Hmm, inikah alasan mengapa harga tiket peswat dalam negeri mahalnya minta ampun? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Kalau mahal gini, jadi susah kalau mau terbang ke IKN kan… 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan ruang lebih bagi maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket – melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No. 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Kenaikan harga tiket ini mengacu pada fluktuasi bahan bakar yang dialami oleh industri penerbangan. Berdasarkan aturan tersebut, pesawat jet diberi ruang kenaikan harga hingga maksimal 15 persen. Sementara, untuk pesawat baling-baling (propeller) diberi ruang kenaikan harga maksimal hingga 25 persen.

PinterPolitik.com

Industri penerbangan memiliki posisi yang cukup strategis di Indonesia. Posisi itu dilihat dari perannya dalam mendukung konektivitas masyarakat Indonesia dari daerah yang satu ke daerah lainnya dengan waktu yang lebih efisien.

Akan tetapi, industri penerbangan di Indonesia memperoleh citra yang cukup negatif di mata masyarakat dewasa ini pasca melambungnya harga tiket pesawat domestik yang terjadi baik saat musim liburan (peak season) maupun harian (low season). Dampak dari mahalnya harga tiket pesawat domestik terlihat dari menurunnya jumlah penumpang transportasi udara pada tahun 2019.

Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa jumlah penumpang pesawat pada rentang bulan Januari hingga April 2019 hanya berjumlah 24 juta orang atau turun sebanyak 20,5% dibanding periode yang sama pada tahun 2018. Kunjungan wisatawan tercatat anjlok sebanyak 30% sehingga pendapatan obyek-obyek wisata lokal dan usaha perhotelan tentunya juga ikut menurun.

Data-data tersebut telah menunjukkan suatu kekecewaan masyarakat atas tingginya harga tiket pesawat domestik sehingga peran pemerintah selaku pembuat kebijakan menjadi vital dalam mengawal keberlangsungan pelayanan penerbangan di Indonesia.

Untuk menanggapi problematika ini, pemerintahan Jokowi telah memberi beberapa respons melalui regulasi baru yang dibuat. Regulasi yang ada berkisar pada penentuan tarif batas atas dan bawah karena batas tarif tersebut merupakan pedoman bagi maskapai dalam menentukan besaran harga tiket yang dijualnya.

Pemerintah sempat memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas sebanyak 12-16% melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam implementasinya, maskapai penerbangan masih tetap menjual tiket dengan harga yang relatif cukup mahal meskipun masih dalam periode waktu low season. Berangkat dari situasi inilah muncul sebuah wacana dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengundang maskapai asing agar turut melayani penerbangan domestik di Indonesia. Harapannya, penjualan tiket pesawat akan lebih kompetitif sehingga harganya menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Persaingan sebagai Solusi

Suasana persaingan usaha yang kompetitif memang menjadi salah satu indikator terjadinya pasar persaingan sempurna. Apabila melihat struktur pasar industri penerbangan di Indonesia, maka wujud persaingannya cenderung berbentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dengan bergabungnya Sriwijaya Group ke dalam Garuda Group maka penguasaan pangsa pasar menjadi lebih sederhana.

Berdasarkan data dari CAPA Centre For Aviation, terdapat dua aktor yang dalam realitanya mendominasi persaingan industri penerbangan nasional, yaitu Garuda Group yang memiliki market share sebesar 46% dan Lion Group yang memiliki market share sebesar 50%. Adapun empat persen lainnya dimiliki oleh maskapai yang tidak tergabung dalam kedua kelompok tadi dan biasanya hanya melayani rute dengan jumlah yang lebih sedikit, seperti AirAsia, Xpress Air, dan sebagainya.

James A. Caporaso dan David P. Levine dalam bukunya yang berjudul Teori-Teori Ekonomi Politik menyatakan bahwa kondisi persaingan pasar yang tidak sempurna akan diwarnai dengan kekuasaan dari pelaku usaha dengan pangsa pasar yang besar untuk mempengaruhi pelaku usaha lain dan parameter-parameter ekonomi yang terdapat di dalamnya. Para penguasa pangsa pasar disebut sebagai pemilik kekuatan pasar (market power) sekaligus pembuat harga.

