Sembilan kepala daerah terjaring KPK dalam enam bulan. Semua mata mengarah ke Tito sebagai Mendagri, terutama mata para anggota DPR. Lalu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan masalah ini?

PinterPolitik.com

Pada 19 Januari 2026, KPK menangkap dua kepala daerah dalam satu hari. Dua bulan kemudian, tiga lagi menyusul.

April, satu lagi. Juni dan Juli menutup semester dengan dua nama terakhir. Sembilan kepala daerah, enam bulan, satu pola yang hampir seragam: fee proyek, jual beli jabatan, pemerasan terhadap pejabat di bawahnya.

Setiap kali OTT terjadi, nama yang paling sering disebut bukan hanya KPK. Ia adalah Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang setiap hari membina, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh 552 kepala daerah di Indonesia.

Wajar jika publik bertanya: di mana Kemendagri? Tapi pertanyaan yang lebih penting kiranya bukan itu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa jauh sebenarnya Tito bisa bergerak?

Sulit Gerak Tito Karnavian?

Tito Karnavian bukan Mendagri yang diam. Dalam tujuh tahun menjabat, ia mendorong digitalisasi administrasi daerah, menguatkan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), menjalankan rakor pembinaan kepala daerah hampir setiap bulan, dan pada 2026 meluncurkan program apresiasi pemda berprestasi dengan insentif fiskal Rp1 triliun.

Tito sendiri menyadari ada yang tidak cukup dari pendekatan lama. “Selama lima tahun jadi Mendagri, saya berpikir kita ini pakai stick terus. Mana carrot-nya?” katanya di forum apresiasi pemda, Mei 2026.

Pengakuan itu jujur. Tapi ada satu soal yang lebih besar dari sekadar keseimbangan stick dan carrot, apakah instrumen yang tersedia memang dirancang untuk persoalan yang sedang terjadi?

Setelah enam kepala daerah ditangkap, Tito menyebut akar masalahnya ada pada sistem rekrutmen Pilkada langsung yang tidak menjamin pemimpin berkualitas. Pernyataan itu secara diagnosis benar.

Tapi ia mungkin dianggap tidak menjawab pertanyaan yang lebih operasional, kalau diagnosisnya sudah diketahui, mengapa tidak ada perubahan pada cara Kemendagri bekerja?

Novy Setia Yunas,akademisi dari  Universitas Brawijaya, melihat persoalan ini dari sudut yang lebih struktural.

Menurutnya, instrumen pengawasan di daerah secara formal sudah lengkap, tapi dalam praktiknya sering kali tumpul karena konflik kepentingan dan lemahnya independensi.

“Pilkada membutuhkan sumber daya besar, dan setelah terpilih, muncul tekanan untuk mengelola bahkan mengembalikan modal politik tersebut.

Ketika sistem tidak menyediakan mekanisme pendanaan politik yang sehat, kekuasaan terdorong mencari jalan pintas melalui proyek atau perizinan,” 

Seluruh instrumen Kemendagri, rakor, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), MCP, digitalisasi, dirancang untuk mengawasi kepatuhan prosedural.

Sementara korupsi yang ditangkap KPK bekerja jauh di bawah lapisan prosedur itu: di ruang antara kepala daerah dan kontraktor, antara bupati dan calon pejabat yang ingin membeli jabatan, antara sponsor Pilkada dan kepala daerah yang merasa berutang.

Tidak ada laporan keuangan yang mencatat itu. Kemendagri tidak punya wewenang sedalam itu untuk bisa menyentuh ke persoalan korupsi yang lebih sistemik di bawah tanah.

Di Mana Batas Tito Sesungguhnya?

Ada hal yang jarang diucapkan terus terang dalam debat publik soal ini. Kewenangan Mendagri berdasarkan UU Pemerintahan Daerah adalah membina, mensupervisi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia tidak memiliki kewenangan penyidikan, penyadapan, atau penuntutan. Sanksi administratif yang tersedia, teguran, evaluasi, rekomendasi pemberhentian, memiliki plafon yang rendah dan prosedur yang panjang.

Lebih jauh dari itu, Kemendagri dinilai tidak punya kewenangan menyentuh akar persoalannya sama sekali. Tidak bisa mengatur pembiayaan Pilkada.

Tidak bisa menertibkan partai politik yang menjadi pemasok utang politik kepala daerah. Tidak bisa mengubah insentif yang mendorong seseorang masuk ke ekosistem korupsi bahkan sebelum dilantik.

Zaenur Rohman, peneliti Pukat UGM, menyebutnya dengan tegas, “Pengawasan kepala daerah itu hampir tidak ada.”

Bukan tidak ada secara formal kiranya. Yang tidak ada adalah pengawasan yang bekerja. Inspektorat berada di bawah kepala daerah.

DPRD berasal dari koalisi partai yang sama. “Pengawasan oleh DPRD tidak berfungsi, pengawasan internalnya juga tidak mampu menanggulangi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.

