PinterPolitik.com 

Jajaran di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertubi-tubi dilanda sentimen minor. Terbaru dan yang cukup ironis, isu perlakuan buruk terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) termasuk tenaga kerja wanita (TKW) – kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) – bermunculan. 

Semua berawal dari Twitter saat akun Rudi Valinka (@kurawa) mengomentari viralnya kasus Fatimah Zahratunnisa sepulang dari Jepang dan memenangkan lomba. Diketahui, piala hasil menang perlombaannya itu kemudian dikenai pajak sebesar Rp4 juta di bandara. 

Tweet itu kemudian memantik respons dari akun Edward Lukito (@Edwardlukito) yang menyebut pernah menyaksikan rombongan PMI dipalak oknum di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). 

Menariknya, Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turut menceritakan pengalaman relate serupa. 

Sepulang konferensi di Taiwan, Alissa menyebut dirinya sempat dikira PMI oleh petugas bandara dan mendapat perlakuan intimidatif. Dirinya mengaku dicecar pertanyaan seperti “kamu pulang kerja ya di Taiwan?, “Bawa apa aja?”, hingga kopernya dibuka dengan gestur kurang baik. 

Hingga Rabu (29/3) siang, cuitan Alissa telah dilihat 4,7 juta kali dengan respons cerita berbagai macam perlakuan buruk terhadap PMI, termasuk aksi pungutan liar (pungli) atau “pemalakan” dari para oknum petugas di bandara. 

Memang, case perlakuan tak menyenangkan kepada PMI di bandara maupun pelabuhan tidak hanya melibatkan jajaran di bawah Kemenkeu saja. 

Selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, terdapat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hingga pihak Aviation Security (Avsec) yang turut menjadi sorotan. 

Akan tetapi, momentum sorotan tajam pasca viralnya harta pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo membuat dugaan maupun rahasia umum soal eksistensi “lahan basah” lain di jajaran Kemenkeu, khususnya yang terkait PMI mengemuka. 

Berkaca dari kontribusi PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara, menjadi logis kiranya untuk memberikan tinjauan kritis atas berbagai kasus dan “rahasia umum” yang kembali mengemuka. 

Sebagai catatan, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (migas), yakni sebesar Rp149,5 triliun pada tahun 2022 lalu. 

Lalu pertanyaannya, mengapa terjadi fenomena serta stigma tertentu dari oknum petugas bahwa PMI bisa “dipalak” atau diberikan perlakuan buruk? Serta, lebih jauh lagi, mungkinkah rahasia umum serta “lahan basah” itu “dikeringkan”? 

Patologi Relasi Kuasa? 

Pada tahun 2014 silam, terkuaknya kasus pungli kepada para PMI di Bandara Soetta pernah mengemuka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu Bambang Widjojanto mengatakan para oknum yang melakukan pemalakan bahkan bisa menikmati Rp 325 miliar per tahunnya. 

Selain pungli, bentuk pemerasan yang dilakukan oknum antara lain dengan memaksa para PMI untuk menukarkan mata uang asing dengan harga yang murah, biaya transportasi, hingga tambahan biaya-biaya lain yang tak masuk aturan seperti pengeluaran barang dari pesawat. 

Praktisi dan pengamat hukum Prasetyo Singgih turut menaruh perhatian besar atas kisah kasus kurang menyenangkan terhadap para PMI yang muncul pasca kesaksian Alissa Wahid. 

Menurut Pras, sapaan akrab Prasetyo, jika semua cerita itu benar, pungli kepada para PMI merupakan hal yang sangat memalukan. Dirinya juga mengatakan bahwa reformasi hukum, reformasi institusional, dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan terbukti belum efektif. 

Pras yang menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2010 itu juga melihat secara komprehensif apa yang terjadi di balik fenomena pemalakan kepada para PMI, yang mana penyebabnya dapat dipicu hal yang bisa saling terkait. 

Mulai dari ketidakpastian hukum dan tidak konsistennya pelayanan publik selama ini, lemahnya sistem pengawasan, faktor kultural atau budaya organisasi, aspek keserakahan akibat faktor sosial, hingga penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 

Poin terakhir dilihat Pras sebagai ketimpangan relasi kuasa di balik fenomena jamaknya cerita dan kasus pungli kepada PMI oleh oknum petugas bandara. 

