PinterPolitik.com

[dropcap]H[/dropcap]ayo, masih ingat gak nih kisah Mahfud MD yang tidak mungkin jadi pendingin di Pemilu 2019 karena dituduh nggak netral?

Nah, baru-baru ini kita dikagetkan lagi dengan sesuatu yang heboh tentang Pak Mahfud lagi cuy. Bahkan dalam waktu singkat, langsung meledak layaknya bom atom pertama kali diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hehehe.

Tidak tau kenapa, Mahfud MD yang biasanya dikenal sebagai tokoh penengah, bahkan dinilai sebagai tokoh senior yang dapat dijadikan role model bagi kaum muda dan tua, kini beberapa kali membuat pernyataan kontroversial.

Memang sih, tingkah lakunya yang menunjukkan keberpihakan ke salah satu paslon tidak dapat dipungkiri. Tapi meski mempunyai keberpihakan, apa gak sayang dengan nama baik yang sudah dipupuk sejak lama jadi ikut tergerus? Ah, namanya juga politik, urusan nama baik ya nanti dulu. Upsss.

Nah, terkait hal itu, belum lama ini ketika wawancara di salah satu stasiun televisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 ini memenangkan suara di provinsi yang berpenduduk garis keras dalam hal agama. Doi menyebutkan beberapa provinsi tersebut seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Waduh, kok ya ada-ada aja, harusnya profesor kan mempertimbangkan narasi yang akan digunakan dalam berucap, kira-kira berpotensi membuat perpecahan bangsa apa enggak tuh. Hadeh, kalau sudah begini kan repot jadinya.

Kenapa Mahfud MD yang dikenal sebagai tokoh penengah, bahkan dinilai sebagai tokoh senior yang dapat dijadikan role model bagi kaum muda dan tua, kini beberapa kali membuat pernyataan kontroversial?
Share on X

Akibat kicauan dari Mahfud MD itu. Sampai-sampai jagat sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram penuh dengan pemberitaan yang sama. Belum lagi kalau grup-grup chat WhatsApp keluarga dicek satu per satu hehehe. Waduh, apa gak takut ya? Mulut netizen ini pedes-pedes loh pak. Hehehe.

Tidak hanya mendapat kritik netizen, doi juga mendapat kritik pedas dari Ketua Devisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda sari. Doi menilai bahwa Mahfud MD tidak mengetahui sejarah penyebaran agama Islam di beberapa provinsi, salah satunya Sumatera Barat. Imelda juga meminta agar kalau tidak tahu sejarahnya jangan pernah asal ngomong!  Tuh kan, langusung kena semprot.

Terlepas dari ungkapan kontroversialnya, kalau kita pikir lebih dalam, kira-kira kenapa ya Mahfud MD kok tiba-tiba ber–statement seperti itu? Padahal 2014 lalu, doi kan menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Hmmm, apa jangan-jangan karena doi sedang cari posisi untuk lima tahun yang akan datang ya? Upsss, kan jadi negative thinking. Semoga saja tidak ya, sayang nama baik doi runtuh kalau hanya karena jabatan. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

“Indonesia semboyan persatuanku, Indonesia tanah tumpah darahku. Persatuan Arab Indonesia, makin lama makin bercahaya, kita tetap bersetia”.

:: Mars Persatuan Arab Indonesia, lirik oleh AR Baswedan, lagu oleh Syekh Akbar (ayah dari Ahmad Albar) ::

[dropcap]P[/dropcap]rogresif! Mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan sebuah foto pria keturunan Arab yang mengenakan beskap dan belangkon lengkap layaknya seorang pribumi Jawa. Dialah Abdurrahman Baswedan – lengkapnya Abdurrahman bin Awad bin Umar bin Abubakar bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ali Baswedan – pria yang ada dalam foto tersebut.

Bagaimana tidak menggemparkan, potret diri itu menghiasi salah satu halaman harian Matahari – sebuah koran berbahasa Melayu-Tionghoa di Semarang yang didirikan oleh warga Tionghoa bernama Kwee Hing Tjiat – disertai sebuah artikel yang berisi ajakan bagi warga keturunan Arab untuk mendukung dan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tulisan tersebut tentu saja dianggap sangat progresif karena artikel yang terbit pada 1 Agustus 1934 itu menabrak “politik kelas” masyarakat yang diciptakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Seorang keturunan Arab, berpakaian adat Jawa pribumi, menulis untuk koran orang-orang Tionghoa. Hal itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat heboh.

AR Baswedan menjadi contoh orang Indonesia sejati: bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang batas-batas suku, agama dan ras – hal yang saat ini sepertinya sudah mulai luntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Share on X

Nyatanya, tulisan tersebut menjadi awal gerakan perjuangan kelompok keturunan Arab untuk menyatukan identitas dirinya sebagai bagian dari sebuah kesatuan bangsa Indonesia.

Kini, kisah progresivisme AR Baswedan itu pada akhirnya membuahkan penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh negara padanya. Jelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2018, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional pada 6 tokoh yang dianggap berjasa dan AR Baswedan adalah salah satu tokoh yang akan mendapatkan kehormatan tersebut.

Perjuangan AR Baswedan yang progresif dan menerobos batas-batas identitas sosial masyarakat saat itu untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah hal yang sangat berharga untuk bangsa ini.

Sayangnya, mungkin mantan jurnalis itu akan “marah-marah” jika masih hidup saat ini, apalagi dalam konteks jelang Pilpres 2019. Pasalnya, batasan identitas yang ia terobos untuk memperjuangkan ke-Indonesiaan, kini menjadi “alat legitimasi” untuk memperebutkan kekuasaan yang belakangan menjurus pada perpecahan di masyarakat.

Lalu, seperti apa pelajaran yang seharusnya diambil dari jalan perjuangan kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ini?

View this post on Instagram

Siang tadi bersama seluruh keluarga diundang ke Istana Negara untuk menghadiri prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kakek kami, A.R. Baswedan. . Foto 2 berkebaya oranye adalah Imlati, anak ke-8 Kakek, lahir 1 Juli 1945. Imlati singkatan dari Indonesia Merdeka Lekas Akan Tercapai Insya Allah. Dinamai saat gelora menuju kemerdekaan makin menggemuruh. Serasa bulan depan akan merdeka… . Semasa kecil saya tinggal serumah bersama kakek di Yogyakarta. Setiap pulang dari TK atau sekolah, diajak berjalan kaki dari Jl. Dagen ke Kantor Pos Besar untuk mengirim surat atau tulisan ke surat kabar. Tiada hari tanpa menulis. . Sejak SD saya sering jadi juru ketik. Beliau bicara, saya mengetik. Di akhir surat, beliau selalu bilang: "Surat ini diketik oleh cucu saya, Anies." Saya bangga sekali 🙂 . Kemudian hari saya menyadari, itu cara beliau untuk membuat cucunya bangga, sambil memberitahu si penerima surat bahwa semua kesalahan ketik itu karena cucunya belajar ngetik 🙂 . Bersyukur sekali saya tumbuh dan berinteraksi dengan beliau sampai dengan masa SMA. . Peran A.R. Baswedan yang sering disebut adalah, beliau bersama H. Agus Salim menjalankan misi diplomatik tahun 1947 untuk dapat pengakuan de jure dan de facto dari Mesir di awal kemerdekaan. . Surat pengakuan yg ditandatangani PM Mesir itu dibawa dalam perjalanan berbulan-bulan oleh A.R. Baswedan dari Mesir ke Indonesia. Agar lolos melewati pemeriksaan Belanda, surat dilipat dan dimasukkan kaos kaki. Bila tertangkap, selesailah misinya: musnah suratnya, tak jelas nasib pembawanya. Untung lolos. Surat itu dibawa ke Yogjakarta dan diserahkan ke Presiden Soekarno. Sebuah babak baru: sejak itu ada pengakuan de Jure dan de facto atas Kemerdekaan RI. . Generasi pendiri republik telah hibahkan segalanya, kini giliran kita bertanggung jawab meneruskan yang sudah mereka perjuangkan. . Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih ke semua pihak yang terlibat dalam proses pengusulan dari Yogya di tahun 2011 hingga pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada A.R. Baswedan.