Akibatnya bentuk-bentuk pelanggaran itu baru diketahui ketika sudah dalam bentuk penindakan oleh penegak hukum,” 

Tito berada di posisi yang tidak nyaman karena alasan yang spesifik. Ia mantan Kapolri yang sangat memahami crime pattern analysis, cara membaca anomali sebelum kejahatan terjadi, bukan sesudahnya.

Modal itu langka. Tapi jabatan yang ia pegang tidak menyediakan alat untuk mengoperasionalkan modal itu.

Mendagri bisa membina kepala daerah setiap hari, mengenal polanya, membaca tanda-tandanya. Tapi ketika korupsi itu terjadi, yang bisa ia lakukan hanyalah berkoordinasi dengan KPK atau menunggu OTT.

Douglass North, ekonom kelembagaan peraih Nobel, menyebut ini institutional misfit, yakni institusi yang dirancang untuk satu ekosistem dipaksa beroperasi di ekosistem yang sudah berubah tanpa penyesuaian.

Kemendagri lahir di era ketika kepatuhan administratif adalah inti tata kelola daerah. Korupsi kepala daerah hari ini sudah jauh melampaui dimensi itu.

Yang Masih Bisa Dilakukan, dan Yang Tidak Bisa

Robert Klitgaard merumuskan persamaan yang sudah tiga dekade diajarkan di sekolah kebijakan publik: korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. 

Kepala daerah memegang monopoli atas APBD, diskresi luas dalam pengadaan dan mutasi jabatan, sementara akuntabilitas dari APIP yang secara hierarkis di bawah mereka hampir tidak pernah independen.

Persamaan itu menunjuk ke arah yang jelas: yang perlu diubah bukan orangnya, melainkan strukturnya.

Tito masih punya beberapa ruang untuk bergerak. Pertama, mengubah pola pengawasan dari seragam menjadi berbasis risiko.

Tidak semua daerah perlu diperlakukan sama. Daerah dengan lonjakan belanja modal tidak wajar, mutasi pejabat masif, atau tindak lanjut audit yang stagnan harus mendapat supervisi berbeda dari daerah yang bersih.

Logika ini baku di regulasi sektor keuangan global, dan latar belakang Tito sebagai Kapolri seharusnya membuatnya familiar dengan prinsip profiling risiko.

Kedua, menambahkan dimensi integritas tata kelola ke dalam program apresiasi pemda yang sudah berjalan. Insentif Rp1 triliun itu langkah yang arahnya benar, tapi seluruh indikatornya menyasar kinerja pembangunan, stunting, pengangguran, inflasi.

Seorang bupati bisa menurunkan angka kemiskinan di siang hari dan mengatur pengadaan di malam hari. Keduanya tidak saling mengganggu.

Ketiga, dan ini yang paling mungkin meninggalkan warisan nyata, mendorong perubahan struktural independensi APIP melalui regulasi.

Selama Inspektorat berada di bawah komando kepala daerah, konflik kepentingan strukturalnya tidak akan pernah hilang. Mengubah desain itu bukan urusan KPK atau Kejaksaan. Itu domain langsung Mendagri.

Tapi ada batas yang lebih keras dari sekadar kemauan, dan perlu disebut jujur. Tito agaknya bisa menggeser cara Kemendagri bekerja di dalam batas-batas kewenangan yang ada.

Yang tidak bisa ia lampaui sendirian adalah akar dari akar masalahnya, selama biaya Pilkada memaksa kepala daerah masuk ke ekosistem utang politik sebelum dilantik, selama partai politik tidak direformasi sebagai institusi kader bukan institusi mahar, selama sistem pembiayaan kampanye dibiarkan gelap, semua instrumen Kemendagri kiranya hanya akan menyentuh permukaan. (A99)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah hiruk-pikuk politik pemerintah, Tito Karnavian seolah tampil dengan eksposur yang tak terlalu masif, tersimpan strategi survival elite yang sangat terukur: tetap kuat tanpa terlalu terlihat, tetap relevan tanpa memancing ancaman. Apakah ini profesionalisme birokrasi atau kalkulasi politik tingkat tinggi?

PinterPolitik.com

Di antara deretan menteri dalam Kabinet Merah Putih, nama Tito Karnavian jarang menghiasi tajuk utama media nasional. Secara kasat mata, sosok mantan Kapolri itu bukan tipe pejabat yang gemar membangun panggung publik melalui polemik, bukan pula figur yang aktif menciptakan personal branding secara agresif.

Padahal, posisi Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Tito mengendalikan koordinasi 38 provinsi, lebih dari 98.000 desa, relasi pusat dan daerah, hingga stabilitas politik lokal yang berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional.

Paradoks inilah yang membuat Tito menarik untuk dibaca secara lebih mendalam. Di tengah era politik yang semakin bergantung pada eksposur media, viralitas, dan citra personal, Tito justru seakan tampil dengan gaya yang cenderung tenang dan minim sensasi.

Pembacaan paling sederhana mungkin menyebutnya sebagai figur silent worker, pejabat yang bekerja tanpa banyak bicara.

