Gelombang demonstrasi di Asia kerap dibayangi tudingan “campur tangan asing” dari Barat maupun Tiongkok. Tapi, benarkah ada aktor luar yang mengatur, atau hanya gema dari pertarungan tatanan dunia yang berubah?

PinterPolitik.com

“Because the United States will be compelled to engage in balance of power politics with China and Russia, its ability to engage in social engineering abroad will be sharply limited.” – John J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order” (2019)

Cupin masih ingat betul ketika ia terseret dalam kerumunan demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Bukan karena ingin jadi orator, melainkan karena warung kopi langganannya kebetulan ada di pinggir jalan protokol tempat ribuan mahasiswa berkumpul.

Di tengah asap ban terbakar, Cupin mendengar orang-orang berdebat soal siapa sebenarnya yang menggerakkan massa. Ada yang menyebut jaringan aktivis kampus, ada pula yang berseloroh sambil menuding “pasti ada asing di belakang ini.”

Kecurigaan bahwa ada tangan asing bukanlah barang baru di Asia. Dari Indonesia, Nepal, Filipina, hingga Timor-Leste, setiap gelombang protes besar sering diselimuti aroma konspirasi lintas batas.

Bagi sebagian penguasa, narasi asing adalah perisai yang ampuh. Tuduhan ini bukan hanya menutup kelemahan internal, tetapi juga memupuk semangat nasionalisme yang membuat rakyat ragu mempercayai pihak luar.

Namun, di balik tudingan itu ada kenyataan lebih kompleks. Isu sosial, ketidakadilan ekonomi, dan represi politik tetap menjadi bahan bakar utama demonstrasi, sementara “asing” sering hanya menjadi bumbu retorika.

Cupin mengangkat alis ketika mendengar seorang pedagang kaki lima ikut-ikutan menuding CIA sebagai dalang. Ia hanya tersenyum getir, sadar betapa mudahnya kata “asing” dipakai untuk menambal lubang politik dalam negeri.

Fenomena ini menggiring pertanyaan lebih besar: apakah benar ada intervensi asing langsung, ataukah kita sedang terjebak dalam pusaran geopolitik global? Bagian selanjutnya akan mencoba membongkar kerangka tatanan dunia yang membuat isu “asing” ini selalu relevan.

Namun, perlu dicatat, penjelasan ini tidak akan memberi jawaban hitam-putih. Bisa jadi campur tangan asing memang ada, tapi bisa pula sekadar bayangan dari perubahan tatanan global yang sulit dihindari.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perang Liberal vs Agnostik di Asia

Di sebuah sore berdebu, Cupin menenteng buku tebal karya John J. Mearsheimer, Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. Sambil menyeruput kopi, ia berusaha memahami kenapa tatanan liberal dunia yang dulu diagungkan bisa rapuh di hadapan realitas.

Mearsheimer menulis bahwa tatanan liberal pascaperang dunia kedua didorong oleh Amerika Serikat dengan visi universal: demokrasi, hak asasi, dan kebebasan. Tapi idealisme itu, menurutnya, terlalu muluk karena sering berbenturan dengan kepentingan nasional yang tak pernah benar-benar selaras.

Cupin menghela napas panjang, merasa kata-kata Mearsheimer seperti menohok. Ia teringat bagaimana idealisme sering tak mampu menutup biaya politik dan sosial yang harus ditanggung negara berkembang.

Di sisi lain, Tiongkok hadir dengan model yang lebih “agnostik.” Tidak banyak bicara soal demokrasi atau hak asasi, melainkan menekankan kedaulatan, pembangunan ekonomi, dan prinsip non-intervensi.

Bagi negara-negara yang muak ditekan dengan standar liberal, tawaran Tiongkok terdengar seperti musik di telinga. Mereka merasa bisa berdaulat penuh tanpa harus diawasi oleh nilai-nilai Barat.

Cupin terkekeh kecil, membayangkan seorang pemimpin Asia berkata: “kalau bisa dapat investasi tanpa kuliah demokrasi, kenapa tidak?” Di situlah letak daya tarik tatanan agnostik Tiongkok.

Mearsheimer menegaskan bahwa rivalitas ini bukan hanya ekonomi atau militer. Ini adalah pertarungan ideologi yang merembes ke politik domestik negara-negara yang rentan.

Maka, tuduhan “asing” dalam demonstrasi bisa jadi bukan sekadar fitnah murahan. Ada logika geopolitik yang lebih luas, di mana benturan dua tatanan dunia membentuk panggung baru bagi ketegangan politik Asia.

Meski begitu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua demonstrasi hanyalah pion dalam catur global. Masih ada dinamika lokal yang tidak kalah menentukan dan perlu kita telaah lebih lanjut.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Makin Agnostik, Makin Banyak Demo?

Cupin kembali ke meja kopi favoritnya, kali ini dengan koran penuh berita demonstrasi dari Manila dan Kathmandu. Di antara headline besar, ia melihat pola yang mengaitkan kerusuhan jalanan dengan bayang-bayang rivalitas global.

Amerika Serikat, yang dulu teguh dengan misi liberalnya, kini juga lebih pragmatis. Demi menahan Tiongkok, Washington rela mengurangi ceramah soal demokrasi, asal mitranya tetap setia menjaga kepentingan strategis.

Tiongkok pun tak tinggal diam. Ia memperluas pengaruh lewat investasi infrastruktur, pinjaman lunak, dan retorika kedaulatan yang membuat pemerintah lokal merasa terlindungi.

Dalam kerangka itu, Asia menjadi semacam laboratorium politik. Gelombang demonstrasi yang muncul adalah reaksi rakyat terhadap otoritarianisme, tetapi juga pantulan dari benturan dua tatanan dunia yang makin mirip dalam pragmatismenya.

Data dari berbagai studi menunjukkan penurunan kebebasan sipil di banyak negara Asia. Bagi Cupin, itu bukan sekadar angka, melainkan cerita nyata tentang pers yang dibungkam dan aktivis yang ditangkap.

Di Indonesia, narasi “asing” kerap dipakai untuk melabeli mahasiswa yang turun ke jalan. Di Filipina, tuduhan serupa diarahkan pada LSM yang dianggap menerima dana internasional.

Nepal dan Timor-Leste pun tak luput dari polarisasi antara kubu pro-liberal dan pro-agnostik. Demonstrasi di sana menjadi panggung miniatur dari rivalitas global yang jauh lebih besar.

Cupin menyadari bahwa tuduhan asing sering kali lebih merupakan refleksi ketakutan elite daripada kenyataan penuh. Namun, ia juga mafhum bahwa pengaruh global memang merembes dalam banyak bentuk yang sulit dibendung.

Akhirnya, simpul besar dari semua ini adalah demonstrasi Asia bukan sekadar ledakan spontan atau rekayasa asing, melainkan gejala dari transformasi global menuju tatanan yang makin pragmatis. 

Dengan membuka ruang dialog, menjaga kedaulatan, dan mengasah kecerdasan geopolitik, negara-negara Asia bisa mengubah gelombang protes menjadi momentum menuju politik yang lebih matang. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Setelah 17 tahun memperjuangkan, Timor Leste akhirnya resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 11 November 2022, setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40/41 di Phnom Penh, Kamboja.

Timor Leste belum menjadi anggota penuh, namun negara itu perlu diajukan pada KTT tahun depan di Jakarta untuk menjadi anggota tetap. Negara itu baru menyandang statusnya sebagai sebagai negara peninjau dan diperbolehkan untuk mengikuti berbagai pertemuan ASEAN.

Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana mengemukakan bahwa sebenarnya selama ini Timor Leste tidak ditolak oleh negara-negara anggota ASEAN.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota ASEAN antara lain kedekatan geografis, penyetujuan dari semua anggota, tunduk terhadap piagam ASEAN, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi komitmen-komitmen bersama.

Dia menambahkan lambatnya penerimaan Timor Leste untuk menjadi anggota yakni lantaran terdapat kekhawatiran dari segi ekonomi dan keamanan yang mampu memicu masalah. Oleh karenanya, Timor Leste perlu mengejar ketertinggalan tidak menghambat kemajuan di kawasan ASEAN.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Arfin Sudirman masih merasa pesimis atas ketertinggalan Timor Leste, terutama dari segi ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.

Dia bahkan mengungkapkan bahwa negara-negara ASEAN perlu memberi banyak pembinaan dan pendampingan khusus bagi Timor Leste.

Di samping itu, dirinya juga melihat peluang kerja sama yang besar bagi Timor Leste untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN sekaligus mitra wicara ASEAN.

Lantas, dengan segala kekurangan itu, sejauh mana ASEAN dapat menghadirkan simbiosis keuntungan tertentu dengan Timor Leste?

Tiongkok Dominasi ASEAN?

Faktor utama keuntungan Timor Leste agaknya dapat dilihat dari potensi bisnis dan kerja sama pada bidang lainnya oleh kecondongan suatu kubu, terutama Tiongkok yang sangat dekat hubungannya dengan ASEAN.

Potensi bisnis di kawasan Asia Tenggara menjadi semakin bersinar jika dilihat berdasarkan kondisi dan outlook perekonomian yang menyebut PDB dari 10 negara ASEAN di tahun 2021 telah mencapai USD 3,36 triliun. Angka itu telah menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia.

Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mendorong ASEAN untuk tidak berdiri pada titik abu-abu. Namun, posisi ASEAN saat ini agaknya berada pada pihak Tiongkok. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari sumber pendanaan infrastruktur yang berasal dari program belt and road initiative (BRI).

Sejalan dengan program BRI, Tiongkok juga berusaha untuk memperkuat basis kekuasaan militernya untuk mendominasi pengaruh di wilayah Asia-Pasifik sambil mendukung narasi interdependensi ekonomi.

Dengan adanya kecondongan dari segi ekonomi yang merembet kepada kepentingan politik Tiongkok, kerja sama ASEAN dan Tiongkok akan semakin menguat.

Adapun, Tiongkok juga berusaha untuk mendominasi pengaruhnya melalui mata uang. Jurnal berjudul Is China Ready to Challenge the Dollar yang ditulis oleh Melissa Murphy dan Wen Jin Yuan mengungkapkan mata uang yuan siap untuk menekan dominasi dolar AS sebagai mata uang yang sering digunakan dalam transaksi global.

Tulisan berjudul Renminbi in ASEAN Economy: How ASEAN responds to Renminbi Internationalization yang ditulis oleh peneliti ekonomi dari Universitas Indonesia menjelaskan titik awal masuknya pengaruh renminbi ke ASEAN yang dapat dilihat dari Chiang Mai Initiative (CMI) yakni perjanjian multilateral antara sepuluh negara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada tahun 2010. 

Telisa mengkonklusikan bahwa renminbi telah menjadi kekuatan penting dalam mempengaruhi nilai tukar mata uang ASEAN dan memengaruhi dinamika mata uang negara-negara ASEAN secara signifikan, khususnya setelah adanya ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). 

Lantas, bagaimana irisan dan pengaruhnya terhadap Timor Leste?

Di Tengah Tiongkok vs Australia?

Salah satu kekhawatiran ASEAN bagi Timor Leste adalah ketidakmampuan negara itu dalam mengejar ketertinggalannya. Sehubungan dengah hal itu, program BRI agaknya mampu untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Timor Leste.

Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk menggandeng hubungan bilateral yang lebih erat antara Timor Leste dan Tiongkok dalam pidato pelantikannya pada 20 Mei lalu.

Dia bahkan menyebut program itu sebagai visi yang luar biasa dari Presiden Xi Jinping. Meskipun demikian, dirinya menegaskan tidak ingin berpihak kepada kubu Tiongkok maupun AS.

Selanjutnya, Ramos-Horta menyatakan Timor Leste menyambut hubungan kuat dengan semua negara terutama AS, Tiongkok, Australia, Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya tanpa memihak kepada siapa pun.

Pidato Ramos-Horta kiranya sangat memperjelas keberpihakan dirinya kepada Tiongkok yang diyakini mampu membantu Timor Leste untuk mendorong perekonomian. Jika perekonomian semakin membaik, maka ketergantungan Timor Leste akan minyak bumi dapat dikurangi.

Selain itu, keberpihakan itu juga dapat digunakan sebagai senjata Timor Leste untuk membendung belenggu pengaruh Australia yang kerap disebut cukup kental di negeri Xanana Gusmao.

Kendati demikian, Ramos-Horta tetap menyatakan bahwa Australia merupakan mitra nomor satu Timor Leste yang juga berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur negara itu.

Dia menolak menandatangani perjanjian pakta keamanan yang diminta oleh Tiongkok dan ditandatangani oleh Kepulauan Solomon sehingga menunjukkan negara itu tidak sepenuhnya berpihak dengan Tiongkok.

Australia memang memiliki sejarah yang sulit dengan Timor Leste. Namun, Australia memiliki hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh penting di negara itu seperti Menteri Luar Negeri Adaljiza Magno serta Wakil Perdana Menteri dan pemimpin KHUNTO Armanda Berta Dos Santos.

Australia bahkan lebih menunjukkan dukungannya bagi Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Ini menunjukkan bahwa peran Australia bukan hanya mampu mendorong pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga bantuan dalam mendukung pengajuan ekonomi dan politik Timor Leste.

Langkah ini selanjutnya diyakini mampu membendung pengaruh Tiongkok yang dapat membuat Timor Leste mampu diberdaya sebagai “negara boneka” dan berhati-hati terhadap utang negara sehingga tak berakhir seperti Kepulauan Solomon atau Sri Langka yang terjebak utang luar negeri dengan Beijing.

Fenomena tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dalam ranah hubungan internasional sesuai dengan teori hubungan internasional yang menganggap kekuasaan sebagai faktor terpenting dalam hubungan internasional.

Pernyataan itu diungkapkan pertama kali oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics di mana dia membagi realisme struktural menjadi dua faksi yakni realisme ofensif dan realisme defensif.

Realisme defensif berpendapat bahwa struktur anarkis sistem internasional mendorong negara untuk mempertahankan kebijakan yang moderat dan tertutup untuk mencapai keamanan.

Realisme defensif menegaskan bahwa ekspansi agresif seperti yang dipromosikan oleh realis ofensif mengganggu kecenderungan negara untuk menyesuaikan diri dengan teori keseimbangan kekuatan, sehingga menurunkan tujuan utama negara, yang menurut mereka adalah memastikan keamanannya.

Dengan demikian, konsep realisme defensif bisa jadi merupakan strategi yang digunakan Ramos-Horta dalam mempertahankan keamanannya. Lantas, bagaimana dampak probabilitas intrik itu bagi ASEAN?

