Pakistan jadi tuan rumah mediasi perang Iran. Bukannya Indonesia lebih dahulu usulkan diri jadi mediator?

PinterPolitik.com

“Most works studying the Muslim world are Middle East–centric and tend to view Islam in South and Southeast Asia, including Indonesia, as peripheral Islam. This view is common not only among academics, but also among policymakers. Southeast Asia is not viewed as truly representing Islam.” – Rumadi Ahmad, Nusantara Islam: Seeking a New Balance in the Muslim World (2021)

Cupin menyeduh kopinya sambil membaca berita demi berita pada Minggu malam, 29 Maret 2026. Di layar ponselnya, empat menteri luar negeri — Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir — berfoto bersama di Islamabad, tersenyum diplomatik di depan deretan bendera nasional, seolah dunia tidak sedang terbakar.

Perang AS-Israel terhadap Iran sudah memasuki minggu kelima. Selat Hormuz tersumbat, harga minyak melonjak melampaui krisis 1973 dan 1979 digabungkan, dan lebih dari 3.000 orang telah tewas sejak serangan pertama pada 28 Februari yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei.

Pakistan menyatakan siap menjadi tuan rumah perundingan langsung AS-Iran. Menteri Luar Negeri Ishaq Dar menyebutnya “upaya diplomatik regional paling terkoordinasi” — dan memang, pesan sudah bolak-balik antara Washington dan Teheran melalui Islamabad selama berminggu-minggu.

Cupin mengernyitkan dahi. Bukankah Indonesia sudah lebih dulu menawarkan diri — bahkan Presiden Prabowo menyatakan kesediaan terbang langsung ke Teheran untuk mediasi, hanya beberapa jam setelah perang dimulai?

Tawaran Jakarta itu disambut hangat oleh Kedutaan Iran di Jakarta, tetapi tidak pernah berbuah langkah konkret. Sementara itu, Islamabad bergerak cepat — membangun mekanisme kuartet bersama Saudi, Turki, dan Mesir yang kini menjadi pusat gravitasi diplomasi perang.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia teringat bahwa Dar sendiri menyebut mekanisme ini kelak “bisa diperluas” untuk mencakup Indonesia dan Malaysia — sebuah kalimat yang terdengar sopan, tetapi pada dasarnya berarti: kalian belum diundang.

Bagi Cupin, ada sesuatu yang janggal. Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia hanya menjadi catatan kaki dalam diplomasi Islam terbesar abad ini — sementara Pakistan, yang baru 14 bulan lalu saling serang rudal dengan Iran di perbatasan Balochistan, kini menjadi “mediator tepercaya.”

Pertanyaannya: apakah Islamabad benar-benar alamat yang tepat untuk perdamaian, atau justru alamat yang paling convenient? Dan mengapa suara dari Nusantara — yang mewakili lebih dari 300 juta Muslim tanpa beban sektarian — selalu tiba terlambat di meja perundingan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sektarian di Balik “Perangkap”

Untuk memahami mengapa Pakistan adalah mediator yang problematis, Cupin harus mundur ke akar masalahnya: rivalitas Sunni-Syiah yang telah menjadikan dunia Islam terpecah selama 1.400 tahun.

Vali Nasr dalam bukunya The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future menjelaskan bahwa persaingan Saudi-Iran bukan sekadar teologis — ia adalah pertarungan geopolitik atas hak mendefinisikan Islam itu sendiri. Arab Saudi mengklaim kepemimpinan Sunni, Iran mengklaim kepemimpinan Syiah, dan negara-negara di antaranya menjadi papan catur.

Pakistan adalah papan catur yang paling berdarah. Sejak Revolusi Iran 1979 dan program Islamisasi Jenderal Zia-ul-Haq, Riyadh dan Teheran menjadikan Pakistan sebagai arena perang proksi — membiayai madrasa, mendukung milisi, dan memobilisasi identitas sektarian yang sebelumnya tidak sepolitik itu.

Hasilnya tragis: lebih dari 2.300 orang tewas dalam kekerasan sektarian di empat provinsi utama Pakistan hanya antara 2007 dan 2013. Kelompok seperti Lashkar-e-Jhangvi menyerang masjid dan pemakaman Syiah, sementara Teheran dituduh mendukung mobilisasi Syiah di Karachi.

Cupin mencatat bahwa Pakistan memiliki populasi Syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran — sekitar 15 hingga 20 persen dari total penduduknya. Ini bukan sekadar statistik demografis; ini adalah garis patahan yang secara struktural membuat Islamabad tidak bisa benar-benar netral dalam konflik Saudi-Iran.

Pada Januari 2024, Iran melancarkan serangan rudal ke Balochistan Pakistan untuk mengejar militan Jaish al-Adl — dan Pakistan membalas dengan serangan presisi ke wilayah Iran. Insiden ini nyaris memicu eskalasi penuh, dan kini, hanya 14 bulan kemudian, kedua negara itu duduk sebagai “mitra perdamaian.”

Turki dan Mesir — dua anggota lain kuartet — juga bukan aktor netral. Ankara membawa ambisi neo-Ottoman sebagai pemimpin Islam alternatif, sebuah visi yang berkompetisi langsung dengan klaim Saudi maupun Iran. Kairo di bawah al-Sisi telah menjadi sekutu erat poros Saudi-Emirat.

Cupin melihat pola yang jelas: keempat negara di meja Islamabad adalah bagian dari poros Arab-Persia-Turki yang saling curiga. Tidak ada satupun yang berdiri di luar pusaran — dan itulah mengapa “perangkap” dalam judul bukan metafora, melainkan deskripsi.