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Nov 8, 2018 at 1:45am PST

Ius Soli, Tanah Lahirku Tanah Airku

Ada begitu banyak kisah menarik yang mengiringi perjalanan hidup AR Baswedan. Jika ditelusuri, kakek AR Baswedan dari garis ayah bernama Umar bin Abubakar bin Muhammad bin Abdullah merupakan seorang Arab totok – sebuatan untuk orang asli Arab – yang berasal dari keluarga pedagang terkenal dari kota Syibam, sebuah kota kecil di wilayah kegubernuran (governorate) Hadramaut, Yaman.

Pada saat lahir, AR Baswedan dihadapkan pada situasi retaknya lapisan sosial dalam masyarakat Arab Indonesia, entah karena golongan marga keluarga, perkara golongan sayyid atau bukan  – sebutan kehormatan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari cucunya, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali – maupun antara golongan totok dan peranakan.

Beberapa penulis menyebut situasi tersebut secara tidak langsung membentuk pribadi Baswedan menjadi cenderung progresif. Pada usia 17 tahun, Baswedan muda telah menjadi mubalig Muhammadiyah dan anggota Jong Islamiten Bond.

Sebagai keturunan Arab, ia pun mengalami diskriminasi sosial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu terdapat kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia. Kelas pertama adalah orang-orang Eropa, kelas kedua adalah etnis Tionghoa, Arab dan India, sedangkan kelas ketiga adalah golongan pribumi.

Walaupun hidup dalam pemisahan struktur sosial, AR Baswedan keluar dari batasan-batasan tersebut dan bergaul dengan siapa saja, baik pribumi maupun orang-orang keturunan dari etnis lain, terutama dengan orang-orang Tionghoa. Selain itu, sekalipun keturunan Arab, lidah Baswedan juga fasih dan kental dengan bahasa Jawa.

Kala itu, masyarakat keturunan Arab, Tionghoa dan Eropa lainnya memang dianggap sebagai kelas yang ada di atas golongan pribumi, sementara perjuangan kemerdekaan Indonesia umumnya diidentikan dengan gerakan kelompok pribumi.

Kiprah Baswedan yang paling menonjol tentu saja ada di dunia tulis menulis dan jurnalistik. Walaupun lahir di tengah-tengah masyarakat yang diisolasi oleh pemerintah kolonial, namun pergaulan yang ia rintis jauh melampaui batas-batas etnisnya. Itulah yang ia lakukan ketika mulai menapaki jejak-jejak karirnya dalam dunia jurnalistik. Ia bergaul erat dengan kawan-kawannya dari golongan Tionghoa, terutama dengan sesama aktivis.

Ia berkawan baik dengan Liem Koen Hian (1897-1952) – pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang juga redaktur Sin Tit Po, sebuah surat kabar Melayu-Tionghoa yang diterbitkan di Surabaya. Di koran itu pula Baswedan sempat bekerja sebagai jurnalis.

Persahabatan AR Baswedan dengan sesama aktivis, baik dari keturunan Arab, pribumi, maupun Tionghoa, sering kali digunakan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda dan melawan masyarakat Eropa.

Selain Sin Tit Po, nama-nama seperti Soeara Oemoem, Matahari, Majalah SADAR, Nusaputra, Harian Mercusuar dan Masa Kini merupakan beberapa koran dan majalah tempat ia pernah menyalurkan karya-karyanya.

Sementara aksinya yang paling fenomenal – seperti sudah disinggung di awal tulisan – adalah ketika ia memuat tulisannya tentang pentingnya keterlibatan orang-orang keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di harian Matahari. Dalam artikel tersebut ia menyerukan pada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia.

Ia mengajak semua keturunan Arab untuk keluar dari batas-batas perbedaan yang ada dan menganut asas kewarganegaraan ius soli: di mana saya lahir, di situlah tanah airku. Ius soli (Latin: hak untuk wilayah) merupakan hak seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir.

Pasca dimuatnya tulisan tersebut, pada 4 Oktober 1934, AR Baswedan mengumpulkan para peranakan Arab di Semarang dalam sebuah kongres. Saat itu, dikumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang menyatakan Indonesia sebagai tanah air dan akan berjuang untuk mendukung tercapainya kemerdekaan melawan Belanda.

Lalu berdirilah Persatuan Arab Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Arab Indonesia (PAI), dan AR Baswedan dipilih sebagai ketua. Beberapa sumber menyebutkan bahwa PAI didirikan Baswedan terinspirasi dari PTI yang berdiri pada 1932. Sejak saat itu, PAI ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Keterlibatan Baswedan pun semakin besar setelah ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian, pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, AR Baswedan tercatat pernah menjadi delegasi Indonesia untuk melobi negara-negara anggota Liga Arab agar mendapatkan pengakuan kedaulatan.

Bersama dengan Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), Rasyidi (Sekjen Kementerian Agama), Muhammad Natsir, dan St. Pamuncak, ia menjadi delegasi diplomatik pertama yang dibentuk oleh Indonesia.

Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan de jure oleh Mesir. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut tidaklah mudah.

Ada beberapa cerita yang menyebutkan bahwa AR Baswedan sampai harus menyembunyikan beberapa dokumen dalam kaus kakinya untuk menghindari pemeriksaan keamanan. Kisah keberhasilannya menyelundupkan dokumen dalam kaus kaki itu dikisahkan langsung oleh sang cucu, Anies Baswedan.

Di sisa hidupnya, AR Baswedan tetap melakoni hari-hari sebagai jurnalis dan mubalig dalam kesederhanaan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa hingga akhir hayat, ia tidak memiliki rumah sendiri. Ia dan keluarga menempati rumah pinjaman di dalam kompleks Taman Yuwono di Yogyakarta, sebuah kompleks perumahan yang dipinjamkan oleh Haji Bilal untuk para pejuang revolusi saat Ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Menembus Batas Identitas

AR Baswedan menghembuskan napas terakhirnya pada 16 Maret 1986, meninggalkan 11 orang anak. Jasa-jasanya akan diingat sebagai tokoh yang progresif pada zamannya dan berperan pada pengakuan kedaulatan negara.

AR Baswedan adalah tokoh yang berani keluar dari batas-batas yang ada di sekitarnya. Ia menjadi contoh orang Indonesia sejati: bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang batas-batas suku, agama dan ras – hal yang saat ini sepertinya sudah mulai luntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Dalam konteks perjuangan politik, ia setidaknya menjalankan perannya sesuai dengan pemikiran Aristoteles, bahwa politik dan komunitas politik memang harus menjadi peran sentral dalam mewujudkan kehidupan berbudi luhur dalam masyarakat.

Kiprah AR Baswedan sudah lebih dari cukup untuk melaksanakan hal tersebut. Ia setidaknya menunjukkan bahwa politik itu bukan hanya sekedar soal kekuasaan saja, tetapi lebih daripada itu, harus bisa memberikan sumbangsih bagi kehidupan masyarakat.

Jelang Pilpres 2019, mungkin baik jika Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang bersaing memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini, ikut menyadari apa yang digariskan oleh AR Baswedan itu. Sekejam-kejamnya politik, memang semuanya harus ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat banyak.

Apalagi dengan konteks politik identitas yang dalam 5 tahun terakhir menjadi mainan utama dalam politik Indonesia, sudah selayaknya semua pihak malu dengan apa yang mereka lakukan. Mempertajam sekat-sekat identitas tentu saja akan menjadi pengkhianatan terhadap sejarah dan terhadap perjuangan tokoh seperti AR Baswedan.

Semoga gelar Pahlawan Nasional yang ia terima tidak hanya membuat masyarakat mengingat namanya saja, tetapi juga kiprah dan nilai-nilai yang ia perjuangkan untuk bangsa dan negara ini. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilihan Presiden 2019 akan segera digelar. Baik Jokowi maupun Prabowo kini semakin memantapkan strategi masing-masing untuk meraih kemenangan. Mendekati masa-masa pemilihan tersebut, tentu saja Pulau Jawa akan menjadi sorotan berbagai pihak mengingat menguasai pulau terpadat di Indonesia ini adalah kunci untuk menentukan hasil Pilpres tahun depan.

