PinterPolitik.com

“Highway, dip in traffic” – Travis Scott, “coordinate” (2016)

Sudah bukan rahasia lagi bahwa jalan tol membantu banyak orang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh antar-kota – bahkan juga perjalanan antar-provinsi. Kendaraan yang melalui jalan tol pun beragam – mulai dari yang kecil seperti mobil pribadi, bus (coach), hingga truk yang mengangkut barang dalam jumlah besar.

Nah, ada sejarah yang menarik nih dari bagaimana jalan tol bisa menjadi pilihan yang disukai banyak orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Salah satunya adalah bagaimana negara Amerika Serikat (AS) menjadikan jalan tol (highway) sebagai bagian dari budaya mereka – seperti kebiasaan roadtrip.

Tepatnya, dimulai pada tahun 1950-an, yakni ketika Presiden AS Dwight D. Eisenhower membuat rangkaian kebijakan yang mempermudah pembangunan jalan tol antar-negara bagian di AS. Sampai-sampai nih, sistem jalan tol yang membentang di AS ini disebut sebagai Eisenhower Interstate System.

Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Mungkin, mirip-mirip dengan Eisenhower di AS, Indonesia kini punya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membangun banyak jalan tol sehingga menghubungkan banyak kota/kabupaten di berbagai provinsi.

Boleh jadi, baik Eisenhower maupun Jokowi sama-sama suka dengan satu kelebihan jalan tol, yakni jalan yang sifatnya bebas hambatan. Nah, saking bebas hambatannya, jalan tol akhirnya diharapkan bisa menyalurkan uang lebih pesat di antara daerah-daerah yang dilalui.

Tapi nih, Pak Jokowi kini sepertinya membutuhkan lebih banyak “jalan tol” yang bebas hambatan di periode pemerintahannya kedua ini. Gimana nggak? Makin ke sini, kayak-nya “hambatan” politiknya semakin banyak juga.

PDIP, misalnya, baru beberapa waktu lalu bertemu Jokowi melalui pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat. Nggak hanya PDIP, Nasdem pun dituding mulai meninggalkan Jokowi melalui pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada tahun 2024 mendatang.

Padahal, ya, mengacu pada tulisan Dan Slater berjudul Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-sharing and the Contingency of Democratic Opposition, pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik (parpol) ini penting bagi kekuatan eksekutif dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Nah, Pak Jokowi sendiri disebut-sebut ingin bisa soft landing menuju akhir masa jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, bukan tidak mungkin, selain membangun jalan tol biasanya, Pak Jokowi kayak-nya juga perlu membangun jalan tol lebih banyak – yakni “jalan tol” politik – supaya bisa bebas hambatan tuh soft-landing-nya. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

“The best defence against mafia business is full declaration of assets and incomes”.

:: Milos Zeman, mantan Presiden Ceko ::

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewanti-wanti agar jangan sampai ada mafia yang membajak aparat penegak hukum, menjadi tajuk terbaru pemberitaan tentang orang nomor satu di negeri ini.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) kabinet di bidang politik, hukum dan keamanan beberapa hari yang lalu, sang presiden secara spesifik menunjuk persoalan keterlibatan mafia ini.

Jokowi awalnya meminta agar aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan para investor, pelaku industri, termasuk para pejabat BUMN. Menurutnya, ada banyak pihak yang melakukan “pembajakan” aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti pihak-pihak yang tidak bersalah.

Ia juga secara gamblang menyebutkan bahwa banyak di antara program-program pemerintahannya yang tidak disukai oleh pihak tertentu, yang kemudian mencoba menghalang-halangi program tersebut dilaksanakan.

Jokowi menginstruksikan agar Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan KPK harus mampu menjamin keberanian investor dan pelaku industri untuk melaksanakan aktivitasnya dengan aman demi tetap terjaganya program-program pemerintah.