Sekarang pertanyaan besarnya: jika mediator yang dipilih dunia Islam semuanya terjerat dalam rivalitas yang hendak didamaikan, adakah suara lain yang bisa membawa perspektif segar? Dan mengapa suara itu — yang secara demografis justru paling besar — selalu tidak hadir?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Nusantara: Suara Islam yang Kerap Terpinggirkan?

Cupin kemudian membuka pertanyaan yang jarang diajukan oleh media internasional maupun domestik: mengapa Indonesia dan Malaysia — dua negara Muslim terbesar di Asia Tenggara — secara konsisten absen dari diplomasi Islam tingkat tinggi?

Rizal Sukma dalam Islam in Indonesian Foreign Policy mengidentifikasi apa yang disebutnya “dilema identitas ganda” — Indonesia terperangkap antara identitas sebagai negara Pancasila dan negara berpenduduk Muslim terbesar, dan ketegangan ini membuat Jakarta ragu-ragu dalam menggunakan Islam sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Warisan Orde Baru yang mensterilkan Islam dari diplomasi masih terasa hingga hari ini.

Studi GIGA Hamburg tentang diplomasi perdamaian Islam Indonesia mencatat bahwa Jakarta berupaya menantang “dominasi Arab dalam diskursus Islam” melalui narasi Islam moderat, tetapi upaya ini masih bersifat soft power — konferensi, dialog antaragama, beasiswa — bukan keterlibatan langsung dalam mediasi konflik bersenjata.

Ada juga asimetri struktural yang lebih dalam. Diplomasi Timur Tengah berputar di poros Arab-Turki-Persia sejak berabad-abad lalu, dan OIC — meski sekretaris jenderal pertamanya adalah Tunku Abdul Rahman dari Malaysia — secara de facto menjadi instrumen geopolitik Timur Tengah, bukan platform yang benar-benar mewakili 1,8 miliar Muslim dunia.

Khaidir Hasram dalam studinya yang membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terhadap isu-isu Muslim global menunjukkan perbedaan mendasar: Malaysia lebih asertif karena Islam melekat pada identitas konstitusional Melayu, sementara Indonesia — dengan prinsip pan-religionisme Pancasila — cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan inklusif. Keduanya, bagaimanapun, tidak membawa beban sektarian Sunni-Syiah.

Justru ketiadaan beban sektarian inilah yang seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Iran, tidak memiliki pakta pertahanan dengan Saudi, dan tidak menjadi arena perang proksi siapapun — dalam mediasi, jarak semacam ini adalah aset.

Tetapi dunia Islam masih menghitung pengaruh dalam satuan barel minyak, senjata nuklir, dan anggaran militer. Indonesia tidak memiliki ketiganya dalam skala yang bersaing — dan paradigma hard power inilah yang terus meminggirkan Nusantara dari meja perundingan, meskipun secara demografis ia mewakili seperempat umat Islam dunia.

Cupin akhirnya sampai pada kesimpulan yang tidak mudah. Ia memahami bahwa Pakistan memiliki alasan logis untuk berada di posisinya saat ini — kedekatan geografis, hubungan personal, dan peran sebagai penyampai pesan antara Washington dan Teheran adalah aset yang nyata. 

Namun, ia juga memahami bahwa mediasi yang lahir dari dalam pusaran rivalitas lama cenderung mereproduksi dinamika lama — dan bahwa suara dari luar pusaran, seperti Indonesia dan Malaysia, bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan struktural yang belum disadari oleh arsitektur diplomasi Islam itu sendiri. (A43)

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” – Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (1979)

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?

PinterPolitik.com

“The neutral’s influence depends on its ability to pool information, to invent new options, and to reconfigure the disputants’ interaction.” – Thomas Princen, Intermediaries in International Conflict (1992)

Cupin menyeruput kopi hitamnya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menyala terang di atas meja kedai. Matanya tertuju pada sebuah tajuk berita tentang memanasnya kembali konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran menuai ragam reaksi. Cupin membaca dengan saksama rentetan komentar dari tokoh-tokoh senior diplomasi Indonesia di berbagai portal berita.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangan yang sangat pesimistis terhadap manuver diplomatik tersebut. Baginya, ketidaksetaraan kekuatan antara Indonesia dan Amerika Serikat membuat upaya perdamaian ini nyaris mustahil untuk diwujudkan.

Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga menyuarakan keraguan yang beresonansi serupa. Ia menilai niat baik tersebut sebagai sebuah ambisi diplomasi yang sangat tidak realistis di tengah krisis eksistensial.

Cupin menghela napas panjang melihat bagaimana kedua tokoh kawakan tersebut kompak meragukan kapasitas geopolitik Jakarta. Dalam benak Cupin, keraguan yang dilontarkan ini sangat masuk akal jika diukur menggunakan metrik kacamata konvensional.

Amerika Serikat adalah raksasa hegemonik dengan proyeksi armada militer terkuat di muka bumi saat ini. Sementara itu, Iran baru saja kehilangan pemimpin tertingginya dan sedang memobilisasi negara dalam mode perang total.

Mencoba melerai dua entitas raksasa yang sedang saling mengunci target rudal balistik memang terdengar seperti misi bunuh diri diplomatik. Apalagi, Indonesia tidak memiliki armada tempur atau instrumen sanksi ekonomi yang bisa menekan Washington maupun Teheran.

JK dan Dino pada dasarnya sedang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang bermimpi terlalu tinggi di panggung global. Keduanya seolah ingin memberikan pengereman pragmatis agar Jakarta tidak mempermalukan dirinya sendiri di tengah pusaran konflik adidaya.

Bagi para kritikus ini, diplomasi tingkat tinggi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan retorika kebangsaan. Menengahi konflik yang melibatkan hegemon global menuntut ketersediaan daya ungkit material yang bisa digunakan sebagai alat tawar.

Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merenungkan pola pikir struktural yang dianut oleh para politisi senior tersebut. Ia merasa ada sebuah fondasi teoretis yang mengakar begitu presisi di balik rentetan keraguan itu.

Pandangan pesimistis ini tentu tidak muncul dari ruang hampa tanpa landasan akademik Hubungan Internasional yang jelas. Namun, apakah kacamata pesimisme ini adalah satu-satunya cara valid untuk membaca peta resolusi konflik global saat ini? Apakah JK dan Dino Patti Djalal benar-benar akurat dalam menerka batasan peluang diplomasi Indonesia di Timur Tengah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Logika Realisme?

Cupin teringat kembali pada masa-masa diskusinya saat membedah buku-buku tebal arsitektur global di perpustakaan. Keraguan yang dilontarkan oleh JK dan Dino sejatinya berakar sangat pekat pada tradisi pemikiran Realisme.

Dalam paradigma yang dingin ini, tata dunia dilihat sebagai sebuah arena anarki tanpa ada otoritas sentral yang mengatur perilaku aktor. Oleh karena itu, paritas atau kesetaraan kekuatan militer dan ekonomi menjadi mata uang tunggal yang paling menentukan arah sejarah.

Negara-negara hanya akan patuh pada sebuah kesepakatan jika ada ancaman kekuatan yang lebih masif yang memaksa mereka tunduk. Logika mekanis ini dijelaskan secara brilian oleh Hans Morgenthau dalam mahakaryanya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional, seperti semua ranah interaksi politik lainnya, adalah sebuah perjuangan tiada akhir untuk memperebutkan kekuasaan. Tanpa adanya daya ungkit kekuasaan struktural tersebut, niat tulus seorang pihak ketiga tidak akan memiliki bobot di meja perundingan.

Dalam narasi sejarah diplomasi global, ketimpangan kekuatan selalu mendikte jalannya sebuah perjanjian antar-negara tanpa kenal ampun. Pihak yang lemah pada akhirnya hanya memiliki satu pilihan, yakni menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak yang jauh lebih kuat.

Cupin mengingat kembali bagaimana Perjanjian Nanking pada tahun 1842 menjadi contoh sempurna dari brutalnya mekanisme realisme ini. Kerajaan Inggris yang memenangkan Perang Candu Pertama memaksa Kekaisaran Qing Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang sangat meruntuhkan kedaulatan mereka.

Inggris menggunakan armada lautnya yang superior untuk memaksa Tiongkok menyerahkan wilayah Hong Kong dan membuka pelabuhan-pelabuhan strategisnya. Tiongkok yang saat itu tidak memiliki kekuatan militer penyeimbang sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak atau bernegosiasi secara setara.

Inilah mengapa JK secara pragmatis mempertanyakan posisi tawar fundamental Indonesia saat berhadapan dengan superioritas Amerika Serikat. Jika sebuah negara tidak bisa memberikan insentif geopolitik atau ancaman sanksi, maka suaranya hanya akan menjadi angin lalu.

Amerika Serikat tentu tidak akan mau didikte oleh negara yang secara ekonomi masih sangat terintegrasi dengan sistem yang diciptakannya. Teheran pun diprediksi hanya akan mendengarkan pihak yang bisa menggaransi keselamatan rezim mereka dari ancaman invasi sekutu Barat.

Realitas pahit determinisme material inilah yang membuat diplomasi seringkali terasa seperti panggung tertutup bagi negara-negara adidaya semata. Namun, apakah mediasi sebuah konflik bersenjata selalu mensyaratkan otot militer yang lebih besar dari aktor yang sedang bertikai? Lantas, bagaimana sejarah mencatat anomali keberhasilan negara-negara kecil yang tiba-tiba muncul sebagai juru damai yang sangat dihormati?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menguak Weak Mediator Paradox

Cupin tersenyum tipis saat menyadari bahwa kacamata Realisme ternyata memiliki titik buta yang cukup fatal dalam membedah anatomi mediasi. Menjadi seorang juru penengah konflik sejatinya membutuhkan seperangkat instrumen psikologis yang sama sekali berbeda dari hitung-hitungan amunisi peperangan.

Dalam studi diplomasi modern, paritas kekuatan justru sering kali menjelma menjadi hambatan besar bagi sebuah negara untuk menjadi mediator yang dipercaya. Sebuah negara adidaya sering dicurigai memiliki agenda tersembunyi atau intensi hegemonik saat mencoba menengahi sebuah krisis regional.

Di sinilah konsep Weak Mediator Paradox Theory atau Teori Paradoks Mediator Lemah mengambil alih panggung analisis utama. Teori ini diuraikan dengan sangat gamblang dan komprehensif oleh Thomas Princen dalam bukunya yang berjudul Intermediaries in International Conflict.

Princen membongkar asumsi lama dengan menyatakan bahwa mediator yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar justru mengantongi keunggulan komparatif. Mereka dianggap sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengancam atau memaksakan kehendak, sehingga kehadirannya jauh lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang sedang bertikai.

Negara penengah ini murni bertindak sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai hegemon mandor yang membawa cambuk hukuman di balik punggungnya. Kelemahan material mereka secara paradoksal berubah menjadi kekuatan moral yang sanggup menciptakan ruang negosiasi aman dan bebas dari paranoia.

Cupin langsung memikirkan peran historis monumental Norwegia dalam merajut Kesepakatan Oslo yang legendaris pada tahun 1993. Norwegia bukanlah sebuah kekuatan militer global, apalagi negara adidaya yang memiliki gugus tugas kapal induk di perairan Timur Tengah.