Kecenderungan itu selaras dengan apa yang dikemukakan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku berjudul Power and Society yang mengatakan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain. 

Sayangnya, selain dapat memiliki arti positif dalam konteks kepatuhan institusional terhadap aturan tertentu, ketimpangan relasi kuasa di antara satu aktor dengan aktor lain juga dapat terjadi, utamanya ketika disalahgunakan demi kepentingan tertentu. 

Ketimpangan relasi kuasa sendiri terjadi ketika “pelaku” merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada “korban”. Inilah yang kiranya terjadi dari dugaan kasus pungli kepada para PMI oleh oknum petugas yang memiliki “kuasa”. 

Menurut Pras, secara institusi, Kemenkeu, Kemenkumham, hingga stakeholder pengelola bandara kiranya harus tegas mengambil tindakan untuk menyudahi praktik buruk semacam itu. 

Dengan kata lain, “lahan basah” yang selama ini digarap para oknum petugas dan pejabat agaknya memang harus “dikeringkan”. 

Lantas, mungkinkah hal itu dilakukan? 

Sangat Mungkin “Dikeringkan”? 

Dalam analisis Prasetyo Singgih, pembenahan berdasarkan pendekatan dari hulu ke hilir secara komprehensif wajib dilakukan untuk menghentikan praktik pungli atau pemalakan kepada para PMI sebagai salah satu “lahan basah” bagi para oknum. 

Istilah “lahan basah” di Indonesia sendiri menjadi ungkapan satir yang merujuk pada ekosistem lembaga dan institusi dengan celah bagi para pegawainya untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan finansial. 

Tak hanya jajaran di bawah Kemenkeu seperti Bea dan Cukai – termasuk Pajak yang tengah menjadi sorotan – reformasi institusional dinilai wajib pula dilakukan pihak Imigrasi, pihak pengelola bandara, hingga stakeholder lainnya seperti para aparat. 

Lalu, bagaimana cara mengeringkan “lahan basah” itu? 

Tak bisa dipungkiri, perubahan 100 persen praktik bersih di ekosistem birokrasi dan pelayanan di mana terdapat celah pungli, suap sebagai “pelicin”, maupun “pemalakan” di dalamnya cukup sulit untuk terjadi secara instan. 

Mencegah pungli yang merupakan bagian dari praktik rasuah tampaknya dapat dilakukan dengan menelusuri dan berkaca dari pemantiknya. 

Mengacu Donald R. Cressey dalam Fraud Triangle Theory, yang dilengkapi dengan GONE Theory dari Jack Bologne, faktor seperti pressure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (pembenaran), greed (keserakahan), opportunity (peluang), need (kebutuhan), dan exposes (hukuman yang rendah) harus ditutup. 

Intinya, diperlukan aktualisasi konkret dari semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk membalikkan faktor pemantik pungli kepada para PMI. 

Di hulu, pungli kepada para PMI, misalnya, harus dikategorikan kejahatan serius dan tak sekadar diberi predikat sebagai kejahatan jabatan atau occupational crime maupun maladministrasi semata. 

Mulai dari menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang tak diskriminatif, membangun kesadaran dan kultur moral pegawai serta institusi, pengawasan internal lembaga maupun institusi yang ketat dan konsisten, dan membuka saluran pengaduan yang menjamin hak korban. 

Menindak secara tegas pelaku pungli seperti langsung diganjar pemecatan dengan tidak hormat juga kiranya dapat menjadi upaya preventif sekaligus sampel untuk mencegah praktik kotor itu terus berulang atau bahkan dinormalisasi. (J61) 

Malaysia alami kekurangan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta akibat moratorium negara pengirim pekerja. Dua industri yang paling terdampak yaitu kelapa sawit dan konstruksi. Konstruksi membutuhkan paling banyak pekerja asing yaitu sekitar 500.000 pekerja. Adapun negara-negara lainnya yang juga alami ‘kiamat’ tenaga kerja antara lain Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang.