Perusahaan besar dapat memengaruhi harga produk yang diberlakukan dalam proses pertukaran dengan pelaku-pelaku pasar lainnya (konsumen dan perusahaan lain). Kekuasaan dalam pemahaman ini adalah kemampuan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi sehingga menciptakan kondisi pertukaran yang kurang menguntungkan bagi pelaku ekonomi lainnya jika dibandingkan dengan kondisi pasar kompetitif.

Lantas, apakah praktik duopoli yang terjadi dalam industri penerbangan nasional benar memengaruhi peningkatan harga tiket pesawat?

Praktik duopoli tersebut bisa jadi merupakan biang dari problematika tersebut. Namun, akar permasalahan yang membuat para maskapai menaikkan harga tiket adalah kebutuhan keuangan akibat biaya operasional penerbangan yang notabenenya memang cukup besar.

Faktor Lain?

Kebutuhan operasional menjadi pemantik sedangkan duopoli dalam hal ini berperan sebagai instrumen untuk merealisasikannya. Praktik duopoli membuat Garuda Group dan Lion Group sebagai pemegang kekuatan pasar mampu menginisiasi dan mengatur naik turunnya harga tiket yang nantinya mempengaruhi pelaku ekonomi lain, terutama para konsumen sebagaimana wujud persaingan pasar tidak sempurna yang digambarkan oleh Caporaso dan Levine dalam bukunya.

Konsumen menjadi dirugikan karena harus membeli tiket pesawat dengan harga yang lebih mahal dibanding biasanya. Opsi bagi konsumen dalam memilih maskapai juga dipersempit karena jumlah maskapai yang memasang harga terjangkau cukup sedikit dan hanya melayani rute-rute tertentu saja, sedangkan maskapai yang melayani rute beragam telah tergabung dalam dua kelompok penguasa pasar yang serentak menaikkan harga tiket.

Perlu diketahui bahwa, di balik duopoli ini, terdapat biaya operasional penerbangan yang mahal dan sering kali menjadi faktor bagi banyak maskapai penerbangan untuk gulung tikar. Adapun komponen yang termasuk dalam biaya operasional adalah: avtur, biaya leasing pesawat, biaya perawatan pesawat, biaya pelayanan jasa bandara, dan gaji pegawai.

Besaran biaya operasional paling besar berasal dari kontribusi avtur. Data dari Indexmundi memang mencatat bahwa harga avtur sempat meningkat signifikan pada Oktober 2018 sebesar 2,25 dolar Amerika Serikat (AS) per galon. Tingginya harga avtur juga sering kali dikeluhkan karena ditambah dengan beban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% yang dibebankan oleh pemerintah.

PPN tersebut juga berlaku bagi aktivitas perawatan pesawat. Selain itu, gagalnya maskapai dalam melakukan efisiensi anggaran juga mempengaruhi, contohnya beban biaya leasing yang belum dapat dituntaskan karena bertambahnya jumlah armada yang dibeli pada realitanya tidak diiringi dengan jumlah penumpang yang diangkut.

Mahalnya kebutuhan operasional pada akhirnya membuat maskapai untuk meningkatkan harga tiket yang dijual. Praktik duopoli dalam hal ini berperan untuk mengendalikan naik turunnya harga tersebut.

Adapun aktor yang melakukan peran itu bisa jadi adalah para pelaku yang memiliki kekuatan pasar sehingga konsumen dituntut menyesuaikan diri terhadap dampak yang muncul. Fenomena seperti itu dapat menjadi salah satu indikator dari kegagalan pasar.

Adapun solusi untuk mengantisipasi hal tersebut adalah memaksimalkan ekonomi institusi. Ekonomi institusi berisi sekumpulan norma yang pada praktiknya akan ditegakkan oleh lembaga tertentu. Lembaga tersebut akan berperan mencegah perilaku anti-persaingan dan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang dinilai melanggar norma yang ada.

Peran Pemerintah?