Namun, kelemahan struktural Norwegia itulah yang membuat faksi Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bersedia duduk bersama dalam satu ruangan rahasia. Norwegia berhasil menyediakan saluran diplomasi pintu belakang yang sangat hening tanpa membawa beban kepentingan geopolitik dari negara-negara besar.

Keberhasilan luar biasa Norwegia membuktikan bahwa akseptabilitas dan posisi non-blok jauh lebih krusial bagi seorang juru damai ketimbang kepemilikan hulu ledak nuklir. Dalam konteks krisis eskalatif AS-Iran saat ini, profil diplomatik Indonesia memiliki kemiripan yang sangat identik dengan posisi historis Norwegia.

Status Indonesia sebagai negara non-blok dan episentrum populasi Muslim moderat memberikan modal kepercayaan kultural yang sangat tebal di mata Teheran. Di saat yang bersamaan, kemitraan strategis yang telah terjalin lama membuat utusan Jakarta akan selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Washington.

Prabowo tidak sedang terbang ke Timur Tengah untuk menekan Amerika Serikat atau memaksa Iran untuk menyerah tanpa syarat di meja perundingan. Kehadiran Indonesia adalah murni untuk menawarkan jalur keluar darurat agar eskalasi militer buta ini tidak berujung pada kehancuran masif fondasi ekonomi global.

Pada akhirnya, wacana diplomasi internasional selalu menyajikan benturan abadi antara realitas kekuasaan yang keras dan seni kemungkinan yang sangat lentur. Menilai efektivitas langkah perdamaian murni dari kalkulator kapabilitas militer mungkin akan selalu memproduksi proyeksi yang pesimistis, namun sejarah peradaban telah membuktikan bahwa jembatan perdamaian sering kali dibangun oleh mereka yang hanya berbekal keberanian untuk merangkul pihak-pihak yang saling membenci. (A43)

Yuk bisa yuk biar destinasi pariwisata Indonesia nggak ke-skip 

#menlu #menpar #sugiono #widiyantiwardhana #pariwisata #iran #israel #qatar #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Israel be like: “I’m missile-proof. Nothing to… eh, wait, WHAT?!” 

#Israel #Iran #TimurTengah #rudal #TelAviv #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Kayaknya siapapun presidennya gak bakal ubah keadaan deh 

Komitmen pemerintahan Joe Biden akan perdamaian Israel-Palestina belakangan jadi sorotan, karena dianggap tidak melakukan perubahan signifikan, terlebih masa jabatan Biden hanya tersisa beberapa bulan lagi. 

“Kemunafikan” ini tampak jadi semakin kentara karena pada pemerintahan Biden kerap berjanji wujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina, dari semenjak kampanye Pilpresnya hingga beberapa waktu terakhir.

Sempat muncul dorongan untuk mengganti nama kawasan Timur Tengah menjadi Asia Barat. Tapi sebenarnya muncul dari mana istilah “Timur Tengah” itu sendiri? 

PinterPolitik.com 

Timur Tengah, Middle East. Istilah tersebut umumnya identik dengan sebuah kawasan yang terdiri dari negara-negara yang kerap di-homo-gen-kan sebagai kelompok negara ‘Arab’, seperti Arab Saudi, Iran, dan Mesir. Di film-film populer yang menyinggung soal Timur Tengah, deskripsi kawasan tersebut umumnya juga distereotipekan sebagai sebuah wilayah yang penuh dengan padang pasir, lengkap dengan unta. 

Namun, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kawasan Timur Tengah? Well, secara geografis, Timur Tengah umumnya dianggap sebagai sebuah kawasan geografis yang ujung Timurnya bermula dari Afghanistan, hingga mencapai ujung baratnya yakni Libia… Eh, atau Maroko? 

Yap, kalau ditanya ke orang awam, mungkin banyak yang akan merasa tidak pasti atas batas geografis kawasan yang disebut Timur Tengah. Ada orang yang menganggap negara-negara Afrika Utara seperti Maroko sebagai bagian dari Timur Tengah, tapi ada juga yang menyangkalnya. Karena kesamaan mayoritas penganut agamanya, ketidakpastian ini cukup diakomodir oleh istilah Middle East and North Africa (MENA). 

Akan tetapi, kebingungan atas kepastian wilayah Timur Tengah tidak berhenti di situ. Pada tahun 2004, sebuah jurnal yang dipublikasi Carnegie Endowment for International Peace mencetuskan istilah “Timur Tengah Raya”, yang mencakup sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim di Benua Asia dan Afrika. Hal ini lantas semakin memperkeruh pertanyaan inti tentang sebenarnya kawasan “Timur Tengah” itu sendiri. 

Maka dari itu, muncullah pertanyaan, sejak kapan istilah Timur Tengah itu populer dan bagaimana sejarahnya? 

Sebuah Produk Kolonialisme? 

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa sebutan kawasan “Timur Tengah” merupakan sebuah produk politik. Istilah Timur Tengah pertama kali digunakan oleh Kerajaan Inggris pada awal abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1850-an. Pada masa itu, Britania Raya sedang mengembangkan pengaruhnya di seluruh dunia, termasuk di wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah kendali Utsmaniyah Turki, yang kini dikenal sebagai Timur Tengah. 

Pada awalnya, kerajaan-kerajaan Eropa mengkategorikan wilayah Timur dari Benua Eropa sebagai wilayah yang disebut “Orient” atau Timur. Secara garis besarnya, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Timur Dekat dan Timur Jauh. Timur Dekat adalah negara-negara Balkan, termasuk Turki, sementara Timur Jauh adalah negara-negara Asia hingga Samudera Pasifik, seperti Tiongkok dan Jepang. 