Belum lama ini, Jokowi baru saja melakukan kunjungan ke Banten. Calon presiden (capres) nomor urut 01 itu berkunjung ke situs Kesultanan Banten Lama yang saat ini sedang berada dalam tahap revitalisasi. Banten sendiri memiliki kaitan langsung dengan cawapres Jokowi, Ma’ruf Amin. Nama terakhir adalah pemuka agama yang berasal dari provinsi tersebut.

Sementara itu, tentu saja Banten mengingatkan kita pada Pilpres 2014 karena provinsi itu menjadi salah satu daerah di mana Jokowi kalah dari Prabowo. Sang jenderal meraih suara hingga 57,10 persen, sedangkan Jokowi hanya meraih 42,90 persen.

Di Pilpres kali ini, belum ada tanda-tanda suara Banten akan berpihak kepada Jokowi. Apalagi menurut hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, PDIP sebagai partai utama pengusung presiden belum bisa menandingi Partai Gerindra di wilayah tersebut. Hal itu tentu saja menjadi penanda bahwa Banten merupakan “benteng terakhir” Prabowo di pulau Jawa – selain Jakarta tentunya.

Banten merupakan “benteng terakhir” Prabowo di pulau Jawa
Share on X

Maka, bukan tidak mungkin kunjungan Jokowi ke provinsi paling barat pulau Jawa itu menjadi penanda bahwa sang presiden sudah mulai melakukan manuver politik untuk menguasai wilayah tersebut. Jokowi sendiri pernah mengatakan menargetkan 70 persen suara di Banten pada Pilpres 2019.

Terlepas dari faktor elektoral tersebut, nyatanya beberapa kalangan menilai terdapat indikasi bahwa kunjungan Jokowi ke provinsi tersebut mirip dengan taktik yang digunakan Snouck Hurgronje – seorang pria kebangsaan Belanda – yang membantu kaum kolonial menguasai Aceh di zaman sebelum kemerdekaan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan taktik ala Snouck Hurgronje tersebut?

Aceh dan Taktik Snouck Hurgronje

Dalam sejarah, Aceh dikenal sebagai daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Disebutkan bahwa Belanda berkali-kali mengalami kekalahan dalam Perang Aceh. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, Belanda pun mengutus seorang orientalis – orang yang mempelajari budaya ketimuran – bernama Snouck Hurgronje untuk mencari titik kelamahan orang-orang dari tanah rencong tersebut.

Snouck Hurgronje adalah ilmuwan asal Belanda lulusan Universitas Leiden, Jurusan Teologi. Sebelum datang ke Hindia Belanda Snouck sudah lebih dulu mendapat pemahaman tentang Islam ketika tinggal di Mekkah, Arab Saudi. Dalam buku berjudul Islam di Hindia Belanda, Snouck mengatakan di Mekkah-lah pertama kalinya ia mendapatkan informasi mengenai orang-orang Aceh.

Atas dasar itulah ketika sampai di Aceh, Snouck Hurgronje langsung diterima oleh kelompok-kelompok Islam. Di sana, ia menyamar dengan menggunakan simbol-simbol Islam, seperti mengganti nama menjadi Syekh Abdoel Ghafar, bercakap-cakap dalam bahasa Arab dan mengenakan pakaian serba muslim.

Dengan taktik semacam itu, ia berhasil membuat laporan pertama tentang Aceh berjudul Atjeh Verslag. Laporan itu kelak menjadi sebuah buku berjudul The Aceh (1906) di mana ia menjelaskan mengenai sisi antropologis dan sistem sosial masyarakat Aceh.

Snouck menjelaskan bahwa di Aceh, ulama dan Uleebalang (pemimpin lokal) memegang peranan dalam masyarakat setempat. Dalam laporan itu, Snouck juga menyebut bahwa para ulama-lah yang mengobarkan Perang Aceh dengan semangat jihad. Sementara itu, ia mengatakan Uleebalang bisa diajak menjadi calon sekutu Belanda karena kepentingan mereka adalah berniaga.

Snouck Hurgronje menyebut bahwa para ulama-lah yang mengobarkan Perang Aceh dengan semangat jihad
Share on X

Belanda sangat terkesan dengan laporan itu dan menjadikan hal itu sebagai dasar kebijakan politik dan militernya. Maka untuk menghancurkan semangat perjuangan Aceh, Belanda menempuh dua strategi, yaitu merangkul Uleebalang dan menaklukan ulama.

Disebutkan bahwa kelompok Uleebalang diberikan hak istimewa seperti kedudukan, pangkat, dan gaji yang besar. Sementara kaum ulama dikejar dan ditangkap untuk menghilangkan semangat jihad-nya. Hal ini menurut Snouck penting dilakukan karena ulama-lah yang menggelorakan semangat anti-kolonialisme di kalangan masyarakat.

Pada akhirnya, wilayah berjuluk Serambi Mekkah itu benar-benar bisa ditaklukkan oleh Belanda. Menurut Jajat Burhanuddin, seorang pakar sejarah dan kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di titik itulah Snouck Hurgronje memulai karir sebagai dalang intelektual di balik kebijakan-kebijakan Belanda tentang Islam di nusantara.

Jokowi Tiru Snouck Hurgronje?

Dalam konteks tersebut, beberapa pihak menilai ada indikasi Jokowi menggunakan taktik Snouck Hurgronje dalam menguasai wilayah Banten. Hal itu dikarenakan, ia kerap mengenakan simbol-simbol Islam dan adat ketika berkunjung ke daerah tersebut. Sama seperti Aceh, Banten pun merupakan wilayah yang sangat kental dengan pengaruh Islam.

Pakar asal Universite de Marseille, Gabriel Facal dalam tulisan berjudul Religious Specificities in the Early Sultanate of Banten menjelaskan bahwa Banten pada abad-19 terkenal sebagai wilayah Islam yang lebih kuat daripada wilayah lain di Jawa. Facal juga menjelaskan kelompok ahli seni bela diri (jawara) dan para pemimpin pesantren (ulama dan kiai) memainkan peran besar di tengah-tengah masyarakat Banten.

Saat ini, kelompok ulama dan para Jawara itu telah menjadi kelompok elite kultural di Banten dan memegang peranan politik di provinsi ujung barat pulau Jawa tersebut. Maka, muncul anggapan jika ingin menguasai wilayah Banten, kuncinya adalah harus merangkul kedua kelompok itu.

Mungkin itulah mengapa Dinasti Ratut Atut mampu menguasai Banten dengan waktu yang cukup lama karena elite politik itu berhasil merangkul ulama dan jawara untuk membangun fondasi kekuasaan di daerah tersebut. Lantas, bagaimana dengan Jokowi?

Beberapa hari lalu Jokowi dan Ma’ruf Amin baru saja mengunjungi Banten dengan mengenakan pakaian pendekar berwarna hitam. Di bagian dada pakaian tersebut tertulis “Pendekar Banten Indonesia”. Tentu saja aksi Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut mengundang perhatian berbagai pihak. Mungkinkah hal itu adalah aksi simbolik pasangan nomor urut 01 untuk mengatakan bahwa mereka sangat dekat dengan kelompok jawara?

Tidak sekedar itu, dalam “menaklukkan” Banten, Jokowi pun berusaha merangkul dinasti Ratu Atut. Kerjasama itu mungkin bermakna sebagai simbiosis mutualisme, di mana dinasti Ratu Atut bisa membantu Jokowi dalam meraih suara di Banten, sedangkan Jokowi dapat membantu mereka dalam mengamankan bisnis-bisnis lokal keluarga.

Bukankah dalam konteks tersebut, manuver politik semacam ini mirip dengan taktik Snouck Hurgronje dalam merangkul kaum Uleebalang di Aceh?

Selain itu, Jokowi juga melakukan hal tidak terduga ketika datang ke Banten. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih memilih datang ke situs Kesultanan Banten Lama dibandingkan berkunjung ke taman kota atau pusat keramaian lainnya.

Sekilas, mungkin hal itu nampak biasa saja. Namun, jika dilihat secara historis, situs tersebut merupakan simbol kebesaran Islam Banten di masa lalu. Dengan melakukan kunjungan tersebut, mungkinkah Jokowi ingin membentuk kesan bahwa ia sangat dekat dengan kelompok Islam di wilayah itu?