ASEAN Jadi Pusat Kekuasaan?

Layaknya sebuah roda kendaraan yang digerakkan oleh tenaga bahan bakar, ASEAN mungkin dapat digambarkan menjadi sebuah penggerak roda yang dinamakan dengan as roda (axle).

As roda umumnya berbentuk poros yang terhubung ke titik tengah atau titik inti. Titik tersebut bukan hanya terjadi pada kendaraan, namun juga revolusi ketika bulan mengitari bumi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang diciptakan dari inti sebuah bola yaitu massa bumi.

Representasi tersebut bisa jadi menginspirasi pola politik negara-negara ASEAN yang memposisikan institusi itu sebagai “pusat lingkaran” dalam politik, sebagaimana dijelaskan oleh Benedict Richard O’Gorman Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power.

Oleh karena itu, strategi realisme defensif Timor Leste dalam bidang ekonomi dan politik diyakini mampu untuk mengurangi ketertinggalan negara itu dengan negara-negara ASEAN lainnya serta membuat ASEAN menjadi pusat kekuatan “negara-negara kecil”.

Di samping itu, ASEAN wajib berkenan menghadapi tantangan dalam membina Timor Leste agar mampu mengejar ketertinggalannya melalui strategi ekonomi dan politik. (Z81)

Association of South-East Asian Nations (ASEAN) akan segera menyambut anggota terbarunya. Kabarnya, dalam KTT ASEAN 2022 di Phnem Ponh, Kamboja, anggota-anggota ASEAN sepakat untuk menerima Timor Leste menjadi anggota ke-11 – dengan beberapa tahap lanjutan yang harus dilalui seperti menyiapkan roadmap sebagai anggota baru.

Diterimanya Timor Leste ke dalam ASEAN secara prinsip ini mengakhiri penantian panjang atas negara tersebut yang ingin bergabung sejak bertahun-tahun yang lalu. Sejumlah negara anggota ASEAN sendiri – seperti Singapura – sempat menolak Timor Leste karena beberapa pertimbangan.

Namun, bergabungnya Timor Leste ke ASEAN ini dinilai para pakar terjadi di saat yang tepat. Seperti yang diketahui, kekuatan dari utara – yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) – juga memiliki pengaruh yang semakin besar di Timor Leste.

Akhirnya, bergabungnya Timor Leste membuat negara ini memiliki payung diplomatik yang lebih besar – yakni ASEAN – bila berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar seperti RRT, Australia, dan Amerika Serikat (AS).

PinterPolitik.com

“Yang patah tumbuh. Yang hilang berganti. Yang hancur lebur akan terobati. Yang sia-sia akan jadi makna. Yang terus berulang suatu saat henti. Yang pernah jatuh ‘kan berdiri lagi” – Banda Neira, “Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti” (2016)

Siapa sangka bila ternyata masa lalu yang pahit tidak melulu menjadi penghambat bagi terbentuknya hubungan yang erat? Meski situasi yang terjadi di masa lalu menjadi memori buruk, hubungan yang telah rusak tetap saja bisa diperbaiki – atau mungkin tergantikan yang baru.

Kurang lebih, begitulah makna yang mungkin ingin disampaikan oleh Banda Neira dalam lagunya yang berjudul “Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti” (2016). Seperti semangat juang kemerdekaan Indonesia, mati satu tumbuh seribu.

Boleh jadi, ini mungkin bisa digambarkan dengan sebuah singkatan populer, CLBK (cinta lama bersemi kembali). Jadi, bagi kalian yang baru saja putus cinta, ada baiknya kita tidak berputus asa.

Apa yang terjadi dalam CLBK seperti ini boleh jadi kini juga terjadi dalam hubungan antar-negara, seperti hubungan yang tampaknya semakin mesra antara pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia.

Padahal, seperti yang banyak diketahui, sejarah antara Timor Leste dan Indonesia dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa kelam. Di akhir abad ke-20, misalnya, Indonesia ditengarai melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara yang sebelumnya dijajah oleh Portugis tersebut.

Namun, kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta – sosok yang dulunya juga terlibat dalam melawan aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur – bertemu dan membahas kerja sama di antara dua negara. Sambut senyum pun terlihat di raut muka mereka.

Selain membahas kerja sama bilateral, Jokowi dan Ramos-Horta juga membahas kemungkinan-kemungkinan lain yang bakal mempengaruhi keanggotaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di masa depan, yakni kesempatan Timor Leste untuk bergabung ke organisasi kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri disebut juga telah mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Bahkan, Ramos-Horta mengklaim bahwa momen yang ditunggu-tunggu ini akan diwujudkan pada tahun 2023 mendatang – ketika Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Jika Timor Leste nantinya benar-benar berhasil bergabung ke ASEAN, jelas ini akan menjadi momen yang bersejarah. Pasalnya, sejak awal merdeka pada tahun 2002, negara kecil di bagian timur dari Pulau Timor ini sudah berambisi untuk bergabung ke organisasi kawasan tersebut.

Lantas, mengapa baru sekarang Ramos-Horta begitu yakin dengan kemungkinan bergabungnya Timor Leste ke ASEAN pada tahun 2023 mendatang? Mengapa pemerintahan Jokowi juga tampak menyambut dan mendukung bergabungnya negara yang dulu sempat dianeksasi oleh Indonesia?

Timor Leste, Anak Tiri ASEAN?

Dalam sejarahnya, Timor Leste memang menjadi wilayah yang didesain sedemikian rupa untuk menjadi bagian dari Indonesia – setelah pada akhirnya Portugis meninggalkan wilayah koloninya ini. Tujuannya pun satu, yakni agar Timor Leste tidak jatuh pada pengaruh komunisme pada tahun 1975 – kala Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet masih sangat dingin-dinginnya.

Namun, pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di Timor Leste membuat negara-negara asing mendukung lepasnya negara tersebut dari Indonesia. Melalui mekanisme referendum, Timor Leste akhirnya lepas dari kedaulatan Indonesia dan administrasi pemerintahan diambil alih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). 

Namun, sejak berdaulat atas negaranya sendiri pada tahun 2002, pemerintah Timor Leste langsung bersemangat mengajukan permohonan keanggotaan ASEAN. Tentu saja, permohonan tersebut tidak begitu saja diterima oleh negara-negara anggotanya.

Sebagian besar negara-negara ASEAN justru sebenarnya mendukung Indonesia untuk tetap memegang kontrol atas wilayah Timor Leste. Apalagi, pada saat itu Asia tengah diguncang oleh Krisis Finansial 1997.

Mengacu pada penjelasan Lee Jones dalam bukunya yang berjudul ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia, banyak negara ASEAN justru membiarkan Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Leste. Terlepas dari prinsip non-interferensi yang dipegang oleh organisasi kawasan ini, saling keterhubungan antar-negara ASEAN membuat mereka takut untuk ikut campur di Timor Leste.

Di sisi lain, penolakan negara-negara ASEAN terhadap keanggotaan Timor Leste juga didasarkan pada alasan ekonomi. Pasalnya, sejak tahun 2010-an, ASEAN mendorong dilakukannya integrasi regional Asia Tenggara – mulai dari sisi budaya hingga ekonomi.

Tentunya, mengacu pada penjelasan Enrique Galan dalam tulisannya berjudul Ready or Not? The Ultimate Push of Timor-Leste to Join ASEAN, ada kekhawatiran di antara negara-negara ASEAN bahwa Timor Leste tidak akan bisa menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama sebagai proses standarisasi dan integrasi regional, khususnya dari Singapura.

