PinterPolitik.com

“To be successful you need friends and to be very successful you need enemies.” ― Sidney Sheldon

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024? pada 5 Maret 2021, telah dijabarkan bahwa safari politik intens Airlangga Hartarto tampaknya merupakan sinyal terbentuknya tiga poros di Pilpres 2024.  

Dua tahun kemudian, artikel itu tampaknya menjadi semacam ramalan politik. Di tengah kekhawatiran kandasnya Anies Baswedan sebagai capres, Airlangga muncul sebagai sosok yang dapat mengunci terbentuknya tiga poros.

Kendati poros Anies (Koalisi Perubahan) adalah poros pertama yang memulai perlombaan, poros itu justru yang paling rentan karena disikut sana-sini. Sorotan utama tertuju pada Partai Demokrat. Langkah peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) dinilai kuat sebagai cara mencabut Demokrat dari Koalisi Perubahan.

Ada pula kekhawatiran Demokrat mencabut dukungan apabila Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Rencana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menemui Prabowo Subianto menguatkan kecurigaan itu. Bukan tidak mungkin Demokrat akan bergabung ke koalisi Gerindra sebagai opsi alternatif.

Atas gamangnya posisi Demokrat, Partai Golkar dinilai menjadi harapan baru. Bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) secara de facto membuat Golkar ditawari untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan. Bahkan, NasDem dan PKS membuka kemungkinan Airlangga menjadi cawapres Anies apabila bergabung dengan Koalisi Perubahan.

Pertanyaannya sederhana. Bukankah sebelumnya menguat isu Airlangga menjadi cawapres Prabowo? Kemudian, bukankah bergabung dengan Koalisi Perubahan menempatkan Airlangga dan Golkar sebagai lawan PDIP?

Kalkulasi Golkar

Pertemuan Golkar dan PKB pada 10 Mei 2023 menjadi kunci untuk melihat manuver partai beringin. Harapan menjadi cawapres Prabowo sepertinya pupus usai PKB hanya menawari Airlangga sebagai ketua tim pemenangan.

“Terus terang saya kaget dengan pernyataan seperti itu,“ ungkap Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily. Dengan ambisi Golkar mengusung Airlangga di Pilpres 2024, tawaran semacam itu tentu tidak bisa diterima.

Mengutip penelitian Julie Blais, Scott Pruysers, dan Philip G. Chen yang berjudul Why Do They Run? The Psychological Underpinnings of Political Ambition, apa yang mengarahkan perilaku atau langkah politisi adalah ambisinya.

Terlepas dari perbedaan karakter, kekayaan, keluarga, dan seterusnya, kita dapat mengetahui langkah politisi apabila mengetahui ambisinya. Ambisi adalah variabel universal yang tidak terpengaruh oleh perbedaan personalitas.

Kemudian, di poros PDIP potensi mengusulkan Airlangga juga terbilang sangat kecil. PDIP pasti mengincar cawapres yang menaikkan keterpilihan Ganjar Pranowo. Sejauh ini, sosok yang kuat di Jawa Timur atau dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi yang terdepan untuk disebutkan.

To be honest, Airlangga sekiranya tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan PDIP. Oleh karenanya, untuk memastikan ambisi maju di Pilpres 2024, bergabung ke Koalisi Perubahan sebagai cawapres Anies dapat menjadi pilihan yang masuk akal.

Lagipula, kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dari itu. Bergabungnya Golkar akan menguatkan modal politik dan posisi tawar Koalisi Perubahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Golkar adalah ladangnya politisi berkantong tebal.

Simpulan senada juga diungkap oleh Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC) Dimas Oky Nugroho.

“Sangat mungkin bagi Airlangga membuka peluang terwujudnya poros ketiga dalam pilpres jika tidak terwujud deal politik yang melibatkan partai besar, seperti PDIP dan Gerindra,” ungkap Dimas pada 1 Mei 2023.

Sekarang, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Golkar tidak khawatir berposisi diametral atau berhadapan dengan PDIP yang merupakan petahana?