Namun analisis yang lebih tajam perlu bergerak lebih jauh: apakah ketenangan itu benar-benar cerminan efektivitas kepemimpinan, atau justru strategi survival politik yang sangat terukur?

Untuk memahami pola ini, latar belakang institusional Tito tidak bisa diabaikan. Ia lahir dari kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, institusi yang memiliki karakter politik berbeda dibanding militer, khususnya TNI Angkatan Darat.

Pasca-Reformasi 1998, Polri memisahkan diri dari TNI dan perlahan membangun kultur birokrasi yang lebih administratif, prosedural, dan berhati-hati dalam mengelola eksposur publik.

Jika elite berlatar militer cenderung membangun simbol heroisme, aura komando, dan narasi patriotisme yang kuat, elite Polri justru lebih terbiasa membaca konfigurasi kekuasaan secara diam-diam.

Mereka bergerak melalui jaringan, prosedur, dan kalkulasi institusional yang lebih halus. Terlebih di era saat kepemimpinan berlatar belakang militer sempat diisi Joko Widodo.

Tito kiranya adalah produk dari kultur tersebut. Ia bukan tipe elite yang membangun massa politik personal secara terbuka. Gaya komunikasinya dingin, administratif, dan sering kali sangat teknokratis.

Namun justru di situlah letak kekuatannya, ia tidak tampil sebagai ancaman langsung bagi siapa pun, tetapi tetap memegang kendali di ruang-ruang strategis negara.

Dua Wajah Delegasi: Efisiensi atau Kalkulasi?

Salah satu pola paling konsisten dalam kepemimpinan Tito adalah kecenderungannya melakukan delegasi. Banyak isu sensitif tidak ditangani secara personal di ruang publik, melainkan didistribusikan kepada pejabat teknis atau aktor birokrasi di bawahnya.

Urusan Papua dan yang terkini terkait konflik di Wamena, misalnya, lebih sering dijalankan melalui Wamendagri Ribka Haluk penjabat gubernur dan jalur administratif lokal.

Pun dengan “kelakuan” kepala daerah yang lebih sering direspons oleh Wamendagri Bima Arya.

Hubungan dengan kepala daerah juga banyak disalurkan melalui Dirjen Otonomi Daerah maupun figur teknis lain di Kemendagri.

Bahkan berbagai persoalan desa dan administrasi daerah berjalan melalui mekanisme birokrasi rutin tanpa terlalu banyak intervensi personal dari Tito sendiri.

Pola ini bisa dibaca dalam dua perspektif berbeda. Perspektif pertama melihatnya sebagai bentuk modern managerial governance.

Dalam teori tata kelola modern, pemimpin yang efektif bukanlah mereka yang mengendalikan semua hal secara sentralistik, melainkan yang mampu membangun sistem distribusi kerja profesional.

Dalam kerangka ini, Tito dapat dipahami sebagai administrator negara yang memahami keterbatasan sentralisasi kekuasaan di negara kepulauan sebesar Indonesia. Ia membangun birokrasi yang tetap berjalan meski dirinya tidak terus-menerus muncul di depan publik.

Namun perspektif kedua jauh lebih menarik secara politik, delegasi sebagai mekanisme perlindungan risiko atau risk insulation. Isu Papua merupakan ladang ranjau politik, HAM, dan geopolitik yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Konflik kepala daerah juga selalu berpotensi menjadi konsumsi media nasional dan dimanfaatkan dalam pertarungan elite politik. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan langsung justru bisa menjadi beban politik jangka panjang.

Dengan mendistribusikan isu-isu sensitif kepada struktur birokrasi di bawahnya, Tito menciptakan arsitektur kekuasaan yang unik, yakni keberhasilan tetap terkonsolidasi ke atas sebagai capaian kementerian, tetapi potensi ledakan politik tersebar ke bawah.

Delegasi, dalam konteks ini, bukan sekadar metode kerja administratif, melainkan strategi pertahanan politik yang sangat matang.

Pandangan ini bisa dijelaskan melalui teori Samuel Huntington tentang objective civilian control. Huntington menjelaskan bahwa institusi keamanan modern bertahan melalui profesionalisme, bukan populisme.

Tito tampak menjalankan logika tersebut secara konsisten. Ia menjaga jarak dari arena politik elektoral yang terlalu terbuka mungkin bukan karena tidak mampu bermain di sana, melainkan karena profesionalisme elite keamanan justru bergantung pada kemampuan menjaga netralitas dan fleksibilitas.

Sementara itu, sosiolog Pierre Bourdieu menawarkan pembacaan yang lebih dalam melalui konsep habitus. Habitus institusional Polri yang terbentuk selama puluhan tahun tampaknya telah membentuk cara Tito membaca kekuasaan.

Dalam habitus seperti itu, terlalu banyak eksposur justru dipandang sebagai kerentanan. Semakin terlihat seseorang dalam politik, semakin besar pula kemungkinan ia menjadi sasaran resistensi, serangan, dan pengawasan.