Keberadaan ekonomi institusi di Indonesia biasa dilihat melalui regulasi dan lembaga pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Fenomena duopoli yang terjadi dalam industri penerbangan nasional dapat dikawal melalui penegakkan implementasi dari regulasi dan optimalisasi peran dari KPPU.

Dalam tahap ini, dapat dilihat bahwa pemerintahan Jokowi perlu mengambil tindakan yang tepat untuk menengahi problematika tersebut. Pada satu sisi, pemerintah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sementara, pada sisi lainnya, juga harus menjaga keberlangsungan industri penerbangan yang berperan cukup strategis di tanah air.

Selain ekonomi institusi, kebutuhan operasional yang cukup tinggi perlu diringankan dengan bantuan kebijakan dari pemerintah. Kondisi seperti itu sempat dilakukan oleh pemerintah India pada tahun 2014 pasca kekuatan mata uang Rupee melemah dengan memberi subsidi bahan bakar avtur sekaligus mengurangi beban pajak. Dampaknya, harga avtur dapat terpotong 2,6%, lebih murah dibanding bensin dan solar.

Hal serupa sekiranya dapat dilakukan di Indonesia dengan melakukan subsidi pada avtur dan mengurangi PPN yang dibebankan menjadi 5%. Pihak maskapai juga harus mengiringi langkah tersebut dengan diversifikasi sumber pendapatan serta peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan transportasi udara kembali.

Pada intinya, pemerintah selaku regulator dan maskapai selaku operator harus sama-sama menyelaraskan diri dengan tantangan yang ada. Jangan sampai kepentingan bisnis justru menyampingkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Tulisan milik Adam Janitra Valdy Savero, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Pinterpolitik.com

Pelaksanaan mudik lebaran tahun 2019 ini menyisakan banyak kisah cukup positif. Bagi beberapa orang, mudik tahun tak seberat tahun-tahun sebelumnya. Menurut mereka, mudik tahun ini lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya, sampai-sampai katanya para pewarta kesulitan cari visual dan kisah dramatis. Ckckckck.

Nah, lancarnya mudik tahun ini diumumkan pula secara terang-benderang oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia menggambarkan bahwa kemacetan mudik di tahun ini perlahan hilang dari pemberitaan. Atas dasar itulah mantan Dirut Angkasa Pura II ini mengklaim kalau mudik tahun ini lancar, car, car.

Klaim mudik lancar dari Budi ini bukannya tanpa data gaes. Menurutnya, di tahun ini, total pemudik untuk jalur darat dan laut rata-rata naik 7 persen. Selain itu, ia juga menggambarkan kalau waktu tempuh dari Jakarta ke daerah tujuan mudik di Jawa Tengah dan Timur juga rata-rata menurun.

Ada alasan mengapa mudik di tahun ini terasa lebih lancar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, inilah bukti bagaimana kerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur itu tidak sia-sia. Wah, hebat ya?

Eits, tunggu dulu. Pemerintah sah-sah saja kalau mengklaim kalau mudik lebaran 2019 ini terasa lebih lancar. Tapi, itu kan kalau via jalur darat, kalau via jalur lainnya, jalur udara misalnya? Uhuk uhuk.

Ini dia nih yang sudah berbulan-bulan tidak kunjung selesai. Sudah lama sekali masyarakat kita mengharapkan harga tiket pesawat yang menjulang bisa dijangkau tanpa bersusah payah. Apalagi, di musim lebaran seperti ini, pasti banyak yang memburu tiket murah demi bertemu keluarga tercinta.

Hingga saat ini, harga tiket pesawat memang belum turun signifikan. Memang sih, sudah ada aturan penurunanTarif Batas Atas (TBA) sampai 16 persen. Tapi, rasanya belum semua orang bisa menjangkau tiket pesawat yang terlanjur jadi barang mewah. Hmmm…

Nah, kan kasihan mereka-mereka yang sudah kangen dengan keluarga di kampung. Memang sih, ada yang beralih ke moda transportasi darat. Tapi kan, waktu tempuhnya, terutama yang lintas pulau, itu lama banget. Padahal, hari Senin udah harus masuk kantor. CKckck…

Oke, mudik via jalur darat memang terasa lebih lancar, tapi kalau mudik lewat udara gimana ya?
Share on X

Itu baru dari segi individu yang mau mudik. Dari sisi ekonomi, beuh, tiket pesawat yang masih belum sepenuhnya terjangkau ini pasti berpengaruh ke pendapatan  di destinasi pulang kampung. Dari hotel hingga oleh-oleh pasti terdampak oleh masih menjulangnya harga tiket pesawat ini.