Ganjar pantau kasus penyekapan TKI di Kamboja, lalu ia minta Kemenlu dan KBRI turun tangan. Karena terdapat warga Jateng dalam rombongan 54 TKI yang disekap. Diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

PinterPolitik.com

Sebagai orang spesial dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali dipercaya mengurus aspek esensial kenegaraan.

Kali ini, Luhut menjadi utusan untuk membuka komunikasi diplomatik awal dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) sebelum kunjungan resmi Presiden Jokowi nantinya.

Lawatan selama tiga hari itu disebut mendiskusikan sejumlah hal, mulai dari rencana penambahan kuota haji, restorasi mangrove, hingga investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, ada kisah menarik sepulangnya Luhut dari kunjungan itu. Sebelum bertemu putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, dia mengaku sempat diremehkan oleh Penasihat Keamanan Nasional Musaed bin Mohammed Al-Aiban.

Curhat itu sendiri disampaikan Luhut dalam acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia LagawiFest 2022 yang bertempat di Lampung, Kamis pekan lalu.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia pertama itu merasakan ada nada minor saat Al-Aiban seolah menganggap dirinya hanya sebagai representasi eksportir tenaga kerja.

Luhut bercerita bahwa dirinya cukup dibuat gusar dengan hal tersebut. Dia kemudian memberikan penjelasan kepada Al-Aiban terkait sejumlah progres yang telah dicapai Indonesia.

Serangkaian data mulai dari tingkat pengangguran, penanganan Covid-19, ekspor, hingga investasi asing langsung (FDI) ditunjukkan Luhut kepada sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Arab Saudi itu.

Kendati demikian, satu pertanyaan kiranya masih mengganjal, yakni mengapa gestur meremehkan itu sampai dialami oleh Luhut?

Riwayat Perbudakan Saudi?

Kata kunci “eksportir tenaga kerja” kiranya dapat menjadi titik tolak mengapa kesan dianggap sebelah mata dirasakan Luhut dalam lawatannya ke Arab Saudi. Ya, praktik atau “budaya perbudakan modern” di negara-negara Timur Tengah – termasuk Arab Saudi – kiranya masih eksis hingga kini.

Terdapat sebuah sistem yang dikenal dengan Nizham Al-Kafala, yakni pengaturan ketenagakerjaan di mana negara memberikan sang majikan kontrol penuh pada para pekerja non-terampil yang bekerja padanya. Para pekerja itu sendiri kebanyakan berasal dari luar negeri seperti negara-negara Afrika, Asia Selatan, hingga Indonesia.

Sistem itu membuat keterikatan pekerja kepada pemberi kerja begitu rumit. Mulai dari keleluasaan menyita paspor serta dokumen keimigrasian, pengaturan durasi kerja, hingga izin keperluan pribadi yang acapkali tidak terjamin.

Perbudakan tradisional di tanah Arab memiliki sejarah yang cukup panjang. Bahkan, frasa “memerdekakan budak” tercantum di dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an yang diturunkan melalui Nabi Muhammad pada abad ke-6.

Praktik perbudakan dengan mekanisme yang tak manusiawi kemudian terjadi pada pertengahan abad ke-19 kala terdapat momentum melonjaknya permintaan kurma dan mutiara alami.

Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja turut meningkat dan para pedagang Arab ketika itu menyiasatinya dengan menculik orang-orang dari bagian timur laut benua Afrika untuk kemudian diperdagangkan sebagai tenaga kerja kasar di Teluk.

Praktik itu tetap bertahan hingga dekade 60-an sebelum negara-negara Arab mulai melarang perdagangan budak. Arab Saudi sendiri secara resmi melakukan pelarangan tersebut pada tahun 1962.

Meskipun Raja Salman telah menggagas upaya perbaikan sistem kafala pada awal 2021 lalu, kondisi sosio-kultural masyarakat secara umum kiranya masih belum dapat terbuka mengenai masa lalu mereka dalam praktik perdagangan budak hingga kini.

Peneliti independen sejarah Teluk, Abdulrahman Alebrahim mengatakan bahwa topik perbudakan sangat tidak disukai, bahkan ketika dibahas secara akademis dan dalam kerangka keadilan serta kesetaraan sosial.