Jika benar, hal ini lagi-lagi mirip dengan apa yang dilakukan oleh Snouck ketika mendekati kelompok-kelompok Islam di Aceh. Titik perbedaan antara Snouck dan Jokowi mungkin hanya terletak pada penaklukkan mereka terhadap ulama.

Jika Snouck mengarahkan Belanda agar mengejar dan menangkap ulama, Jokowi justru sudah “menaklukkan” ulama dengan cara menggandeng pemuka agama asal Banten, Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Melalui Ma’ruf Amin, hubungan antara Jokowi dengan ulama Banten pun akhirnya terbuka.

Pada titik ini bisa disimpulkan bahwa terdapat kemiripan taktik antara Jokowi dalam menguasai Banten, dengan Snouck Hurgronje dalam menguasai Aceh. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah taktik ini akan efektif di Pilpres 2019?

Dengan berkaca pada perolehan suara di tahun 2014, bisa saja taktik ini akan menjadi efektif. Mengingat, sepertinya Jokowi harus berusaha lebih keras untuk menaklukkan wilayah-wilayah dengan basis pemilih Islam yang kuat.  Jika taktik ini berhasil, bukan tidak mungkin hal ini pun akan berguna bagi sang presiden untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain yang serupa. Mungkinkah? Menarik untung ditunggu. (D38)

PinterPolitik.com

“Under every stone lurks a politician” – Aristophanes (446-386 BC), komedian Yunani kuno.

[dropcap]E[/dropcap]ntah apa yang dipikirkan oleh Edward ketika Bank Summa miliknya dilikuidasi pada tahun 1992. Haruskah ia marah, kecewa, atau cemas?

Pasalnya pemerintahan Presiden Soeharto saat itu terlihat ‘pilih kasih’. Bank Summa milik Edward dengan total kredit macet mencapai Rp 1 triliun diberikan status likuidasi, sementara Bank Pacific milik Ibnu Sutowo tidak mendapatkan status tersebut. Bank Pacific hanya dinyatakan bangkrut dan ditutup, padahal utang bank tersebut mencapai Rp 2 triliun. Sebagai catatan, sebuah bank yang dilikuidasi diharuskan untuk menyelesaikan semua utangnya.

Kini, entah perasaan apalagi yang ada dalam benak Edward ketika ia secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi dana pensiunan PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,4 triliun – perusahaan yang dibesarkan oleh Ibnu Sutowo. Kejaksaan menahan putra pertama pendiri PT Astra Internasional, William Soeryadjaya ini untuk mencegah Edward mempengaruhi saksi atau menghilangkan barang bukti.

Attorney General's Office Detains Edward Soeryadjaya for Alleged Involvement in Pertamina … https://t.co/3Ax8rNuKit pic.twitter.com/G3dUdaorM0

— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) November 21, 2017

Bak durian runtuh, ternyata pria kelahiran 21 Mei 1942 ini juga menjadi terdakwa dalam kasus keterangan palsu di sebuah yayasan sekolah di Jawa Barat. Edward disebut telah 13 kali mangkir sebagai terdakwa keterangan palsu akta notaris Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB).

Publik mungkin tidak banyak yang tahu tentang sosok Edward. Namun, jika mengikuti gelaran Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu, sebagian dari kita pasti ingat ketika Sandiaga Uno sempat dilaporkan ke polisi terkait pemalsuan dokumen aset sebuah perusahaan. Dialah Edward Soeryadjaya yang membuat laporan polisi tersebut.

Atau, mundur lagi ke belakang, mungkin banyak yang memperhatikan pemberitaan ketika pada Juni 2014 lalu, Direktur Ortus Holdings Ltd ‘melabrak’ Wakil Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait ribut-ribut proyek monorel. Dialah Edward Suryadjaya, yang saat itu keluar dari Balai Kota dengan wajah cemberut.

Kini, kasus-kasus yang membelitnya menimbulkan tanda tanya besar, apakah putra William Soeryadjaya ini memang punya rekam jejak bisnis yang kurang baik, atau ini hanya sebuah ‘ketidakberuntungan’? Bagaimana sebetulnya kiprah Edward dalam bisnis dan hubungannya dengan politik?

Pertaruhan Trah Soeryadjaya

Hubungan Edward Soeryadjaya dengan Astra – bahkan dengan saudara-saudarinya – memang tidak begitu baik, terutama pasca krisis yang terjadi pada tahun 1992, seperti disebutkan di awal tulisan. Saat itu, Bank Summa milik Edward terbelit utang.

Dari Rp 1,5 triliun kredit yang disalurkan Bank Summa, sekitar Rp 1 triliun-nya macet. Utang Bank Summa salah satunya berasal dari Handelsbank Jerman lewat pinjaman yang nilainya mencapai 150 juta DM (Deutsch Mark) atau sekitar Rp 1,2 triliun.

Akibat utang-utang tersebut, William Soeryadjaya sampai harus turun tangan membantu kesulitan putranya. Status likuidasi membuat William harus menyelesaikan pembayaran utang bank milik anaknya tersebut. Sekitar 10 juta lembar saham Astra Internasional dilepas ke publik – harga yang harus dibayar oleh William. Harga itu terasa sangat mahal karena sekaligus manandai lepasnya kendali keluarga Soeryadjaya atas Astra.

Beberapa pihak yang tahu persoalan ini menyebut peristiwa tersebut melahirkan kerenggangan hubungan antara Edward dengan adik-adiknya: Edwin, Joyce dan Judith. Saudara-saudaranya menuduh Edward sebagai biang kerok kehancuran bisnis keluarga dan menyebabkan trah Soeryadjaya kehilangan kontrol atas Astra.

Selentingan juga bermunculan terkait adanya pihak-pihak yang memang ingin mengambil alih Astra – perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1990. William ‘dipaksa’ melepas saham perusahaan demi membayar utang bank milik anaknya, sementara di saat yang sama ada bank lain yang utangnya mencapi Rp 2 triliun, tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan diperlakukan secara ‘istimewa’ oleh Soeharto.

Walaupun demikian, kepasrahan dan keteguhan William berhasil membuat bisnis keluarganya tetap bertahan dan bahkan kembali memasuki masa kejayaan beberapa tahun setelahnya. Edward dan adik-adiknya juga melebarkan sayap bisnis ke berbagai sektor, mulai dari finansial hingga ke pertambangan.

Jika krisis tahun 1992 itu tidak terjadi, maka mungkin status putra mahkota Astra akan menjadi kado terindah bagi pria yang pernah mengenyam pendidikan di Ruhr University, Jerman ini. Tapi, apa mau dikata mimpi Edward tersebut justru digantikan oleh status perusahaan yang berpindah tangan.

Edward dan Edwin Soeryadjaya

Hubungan yang renggang – bisa juga disebut sedikit bertolak belakang – dengan saudara-saudaranya, salah satunya bisa terlihat di dunia politik. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Edward mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disebutnya sebagai ‘teman’. Ahok sendiri memang sempat mengakui bahwa ia dan Edward punya hubungan pertemanan.

Dukungan ini juga beralasan, mengingat perusahaan Ortus Holding Ltd di mana Edward menjabat sebagai direktur adalah investor utama konsorsium proyek monorel Jakarta. Maka, sebagai bagian dari upayanya untuk ‘memenangkan’ Ahok, ia sempat melaporkan Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan pemalsuan dokumen – banyak pihak menilainya sebagai cara-cara politik yang kurang terpuji.

Sementara, Edwin Soeryadjaya saudaranya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Edwin memiliki latar belakang kedekatan dengan Sandi. Keduanya adalah rekanan bisnis yang bahu membahu mendirikan PT Saratoga Investama Sedaya. Ketika Edward melaporkan Sandi ke Polisi terkait pemalsuan dokumen, yang dilakukan Sandi adalah bertemu dan meminta dukungan Edwin.

Walapun lebih dekat dengan Edwin, Sandi pun ternyata pernah menjalankan bisnis bersama Edward, meskipun beberapa pihak menyebut hubungan Sandi dengan Edward penuh ‘bara yang tak padam’. Sandi adalah salah satu murid William Soeryadjaya yang sukses mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya. Maka tidak heran, banyak yang menyebut William sebagai ‘pencetak orang-orang kaya di Indonesia’.