Terkait pembajakan yang dilakukan para mafia terhadap aparat pemerintah dan penegak hukum ini, menurut Jokowi, mengakibatkan program-program pemerintah tidak bisa berjalan. Dengan menggunakan metafora “menggigit”, Jokowi menyebut bahwa ia siap menindak tegas aktivitas-aktivitas yang demikian.

Beberapa di antaranya adalah terkait pejabat BUMN yang sedang berinovasi, namun justru diperkarakan. Jokowi juga meminta agar instrumen dan aparat hukum harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN dan birokrasi untuk berinovasi.

Tentu saja bayangan tentang mafia yang dimaksud oleh Jokowi belum sampai pada level seperti yang digambarkan katakanlah dalam film-film macam The Godfather dan yang sejenisnya.

Namun, sang presiden jelas menunjuk konteks kejahatan yang terstruktur dan sistematis yang sangat mungkin juga melibatkan pihak-pihak di lingkaran teratas pemerintahannya. Lalu pertanyaannya adalah siapa kira-kira sosok yang sedang ditunjuk oleh Jokowi tersebut?

View this post on Instagram

"Jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh para mafia" – Joko Widodo.⠀ ⠀ Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 1, 2019 at 2:00am PDT

Makin Keras Lawan Mafia

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir di semua bidang kehidupan selalu ada mafia.

Istilah mafia dalam konteks ini memang telah mengalami perluasan dari arti aslinya, yang umumnya hanya spesifik menunjuk pada organisasi kriminal yang bergerak di bidang perjudian, perdagangan obat-obatan terlarang, prostitusi, penipuan, bisnis penagihan utang, dan lain sebagainya.

Istilah mafia itu sendiri memang berasal dari penggunaanya di Italia, dan berasal dari kata mafiusu dalam bahasa di wilayah Sisilia, yang salah satu artinya adalah “tak punya rasa takut”.

Adapun mafia dalam konteks kata-kata Jokowi berhubungan dengan orang atau kelompok yang meraih keuntungan secara ilegal dari aktivitas atau kebijakan tertentu yang melanggar hukum dan merugikan banyak orang – misalnya dengan menjadi makelar, melakukan monopoli, dan lain sebagainya – yang tentu saja aktivitasnya dilakukan tanpa “rasa takut”.

Konteks rasa takut pada titik ini bisa bersumber dari koneksi yang terjalin dengan penegak hukum, pemerintah, atau pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas dalam pembuatan kebijakan, sehingga membuat orang atau kelompok tersebut tak punya rasa takut melaksanakan aktivitasnya.

Salah satu bidang mafia paling populer di Indonesia adalah mafia minyak dan gas (migas). Mafia di sektor ini adalah yang dalam 1 dekade terakhir mencuri paling banyak perhatian.

Dalam pernyataannya terkait mafia ini misalnya, Jokowi bahkan mencontohkan pembangunan kilang minyak refinery – untuk mengolah BBM sebelum dipasarkan – yang disebutnya tidak disukai oleh beberapa pihak. Akibatnya, proyek tersebut terus dihalang-halangi.

Kilang minyak refinery ini tentu berhubungan dengan kepentingan para mafia migas, umumnya yang menjadi importir BBM. Pasalnya, mereka tentu lebih suka jika komoditas produk jadi BBM langsung diimpor dari luar negeri. Yang diincar tentu saja adalah komisi serta keuntungan selisih harga yang bisa diambil.

Ketika kasus Petral – anak perusahaan Pertamina yang telah dibubarkan – terungkap misalnya, disebutkan bahwa antara tahun 2012-2014 ada sekitar Rp 250 triliun yang diraup oleh para mafia di sektor migas. Jumlah tersebut tentu menjadi kerugian bagi negara karena pemerintah seharusnya bisa berhemat uang dalam jumlah besar jika persoalan impor minyak ini tidak melibatkan para mafia.

Tempo pernah secara gamblang mengulas tentang kelompok di balik mafia migas ini. Kelompok tersebut bahkan disebut punya koneksi dengan menteri-menteri di era sebelum kekuasaan Jokowi. Kini kelompok tersebut disebut ada di belakang salah satu partai politik yang belakangan punya hubungan kurang baik dengan Jokowi.