Kalau Kemenhub punya data tentang kenaikan pemudik jalur darat, mereka juga punya data tentang penurunan pemudik jalur udara. Di tahun ini, terjadi penurunan pemudik jalur udara sebesar 3,71 persen.

Tuh kan, makanya Pak Menhub, jangan dulu kelewat senang mudik via darat tahun ini terasa lebih lancar. Itu jalur udara jangan dilupakan, sudah berbulan-bulan loh, kan biar klaim lancarnya bisa lebih paripurna gitu loh. Becanda Pak, hehehe. (H33)

PinterPolitik.com

Maju dua langkah, setelah itu mundur ketempat semula. Begitulah kira-kira gerakan senam poco-poco yang terkenal itu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi jangan-jangan terinspirasi oleh senam poco-poco dalam mengontrol tariff batas tiket pesawat. Inti gerakan tersebut kan jalan di tempat, jadi begitulah kira-kira yang terjadi soal tiket pesawat ini hehe.

Permasalahan tiket pesawat ini mencuat ke permukaan setelah tagar #PecatBudiKarya menjadi trending topic media sosial pada awal Mei lalu. Hashtag tersebut muncul karena harga tiket pesawat domestik terus melonjak naik. Bahkan, tiket penerbangan domestic jauh lebih mahal dibandingkan dengan tujuan ke Malaysia, Singapura, dan berbagai negara Asia lain. Nah loh, lebih baik #2019GantiKampung dong ke negeri sebrang.

Budi Karya lalu menanggapi hal tersebut dengan mengkaji tariff batas atas (TBA) tiket pesawat bersama Kemenko Perekonomian. Ketika itu, kebijakan TBA ini menjadi penting karena mempertimbangkan arus mudik dan balik yang tinggal menghitung hari.

Menjelang Lebaran, alih-alih berhasil mengontrol TBA, Budi Karya malah sibuk mengimbau pemudik untuk menggunakan jalur darat dalam hal ini bus untuk pulang kampung.  Doi sibuk juga untuk melakukan berbagai inspeksi kepada pengusaha otobus (PO) dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan (ASDP).

Sepandai-pandai tupai meloncat menghindari garuda, sekali waktu dia jatuh juga. Budi Karya kembali mendapat pukulan terkait harga tiket pesawat domestik mencapai Rp21 juta. Yaduh, padahal doi hampir sukses mengalihkan perhatian soal perhubungan darat, eh bener enggak sih? Hihi.

“Saya minta Garuda menegur Traveloka yang memberikan informasi menyesatkan. Bandung ke Kualanamu [harga tiketnya] Rp21 juta, padahal itu tiket transit dan tidak masuk diakal,” begitu kata Budi Karya.

Tiket pesawat masih mahal. Akankah Menhub kena reshuffle?
Share on X

Harga tiket ini mahal karena rute transit yang diterapkan oleh Traveloka, yaitu Bandung-Bali-Jakarta-Kualanamu. Padahal dapat saja membuat rute langsung seperti Bandung-Jakarta-Kualanamu.

Namun, Bapak kok seperti segan untuk memberi peringatan juga kepada Garuda terkait TBA. Kok Garuda lebih nurut tuh ke Traveloka daripada Bapak, upps.

Pihak Traveloka pun memberikan pernyataan bahwa harga tersebut merupakan tiket pesawat kelas bisnis sehingga lebih mahal dibanding dengan kelas ekonomi. Tiket pun sudah habis ketika informasi itu menjadi viral di publik.