Timur Tengah, setelah itu, diciptakan oleh Inggris untuk menjadi semacam wilayah bantalan atau buffer zone antara perbatasan Asia dan Afrika. Bernard Lewis dalam tulisannya The Middle East and the West, menjelaskan bahwa hal ini diduga didorong keinginan Inggris untuk melegitimasi kekuasaan global mereka.  

Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kekaisaran Britania adalah kekuatan angkatan laut terkemuka di dunia. Timur Tengah, termasuk wilayah seperti Mesir, Irak, dan negara-negara di Teluk Persia, memiliki pentingnya strategis untuk pangkalan-pangkalan angkatan laut dan stasiun penambangan batu bara yang diperlukan untuk kapal-kapal Britania yang berlayar antara Eropa, Asia, dan Afrika. 

Istilah “Timur Tengah” membantu Britania dalam mengkategorikan dan mengelola koloni-koloni dan protektorat-protektorat mereka di wilayah tersebut. Istilah ini memberikan pengelompokan yang nyaman yang menggabungkan bersama wilayah-wilayah dengan pentingnya geopolitik dan ekonomi yang serupa, memudahkan tata kelolaan dan manajemen sumber daya. 

Namun, layaknya peninggalan-peninggalan kolonialisme lainnya, konsep Timur Tengah yang Eropa-sentris tersebut masih tersisa dan dilanjutkan hingga sekarang. Setelah kekuasaan Inggris melemah di Timur Tengah, istilah kawasan tersebut lantas dipopulerkan kembali oleh sejarawan Amerika, Alfred Thayer Mahan, pada abad ke-20.  

Nah, dari pembahasan ini, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, perlukah istilah Timur Tengah kita ganti? Bila iya, apa alternatifnya? 

Asia Barat Atau Afrika Timur Laut? 

Sejumlah orang tercatat pernah berusaha mengganti nama kawasan Timur Tengah dengan nama yang lain. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, contohnya, pernah mengusulkan Timur Tengah disebut sebagai kawasan Asia Barat. Namun, hal tersebut kerap dipandang sebagai upaya politisasi India memperkuat pengaruhnya ke wilayah Barat. 

Lantas, perlukah diganti? Well, kalau kita coba cermati, walaupun Timur Tengah hanyalah sebuah konstruksi politik, mungkin ada baiknya nama kawasan yang terkadang batasannya masih absurd tersebut tetap kita sebut sebagai Timur Tengah. 

Nama “Timur Tengah” telah digunakan selama lebih dari satu abad dan telah mengakar kuat dalam literatur, pendidikan, dan media global. Mengganti nama ini mungkin membingungkan banyak orang dan memerlukan usaha besar untuk mengedukasi publik tentang perubahan tersebut.  

Istilah “Timur Tengah” sendiri tidak hanya merujuk pada lokasi geografis, tetapi juga mencakup konotasi budaya, politik, dan sejarah yang spesifik, di mana kawasan tersebut uniknya memang dihuni negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut Agama Islam. Menggantinya dengan “Asia Barat” mungkin justru akan mengaburkan nuansa tersebut dan mengabaikan kompleksitas kawasan ini. 

Satu hal penting yang mungkin bisa kita petik dari intrik sejarah yang menarik ini adalah, kendati Timur Tengah merupakan sebuah produk kolonialisme, sebuah zaman yang sering dianggap sebagai zaman kegelapan bagi sejumlah negara, kawasan tersebut kini sudah tumbuh sebagai sebuah wilayah yang memiliki keunikannya sendiri.

Hal ini lantas membuat perselisihan penggunaan kata Timur Tengah atau Asia Barat hanya sebagai persoalan ego-sentrisme belaka. Suatu hari mungkin bisa saja akhirnya kawasan Timur Tengah berganti nama, ketika muncul motivasi kolektif dari para negara-negaranya. (D74) 

Perang selalu ada di kawasan Timur Tengah, mengapa bisa demikian dan siapa yang bisa disalahkan?

PinterPolitik.com

Selama ribuan tahun, peperangan tidak pernah meninggalkan tanah Timur Tengah. Wilayah ini selalu berada dalam pergolakan dan konflik yang tak berkesudahan.

Saat ini, pertempuran yang masih berkecamuk di Palestina, Lebanon, dan Suriah, membuat Timur Tengah menewaskan lebih dari 10 ribu orang setiap tahunnya. Hal ini membuat perbedaan kehidupan yang begitu kontras antara orang yang tinggal di Timur Tengah dan di tempat yang relatif aman seperti Indonesia.

Banyak pihak sudah berusaha menciptakan perdamaian di Timur Tengah, seperti dengan mendirikan organisasi kemanusiaan di tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hingga bantuan secara bilateral seperti yang sudah cukup banyak dilakukan oleh Indonesia.

Meski demikian, harapan perdamaian di Timur Tengah tetap saja menjadi suatu hal yang sepertinya hanya menjadi angan-angan semata.

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mengapa peperangan terus terjadi di wilayah Timur Tengah?

Warisan Kolonialisme dan Perang Dingin?

Pertanyaan di atas sering kali muncul tidak hanya di benak para pengamat geopolitik, tetapi juga banyak orang awam.

Terkait hal ini, ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, dan salah satu yang paling signifikan adalah peninggalan kolonialisme Eropa.

Pada masa lampau, banyak wilayah Timur Tengah berada di bawah kekuasaan kolonialisme Inggris dan Prancis. Kedua negara ini menguasai berbagai wilayah di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya mereka meninggalkan wilayah tersebut, mereka menetapkan batas-batas negara secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan perbedaan etnis, suku, dan agama yang ada di sana.

Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok yang sering kali saling bermusuhan dipaksa untuk hidup berdampingan dalam satu negara.Salah satu contoh nyata dari dampak kolonialisme Eropa adalah Perjanjian Balfour yang menjadi benih awal perselisihan antara Israel dan Palestina. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi yang menyatakan dukungan untuk pembentukan “tanah air nasional” bagi orang Yahudi di Palestina.