Strategi di Pusaran Kekuasaan?

Membaca Tito tanpa melihat konteks rekonfigurasi elite nasional menuju 2029 tentu akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal.

Politik Indonesia hari ini sedang berada dalam fase transisi besar. Koalisi pasca-Pilpres 2024 mulai menguji kohesinya dan keberlanjutannya.

Figur-figur potensial perlahan membangun posisi masing-masing. Narasi tentang penerus kekuasaan mulai bergerak, mungkin secara diam-diam di balik stabilitas formal pemerintahan.

Dalam situasi seperti itulah, pilihan Tito untuk tetap low exposure menjadi sangat signifikan. Ia tidak tampak sedang menghilang dari arena kekuasaan

Sebaliknya, ia justru sedang memilih posisi paling aman di tengah kompetisi elite yang semakin kompleks.

Sosiolog Norbert Elias dalam konsep court society menjelaskan bahwa elite yang bertahan di sekitar pusat kekuasaan bukanlah mereka yang paling gaduh, melainkan mereka yang paling mampu membaca sensitivitas politik dan menghindari tabrakan orbit dengan elite lain.

Dalam konteks ini, Tito tampak memainkan politik yang sangat hati-hati. Ia tidak membangun narasi personal yang terlalu ambisius, tidak menabrak ruang figur lain, dan tidak terlalu cepat memasuki arena elektoral. Apalagi posisinya sangat sensitif dan strategis.

Strategi ini penting karena ada tiga risiko besar bagi elite yang terlalu terekspos. Pertama, resistensi elite senior. Dalam politik Indonesia, figur yang terlalu cepat menonjol sering kali dianggap ancaman oleh kelompok yang telah lebih dulu membangun jejaring kekuasaan.

Politik bukan hanya soal popularitas publik, tetapi juga soal sensitivitas antar-elite.

Kedua, eksposur berlebihan menciptakan amunisi bagi lawan politik. Setiap pernyataan publik dapat dipotong menjadi kontroversi. Setiap kebijakan bisa dipelintir menjadi serangan politik. Dalam konteks ini, diam sering kali menjadi perisai paling efektif.

Ketiga, terlalu kuat membangun positioning publik dapat mengurangi fleksibilitas politik. Elite yang terlalu terikat pada satu citra akan kesulitan bermanuver ketika arah angin kekuasaan berubah. Tito tampaknya memahami bahwa fleksibilitas adalah aset penting dalam politik Indonesia yang sangat cair.

Dari sinilah lahir apa yang bisa disebut sebagai politik low exposure, strategi mempertahankan relevansi tanpa harus terus-menerus memaksimalkan eksposur publik.

Politik seperti ini bekerja bukan melalui panggung besar, melainkan melalui kemampuan membaca situasi, menjaga relasi, dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Karena itu, membaca Tito hanya sebagai figur low profile mungkin terlalu sederhana. Yang terlihat tenang di permukaan belum tentu pasif di dalam.

Justru bisa jadi, ketenangan itu adalah bentuk paling matang dari kalkulasi politik-pemerintahan modern, tetap penting tanpa terlihat terlalu ingin penting.

Pada akhirnya, Tito Karnavian mungkin bukan sedang menghindari panggung. Ia mungkin justru sedang memainkan seni politik yang paling tua dalam sejarah kekuasaan Indonesia, seni berkontribusi melalui ketidakterlihatan.

Dan dalam lanskap politik nasional yang semakin bising, kemampuan untuk tetap relevan tanpa menjadi pusat sorotan bisa jadi merupakan bentuk kecerdasan politik yang paling sulit ditandingi. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

“Polri di Kemendagri” kiranya bukan sekadar anomali, melainkan strategi osmosis birokrasi: adaptif, saling melengkapi, dan menjaga stabilitas otonomi daerah. Tito Karnavian seolah tampil sebagai metronom triumvirat Prabowo, menjadi simbol  rasionalitas Weber, dialektika Hegel, dan jalan tengah Aristoteles dalam meritokrasi kontekstual.

PinterPolitik.com

Penempatan sosok berlatarbelakang Polri di posisi kunci Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai sebuah dialektika baru dalam politik birokrasi Indonesia.

Jika TNI secara historis menempatkan figur-figur kuncinya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan eksistensi Sugiono, maka Polri menemukan poros strategisnya di Kemendagri.

Fenomena ini tidak sekadar hasil kalkulasi politik praktis, melainkan wujud dari apa yang bisa disebut “birokrasi osmosis”, sebuah birokrasi yang adaptif, saling menyerap, dan melengkapi, alih-alih meniadakan eksistensi pihak lain.

Dalam kacamata Max Weber, birokrasi ideal bertumpu pada rasionalitas, aturan, dan kompetensi. Rasionalitas itu dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara kebutuhan struktur negara dengan penempatan sumber daya manusia terbaik di posisi-posisi strategis.

