PinterPolitik.com

Hai, gengs. Karena tadi sempat lupa, sebelumnya kami mimin dari PinterPolitik.com mau mengucapkan selamat hari raya Idulfitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya.

Soalnya kan mimin sering banget tuh nyolek berbagai. Setidaknya, nanti kita jadi 0-0 lagi ya, khususnya bagi kepada pejabat Republik Indonesia yang sering kita colek.

Pada dasarnya, kita gak mempunyai maksud apapun kok. kita hanya ingin mengingatkan mereka agar bekerja optimal sehingga semuanya sesuai pada tempat yang semestinya. Hehehe.

Nah, kita kembali ke aktivitas seperti biasanya ya, cuy, yaitu memberikan kritik membangun kepada berbagai pihak. Kalau bahasa kerennya sih kritik transformatif gitu. Hehehe.

Kali ini, mimin akan membicarakan tentang mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, cuy. Tahu dongkalian pastinya. Doi saat ini lagi ramai dibahas nih, gengs.

Awal kemunculannya, doi sering tuh memberikan pandangan terkait upaya penanganan pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia. Bahkan, doi sempat memberikan warning agar pemerintah jangan sampai menggunakan vaksin dari perusahaan farmasi yang berkaitan dengan Bill Gates.

Menurutnya, ada hal yang aneh, cuy, yaitu, Bill Gates bukan ahli di bidang virus. Selain itu, salah satu orang terkaya di dunia tersebut pada tahun 2015 sudah menginformasikan akan ada virus di tahun 2020. Hmmm, make sense nggak ya ini?

Tetapi, kali ini kita tidak membahas tentang warning Ibu Siti Fadilah ya, cuy. Kita akan membahas kenapa mantan Menkes itu secara cepat dimasukkan lagi ke Rumah Tahanan (Rutan).

View this post on Instagram

Bersama @mastercorbuzier Siti Fadilah sampaikan pandangan seputar Covid-19 #sitifadilah #billgates #fluburung #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 22, 2020 at 1:23am PDT

Padahal nih, doi masih dalam kondisi berobat loh, gengs, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Hmmm, ada apa ya kira-kira? Penasaran gak kalian?

Eitss, jangan negative thinking dulu, bro and sist. Kronologinya seperti ini, ketika Ibu Siti Fadilah dirawat di RSPAD, ternyata doi meminta agar dijenguk oleh ahli sulap, Deddy Corbuzier, cuy. Setelah mereka bertemu, doi langsung bersemangat dan menceritakan banyak hal. Salah satunya yaitu dia mengatakan bahwa dia adalah korban terkait kasus korupsi yang menimpanya. Aishh, curhat nih, Bu. Hehehe.

Ternyata, dibalik agenda pertemuan dengan Deddy Corbuzier, doi melakukan wawancara dan membahas banyak hal. Diantaranya yaitu membahas tentang penanganan pemerintah Indonesia ketika diserang wabah Flu Burung dulu. Tidak lama setelah wawancara tersebut, doi langsung dibawa ke Rutan lagi, gengs.

Kalau menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dimasukkannya Siti Fadilah ke Rutan secara cepat karena dia melanggar suatu hal. Wawancara yang dilakukan antara mereka berdua ternyata tidak mempunyai izin alias ilegal, cuy.

Jadi, pemerintah mengambil tindakan tegas. Yaah, sayang banget kan, Bu, jadinya. Padahal, jika tidak melakukan tindakan itu, ibu bisa lebih lama menghirup udara segar di luar sel tahanan.

Terlebih nih, sel tahanan yang dihuni oleh Ibu kan menurut Pak Arief Poyuono dihuni oleh 50 orang. Pasti sesak banget tuh. Hadeuhh.

By the way, lucu juga ya Ibu Siti Fadilah ini, gengs. Ibaratnya nih, Deddy Corbuzier ini jadi vitamin sekaligus obat sakit dia gitu – membuat doi jadi semangat 45 untuk menjalani hidup.

Kalau dilihat dari fenomenanya, ini kok kayak anak-anak milenial sekarang gitu ya. Kalau pas sakit, cukup dijenguk kekasih tercinta, langsung deh sehat walafiat. Kalau kata iklan minuman vitamin C sih begini, “be one hundred percent, healthy inside, fresh outside”. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

UU No.20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat sebut korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan, “keadaan tertentu” yang dimaksud apabila, dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]engawali semaraknya tahun 2018 ternyata tak bernilai baik bagi pemberantasan korupsi. Banyaknya para penyelenggara negara yang terciduk KPK merupakan sebuah pertanda bahwa perlawanan terhadap korupsi belum selesai.

Terlebih saat memasuki tahun politik, potret tontonan yang terlihat ialah Operasi Tangkap Tangan (OTT) ataupun penetapan tersangka pada pejabat oleh KPK.