Tidak Ada Zero-Sum Game

Pertanyaan itu menjadi krusial karena habituasi Golkar adalah bergabung dengan koalisi pemerintah. Akbar Tanjung dalam buku The Golkar Way menjelaskan, dijadikannya Partai Golkar sebagai mesin politik Orde Baru sepertinya membuat partai beringin terbiasa untuk mendekatkan diri kepada kekuasaan.

Katakanlah PDIP kembali menang di Pilpres 2024, bukankah itu membuat Golkar terlempar menjadi oposisi? Terlebih lagi PDIP sangat terlihat tidak menyukai Anies Baswedan.

Well, sayangnya itu tidak perlu terlalu ditakutkan. Cara berpikir seperti itu adalah zero-sum game, yakni menilai politik pasti berbuah kemenangan atau kekalahan – hanya salah satu.

Shai Davidai dan Martino Ongis dalam tulisan The politics of zero-sum thinking: The relationship between political ideology and the belief that life is a zero-sum game, menyebut cara pandang itu telah menjadi pemahaman umum. Berbagai pihak menilai kemenangan politisi atau partai politik selalu di atas kekalahan lawan politiknya.

Yang menjadi persoalan adalah, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk politik, zero-sum game sering kali tidak terjadi. Zero-sum game hanya terjadi pada kondisi khusus yang rigid – umumnya dalam aktivitas ekonomi seperti pembelian saham.

Dalam aktivitas politik, adagium “menang atau hancur” khas zero-sum game justru sangat dihindari. Kita misalnya dengan mudah melihat fenomena partai oposisi bergabung ke koalisi pemerintah. Di Pilpres 2014 Golkar adalah kubu Prabowo, namun bergabung ke koalisi pemerintah sampai sekarang.

Lebih gamblang lagi adalah Gerindra. Setelah bersitegang kuat sejak Pilpres 2014, Prabowo justru membawa Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah. Presiden Jokowi kemudian memberikan dua kursi menteri.

Singkatnya, bergabung dengan Koalisi Perubahan dengan potensi menjadi cawapres Anies bukanlah pilihan buruk bagi Airlangga. Tidak hanya meninggalkan catatan sejarah karena pernah maju sebagai cawapres, Airlangga juga menjadi kunci terbentuknya tiga poros di Pilpres 2024. (R53)

PinterPolitik.com

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebutkan bahwa memiliki calon presiden (capres) lebih dari dua pasangan merupakan gol Pemilu 2024. Melihat kondisi pemilu sebelumnya, Indonesia memang memiliki dua pasangan kandidat secara berturut-turut sejak Pilpres 2014. Menurutnya pasangan capres lebih dari dua memberikan keuntungan.

Arsul mengatakan dibutuhkannya lebih dari dua pasangan kandidat untuk menghindari polarisasi atau pembelahan di masyarakat. Tren polarisasi muncul sejak Pilpres 2014, di mana hanya ada dua kandidat kuat yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Terlebih lagi, muncul label kampret dan cebong pada pendukung kedua kandidat menunjukkan polarisasi pada pilpres berikutnya.

Dengan adanya tiga atau lebih pasangan calon kandidat pilpres, tentu pemilih juga dihadapkan terhadap lebih banyak pilihan dalam. Disebutkan oleh Arsul, kalaupun pembelahan tetap terjadi, maka pembelahan akan jauh lebih minimal dibandingkan pilpres sebelumnya.

Baca Juga: Yenny Wahid, Kunci Poros Islam?

Terkait Pilpres 2024, beberapa partai politik pun sudah melakukan safari, misalnya PKS yang melakukan kunjungan dengan PPP, Partai Demokrat, PDIP, dan Partai Nasdem. Ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sudah berlangsungnya safari politik baik dari individu maupun parpol sebagai manuver pemilu memunculkan beberapa pertanyaan. Mungkinkah poros ketiga ini terwujud di Pilpres 2024? Jika hal itu terwujud, siapa saja yang akan berpasangan dalam Pilpres 2024 nanti?

Menerka Capres Tiga Poros

Sudah banyak spekulasi terkait pasangan calon presiden untuk Pilpres 2024. Beberapa diantaranya terlihat pada berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh aktor politik dan partai politik itu sendiri.