Lalu, jika berkaitan dengan politik, apakah status tersangka Edward ini punya hubungan dengan konstelasi politik di tingkat nasional?

Politik Bisnis atau Bisnis Politik?

Bukan rahasia lagi jika politik dan bisnis memang seperti sekeping mata uang: tidak dapat dipisahkan dan saling bersinggungan. Dari sekian banyak pebisnis, Edward mungkin menjadi salah satu potret tokoh yang mewakili pertalian bisnis dan politik. Fenomena ini adalah hal yang umum terjadi beberapa dekade belakangan, terutama di negara berkembang. India merupakan salah satu negara yang mengalami hal yang sama.

Sementara, negara maju punya sejarah yang lebih panjang terkait pertalian hubungan bisnis dengan politik ini. Amerika Serikat misalnya telah mengalami hal tersebut untuk waktu yang lama. Pemilihan anggota Kongres AS tahun 1958 merupakan salah satu tonggak awal pertalian politik dan bisnis yang mendapatkan artikulasi praksis. Saat itu, kebanyakan anggota kongres dari Partai Demokrat yang terpilih adalah kelompok pebisnis atau golongan pro-bisnis.

Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak. Politik terbuka bagi siapa pun, termasuk bagi kalangan pebisnis. Di Indonesia, keran politik memang terbuka bagi pebisnis pasca reformasi 1998. Pebisnis – umumnya dari kelompok etnis Tionghoa – mendapatkan artikulasi kesempatan politik yang sama setelah selama 3 dekade dibatasi untuk hanya bergerak di bidang bisnis saja.

Primordialisme Soeharto yang ditunjukkannya ketika memberikan perlakuan berbeda kepada Bank Pacific milik Ibnu Sutowo – seorang mantan militer berdarah Jawa – dibanding Bank Summa milik Edward yang berdarah Tionghoa, tentu menjadi bagian yang membekas dalam sejarah hidup Edward dan klan Soeryadjaya.

Mungkin inilah yang menyebabkan lahirnya tonggak kesadaran politik para pebisnis di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia pun masih sangat dipengaruhi oleh relasi bisnis-politik ini, di  mana ‘perkawinan’ konglomerasi bisnis dengan oligark politik menghasilkan sistem kekuasaan yang banyak kali tidak memihak rakyat kecil. Sayangnya, hal inilah yang sedang terjadi saat ini, di mana 50 persen kekayaan negara dikuasai oleh hanya 1 persen penduduk saja.

Edward mungkin sedang apes. Sebagai pebisnis, mungkin ia ‘bermain’ terlalu jauh. Pertamina, perusahaan yang dibesarkan oleh Ibnu Sutowo-lah yang juga menghentikan langkahnya.

Pada akhirnya, kisah tentang Soeryadjaya dan Astra akan menjadi sebuah dongeng yang menarik untuk ditunggu bab-bab selanjutnya. Yang jelas, dari kasus Edward Soeryadjaya ini masyarakat bisa semakin paham kata-kata Aristophanes di awal tulisan ini, bahwa di bawah batu sekalipun pasti ada politik dan politisi di sana. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ara pejuang kemerdekaan, baik dari kalangan intelektual maupun militer, punya relasi luas dengan tokoh kunci dari negara lain. Saat Indonesia berusaha melakukan revolusi kemerdekaan, dunia internasional saat itu sedang menghadapi Perang Dunia II, yang bertumpu antara Poros (Jerman, Jepang, Italia) dengan Sekutu (Uni Soviet, Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris Raya).

Kekuatan Poros perlahan dipukul mundur oleh Sekutu, dengan bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, sebagai gong penutup. Peristiwa duka mendalam bagi Jepang, dimanfaatkan para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda sebagai tokoh militer tertinggi Jepang berani pasang badan demi Kemerdekaan Indonesia. Ia mempersilakan dan menjamin para pemimpin untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya.

Selain Tadashi Maeda, berikut adalah tokoh asing lainnya yang turut berjuang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

1. Muriel Stuart Walker (K’tut Tantri)

Perempuan kebangsaan Skotlandia ini dikenal juga dengan nama K’tut Tantri. Ia adalalah penyiar Radio Barisan Pemberontakan Indonesia yang statsiunnya bertitik di Surabaya. Stasiun radio ini dipimpin oleh Bung Tomo.

Muriel atau K’tut Tantri menyampaikan pidato Bung Tomo dalam Bahasa Inggris dan juga menyiarkan jalannya peperangan ke seluruh Eropa. Akhirnya, perjuangan Indonesia dapat dikenal dan simpati berdatangan terhadap perjuangan rakyat Surabaya. Sayangnya, stasiun radio yang berlokasi di Jalan Mawar No. 10 – 12 Surabaya saat ini sudah rata dengan tanah untuk lahan parkir sebuah plaza. Padahal, menurut historia.id, lokasi tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya tahun 1998.

2. Dmitry Manuilsky

Sejak 4 Desember 1945, Sutan Sjahrir, Perdana Menteri Indonesia, selalu menyatakan bahwa campur tangan PBB adalah jalan terbaik untuk memecahkan soal Indonesia dan Belanda. Maka dari itu, Sjahrir selalu mengirim surat ke PBB agar masalah Indonesia dibicarakan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dmitry Manuilsky, utusan Ukraina untuk PBB, adalah tokoh pertama yang mengusulkan permasalahan Indonesia agar dibahas di Dewan Keamanan PBB. Di tiap sidang, Manuilsky bersikukuh jika Indonesia berada dalam keadaan bahaya. Berkat dirinya sengketa Indonesia – Belanda menjadi sengketa internasional.

3. Warner dan Losche

Kedua tokoh asing ini adalah prajurit Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) dari Kapal Selam U- 219. Mereka memutuskan bergabung dengan gerilyawan Indonesia saat Perang Dunia II berakhir.

Keduanya menjadi pelatih militer pada sebuah kesatuan tentara Indonesia di Pulau Jawa, tepatnya di perkebunan kopi Ambarawa. Losche meninggal ketika melatih gerilyawan Indonesia saat merakit sejenis pelontar api.

4. Bob Earl Freeberg

Dalam otobiografinya berjudul Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno menirukan perkataan Bob Earl Freeberg padanya, “Namaku Bob Freeberg. Aku orang Amerika. Aku seorang pilot dan menaruh simpati pada perjuangan Anda. Bantuan apa yang dapat kuberikan?”

Misi penting yang dilakukan Freeberg adalah mengirimkan pasukan penerjun ke Kalimantam yang saat itu diduduki NICA. Ia juga membawa misi mengirmkan uang dan emas untuk membantu gerilya di Sumatera. Namun nahas, pesawat yang dikemudikannya, berkode RI – 002, ditembak Belanda pada 1 Oktober 1948 di Sumatera Selatan. Bung Karno yang saat itu dikenal sangat anti Amerika, bahkan menyatakan dukanya dengan mengatakan, “Tak pernah aku akan melupakan kawanku orang Amerika, Bob Freeberg.”

5. Joseph Benedict Chifley

Chifley adalah Perdana Menteri Australia periode 1945 – 1949, yang berasal dari Partai Buruh. Berbeda dengan Tony Abbot, yang selalu memnunjukan sikap bermusuhan dengan Indonesia, Chifley cenderung mendukung Kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi. Dukungannya ditunjukan dengan membiarkan aksi boikut yang dilakukan para buruh pelabuhan Australia yang membawa persenjataan Belanda ke Indonesia.

Dukungannya berlanjut di ranah PBB dengan menyatakan bahwa Indonesia masih eksis dan sanggup melawan Belanda dalam Agresi Militer II. Atas jasanya, Chifley menerima penghargaan Bintang Dharma Putra RI di tahun 1992.

6. Tadashi Maeda

Namanya sering disebut dalam buku sejarah Indonesia. Ia adalah satu-satunya tokoh Jepang yang berani mengambil resiko mendukung kemerdekaan Indonesia meski penguasa di Jawa mematuhi peraturan Sekutu menjaga status quo. Ia adalah tokoh asing yang tiap tahunnya turut gembira menyambut peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Laksamana Tadashi Maeda memiliki peran penting dengan mempersilakan dan menjamin keamanan para pemimpin Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Saat ini, rumah Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakart Pusat menjadi Museum Naskah Proklamasi.