Maka, ketika Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian tetap dipercaya sebagai Menteri Dalam Negeri, kepercayaan itu kiranya tidak hanya merepresentasikan kesinambungan kebijakan dari era Jokowi, tetapi juga menjadi refleksi kepercayaan Presiden Prabowo terhadap figur yang memiliki kapasitas mengelola arena paling krusial, yaitu konsolidasi atas otonomi daerah dan stabilitas politik dalam negeri.

Kemendagri adalah jangkar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia yang plural dan berotonomi luas, Mendagri berfungsi sebagai pusat gravitasi konsolidasi negara.

Pertanyaan kritis pun muncul, apakah dominasi sejumlah figur Polri di Kemendagri mengikis prinsip meritokrasi, atau justru memperkuat profesionalisme birokrasi?

Etika Jalan Tengah?

Kritik yang muncul kerap diarahkan pada isu independensi birokrasi, seperti ke mana peran alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai kawah candradimuka aparatur sipil negara (ASN) terutama di Kemendagri?

Dari perspektif etika Aristoteles dengan konsep mesotes (jalan tengah), penempatan figur Polri di Kemendagri dapat dipahami sebagai upaya mencari keseimbangan antara kompetensi teknokratik ASN dengan kapasitas manajerial dan stabilitas yang dimiliki Polri.

Bukan untuk menegasikan peran ASN, melainkan untuk membangun harmoni fungsional.

Keberadaan figur seperti Komjen Pol. Tomsi Tohir (Sekjen Kemendagri), Irjen Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya (Irjen Kemendagri), dan Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono (Kasat Manggala IPDN), menunjukkan bahwa Polri tidak sekadar menempati posisi simbolis, melainkan menjadi aktor substantif dalam arsitektur pemerintahan.

Mereka membawa kultur kepolisian yang berbasis pada masyarakat, intelijen, kedisiplinan, serta respons cepat terhadap potensi instabilitas, yang dalam konteks otonomi daerah menjadi aset penting.

Namun demikian, kritik publik agaknya tetap tidak bisa diabaikan. Alumni IPDN memiliki klaim moral untuk berperan lebih besar di Kemendagri.

Di sinilah osmosis birokrasi menemukan relevansinya, saat Polri menghadirkan stabilitas politik, IPDN menghadirkan legitimasi teknokratik, dan keduanya seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan dalam kerangka meritokrasi yang sejati.

Dalam kerangka dialektika Hegelian, penempaatan sosok berlatarbelakang Polri di pos kunci Kemendagri bisa dibaca melalui gerak tesis-antitesis-sintesis.

Pertama, tesis di mana birokrasi ideal yang diisi oleh ASN murni, sebagaimana amanat reformasi birokrasi. Kedua, fase antitesis di mana kritik eksis saat dominasi figur-figur Polri dinilai “mengganggu” ruang ASN.

Ketiga, sintesis, yakni birokrasi osmosis, di mana Polri dan ASN saling melengkapi dalam sistem pemerintahan, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih adaptif dan tangguh.

Konsolidasi teknokratik yang dilakukan Tito Karnavian dan jajaran berlatarbelakang Polri di Kemendagri agaknya bukanlah langkah kontraproduktif terhadap demokrasi, melainkan sebuah kebutuhan realis dalam mengelola negara yang kompleks.

Otonomi daerah tidak hanya soal administrasi, tetapi juga stabilitas sosial-politik yang sering kali membutuhkan insting keamanan, kapasitas mitigasi konflik, dan sensitivitas intelijen—kompetensi yang telah melekat pada kultur Polri.

Tito sebagai Metronom?

Tito Karnavian menempati posisi unik dalam lanskap politik pemerintahan Prabowo dan sejarah pemerintahan Indonesia. Sering disebut sebagai “orang Jokowi”, Tito kini diposisikan oleh Prabowo bukan sebagai figur yang dipertanyakan loyalitasnya, melainkan sebagai metronom dalam orkestrasi kekuasaan berkat profesionalitasnya.

Sebagai bagian dari triumvirat pemerintahan bersama tokoh-tokoh strategis lain, Tito mengemban peran penyeimbang antara kesinambungan kebijakan lama dan arah baru pemerintahan Prabowo.

Dalam perspektif Weberian, keberlanjutan Tito menunjukkan bahwa rasionalitas politik terkadang lebih dominan daripada sekadar loyalitas personal.

Weber menegaskan bahwa birokrasi ideal bekerja melalui aturan dan kapasitas, bukan relasi personal. Di sinilah Tito membuktikan dirinya yang kiranya harus diakui, cerdas, adaptif, dan terbukti mampu menjaga stabilitas pemerintahan dalam dua rezim yang berbeda.

Isu meritokrasi memang tidak dapat diabaikan. Ketika sosok berlatarbelakang Polri mendominasi posisi-posisi strategis di Kemendagri, publik bertanya apakah prinsip meritokrasi masih ditegakkan?