Alhasil ada beberapa nama yang diduga kuat maju menjadi capres. Bertolak dari presidential threshold (PT) 20 persen. Ada tiga poros koalisi yang mungkin terbentuk.

Pertama, poros PDIP dengan Partai Gerindra. Poros ini dinilai akan mengusung pasangan Prabowo Subianto bersama Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya lahir dari hubungan yang kembali baik antara PDIP dan Gerindra.

Menimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun sulit memperoleh restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju. Maka dari itu pasangan Prabowo-Puan sepertinya yang akan terwujud. 

Selain itu, hubungan dekat Megawati dan Prabowo dapat menjadi salah satu faktor dukungan Megawati atas Prabowo yang dipasangkan dengan putrinya, Puan. Hal tersebut dapat dilihat dari masuknya Prabowo dalam kabinet dan pernyataan Mega di Kongres V PDIP pada 2019 yang menyebut Prabowo perlu mendekati dirinya.

PDIP sendiri juga sudah memberikan lampu hijau kepada Gerindra untuk berkoalisi. Ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan PDIP membuka diri berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Kedua, poros Partai Golkar dan Partai Nasdem. Sinyalnya makin keras setelah kedua partai tidak diundang oleh PDIP ketika mengumpulkan para petinggi partai pendukung Jokowi. Nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai kuat akan diusung.

Ketiga, ada poros yang mungkin diisi oleh gabungan partai Islam plus Partai Demokrat. Ini sejalan dengan pernyataan Hasto yang secara gamblang menyebutkan PDIP menolak berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Ia beralasan karena kedua partai dinilai memiliki ideologi yang berbeda dengan PDIP.

Baca Juga: Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?

Poros ketiga ini kemungkinan mengusung AHY dan Anies Baswedan yang telah lama terlihat didukung oleh partai Islam, khususnya PKS. Poros ini juga memanfaatkan momentum masuknya Prabowo ke kabinet.

Pasalnya, para pendukung Prabowo dinilai akan beralih ke partai Islam, seperti PKS yang memang konsisten menjadi oposisi pemerintah.

Jika dilihat dari jumlah suara nasional, pasangan Puan-Prabowo telah memenuhi ambang batas presiden. PDIP merupakan partai terkuat di DPR dengan perolah suara 19,33 persen. Gerindra sendiri berada pada posisi ketiga dengan 12, 57 persen.

Pencalonan Airlangga juga dapat dilakukan. Golkar memiliki suara 12,31 persen, dan Nasdem 9,05 persen. Gabungan keduanya telah melampaui PT 20 persen.

Nah, poros ketiga yang menuai tantangan hebat. PKS memperoleh suara 8,21 persen dan Demokrat 7,77 persen. Gabungan keduanya baru mencapai 15,98 persen. Jika PPP bergabung, PT 20 persen memang akan terwujud.

Akan tetapi, melihat pada kasus-kasus yang ada, partai menengah biasanya tidak berani mengambil risiko untuk melawan partai-partai besar. Ini bertolak dari kalkulasi matematis bahwa terdapat perbedan logistik yang besar.

Pilpres dan Pemilu 2024 juga akan dilaksanakan secara serentak. Praktis, logistik yang terbatas harus dibagi ke dalam dua konsentrasi. Apalagi, dengan adanya narasi kenaikan PT, mudah menyimpulkan partai besar tidak begitu menginginkan partai menengah mengusung calonnya sendiri.

Menuju Dominant Party System?

Partai dengan kekuatan kecil sulit untuk mengusung capres dan lebih memilih untuk menjadi partai pendukung. Ambang batas dan logistik menjadi tantangannya.

Dalam tulisan Suparto yang berjudul Presidential Threshold Between the Threshold of Candidacy and Threshold of Electability mengatakan bahwa presidential threshold hanya permainan politik dari partai besar.

Partai yang memperoleh suara besar ingin memperkuat posisinya dalam mengusung kandidat pemilu dan memangkas jumlah lawan politik di elektoral. Presidential threshold seolah-olah menjadi kualifikasi untuk maju sebagai capres sehingga masyarakat diberikan pilihan kandidat yang terbatas dan tidak sejalan dengan nilai demokrasi.