7. Ichiko Tatsuo (Abdul Rachman)

Nama Abdul Rachman diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat Divisi Pendidikan PETA, sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Tatsuo memimpin Pasukan Gerilya Istimewa di Semeru, Jawa Timur.

Ichiko Tatsuo gugur di desa Dampit, Malang, pada 9 Januari 1949 karena tertembak tentara Belanda. Pada Februari 1958, Presiden Soekarno memperingati jasanya dengan memberi sebuah teks yang disimpan di biara Buddha Shei Shoji di Mintoku, Tokyo. Biara tersebut akhirnya menjadi monument Soekarno (Sukaruno hi) bertuliskan, “Kepada sdr. Ichiki Tatsuo dan sdr. Yoshizumi Tomegoro. Kemerdekaan bukanlah milik bangsa saja, tetapi milik semua manusia. Tokyo, 15 Februari 1958. Soekarno.”

8. Tomegoro Yoshizumi

Selain Ichiko Tatsuo, Soekarno juga menaruh hormat yang tinggi pada perwira intel Jepang, Tomegoro Yoshizumi. Bagaimana tidak? Di saat Jepang mengirimkan tentara untuk menduduki Indonesia, Yoshizumi malah membantu kemerdekaan Indonesia dan mempersembahkan hidupnya untuk Indonesia.

Ia melibatkan diri dengan mencuri barang-barang di gudang Markas Besar Kaigun Bukanfu, lalu menjualnya di pasa gelap. Hasil penjualan itu diserahkan kepada Tan Malaka untuk mendanai Perang Gerilya. Ia juga menjalin kontak dengan Affandi, pelukis dan pemimpin serikat buruh PAL untuk mendirikan pabrik senjata di Blitar dan Kediri. Yoshizumi gugur di Blitar pada 10 Agustus 1948 dan makamnya bisa ditemui di Taman Makam Pahlawan, Blitar, Jawa Timur.

9. Shigeru Ono

Jika dua tokoh Jepang berkontribusi dalam lingkup militer, Shigeru Ono bergerak dengan menerjemahkan buku rangkuman taktik perang dan trik perang gerilya untuk tentara Indonesia. Ono juga ikut bergerilya dengan menyerang markas KNIL di Mojokerto pada Juni 1947.

Usai pengakuan kedaulatan Indonesia, Ono menetap di Batu, Malang, Jawa Timur hingga akhir hayatnya. Ia mengisi waktu dengan bertani, sambil sesekali menerima wartawan di rumahnya. Ono meninggal pada 25 Agustus 2014 karena tifus dan pembengkakan pembuluh darah. Ono adalah sedikit dari mantan tentara Jepang yang menolak hara-kiri atau kembali ke Jepang setelah kekalahan melawan Sekutu.

10. Yan Chill Sung

Ketika Jepang menjajah Korea, ia juga mengkooptasi tentara Korea untuk dikirim ke Indonesia sebagai ilbon gunnin (tentara regular) dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, Yan Chill Sung, sebagai atasan para tentara tambahan, memilih bergabung dengan gerakan pembebasan Indonesia dan memilih mati di ujung bedil serdadu Belanda.

Chill Sung masuk agama Islam dan berganti nama menjadi  Komarrudin. Ia bekerja sebagai ahli peledak dan berkontrbusi besar dalam operasi penghancuran jembatan Cimanuk untuk menggagalkan upaya Belanda menguasai wilayah Wanaraja. Pada 9 Agustus 1948, Sung tertangkap dan dieksekusi pasukan Buru Sergap Belanda yang diinisiasi H.J Mook. Sebelum ditembak, Sung sempat berteriak, “Merdeka!” sebelum akhirnya peluru menembus kepalanya. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut, Jawa Barat.

Orang Asing di Pihak yang Benar

Kesepuluh tokoh asing tersebut pastinya memiliki alasan mendalam tersendiri untuk membela Indonesia dengan caranya masing-masing. Terutama bagi mereka yang rela mati ribuan kilometer dari kampung halamannya, demi kemerdekaan bangsa lain.

Menyaksikan kiprah orang asing bagi Indonesia ini, layaknya melihat kiprah Hanuman dalam cerita Ramayana. Mereka adalah makhluk asing serupa kera yang berada di pihak Rama. Dalam konteks revolusi Indonesia, para tokoh asing ini, bagi orang Indonesia adalah orang asing yang berada di pihak yang benar. Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/A27)

► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“Tinggal aja aku di sito, uda nada aku to idop lagi, pogilah kita, maju terus berjuang” – ‘Tinggalkan saja saya di sini, saya tidak bisa hidup lagi, pergilah kamu maju terus berjuang’ (Pang Suma)

[dropcap size=big]I[/dropcap]tulah salah satu penggalan kalimat yang pernah diucapkan oleh Pang Suma – pejuang dan pahlawan kemerdekaan dari Suku Dayak. Dalam sebuah serangan balasan Jepang terhadap para pejuang Dayak di Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada 17 Juli 1945, Pang Suma terkena tembakan musuh di pahanya dan membuat dirinya sulit bergerak. Ia kemudian meminta rekan-rekannya untuk meninggalkan dirinya dan terus berjuang. “Pogilah kita, maju terus berjuang”. Pang Suma akhirnya meninggal di bawah sebuah jembatan di dekat dermaga Meliau dengan kebanggaan dan kebesarannya sebagai putra Dayak.

Kisah tokoh yang juga dikenal dengan nama Menera ini memang tidak sepopuler Pangeran Diponegoro atau pejuang-pejuang kemerdekaan di Pulau Jawa. Namun, keberadaan Pang Suma membuktikan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai suku dan kelompok dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Pang Suma merupakan ksatria besar bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau, sementara di Pontianak, nama Pang Suma menjadi ikon dan terpampang besar sebagai nama tempat atau gedung.

Tragedi Mandor Berdarah

Pang Suma (‘Pang’ artinya ‘bapak’ dan Suma adalah nama anaknya, Pang Suma: bapak-nya Suma) berasal dari Dusun Nek Bindang, Desa Baru Lombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Panggilan ‘Pang’ merupakan satu kebiasaan penduduk setempat agar lebih sopan dan hormat kepada seseorang. Pang Suma merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Pang Suma memiliki nama asli Bendera bin Dulung, namun ada pula yang menyebutya Menera. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Pang Suma dilahirkan. Namun, dari cerita yang tersebar di masyarakat, Pang Suma tinggal di Nek Bindang yang ada di tepian Sungai Kapuas.

Saat Jepang menduduki Kalimantan Barat, beberapa perusahan kayu Jepang juga berdiri dan mengeruk kekayaan kayu Kalimantan. Perusahaan seperti SSKK (Sumitomo Shokusan Kabushiki Kaisan) dan KKK (entah apa kepanjangannya, yang jelas perusahaan kayu dari Jepang) mempekerjakan – lebih tepatnya memperbudak – masyarakat untuk bekerja dengan keras tanpa mempedulikan upah bahkan keselamatan para pekerja tersebut. Banyak diantaranya yang dipaksa untuk meninggalkan anak dan istrinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja tersebut bahkan tidak diberi makan oleh perusahaan.

Romusha ­– kerja paksa – Jepang ini menimbulkan gejolak di masyarakat Dayak. Jepang melihat gejolak yang umumnya dipicu oleh kaum feodal lokal, cendikiawan, ambtenar (pegawai pemerintahan), politisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari berbagai etnik, suku maupun agama sebagai ancaman serius. Maka, terjadilah peristiwa penculikan dan pembantaian besar-besaran yang dikenal dengan ‘Tragedi Mandor’ yang terjadi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Diperkirakan ada sekitar 21 ribu orang yang dibantai Jepang – walau Jepang sendiri mengklaim hanya membantai 1.000 orang.

