Apakah kalian setuju dengan Wamenag bahwa THR untuk ormas adalah budaya Indonesia? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

PinterPolitik.com

Gengs, ingat saat dulu di bangku dasar pernah dicerita-in tentang ajudan Aji Saka yang rela bertempur untuk menjalankan titah sebagai murid nggak? Alkisah, Aji Saka – begawan yang identik dengan asal muasal aksara Jawa – memiliki dua murid yang bernama Dora dan Sembada.

Suatu hari, Aji Saka hendak pergi merantau. Karena bakal lama, dititipkanlah padepokan beserta pusakanya kepada salah satu murdinya, Sembada, sedang Doha diajak mengembara.

Hingga tibalah Aji Saka dan Doha di wilayah Medang Kamulun yang saat itu dipimpin Prabu Dewata Cengkar – raja yang culas dan penindas. Singkat cerita, si Aji Saka bertempur sama si Prabu.

Duel seru itu dimenangkan secara magis oleh Aji Saka. Setelah jadi raja, Aji Saka mengutus Doha untuk menemui Sembada dalam rangka meminta pusaka yang dititipkan kepadanya. Si Sembada gak mau dong, secara dia dibilang hanya boleh menyerahkan pusaka apabila Aji Saka yang mengambilnya.

Si Doha juga memaksa, soalnya titah guru harus dilaksanakan. Bertempurlah mereka, sampai keduanya meninggal dunia. Aji Saka sedih dan menyesal. Akhirnya ia membuat prasasti berupa aksara Jawa buat mengenang keduanya.

Begitulah kisah zaman nenek moyang. Apa yang bisa kita ambil, gengs? Ya banyak sih. Tapi, yang paling pas sama pembahasan adalah pemimpin harus jelas dan jangan setengah-setengah kalau ngasih perintah.

Ini penting diperhatikan, cuy, terutama bagi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang menerbitkan surat edaran Menaker Nomor M/6/HO.00.01/V/2020 yang semakin gak jelas arah ketegasannya. Dalam edarannya itu, Bu Menteri menganjurkan ada dialog antara pengusaha dan pekerja soal pencarian dana tunjangan hari raya (THR).

Coba dipikir deh, gengs. Masa aktor penting negara ini mainnya kayak wasit lempar dadu?

View this post on Instagram

Bener nggak nih komunikasi di Istana kurang baik? #istana #menteri #menterijokowi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 10:06pm PDT

Ini kalau dilihat pakai mata telanjang, seakan gak ada soal. Tapi coba deh kita memahaminya dari perspektif kultur dan sosial. Nih, gengs, sudah dari dulu, kalau THR itu jadi kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan sebelum 7 hari menuju lebaran.

Lagian, di peraturan pemerintah tentang pengupahan sudah diatur demikian kan? Ditambah lagi, kalau misal ada dialog, siapa kira-kira yang dirugikan? Ya, pasti pekerja.

Meski Bu Menteri bilang, “Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan. Dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tapi tetap saja kalau ada dialog ini pekerja pasti bakal diam. Ampun bos. Hadeuhh.

Nah, jadi, mending Bu Menteri berikan arahan yang jelas dong. Jangan sampai pekerja dan pengusaha di meja rapat pada berantem kayak muridnya Aji Saka.

Ya, kalau Bu Menteri bingung, mending konsultasi sama partainya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang punya semboyan Lahir Bathin. Masa dengan semboyan itu masih tidak juga mengerti harus ngapain sih?

Setidaknya, pahami kebatinannya pekerja lho, Bu. Apalagi, PKB kan juga punya motto “Membela yang Benar”. Pasti tahu harus menjalankan kebijakan yang seperti apa.

Please, sekali ini aja deh PKB nampakin wajahnya di dalam kabinet, secara mimin sudah lama gak lihat sepak terjang partai lebah ini – lebih-lebih pada saat pemerintahan kena hantaman. Masa sudah dapat peringkat Pemilu yang memuaskan dan duduk di kursi kabinet yang lumayan empuk masih ciut buat unjuk gigi sih? Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Sri Mulyani menjamin ketersedian THR untuk TNI, POLRI dan PNS. Sebelumnya Jokowi meminta Menkeu kaji kebijakan THR dan gaji ke 13 akibat covid-19 

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]pa kepanjangan dari THR? Benar, THR selama ini dikenal sebagai singkatan dari Tunjangan Hari Raya, aliran duit yang hadir jelang hari besar keagamaan. Meski demikian, sepertinya THR belakangan ini bisa memiliki kepanjangan yang lain. Berdasarkan beberapa pemberitaan terakhir, THR bisa juga berarti “Tjahjo Hadapi Risma”.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) belakangan memang terlibat perdebatan soal pembayaran THR untuk PNS. Hal ini dipicu oleh surat edaran Mendagri yang menyebutkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS dibebankan kepada APBD, bukan APBN.