Presidential threshold memang menjadi permasalahan setiap lima tahun. Pemilihan angka 20 persen juga tidak disampaikan ke publik terkait metodologi pemilihan angkanya sehingga pembahasannya menjadi kurang transparan. PT 20 persententu merugikan partai menengah dan kecil.

Beberapa partai meminta agar batas minimum diturunkan angkanya, bahkan PAN menginginkan agar sistem tersebut dihapuskan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pemilu soal ambang batas presiden. MK menilai tidak adak kerugian konstitusional dalam pasal tersebut.

Partai kecil harus bergantung pada partai besar, dan partai besar menjadi penentu siapa saja yang dapat berkontenstasi pada pilpres. Ini menunjukkan gejala dominant party system. Indonesia memang menganut sistem multi-partai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa partai besar, seperti PDIP memiliki pengaruh yang besar dalam pemilu.

Partai dominan merupakan bagian dari dominant party system. Tulisan Kenneth F. Greene yang berjudul Dominant Party Strategy and Democratization mengatakan bahwa dalam sistem multi-partai, partai yang dominan memiliki kapabilitas dalam mengatur persaingan elektoral. Presidential threshold dapat menjadi instrument politik partai besar untuk membatasi persaingan elektoral.

Dilihat dari angka perolehan suara nasional, PDIP memiliki posisi paling aman sebagai partai yang memiliki persentase terbesar. Jika PDIP dipasangkan dengan PPP sekalipun, sebagai partai dengan suara terkecil yang lolos parlemen, keduanya tetap memenuhi persyaratan 20 persen. Hal ini menunjukkan dominasi PDIP pada pemilu dan kapabilitasnya untuk mengarahkan pemilu.

Presidential threshold dapat menguntungkan PDIP untuk menekan jumlah lawan politiknya pada pemilu. Tingginya angka ambang batas presiden secara otomatis dapat menyingkirkan tokoh politik potensial. Selain itu, berkoalisi akan menjadi manuver PDIP untuk mempersempit kans partai lain untuk mengusung pasangan calon.

Baca Juga: Ganjar Redup Tanpa PDIP?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon agar tidak berlangsung sebanyak dua putaran. Dua pasangan calon tentu mempermudah PDIP untuk memetakan peta politik dan memperbesar kemungkinan menang.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto mengatakan jika semua orang bisa maju di pilpres, maka kondisi bisa gaduh. Kandidat yang diusung partai juga dinilai tidak akan berkompeten.

Pada kesimpulannya, PDIP dengan partai yang memperoleh suara nasional terbesar dapat menjadi kunci penentu Pilpres 2024. Melalui presidential threshold dan berkoalisi, PDIP dapat mewujudkan tujuan politisnya agar pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi mereka yang mengikuti perkembangan literatur politik, pasti mengenal Francis Fukuyama. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS) ini mendapatkan ketenarannya karena menulis buku The End of History and the Last Man pada tahun 1992.

Sampai saat ini, berbagai pihak menilai buku tersebut telah menjadi legitimasi moral bagi negeri Paman Sam untuk mempromosikan sistem politik demokrasi, tepatnya demokrasi liberal. Ada pula yang menyebut buku tersebut telah meninabobokan AS terkait kepercayaannya sebagai penjaga demokrasi dunia.

Tuduhan-tuduhan semacam itu bukannya tanpa alasan. Seperti judulnya, buku itu menilai demokrasi  liberal adalah akhir dari dialektika sistem politik. Ia menjadi pemenang atas pergulatannya dengan fasisme dan komunisme.

Akan tetapi, sepertinya banyak yang tidak penuh membaca atau memahami buku tersebut. Seperti yang ditegaskan Fukuyama dalam pengantar buku terbarunya yang ditulis pada tahun 2018, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, sepertinya banyak yang tidak membaca bagian the Last Man.

Menariknya, dalam bab “the Last Man”, Fukuyama justru mempertanyakan apakah demokrasi, khususnya nilai-nilai liberal dapat menjadi jawaban atas persoalan mendasar umat manusia, yakni hasrat untuk diakui.

