PinterPolitik.com 

Entah mengapa, dunia kita seakan tidak bisa move on dari masa kejayaan Uni Soviet. Video game bertajuk Atomic Heart yang begitu populer pada awal tahun 2023 mungkin bisa menjadi contoh bagaimana begitu banyak orang di dunia sebetulnya memiliki semacam rasa “kangen” terhadap negara adidaya yang sudah tidak ada tersebut.  

Salah satu alasan yang membuat begitu banyak tertarik kepada Atomic Heart adalah karena game tersebut memiliki plot cerita yang membayangkan bagaiamana keadaan dunia bila Uni Soviet tidak pernah runtuh. Namun, semenarik apapun cerita Atomic Heart, kita semua sadar bahwa itu hanyalah karya fiksi belaka. 

Yap, pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami keruntuhan yang menandai akhir dari salah satu kekuatan geopolitik terbesar dalam sejarah dunia. Jika Uni Soviet masih ada hingga saat ini, mungkin dunia internasional akan terlihat sangat berbeda. Isu-isu seperti Perang Dingin dan perpecahan Eropa Timur kemungkinan besar akan terus berlangsung, mempengaruhi perkembangan ekonomi, budaya, dan politik di seluruh dunia. 

Namun, pertanyaan yang lebih mendalam muncul: Bagaimana Uni Soviet akan beradaptasi dengan perubahan dunia modern, terutama dalam era teknologi informasi dan globalisasi? Bagaimana sistem politiknya akan berevolusi, dan apa dampaknya pada hak asasi manusia dan kebebasan individu? 

Lantas, secara realistis, kira-kira apa yang akan terjadi jika Uni Soviet masih ada sampai sekarang? 

Membayangkan Sang Red Giant 

Apabila kita membayangkan Uni Soviet bertahan hingga saat ini, beberapa aspek kunci muncul sebagai poin-poin argumen yang menarik dan perlu diperhatikan. Inilah beberapa hal yang dapat kita pertimbangkan: 

Pertama, wilayah terluas. Uni Soviet akan menjadi negara paling besar di dunia, yakni seluas 22,402,200 kilometer persegi. Angka ini hanya sedikit lebih kecil dari seluruh wilayah Amerika Utara, yakni 24,709,000 kilometer persegi. Ini tentunya memiliki implikasi geopolitik yang signifikan, terutama dalam hal sumber daya alam, seperti energi, pertanian, dan hutan. Kontrol atas wilayah ini dapat memberikan keunggulan strategis dan ekonomi yang luar biasa bagi Uni Soviet. 

Kedua, produsen energi terbesar. Selain memiliki wilayah luas, Uni Soviet juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar, produksi minyak mereka bahkan pernah tercatat melebihi AS dan Arab Saudi. Kehadiran mereka di pasar minyak global akan mempengaruhi harga dan pasokan minyak dunia. Hal ini bisa membuat mereka memiliki kekuatan ekonomi dan geopolitik yang luar biasa. 

Ketiga, kekuatan nuklir terbesar. Uni Soviet, pada masa kejayaannya, memiliki arsenal nuklir terbesar di dunia, mencapai 40.000 hulu ledak nuklir, jauh lebih banyak dari AS yang memiliki 30.000 hulu ledak nuklir ketika masa Perang Dingin dulu. Jika masih ada, kehadiran nuklir yang kuat ini akan menjadi faktor penentu dalam politik dunia dan menjadikan Uni Soviet sebagai pemain kunci dalam perundingan internasional dan perlucutan senjata nuklir. 

Keempat, dan ini mungkin yang paling menarik, yakni teknologi otoritarian akan lebih fantastis. Uni Soviet terkenal karena pengawasan ketat pemerintah terhadap masyarakatnya. Mereka juga adalah negara yang sangat berdedikasi dalam ilmu pengetahuan dan sains. Karena itu, jika Soviet masih berdiri, mungkin saja mereka akan berhasil menciptakan teknologi pengawasan maha canggih seperti “Kollektiv”, yang bisa memantau pikiran manusia, seperti yang dibayangkan dalam video game Atomic Heart.

