PinterPolitik.com

Rupanya narasi perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu masih belum usai hingga kini. Suara beberapa pejabat seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan terakhir Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang sempat menyeruak rupanya masih dikemas kembali.

Baru-baru ini, Panel Barus, Bendahara Umum Pro Jokowi (Projo), mengusulkan agar penambahan masa jabatan presiden ditambah 2,5 tahun. Hal ini diyakini lebih memungkinkan dibandingkan dengan narasi sebelumnya, yaitu tiga periode.

Barus mengumpamakan tiga periode seperti api yang akan mati dan tak bisa untuk mematangkan sebuah telur. Sedangkan untuk penambahan 2,5 tahun lebih mungkin dan relatif bisa diwujudkan saat ini.

Berseberangan dengan narasi tersebut, Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan (PDIP), menganggap ide perpanjang seperti itu adalah sebuah ide jahat yang ingin direalisasi di  negeri ini. Masinton juga melihat ketidakseriusan Presiden Jokowi dalam upaya menghentikan isu tiga periode yang berkembang lebih lanjut.

Sejauh ini, narasi tiga periode dan perpanjang dengan koefisien tambah satu periode maupun 2,5 periode, memperlihatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang ingin memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi dan tampaknya akan selalu mencari cara agar wacana itu bisa terwujud.

Jika ada peribahasa ”lagu lama”, yang bermakna pendapat yang telah usang, maka ini melampaui peribahasa itu. Mungkin ini lagu lama yang sengaja diulang dengan misi tertentu.

Sering sekali kita mendengar lagu semisal Asal Kau Bahagia dari Armada atau mungkin Surat Cinta Untuk Starla yang selalu menemani perjalanan kita saat radio dinyalakan ataupun saat mendengar daftar playlist lagu di beberapa platform pemutar musik.

Semakin kita sering mendengar lagu tersebut, semakin kita ingat dengan lirik bahkan nada lagunya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi yang disebut dengan redudansi. Pengulangan semacam ini yang membuat lagu menempel pada ingatan kita, yang mungkin seharusnya tidak pernah ada tapi kemudian menjadi eksis.

Dalam linguistik, redundansi mengacu pada informasi yang diungkapkan lebih dari sekali. Bukan hanya dalam lagu, dalam politik juga redudansi ini dapat berlaku. Isu yang disebutkan berulang akan membekas pada ingatan kita.

Secara psikis, isu tiga periode atau perpanjangan masa jabatan yang diredudansi ini akan mampu memunculkan memori, sehingga membekas di benak kita.

Hal ini juga mirip dengan gerakan move on dari sang mantan, tapi apa daya, suara merdunya masih terngiang jelas di otak dan telinga, hingga akhirnya malah bikin susah move on.

Jangan-jangan, narasi penambahan jabatan maupun perpanjangan ini ingin didesain layaknya redundansi agar kita pada akhirnya mewajarkan, bahkan ingin mencoba narasi ini. Siapa yang tahu? (I76)

PinterPolitik.com

Pekan lalu, jagat media dihebohkan dengan munculnya kembali wacana masa jabatan presiden tiga periode. Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), meneriakkan hal serupa pada Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta.

Merespons riuh berkembangnya wacana itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap teriakan dukungan kepada dirinya untuk menjabat presiden tiga periode sebagai keinginan masyarakat. Dan juga Jokowi menyampaikan ia sering mendengar aspirasi seperti itu. Namun, ia menegaskan tetap mengikuti aturan dalam konstitusi.

Wacana tiga periode sebenarnya telah muncul sejak jauh hari, tepatnya pada November 2019, bertepatan dengan MPR tengah menggodok usulan amendemen UUD 1945. Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengusulkan  masa jabatan presiden diperbolehkan 3×5 tahun.

Setelah sempat jadi pembicaraan, sekitar Desember 2019 Presiden Jokowi membantah wacana tersebut. Bagi Jokowi, mereka yang menginginkan tiga periode  ingin mukanya, ingin mencari muka, hingga ingin menjerumuskannya.

Akhirnya wacana tiga periode berubah menjadi wacana penundaan pemilu dengan dalih kondisi  pandemi Covid-19. Transformasi perubahan wacana seolah mengisyaratkan adanya pola yang  sama untuk mempertahankan status quo kekuasaan.

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengatakan, jika Pemilu 2024 ditunda, ini akan berakibat fatal karena presiden hingga anggota DPR yang menjabat lebih dari masa jabatannya tak memiliki legitimasi atau keabsahan atas jabatan yang diemban. Risiko  terbesarnya akan muncul pembangkangan dari rakyat karena jabatan pemimpin serta wakil rakyat tak memiliki legitimasi.

Sebagian pengamat mensinyalir berkembangnya wacana tersebut karena didukung oleh partai politik (parpol). Parpol dianggap sebagai institusi  yang sangat punya kepentingan dalam pembangunan wacana  ini.