Terkait persoalan tersebut, Fukuyama mengadopsi konsep thumos atau thymos dari Plato (Platon) dalam buku Republic. Thymos adalah bagian jiwa yang sangat membutuhkan pengakuan akan martabat. Ada pula turunannya, yakni isothymia yang merupakan tuntutan atas kesetaraan, dan megalothymia yang merupakan keinginan untuk diakui sebagai yang lebih unggul. Namun intinya adalah adanya hasrat fundamental atas pengakuan dari pihak lain.

Baca Juga: Tepatkah Membandingkan Kerumunan Jokowi dengan HRS?

Menurut Fukuyama, dialektika sistem politik bergerak di atas thymos. Manusia mencari sistem politik yang paling mungkin untuk memenuhi thymos tersebut. Ini yang menjadi dasar argumentasi Fukuyama untuk mempromosikan demokrasi liberal sebagai yang terbaik, karena sistem politik ini memungkinkan penerimaan atas keberagaman dan memberikan kesempatan politik yang sama.

Menariknya, konsep thymos ini dapat kita gunakan untuk menganalisis hampir semua persoalan dan fenomena politik, termasuk safari politik terbaru Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam tiga minggu terakhir ini.

Seperti yang diketahui, secara berurutan Airlangga telah mengunjungi Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Lantas, bagaimana thymos dapat menjelaskan safari politik Airlangga?

Terbentuk Tiga Poros?

Dalam membahas politik, kita perlu mengenal dua kategori. Pertama, kategori normatif, di mana politik ditujukan untuk menciptakan kebaikan bersama (common good) bagi masyarakat. Kedua, kategori realis, di mana politik ditujukan sebagai ajang perebutan kekuasaan.

Konsep thymos sangat tepat digunakan untuk memahami politik realis, atau politik yang sesungguhnya berjalan di lapangan. Dalam praktiknya, setiap aktor politik memang menginginkan pengakuan. Masalahnya, pengakuan paling maksimal didapatkan apabila berada di tampuk kekuasaan.

Rasionalisasi thymos ini membuat kita paham mengapa Airlangga sudah sedari dini melakukan safari politik, meskipun Pilpres 2024 masih tiga tahun lagi. Terkhusus safari ke Surya Paloh, yang disebut sebagai bentuk penjajakan koalisi Golkar dengan Nasdem, kita dapat memahaminya melalui nasihat terkenal dari ahli strategi asal Tiongkok, Sun Tzu, yakni pahamilah kekuatan dan kelemahan musuh – pahami kondisinya.

Nah, mengacu pada thymos, jika Airlangga bersama dengan Golkar ingin menjadi partai dominan di 2024 nanti, tentunya pilihan untuk bersama PDIP tidak lagi akan diambil. Pasalnya, PDIP mestilah ingin mempertahankan kekuasaannya.

Oleh karenanya, Golkar perlu melihat siapa parpol besar yang sekiranya juga tidak nyaman jika PDIP menjadi partai dominan lagi, dan itu tampaknya adalah Nasdem. Megawati Soekarnoputri yang terlihat tidak menyalami Surya Paloh saat pelantikan anggota DPR Periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 lalu, jamak dinilai sebagai indikasi kuat retaknya hubungan Nasdem dengan PDIP.

Menurut berbagai pihak, ini karena Nasdem diduga membajak beberapa kader PDIP di Pemilu 2019. Ada pula ketidaksukaan terhadap Nasdem karena dinilai memanfaatkan posisi “kadernya” yang menjadi Jaksa Agung di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Nasdem juga menunjukkan ketidaksukaan ketika Prabowo dan Sandiaga Uno masuk ke koalisi. Di sisi lain, hubungan PDIP dengan Gerindra sepertinya kembali erat.

Terkait dengan kunjungan ke Suharso dan Prabowo, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati menilainya sebagai strategi kamuflase untuk meminimalisir sentimen. Konteks ini juga dapat kita tarik dari nasihat Sun Tzu lainnya, yakni “perang adalah tipu muslihat”.

Baca Juga: 2024, Megawati vs Everybody?