Jawaban riil yang dapat diberikan adalah meritokrasi di Indonesia bersifat kontekstual, bukan absolut. Kompetensi ASN tetap dijunjung tinggi, tetapi dalam situasi tertentu, terutama dalam menjaga stabilitas nasional, kompetensi sosok berlatarbelakang Polri dinilai tak kalah relevan saat ini.

Dengan demikian, penempatan Polri di Kemendagri justru dapat dibaca sebagai bentuk meritokrasi yang situasional-adaptif, yakni memilih figur dengan kapabilitas terbaik sesuai kebutuhan konteks, bukan sekadar berdasarkan jalur karier formal.

Inilah manifestasi dari “birokrasi osmosis” yang memperlihatkan fleksibilitas negara dalam menghadapi tantangan zaman.

Osmosis Birokrasi

Etika mesotes Aristoteles menemukan relevansinya di sini: tidak terjebak pada ekstrem ASN murni atau dominasi Polri semata, melainkan mengolah keduanya dalam komposisi yang proporsional.

Dengan Polri membawa kapasitas keamanan dan ASN membawa kapasitas teknokrasi, Kemendagri dapat bekerja sebagai jangkar otonomi daerah yang solid.

Birokrasi osmosis ini juga menjadi pelajaran berharga bagi reformasi birokrasi Indonesia, bahwa birokrasi bukan entitas kaku, melainkan organisme yang hidup, adaptif, dan terbuka terhadap sintesis berbagai kultur kelembagaan.

Fenomena “Polri dalam ‘Dagri’” merefleksikan realitas birokrasi Indonesia yang dinamis. Dengan meminjam teori Weber, Hegel, dan Aristoteles, kita dapat melihat bahwa penempatan Polri di Kemendagri bukanlah anomali, melainkan strategi adaptif untuk menghadapi kompleksitas otonomi daerah dan stabilitas nasional.

Tito Karnavian, bersama jajaran berlatarbelakang Polri yang menempati posisi strategis, agaknya menjadi contoh nyata dari birokrasi osmosis, sebuah birokrasi yang tidak meniadakan, tetapi menyerap dan melengkapi.

Kritik terhadap peran IPDN dan ASN tetap sah untuk diajukan, tetapi pada akhirnya, harmoni dan stabilitas menjadi tujuan utama.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini bukan hanya pragmatis, melainkan juga visioner, yaitu membangun birokrasi yang lentur, rasional, dan berbasis meritokrasi kontekstual. Dengan demikian, “Polri dalam Dagri” bukan sekadar pilihan politik, tetapi juga strategi kebangsaan. (J61)

Ngeri banget. Semoga kasus ini bisa segera diusut ya.

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #politikinternasional #perdaganganbayi #poldajabar #politik #kemendagri

Memang masalah ini perlu langsung ditangani Pak Prabowo sih karena isunya udah jadi ke mana-mana.

Buzzer berstatus terancam punah?

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya!

#dprd #pilkada #pilkadataklangsung #prabowo #titokarnavian #gubernur #pilgub #pilbup #pilwalkot #buzer #reels #shorts #fyp #politikindonesia #pinterpolitik #beritapolitik

Kirain cuma WTP doang yang ada kasus suapnya, ternyata inflasi bisa juga. Lumayan tuh insentif daerah Rp 6 miliar sampai Rp 10 miliar. Share pendapat kalian di kolom komentar ya.

PinterPolitik.com 

Masih abu-abunya penerus “jenderal politisi dan pemerintahan” level tertinggi dari kalangan militer seperti Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Wiranto, membuat peluang eks jenderal Polri bisa saja menguat untuk menggantikannya di kemudian hari. 

Ya, dikotomi kepemimpinan negara (capres-cawapres) seakan masih lekat dengan frasa “sipil-militer” atau pun sebaliknya. Tak terkecuali di Pilpres 2024 yang sejauh ini memunculkan nama calon kandidat eks serdadu, yakni Prabowo dan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sempat melebur bersama militer dalam ABRI, Polri yang selepas Reformasi berada langsung di bawah presiden memang tampak belum berkontribusi banyak menyumbangkan nama eks penggawanya di pemerintahan, baik sebagai menteri maupun capres-cawapres. 

Kembali, dikotomi dengan frasa “sipil-militer” atau sebaliknya kiranya adalah indikator paling mudah untuk melihat signifikansi eks Polri di ranah politik dan pemerintahan level teratas. 

Di sisi lain, jika berbicara kemungkinan, sesungguhnya terdapat beberapa nama potensial eks jenderal Polri dalam diskursus politik maupun kepemimpinan bangsa ke depan. 

Bahkan, eks Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menjadi salah satu aktor yang bisa saja turut meramaikan pertarungan politik memperebutkan RI-1 di Pilpres 2029. 

Lalu pertanyaannya, mengapa eks jenderal Polri seolah “pasif” dan luput dari kalkulasi politik dan pemerintahan dibanding, misalnya, dengan eks jenderal TNI? Serta, seperti apa peluang eks jenderal Polri potensial di kontestasi elektoral kelak? 

