PinterPolitik.com

Penanganan HAM selalu berdiri di pojok bayang-bayang. Tidak seperti perjuangan atas seruan-seruan moral lainnya, seruan atas penegakan HAM, terlebih perihal pengusutan kasus HAM masa lalu seolah diposisikan diametral oleh kekuasaan.

Setiap hari Kamis, mereka yang berbaju serba hitam, lengkap dengan pengeras suara dan narasi-narasi bergambar selalu kita lihat di alun-alun. Mereka tidak menangisi kegagalan penegakan HAM masa lalu, melainkan menagih janji kekuasaan untuk menjernihkan kekalutan tersebut.

Namun, harap memang terlampau jauh. Belum reda sedu sedan tersebut, pelanggaran HAM lanjutan nyatanya semakin terpampang di kaca-kaca media. Terbaru, ingatan kelam publik atas beratnya perjuangan HAM kembali naik ke permukaan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menyetujui usulan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menempatkan dua eks Tim Mawar di dua pos jabatan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Seperti yang diungkap oleh Juru Bicara (Jubir) Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak, penunjukkan tersebut memang merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan Tour of Duty. Namun, seperti yang menjadi keberatan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti,  pengangkatan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk disampingkannya prinsip-prinsip HAM dan tak sejalan dengan agenda reformasi.

Tentu mudah bagi kita untuk memahami bahwa pengangkatan dua eks Tim Mawar tersebut dapat menambah keriuhan politik di tengah pandemi Covid-19. Terlebih lagi, dengan kasus Covid-19 yang terus meningkat, polemik penyelenggaraan Pilkada 2020, dan mulai bergeraknya Koalisis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mengapa usulan tersebut justru di setujui Presiden Jokowi?

Apa yang dapat dimaknai dari fenomena tersebut?

Langgengnya Strategi Machiavelli

Sebelum menuju sang pemilik kursi tertinggi, Presiden Jokowi, terlebih dahulu perlu untuk dipahami mengapa Prabowo menarik mantan bawahannya ke Kemenhan. Kendati mungkin dipahami aneh, namun kebijakan yang diambil sang mantan Danjen Kopassus sebenarnya memiliki rasionalisasi yang kuat.

Tidak hanya memiliki rasionalisasi, kebijakan semacam itu justru telah turun-temurun dilakukan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan pengaruhnya. Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Prince yang ditulis pada tahun 1513 dengan gamblang menjelaskan hal ini.

Dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Turunan”, Machiavelli menjelaskan bahwa penguasa yang berasal dari penguasa-penguasa baru, akan lebih sulit mempertahankan kekuasaannya daripada penguasa yang berasal dari satu keluarga.

Machiavelli mencontohkan hal ini pada kasus Duke Ferrara di Italia yang mampu bertahan dari serangan-serangan Venesia pada tahun 1484 dan serangan Paus Julius pada tahun 1510. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keluarga Ferrara yang memang memegang kekuasaan dari dahulu kala. Oleh karenanya, ini membuat friksi kepentingan yang berakibat pada runtuhnya soliditas tidak banyak terjadi.

Pun begitu dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Campuran”, Machiavelli bahkan memberikan saran yang begitu sadis. Menurutnya, penguasa baru  yang berhasil menduduki daerah-daerah jajahan dan berharap mempertahankan kekuasaannya, maka sang penguasa baru harus memusnahkan semua darah keturunan sang penguasa lama.

Alasannya tentu mudah dipahami. Jika itu tidak dilakukan, para keturunan penguasa lama yang menaruh dendam mestilah akan merencanakan perebutan kekuasaan. Oleh karenanya, untuk meminimalisir potensi tersebut, mereka semua harus dimusnahkan.

Dewasa ini – dan mungkin sampai seterusnya, saran-saran ala Machiavelli nyatanya tetap eksis dan dilanggengkan. Demi kepentingan memperkuat pengaruh politik, penguasa selalu menempatkan orang-orang kepercayaannya agar dapat melakukan kontrol ataupun intervensi kebijakan.