Di sini sekiranya cukup jelas, Golkar telah menangkap retaknya hubungan tersebut, sehingga mungkin memutuskan Nasdem adalah partner potensial untuk menantang PDIP, yang kemungkinan akan berduet dengan Gerindra di 2024. Prabowo disebut akan diduetkan dengan Puan Maharani.

Sampai di sini, kita sudah dapat memetakan dua koalisi yang mungkin terjadi. Pertama, koalisi kubu PDIP, yang kemungkinan diisi oleh Gerindra dan PKB. Terkait PKB, ini merujuk pada hubungan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Megawati, ataupun hubungan PDIP dengan NU.

Kedua, koalisi Golkar dan Nasdem. Menariknya, koalisi ini dapat juga diisi oleh PKS dengan merujuk pada manuver Surya Paloh yang terlihat mencoba mendekati partai Islam tersebut sejak Oktober 2019 lalu.

Jika nantinya PKS tidak bergabung, kita dapat berspekulasi akan ada poros atau koalisi ketiga dengan menggandeng Partai Demokrat. Pasalnya, sampai saat ini, PKS dan Demokrat yang terlihat konsisten berada di oposisi, meskipun pada awalnya partai Mercedes terlihat mendua.

Namun, mengacu pada presidential threshold (PT) 20 persen, poros ketiga tampaknya sulit terjadi karena gabungan suara PKS (8,21 persen) dan Demokrat (7,77 persen) hanya 15,98 persen.

Selain harus mencari partai lain, saat ini Demokrat juga tengah mengalami gejolak internal. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bahkan telah dinobatkan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara hari ini.

Airlangga Butuh Spionase?

Di titik ini, mungkin beberapa dari kita telah bersepakat bahwa Golkar tengah menjajaki koalisi 2024 dengan Nasdem. Penjajakan dini ini mungkin adalah pengejawantahan Airlangga atas strategi menyerang Sun Tzu.

Mengutip Andri Wang dalam bukunya The Art of War: Menelusuri Strategi dan Taktik Perang ala Sun Zi, dalam bab “Medan Perang”, Sun Tzu menulis, “Orang yang mau mengalahkan musuh harus mengambil peranan inisiatif dan aktif menyerang (offensive) terlebih dahulu.”

Akan tetapi, selaku politikus dan pebisnis ulung, Airlangga sekiranya jangan sampai melupakan nasihat Sun Tzu dalam bab “Manuver Perang”. Menurut Sun Tzu, pasukan musuh yang tiba lebih dahulu di medan perang memang memiliki keunggulan dalam hal semangat tempur yang tinggi. Namun, itu dapat disiasati dengan tidak dulu menyerang mereka, atau menunggu semangat tempurnya memudar.

Nah, di sini Airlangga perlu waspada. Jika benar sedang menjajaki koalisi dengan Nasdem, Menko Perekonomian ini perlu untuk menjaga dan memastikan semangat tempurnya tetap terjaga. Jika tidak, bisa jadi Nasdem akan beralih pilihan, ataupun risiko penjajakan koalisi ini diserang sejak dini.

Untuk mengantisipasi hal ini, Airlangga sebenarnya dapat menggunakan strategi spionase Sun Tzu. Dalam bab “Memanfaatkan Spionase”, Sun Tzu menjelaskan bahwa spionase atau strategi mengorek informasi tentang keadaan “perut” musuh sangatlah vital dalam perang.

Tidak hanya sekadar untuk memetakan situasi dan kondisi musuh, melainkan juga sebagai pengejawantahan nasihat Sun Tzu agar menyerang ketika musuh sedang tidak siap. Maksudnya, seharusnya Airlangga tidak terbuka memperlihatkan dirinya sedang bersafari politik, agar pihak-pihak lain yang mungkin tidak menyukai manuver tersebut tidak memberikan respons negatif ataupun memberikan serangan.       

Baca Juga: Revival Golkar, Partai Penguasa di 2024?

Well, pada akhirnya kita hanya dapat membuat interpretasi atas safari politik terbuka Airlangga ini. Apakah ini untuk menjajaki koalisi 2024 atau sekadar pertemuan antar ketua umum parpol biasa, hanya pihak-pihak terkait yang mengetahuinya. Kita amati saja perkembangannya. (R53)