Stigma dan Politik Distribusi 

Satu adagium menarik mengapa sosok dari Polri kemungkinan kurang dilirik secara politik agaknya dapat ditelaah dari konstruksi stigma masyarakat. 

Meski menunaikan tugas luhur sebagai institusi penegak hukum terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengatur ketertiban, impresi “bad guy” pun justru tetap tersemat dari berbagai dinamika interaksi yang ada. 

Berdasarkan analisis Joel Miller dan kawan-kawan dalam sebuah jurnal berjudul Public Opinions of the Police: The Influence of Friends, Family, and News Media, terdapat sejumlah telaah yang menyebut kontak polisi-publik cenderung kurang konstruktif. 

Pertama, perilaku polisi dalam pertemuan rutin dengan masyarakat dapat memengaruhi opini mereka tentang polisi melalui ripple effect atau efek riak, yakni orang yang pernah bertemu atau berinteraksi dengan polisi akan menceritakan kembali kisah mereka kepada keluarga, teman, maupun tetangga. 

Kedua, “kisah” kontak polisi-publik atau contoh-contoh perilaku buruk atau perilaku korup di kepolisian yang mendapat perhatian media mengasumsikan stigma atau efek yang diperkuat. 

Padahal, ihwal itu sendiri bisa saja tidak sepenuhnya tepat jika dibandingkan dengan sejumlah besar interaksi rutin polisi-publik yang positif dan tidak mendapat perhatian media. 

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri, politik dan pemerintahan selalu memasukkan variabel manajemen impresi sebagai daya tarik elektoral di hadapan masyarakat. 

Pertimbangan daya tarik itu juga agaknya membuat para eks jenderal Polri yang telah terlebih dahulu terjun ke politik praktis dengan bergabung parpol tak mendapat impresi positif khalayak luas. 

Oleh karena itu, peluang sosok dari unsur Polri untuk turut aktif dan masuk hitungan sebagai “pemain utama” politik memang tidak mudah.   

Utamanya, untuk bersaing dengan eks jenderal TNI yang secara institusional tak memiliki kontak interaksi langsung dengan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. 

Tak hanya dalam politik yang memang sangat sensitif dengan stigma, itu pula yang kiranya memengaruhi hingga ke pemerintahan, misalnya, mengenai “jatah menteri” dari unsur kepolisian di Indonesia. 

Dalam The political economy of policy-making in Indonesia, Ajoy Datta dan kawan-kawan menyiratkan terdapat semacam kultur dalam pengangkatan menteri. 

Dikatakan, kemampuan teknis hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang dipertimbangkan karena keragaman Indonesia secara sosial, budaya, ekonomi, hingga persepsi sosio-politik. 

Realitanya, mengingat ketidakmampuan partai politik (parpol) pasca Reformasi untuk mendapatkan mayoritas kursi di parlemen, pembuatan kebijakan politik dan pemerintahan telah dicirikan oleh pola dan dinamika koalisi. 

Hal itu lah yang mengembalikan esensi politik sistem multipartai Indonesia ke ranah politik distribusi dan alokasi. Sesuatu yang kemudian menghadirkan riwayat serta kultur “jatah” menteri Indonesia bagi entitas tertentu. 

Jika pos menteri di era Orde Baru (Orba) kental dengan sosok-sosok militer yang menempati pos strategis, parpol tertentu seolah memiliki jatah khusus di pos kementerian tertentu setelah Reformasi. 

Meski bukan pola yang tetap, setidaknya hal itu dapat tercermin dari relasi unik “jatah” menteri, seperti misalnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bagi PKB, Menteri Agama (Menag) dari Nahdlatul Ulama (NU), serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dari Muhammadiyah. 

Meski demikian, mengingat penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dipengaruhi daya tawar parpol dalam koalisi, penyesuaian memang terkadang dilakukan. 

Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan menteri dengan latar belakang eks jenderal Polri yaitu Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin yang mengampu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) pada tahun 2018 lalu. 

Sebelumnya, hanya ada satu nama jenderal Polri yang dipercaya menjabat menteri, yakni Jenderal Pol. (Purn.) Awaloedin Djamin yang dilantik sebagai Menaker di Kabinet Ampera tahun 1966. Menariknya, Awaloedin mengampu jabatan itu sebelum menjadi ditunjuk sebagai Kapolri. 

Kini, kepercayaan Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Mendagri kiranya dapat mengubah peluang politik jenderal Polri di masa mendatang. 

Terutama  sosok Tito sendiri yang kiranya cukup menjanjikan. Bahkan, lebih jauh lagi, yaitu untuk bertarung di Pilpres 2029 kelak. Benarkah demikian? 

Buka Jalan Tito dan Polri? 

Mendagri adalah pos vital atau istilah kerennya triumvirat dalam struktur kenegaraan. Konstitusi Indonesia pun mengamanatkan Mendagri, bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi pengisi kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden tak dapat menjalankan fungsinya. 