Hal semacam ini tidak terlalu imajinatif untuk diasumsikan karena ketika masa pandemi Covid kemarin saja Tiongkok berhasil menginovasikan teknologi-teknologi pengawasan yang begitu canggih. Jika benar demikian, well, sudah bisa dipastikan itu akan memunculkan pertanyaan tentang privasi, kebebasan individu, dan etika dalam penggunaan teknologi untuk tujuan pengawasan. 

Namun, meskipun menarik untuk membayangkan kehebatan Uni Soviet bila mereka masih ada, terdapat beberapa aspek menarik lain yang perlu kita renungkan. 

The Limping Giant? 

Terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam konteks ini. 

Aspek pertama adalah stabilitas ekonomi. Meskipun Uni Soviet dapat memiliki wilayah yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, tantangan utamanya adalah bagaimana mereka mengelola ekonomi mereka. Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi mereka memiliki kelemahan yang serius, terutama dalam hal pertumbuhan dan efisiensi. 

Sebagai catatan menarik, menurut perhitungan dari Foreign Affairs, populasi Uni Soviet jika masih berdiri pada tahun 2021 hanya berjumlah 294 juta orang, yang hanya bertambah satu juta sejak tahun 1991. Hal ini tentu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di sana. 

Aspek kedua, yang memiliki dampak global yang signifikan, adalah polarisasi politik. Periode Perang Dingin adalah saat ketegangan besar antara negara-negara di seluruh dunia. Bila Uni Soviet masih ada, kita bisa mengharapkan bahwa jumlah konflik proksi besar akan meningkat secara signifikan dan mungkin menjadi lebih berbahaya. 

Dengan skenario ini dan dengan asumsi bahwa Uni Soviet akan memiliki kekuatan geopolitik yang signifikan jika bertahan hingga sekarang, kemungkinan besar akan ada skenario yang mengikuti teori Thucydides Trap. 

Thucydides Trap, yang dipopulerkan oleh Graham T. Allison, menggambarkan perseteruan antara dua kekuatan besar yang jarang terselesaikan secara damai. Dengan keseimbangan kekuatan, masing-masing negara cenderung mencari keunggulan. Perselisihan semacam itu, menurut Allison, biasanya hanya bisa diselesaikan melalui “benturan keras”, yang umumnya berupa peperangan. 

Oleh karena itu, kita mungkin bisa membayangkan bahwa kehidupan kita sebagai warga Indonesia, jika Uni Soviet masih ada, mungkin tidak akan seaman yang kita nikmati hari ini. Setiap hari, dunia, termasuk Indonesia, akan selalu dihantui oleh ancaman perang besar, bahkan perang nuklir, yang peluang terjadinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realitas yang kita alami sekarang. 

Namun, perlu diingat bahwa semua pandangan ini hanyalah asumsi. Uni Soviet tidak akan bangkit kembali, dan kita harus fokus pada masa kini dan masa depan yang lebih terkini. Seiring berjalannya waktu, semua mata tertuju pada Tiongkok, yang mungkin mengikuti jejak Uni Soviet. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah asumsi semacam itu akan terwujud di masa depan. (D74) 

PinterPolitik.com

“Bersiap untuk perang adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melestarikan perdamaian”- George Washington

Bertempat di California, Amerika Serikat (AS), ketiga pemimpin negara Aliansi Australia, Inggris, AS (AUKUS), yaitu Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, Presiden AS Joe Biden (Presiden AS), dan PM Inggris Rishi Sunak resmi mengumumkan proyek  kerjasama kapal selam nuklir.

Proyek yang bernilai sekitar $245 miliar (Rp3.700 triliun) ini mampu  meningkatkan kemampuan militer Australia secara drastis. Sebab selama ini Australia hanya memiliki jenis kapal selam bertenaga listrik-diesel, yaitu Collins class, yang awalnya hendak diremajakan dengan Attack class dari Prancis yang juga bertenaga listrik-diesel. 