Siap deh, berarti sementara yang bisa naik pesawat itu hanya businessmen. Pantesan pada 31 Mei lalu ada hashtag #TiketMahalRakyatSengsara. Semoga kelak Bapak Menhub bisa tegas agar perusahaan patuh terhadap TBA dan tarif batas bawah. Kalau tidak ya setelah Idul Fitri itu katanya kan ada reshuffle. Aman kah posisi Bapak? Hehe. Menarik untuk ditunggu. (R47)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]engs, ngerasa gak sih harga tiket pesawat di negeri kita ini mahal banget? Saking mahalnya, banyak banget penumpang yang menggerutu dan mengeluh. Apalagi, ada pengaturan masalah bagasi juga. Beh, jadi tambah pusing kan. Apa tidak kasihan dengan kaum milenial ya, kan butuh jalan-jalan cantik gitu. Hehehe.

Padahal ya gengs, dengan naiknya harga tiket yang tidak terkendali ini memberikan dampak buruk tersendiri loh kepada negara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah wisatawan mengalami penurunan cuy. Menteri Pariwisata Arief Yahya juga mengatakan bahwa karena kenaikan harga tiket, kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan rata-rata sebesar 30 persen.

Tidak hanya itu, ternyata melambungnya harga tiket sudah memberikan dampak kepada inflasi nasional sebesar 0,03 persen. Hal serupa juga terjadi di banyak daerah. Di Tual inflasi mencapai 32,14 persen, Bungo 27,38 persen, Ambon 20,83 persen, Malang 14,13 persen dan Manokwari  13,2 persen.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyerah dan tidak sanggup menangani kenaikan harga tiket pesawat ini cuy. Sehingga urusan tiket ini sekarang dibawa ke meja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
Share on X

Waduh bahaya ya gengs. Kalau dibiarkan terus, daya beli masyarakat bisa semakin anjlok tuh.

Gini gengs, dalam sengkarut kenaikan harga tiket penerbangan, koordinasi antar kementerian denger-denger masih a lot loh. Bahkan ada yang saling lempar bola panas cuy. Wah, gimana sih, kan mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, kok malah saling lempar tanggung jawab?

Banyak yang ngomong Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menyerah dan tidak sanggup menangani kenaikan harga tiket pesawat ini cuy. Sehingga urusan tiket ini sekarang dibawa ke meja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Meski banyak yang mengatakan dia angkat tangan, tapi dia menampik anggapan itu. Dia malah mengatakan bahwa harusnya ada peran Kementerian BUMN sebagai pemegang saham maskapai pelat merah dan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha. Dia menekankan bahwa seharusnya ada sikap yang tegas dari Kementerian BUMN.

Loh, kok malah saling menyalahkan seperti ini? Hadeh. Kita sebagai masyarakat biasa kan jenuh kalau disuguhkan pertikaian seperti ini terus.

Atau jangan-jangan ini hanya sebuah permainan kementerian? Upsss. Kan Garuda Indonesia dan Citilink sebagai maskapai pelat merah dinaungi BUMN. Belum lagi operasional Sriwijaya Group juga sudah diambil alih oleh Garuda Indonesia. Terus Pertamina yang punya hak monopoli avtur juga BUMN. Kan kenaikan harga tiket ini emang salah satu faktornya adalah harga avtur yang mahal sebagai komponen utama penentu harga. Hmmm, jadi mencurigakan ya gengs. Hehehe. (F46)

Pinterpolitik.com

Sebelum mati, aku punya satu impian, aku ingin bisa menjejakkan kaki di penjuru Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sayang, mimpi itu sepertinya harus ditunda dalam waktu dekat ini. Semua ini terjadi gegara tiket pesawat mahal! Hufft, hilang deh semua angan-angan tentang keliling Indonesia.

Masalah harga tiket pesawat ini cukup memusingkan untuk traveller-traveller berkantong tipis macam eike. Belum lagi, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa berbisnis kalau tidak bepergian dengan pesawat udara. Nah, sudah tahu masalah tiket pesawat ini menyulitkan banyak orang, kok masih bisa terjadi berlarut-larut ya?

Mari kita cek langkah pejabat yang berwenang terkait hal ini. Kalau kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, masyarakat yang rindu terbang ini harus bersabar. Mau tahu apa alasan kenapa kita disuruh bersabar? Katanya masih ada Pilpres dulu, jadi sekarang tinggi-tinggi dulu gak apa-apa katanya.