Sebagai kepala daerah, Risma tampak terkejut oleh surat edaran Mendagri tersebut. Menurutnya, pembayaran THR dari APBD hanya akan menjadi beban bagi APBD Kota Surabaya. Hal ini membuat Wali Kota Surabaya perempuan pertama itu mengaku keberatan atas surat tersebut.

Terlihat bahwa Risma sebagai pemimpin di tingkat kota berani menentang – atau setidaknya mempertanyakan – kebijakan pemerintah pusat tersebut. Ini bisa menjadi penanda bahwa ada rivalitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa bisa terjadi perdebatan ‘Tjahjo Hadapi Risma’?

Asal Tjahjo Hadapi Risma

Surat edaran Mendagri soal pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS memang tergolong memberatkan bagi beberapa daerah. Bagaimana tidak, daerah terpaksa merogoh kocek APBD mereka dalam-dalam untuk menyelamatkan kesejahteraan abdi negara mereka masing-masing.

Banyak kepala daerah buka suara terkait kebijakan Tjahjo yang dianggap sepihak tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno misalnya, menyebut bahwa Jakarta harus jungkir balik untuk mencairkan dana tersebut. Lebih tragis, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan bahwa PNS di kabupatennya tidak akan menerima THR karena minimnya dana yang tersedia.

Risma boleh jadi salah satu kepala daerah yang blak-blakan melontarkan kritik terhadap kebijakan sang Mendagri. Ia mengaku harus merogoh-rogoh keuangan kotanya jika ingin THR dicairkan melalui APBD. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan berwujud ‘Tjahjo Hadapi Risma’.

Menurut Risma, ia tidak bisa begitu saja menyiapkan pos khusus untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS. Penganggaran itu tidak bisa dilakukan mendadak karena harus melalui mekanisme di DPRD. Ia mengaku bahwa kotanya masih memiliki uang, tapi itu sudah direncanakan untuk pos lain.

Poin Risma sepertinya bukanlah soal ada atau tidak ada dana. Mantan PNS Kota Surabaya tersebut tampak mengambil penekanan pada hal yang bersifat prosedural. Realokasi anggaran idealnya harus melalui APBD Perubahan (APBD-P). Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan mekanisme khusus dengan DPRD.

Terlihat bahwa kebijakan pemerintah pusat ini seperti membuka rivalitas antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks Tjahjo Hadapi Risma, terjadi perdebatan antara negara dengan kota. Risma sebagai pemimpin kota tampak berani untuk menantang kekuasaan negara dalam polemik THR.

Kota Menantang Negara

Munculnya kota sebagai penantang negara pernah dibicarakan oleh Benjamin Barber dalam bukunya yang berjudul  If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities. Ia menangkap fenomena bahwa belakangan negara semakin disfungsional, bahkan lumpuh. Sementara itu, kota-kota kini muncul sebagai kekuatan global yang baru.

Menurut Barber, mayor atau wali kota akan muncul sebagai kekuatan baru yang menentang negara. Ada beberapa faktor mengapa wali kota berpotensi menggantikan peran negara di mata masyarakat. Salah satunya adalah mereka bisa menjalankan roda pemerintahan secara pragmatis, jauh dari tekanan kekuatan nasional dan internasional.

Wali kota juga cenderung akan terlihat lebih minimal afiliasi politiknya. Mengutip perkataan mantan Wali Kota New York, Amerika Serikat, Fiorello La Guardia: “There is no Democratic or Republican way of fixing a sewer.” Unsur partisan akan berkurang dalam diri wali kota yang fokus bekerja.

Fakta:
– Presiden Jokowi bikin kebijakan THR untuk PNS & pensiunan di Indonesia
– PNS di daerah tak semuanya siap & ada alokasi utk THR, termasuk Risma, walikota yg sama2 dari PDIP

Ini berpotensi menimbulkan bencana kebijakan di berbagai daerah. pic.twitter.com/yVzgFsAfky

— Abah (@Abaaah) June 5, 2018

Terlihat bahwa Risma muncul sebagai sosok wali kota penantang negara tersebut. Risma selama ini memang terlihat lebih banyak bekerja untuk kotanya ketimbang mengurusi urusan pemerintah pusat. Dalam konteks THR, ia juga terlihat seperti sedang melindungi kotanya.

