Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut mengumpulkan seluruh anggota Fraksi PDIP di DPR RI pada Sabtu (8/4) lalu untuk membahas dampak penolakan Timnas Israel oleh kepala daerah kader partainya. Itu setelah dampak negatif terhadap elektabilitas PDIP tercermin dari sejumlah survei.

Sebelumnya, dua kader PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster menolak keras kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Indonesia. Akibatnya, status tuan rumah dicabut oleh FIFA dan berdampak kekecewaan publik serta berimplikasi konkret pada banyak sektor lain seperti ketenagakerjaan, pembuatan merchandise resmi Piala Dunia U-20, hingga usaha kecil dan menengah terkait lainnya.

PinterPolitik.com

Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diputuskan secara resmi pada  hari Rabu pekan lalu membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia kecewa. 

Kabar buruk itu sendiri diumumkan melalui situs resmi FIFA. Ihwal yang kemudian disampaikan secara lanjut oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir setelah membicarakan nasib tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U-20 bersama Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar. 

Tetapi, FIFA tidak mengungkapkan alasan secara eksplisit alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Hal ini lantas membuat banyak masyarakat bertanya-tanya atas keputusan FIFA tersebut. 

Pembatalan Piala Dunia U-20 2023 memberikan konsekuensi kerugian cukup besar dalam aspek ekonomi. Salah satunya adalah dari sisi anggaran pemerintah yang sudah digunakan untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana untuk pertandingan. 

Direktur Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyampaikan kementeriannya telah mengeluarkan dana sebesar Rp400 miliar untuk merenovasi stadion-stadion agar sesuai dengan standar FIFA.  

Tidak hanya itu, biaya ini belum termasuk dana yang dialokasikan dari APBN untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), plus PSSI, yang juga mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk mempersiapkan Timnas U-20 dibawah pelatih Shin Tae Yong. 

Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah mengapa alasan penolakan FIFA dalam Piala Dunia U-20 terlihat samar? Lalu, mengapa pemerintah seolah begitu lalai dalam mengantisipasi skenario terburuk pembatalan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023? 

“Berlindung” Di Balik Apa Lagi?  

Mengacu pada surat resmi, FIFA tidak sama sekali menyebutkan alasan penolakan dalam keputusan mereka. Tetapi, FIFA malah menyinggung Tragedi Kanjuruhan di dalam surat resminya. 

A.R. Syamsudin dalam bukunya Studi Wacana: Teori Analisis Pengajaran menjelaskan terkait analisis wacana atau yang dalam bahasa kerennya discourse analysis. 

Menurut Syamsudin, analisis wacana merupakan analisis hubungan antara struktur pembentuk teks secara tekstual dengan aspek kontekstualnya (lingkungan sekitar atau sosial masyarakat). 

Sementara itu, Eriyanto dalam bukunya Analisis Framing: Komunikasi, Ideologi, dan Politik Media menjelaskan tentang pendekatan analisis wacana, salah satunya melalui pendekatan konstruktivisme.  

Pendekatan konstruktivisme menekankan bahasa tidak lagi dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif, tetapi menjadikan subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. 

Bahasa diatur dan dihidupkan oleh pernyataan yang bertujuan. Analisis wacana dalam paradigma ini dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud dan makna tertentu.  

Dalam konteks surat FIFA soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunai U-20, lebih tepatnya mengacu pada frasa “situasi yang terjadi saat ini”, agaknya memang terlihat multitafsir. Itu pun tampak tak hanya melingkupi diskursus penolakan terhadap Timnas Israel di Indonesia.  

Berdasarkan pendekatan konstruktivisme, frasa diatas kemungkinan memang sengaja dibentuk oleh FIFA. Pernyataan yang terkesan multitafsir itu pun agaknyanya memuat tujuan tertentu. 

Dalam hal ini, FIFA seolah terlihat ingin menghindari dirinya tengah terjebak dalam standar ganda, seperti negara-negara yang juga melakukan dugaan state crime serupa seperti Rusia dan Afrika Selatan. 

Apabila FIFA menyebutkan secara tersurat terkait penolakan atas keikutsertaan Israel, maka sudah sangat jelas ada praktik diskriminasi yang dipraktikkan FIFA saat menyikapi Israel. Ini tentu melanggar Pasal 3 Statuta FIFA yang memuat asas non-diskriminasi.  

Namun, penolakan Indonesia oleh FIFA seharusnya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Terlebih, kemungkinan Timnas Israel U-20 tampil di Piala Dunia bukan sesuatu yang mustahil. 