Perbudakan juga menjadi topik tabu di masyarakat Arab dan ada kecenderungan bahwa sangat mudah bagi seseorang di sana untuk tidak menghargai pekerja kasar.

Secara khusus, Arab Saudi merupakan negara lima besar tujuan tenaga kerja asal Indonesia, terutama para pekerja non-terampil.

Aspek historis dan sosio-kultural di atas agaknya membuat pelabelan sebagaimana dijelaskan George Herbert Mead dan Howard S. Becker dalam buku berjudul Labeling Theory: Social Constructionism, Social Stigma, Deinstitutionalisation menemui relevansinya, termasuk dalam konteks Al-Aiban dan Luhut.

Namun, apakah itu menjadi faktor tunggal musabab nada meremehkan yang dirasakan Luhut?

Pendelegasian Luhut Keliru?

Pertemuan Luhut dan Pangeran Salman kiranya lebih menitikberatkan pada rencana investasi IKN yang sebelumnya telah diproyeksikan Luhut pada Mei lalu, dibandingkan dua agenda komplementer lain yakni kuota haji dan restorasi mangrove.

Meskipun dalam kunjungan itu didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, pendelegasian Luhut sebagai utusan khusus dan representasi sentral Indonesia dalam agenda itu agaknya kurang tepat, terutama ketika berbicara diplomasi politik Timur Tengah.

Henry M. Wriston dalam The Special Envoy menjelaskan signifikansi seorang utusan khusus sebagai perwakilan yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain untuk tugas serta fokus spesifik.

Tidak seperti misi diplomatik permanen, utusan khusus haruslah didelegasikan kepada mereka yang dapat menciptakan keintiman secara personal sebelum membawanya pada tujuan diplomasi politik, termasuk kerja sama tertentu seperti investasi.

Wriston menyebut hal itu bergantung pada karakteristik negara dituju serta misi seperti apa yang sedang ingin dicapai.

Dengan kata lain, sebelum menerima dan memberikan respons atas lawatan diplomatik seorang utusan, sebuah negara akan melakukan analisa dan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap sang utusan khusus yang mana dapat tercermin dari impresi yang diberikan.

Selain itu, sebagai Penasihat Keamanan Nasional, Al-Aiban kemungkinan besar telah memetakan segala hal tentang Luhut hingga ke variabel-variabel spesifik seperti reputasi Luhut di kancah politik domestik maupun citranya di mata publik Tanah Air, sebelum pertemuan kedua belah pihak berlangsung.

Luhut pun tentu memiliki perbedaan, misalnya, dengan Alwi Shihab yang kini memiliki posisi resmi sebagai utusan khusus Presiden Jokowi untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Alwi sendiri dinilai memiliki reputasi mumpuni sebagai penyambung lidah terbaik pemerintah Indonesia dalam diplomasi politik dengan negara-negara Timur Tengah.

Hal itu dimilikinya sejak menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga terus dipertahankannya saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lalu, apa yang dapat dimaknai jika Luhut sekiranya menjadi utusan yang keliru?

Ancam IKN?

Meski Luhut membawa nuansa optimisme bahwa UEA dan Arab Saudi akan jadi investor di IKN, hal itu agaknya tak lantas menjamin semuanya akan berjalan sesuai rencana. Apalagi, terdapat preseden sebelumnya yang bahkan membuat Presiden Jokowi kecewa atas ekspektasinya, terlebih khusus kepada Arab Saudi.

Setelah menjamu Raja Salman pada Maret 2017 silam, Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya karena nilai investasi yang ditanamkan Saudi di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Tiongkok.

Padahal, ketika itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memberikan gestur istimewa dengan memayungi sang Raja di Istana Bogor saat kondisi hujan.

Akan tetapi, “politik payung” agaknya jauh dari kata signifikan untuk dijadikan pertimbangan dalam investasi Arab Saudi. Tentu ada kalkulasi komprehensif untuk menjawab sejauh mana suatu negara menanamkan modalnya di negara lain.

Pada konteks IKN, Gerardo del Cerro Santamaria dalam Megaprojects, Development and Competitiveness mengatakan bahwa mega-project atau proyek besar belakangan memang telah menjadi tren retorika politik internasional.