Lantas, dalam konteks wacana tiga periode, apa sebenarnya motif dan kepentingan parpol di balik wacana ini?

Pilihan Rasional Parpol

Amitai Etzioni dalam bukunya Organisasi-Organisasi Modern, mengatakan manusia merupakan homo-economicus atau rationalman, yaitu manusia selalu ingin memaksimalkan utility (perolehan manfaat) terhadap dirinya. Pemahaman ini didasarkan Etzioni  berdasarkan pada teori ekonomi neo-klasik.

Selanjutnya, Etzioni mengatakan rasionalitas diindikasikan sebagai konsep pikiran-pikiran manusia untuk memilih dari sisi pendekatan tujuan, yaitu untuk melihat skala prioritas dari kurang penting sampai yang paling penting, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

James Charles Bouffard dalam buku How to Use Psychology for Business Success, menegaskan arah dari perspektif teori pilihan rasional sebagai identifikasi dari berbagai penjelasan tentang cost and benefit, atau sebagai tingkatan nilai dan keuntungan. Oleh karena itu, teori pilihan rasional erat kaitannya dengan teori pengambilan keputusan.

Konsep pilihan rasional, dapat dijadikan alat untuk menjelaskan perilaku parpol yang saat ini sedang menghadapi wacana tiga periode yang berkembang. Parpol dituntut untuk meempertimbangkan untung rugi, sehingga pilihan dukungan maupun tidak berangkat dari pertimbangan tersebut.

Dalam literasi ilmu politik, pendekatan pilihan rasional seringkali diasosiasikan sebagai  model pilihan politik yang selalu memecahkan persoalannya secara optimasi matematik. Parpol akan menghitung  bukan hanya untung rugi secara abstrak, melainkan menghitung setiap kemungkinan dengan konkrit berdasarkan kalkulasi matematika.

Jika pendekatan pilihan rasional ini menjadi pilihan, maka asumsi matematis secara umum, akan menempatkan partai koalisi sebagai parpol  yang dimungkinkan mendukung kebijakan tersebut. Sebut saja PDIP dengan 128 kursi ditempatkan sebagai partai yang diuntungkan.

Kemudian berurutan dari jumlah kursi terbanyak, Golkar dengan 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, PAN 44 kursi, dan terakhir PPP dengan 19 kursi. Dan jika benar akan ada amendemen, maka total suara yang dimiliki sebesar 471 kursi. Ini jelas akan keluar sebagai pemenang dibandingkan gabungan suara Demokrat dan PKS yang hanya sebesar 104 kursi.

Namun kenyataannya dalam politik kalkulasi matematis tidaklah rigid, bahkan sering kali fleksibel. Hal ini terlihat dari pernyataan petinggi parpol dari tiga partai politik pendukung pemerintah yang tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Mereka adalah PDIP, NasDem, dan PPP.

Bahkan setelah tiga parpol besar itu menolak wacana, Gerindra  yang juga punya kandidat  di Pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto, juga masuk sebagai bagian dari parpol yang menolak. Dan jika ditambah dengan dua parpol oposisi lain yang sudah pasti menolak, maka jumlahnya akan menjadi 388 kursi. Ini akan melawan 187 akumulasi kursi dari Golkar, PKB, dan NasDem.

Perubahan kalkulasi matematis ini menjelaskan bahwa tiga partai besar koalisi pemerintah rupanya belum sepenuhnya merestui adanya wacana tiga periode. Hal ini ingin  juga menjelaskan bahwa peta 2024 mulai terlihat sangat cair dan dapat membuat kemungkinan-kemungkinan baru dan interpretasi-interpretasi baru.

Selain itu, posisi Prabowo yang digadang-gadang masih akan bertarung di 2024 tampaknya masih menjadi salah satu kandidat terkuat. Kalkulasi ini diambil karena sejauh ini belum dirasakan ada kandidat kuat yang mewakili ketiga parpol tersebut.

Lantas, mungkinkah sinyal politik parpol yang menolak tiga periode mengarah kepada prabowo?

Menerka Sinyal Politik

Dalam politik, dibutuhkan sense of politics dalam melihat setiap gejala politik yang terjadi. Dan jika dikontekstualisasikan kepada wacana tiga periode, maka tiga partai besar pengusung pemerintah yang menolak, tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai penolakan yang sifatnya moralistik, karena marwah demokrasi dan lainnya.

Bisa saja, sikap politik parpol ini adalah bagian dari sinyal politik yang ingin disampaikan kepada seseorang. Kita tahu dalam politik, sinyal politik merupakan bahasa lain dari sikap parpol sesungguhnya.

Sebagai contoh, dalam pemberitaan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu. Di sini terlihat bahwa PDIP sangat siap untuk menghadapi Pemilu 2024.