Sikap Singapura ini semakin terlihat dari bagaimana KTT ASEAN 2018 yang diketuai negara-kota itu menjadi KTT pertama sejak tahun 2013 yang tidak menyebutkan aspirasi Timor Leste untuk bergabung – bahkan meski Timor Leste telah memenuhi persyaratan. Pantas saja bila Ramos-Horta sampai menyebutkan lelucon hiperbolik yang mengatakan bahwa bergabung ke ASEAN merupakan hal yang lebih mustahil ketimbang masuk surga.

Dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Timor Leste, mengapa kini Ramos-Horta merasa begitu optimis bahwa negaranya bisa diterima pada tahun 2023 mendatang? Mengapa pemerintahan Jokowi juga mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN?

Jokowi Justru Butuh Timor Leste?

Rasa percaya diri Ramos-Horta dan dukungan dari pemerintahan Jokowi soal keanggotaan Timor Leste di ASEAN bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu alasan utamanya bisa jadi karena pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus meluas, termasuk ke Timor Leste.

Timor Leste bisa dibilang memiliki letak geografis yang sangat penting. Bila pengaruh Tiongkok – yang kini memang terus bertumbuh melalui perdagangan dan bantuan ekonomi – menguasai Timor Leste, negara itu seakan-akan menjadi penyusup di “halaman belakang” Indonesia dan Australia sendiri.

Mengacu pada penjelasan John J. Mearsheimer dalam bukunya berjudul The Tragedy of Great Power Politics, negara-negara akan berupaya untuk menjadi yang paling dominan di tengah anarki situasi politik internasional, khususnya di kawasan yang mereka anggap sebagai “halaman belakang” sendiri.

Tidak hanya secara geopolitik, Indonesia bisa jadi memiliki kepentingan ekonomi di Timor Leste sebagai mitra dagang terbesar bagi negara itu. Pada tahun 2017, Timor Leste paling banyak mengekspor ke Indonesia, yakni senilai USD6,13 juta (sekitar Rp85,8 miliar) – 25 persen dari total ekspor Timor Leste.

Di sisi lain, Indonesia juga jadi mitra impor terbesar bagi Timor Leste pada tahun 2017, yakni sebesar USD187 juta (sekitar Rp2,6 triliun) – 31 persen dari total impor Timor Leste. Pengaruh ekonomi Indonesia juga semakin luas dengan masuknya perusahaan-perusahaan, seperti Waskita Karya dan DAMRI. 

Selain itu, dukungan Indonesia kepada keanggotaan Timor Leste di ASEAN bisa juga didasari oleh memori kolektif kedua negara. Seperti yang dijelaskan Kathrin Bachleitner dalam Collective Memory in International Relations, apa yang terjadi di masa lampau juga menentukan hubungan antar-negara – utamanya terhadap peran dan citra yang dibangun oleh negara tersebut di panggung politik dunia.

Bukan tidak mungkin, kesalahan masa lampau yang dilakukan Indonesia membuat pemerintahan Jokowi turut mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN – belum lagi bila peran ini didukung oleh AS yang selalu menggalakkan prinsip-prinsip liberal internasional.

Terakhir, dukungan pemerintahan Jokowi untuk keanggotaan Timor Leste juga bisa jadi berkaitan dengan ambisi warisan Jokowi dalam politik luar negeri. Berdasarkan penjelasan Aaron T. Walter dalam tulisannya Foreign Policy: Public Opinion and Political Legacy, kebijakan luar negeri kerap jadi dasar bagi warisan politik – entah karena opini publik atau karena agenda-setting yang dibangun oleh sang pemimpin.

Dalam hal ini, ambisi untuk membangun warisan politik luar negeri bukan tidak mungkin juga ada pada Jokowi. Keinginan Jokowi untuk mengambil peran sebagai penengah antara Rusia dan Ukraina, misalnya, bisa jadi didasari oleh motivasi serupa.

Namun, dengan anggapan soal kegagalan Jokowi dalam menciptakan peningkatan perdamaian Rusia-Ukraina dalam rangkaian kunjungannya, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akhirnya membutuhkan jawaban lain. Dan, mungkin saja, keanggotaan Timor Leste di ASEAN bisa menjadi jawabannya. (A43)

Meski Timor Leste sudah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Association of South East Asian Nations (ASEAN), negara yang pernah diduduki oleh Indonesia itu masih saja hanya berstatus observer. Kini, dengan Jose Ramos-Horta yang terpilih kembali menjadi presiden, Timor Leste menargetkan untuk bergabung dengan ASEAN pada tahun 2023 – yakni kala Indonesia menjadi Ketua ASEAN.

Di sisi lain, Timor Leste secara geopolitik dinilai semakin penting. Pasalnya, dengan letak geografisnya yang strategis – di antara Indonesia dan Australia, pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) justru terus tumbuh di negara tersebut sebagai pemberi dana bantuan terbesar.

 PinterPolitik.com

Wiranto, lelaki gagah dengan segudang capaian dalam hidup, tetapi kerap jadi sasaran kritik masyarakat.

Wiranto sekali lagi menarik perhatian publik karena pernyataan kontroversialnya, bahwa penyadapan harus dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berat nih kalo ngomongin HAM.

Tentunya pernyataan tersebut kontroversial bukan karena RUU KPK lagi rame. Tapi karena yang ngomong itu track record HAM-nya jelek. Sampe-sampe dimaki komunitas internasional dan dilarang masuk AS!

Tapi kata Pak Marty Natalegawa itu belum pasti loh ya (sampe sekarang). Tapi apa sih yang pasti soal pejabat?

Menurut para pakar, pemangkasan wewenang KPK mungkin saja merupakan regresi Indonesia menuju Orba kembali. Mungkin masih terngiang di pikiran Wiranto masa kejayaannya tersebut sebelum sering dikritik seperti sekarang.

Kalau kayak gitu, buat Pak Wiranto mungkin mending regresi ye gak?

View this post on Instagram

Mungkinkah rasisme muncul di tubuh TNI? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #tni #rasisme #papua #papuadamai #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 29, 2019 at 6:00pm PDT

HAM, selalu dan sekali lagi menjadi perdebatan kompleks karena sulit terdefinisikan. Bukan hanya permasalahan universal vs relativitas saja, namun juga seberapa jauh HAM bisa dijamin dan dilanggar oleh pemangku kepentingan.

Penilaian Wiranto bahwa penyadapan yang dilakukan KPK melanggar HAM ini sejujurnya meninju ulu hati saya yang rapuh.

Gimana bisa, seorang pejabat terkenal sekaliber Wiranto dengan catatan HAM masa lalu yang masih belum terungkap, bisa berkata demikian?

Itu sama saja seperti seorang yang matanya minus tanpa kacamata, memaksa orang minus lainnya untuk pakai kacamata!

Bayangin betapa bingungnya Timor Leste dan KPK jika mendengar hal ini. Saya aja yang gak ada kaitan langsung sakit lambung mendengarnya.

Mbok yo sadar pak pak. Kalau kata Ebiet G. Ade, tengoklah ke dalam, sebelum bicara. Tentu para pegawai KPK bahkan Jokowi yang bapak bantu sekalipun juga paham bapak belum tentu pantes ngomong gitu. Saran saya, gimana kalau stay lowkey for awhile.