Namun, hal itu kerap kali berhenti dan sebatas menjadi retorika. Hal ini seperti yang dikemukakan Bent Flyvbjerg dalam Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?, yang menyebut bahwa mega-project hanya panggung kontemporer dan kampanye di tataran politik internasional.

Hal itu dikarenakan para politisi dan birokrat kerap fokus pada upaya mendapat dukungan politik semata, sementara komitmen dan pelaksanaan pembangunannya sendiri tak jarang terabaikan.

Terdapat beberapa sampel konkret dari postulat tersebut seperti Pelabuhan Hambanthota di Sri Lanka, Ibu Kota Baru Naypyidaw di Myanmar, sampai Forest City di Malaysia.

Tak hanya itu, variabel konkret lain seperti reputasi suatu negara bagi investor, kepastian hukum, serta risiko krisis dan inflasi menjadi sederet hal yang menjadi pertimbangan serius.

Situasi yang masih sulit pasca pandemi Covid-19, ditambah dampak konflik Rusia-Ukraina juga boleh jadi tak lepas dari perhitungan apakah investasi Arab Saudi akan berkontribusi bagi pembangunan IKN.

Plus, rezim yang dipastikan akan segera berganti menambah variabel ketidakpastian politik ke depannya. Tak terkecuali dalam hal kendali Luhut dalam proyek ambisius IKN.

Lalu, apakah Arab Saudi akan benar-benar menanamkan modalnya di IKN Nusantara setelah serangkaian intrik dan interpretasi di atas? Menarik untuk dinantikan. (J61)

Ada wacana kalau Prabowo Subianto sebagai Menteri pertahanan ingin memberikan pendidikan bela negara kepada pekerja migran khususnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan menggandeng kementerian tenaga kerja. Program tersebut akan dilakukan menjelang keberangkatan tenaga kerja migran tersebut keluar negeri, Lalu bagaimana dampaknya pada para TKI nanti?

Prabowo Subianto programkan bela negara untuk pekerja migran, akan gandeng Kementerian Tenaga Kerja. Program tersebut dilakukan jelang keberangkatan ke luar negeri.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang tahun pemilu, isu tenaga kerja asing memang akan selalu menjadi isu yang seksi. Banyak politisi yang menggunakan isu ini untuk menaikan tingkat elektabilitas partainya di mata rakyat. Mengenai benar atau tidaknya isu yang mereka angkat, ya itu sih belakangan. Yang penting udah keliatan keren seakan membela hak pekerja Indonesia.

Ya seperti saat ini, di mana politisi oposisi beramai-ramai menghardik Pemerintah yang seakan pro terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ketimbang pekerja Indonesia itu sendiri. Mmm, apa iya kayak gitu? Wah, ini artinya Pemerintah melakukan penelantaran terhadap pekerja Indonesia dung ya. Wedew.

Menurut Fadli Zon, pasar tenaga lokal tuh dibanjiri oleh TKA loh. Mmm, maca cih kayak gitu? Omdo gak nih Om Fadli bilang gitu? Jangan-jangan cuma tes riak di akar rumput aja ya. Siapa tau isu ini masih anget buat digoreng terus sampe Pilpres tiba. Lempar isu gak boleh asal, nanti dibilang hoax sama Warganet.

Nih ya, eike kasih tau. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri per akhir tahun 2017, total berjumlah lebih dari 9 juta dan tersebar di beberapa negara. Di Tiongkok sendiri, TKI mencapai 10 persen, atau bisa dikatakan sekitar 1 juta pekerja Indonesia mengais rezeki di negara Tirai Bambu itu. Catet tuh!

Sedangkan total TKA di Indonesia berjumlah 120 ribu. Dan dari jumlah itu, TKA asal Tiongkok hanya 24 ribu. Coba deh guys, kalian bandingin angka 24 ribu itu sama jumlah tenaga kerja Indonesia di dalam negeri yang mencapai 120 juta orang. Ayo, banyakan mana nih angkanya. Pada bisa ngitung kan ya?

Mungkin dimata Om Fadli, angka 24 ribu ini terlihat seakan 2,4 juta, jadi dia panik gak ketulungan sehingga perlu menyampaikan kritik kelas receh ini. Eike kok jadi penasaran sama kaca mata yang di pake Om Fadli ya. Kira-kira minus berapa ya itu. Kok membandingkan jumlah angka aja gak bisa. Cape deh.