Kok bisa ya perkara tiket pesawat mahal harus nunggu Pilpres dulu supaya turun?
Share on X

Waduh, gimana nih cita-citaku keliling Indonesia? Masa harus nunggu Pilpres dulu? Memangnya perkara lima tahunan itu lebih penting ketimbang masyarakat yang sudah lama tidak bisa terbang? Kenapa ya, kok masyarakat harus sabar menunggu demi gelaran yang dinikmati elite saja?

Masalahnya adalah, perkara tiket pesawat ini merembet ke banyak sektor. Coba tanya ke para pelaku industri pariwisata yang destinasinya jadi sepi karena tak ada yang mampu beli tiket pesawat. Tanya juga para pengusaha hotel dan restoran yang bilang okupansi hotel menurun 20-40 persen akibat melonjaknya harga tiket pesawat.

Terus ya, apa kabar pula dengan bandara-bandara kita kalau harga tiket pesawat masih melambung. Bandara seperti Soekarno Hatta Jakarta misalnya, mengalami penurunan sebesar 23,31 persen.

Wah, wah, wah, ternyata satu masalah tiket pesawat aja bisa merembet ke mana-mana. Masih belum cukup? Coba cek data Badan Pusat Statistik (BPS). Katanya, harga tiket pesawat ini jadi salah satu pemicu inflasi di Januari 2019. Weleh-weleh.

Nah, kalau kayak gini, kenapa ya masalah tiket pesawat ini malah dibiarkan terjadi terus-menerus? Sampai harus menunggu Pilpres lagi. Oke, memang semuanya butuh proses. Tapi kan ini sudah terjadi berbulan-bulan. Tolonglah traveller kantong kempes macam ini Pak, kami butuh piknik…

Eh tapi ya, kalau nunggu Pilpres, bukannya bahaya ya buat kandidat petahana? Bukannya nanti kandidat yang lagi mengendalikan pemerintahan bisa dicap tidak mampu mengontrol harga tiket pesawat?

Kok bisa sih, tiket pesawat turun tunggu Pilpres? Apa jangan-jangan supaya masyarakat tidak pelesir di hari-H pencoblosan? Gak tau deh, pokoknya yang jelas, kami rindu piknik, Pak Luhut! (H33)

Pinterpolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agi sebagian orang, bepergian dengan pesawat adalah hal yang benar-benar mewah dan tidak mungkin terjadi karena harganya yang terlampau mahal. Belakangan, anggapan seperti ini bisa saja semakin kuat seiring dengan makin mahalnya harga tiket transportasi udara tersebut.

Mahalnya harga tiket pesawat ini dikeluhkan oleh banyak pihak. Banyak calon pembeli  yang kecewa dan mulai meninggalkan moda transportasi tersebut. Pelaku usaha pariwisata dan perhotelan banyak pula yang mengeluh karena laju pertumbuhan sektor pariwisata menurun akibat menjulangnya harga tiket pesawat.

Persoalan mahalnya harga tiket pesawat ini sempat juga menjadi sorotan orang nomor satu di negeri ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sempat terkejut dengan mahalnya harga tiket pesawat dan meminta agar terjadi penurunan.

Sayangnya, permintaan presiden tersebut tampak belum berpengaruh signfikan. Alih-alih kondisi kembali normal, beberapa kepala daerah justru tetap mengeluhkan daerah mereka yang kini semakin sepi wisatawan akibat tiket pesawat yang semakin melesat.

Lalu apakah sebenarnya yang tengah terjadi di balik benang kusut harga tiket pesawat ini? Mengapa hal yang merugikan banyak pihak ini menjadi sengkarut yang terus berlanjut?

Berdampak Panjang

Melonjaknya harga tiket pesawat ternyata memiliki efek yang cukup beruntun. Ada beragam sektor yang terdampak dari kenaikan harga tiket moda transportasi udara tersebut. Dalam beberapa kasus, dampak yang dihasilkan sepertinya mulai mengkhawatirkan.