Lantas, mengapa pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan lalai dalam mengantisipasi skenario terburuk gelombang penolakan hingga terjadi pembatalan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023 oleh FIFA ? 

Pemerintah Kurang Gesit? 

Kegagalan komunikasi dan antisipasi pemerintah kemungkinan sebagai penyebab terjadinya polemik terhadap Timnas Israel, yang berujung FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.  

Di titik inim, pemerintah kiranya menjadi pihak yang paling lalai dan tidak melakukan antisipasi dini, setidaknya sejak Juli 2022 begitu Timnas Israel masuk putaran final Piala Dunia U-20. 

Maka, analisis wacana seharusnya dipakai oleh pemerintah untuk mencegah antisipasi risiko skenario terburuk, termasuk penolakan yang datang dari berbagai kalangan, termasuk sikap tegas dari partai penguasa, yakni PDIP. 

Dalam hal ini, antisipasi tidak hanya dilihat dari segi kesiapan infrastruktur dan keamanan saja. Tetapi pemerintah kiranya luput dari analisis wacana komprehensif yang seharusnya bisa diantisipasi. 

Antisipasi itu bisa dilakukan seperti pendekatan intelijen pemerintah ke kelompok-kelompok yang berpotensi besar menolak dan penolakannya bisa menjadi isu besar.  

Tak hanya itu, seharusnya pemerintah juga mampu “membanjiri informasi” bahwa keberadaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 tak memiliki konsekuensi minor apa pun. 

Padahal, itu telah disokong oleh pernyataan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia yang tidak mempermasalahkan Israel bermain di Piala Dunia U-20 Indonesia.  

Antisipasi dan kemampuan pemerintah untuk sendiri membanjiri informasi, menjamin dan meyakinkan pemahaman publik selaras dengan yang dijelaskan di dalam teori Huxleian. Huxleian merupakan istilah yang diambil dari penulis novel Brave New World (BNW), Aldous Huxley. 

Dalam paradigma tersebut disajikan distopia atas bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total. Huxley turut menguak sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi. 

Banjir informasi digunakan untuk menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan. 

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. 

Kendati berkonotasi negatif, wewenang kontrol terhadap informasi itu semestinya dapat digunakan semaksimal mungkin oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah skenario terburuk dari keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. 

Oleh karena itu, sekiranya pemerintah mampu membanjiri informasi seperti yang telah dijelaskan dalam teori Huxleian, kemungkinan polemik gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 kiranya dapat dihindari. (R86)

FIFA secara resmi membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Keputusan itu dinilai sebagai dampak maraknya penolakan di dalam negeri terhadap keikutsertaan Timnas Israel yang disuarakan tokoh, politisi, hingga pejabat.

Kabar itu telah menjadi pemberitaan hangat sepekan terakhir, baik di level nasional maupun internasional. Padahal, Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia tak keberatan dengan keikutsertaan Israel. Sejumlah atlet yang membawa nama Israel juga sebelumnya pernah tampil di ajang olahraga di Indonesia.

Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan sikap kepala daerah yang menolak kedatangan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 Indonesia, termasuk yang dilakukan kader PDIP, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyiratkan penolakan itu berangkat dari kesadaran ideologis demi marwah Indonesia serta sebagai bagian keteladanan Soekarno. Namun, sikap PDIP seolah menjadi menarik dikarenakan selaras dengan sikap kelompok Islam konservatif yang selama ini menjadi “rival” politiknya.

Kedatangan tim nasional (timnas) sepakbola Israel U-20 kini jadi salah satu topik utama yang diperbincangkan masyarakat. Banyak pihak yang menolak kedatangannya karena dianggap sebagai “pengkhianatan” terhadap hubungan Indonesia dengan Palestina.

Meski demikian, pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, nilai Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa untuk larang timnas Israel, karena itu sudah termasuk domain FIFA yang tidak bisa diikutcampuri pemerintah.

Sikap beberapa elite PDIP yang menolak kedatangan Timnas sepak bola Israel dipuji politisi senior PKS HIdayat Nur Wahid. Secara beruntun, Ketua DPP Bidang Keagamaan PDIP Prof Dr Hamka Haq, Gubernur Bali yang juga kader PDIP I Wayan Koster, hingga DPD PDIP Jawa Barat menyampaikan penolakannya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, sikap tersebut sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang dicontohkan mantan Presiden Soekarno dan harus ditindaklanjuti pemerintah.

Berbagai pihak, mulai dari anggota dewan, kelompok masyarakat, hingga MUI menolak kedatangan delegasi Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20.