Rencananya, kapal selam yang diberi nama SSN-AUKUS ini akan menggunakan model desain dari Inggris, dan dilengkapi dengan teknologi dari AS. Selain Australia, Inggris juga akan mendapat kapal selam ini dengan estimasi penerimaan pertama pada akhir 2030-an. Sementara Australia akan mulai menerimanya sejak awal 2040-an.

Namun sebelum itu, sekitar tahun 2030 Australia juga akan membeli kapal selam nuklir dari AS, yaitu Virginia class sebanyak 3 unit dengan opsi penambahan 2 unit. Pembelian ini sendiri akan berada di bawah perjanjian AUKUS. 

Selain membawa keuntungan berupa terbukanya ribuan lapangan kerja, proyek tersebut juga membawa berbagai dampak negatif. Mantan PM Australia, yakni Paul Keating, bahkan mengkritik pembelian tersebut, karena mempertaruhkan keselamatan negara dengan kepentingan “negara asing” yaitu AS dan Inggris dalam potensi konflik di masa depan. Beberapa negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Indonesia telah menyampaikan kritik terhadap perjanjian tersebut.

Para pengamat sendiri menduga bahwa kesepakatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengimbangi kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan regional.

Namun, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh AUKUS? Apa benar semua tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi Tiongkok? Kalau demikian, pertanyaan besar lainnya adalah, apakah Tiongkok memang begitu berbahaya?

Island Chain Strategy?

Status hegemoni yang dinikmati AS bukan kali ini saja mendapat tantangan. Uni Soviet hadir selama masa Perang Dingin sebagai sebuah kekuatan yang berusaha mengimbangi atau menyaingi kemampuan AS. Nah, pada saat itu, AS menerapkan beberapa strategi agar pengaruh Uni Soviet bisa terkontrol.

Salah satunya adalah island chain strategy yang dibuat oleh John Foster Dulles, yang merupakan ahli urusan luar negeri AS. Strategi yang dikembangkan sekitar tahun 1951 ini dibuat untuk menahan dan menekan kemampuan maritim dari Uni Soviet dan Tiongkok. Meski tidak populer pada masa perang dingin, namun strategi ini dipandang sebagai solusi yang efektif untuk melawan Tiongkok.

Tujuan dari strategi ini sendiri adalah untuk membatasi akses laut kepada negara target, dengan jaringan kepulauan yang tersebar di Samudera Pasifik. Ada sekitar 3 rantai yang dikembangkan. Rantai pertama dimulai dari Kepulauan Jepang hingga Pulau Kalimantan. Sementara rantai kedua mencakup Kepulauan Mariana hingga Nugini barat dan termasuk negara Palau. Dan yang ketiga adalah wilayah Hawaii, Samoa Amerika  hingga berakhir di Selandia baru. 

Seiring dengan meluasnya pengaruh Tiongkok, terutama soal pangkalan militer di negara lain serta proyek Belt and Road Initiative (BRI), wacana perluasan strategi dengan rantai ke 4 dan ke 5 telah diperbincangkan. Hal tersebut ditujukan untuk mengepung pangkalan milik PLA di Djibouti hingga Sri Lanka dan Pakistan. 

Jika kita hubungkan, proyek AUKUS sendiri bisa jadi merupakan “bentuk” lain dari strategi tersebut. Mengingat wilayah Australia yang berdekatan dengan wilayah Samudera Pasifik dan hindia, sehingga kehadiran kapal selam nuklir Australia  dapat menjadi ancaman serius bagi militer Tiongkok.

Kemampuan inilah yang berusaha diletakkan oleh AS untuk semakin mengurung keberadaan Tiongkok, terutama di wilayah pasifik. Efek deterrence atau penyeimbangan yang dihadirkan tentu dapat mempengaruhi tindakan Tiongkok, yang akan mempertimbangkan hal tersebut.

Wajar AS Agresif?

Mungkin banyak orang yang berpikir tentang kenapa AS tidak mengupayakan diplomasi atau kolaborasi dengan Tiongkok. Hal ini sebenarnya masuk akal karena AS sendiri bergantung pada Tiongkok, banyak barang murah dari Tiongkok yang kini menjadi pilihan utama bagi kebutuhan warga AS.