Saat Orba, setiap posisi Mendagri merupakan jatah militer, khususnya Angkatan Darat (AD). Memasuki era reformasi, jatah Mendagri pun berubah saat tahun 2009 Presiden SBY menunjuk sosok sipil, yakni Gamawan Fauzi. Kultur itu kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi saat menunjuk Tjahjo Kumolo pada 2014. 

Pada 2019, Presiden Jokowi tampak bereksperimen ketika menunjuk Tito sebagai Mendagri dari unsur kepolisian pertama sepanjang sejarah Indonesia. 

Secara tekstual, alasan RI-1 saat menunjuk Tito sebagai Mendagri sendiri disebut demi menghadirkan sinergi dan kepastian hukum di daerah. 

Sementara jika diinterpretasikan secara politik, kepercayaan itu juga kiranya menjadi warisan berharga sekaligus membuka peluang bagi jenderal Polri untuk masuk ke lingkar utama perpolitikan dan pemerintahan Tanah Air. 

Bagaimanapun, variabel prestasi dan kemampuan dapat dipastikan masuk perhitungan dalam konteks sepak terjang eks jenderal Polri di politik dan pemerintahan level teratas, sebagaimana yang dimiliki Syafruddin dan Tito. 

Khusus bagi Tito, kepercayaan mengampu salah satu triumvirat negeri ini tentu menjadi portofolio tersendiri bagi probabilitas kariernya, baik di pemerintahan, politik, maupun keduanya. Tak terkecuali dalam membuka ekspektasi politik dari sosok berlatar belakang eks jenderal Polri.

Terlepas dari bagaimana ambisi politik personalnya, Tito agaknya memang nama yang patut diperhitungkan dalam konteks kepemimpinan bangsa. 

Mariel Grazella dalam sebuah kolom tulisan yang berjudul Tito Karnavian Signifies the Nation’s Future menyebut Tito dengan “man with a plan” atau sosok yang memiliki atau selalu memiliki rencana. 

Disebut sebagai perwira kepolisian cerdas dengan berbagai prestasi di bidang akademik dan profesinya, Tito menganut forward-thinker dan dipuji karena begitu menekankan pentingnya pengetahuan konseptual dalam kepemimpinan dan organisasi. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya untuk menilai bahwa Tito memenuhi sejumlah pra-syarat yang dapat konversi menjadi modal politik kuat jika nantinya dinamika politik mengantarkannya pada seleksi pemimpin Indonesia kelak, misalnya di Pilpres 2029. 

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut jika Tito adalah tokoh muda yang cerdas dan setiap pekerjaan yang dilakukannya selalu terukur. 

Dalam pujiannya itu, tak lupa Mahfud mengungkapkan harapan secara eksplisit agar Tito dapat menjadi kandidat yang dapat memimpin negeri ini. 

Akan tetapi, sejauh ini Tito – yang merupakan Kapolri termuda dalam sejarah Indonesia – tampaknya masih menjadi nama tunggal potensial dari sosok eks jenderal Polri saat berbicara kandidat capres maupun cawapres. 

Belum terlihat lagi sosok sekaliber Tito di tengah terpaan serangkaian kasus hukum oknum jenderal di institusi Bhayangkara yang tak dapat dipungkiri turut andil mengkonstruksi impresi publik dan sosial-politik. 

Meski demikian, peluang mantan maupun jenderal Polri yang kini masih aktif lain di masa mendatang tak sepenuhnya tertutup. 

Tinggal, untaian variabel-variabel pendukung apa yang dapat membawa sang aktor dapat menasbihkan diri atau dilirik oleh entitas politik sebagai kandidat yang pantas memimpin negara. 

Bagaimanapun, latar belakang pemimpin Indonesia kelak kiranya bukan menjadi persoalan. Dapat menunjukkan integritas kepemimpinan demi kepentingan masyarakat luas di tengah tarik menarik kepentingan politik saat menjabat lah yang kiranya jauh lebih penting. (J61) 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Menurut Tito, jika DPR menolak Perppu tersebut maka bisa saja Pemilu 2024 ditunda karena UU Pemilu belum mengatur soal DPD di Daerah Otonomi Baru (DOB).

Perppu itu sendiri untuk mengakomodasi empat DOB di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Terang Tito, jika Perppu tidak disetujui, pada 14 Desember 2022 ketika verifikasi faktual oleh KPU tidak akan ada partai politik yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. Dengan demikian, itu berpotensi membuat pemilu ditunda karena peserta pemilu tidak ada.

Para kepala desa kembali berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI pada hari Rabu (25/1) menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun dengan maksimal tiga periode. Aksi itu kini diiringi ancaman serupa dan makin serius dikarenakan ancaman para kades untuk menghabisi partai politik di Pemilu 2024 yang tak mendukung usulan tersebut. 

Atas hal ini, DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, hingga Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin angkat bicara. DPR menyebut akan mengakomodasi usulan para kades. Sementara Mendagri Tito dan Wapres Ma’ruf menyebut pemerintah masih akan mengkaji dampak positif dan negatif dari usulan para kades.