Kayaknya nih, sebagai oposisi, Om Fadli jarang dapet jatah ‘kue’ dari Pemerintah. Jadi wajar aja kalau dia sering ngelantur saat ngeritik Pemerintah. Toh menurut filsuf Voltaire (1694-1778), ‘Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.’ (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebuah foto viral dibagikan di dunia maya. Dalam gambar tersebut, seorang perempuan terlihat sedang berbaring beralaskan tikar di beranda rumah. Dia adalah Adelina Lisao, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia.

Saat ditemukan oleh tetangga majikannya, kondisi tubuh Adelina sangat memprihatinkan dengan luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Menurut pengakuan Adelina, dirinya memang sudah tidur di teras rumah majikannya itu selama sebulan, bersama seekor anjing peliharaan, tanpa diberi makan.

Sayangnya, pertolongan datang terlambat. Adelina meninggal dunia tak lama setelah dibantu keluar dari rumah majikannya. Kematiannya ini pun memunculkan kehebohan baru di tanah air.

Pemerintah Indonesia berjanji akan mengusut kasus Adelina, sembari tak lupa menuntut Pemerintah Malaysia menghukum berat pelaku penelantaran. Bahkan tak sedikit yang menyebut kalau hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia bertambah tegang akibat adanya peristiwa ini.

Jika hendak menengok kembali ke belakang, Adelina sebetulnya bukanlah kasus yang unik dan baru. Di tahun 2015, Yufrinda juga mengalami hal yang sama seperti Adelina. Ia dikabarkan meninggal karena dianiaya, bahkan diduga menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking)  pula di Malaysia.

Korban lainnya yang mengalami nasib ‘lebih baik’ adalah Nirmala Bonat. Ia berhasil melaporkan majikannya ke pihak berwenang dan mendapat ganti rugi sebesar enam miliar rupiah, karena mengalami luka mental dan fisik yang dideritanya. Di luar kasus Nirmala, tak banyak korban yang bisa lolos dan punya keberanian melaporkan kekerasan yang mereka alami dari majikannya.

Selama ini, korban kekerasan dan perdagangan manusia yang menimpa TKI asal NTT, lebih banyak berpulang dalam peti, alias meninggal dunia.  

Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo bahkan sudah memberi pernyataan bila apa yang menimpa Adelina tak hanya soal kekerasan terhadap buruh migran di luar negeri, tetapi juga terdapat indikasi perdagangan manusia.

Keberadaan Adelina, Yufrinda, dan Nirmala yang menjadi korban penganiayaan migran di luar negeri sekaligus menjadi korban perdagangan manusia, menimbulkan sebuah pertanyaan tersendiri. Mengapa hal yang sama terus menerus terjadi di NTT? Bagaimana sindikat dan oknum tertentu bergerak melestarikan keberadaan TKI ilegal dan perdagangan manusia di NTT?

Berkelindan dengan Perekrutan TKI

NTT memang menyumbang angka TKI yang tak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan Indramayu. Menurut catatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, Dadi Haryadi, jumlah TKI asal Indramayu yang bekerja di luar negeri angkanya mencapai 16 ribuan di tahun 2017.

Jumlah TKI asal Indramayu ini, berkejaran dengan kota Lombok Timur, Cilacap, Cirebon, dan Lombok Tengah. Walau NTT, tak masuk dalam 5 besar, daerah ini menjadi daerah dengan korban perdagangan manusia tertinggi di Indonesia.

Di tahun 2017, sebanyak 62 pekerja migran asal NTT meninggal, jumlah tersebut adalah 45,2 persen dari keseluruhan pekerja migran yang ada. Keseluruhan kasus yang terdata adalah pekerja migran yang meninggal dengan penempatan Malaysia. Untuk tahun 2018, Adelina bahkan sudah menjadi korban kesembilan.

Modus perdagangan manusia yang terjadi di NTT, banyak memakai kedok perekrutan TKI. Menjadi TKI di luar negeri pun, dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk mendapatkan uang dan terbebas dari kemiskinan, walaupun dengan keterampilan dan pendidikan yang tak memadai.