Beberapa bandara misalnya mulai mengalami penurunan jumlah penumpang. Banyak pula laporan bahwa beberapa jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan karena minimnya penumpang.

Cerita seperti itu misalnya terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sepanjang Januari 2019, tercatat ada 730 penerbangan dibatalkan di bandara tersebut. Angka itu berpotensi bertambah dikarenakan tren tersebut tampak berlanjut di bulan Februari.

Jika merujuk kepada data BPS, naiknya harga tiket pesawat sepertinya memang berpengaruh pada penurunan jumlah penumpang tersebut. Bandara seperti Soekarno Hatta Jakarta misalnya, mengalami penurunan sebesar 23,31 persen. Ada pula Bandara Juanda Surabaya yang mengalami penurunan hingga 12,74 persen.

Tak hanya bandara-bandara yang semakin sepi dan terancam merugi, industri pariwisata juga menjerit akibat melonjaknya harga tiket pesawat tersebut. Menteri Pariwisata menjadi pihak yang cukup menyoroti hal tersebut karena bisa mengancam bisnis pelesiran di negeri ini.

Hal ini juga dikeluhkan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Keluhan ini disampakan secara langsung oleh Ketua PHRI Harijadi Sukamdani kepada presiden Jokowi. Menurutnya, okupasi hotel mengalami penurunan 20 hingga 40 persen akibat kenaikan harga tiket pesawat.

Jika masih belum cukup, melonjaknya harga tiket pesawat juga disebut-sebut sebagai salah satu pemicu inflasi  yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga tiket pesawat memang jadi salah satu biang keladi inflasi di bulan Januari 2019.

Di luar itu, dampak ekonomi ini masih berpotensi lebih luas. Para pelaku usaha bepotensi terganggu mobilitasnya karena harga tiket yang menanjak. Tak hanya itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpotensi mengalami kerugian karena harus menambah beban biaya bagasi atau pengiriman yang semakin mahal. Para pelaku usaha di lokasi destinasi wisata juga bisa menyusut keuntungannya karena berkurangnya orang yang berbelanja di lokasi tersebut.

Mencari Akar Masalah

Salah satu penyebab utama dari membengkaknya harga tiket pesawat adalah beratnya beban pengeluaran oleh maskapai-maskapai penerbangan. Di antara hal-hal tersebut, mahalnya harga avtur kerap disebut sebagai beban yang paling berpengaruh kepada harga tiket. Hal ini karena avtur disebut menjadi beban pengeluaran sebesar 40 persen dari maskapai-maskapai tersebut.

Harga avtur di Indonesia memang tergolong tinggi jika dibandingkan negara-negara lain di dunia. Harganya bisa 20 persen lebih mahal ketimbang negara-negara lain. Pertamina, sebagai satu-satunya penjual bahan bakar pesawat tersebut di Indonesia, sedikit banyak memiliki andil dalam mahalnya harga bahan bakar tersebut. Sebagai pemain tunggal di tanah air, Pertamina bisa mengatur harga avtur di dalam negeri.

Jika mau adil, Pertamina sendiri berada dalam kondisi yang serba sulit. Perusahaan minyak pelat merah itu memang mengalami beban cukup berat akibat berbagai kebijakan yang dilimpahkan kepada mereka. Di tengah kondisi keuangan yang tak cukup baik, mereka masih harus menjalankan kebijakan pemerintah di bidang energi yang bagi beberapa orang cukup populis.

Pemerintah punya andil dalam kenaikan harga tiket pesawat
Share on X

Salah satu kebijakan seperti itu adalah penetapan harga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini mungkin terlihat baik. Akan tetapi, kebijakan ini bagi Pertamina ternyata menimbulkan kerugian bahkan hingga Rp 12 triliun.

Dalam kadar tertentu, perusahaan harus tetap menjaga aliran keuangan tetap sehat. Agar bisa tetap menjalankan mau pemerintah sambil menjaga kesehatan perusahaan, Pertamina jelas harus mencari akal. Salah satu cara untuk menyiasati hal tersebut boleh jadi adalah dengan menaikkan harga avtur. Sayangnya, hal ini ternyata berdampak besar melalui melonjaknya harga tiket pesawat.