PinterPolitik.com

Sah! Tim nasional (timnas) sepak bola Israel memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-20 yang akan dihelat di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun depan.

Pencapaian tersebut menjadi torehan sejarah bagi Israel yang baru kali ini lolos ke putaran final Piala Dunia kelompok umur tersebut sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1977 silam.

Israel ditasbihkan menjadi tim keempat asal Eropa yang meraih tiket itu setelah Prancis, Italia, dan Inggris lebih dahulu memastikan akan berlaga di Indonesia.

Namun, keberhasilan timnas Israel langsung menuai sejumlah komentar bernada negatif dari publik Tanah Air. Di linimasa, netizen Indonesia langsung “silaturahim” ke akun Instagram Federasi Sepak Bola Israel (IFA).

Nada penolakan hingga usulan pemboikotan timnas Israel menggema dari akun-akun asal negeri +62.

Sejarahnya, Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik yang kurang baik – atau lebih tepatnya kurang terbuka – dengan Israel, khususnya di ranah politik.

Selama ini, sebagian masyarakat Indonesia memberikan predikat agresor kepada Israel karena dianggap merampas kemerdekaan rakyat Palestina.

Indonesia bahkan pernah melarang warga negara Israel masuk ke negaranya, demikian pula Israel yang sempat menerapkan aturan serupa.

Di cabang olahraga lain, drama pernah terjadi kala Indonesia menggelar ajang kejuaraan dunia badminton pada 2015 silam dengan salah satu pesertanya berasal dari Israel, yakni Misha Zilberman.

Ketika itu, intrik berupa izin masuk Indonesia hingga dibayangi pantauan organisasi kemasyarakatan (ormas) cukup merepotkan pihak Indonesia dan penyelenggara, plus membuat kalut sang atlet.

Kembali pada Piala Dunia U-20, agenda yang berlangsung pada tahun 2023 itu kiranya akan memiliki singgungan dengan agenda politik Indonesia setahun setelahnya.

Isu dan tensi politik dinilai akan cukup panas bersamaan dengan semakin jelasnya aktor-aktor yang akan berlaga di kontestasi elektoral, termasuk sosok calon presiden (capres). Tak lain dan tak bukan ialah celah politik identitas yang berpotensi turut dimainkan.

Salah satu kandidat capres terkuat dalam bursa, yakni Anies Baswedan agaknya harus waspada. Sebab, isu permainan politik identitas dapat saja mengarah padanya meskipun tak lagi memegang kewenangan apapun karena telah turun dari posisi Gubernur DKI Jakarta nantinya.

Hal itu tak lepas dari riwayat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 silam di mana hingga kini masih meninggalkan residu yang tak jarang dieksploitasi untuk beragam tujuan politis.

Lantas, mengapa isu Israel di ranah sepak bola bisa saja berdampak pada politik domestik, khususnya yang mengarah pada Anies Baswedan?

FIFA Jadi Sorotan?

Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina dalam dimensi politik jamak dinilai punya signifikansi dalam derajat tertentu. Akan tetapi, ketika hal itu dibenturkan pada aspek lain seperti olahraga, khususnya sepak bola, agaknya menjadi kurang relevan. Apalagi saat ada norma kesetaraan dan saling menghargai di dalamnya.

Kendati demikian, FIFA sebagai organisasi induk sepak bola dunia acapkali tidak lepas atau bahkan membaurkan diri secara tidak langsung dalam isu-isu politik. Mulai dari kebijakan hingga hukuman kerap diimplementasikan tanpa kepekaan plus terkadang tidak proporsional.

Dalam sebuah artikel berjudul From FIFA to UEFA, the hypocrisy of political correctness dijabarkan bahwa FIFA tidak jarang memeragakan kemunafikan yang cenderung condong pada kebenaran politik eksklusif.

Hakikat political correctness berupa kebijakan ideal demi menghindari tendensi politis yang merugikan kerap terabaikan. Hal itu paling tidak dapat ditelusuri pada gaung isu lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) yang mana di beberapa negara masih terlarang.

Belum lagi soal isu Palestina ketika hukuman pernah diberikan kepada pemain dan klub yang memperagakan dukungan.

Lalu, ada pula intrik isu rasisme dalam tajuk black lives matter di Inggris beberapa waktu lalu. Padahal, FIFA dapat mengambil langkah saling menghargai atau paling tidak netral dalam mengelola berbagai isu tersebut.

Setiap “penyimpangan” kerap kali dinilai berdasarkan kasus per kasus. Akibatnya, terjadi kegamangan, subjektivitas, dan standar ganda dalam memutuskan topik apa yang boleh ditantang, serta isu apa yang tidak boleh didiskusikan.