Artinya, sangat mungkin kata-kata Jokowi ini secara spesifik memang ditujukan untuk kelompok tersebut. Apalagi, Jokowi menyebut soal penegak hukum yang “menakut-nakuti” BUMN dan pelaku usaha, yang lagi-lagi berhubungan dengan pos kekuasaan di pucuk lembaga penegak hukum yang sebelumnya punya pertalian dengan partai tertentu.

Hanya Jokowi yang tahu pasti siapa yang sedang “ditembaknya”. Yang jelas, kata-kata sang presiden memang menjadi bagian keras dari upayanya menjamin program-program pemerintah tidak terhambat oleh pihak-pihak tertentu.

Konteks ini juga sejalan dengan kritik Jokowi yang beberapa hari lalu mengungkapkan kegeramannya terkait adanya monopoli di sektor pelayaran. Sektor ini pada akhirnya menghambat konsep “tol laut” yang selalu menjadi tajuk program Jokowi.

Praktik mafia itu sendiri juga terjadi di sektor lain. Pada tahun 2009 misalnya, pernah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum untuk memberantas persoalan praktik mafia di lingkungan penegakan hukum. Mafia juga ada di sektor impor komoditas makanan, mulai dari beras, daging, gula, garam, hingga bawang putih.

Sebagai catatan, mafia bawang putih misalnya, mampu meraup hingga Rp 19 triliun per tahunnya hanya dari permainan ekspor impor. Konteks ini tentu saja juga melibatkan pembuat kebijakan di tingkatan teratas.

Persoalan mafia ini memang menjadi hal yang serius apalagi jika kelompok-kelompok tersebut mampu menempatkan orang-orangnya ke dalam pemerintahan atau di lembaga-lembaga penegakan hukum.

View this post on Instagram

Jokowi marah ada perusahaan swasta yang melakukan monopoli pelayaran. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 31, 2019 at 3:53am PDT

Jokowi Tak Ada Beban Politik?

Level persoalannya menjadi sangat serius jika mafia pada akhirnya mengambil alih pemerintahan secara keseluruhan. Ini akan melahirkan kondisi ketika negara dijalankan oleh pemerintahan yang punya pertalian kepentingan dengan kelompok-kelompok mafia. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai mafia state.

Moises Naim dalam tulisannya di Foreign Affairs pada 2012 lalu menyebutkan bahwa mafia state sedang menjadi masalah dunia internasional. Pasalnya, organisasi kejehatan – dalam hal ini para mafia – telah menginfiltrasi pemerintahan dan menempatkan orang-orangnya di jabatan tertentu yang mendukung aktivitas mereka.

Konteks tersebut membuat pemerintahan tak lagi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengupayakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, melainkan menjadi jalan sekelompok orang untuk meraih kepentingannya.

Pada kondisi ini, negara dijalankan dengan sistem kartel, di mana hampir di semua bidang, tarik menarik kepentingan politik bukan lagi berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat, melainkan upaya pengerukan kepentingan bisnis dan ekonomi oleh segelintir orang.

Moises juga menyebutkan bahwa di beberapa negara yang pernah atau sedang menjadi mafia state, misalnya Malta, Bulgaria, Ukraina, hingga Montenegro, antara kepentingan nasional dan kepentingan segelintir orang terjalin sangat erat.

Konteks level mafia state ini mungkin belum terjadi sepenuhnya di Indonesia. Namun, indikasi bahwa kebijakan tertentu akan menguntungkan segelintir orang yang melakukan aktivitas illegal sudah banyak terjadi.

Yang jelas, keberanian Jokowi untuk menembak langsung kelompok mafia ini adalah sebuah bold statement atau pernyataan yang keras bahwa ia tak main-main saat menyebut dirinya “tidak takut karena tidak ada beban politik lagi”.