Meskipun terdengar seperti melanggengkan praktik nepotisme, praktik ini nyatanya memang mesti dilakukan karena perumusan kebijakan yang efektif lebih mudah dilakukan apabila bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah dipercayai sebelumnya.

Bo Rothstein dalam bukunya yang berjudul Social Traps and the Problem of Trust turut memberikan afirmasi. Tegasnya, di tengah situasi sosial yang membuat rasa saling curiga mudah tumbuh, kepercayaan adalah “barang mahal” yang sukar untuk didapatkan.

Oleh karenanya, penunjukan rekannya di Tim Mawar sebenarnya dapat dipahami sebagai cara Prabowo dalam membangun efektivitas kerja. Senada, pakar isu militer dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menjelaskan hal serupa.

Tegasnya, pengalaman dan kecocokan dalam bekerja sama sebagai atasan-bawahan maupun senior-junior di masa lalu, tentu menjadi pertimbangan yang sangat wajar dan masuk akal. Prabowo tentu bisa menilai kapasitas, loyalitas dan kinerja mereka. Apalagi tak ada ketentuan terkait jabatan itu yang dilanggar. Persoalan menjadi lebih serius hanya karena menyangkut kata kunci “Tim Mawar”.

Terlebih lagi, seperti yang disebutkan Aris Santoso dalam tulisannya Anomali Tim Mawar: Kopassus di Bawah Danjen Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus tersebut memang dikenal royal terhadap pasukan dan anak buah.

Lanjut Fahmi, untuk mengikis sentimen negatif tersebut, Prabowo selaku pihak yang mengusulkan haruslah menjelaskan ke hadapan publik terkait kompetensi, loyalitas, dan kinerja kedua jenderal pasti akan jauh lebih baik dari kandidat lain. Dengan demikian, pengabaian psikologis publik terkait sentimen negatif terhadap Tim Mawar menjadi dapat dimaklumi.

Bentuk Ketidaktahuan?

Kendati dapat dimaklumi, seperti yang menjadi pertanyaan awal, di tengah situasi gejolak politik saat ini, mengapa Presiden Jokowi mengambil risiko untuk menyetujui usulan tersebut?

Derasnya sentimen publik terhadap Tim Mawar tentu bukan tanpa alasan. Tim ini identik dilekatkan publik terhadap peristiwa penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivitas pada tahun 1997-1998 yang sampai sekarang tidak jelas kelanjutan kasusnya. Tahun lalu, Tim Mawar bahkan kembali naik ke tengah diskursus publik karena disebut-sebut terlibat dalam kerusuhan 22 Mei. Dan lagi, kejelasan kasus tersebut juga tidak diketahui.

Oleh karenanya, menjadi pertanyaan yang wajar apabila publik justru mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi tidak peka terhadap sentimen yang bertolak atas sejarah kelam tersebut. Jawaban atas keheranan ini tampaknya dapat kita temukan dalam tulisan Aris Santoso. Menurutnya, Dalam terbitan resmi Kopassus pasca-Prabowo, nama Tim Mawar tak pernah disebut-sebut. Artinya, keberadaan tim itu sendiri tidak diakui secara kelembagaan.

Jika benar demikian, maka besar kemungkinan Presiden Jokowi tidak mengetahui bahwa dari deretan nama yang diusulkan Prabowo, terdapat dua eks Tim Mawar di dalamnya. Jika simpulan ini ditarik lebih jauh, mungkinkah terdapat kemungkinan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut tidak memiliki pengetahuan sejarah yang detail terhadap fenomena-fenomena masa lalu, seperti kasus Tim Mawar?

Tidak hanya Presiden Jokowi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga didera spekulasi serupa. Politisi Partai Republik ini bahkan disebut-sebut tidak memiliki pengetahuan dasar atas sejarah negara yang kini dipimpinnya.