Slogan “Kick Politics out of Football” dalam upaya untuk meningkatkan citra FIFA seolah tak relevan dan bertentangan dengan kebijakan yang diambil.

Masalah yang terjadi di internal FIFA sendiri mengakar dari ekosistem sepakbola di berbagai negara yang mana para aktornya menjadi pengurus di induk olahraga terpopuler di muka bumi itu.

Publik agaknya dapat menelusuri berita maupun laporan tentang “penjarahan” dana, maladministrasi, suap, hingga pembelian suara selama pemilihan anggota federasi yang rentan dengan intervensi ekonomi-politik. Realitasnya, sepak bola tanpa politik adalah omong kosong.

Pada isu kekinian, didepaknya timnas Rusia dari playoff Piala Dunia 2022 Qatar akibat invasi terhadap Ukraina menjadi salah satu contohnya. Ini tak lepas dari komparasinya dengan timnas Israel U-20 di ajang Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Standar ganda gamblang sontak kembali tertuju pada FIFA.

Menariknya, diskursus bernuansa politis tersebut memiliki momentum yang berkelindan dengan politik Indonesia. John Gibson dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events menjelaskan momentum tertentu dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik, termasuk dalam memberikan dampak negatif pada sang rival.

Rangkaian geliat aktor politik hingga kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang memanas boleh jadi akan bersinggungan dengan partisipasi Israel di Piala Dunia U-20 di tahun 2023.

Peluang berupa eksploitasi isu politik identitas dari para aktor lantas meningkat seiring dengan riwayat konteks tersebut dalam kontestasi elektoral di beberapa edisi terakhir.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Anies Baswedan menjadi aktor yang dapat saja terkena dampak korelasi antara pencalonannya sebagai capres dan partisipasi Israel di Piala Dunia U-20.

Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi?

Momentum Pembusukan Anies?

Adanya konstruksi sosial kiranya dapat menjawab mengapa variabel Israel dalam Piala Dunia U-20, Anies, politik identitas, dan Pilpres 2024 memiliki keterkaitan.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan teori konstruksi sosial sebagai proses melalui tindakan dan interaksi, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

Di dalamnya, terdapat varian konstruktivisme radikal, yakni mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran sebagaimana dijelaskan Suparno dalam Filsafat Konstruktivisme.

Pada konteks Anies, politik identitas seolah telah menjadi konstruksi di balik sepak terjangnya dalam dunia politik. Sayangnya, kecenderungan itu seperti dikapitalisasi sendiri olehnya untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

Pilpres 2019 kemudian turut tercemar dan dampaknya masih dapat dirasakan hingga kini. Di titik ini, konstruktivisme radikal bekerja dalam menggugurkan dan mengaburkan sisi moderat Anies di Jakarta yang faktanya tetap merangkul semua agama tanpa pandang bulu.

Analis politik dari Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Reza Hariyadi turut senada dengan presumsi tersebut. Dia mengatakan bahwa politik identitas diprediksi tersemat atau disematkan pada Anies jelang Pilpres 2024.

Konstruksi sosial radikal di hadapan konstituen itu kiranya juga akan bersanding dengan stigmatisasi atau pelabelan negatif – sebagaimana dijelaskan Jón Gunnar Bernburg dalam Labeling Theory – dari aktor politik rival.

Partisipasi Israel di Piala Dunia U-20 kemudian bisa saja akan dikapitalisasi dalam diskursus panas dari dua arah yang berbeda, yakni untuk menggaet simpati politik dan sebagai modal untuk menjatuhkan lawan politik.

Diskursus solidaritas untuk Palestina kemungkinan besar akan masif dikeluarkan.

Tinggal pertanyaannya, apakah isu tersebut akan dikapitalisasi atau justru membuat Anies mundur dari pencapresan karena tak mau dijuluki sebagai “bapak politik identitas”?

Paling tidak, pertanyaan itu bisa diterka dari sejumlah gejala, seperti Anies yang berpotensi kehilangan panggung politik hingga peluang terhambat dukungan partai politik (parpol).

Menjadi tim sukses capres lain kemudian menjadi pilihan paling aman bagi Anies jika skenario di atas benar-benar terjadi.

Bagaimanapun, politik identitas yang merugikan diharapkan tidak akan kembali digunakan sebagai strategi politik di pesta demokrasi 2024. Publik yang semakin cerdas dan peka dalam memitigasi taktik politik negatif juga menjadi kunci terciptanya kondusivitas demi kepentingan bersama. (J61)