Namun, pada saat yang sama, wilayah tersebut sudah dihuni oleh komunitas Arab Palestina. Deklarasi ini memicu konflik berkepanjangan yang hingga kini belum terselesaikan.Tidak hanya itu, perselisihan di Timur Tengah juga semakin diperparah ketika era Perang Dingin.

Pada masa itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadikan wilayah Timur Tengah sebagai teater pertempuran mereka. Kedua negara adidaya ini mendukung berbagai faksi yang bertikai di wilayah tersebut untuk memperluas pengaruh mereka. Akibatnya, konflik di Timur Tengah semakin kompleks dan sulit untuk diatasi.Namun, dampak kolonialisme dan Perang Dingin hanyalah sebagian dari alasan mengapa Timur Tengah selalu berada dalam konflik.

Ada faktor-faktor lain yang juga berperan penting. Misalnya, kekayaan sumber daya alam seperti minyak yang melimpah di wilayah ini sering kali menjadi rebutan dan memicu perselisihan. Banyak negara-negara besar yang tertarik untuk menguasai sumber daya tersebut, dan hal ini sering kali menyebabkan intervensi dan konflik.Selain itu, perbedaan agama dan sekte juga menjadi faktor yang memperburuk konflik di Timur Tengah.

Wilayah ini dihuni oleh berbagai komunitas agama yang berbeda, termasuk Islam Sunni, Islam Syiah, Kristen, dan lainnya. Perselisihan antara kelompok-kelompok agama ini sering kali berubah menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan.Tidak kalah pentingnya adalah faktor politik dalam negeri di negara-negara Timur Tengah.

Banyak pemerintahan di wilayah ini yang otoriter dan korup, sehingga memicu ketidakpuasan dan pemberontakan dari rakyat. Konflik internal ini sering kali berubah menjadi perang saudara yang berkepanjangan dan sulit untuk diakhiri.

Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam konflik di Timur Tengah. Tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial sering kali memicu ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan rakyat. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk merekrut anggota dan melancarkan serangan.

Dengan begitu banyak faktor yang berperan, tidak mengherankan jika Timur Tengah selalu berada dalam konflik. Setiap faktor saling berhubungan dan memperburuk situasi. Untuk mengakhiri konflik di wilayah ini, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional.

Lantas, adakah kemungkinan status quo Timur Tengah ini dirubah?

Status Quo = Tidak Ada Perubahan?

Sebagai salah satu perandaian skenario munculnya perdamaian di Timur Tengah, mungkin kita bisa berkaca pada sebuah teori yang disebut Teori Perubahan Kekuatan (Power Transition Theory).
Teori Perubahan Kekuatan adalah teori yang dikemukakan oleh A.F.K. Organski dan Jacek Kugler. Menurut teori ini, sebuah perdamaian politik hanya bisa terjadi ketika ada perubahan dalam distribusi kekuatan di antara negara-negara.

Ketika ada negara yang naik menjadi kekuatan dominan baru, status quo yang lama terguncang, dan ini bisa menciptakan peluang untuk perdamaian baru jika keseimbangan kekuatan baru dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Organski menyatakan bahwa perubahan kekuatan terjadi dalam empat tahap: pertumbuhan, transisi, perang, dan keseimbangan. Dalam konteks Timur Tengah, saat negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa mengalami perubahan dalam fokus politik dan ekonomi mereka, peluang untuk intervensi dan mediasi yang lebih efektif dapat muncul. Terlebih lagi, pola pemimpin yang populer di AS dan Eropa kini juga adalah pemimpin yang berpandangan proteksionis.

Teori perubahan kekuatan dari Organski lantas bisa memberikan harapan bahwa melalui perubahan dalam distribusi kekuatan dan fokus pada kerjasama regional, perdamaian masih bisa terwujud di wilayah Timur Tengah. Tentunya, dialog dan diplomasi harus diutamakan, serta upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah.

Untuk saat ini, kita harap saja langkah perdamaian di Timur Tengah bisa semakin terwujud, selambat apapun prosesnya. (D74)

Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

PinterPolitik.com 

Banyak yang mulai khawatir pertempuran yang kini terjadi di Timur Tengah bisa menjadi awal dari meletusnya Perang Dunia III. Tidak heran, panasnya konflik yang berkecamuk di sana belakangan memang sudah mempertemukan para kekuatan Timur Tengah, yakni Iran dan Israel. 

Ya, pada tanggal 13-14 April 2024 perhatian dunia tertuju pada serangan ratusan drone dan misil yang diluncurkan Iran dalam Operasi Janji Sejati-nya. Tidak berhenti di situ, dunia juga menjadi semakin tegang ketika Israel kembali membalas serangan Iran dengan meluncurkan misil-misilnya pada 19 April 2024. 

Menariknya, kendati semua orang sudah khawatir dan yakin bahwa perang akan semakin ter-eskalasi, fakta lapangan yang terjadi setelah 19 April justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Iran diketahui tidak kembali membalas serangan Israel, sementara Israel terlihat tidak ingin membawa perselisihannya dengan Iran ke tahap yang lebih serius. 

Hal ini lantas memunculkan pertanyaan menarik, yakni mengapa tensi antara Iran dan Israel bisa mereda begitu saja? Apakah hal ini hanya karena kedua pihak terlalu “takut” akan perang terbuka, atau ada intrik lain yang mungkin belum disadari banyak orang? 

Tidak Digunakan untuk Hancurkan Satu Sama Lain 

Hal pertama yang perlu dicurigai dari motif konflik Iran-Israel adalah dari dampak serangannya. Dua serangan yang dilakukan oleh Iran dan Israel diketahui hanya menelan satu korban jiwa, serangan-serangan yang dilakukan itu pun disebut tidak berdampak banyak pada perusakan kapabilitas bertempur kedua negara.  