Publik cukup jarang melihat Jokowi marah dan mengeluarkan pernyataan keras yang demikian. Harapannya, hal ini memang tidak hanya sampai pada wacana dan pernyataan semata, namun benar-benar berdampak sepenuhnya dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas illegal yang merugikan, terhadap siapapun pernyataan Jokowi ini ditujukan. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Kekesalan Jokowi terlihat ketika ia menggelar rapat terbatas yang membahas program dan kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di hadapan kabinetnya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut adanya rute pelayaran yang dikuasai oleh perusahaan swasta.

Jokowi bahkan mencanangkan adanya intervensi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadirkan kompetitor agar perusahaan tersebut memiliki pesaing dan mencegah terjadinya monopoli pelayaran.

Menanggapi adanya mafia pelayaran, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman dan Investasi), Luhur Binsar Pandjaitan berjanji akan mengerahkan berbagai lembaga, mulai dari Bea Cukai hingga TNI AL, untuk memeriksa dan menindak perusahaan yang melakukan monopoli.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya yang mengatakan akan menerbitkan aturan mengenai larangan monopoli.

Budi juga menambahkan bahwa monopoli terjadi dari Surabaya terhadap beberapa jalur pelayaran ke wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua.

Sebenarnya tahun lalu, Budi juga pernah menyebut adanya mafia logistik dan bahan baku di kota Waingapu, NTT.

Ketika itu ia menjelaskan bahwa mafia tersebut merupakan pedagang besar yang menggunakan koneksinya dengan pegawai Kemhub Surabaya agar barang yang diangkut dari Surabaya menuju Waingapu hanyalah barang miliknya.

Hal ini membuat sang pedagang dapat seenaknya menetapkan harga karena hanya barang miliknya-lah yang beredar di Waingapu.

View this post on Instagram

Jokowi marah ada perusahaan swasta yang melakukan monopoli pelayaran. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 31, 2019 at 3:53am PDT

Perusahaan “Bajak” Laut?

Praktik monopoli memang dilarang di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM PUTS).

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa monopoli merupakan penguasaan atas produksi, pemasaran, atau penggunaan barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

Praktik ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan kepentingan umum karena satu pihak dapat menentukan harga, sementara masyarakat mau tidak mau harus menerimanya karena hanya barang atau jasa tersebut yang tersedia.

Kembali ke kasus mafia Tol Laut, baik Jokowi maupun Budi memang tidak menyebutkan perusahaan mana yang mereka maksud.

Namun, dalam sejarahnya, ada beberapa perusahaan pelayaran yang pernah terbukti melakukan monopoli pelayaran di Indonesia.  

Kasus terbaru terjadi pada Mei 2019 lalu ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan bahwa empat perusahaan pelayaran melakukan pelanggaran terhadap UU LPM PUTS karena telah melakukan monopoli jasa pengiriman kontainer rute Surabaya-Ambon.

Empat perusahaan ini adalah PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, PT Meratus Lines, dan PT Salam Pacific Indonesia Lines.

KPPU pun kemudian mengharuskan keempat perusahan tersebut membayar total denda sebesar Rp 20 miliar.

Yang menarik adalah dari empat perusahaan diatas, tiga di antaranya yaitu PT Tanto Intim Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, dan PT Meratus Line pada tahun 2003 juga pernah terbukti melakukan praktik monopoli oleh KPPU.

Pada kasus tersebut ada juga nama empat perusahaan lainnya, yaitu PT Jayakusuma Perdana Lines, PT Samudera Indonesia, PT Lumintu Sinar Perkasa, dan bahkan perusahaan milik pemerintah sendiri yaitu PT Djakarta Lloyd.

Tidak berhenti di situ, mafia pelayaran nampaknya juga hadir di jalur pelayaran ataupun perusahaan internasional.

Pada tahun 2016, KPPU pernah mencurigai adanya enam perusahaan perkapalan dan jasa kontainer asal Singapura yang diduga bersekongkol dalam menetapkan tarif angkut barang di jalur Batam-Singapura.