Toh yang di ujung timur sana urusannya belom selesai. Fokus dong pak! Kayak anggota DPR ngurusin ranah privat rakyat. Dedikasinya itu loh, sudah terbukti.

Udah deh, idealnya sih Pak Wiranto bisa menyelesaikan dan mengungkap dulu berbagai pertanyaan tentang dirinya dalam urusan HAM, sebelum berkata bahwa KPK menyalahi HAM dengan melakukan penyadapan. Itu penting loh, supaya masyarakat gak keingetan pepatah “maling teriak maling”. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pernah nggak punya teman yang “ditemenin” karena kita tuh takut sebenarnya sama dia? Biasanya kriteria temen yang kayak gitu itu badannya gede, atau tatoan, atau yang tindiknya ada di mana-mana, atau yang kalau ngomong, preman-preman pun kabur ngelihat muka doi.

Daripada dia jahat sama kita kan, mending kita baik-baikin aja, traktir makan, ajak jalan, dan lain sebagainya. Syukur-syukur nanti kita malah terlindungi dan nggak diintimidasi oleh doi.

Mirip-miriplah sama persahabatan antara Nobita dan Giant di serial Doraemon. “Persahabatan” mereka kan juga dilandasi oleh perasaan takutnya Nobita yang sering banget diintimidasi Giant. Namanya aja Giant, kan artinya emang “gede”. Hehehe.

Nah, mungkin konteks persahabatan inilah yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia dalam kaca matanya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

View this post on Instagram

Pemerintah memilih pendekatan represif sekaligus persuasif untuk menangani kasus Papua. Apakah efektif? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #papua #konflikpapua #konflik #politik #politikindonesia #pinterpoltik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 2, 2019 at 8:06pm PDT

Soalnya Pak Moel baru aja nerima kunjungan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, David R. Stilwell, dan doi bilang bahwa Indonesia meminta bantuan AS untuk menegakkan kembali kedaulatannya di tanah Papua.

Konteks pernyataan Moeldoko emang berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu, yang bermula dari persoalan rasisme, tapi berujung tuntutan kemerdekaan.

Eh, malah kata-katanya Pak Moel dibantah sama Menko Polhukam Wiranto. Kata mantan Panglima ABRI di sekitaran Reformasi 1998 itu, Indonesia nggak minta bantuan negara luar karena persoalan Papua adalah urusan rumah tangga.

Ah si bapak, galak amat sama kolega sendiri. Emang yakin nih Pak Wiranto bakal bertahan di kabinet yang baru? Kalau Pak Moel sih denger-dengernya bakal bertahan loh. Uppps. Hehehe.

Lagian, sikapnya Pak Moeldoko ini bisa dimaklumin lah ya. Soalnya hubungan Indonesia sama AS itu kan emang kayak Nobita sama Giant. Kalau nggak nurut dan baik-baik sama mereka, beh bisa bahaya cuy.

Kalau nggak percaya, baca aja bukunya Indonesianis asal Australia, Greg Poulgrain yang judulnya The Incubus of Intervention, Conflicting Indonesia Strategies of John F Kennedy and Allen Dulles.

Di buku tersebut, Poulgrain bilang bahwa pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi sebagai bagian dari taktik CIA untuk memperkuat militer pusat di Indonesia, untuk pada waktunya menghancurkan PKI dan Soekarno.

Wihhh, kok ngeri ya bacanya. Buat yang belum tahu, CIA itu adalah badan intelijennya AS, kayak Badan Intelijen Negara (BIN) lah kalau di Indonesia.

Artinya, strategi Pak Moeldoko yang minta bantuan AS sih sebenarnya udah tepat banget loh. Soalnya, kalau AS dah bilang “A”, nggak bakal deh ada yang berani bilang “B”. Kalau AS bilang “B”, nggak bakalan deh ada yang berani bilang “A”.

Kalau ada yang berani, nanti jadinya grup musik ABBA dong, alias: “Money money money, must be funny in the rich man’s world”. Eaa eaa eaa.

Hati-hati loh Pak Wiranto. Uppss. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Conflict is good in a negotiation process… it’s the clash of two ideas, which then, all being well, produces a third idea”.

:: Luke Roberts, aktor asal Inggris ::

Sebuah tulisan di media kenamaan asal Inggris, The Guardian beberapa hari lalu menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, tulisan tersebut membahas dokumen yang dideklasifikasi atau dibuka ke hadapan publik – umumnya berupa surat kawat diplomatik dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan perwakilan-perwakilannya di seluruh dunia.

Salah satu dokumen terbaru yang dideklasifikasi oleh National Security Archives (NSA) tersebut adalah mengenai bagaimana sikap Australia sebenarnya terkait upaya AS mengirimkan pasukan perdamaian ke Timor Leste pasca wilayah yang sempat menjadi provinsi ke-27 Indonesia itu memutuskan untuk menjadi sebuah negara sendiri lewat referendum pada tahun 1999.

Selama ini, Australia memang selalu dianggap sebagai “pahlawan” bagi kemerdekaan Timor Leste. Namun, dokumen yang dideklasifikasi menunjukkan bahwa Negeri Kanguru itu dianggap berupaya “menunda” kehadiran pasukan perdamaian yang kala itu akan dikirimkan oleh AS. Alasannya adalah demi tetap menjaga hubungan baiknya dengan Indonesia.

Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa Australia sebenarnya tetap berharap agar Timor Leste tetap menjadi bagian dari Indonesia – hal yang besar kemungkinan memang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan tertentu di wilayah tersebut.

Hal itulah yang membuat banyak pihak menyebutkan bahwa Australia sebetulnya tidak murni berjuang untuk masyarakat Timor Leste. Bahkan beberapa dokumen lain yang dideklasifikasi juga menyebutkan kepentingan minyak dan gas di Celah Timor (Timor Gap) sebagai hal yang dikejar oleh negara benua tersebut.

Persoalan ini tentu saja menjadi topik bahasan yang menarik. Pasalnya, ini menunjukkan bahwa persoalan lepasnya provinsi tersebut dari Indonesia juga melibatkan faktor “tangan” asing, dalam hal ini kepentingan Australia di dalamnya yang belakangan makin terlihat bentuk jelasnya.

Persoalan ini membuat seolah-olah konflik yang terjadi di wilayah tersebut pernah melewati status “for sale” – jika ingin disebut demikian – merujuk pada kepentingan ekonomi politik atas penguasaan sumber daya alamnya.

Konteksnya juga kini menjadi sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia, terutama pasca pecahnya kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Kerusuhan yang berawal dari isu rasisme itu kini dibumbui oleh perjuangan kemerdekaan yang besar kemungkinan punya relasi dengan persoalan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah kali ini ada juga status “Papua for sale” dan mungkinkah suatu saat nanti wilayah tersebut akan lepas dari Indonesia?

View this post on Instagram

Belajar dari Timor Leste, Jokowi diminta langsung tangani Papua Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #timorleste #papuadamai #papua #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik #berikanpendapatmu

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 30, 2019 at 6:00pm PDT

Timor Leste Pernah “for Sale”?

Pada tahun 2006, Robert Greenwald memproduksi sebuah film dokumenter berjudul Iraq for Sale. Film tersebut menggambarkan beberapa pihak yang mengambil keuntungan ekonomis dari perang yang dilaksanakan oleh AS di Irak kala itu.