Fakta ini mampu menjadi indikasi bahwa kedua negara menunjukkan gelagat yang seakan setengah-setengah dalam menimbulkan kerusakan bagi lawannya. Kalaupun minimnya kerusakan akibat serangan tersebut adalah hasil minimalisir sistem pertahanan mereka, hal yang sewajarnya dilakukan oleh kedua negara yang sedang berperang adalah terus menghujani lawannya dengan serangan lanjutan. 

Keanehan tersebut juga mampu menjadi poin kedua yang memperkuat argumen kuat bahwa ada motif sampingan di balik serangan Iran dan Israel. Jika kedua negara memang bersungguh-sungguh dalam retorikanya, di mana mereka berjanji untuk menghancurkan satu sama lain, seharusnya sudah ada serangan tambahan yang berniat membuat satu sama lain saling kesusahan. Namun, faktanya hal semacam itu tidak terjadi. 

Oleh karena itu, ada indikasi kuat bahwa serangan yang dilakukan Iran dan Israel bukan ditujukan untuk satu sama lain, tetapi digunakan untuk keuntungan yang lain. Khairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mencurigai bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran dan Israel sesungguhnya dipergunakan untuk kepentingan politik dalam negeri mereka. 

Dari sisi Israel, serangan mereka ke Iran diduga kuat lebih bermanfaat untuk agitasi nasionalisme demi keuntungan elektoral, mengingat Israel akan menghadapi Pemilu pada tahun 2025 dan 2026. Selain untuk politik, serangan tersebut juga diasumsikan menjadi pemantik berjalannya bisnis industri pertahanan karena mampu memancing rasa takut negara-negara sekitarnya, yang kemudian berubah menjadi keinginan belanja alat pertahanan. 

Sementara, dari kubu Iran, selain juga ada indikasi untuk menstimulasi semangat belanja industri pertahanan, serangan mereka ke Israel pun sangat mungkin digunakan sebagai pengalihan isu dari permasalahan dalam negeri. Saat ini Iran diketahui telah jadi salah satu negara yang paling menghadapi permasalahan ekonomi, inflasi mereka mencapai angka lebih dari 40 persen dan setiap tahunnya mengalami penaikkan tingkat pengangguran. 

Tidak hanya itu, dari aspek politik pun Iran kerap dianggap tengah hadapi potensi gejolak politik karena memiliki kubu oposisi yang terus menguat, khususnya dari kubu People’s Mujahedin of Iran (MEK), yang dipimpin oleh Maryam Rajavi. Narasi perang melawan Israel dan Amerika Serikat tentu sangat bisa digunakan oleh Ebrahim Raisi dan Ali Khamenei untuk memperkuat dukungan politik dari masyarakat. 

Nah, jika asumsi-asumsi ini benar, menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mungkinkah terdapat semacam “kompromi” di balik gesekan konflik antara Iran dan Israel kemarin? 

Iran dan Israel Sudah “Kompromi”? 

Belakangan muncul narasi menarik bahwa saling kirim serangan antara Iran dan Israel adalah semacam aksi “kompromi” satu sama lain.  

Hal tersebut sempat diliput oleh media Reuters pada 19 April 2024 yang menyebutkan bahwa ada seorang diplomat yang menyebut Iran “membiarkan” Israel menyerang balik sebagai pukulan setimpal atas serangan yang mereka lakukan enam hari sebelumnya. 

Bila hal tersebut benar, maka ini bisa jadi salah satu bentuk tambahan dari fenomena normalization of war atau normalisasi perang sebagai instrumen politik konvensional. Andrew Bacevich dalam tulisannya The Normalization of War menyinggung bahwa perang di abad ke-21, ketika perang itu sendiri telah menjadi stimulan berjalannya bisnis senjata, telah dijadikan alat politik yang dianggap wajar untuk dilakukan demi keuntungan masing-masing negara. 

Sederhananya, kendati orang awam melihat perang sebagai sesuatu yang mengerikan, sejumlah penguasa di era sekarang justru melihat konflik-konflik kecil sebagai sesuatu yang dinormalisasi untuk lancarkan kepentingan mereka.  

Nah, jika kita menggunakan pandangan ini, maka kita pun bisa artikan bahwa mungkin alasan Iran tidak merespons keras serangan balik Israel adalah karena mereka pun sadar bahwa Israel memerlukan sebuah serangan balik untuk memperbaiki citra politik mereka di level domestik dan internasional.  

Bila hal ini benar, maka mirisnya kita pun bisa mengartikan bahwa dinamika peperangan dan nyawa orang-orang jelata telah menjadi korban dari kompromi politik para elite. 

Namun, tentu hal ini hanyalah asumsi belaka. Semoga saja para pemimpin dunia menyadari bahwa perang hanyalah menyakiti sesama manusia dan keuntungan yang mereka dapatkan dari perang tidak akan pernah bisa dijustifikasi. (D74)

Iran sering dipandang sebagai negara yang memiliki banyak proksi di kawasan Timur Tengah. Mungkinkah Bahrain jadi salah satunya? 

PinterPolitik.com 

Tensi geopolitik antara Iran dan Israel masih belum mereda. Setelah kiriman serangan dari Israel pekan lalu, kini Presiden Iran, Ebrahim Raisi, justru malah semakin memantik perselisihan dengan mengancam bahwa mungkin tidak akan ada lagi yang tersisa dari rezim zionis jika Israel menyerang “tanah suci” Iran. 