Langkah Risma mempertanyakan pemerintah pusat dapat dilihat sebagai upayanya untuk melindungi keuangan kotanya. Jelas, ia tidak ingin kotanya sembarangan mengambil dana tanpa prosedur yang tepat. Di sisi lain, ia juga ingin menunjukkan keberpihakan pada para PNS-nya bahwa ia harus tetap membayar apa yang menjadi hak para pegawai tersebut.

Risma tampak ingin melepaskan diri dari tekanan kekuatan nasional seperti yang dikemukakan oleh Barber. Ia tampak hanya ingin menerapkan asas good governance di mana proses penganggaran dilakukan sesuai dengan prosedur resmi melalui DPRD. Hal ini sejalan dengan pemikiran Barber bahwa wali kota adalah tawaran terbaik dalam mewujudkan good governance.

Risma juga melepaskan diri dari belenggu urusan kepartaian. Sebagaimana diketahui, Risma didukung oleh PDIP, partai asal Tjahjo. Sikap mempertanyakan kebijakan THR menunjukkan bahwa ia tidak partisan dalam mengambil kebijakan.

Sikap ini jelas menguntungkan bagi Risma. Merujuk pada Barber, kota merupakan inkubator inovasi sosial, politik, dan ekonomi. Kota juga tempat tinggal dari populasi masyarakat. Ada kecenderungan bahwa masyarakat merasa lebih dekat dengan kota ketimbang negara. Sikap Risma membuat masyarakat tersebut akan merasa pemimpin yang berpihak kepada mereka adalah wali kota, bukan pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut, langkah Tjahjo yang mengambil rivalitas dengan Risma dan kepala-kepala daerah lain dalam polemik THR bisa saja salah langkah. Negara yang sudah dianggap disfungsional, akan semakin ditinggalkan rakyat yang lebih loyal kepada para wali kota.

Menanjaknya Popularitas Wali Kota

Jika dicari kasus lebih spesifik, terdapat pula polemik antara  Wali Kota London Sadiq Khan dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May. Ada nuansa serupa antara Tjahjo Hadapi Risma dengan Khan vs May, yaitu soal anggaran.

Khan mengritik keras May karena pemotongan anggaran keamanan yang dilakukan oleh pemerintahannya. Menurut Khan, hal ini berakibat pada meningkatnya aksi kekerasan di kotanya. Secara khusus, ia menyebut pemerintahan May anti-London.

May sendiri boleh jadi salah memilih musuh. Sebagai pemimpin tertinggi Partai Konservatif, mencari polemik dengan Khan, Wali Kota dari Partai Buruh, dapat berbuah bahaya bagi partainya di Pemilu Inggris nanti.

Tidak pernah ada yang bisa membayangkan Khan akan sepopuler sekarang. Pria berdarah Pakistan tersebut tidak pernah dianggap sebagai calon bintang bahkan di dalam partainya sendiri. Kursi Wali Kota London ternyata mampu mendongkrak popularitasnya di Inggris.

Selama menjadi Wali Kota, Khan memang terlihat sangat sibuk membangun kotanya. Ada suasana yang ingin dibangun bahwa ia sedang bekerja untuk rakyat. Hal ini termasuk kritiknya soal anggaran keamanan ibukota Inggris tersebut. Ia jelas ingin menunjukkan bahwa ia peduli dengan perlindungan dan keamanan warga London.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Barber bahwa Khan memang bekerja pragmatis untuk kepentingan rakyatnya, terlepas dari tekanan pemerintah pusat. Hal ini mirip dengan langkah Risma yang mempertanyakan kebijakan pemerintah soal dana THR.

Sama seperti Risma, urusan ideologi partai tidak lagi menjadi soal bagi Khan. Ia disebut-sebut memang mengambil jarak dari kebijakan Jeremy Corbyn selaku pemimpin Partai Buruh. Ia memilih sibuk bekerja untuk kotanya.

Kota London kemudian seperti terpisah dari pemerintahan Inggris di bawah May. Hal ini berakibat pada menanjaknya popularitas Khan sehingga namanya dibicarakan sebagai kandidat untuk menjadi Perdana Menteri. Terlihat bahwa pesona seorang Wali Kota mulai bisa menggeser popularitas politikus di tingkat pusat.

Bagi beberapa pihak, Khan bahkan diprediksi tidak akan melanjutkan masa jabatannya sebagai Wali Kota dan menjadi kandidat kuat mengisi kursi Perdana Menteri. Hal ini jelas tantangan bagi May dan Partai Konservatif.