Weleeeh weleeeh, koruptor ga akan pernah habis kali ya persediaannya, KPK penuh lah kalau para pejabatnya korup semuanya, hadeuuuuhhhh.

Seharusnya yang disajikan ke masyarakat ialah prestasi dan harapan nyata ke depan, bukan malah perilaku korup. Itu sih namanya aib dan sangat memalukan, weleeeh weleeeh.

Tentunya kalau kasus korupsi biasanya tak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang saja kan, nah pasti ada kompromi – kompromi diantara satu dan yang lainnya.

Tapi kalau yang ditangkap KPK hanya satu orang, otomatis biasanya akan ada ‘nyanyian’ untuk menyeret pihak – pihak yang terlibat lainnya. Kena satu, kena semua, hmmm emang enak? weleeeh weleeeh.

Nikmati uang korupsi bareng – bareng, dipenjara juga harus bareng lah. Namanya juga solidaritas, solid maling duit rakyat, seharusnya solid juga untuk dipenjara ahhhh syudaaahlah.

Nazar depresi …
Mendekati asimilasi..
Tapi ku hentikan…
PerSekongkolan mereka aku bongkar…
Mau serang balik pakai jurus mabok aku lawan pakai jurus tapak suci… https://t.co/938Prwr5Dv

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) February 19, 2018

Tapi tak sedikit juga sih, politikus yang mengatakan secara lantang bahwa ia adalah tokoh antikorupsi. Tapi lama – kelamaan saat kasus korupsinya terkuak, biasanya politikus itu hanya bisa bungkam.

Hmmm, kalau ketauan korup gitu kok politikus itu ga segarang biasanya sih, ciut ya weleeeeh weleeeeh. Politikus model begitu kocak sih, hadeeeuuhhh, tahu malu ga ya? Fahri Hamzah begitu ga ya?

Sepertinya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang selalu jadi kritikus langganan KPK ini memiliki nilai kekritisan yang pedas dan tajam. Tapi kok Fahri malah disebut Nazarudin menerima duit korupsi sih?

Bener ga ya? Waduh, berabe nih urusannya.

Nah loh, kok nama Fahri disebut Nazaruddin? ahhh syudahlah. Kalau Nazaruddin nyerang Fahri, secara otomatis serangan balasan akan ada.

Tapi kalau Fahri diusut KPK dan ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tamatlah sudah riwayatnya. Arti lainnya Fahri segera ditangkap KPK dong? Weleeeeh weleeeeh.  DPR masih bisa kebal ga ya? (Z19)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Berita mengenai korupsi seakan tidak habis-habis di Indonesia, masyarakat pun sepertinya sudah bosan mendengarnya. Korupsi bagai benang kusut di negeri ini, untuk mencari ujung penyelesaiannya seakan butuh kesabaran tingkat tinggi atau bahkan hilang sama sekali.

Proyek bernilai besar yang jumlahnya hampir menyamai dan disinyalir akan bermasalah seperti proyek e-KTP, saat ini tengah dikerjakan oleh salah satu instasi penegak hukum. Proyek dengan dana senilai Rp 600 miliar yang telah mulai dikerjakan di beberapa daerah adalah penerapan teknologi baru dalam identitas sidik jari. Proyek ini sendiri merupakan satu dari enam proyek yang sudah masuk pada tahap penawaran.

Seorang sumber mengatakan, jajaran penegak hukum di mana proyek tersebut dikerjakan harus berhati-hati karena terkait dengan seorang pengusaha yang sedang bermasalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber tersebut juga menegaskan agar pembenahan yang sudah dirintis di tubuh lembaga penegak hukum tersebut, jangan sampai tercoreng karena ulah pengusaha yang bermasalah.

Ditambahkan pula, kehati-hatian diperlukan karena pola korupsi bukan hanya saat proyek sudah berjalan, melainkan bisa saja sudah diatur sejak tahap awal. Proyek senilai 600 miliar tersebut juga tengah dikerjakan di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumut, Riau, jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB.

“Kalau di Jakarta dan Jateng-DIY masing-masing nilainya mencapai Rp 100 miliar, karena itu perlu dicegah jangan sampai terulang dan menghabiskan uang rakyat seperti pengadaan e-ktp,” kata sumber tersebut.

Apakah memang penegak hukum di negeri ini selalu ramah terhadap para koruptor, sehingga hukum yang dijalankan terkesan tebang pilih. Seakan-akan mengusut namun sebenarnya hanya hangat-hangat tahi ayam, sehingga kasus tersebut hilang begitu saja. Ataukah karena tersedianya penjara koruptor yang konon bisa di sulap menjadi hotel sekelas bintang lima, sesuai pesanan yang tentunya ada harga yang harus di bayar? Silahkan ditebak sendiri. (Suara Pembaruan)