Kita bisa memahami tindakan AS tersebut dengan melihat sebuah konsep dari Brantly Womack, yaitu Allison trap. Dalam konsepnya, profesor dari hubungan internasional Universitas Virginia tersebut, menyebut bahwa persaingan antara kekuatan dominan dan kekuatan potensial akan selalu menghasilkan konflik yang besar. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat kepentingan keduanya yang akan bertentangan.

Kekuatan dominan akan selalu melihat tindakan kekuatan potensial sebagai ancaman, sementara kekuatan potensial akan terus berusaha menjalankan ambisinya, meski dengan menentang kemauan sang kekuatan dominan. Hal ini disebabkan oleh keadaan dunia yang tidak pasti, sehingga setiap pihak akan mementingkan dan memaksakan keinginannya. 

Pada kondisi tersebut, tentu kekuatan dominan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan ambisi dan keinginan dari kekuatan potensial tersebut.

Jika kita melihat dalam kasus AUKUS dan Tiongkok, tentunya AS adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini. Meski harus “membagi” teknologinya kepada Australia, namun dalam hal ini AS mendapat bisa melancarkan kepentingan nasionalnya.

Jika kita analogikan dalam permainan catur, kesepakatan ini membuat Australia tidak hanya menjadi “pion” bagi AS, namun telah berubah menjadi benteng atau kuda, yang kemampuannya lebih baik dari sebuah pion. 

Sejatinya, Australia memiliki hubungan yang cukup krusial dengan Tiongkok, karena Tiongkok adalah mitra dagang terbesarnya. Hal ini membuat Australia harus “mendayung diantara dua karang”, untuk menjaga kepentingan nasionalnya. 

Tiongkok sendiri merupakan lawan yang lebih tangguh dari Uni Soviet, karena menggabungkan kemampuan ekonomi dan militernya yang besar.  Sehingga Amerika harus lebih cermat untuk mengeliminasi ancamannya.

Di sisi lain, tentu AS tidak bisa berkonfrontasi secara langsung dengan Tiongkok, karena di masa yang penuh dengan keterbukaan serta harga nyawa yang begitu “mahal” di AS, dapat membahayakan kondisi dalam negeri mereka. Opsi proxy war dengan bidak lain yang bisa digunakan, menjadi pilihan lain yang brilian bagi AS. 

Tentunya kita berharap agar jangan sampai konflik terbuka terjadi di kawasan ini, karena akan merugikan Indonesia dan negara ASEAN lain. Selain itu akan menyebabkan destabilisasi kawasan Indo-pasifik.. 

Pada kondisi seperti inilah peran Indonesia begitu krusial. Semestinya, Indonesia -sebagai salah satu “pemilik rumah” Indo-Pasifik- bisa tampil menjadi pihak netral dan mediator untuk kedua kekuatan besar yang sewaktu waktu bisa bentrok. Meminimalisir dampak yang terjadi tentu harus menjadi tujuan tersebut. 

Karena di dunia yang semuanya saling berkaitan ini, kadang nasib kita ditentukan dengan hubungan yang terjadi di antara pihak lainnya. Semoga, Indonesia bisa sebaik mungkin melewatinya, mengikuti perkataan Bung Hatta, “mendayung di antara dua karang”. (R87)

Belakangan ini kita selalu diberi berita tentang persaingan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dua pengamat politik internasional, Graham Allison dan Joseph S. Nye memprediksi dua perangkap yang harus dihindari AS dan Tiongkok.

Pertama, perangkap Thucydides. AS sebagai hegemoni yang tidak tergeserkan semakin lama semakin bergesekan dengan Tiongkok yang menjadi kekuatan tak terbendung. Allison menilai persaingan seperti ini akan munculkan konflik di berbagai belahan dunia.

Kedua, perangkap Kindleberger. Nye melihat meski Tiongkok meningkat pesat, kekuatannya masih belum sebanding dengan AS. Situasi ini persis seperti keadaan dunia pada tahun 1930-an, di mana AS berusaha mengambil posisi hegemon Inggris. Ini kemudian berdampak pada kepemimpinan lemah yang mengakibatkan krisis ekonomi dan Perang Dunia 2.