Mafia dan monopoli jasa pelayaran sendiri tidak hanya ada di Indonesia, tapi merupakan fenomena global yang juga dialami negara lain.

Pemerintah Australia misalnya, pada Agustus 2019 lalu menjatuhkan denda kurang lebih sebesar Rp 486 miliar kepada perusahaan asal Jepang, Kawasaki Kisen Kaisha, karena terlibat dalam praktik kartel terhadap biaya pengiriman kendaraan ke Australia.

Kemudian ada Uni Eropa yang awal tahun lalu menetapkan bahwa empat perusahaan dari Chile, Jepang, dan Norwegia melakukan praktik kartel dalam pengiriman kendaraan buatan Eropa.

Atas pelanggarannya tersebut keempat perusahaan diharuskan membayar denda sebesar kurang lebih Rp 6,2 triliun.

Gagalkan Tol Laut?

Tol Laut adalah program pemerintah untuk meningkatkan konektivitas laut Indonesia dengan beberapa cara seperti pembangunan infrastruktur pelabuhan, penambahan rute dan armada kapal, hingga pemberian subsidi.

Program yang dimulai pada tahun 2015 ini diharapkan dapat menurunkan disparitas alias perbedaan harga komoditas antar pulau dengan cara menekan biaya pengiriman logistik via laut.

Oleh karena itu, hadirnya praktik monopoli bertolak belakang dengan tujuan di atas karena program tol laut justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pelayaran.

Dampak negatif praktik monopoli pelayaran dapat dilihat salah satunya di Ambon, di mana monopoli yang dilakukan empat perusahaan, yang dinyatakan bersalah oleh KPPU Mei lalu, menjadi penyebab terjadinya inflasi tinggi pada tahun 2017.

Perlu diketahui bahwa 40 persen harga produk di Indonesia dipengaruhi oleh biaya logistik yang 72 persennya merupakan biaya transportasi.

Kondisi inlah yang membuat kenaikan biaya transportasi, termasuk pengiriman via laut, secara otomatis juga akan diikuti dengan kenaikan harga barang.

Padahal, di luar permasalahan monopoli, banyak pihak sudah mengeluhkan masih mahalnya biaya pengiriman logistik via laut di Indonesia.

Hal ini salah satunya diungkapkan oleh mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang membandingkan bagaimana biaya pengiriman Surabaya-Makassar per-kontainernya dapat mencapai Rp 20 juta, sementara Surabaya-Singapura hanya Rp 2,8 juta.

Amerika Serikat (AS) mengklaim Huawei sebagai alat spionase pemerintah Tiongkok. Lalu, mengapa pemerintah mau bekerja sama dengan Huawei?https://t.co/yP9963I86O pic.twitter.com/z1qM4C1d78

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) October 31, 2019

Menurut Ketua KPPU Kurnia Toha, ada beberapa alasan mengapa praktik monopoli secara umum terjadi di Indonesia.

Pertama adalah denda terhadap pelaku monopoli yang masih sangat ringan, yaitu sekurang-kurangnya Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar.

Kedua adalah terbatasnya kewenangan KPPU yang tidak memiliki wewenang untuk menyita, menggeledah, dan menangkap orang untuk mendapatkan bukti pelanggaran.

Untuk itulah KPPU mendorong pemerintah dan DPR untuk merevisi UU LPM PUTS guna menaikkan denda dan memperluas wewenang KPPU.

Namun, semenjak pergantian anggota DPR untuk periode 2019-2024, belum terdengar lagi bagaimana kelanjutan dari revisi UU LPM PUTS

Jika tidak segera ditangani, efek negatif dari praktik monopoli pelayaran dapat semakin besar, mengingat tiga tahun terakhir volume distribusi logistik melalui laut sudah meningkat 41 juta ton.

Kita lihat saja pakah Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju-nya bisa mengembalikan fungsi Tol Laut yang seharusnya menurunkan disparitas harga antar pulau dan menekan biaya transportasi, bukan sekedar jadi lahan cari untung pemilik perusahaan pelayaran. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.