Menanjaknya popularitas Khan dapat pula tertular pada Risma dalam pertarungan Tjahjo Hadapi Risma. Risma dan Surabaya dapat muncul sebagai pihak yang membuat negara semakin disfungsional. Masyarakat kemudian merasa semakin terpisah dari negara dan lebih dekat dengan Surabaya yang pemimpinnya bekerja untuk mereka.

Bukan tidak mungkin popularitas Risma bisa menguntungkannya secara elektoral. Hal ini misalnya pernah dialami oleh Joko Widodo (Jokowi). Menanjaknya pamor Jokowi sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta berhasil mengantarnya ke kursi RI-1. Risma bisa saja mengalami hal serupa jika pamornya sebagai wali kota terus menanjak.(H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]ekcok tentang bagi-bagi Tunjangan Hari Raya (THR) masih belum tuntas, antara Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Walau berasal dari satu “kandang”, tapi sepertinya Bu Risma ogah manut kalau bosnya masih asal suruh aja. Hmm, ketauan deh engga kompaknya nih.

Belum kelar urusan duit THR-nya darimana, eh Ketua DPR Bambang Soesatyo atau yang biasa disingkat Bamsoet, ikut-ikutan “menekan” Bu Risma. Politikus Golkar tersebut mengaku heran kalau ada yang kepala daerah yang enggan ngeluarin uang untuk memberikan tunjangan pada aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Bamsoet yang pernah mendengar curhat dari para anggota Babinsa saat berkunjung ke daerah-daerah, merasa kasihan kalau Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri kebagian rezeki dari Pemerintah, eh anggota Babinsa yang kerjaannya kelilingan muterin kampung  demi menyejahterakan masyarakat malah cuma bisa gigit jari.

Alokasi dana untuk THR dan gaji ke-13 tersebut sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Kata Bamsoet, Politikus Golkar.

Lalu Knp walikota surabaya teriak gak ada anggaran?!? https://t.co/PtMKrd9wfq

— #2019GANTIPRESIDEN (@tawajkt) June 6, 2018

Aduuuh, Pak Bamsoet ini kok jadi engga nyambung yah. Kan Bu Risma bukannya enggak mau ngasih tunjangan ke Babinsa, tapi masalahnya ia nanya uangnya darimana? Sebagai Ketua DPR, mungkin Pak Bamsoet bisa bantu cari jalan keluarnya, biar Bu Risma bisa ngasih tunjangan ke Babinsa tanpa harus kena cyduk KPK?

Ehm, atau Pak Bamsoet menganggap wajar ya kalau Kepala Daerah ngasih tunjangan ke Babinsa dari sumber-sumber enggak jelas? Jangan-jangan itu udah jadi tradisi di Senayan sana, sampai-sampai enggak ikut mikirin kalau Kepala Daerah – terutama yang saklek kayak Bu Risma, enggak boleh begitu aja mengalihkan dana seenaknya.

Sebagai Walikota yang terkenal bersih dan anti-korupsi, susah lho Pak mengalihkan anggaran yang sudah disetujui DPRD ke pos anggaran yang lain. Mau enggak mau, Bu Risma harus nunggu persetujuan dulu dari para anggota dewan. Lha, kalau belum disetujui DPRD – walau udah di okein sama Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani secara lisan, kan sama aja giring Bu Risma ke jebakan Batman.

Kalau kata Emha Ainun Najib atau Cak Nun sih, gaya Bamsoet itu gaya orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Padahal, akan lebih baik kalau Bamsoet bisa memberikan jalan keluar pada Bu Risma tanpa harus mengkritik kegalauannya. Nah, kira-kira Bamsoet punya jalan keluar apa nih buat Bu Risma?  (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]HR kapan masuknya ya? Udah tinggal seminggu lagi nih mau Lebaran.

Abdul belum belanja kebutuhan untuk hari raya. Kan galau jadinya, apalagi kalau menjelang hari H harga-harga pada naik semua. Kan repot.

Dul, Dul. Ngeluh aja kerjaan kau.

Ya iyalah, THR kan hak pekerja. Walaupun sejarahnya sih kalau nggak salah THR itu diperjuangkan PKI.

Lha, produk komunis dong?

Santai bro. Walaupun diusulkan PKI, tapi Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi yang merupakan partai Islam, adalah Perdana Menteri yang mencetuskan kebijakan itu. Jadinya ini produk gado-gado lah.

Soal THR ini emang lagi bikin ribut-ribut politik. Pemerintah memang telah menyebutkan 542 daerah sudah menganggarkan dana yang disebut gaji ke-14 itu untuk seluruh PNS.