Faktor kemiskinan dan kurang pendidikan inilah yang mengakibatkan munculnya banyak agen TKI ilegal. Mereka datang dengan menjanjikan kemudahan dan mengimingi-imingi pekerjaan di luar negeri. Adelina adalah salah satunya. Adelina diketahui menjadi salah satu TKI ilegal karena namanya tak terdaftar dalam deretan TKI legal di Malaysia.

Siwa, wakil dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI juga mengamini fakta tersebut. Perdagangan manusia di NTT, tak lepas dari masalah ketenagakerjaan, migrasi, dan perpindahan tenaga kerja. Biasanya, korban cenderung mengabaikan prosedur yang disediakan pemerintah dan terperosok menjadi TKI ilegal. Pengabaian terhadap prosedur dan sistem yang legal ini, menurut Siwa, melonjak hingga 90% di tahun 2017.

Cerita Siwa berkembang lagi lewat penuturan dari Dony Sare, Perwira Unit II Trafficking Sub bidang 4 Polda NTT. Salah satu modus yang dijalankan oleh pelaku perdagangan manusia melalui rekrut calon TKI, awalnya mendatangi keluarga dan memberi ‘uang sirih pinang’, sebesar Rp. 2.000.0000 – Rp. 3.000.000 kepada calon keluarga korban.

Tak jarang proses tersebut, dilakukan oleh kerabat dekat atau keluarga korban sendiri. Dengan memberi ‘uang sirih pinang’, orangtua korban merasa terbebani dan akhirnya merelakan anaknya untuk selanjutnya ‘dibawa’ oleh pemberi uang sirih pinang. Tradisi inilah yang membuat rekrutmen berkedok TKI menjadi semakin lancar.

Modus ini, ditambah dengan keberadaan peraturan negara yang makin membuat praktik ilegal perekrutan TKI makin mudah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, membuat pihak swasta memonopoli migrasi TKI di NTT.

Melalui pesan tertulis, Anis Hidayah selaku Direktur Migrant Care berkata jika peran perekrutan yang didominasi swasta ini, melahirkan andil yang besar dalam kasus perdagangan manusia. Keberadaan UU tersebut, dianggap Anis turut meningkatkan angka perdagangan manusia di NTT. “NTT kini sudah menjadi target jaringan perdagangan manusia karena tingkat ekonomi yang rendah,” jelasnya.

Menurut Anis, seharusnya pemerintah memegang peran dari perekrutan hingga pemberangkatan. Sebaliknya, swasta hanya bertugas menyalurkan saja ke agen di luar negeri. Cara ini dipandang lebih murah, juga memberikan negara peran yang menjadi kewajibannya.

Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ternyata masih belum fasih digunakan oleh aparat dalam sistem peradilan NTT. Tanpa pemahaman atas detil indikator perdagangan orang, kasus yang diproses akhirnya sangat minim.

Bila kelemahan pemerintah sudah terdekteksi melalui undang-undang, mengapa pihak terkait tak memperbaiki dan menuntaskannya? Benarkah pemerintah bersungguh-sungguh menghentikan kasus kemanusiaan ini?  

Perbudakan Modern, Kisah Pilu NTT

Ferdinand Jan Ormeling, geografer NTT asal Belanda, pernah berkata jika dalam sejarahnya, pedagang datang ke NTT karena tiga hal; cendana, madu, dan budak. Tapi sekarang cendana sudah langka, madu laris manis, dan budak malah menjadi realitas.

Benar sekali, di masa ketika VOC Belanda masih menguasai Nusantara, budak dari NTT menjadi salah satu komoditas layaknya cendana dan madu. Setelah beberapa abad, apakah perbudakan berakhir di NTT? Sayangnya tidak. Praktik tersebut masih terus berjalan, berganti muka dengan wajah lokal. Nama-nama seperti Adelina dan Yufrinda adalah beberapa contoh korban perbudakan modern.

Ormeling juga mencatat bila sejak 1792, daerah Kepulauan Timor sudah menjadi tempat penjualan budak untuk pembantu rumah tangga. Saat itu, budak dari NTT dikirim ke daerah Batavia, Palembang, dan Banda untuk memetik Pala.