Konteksnya memang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan macam Blackwater yang menyediakan perlengkapan perang, persenjataan dan tentara-tentara bayaran. Hal tersebut belum terhitung masalah penguasaan sumber energi dan minyak di Irak yang menjadi salah satu alasan utama perang tersebut pecah.

Film ini menarik untuk dilihat pertautannya dengan apa yang terjadi dalam kasus Timor Leste. Memang konflik terkait perjuangan kemerdekaan Timor Leste tak sampai melibatkan tentara bayaran dan sejenisnya yang adalah intisari dari Iraq for Sale. Namun, dalam konteks tangan-tangan yang mengambil keuntungan dari dalamnya – katakanlah dalam hal ini Australia misalnya – konflik tersebut memang punya nuansa “for sale”.

Pasalnya, kepentingan penguasaan sumber daya alam ini sudah terjadi bahkan sebelum Fretelin – faksi politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste – mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 1975.

Terkait sumber daya alam misalnya, Indonesia dan Australia sudah mulai saling membagi wilayah yang akan dikuasai di Celah Timor – terkait sumber minyak dan gas di wilayah tersebut – sejak tahun 1960-an. Wilayah tersebut memang kaya akan sumber minyak dan gas.

Bahkan, untuk beberapa titik, Australia telah mendapatkan hingga US$ 2 miliar sejak tahun 1999, misalnya di Laminaria, Carollina. Akibatnya memang isu penguasaan sumber daya alam ini menjadi hal yang mendominasi hubungan Australia dan Timor Leste.

Beberapa aktivis di Timor Leste, seperti Ferdi Tanoni – yang menulis buku tentang kepentingan-kepentingan yang ada dalam konflik Timor Leste, termasuk dugaan silang kepentingan antara Indonesia dengan Australia – sedang berjuang menuntut garis batas yang jelas di wilayah perairan Laut Timor.

Sumber lain juga menyebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, hampir 90 persen kekayaan laut Timor Leste dikeruk oleh Australia.

Isu-isu yang demikian ini sempat memanas dan melahirkan kampanye di media untuk keadilan pengelolaan sumber daya alam di Timor Leste. Organisasi seperti East Timor Action Network (ETAN) – lembaga yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste – juga ikut mengkampanyekan protes yang diselenggarakan di banyak negara tersebut.

Kampanye pembebasan Timor Leste dari penjajahan “baru” melalui eksploitasi ekonomi ini menjadi wajah baru kehidupan masyarakat di Timor Leste. Celah Timor yang dipercaya memiliki kandungan minyak dan gas yang besar saat ini masih menjadi sengketa antara Timor Leste dan Australia.

Tak heran, banyak pihak yang menduga kemerdekaan Timor Leste sangat mungkin menjadi win win solution yang bisa saja melibatkan kepentingan Australia dan Indonesia di dalamnya. Hingga kini negara tersebut masih kesulitan dalam membangun ekonominya. Pada 2017 lalu, pertumbuhan ekonomi Timor Leste bahkan berada di angka -4,6 persen.

Keberadaan “tangan-tangan” asing seperti Australia dalam kasus Timor Leste adalah dimensi yang menarik dalam konteks kaitannya dengan Indonesia. Ini juga menunjukkan adanya pertalian kepentingan yang besar di wilayah-wilayah Indonesia yang berkonflik, termasuk yang pernah terjadi di Aceh dan kini di Papua.

View this post on Instagram

Pemerintah memilih pendekatan represif sekaligus persuasif untuk menangani kasus Papua. Apakah efektif? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #papua #konflikpapua #konflik #politik #politikindonesia #pinterpoltik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 2, 2019 at 8:06pm PDT

Akankah Papua “for Sale”?

Pemerintah telah mengumukan bahwa pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda sebagai sosok yang bertanggung jawab di balik kerusuhan yang terjadi di Papua. Menariknya, Benny kini bermukim di London, Inggris, dan beberapa waktu terakhir memang cukup kuat menjalankan diplomasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Publik mungkin masih ingat bagaimana Benny “diselundupkan” oleh delegasi Vanuatu ke Komisioner Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu. Konteks keberadaan Benny memang menunjukkan bahwa bisa saja ada “tangan-tangan” dari luar yang ikut terlibat dalam berbagai kekacauan di Papua.

Pemerintah juga telah mendeportasi 4 warga Australia yang disebut-sebut ikut terlibat dalam demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Yang terbaru, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga telah “meminta bantuan” Amerika Serikat (AS) agar kedaulatan Indonesia bisa ditegakkan di Papua – sekalipun itu dibantah oleh Menko Polhukam Wiranto.

Hal-hal tersebut memang menunjukkan bahwa sangat mungkin ada tangan-tangan dari luar yang ikut mempengaruhi kondisi yang terjadi di Papua. Wilayah tersebut dalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Konteksnya pun semakin mirip dengan yang terjadi di Timor Leste.

Pada akhirnya, semuanya tetap berharap ada jalan keluar terbaik yang bisa diambil oleh semua pihak tanpa harus melibatkan jalan kekerasan. Bagaimanapun juga, Papua adalah bagian dari Indonesia dan saat ini pemerintah telah melakukan banyak perbaikan untuk kehidupan masyarakat di sana.

Harapannya, Papua tak harus berakhir seperti Timor Leste. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tepat 20 tahun lalu, tahun 1999, bangsa Indonesia mengalami peristiwa luar biasa : propinsi Timor Timur lepas dari NKRI setelah jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB. Lepasnya Timor Timur juga dibarengi tragedi kemanusiaan yang ditandai kerusuhan, kekerasan, pembunuhan, pembakaran rumah dan gedung, dan ratusan ribu pengungsi.

Mungkin sulit dipercaya, sampai sekarang tidak ada satupun kajian komprehensif yang mengulas mengapa setelah sekian lama berintegrasi, sebagian besar rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk keluar dari NKRI.

Silahkan cek di TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, BIN, Lemhanas : tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa “lessons learned” mengenai Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu propinsi berpisah dari NKRI.

Mengapa tidak ada kajian resmi?

Saya tidak tahu persis jawabannya, namun kemungkinan besar karena di kalangan Pemerintah dan aparat keamanan waktu itu ada perasaan kalah, malu dan trauma — terutama karena suasana pemisahan yang mencoreng kehormatan di dunia internasional.
Budaya politik kita cenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan seperti ini.

Saya khawatir ada risiko bangsa kita akan mengalami amnesia sejarah yang tidak sehat dalam kehidupan bernegara.

Sebenarnya ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari episode integrasi dan jajak pendapat Timor Timur. Disini, saya pilihkan beberapa contoh untuk catatan kita bersama.

Pertama, di tahun 1999, kita terlalu tergesa-gesa melaksanakan jajak pendapat.

Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus.

Memang, dari sisi kepentingan Indonesia, jadwal yang “dikebut” ini dimaksudkan untuk mengejar Sidang MPR di akhir tahun, yang diharapkan akan mengesahkan hasil jajak pendapat.
Namun akibatnya, praktis hanya ada waktu 4 bulan untuk mempersiapkan referendum yang begitu rumit, baik dari segi politik, keamanan, logistik dan lain2.

Dalam timeline sempit yang dipaksakan ini, polarisasi antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal di lapangan semakin sengit dan situasi semakin panas.