Ya, kalau mau diumpamakan, garis batasan antara terjadinya all-out war dan perdamaian di Timur Tengah kini mungkin hanya setipis benang. Hanya sedikit salah manuver yang dilakukan suatu negara di sana mungkin bisa berdampak besar bagi kestabilan politik kawasan untuk waktu yang lama. 

Menariknya, meski perang besar belum terjadi, Iran diketahui sudah mempersiapkan kekuatan militer di wilayah-wilayah yang kerap dianggap sebagai proksinya, utamanya wilayah seperti Irak, Lebanon, Suriah, dan wilayah Yaman yang dikuasai kelompok Houthi di sisi selatan Arab Saudi. 

Pengaruh Iran di tempat-tempat ini bahkan kerap menjadikan negara yang “diketuai” Pemimpin Agung Ali Khamenei tersebut sebagai salah satu negara paling kuat di Timur Tengah saat ini, karena bisa mengepung negara besar lain seperti Arab Saudi jika mereka menginginkannya. 

Namun, bicara soal proksi Iran, sebetulnya ada satu negara lagi yang saat ini tidak menampakkan dirinya sebagai perpanjangan kepentingan Iran tapi sewaktu-waktu bisa jadi “bom waktu” Iran. Negara tersebut adalah negara pulau Timur Tengah yang bernama Bahrain. 

Lantas, mengapa Iran bisa dianggap demikian? 

Bahrain dan Kelompok Syi’ah Iran 

Bahrain memiliki satu fakta menarik yang membedakannya dari negara-negara lain di Semenanjung Arab, yaitu persebaran populasi mereka di mana diperkirakan bahwa setidaknya sebanyak 49 persen dari total populasi Bahrain adalah penduduk dari kelompok Muslim Syi’ah. 

Sebagai pengantar singkat, kelompok Muslim Syi’ah adalah kelompok yang dari aspek sosial politik berasal dari Iran dan dipengaruhi oleh sejarah panjang Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Setelah revolusi tersebut terjadi, kelompok Muslim Syi’ah Iran diketahui menyebar ke negara-negara Timur Tengah dan lambat laun menjadi kelompok Muslim mayoritas bersamaan dengan kelompok Muslim Sunni.  

Menariknya, keberadan jumlah besar kelompok Syi’ah di Bahrain kerap dinilai sebagai celah potensi masuknya kepentingan Iran ke tubuh sosial dan politik Bahrain, karena mereka kini jadi oposisi politik besar yang bisa sewaktu-waktu menjadi ancaman bagi pemerintah Bahrain. 

Giorgio Cafiero dalam tulisannya Why overcoming tensions in Bahrain-Iran relations will be tough, menyebutkan bahwa Bahrain selalu melihat koneksi sejarah dan kultural kelompok-kelompok Syi’ah di Bahrain dengan Iran selalu menjadi ancaman politik internal terbesar mereka.  

Ketakutan ini bukan tanpa alasan, karena Bahrain tercatat punya pengalaman buruk dengan kelompok milisi Syi’ah yang disponsori Iran. Contohnya adalah Islamic Front for the Liberation of Bahrain (IFLB) yang pernah meneror kestabilan politik di Bahrain pada tahun 1990-an. Bahkan hingga saat ini ancaman kelompok milisi serupa masih belum hilang karena masih terdapat kelompok milisi lain, contohnya seperti al-Ashtar yang belakangan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). 

Tapi, apakah keberadaan kelompok-kelompok milisi Syi’ah ini benar-benar bisa jadi ancaman?  

Well, kalau kita melihat contoh bagaimana milisi Houthi bisa jadi ancaman besar di Yaman, maka kita tidak boleh meremehkan kemampuan Iran dalam memainkan politik proksinya. Iran punya catatan sejarah hampir selalu sukses menjadikan kelompok proksinya di negara lain sebagai sebuah kelompok yang besar, Yaman dan Palestina jadi bukti nyatanya.  

Maka dari itu, menarik untuk diasumsikan bahwa bisa jadi Bahrain pun menyimpan semacam “bom waktu” yang sewaktu-waktu bisa dimainkan Iran bila mereka mulai melihat perlu memainkan pion baru di Semenanjung Arab. 

Lantas, apakah Iran kira-kira akan menggunakan proksi tersembunyinya ini dalam perangnya dengan Israel nanti?

Bahrain Disiapkan untuk Saudi? 

Kalau kita melihat catatan sejarah, kemungkinan paling besar bagi Iran dalam mengagitasi proksinya di Bahrain adalah digunakan untuk keperluannya mendominasi Semenanjung Arab.  

Sejak Revolusi Iran 1979, Bahrain selalu ditakutkan dijadikan sebagai jembatan Iran untuk menyerang Saudi. Selain karena posisi geografisnya yang memang berada di tengah-tengah Saudi, Bahrain pun diketahui sangat dekat dengan salah satu ladang minyak bumi terbesar yang dimiliki Saudi yakni Ladang Minyak Ghawar. Bila milisi Iran bisa kuasai mayoritas Bahrain, Iran bisa dengan mudah sabotasi ekonomi Saudi dengan mengirim drone atau misil ke ladang minyak di Ghawar. 

Karena secara teknis Saudi dan Iran masih menyimpan benih perselisihan, ada kemungkinan besar milisi-milisi Syi’ah di Bahrain sebetulnya dipersiapkan untuk agenda besar Iran dalam menaklukkan musuh besar mereka yang kedua, yakni Kerajaan Arab Saudi, di masa depan. 

Akan tetapi, tentu perlu diingat bahwa ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kendati demikian, pembahasan kita ini menarik untuk terus dipertimbangkan karena dinamika geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tampaknya akan terus temui babak-babak yang baru setiap waktunya. Kita harap saja tidak ada yang sampai nekat memicu perang besar (D74)