Pembantaian bukan hanya terjadi kepada kaum cendekiawan dan feodal lokal, tetapi juga kepada rakyat jelata. Tragedi yang terjadi antara September 1943 hingga pertengahan tahun 1944 tersebut membawa dampak pada lahirnya perlawanan di berbagai wilayah, termasuk di daerah tempat Pang Suma tinggal. Pemerintah daerah Kalimantan Barat menetapkan tanggal 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor sebagai apresiasi terhadap perjuangan pergerakan nasional yang terjadi di Mandor.

Perang Dayak Desa

Pang Suma dan para pejuang Suku Dayak Desa (kelompok Suku Dayak pedalaman) menganggap kerja paksa dan berbagai pembantaian yang dilakukan oleh Jepang sudah berlebihan dan menyiksa rakyat. Puncaknya adalah ketika seorang pimpinan perusahaan kayu bernama Osaki ingin menikahi seorang gadis Dayak bernama Linggan, namun ditolak oleh ayah Linggan. Tidak terima, Osaki mengancam akan memancung ayah Linggan (Pang Linggan). Mengetahui hal tersebut, Pang Linggan dan  beberapa tokoh termasuk Pang Suma, bersepakat untuk melawan dan menyerang Jepang.

Dalam bukunya yang berjudul ‘Peristiwa Mandor Berdarah’, Syafaruddin Usman dan Isnawita Din menuturkan bahwa Osaki dan kelompoknya akhirnya berhasil dibunuh oleh Pang Suma dan Pang Linggan dalam sebuah perkelahian. Mendengar kabar tersebut, pihak Jepang kaget mengingat masyarakat Dayak tidak memiliki persenjataan dan teknik modern, namun bisa mengalahkan orang Jepang yang punya senjata modern.

Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Dayak dari berbagai kelompok berkumpul. Mereka menjawab panggilan ‘mangkok merah’ – sebutan untuk arahan para arwah – untuk melawan Jepang. Untuk mencegah perluasan pemberontakan, pemerintah Jepang mengirimkan ekspedisi ke Meliau yang dipimpin oleh Letnan Takeo Nagatani. ‘Mangkok merah’ yang disebarkan menyatukan kelompok rakyat Dayak dalam perjuangan untuk melawan Jepang. Saat pasukan Nagatani tiba di Umbuan Kunyil, mereka mendapat serangan dari rakyat dipimpin oleh Pang Suma, Pang Rati, Pang Iyo, dan Djampi. Dalam serangan ini, Letnan Nagatani tewas dibunuh oleh Pang Suma.

Terbunuhnya Nagatani membuat pejabat militer Jepang terkejut dan ketakutan. Nagatani dikenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh, namun dalam peristiwa itu ia tidak mampu melawan serangan senjata tradisional orang-orang Dayak pedalaman yang dipimpin oleh Pang Suma. Selanjutnya, pada 24 Juni 1945, Pang Suma memasuki Meliau dan bertempur mati-matian melawan Jepang. Pertempuran terjadi hingga akhirnya pada 17 Juli 1945, Pang Suma tertembak di paha kirinya dan tewas di dekat sebuah jembatan.

Tuah Mandau Naibor: Apa yang Bisa Dipetik?

Sosok Pang Suma dianggap sebagai ksatria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang membuat Jepang ketakutan. Apalagi, senjata yang digunakannya hanyalah sebuah naibor (nyabur atau sabur), yakni sejenis mandau (senjata tradisional Dayak berbentuk seperti parang) yang memiliki pengait.

Cerita yang beredar juga menyebut Pang Suma sebagai sosok yang sakti dan hanya mampu dikalahkan jika ditembak pahanya – hal yang juga menjelaskan bagaimana hidupnya berakhir. Pang Suma juga dianggap sebagai sosok yang kuat oleh masyarakat Dayak karena berani melawan tentara Jepang dan memenggal kepala pimpinannya untuk dibawa pulang.

Ketakutan tentara Jepang ini membuat Jepang mengupayakan berbagai cara untuk mengalahkan Pang Suma – tidak sedikit cerita yang beredar bahwa Jepang harus membayar rekan seperjuangan Pang Suma agar dapat mengetahui kelemahnnya dan mengalahkannya. Yang jelas, kegigihan dan keberanian Pang Suma dalam melawan tentara Jepang berhasil membangkitkan semangat masyarakat Kalimantan Barat untuk mengusir tentara Jepang.

Terkait akhir hidupnya, Pang Suma disebut telah memprediksi kematiannya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa menjelang akhir hayatnya, Pang Suma mendapat pertanda buruk. Ujung mandau naibor miliknya patah sebelum menyerang markas Jepang di Kantor Gunco (camat) di Meliau pada 17 Juli 1945. Pertanda itu pun menjadi kenyataan. Sebuah peluru menembus pahanya yang konon merupakan rahasia kekuatan dari panglima perang ini. Pang Suma meninggal di bawah jembatan, yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau. Tidak jauh dari tempat itulah Pang Suma dimakamkan. Di tempat itu saat ini berdiri sebuah tugu yang diberi nama Tugu Pang Suma.

Kisah Perang Dayak Desa dan kepahlawanan Pang Suma ini merupakan bukti nyata kontribusi masyarakat Dayak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pang Suma mewariskan kegigihan dan keberanian melawan kolonialisme dan penindasan. Oleh karena itu, wajar jika beberapa waktu lalu kita menyaksikan aksi masyarakat Dayak menghadang  beberapa tokoh di sebuah bandara karena menurut mereka tokoh-tokoh itu ingin memecah belah Indonesia dan anti kebhinekaan.

Bagaimana pun juga kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan berbagai suku dan golongan. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang anti kebhinekaan sesungguhnya telah menghina perjuangan berdarah-darah Pang Suma dan masyarakat Dayak untuk kemerdekaan negara ini. Momen peringatan kemerdekaan Indonesia kali ini mungkin menjadi saat yang tepat untuk melihat sejarah perjuangan tokoh seperti Pang Suma dan kembali merefleksikan betapa pentinganya semangat kebhinekaan itu. (Berbagai Sumber/S13)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]elaran Pemilihan Presiden (Pilpres) masih dua tahun lagi datang. Namun, tiap pihak, baik politisi dan pejabat, sudah memasang kuda-kuda dan ancang-ancang dari sekarang. Di antara nama yang berseliweran dan diprediksikan bersaing, belum ada yang berani menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan keluar sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden 2019.

Tentu saja prediksi tersebut tak datang dari ruang hampa. Sri Sultan HB X, selain dikenal sebagai sosok tenang nan berwibawa, membawa banyak kemajuan dan pembaharuan di kota yang dipimpinnya, Yogyakarta. Ia menjadi satu-satunya tokoh dari Golongan Karya (Golkar) yang dipercaya untuk terlibat dalam Deklarasi Cianjur pada masa reformasi 1998. Jejak politik dan kehidupan personal yang ‘lurus’, merupakan sinyal jikalau penerima penghargaan People of The Year 2007 bidang politik ini, adalah sosok yang dapat dipercaya sekaligus diandalkan.

Sementara Cak Imin, berbeda dengan HB X, namanya sudah santer terdengar sebagai sosok yang digadang menjadi wakil Presiden 2019. Partai Kebangkian Bangsa (PKB), partai ia berasal, memberikan dukungan penuh kepadanya. Sebagai seorang politisi berhaluan agamais Nahdatul Ulama (NU), tentu keponakan Gus Dur ini bisa meredam ‘panas’ radikalisme yang perlahan menggeliat di Indonesia.

Bagaimana kedua tokoh ini dapat saling melengkapi posisi Presiden dan Wapres 2019 mendatang? Mari telisik latar belakang kedua lebih dalam.

Anak Pahlawan dan Pemimpin ‘Lurus’

Tak hanya Megawati Soekarnoputri yang memiliki ayah kandung pejuang negeri. HB X, juga merupakan anak dari seorang tokoh politik yang memainkan peran penting pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Namanya tak banyak dibahas dalam buku sejarah selain sebagai mantan Wakil Presiden RI pertama, namun menurut John Monfries, penulis A Prince in a Republic, Sri Sultan HB IX sangat berjasa menyelamatkan Indonesia dari masa gonjang-ganjing ekonomi negeri dan bersedia membuka pintu istananya untuk dijadikan pemeritahan Republik Indonesia. Monfries menambahkan jika HB IX juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk menghidupi pemerintahan yang masih seumur bayi kala itu. Inilah yang membuat Soekarno menangis terharu saat menerima cek dari HB IX.