Akan tetapi, spekulasi ekstrem semacam ini tentunya adalah sesuatu yang sukar untuk dibuktikan. Kita tentunya juga sulit membayangkan terdapat pemimpin negara yang tidak memiliki pengetahuan detail tentang sejarah negaranya. Oleh karenanya, spekulasi ini dapat kita pinggirkan.

Berhubung spekulasi tersebut dipinggirkan, tampaknya tersisa satu analisis untuk menjawab mengapa Presiden Jokowi menyetujui usulan tersebut, yakni tingkat kepercayaan sang presiden begitu besar kepada Prabowo.

Konteks tersebut memang sudah jamak terlihat sebelumnya. Pada Januari lalu, ketika Prabowo mendapatkan kritik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena kerap melakukan perjalanan ke luar negeri, Presiden Jokowi tampil sebagai sosok pembela dengan menyebut perjalanan tersebut sebagai diplomasi pertahanan.

Kemudian pada Juli lalu, Presiden Jokowi kembali menunjukkan kepercayaannya dengan menunjuk Prabowo sebagai pemimpin proyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Konteksnya menjadi menarik karena berbagai pihak menilai, jika merujuk pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), proyek tersebut seharusnya diberikan kepada Menteri Pertanian (Mentan)  Syahrul Yasin Limpo.

Spekulasi semacam ini juga dikemukakan oleh Fahmi. Menurutnya, disetujuinya eks Tim Mawar tersebut menunjukkan bahwa  rekomendasi Prabowo memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan siapa yang menjabat di Kementerian yang tengah di bawahinya. Ini pula yang disebut Fahmi sebagai alasan mengapa presiden dan Tim Penilai Akhir (TPA) seolah mengabaikan catatan sejarah dan psikologi publik sehingga memberi persetujuan.

Pada akhirnya, apa pun yang terjadi di balik masuknya dua eks Tim Mawar ke dalam Kemenhan hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait. Harapan kita tentunya adalah kedua jenderal tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

PinterPolitik.com

Tim Mawar. Namanya berasal dari bunga indah yang berduri. Mungkin itu alasan penyebutan tim yang dituduh bertanggungjawab atas penculikan banyak aktivis di sekitaran tahun 1997-1998 tersebut. Durinya memang meninggalkan luka yang dalam, terutama bagi para keluarga korban penculikan yang bahkan banyak di antaranya hingga kini entah ada di mana.

Hal inilah yang membuat citra tim ini selalu dianggap negatif. Bahkan, Prabowo Subianto yang dituduh bertanggungjawab atas operasi tim ini harus kehilangan statusnya sebagai seorang prajurit militer karena diberhentikan dari posisinya yang kala itu duduk di kursi Pangkostrad. Ya, Prabowo harus mengubur mimpinya menjadi seorang Panglima TNI gara-gara kasus ini, bahkan kehilangan statusnya sebagai tentara.

Nah, kini perbincangan tentang Tim Mawar ini kembali mencuat ke hadapan publik setelah dua anggota tim tersebut disebut-sebut diangkat menjadi pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan yang kini dipimpin oleh Prabowo.

Keduanya adalah Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha, yang kemudian mendapatkan penolakan dari banyak aktivis, termasuk dari KontraS. Menariknya lagi, Presiden Jokowi disebut mensahkan pengangkatan keduanya lewat Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2020 untuk menjadi pejabat seselon I di Kemenhan.

Hmm, memang sih, ada sejarah kelam dari kiprah mereka di masa lalu. Tapi, manusia kan bisa saja berubah. Mungkin ini kesempatan keduanya untuk menunjukkan bahwa mereka masih bisa memberikan sumbangsih pada negara.

Lagian, status Tim Mawar itu emang udah jadi semacam identitas yang tidak bisa ditanggalkan citra negatifnya dengan mudah. Kayak Gerombolan Siberat di serial komik Disney yang emang selalu dilihat secara negatif karena pakaiannnya dan status identitas yang melekat pada mereka. Sampai kapanpun mereka akan selalu dilihat secara negatif.