Akhirnya, banyak kalkulasi yang salah, yang berakhir dengan tragedi. Saya pribadi berpandangan jajak pendapat di Timor Timur perlu waktu persiapan paling tidak 2 tahun — bukan 4 bulan.

Pelajaran kedua : pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan loyalitas politik.

Dulu, Timor Timur adalah “propinsi termuda” yang secara ekonomi paling dimanjakan. Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding propinsi lain — dan bahkan konon menimbulkan kecemburuan propinsi-propinsi lain.

Pemerintah selalu membanggakan jalan, sekolah, beasiswa, gedung, dan segala fasilitas yang kita bangun, dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal.

Namun semua uang yang dikucurkan di Timor Timur selama 22 tahun tetap tidak merubah pilihan politik rakyat Timor Timur sewaktu referendum tahun 1999, dimana jumlah yang memilih lepas dari NKRI hampir 4 kali lebih banyak dari yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI (78% dibanding 21%).

Mungkin pembangunan di Timor Timur tidak tepat sasaran, mungkin tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya.

Apapun alasannya, kita waktu itu terlalu cepat puas dengan alibi ekonomi yang dampaknya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin membara.

Kita juga perlu memetik pelajaran mengenai “milisi”.

Saya teringat ucapan Xanana Gusmao kepada saya sewaktu di penjara Cipinang di awal tahun 1999 : pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dikatakan Xanana Gusmao ternyata benar.

Walaupun tentunya banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang jajak pendapat. Menjelang hari-H, posisi pro-otonomi semakin mengeras, banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI. Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat dumumkan.

Saya yakin cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi. Disini, kita harus jujur mengakui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) “curang” namun karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.

Kita juga harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia (human rights). Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia.

Dis ini, kita harus jujur berintrospeksi. Sikap kita terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung defensif, tertutup dan kurang tegas / setengah hati. Seringkali, kasus pelanggaran hak manusia yang seharusnya selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik.

Yang paling naas, jaminan keamanan yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, sebagaimana tercermin dalam aksi keonaran dan bumi hangus yang mengakibatkan ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua. Ini sungguh menghancurkan kredibilitas dan martabat Indonesia di dunia internasional.

Bahkan, ketika 3 staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh dengan keji dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua, dunia nampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya. Saya masih teringat rasa malu (shame) yang luar biasa ketika Sidang PBB di New York dibuka dengan mengheningkan cipta untuk para staf PBB yag dibunuh kelompok milisi. Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia.

Pelajarannya : dalam menangani hak manusia dalam suatu konflik politik, Pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi segala pelanggaran dari pihak manapun.

Dalam bidang public relations, kita juga babak belur. Di dunia internasional, kita keteter dalam membentuk opini publik. Narasi yang disampaikan diplomat kita terkesan kaku, kurang persuasif dan penuh statistik ekonomi yang hambar. Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif (walaupun kadang fiktif) dan manusiawi, dan menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM.

Upaya kounter-narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak nendang. Pelajarannya : komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia.

Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi. Yang penting, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan bahan omongan informal, namun perlu diteliti dan digali secara sistemis agar menjadi bagian dari institutional memory Pemerintah — dan di diajarkan di Pusdiklat Lembaga2 Pemerintah dan juga Lemhanas.

Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri.

Tulisan milik Dr. Dino Patti Djalal, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia dan mantan Juru Bicara Pemerintah RI sewaktu jajak pendapat di Timor Timur.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Freedom goes hand-in-hand with mutual respect” – Kay Rala Xanana Gusmao

[dropcap size=big]S[/dropcap]udah 15 tahun Timor Timur atau yang saat ini bernama Timor Leste, memisahkan diri dari Indonesia. Tanggal 20 Mei 2002 merupakan hari resminya wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi sebuah negara berdaulat penuh. Sebagai catatan, Timor Leste adalah negara baru pertama yang lahir di abad ke-21. Perayaan kemerdekaan tersebut juga dihadiri oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, serta Presiden ke-5 Republik Indonesia saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Negara yang bernama resmi Democratic Republic of Timor-Leste ini mulanya merupakan provinsi ke-27 Republik Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Timor Leste akhirnya merdeka setelah pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie menyetujui hasil referendum yang dilaksanakan di provinsi bekas jajahan Portugis ini.

Keputusan ini juga secara resmi mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi selama hampir 24 tahun antara militer Indonesia dengan  Tentara Pembebasan Timor Timur atau yang dikenal dengan sebutan Falintil (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste). Konflik ini diperkirakan mendatangkan korban antara 100.000 sampai 180.000 jiwa warga Timor Timur, dan sekitar 3.000 jiwa dari kubu militer Indonesia.

Konflik telah berakhir, Timor Leste pun telah merdeka, dan saat ini hubungan kedua negara juga sudah aman dan damai. Lalu, bagaimana awal mula konflik ini dapat terjadi?

Timor Timur: Dari Portugis Hingga Indonesia

Berbeda dengan hampir seluruh wilayah di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda pada zaman penjajahan, wilayah Timor Timur dikuasai oleh bangsa Portugis. Hal inilah yang menyebabkan kekuasaan Portugis atas wilayah Timor Timur masih terjadi bahkan hingga saat Indonesia merdeka.

Bangsa Portugis pertama kali datang ke wilayah nusantara – termasuk juga ke Timor Timur – pada awal abad ke 16. Saat itu Portugis dan Spanyol merupakan dua negara awal yang saling berebut negara jajahan di seluruh dunia dengan misi 3 G (gospel, gold, dan glory).

Bangsa Portugis melacak jejak rempah-rempah akhirnya sampai ke Indonesia. Namun, kekuasaan Portugis di Indonesia akhirnya harus berakhir ketika pengaruhnya mulai menurun seiring menguatnya Spanyol, Belanda dan Inggris di Eropa. Setelah Cornelis de Houtman memimpin bangsa Belanda datang ke Indonesia, kekuasaan Portugis terdesak dan sisa-sisa kekuasaannya bertahan di Timor Timur.

Pada tahun 1749, Belanda dan Portugis membagi pulau Timor menjadi dua dan Portugis mendapat Pulau Timor bagian Timur. Kekuasaan Portugis tetap bertahan hampir empat setengah abad lamanya di Timor Timur (1522-1975). Saat Jepang melakukan invasi besar-besaran ke Asia Tenggara, Timor Timur sempat jatuh ke tangan Jepang. Namun, setelah Jepang kalah Perang Dunia II, Portugis kembali menguasai wilayah ini hingga tahun 1974 ketika Revolusi Anyelir terjadi di Portugal. Perubahan kepemimpinan di Portugal pada tahun tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Timor Timur.

Kekosongan kekuasaan di Timor Timur ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Militer Indonesia masuk ke Timur Timor dalam operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Alasan awal yang dipakai adalah untuk menumpas gerakan komunisme. Belakangan baru diketahui bahwa Operasi Seroja ini adalah upaya Soeharto untuk memasukkan Timor Timur menjadi provinsi ke-27.

Operasi ini akhirnya menandai bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, sekaligus menjadi awal konflik antara militer Indonesia melawan para pejuang kemerdekaan Timor Timur. Maka, dimulailah 24 tahun periode yang oleh media-media internasional disebut sebagai ‘invasi Indonesia atas Timor Timur’. Konflik ini mendatangkan korban dari kedua pihak. Militer Indonesia juga dituduh melakukan pelanggaran HAM berat selama periode ini.