Pertamina memang seperti terkesan harus mengikuti kebijakan pemerintah meski hal itu tak sehat bagi mereka. Dalam kasus harga premium misalnya, pemerintah meminta harga tetap stabil di angka Rp 6.500. Sementara itu, Pertamina menjawab bahwa hal ini bisa membuat mereka rugi Rp 3,9 triliun. Perbedaan sikap seperti ini disebut-sebut menjadi dosa yang menyebabkan sejumlah direksi perusahaan pelat merah itu dicopot.

Memang, terakhir sudah ada instruksi untuk menurunkan harga avtur. Akan tetapi, jika dilihat dampaknya pada penurunan harga tiket, hal tersebut masih belum signifikan. Menurut Menpar Arief Yahya misalnya, penurunan baru terjadi sebesar 20 persen, padahal sebelumnya melonjak 210 persen.

Di luar itu, ada satu pernyataan menarik tentang melonjaknya harga tiket pesawat dari banyak maskapai secara berbarengan tersebut. Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan adanya praktik oligopoli dari bisnis penerbangan. Pasalnya, banyak maskapai yang ikut secara berbarengan menaikkan harga dan menurunkannya juga secara bersamaan.

Tak hanya itu, indikasi oligopoli itu seperti semakin nyata ketika Garuda Indonesia mengambil alih operasi Sriwijaya Air dan NAM Air. Menurutnya, praktik ini mempertegas bahwa rute penerbangan domestik semakin minim dan hanya dipegang oleh beberapa maskapai saja.

Faisal dan beberapa pengamat lain juga menuding bahwa kebijakan pemerintah untuk mengatur batas bawah tarif penerbangan menjadi penyebab lain kenaikan harga tiket pesawat. Batas bawah yang terlampau tinggi membuat penerbangan murah menjadi tidak tersedia.

Andil Pemerintah

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, terlihat bahwa sedikit banyak pemerintah memiliki andil dalam meroketnya harga tiket pesawat yang membuat banyak pihak menjerit. Dalam kadar tertentu, ada kebijakan tak lazim yang membuat munculnya kenaikan harga tersebut.

Dalam konteks tersebut, Robert P. Saldin pernah menulis sebuah buku berjudul How Bad Policy Make Good Politics yang menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan yang buruk bisa saja dilakukan karena terlihat bagus secara politik.

Merujuk pada hal tersebut, boleh jadi ada kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya ideal dari benang kusut harga tiket pesawat tersebut. Salah satu dari indikasi hal tersebut adalah tentang kebijakan energi yang mempengaruhi harga avtur.

View this post on Instagram

Naik-turun harga tiket pesawat Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 14, 2019 at 4:29am PST

Secara politik, kebijakan energi pemerintah mungkin terlihat sangat baik. Kebijakan BBM satu harga tentu adalah yang sangat populis dan digemari oleh banyak orang, terutama para pendukung pemerintah. Kebijakan seperti ini merupakan kebijakan yang sangat mudah untuk dijual sebagai capaian pemerintah.

Akan tetapi, secara kebijakan yang lebih luas, kebijakan itu ternyata berpotensi membebani, sehingga Pertamina harus mencari cara untuk mengompensasinya. Imbasnya, harga avtur menjadi tumbal yang ternyata berdampak pada harga tiket pesawat.

Yang tidak diperhatikan adalah dari kebijakan yang tak sepenuhnya baik tersebut, imbasnya benar-benar merata ke banyak lini. Harga tiket pesawat memberikan kontribusi kepada ekonomi seperti inflasi dan geliat usaha. Selain itu, pariwisata juga terdampak dari adanya kebijakan tersebut. Ancaman kerugian bandara juga mengintip seiring dengan semakin sepinya landasan udara tersebut.

Pada titik ini, terlihat bahwa demi satu kebijakan yang bernada politis, pemerintah mengorbankan banyak sektor yang entah sudah dihitung sebelumnya atau tidak. Besarnya dampak kebijakan itu merugikan banyak pihak, sehingga mungkin ada yang bertanya, apakah kebijakan itu lebih buruk dari korupsi? (H33)