Persoalan pembalikan citra ini emang jadi hal yang manusiawi dan tak pernah mudah. Prabowo Subianto saja sudah berupaya dalam 10 tahun terakhir untuk berkontestasi di Pemiu Presiden. Namun, lagi dan lagi citranya di masa lampau menjadi batu sandungan yang teramat berat.

Menarik untuk ditunggu nih apa langkah Pak Jokowi setelah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Akankah doi membatalkan keputusannya, atau malah menaruh kepercayaan besar pada Prabowo dan mantan anak buahnya kala itu? (S13)

PinterPolitik.com

Setelah Tempo memuat pemberitaan terkait dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 22 Mei 2019 lalu, berbagai spekulasi memang bermunculan.

Apalagi Tim Mawar ini erat keterkaitannya dengan Prabowo Subianto, terutama seputar tuduhan atas keterlibatannya di kasus 1998. Tempo sendiri diberitakan akan dilaporkan ke Dewan Pers oleh mantan anggota Tim Mawar karena pemberitaan tersebut.

Menariknya, reaksi keras justru datang dari pemerintah, yang meminta agar nama tim ini tidak diungkit-ungkit dan disinggung-singgung.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko misalnya, meminta nama tim ini tidak disebut-sebut agar tidak melahirkan “situasi”. Hmm, mungkin maksud Moeldoko agar gesekan yang masih terjadi di masyarakat tidak tereskalasi dengan isu-isu baru.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Menhan menyebutkan bahwa Tim Mawar itu sudah selesai, sudah dibubarkan dan anggotanya sudah mendapatkan hukuman, sehingga jangan dibawa-bawa lagi.

Bayangin kalau Kivlan Zen nggak dimutasi, kemungkinan Ryamizard nggak dapat jabatan yang lebih tinggi kan bisa saja terjadi.
Share on X

“TNI tidak ada urusan sama tim itu. Itu tim lain. Walaupun itu dulu TNI, sekarang lainlah. Jadi jangan dikait-kaitkan, tidak baik”, begitu kata Ryamizard.

Keras banget sih pak. Hayoo, jangan bilang ada alasan lain loh di balik pernyataan itu? Upppss. Hehehe.

Soalnya, kalau menurut Jun Honna dalam buku Military Politics and Democratization in Indonesia, Ryamizard adalah orang yang “diuntungkan” secara tidak langsung dari tragedi Tim Mawar di tahun 1998 loh.

Lha kok bisa gitu?

Gatot Soroti Opini Yang Mengemuka Pasca Kerusuhan 22 Mei pic.twitter.com/7MzBK04RsY

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 14, 2019

Iya, soalnya Tim Mawar ini kan jadi salah satu alasan nama Prabowo Subianto tercoreng dan pada akhirnya diberhentikan dari militer. Nah, setelah itu, terjadi apa yang disebut sebagai “de-Prabowo-isasi” alias pembersihan besar-besaran sisa-sisa pengaruh Prabowo dari jabatan-jabatan penting di TNI.

Nah, Kivlan Zen yang merupakan sekutu Prabowo, saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad. Gara-gara kedekatannya dengan Prabowo, doi akhirnya kena mutasi cuy. Dan tahu siapa yang menggantikannya?

Yoi, Kivlan digantikan oleh Ryamizard Ryacudu. Apalagi, Ryamizard adalah menantu Try Sutrisno yang merupakan mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden kala itu.

Jadi, benar kan pendapat orang-orang yang bilang Tim Mawar sebenarnya “menguntungkan” Ryamizard? Upppss. Hehehe.

Setelah jabatan Kepala Staf Kostrad, Ryamizard kemudian jadi Panglima Kostrad. Jabatan tertinggi berikutnya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Bayangin kalau Kivlan Zen nggak dimutasi, kemungkinan Ryamizard nggak dapat jabatan yang lebih tinggi kan bisa saja terjadi.

