jelas mengapa para politisi yang biasanya absen berbicara sepak bola, tiba-tiba harus buka suara. Tragedi bola mampu menyatukan dua unsur sekaligus, yaitu solidaritas nasional dan juga massa sepak bola yang berjumlah besar.

Pecinta sepak bola tanah air merupakan ceruk massa yang sangat menarik untuk diperebutkan para politisi, apalagi para peserta Pemilu 2019. Memberi pernyataan yang tepat terkait tragedi bola bisa saja membuat mereka mendapat limpahan suara cukup signifikan.

Boleh jadi inilah sebabnya nyaris seluruh politisi, baik dari kamp pemenangan Jokowi-Ma’ruf dan juga Prabowo-Sandiaga, segera mengungkapkan ekspresinya terkait tragedi suporter Persija itu. Boleh jadi ada yang memang tulus ingin memberi simpati pada korban, tetapi bisa saja ada yang memiliki maksud politik elektoral di baliknya.

Jokowi misalnya mengharapkan bahwa jangan sampai fanatisme berlebihan berubah jadi kriminalitas. Di kubu seberang, Prabowo dan Sandiaga sama-sama berharap tidak ada kekerasan dan korban jiwa dalam gelaran olahraga.

Respons lebih ekstrem diungkapkan oleh tim pemenangan masing-masing kubu. Wapres sekaligus Dewan Pengarah tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla misalnya, menyebut bahwa Persib seharusnya diskors setahun, tetapi tidak dengan keseluruhan liga.

Jika merujuk kepada Drezner, ada beberapa hal yang harus diperhatikan aktor politik agar pernyataan terkait tragedi tidak dianggap sebagai politisasi yang berlebihan. Boleh jadi, jika hal-hal ini tidak dipenuhi, alih-alih mendapat dukungan massa pendukung sepak bola, mereka justru dibenci oleh kelompok pemilih tersebut.

Ada dua hal penting yang bisa diambil dari pendapat Drezner tersebut. Ia menyarankan politisi untuk tidak terburu-buru memberikan pernyataan tentang alasan suatu kejadian sebelum fakta-fakta terkumpul. Drezner juga menyebut agar jangan secara langsung memberikan pernyataan tentang solusi beberapa saat setelah tragedi terjadi.

Politisi yang tak biasa bicara sepakbola tiba-tiba fasih saat membahas tragedi di Bandung beberapa waktu lalu
Share on X

Pernyataan Drezner ini boleh jadi ada benarnya. Beberapa politisi dengan cepat menunjukkan jari mereka kepada beberapa pihak seperti kelompok suporter sebagai penyebab kejadian lalu. Beberapa politisi juga dengan terburu-buru memberikan solusi tentang penghentian liga atau pemberian sanksi pengurangan poin atau larangan bermain.

Hal ini tergolong berbahaya jika melihat massa sepak bola Indonesia yang amat besar. Boleh jadi politisi yang buru-buru menuding klub atau kelompok suporter tertentu sebagai biang keladi dari peristiwa tersebut tidak akan mendapatkan dukungan dari para pecinta bola.

Blunder akan bertambah besar jika politisi secara tergesa-gesa meminta penghentian liga atau sanksi lain. Secara spesifik, pernyataan-pernyataan terburu-buru politisi ini kerap ditujukan untuk kubu Persib Bandung –klub yang bermarkas di provinsi lumbung suara tertinggi di Indonesia.

Kubu-kubu koalisi Pilpres bisa saja merugi karena kekurangan suara dari kelompok ini. Padahal, seperti disebut sebelumnnya, jumlah suporter klub berjuluk Maung Bandung itu mencapai 5,3 juta orang yang resmi terdaftar, bahkan jumlah ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan mereka-mereka yang related atau merasa terhubung dengan klub tersebut.

Selain itu, sebagai satu-satunya klub asal Jawa Barat di liga tertinggi, peluang untuk merengkuh Jawa Barat di Pilpres nanti menjadi lebih berat. Padahal, Jabar kerap dianggap sebagai provinsi kunci karena jumlah pemilihnya yang begitu banyak.

Maka, politisi idealnya bisa lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru sebelum melontarkan pernyataan terkait tragedi bola tersebut. Jika tidak, alih-alih berhasil melakukan politisasi, mereka justru bisa saja dihukum insan pecinta sepak bola di dalam bilik suara. (H33)