Di masa kini, ternyata keadaan tak terlalu berubah jauh. Bahkan, menurut Dominggus Eclid, peneliti dari Forum Akademia NTT (FAN), pekerja asal NTT yang dikirim ke negeri jiran atau kota-kota besar di Indonesia, sudah memiliki label tersendiri, yakni ‘murah dan taat’. Seperti abad ke-17, Timor dan Sumba masih melanjutkan posisi sebagai lokasi terbanyak korban perdagangan manusia.

Lantas bagaimana dengan pendidikan yang tersedia? Sayangnya, berdasarkan penelitian Gerry van Klinken dalam The Making of Middle Indonesia: Kupang, ternyata akses tersebut tak dapat dinikmati semua kalangan sampai tuntas. Di Kupang, pendidikan kelas 3 SMA adalah bangku maksimal yang bisa dicapai, sementara di pedesaan, rata-rata anak bersekolah maksimal sampai kelas 5 SD.

Faktor inilah yang menjadi penyebab anak-anak NTT rentan terhadap penipuan. Rendahnya kemampuan pekerja asal NTT, berawal dari sejarah panjang ini. Faktor itu pun masih ikut berkelindan dengan kualitas pendidikan yang menurut Dominggus, kurang memadai dan tak tepat secara pedagogis.

Dominggus menambahkan bila tumpukan masalah yang ada, setidaknya memiliki dua faktor yang mengakar. Faktor pendorongnya adalah kemiskinan, tekanan perubahan iklim, korupsi aparatur negara, dan kekeringan. Sementara faktor penariknya, terjadi pada pihak swasta yang memonopoli bisnis TKI yang ada dalam Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang kemungkinan ikut ‘berbulan madu’ dengan pihak DPRD setempat.

Salah Siapa?

Melemparkan pertanyaan seputar perbudakan di zaman now, tentu saja akan dianggap sebagai hal yang tak biasa, bahkan tak etis. Namun bila mengingat kalau persoalan ini sudah berjalan hingga lima abad lamanya, tentu ada yang sangat salah terpendam di sana.

Charles Darwin mengeluarkan sebuah teori mengenai seleksi alam yang menjelaskan bagaimana individu atau suatu hal dapat terus hidup dan terus berlipat ganda, karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Jika menghubungkan teori tersebut dengan epidemik kekerasan pekerja migran dan perdagangan manusia di NTT, kekuatan seleksi alam terbukti mampu dilalui oleh epidemik yang terjadi di NTT selama lima abad lamanya. Lebih jauh, hal itu barangkali sudah dianggap sebagai bagian dari awal kehidupan.

Namun jangan sampai epidemik yang terjadi di NTT dilihat sebagi sebuah babak drama, seperti yang diucapkan Karl Marx. “History repeats itself, first as tragedy, second as farce”, yang berarti, sejarah terus berulang, awalnya sebagai tragedi, lalu menjadi drama (komedi). Jika benar demikian, apa yang terjadi di NTT sungguh adalah komedi gelap nan suram, jika tak mau disebut komedi depresif.

Bagaimana tak suram? Kebobrokan sudah ditemukan di bagian perundang-undangan pemerintah dan monopoli bisnis oleh sektor swasta, tetapi hal tersebut tak kunjung diatasi. Jika demikian, sulit untuk tak ikut menyebut apakah pemerintah turut meretas keuntungan dari praktik ilegal ini? Siapa yang tahu.

Lantas, kemana pula duka lara keluarga yang ditinggalkan oleh para korban yang datang dengan peti mati tersebut akan mengadu? Steve Buttry, profesor Komunikasi Massa dari Lousiana State University pernah berkata jika tiap-tiap masyarakat marjinal, punya suara sendiri. Tugas bagi para jurnalis lah untuk menyiarkan suara tersebut.

Jika terus berdiam dan menutup telinga, maka persoalan yang ada di NTT hanya akan sebatas perbedaan perspektif antara pihak aktivis semata. Namun tetap menjadi pengabaian oleh pemerintah serta swasta. Padahal, pengabaian itu sendiri adalah salah satu bentuk dari kriminalitas. (Berbagai Sumber/ A27)