Dari Perang Saudara Hingga Santa Cruz

Di internal masyarakat Timor Timur sendiri juga terjadi konflik antara partai-partai lokal yang menginginkan kemerdekaan melawan partai yang menginginkan integrasi ke Indonesia. Partai Fretelin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) adalah faksi yang menginginkan kemerdekaan. Sayap paramiliter partai inilah yang menjadi cikal bakal tentara Falintil, yang saat ini menjadi tentara nasional Timor Leste. Fretelin adalah partai sayap kiri yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur dari segala bentuk penjajahan. Salah satu tokoh Fretelin yang terkenal adalah Kay Rala Xanana Gusmao yang kemudian menjadi presiden pertama Timor Timur.

Selain Fretelin, partai lain seperti UDT (União Democrática Timorense), awalnya ingin ikut serta memerdekakan Timor Timur. Namun, partai sayap kanan ini berbalik ingin bergabung ke Indonesia setelah ditawari untuk memimpin Timor Timur oleh BAKIN (Badan Koorndinasi Intelijen Negara) – sekarang BIN. Pemimpin Senior UDT, Mario Viegas Carrascalão diangkat sebagai Gubernur Timor Timur.

Perbedaan ini sempat melahirkan perang saudara antara UDT dan Fretelin. Bahkan, UDT bersama partai lain, APODETI (Associação Popular Democratica Timorense) menandatangani petisi pada tahun 1975 untuk meminta pemerintah Indonesia menganeksasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Faksi-faksi yang berbeda ini kemudian melahirkan dua kelompok milisi, satu pihak ingin memerdekakan Timor Timur, pihak lain ingin Timor Timur bergabung ke Indonesia. Peran militer Indonesia pun sangat besar mendukung kelompok milisi pro-Indonesia.

Dari sekian banyak tragedi di Timor Timur, salah satu tragedi yang paling menyita perhatian adalah peristiwa Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991. Saat itu militer Indonesia menembaki warga Timor Timur pro kemerdekaan di pemakaman Santa Cruz, Kota Dili. Korban tewas diperkirakan mencapai 270 orang. Beberapa jurnalis asing yang meliput kejadian itu juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, di antaranya Allan Nairn dan Amy Goodman yang dipukul dengan senjata oleh militer Indonesia.

Sejak saat itu, berkat publikasi laporan para jurnalis dan pemberitaan media-media asing, perjuangan kemerdekaan Timor Timur mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Beberapa organisasi seperti East Timor Action Network (ETAN) didirikan untuk menyuarakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di wilayah Timor Timur.

Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh BJ Habibie menyetujui pelaksanaan referendum. Hasilnya, mayoritas (78,5 %) masyarakat Timor Timur menginginkan kemerdekaan, sementara sisanya ingin bergabung dengan Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga turun tangan dalam konflik ini.

Pada tahun 1999, PBB membentuk UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) sebagai pemerintahan transisi untuk menyiapkan kemerdekaan Timor Timur. Tentara perdamaian INTERFET (International Force for East Timor) juga dibentuk dan dipimpin oleh Australia untuk mengamankan wilayah Timor Timur.

Walaupun demikian, beberapa milisi pro-Indonesia masih terus berjuang untuk menyatukan Timor Timur ke Indonesia dipimpin oleh Eurico Barros Gomes Guterres, seorang milisi Timor Timur yang direkrut oleh militer Indonesia. Eurico Guterres dianggap sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam berbagai pembantaian pasca referendum Timor Timur.

Pada 20 Mei 2002 Timor Timur memang resmi menjadi negara sendiri. Namun, bukan berarti setelah merdeka, negara ini aman dan damai. Berbagai konflik masih terus terjadi. Salah satunya terjadi pada 11 Februari 2008, ketika kelompok pemberontak yang dipimpin Mayor Alfredo Reinado menyerbu kediaman Presiden Ramos Horta.

Aksi ini merupakan bagian dari protes Mayor Alfredo bersama 1.400-an tentara yang dipecat dari keanggotan tentara nasional yang terjadi sejak tahun 2006. Dalam penembakan tersebut Ramos Horta terluka parah, sementara Mayor Alfredo Reinado tewas. Hingga saat ini banyak pemuda di Dili yang masih mengidolakan Mayor Alfredo Reinado.

Berikut ini adalah infografis perjalanan konflik di Timor Timur.

Timor Timur Saat Ini

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Timor Timur belum sepenuhnya mapan dari berbagai sisi pembangunan. Apalagi, hampir setengah masa kemerdekaannya juga masih diwarnai oleh konflik. Dari sisi perekonomian, Timor Leste masih tertinggal. Tingkat buta huruf masih mencapai 50 % dan angka pengangguran juga masih tinggi.

Pembangunan ekonomi juga belum berjalan dengan baik. Dari sisi politik dan keamanan, Timor Timur juga masih harus menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kedaulatan negaranya. Masih terdapat beberapa titik batas darat di Pulau Timor yang masih belum diselesaikan dengan pemerintah Indonesia, termasuk juga tentang Distrik Oekusi yang berada di wilayah Indonesia.

Di wilayah laut, Timor Timur masih memiliki persoalan batas laut dengan Australia. Bahkan, beberapa aktivis di Timor Leste, seperti Ferdi Tanoni – yang menulis buku tentang kepentingan-kepentingan yang ada dalam konflik Timor Timur, termasuk dugaan silang kepentingan antara Indonesia dengan Australia – saat ini sedang berjuang menuntut garis batas yang jelas di wilayah perairan Laut Timor. Selama beberapa tahun terakhir, hampir 90 % kekayaan laut Timor Timur dikeruk oleh Australia.

Beberapa selentingan juga mulai muncul di antara para aktivis di Timor Timur sendiri, misalnya terkait bagaimana negara-negara seperti Australia mengeruk kekayaan alam di negara tersebut. Isu tersebut sempat memanas dan melahirkan kampanye di media untuk keadilan pengelolaan sumber daya alam di Timor Timur. Organisasi seperti ETAN ikut mengkampanyekan protes yang diselenggarakan di banyak negara tersebut.

Kampanye pembebasan Timor Timur dari penjajahan ‘baru’ melalui eksploitasi ekonomi ini menjadi wajah baru kehidupan masyarakat di Timor Timur. Celah Timor yang dipercaya memiliki kandungan minyak yang besar saat ini masih menjadi sengketa antara Timor Timur dan Australia.

Saat ini, setelah berpisah, Indonesia masih memiliki posisi yang penting bagi Timor Timur. Hubungan dagang dan pembangunan juga masih terjadi di antara kedua negara. BUMN-BUMN Indonesia juga menjadi mitra pembangunan infrastruktur di Timor Timur. Hubungan kedua negara dibangun atas rasa saling menghormati – seperti kata Xanana Gusmao di awal tulisan.

Indonesia juga dianggap punya peranan penting dalam penyelesaian konflik di celah Timor. Masyarakat Timor Timur mengalami konflik dalam dimensi yang baru setelah mengalami bagaimana rasanya merdeka. Indonesia sudah melewati masa itu, walaupun mungkin saat ini masih sering terjebak di dalamnya. Akankah kedua negara bisa terus berhubungan dengan baik dan melupakan memori kelam di masa lalu? Mungkin semuanya bisa dimulai dari ucapan ‘Selamat merayakan hari kemerdekaan untuk teman dan saudara di Timor Timur’.  (S13)