Kemudian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengutarakan sikapnya dengan mengatakan, kalau ibarat kereta api, maka sudah tiup peluit dan jalan. Oleh karenanya, harapannya masalah penundaan pemilu sudah perlu dibahas lagi.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani. menurutnya, secara moral konstitusi tidak pas untuk melakukan amendemen UUD, jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan, apakah rakyat setuju pemilu ditunda.

Ada semacam sinyal politik yang diberikan oleh ketiga parpol ini kepada calon kontestan yang akan bertanding di 2024. Dan jika jeli, maka sinyal politik tersebut secara interpretatif bisa saja ditujukan kepada Prabowo.

Hal ini disebabkan posisi Prabowo yang mungkin menjadi orang paling dirugikan jika memang terjadi tiga periode maupun penundaan pemilu ini. Meski juga merugikan dua partai lain, yaitu Demokrat dan PKS.

Jika kita melihat berbagai hasil survei, pasca Pemilu 2019, Prabowo kerap berada di urutan teratas elektabilitas, bahkan unggul dibanding  calon favorit yang sedang populer, seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Fakta menarik ini yang juga diaminkan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Menurutnya, pencalonan Prabowo terbilang lancar. Posisinya sebagai Ketum Gerindra dan penentu terakhir nama-nama yang bakal diusung pada Pilpres 2024, menjadikan Prabowo unggul satu langkah ketimbang nama-nama yang bukan berasal dari ketum parpol.

Maka, dapat dikatakan bahwa pilihan rasional partai pengusung pemerintah yang tidak mendukung wacana tiga periode, sebenarnya ingin memberikan pesan implisit bahwa Prabowo harus mendekati mereka, dikarenakan dia adalah orang yang paling dirugikan jika terjadi wacana ini.

Selain itu, jika dilihat dari faktor elektabilitas dan kekuasaan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra, akan menjadi pertimbangan rasional parpol lain untuk lebih memilih Prabowo dibanding bakal calon yang lainnya. (I76)

PinterPolitik.com

Ingat dengan nasihat yang sering terucap kala kita tengah bersedih sendirian karena tidak kunjung menemukan sosok ayang yang ditunggu-tunggu? Ya, benar sekali. Sering kali, mereka mengatakan bahwa semua orang sudah diciptakan berpasang-pasangan. 

Kita hanya belum saja menemukan sosok yang pas dan sesuai. Biarkan waktu yang menjawab semua pertanyaan soal perjodohan.

Nah, dualisme semacam ini mungkin juga berlaku bagi Wakil Presiden (Wapres) RI K.H. Ma’ruf Amin. Pada 30 Maret 2022 lalu, kala berkunjung ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), Pak Wapres meninjau perkebunan pisang Cavendish yang ada di Ponorogo.

Kata Pak Wapres, sepasang buah pisang ternyata memiliki gizi yang baik – bahkan bisa menggantikan seporsi nasi putih. “Kalau Bapak/Ibu makan dua buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan,” begitu pernyataan yang diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Pemahaman yang mengandung dualisme seperti ini mungkin didapatkan Pak Wapres dari filosofi ala Zou Yan yang hidup di Tiongkok pada tahun 305-240 SM. Prinsipnya dikenal dengan nama Yin dan Yang – bahwa dunia selalu diisi oleh dua hal yang saling menyeimbangkan.

Benar saja. Sebagian dari kita juga suka mengonsumsi mi instan dua porsi (alias double). Kabarnya, mengonsumsi satu bungkus saja masih kurang. Bahkan, ada juga sejumlah produsen mi instan yang menjual produknya sebanyak dua porsi dalam sebungkus.

Namun, nyatanya, ajaran dualisme Yin dan Yang bukanlah satu-satunya filosofi yang dikenalkan oleh peradaban Tiongkok kuno. Ada juga konsep yang disebut sebagai Sanqing (Tiga Dewata Murni).

Konsep yang dikenalkan oleh filsuf Lao Tzu (570-470 SM) itu menyebutkan, “Tao menghasilkan Satu. Satu menghasilkan Dua. Dua menghasilkan Tiga. Tiga menghasilkan Segala sesuatu.” Dari sini, kita mungkin bisa belajar bahwa dua saja tidak cukup.

Mungkin, konsep inilah yang tengah ramai dibicarakan oleh khalayak umum Indonesia. Pasalnya, bila Ma’ruf mengatakan dua saja cukup, ternyata ada sejumlah elite politik yang malah mengusung tiga. 

Hmm, apakah mungkin wacana tiga periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa menghasilkan lebih dari rasa cukup Ma’ruf terhadap dua pisang?  Pilihannya pun kembali pada hanya dua saja atau bahkan perlu tiga. (A43)