Tapi itu sisi lainnya ya. Yang jelas, imbauan Moeldoko dan Ryamizard emang bertujuan agar suasana pasca Pilpres ini tidak menjadi terus-terusan keruh. Asalkan jangan minta rakyat melupakan Tim Mawar aja Pak, soalnya itu sejarah bangsa. Hehehe. (S13)

PinterPolitik.com

Di mitologi Yunani Kuno, Dewi Aphrodite yang adalah dewi cinta, sering kali digambarkan dengan bunga mawar yang menghiasi kepala, leher dan kakinya. Makanya bunga mawar selalu dianggap sebagai simbol immortal love atau cinta yang tidak akan pernah mati. Suit suit, mantap bang. Hehe.

Sementara, kalau di dunia kartu Tarot, bunga mawar selalu dianggap sebagai simbol keseimbangan. Keindahan mawar menjadi ekspresi harapan, janji dan awal yang baru. Hmm, makanya itu ya kalau cowok nembak cewek, sering kali yang dikasih adalah mawar merah.

Tapi, kisah mawar yang sedang ramai diperbincangkan saat ini lain lagi bentuknya.

Jadi ceritanya pihak kepolisian sudah mulai buka-bukaan nih terkait pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Bahkan, media-media asing pun sudah menyoroti tokoh-tokoh tersebut.

South China Morning Post (SCMP) misalnya, sudah bahas peran Kivlan Zen. Hal serupa juga ditulis oleh The Straits Times. Kivlan disebut sebagai dalang, terutama terkait ancaman pembunuhan terhadap tokoh-tokoh politik di lingkaran Presiden Jokowi. Ih ngeri cuy.

Luhut sebut dia sudah memgubungi Prabowo pic.twitter.com/TvmgAOztSC

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 3, 2019

Tapi, dari semua itu, hal yang paling menarik perhatian adalah yang dibahas oleh Tempo. Media nasional yang pernah dibredel oleh Soeharto itu menyebutkan secara langsung terkait dugaan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 22 Mei tersebut. Lha, emang tim ini melambangkan harapan, janji dan awal yang baru? Eh?

Buat yang belum tahu, Tim Mawar ini bukan dedek-dedek SMA yang suka bagi-bagi bunga di lampu-lampu merah saat peringatan Hari Palang Merah Sedunia loh ya. Kalau yang itu mah tim mawar unyu-unyu namanya. Hehe.

Tim Mawar yang dimaksud oleh Tempo ini adalah yang dulunya dituduh terlibat dalam penculikan aktivis di tahun 1998. Ini adalah tim di Kopassus – walaupun bukan tim resmi – yang berkutat dengan isu-isu penculikan dan penghilangan aktivis kala itu.

Nah, saat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyelidiki kasus ini di tahun 1998, keberadaan tim inilah yang disebut-sebut membuat Prabowo Subianto diberhentikan dari militer.

Terkait kerusuhan 22 Mei 2019, Tempo menyebut nama Fauka Noor Farid sebagai salah satu aktor di baliknya. Fauka adalah satu dari 10 anggota Tim Mawar yang diberikan sanksi pasca peristiwa 1998. Beberapa anggota Tim Mawar memang diberhentikan dari militer, sementara beberapa yang lain juga sempat dipenjara.

Beuh, ngeri juga ya Tim Mawar ini.

Padahal namanya mawar loh. Itu kan artinya baik. Nggak heran kan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI pakai simbol bunga mawar sebagai lambang partainya. Soalnya filosofi mawar emang sesuai dengan cita-cita mereka untuk mewujudkan Indonesia baru.

Hmm, memangnya Tempo nggak takut ya bikin PSI ngambek karena lambang mereka disangkutpautkan dengan kerusuhan 22 Mei 2019?

Hayoo, Tim Mawar yang beneran aja nyeremin, apalagi dedek-dedek SMA yang di lampu merah, eh maksudnya PSI. Hehehe.

Tapi ya itu, Aphrodite dan mawar kan lambang cinta yang tak akan pernah mati. So, bisa jadi ya Tim Mawar ini emang sedang menunjukkan cinta mereka yang tidak pernah mati pada, eh pada siapa ya? Uppss.

Ah, republik! (S13)