Walaupun demikian, sosok inspiratif sang ayah tak lantas membuat HB X menjual namanya demi keuntungan pribadinya. Bergabung dengan Partai Golkar, yang saat ini dikenal sebagai sarangnya koruptor kelas kakap, tak menyeret HB X melakukan korupsi.

Partai Golkar sepeninggal Soeharto, layaknya kapal dengan multi kapten yang tak tahu arah. Tak jelas ideologi serta visi misi, alhasil hanya membutakan partai berhaluan nasionalis ini pada keuntungan dan kekuasaan. Dari sana, kadernya berkali-kali terjerat kasus korupsi babon, sebut saja Setya Novanto, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Paskah Suzzeta, dan lain-lain. Hal ini membuat sebuah label tak tertulis dari masyarakat, jika Golkar merupakan partai terkorup. Walaupun label itu sebetulnya tak hanya pantas disandingkan dengan Golkar saja. Dengan carut marut krisis kepemimipinan dalam tubuh Golkar, HB X tak tersentuh masalah korupsi dan memutuskan mundur pada tahun 2012 karena ketentuan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Selain itu, sosoknya kerap dianggap mewakili Jawa yang orisinil. Dirinya tenang, berwibawa, namun jauh dari kesan kaku dan konservatif. Ia bahkan dikenal dekat dengan kawula Ngayogya yang tinggal di Yogyakarta maupun di luar kota. Etnis Jawa menduduki populasi terbanyak di dalam negeri, dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan populasi terbanyak.

Layaknya peraturan tak tertulis, tujuh presiden RI mayoritas berasal dari etnis Jawa dan beragama Islam. Presiden BJ. Habibie, memang bukan berasal dari Jawa, namun Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Namun demikian, etnis Jawa, bisa dikatakan, memainkan peran penting dalam gelaran pemilihan presiden karena populasinya yang banyak dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Walaupun tentu saja, warga dari etnis lain juga memiliki sumbangan tak sedikit pula.

Latar belakang berupa keluarga yang harmonis turut lekat dengan sosok Sri Sultan HB X. Berbeda dengan mayoritas pemimpin Jawa yang mendahuluinya, ia mantap tak berpoligami. Hingga hari ini, ia masih memiliki satu istri bernama Ratu Hemas. Beliau merasa dirinya tak mampu berlaku adil dalam berpoligami, “pengertian adil itu, kalau saya punya istri lebih dari satu, bukan sekedar istri A, saya beri 10 perak, si istri B juga diberikan 10 perak, tapi apakah dengan cara itu kedua istri saya sudah merasa diperlakukan adil sesuai dengan perasaan mereka?” ujarnya.

Cak Imin, Capres Moderat NU

Tak seperti Sri sultan HB X, Cak Imin sudah ‘dilemparkan’ oleh PKB sebagai wakil presiden 2019 sejak beberapa waktu lalu. Ketua Umum PKB ini merupakan politisi sekaligus tokoh NU termuda. Tak hanya PKB, organisasi kepemudaan berhaluan agamais, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar juga mendukung Cak Imin, “Beliau (Muhaimin Iskandar) punya talenta kepemimpinan. Pernah menjadi Wakil Ketua DPR, menteri di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan segudang prestasi. Jadi wajar kami mendukung dan mengusulkannya maju minimal kosong (cawapres),” tambah Azhar Asyad.

Sebagai partai berhaluan agamais, beberapa menyatakan hubungan PKB dengan Nahdatul Ulama (NU) sangatlah dekat. Hal ini diamini oleh Cak Imin sendiri, “Allhamdulillah, saya laporkan hubungan PKB dengan pengurus NU sangat kondusif dan sangat baik,” ujarnya.

Seperti yang sudah diketahui bersama pula, basis NU adalah salah satu yang terbanyak di Indonesia, dengan daerah Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar pengikutnya. NU yang moderat dipandang ideal bila disandingkan dengan idealisme negara, Pancasila. Azyumardi, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menguatkan hal tersebut. “Meskipun ada lembaga-lembaga atau orang yang berusaha mengembangkan paham Wahabi, saya kira itu tidak menarik, dan bahkan ditolak oleh kaum Muslim secara terbuka atau diam,” jelasnya.

NU terbukti banyak melakukan aksi ‘memerangi’ gerakan Islam intoleran yang sedang banyak berkembang. Mulai dari mendirikan saluran TV9 hingga melahirkan organisasi massa Barisan Anshor (Banser) NU yang banyak membantu korban persekusi media sosial.

Selain sosok yang dipandang moderat dan memiliki kepemimpinan apik, Cak Imin sedikit banyak mewarisi kepiawaian guru besar NU, Abdurrahman Wahid, sebagai pamannya. Cak Imin, saat ini memang tokoh NU yang dipandang cakap memimpin di liga Pilpres 2019.

Agamais dan Nasionalis Bersatu

Sri Sultan HB X yang berasal dari Golkar sebagai partai Nasionalis dengan Cak Imin dari partai PKB yang agamais, adalah kombinasi apik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang. Sri Sultan HB X tentu mewarisi kecakapan dan pembaharuan yang dilakukan HB IX, ayahnya. Namun, berbeda dengan kebanyakan raja Jawa terdahulu, Sultan HB X, menolak berpoligami atas alasan mendahulukan perasaan pasangan dan sulitnya berlaku adil seperti yang digambarkan nabi.

Ia merupakan pengejawantahan sosok Jawa yang tenang, tak terburu-buru, berwibawa, namun tegas. Karena dekat dengan rakyatnya, ia dianugaerahi People of The Year di tahun 2007 di bidang politik. Selain itu, dirinya pun bersih dari korupsi dan segala permainan kotor politik hingga hari ini. Tentu saja hal ini menandakan dirinya bisa diandalkan dan dapat dipercaya.

Terlebih, dukungan dari etnis Jawa, yang menduduki populasi tertinggi di Indonesia, dipastikan banyak beradatangan kepadanya. Tak hanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, suku Jawa juga tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian, dukungan tak hanya datang dan berpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, tetapi juga dari Sabang hingga Merauke.

Ditambah lagi, dengan keberadaan Sri Sultan HB X, Partai Golkar tak lagi harus mengekor partai besar lain dalam mencalonkan capres. Dengan kata lain, Golkar tak perlu harus berkerumun dengan PDIP demi menggenapi angka 20% sesuai peraturan Presidential Threshold (PT). Dengan mencalonkan Sri Sultan HB X, sebagai kader Golkar yang dipercaya masyarakat, partai beringin ini tak perlu ikut mencalonkan Jokowi kembali.

Lagipula, bersama dengan PKB, partai Cak Imin berasal, Golkar bisa mendapatkan suara lebih dari 20% sesuai ketentuan PT. Pada 2014 lalu, Golkar dan PKB, masing-masing mendulang perolehan suara sebesar, 14,75% dan 9,04%. Jika Golkar dan PKB bersatu, mereka sudah mengantongi 23,79% di mana angka tersebut sudah melampaui nilai minimal PT 20%. Dengan demikian, tak ada alasan untuk kedua tokoh ini memasuki gelanggang Pilpres 2019 mendatang.

Sementara itu, Cak Imin sebagai tokoh PKB yang lekat dengan NU, merupakan pemimpin yang cakap dan memiliki pengalaman yang tinggi di politik. NU yang dinilai sebagai aliran Islam moderat, memiliki andil menjernihkan keadaan beragama negeri yang saat ini kerap ‘panas’ karena intoleransi. Cak Imin, di sisi lain, sebagai keponakan, digadang mewarisi kharisma dan intelektualitas dari mendiang Gus Dur.

Dengan demikian, perpaduan Sri Sultan HB X dengan Cak Imin, dari partai berhaluan Nasionalis dan Agamais, bisa menjadi sebuah jawaban dan alternatif dalam gelaran Pilpres 2019 mendatang. Menilik latar belakang dan rekam jejak keduanya, maka tak berlebihan jika Presiden dan Wakil Presiden RI 2019, adalah Sri Sultan HB X dan Cak Imin. (Berbagai Sumber/A27)