Sebelumnya memang yang diributkan adalah tentang sumber dana THR untuk PNS daerah yang disebut-sebut berasal dari APBD. Namun, sempat ada keluhan dari beberapa kepala daerah, misalnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Beberapa pihak menyebut kebijakan pembebanan THR ke APBD ini diumumkan dalam kurun waktu yang terlalu mepet. Hal ini yang disoroti oleh kubu oposisi, khususnya dari Partai Gerindra.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, polemik THR ini menunjukkan pemerintah tidak professional. Menurut dia, harusnya, kebijakan soal THR ini telah digodok berbulan-bulan lalu, sehingga tidak menimbulkan polemik di akhir-akhir seperti ini.

Kedengaran nyinyir sih, tapi ada benarnya juga ya. Kalau Walikota sekelas Bu Risma sampai merasa keberatan, berarti memang ada yang salah dengan cara pemerintah mensosialisasikan kebijakan. Apalagi, jika melibatkan APBD, maka harus ada persetujuan dengan DPRD yang butuh rapat-rapat dan bla bla bla lainnya. Wah!

Hmm, Om Riza, gak takut nih ngritik? Ntar THR anggota DPR-nya gak diturunin sama pemerintah loh kalau dikritik mulu, hayoo.

Anggota DPR juga dapat THR loh. Ketua DPR misalnya dapat Rp 26,2 juta. Sementara anggota DPR biasa dapat Rp 16 juta.

Tapi, bukannya anggota DPR ini udah pada kaya-kaya semua ya? Gaji bulanannya aja udah besar loh. Kenapa dana THR-nya nggak dikasih aja buat masyarakat yang lebih membutuhkan. Atau ditabung buat bayar utang negara yang berjubel. Kan lebih berfaedah.

Kenapa anggota DPR-nya sendiri ga pada protes ya?

Lha, dapat duit, mana ada yang mau protes. Ga dapat duit, baru protes. Hahaha

Jadi, mungkin anggota DPR harus pada introspeksi diri ya. Ketimbang menzalimi Jokowi mulu soal THR PNS, lha mereka yang udah kaya-kaya, bagi-bagi Abdul lah THR-nya, Om. (S13)

PinterPolitik.com

“Stimulus adalah jembatan untuk mengarungi arus deras. Jika diinvestasikan dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraih sedikit laba.” ~ William J. Clinton

[dropcap]P[/dropcap]residen ke 42 Amerika Serikat yang lebih dikenal sebagai Bill Clinton, masih memiliki pengaruh dan cukup dihormati di negaranya. Walau sempat tersandung skandal perselingkuhan, namun suami Hillary Clinton ini dianggap berhasil menstabilkan perekonomian Paman Sam dalam dua periode kepemimpinannya.

Sepak terjang Clinton di Indonesia sendiri, ternyata juga memiliki pengaruh yang besar – terutama perannya dalam menjatuhkan Soeharto dari 32 tahun kekuasaannya. Fakta ini tertuang dalam buku “Lengser Keprabon, Perjalanan Terakhir Jenderal Besar Soeharto” yang ditulis oleh Sulastomo.

Ketika menggambarkan situasi krisis ekonomi di tahun 1997, Sulastomo juga mengutip pernyataan politikus Singapura, Lee Kwan Yew dalam memoarnya, “From Third Word to First”. Di buku itu, Lee secara gamblang mengisahkan bagaimana Soeharto pernah meminta bantuannya agar rupiah tidak ikut terimbas krisis seperti Thailand.

Lee yang ketika itu hanya menjabat sebagai Menteri Senior, mengaku tak bisa berbuat banyak, apalagi karena Bill Clinton sendiri mengatakan ingin pemerintahan Soeharto jatuh. Menurut pengakuan Lee, Clinton bahkan menyamakan Soeharto dengan mantan presiden Filipina, Ferdinand Marcos.

Keengganan Lee dan Clinton untuk membantu Soeharto, pada akhirnya membawa negeri ini terlepas dari sistem otoritarian Orde Baru. Namun, tidak begitu saja membawa Indonesia lepas dari bayangan krisis ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai dollar terhadap rupiah, seperti yang terjadi lagi saat ini.

Bagaimana pun juga, depresiasi rupiah tetap menjadi momok bagi Pemerintah karena terbukti mampu mengguncang stabilitas negara. Demi menstabilkan kondisi dalam negeri, rangsangan (stimulus) yang dikatakan Clinton di atas, mau tak mau harus dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu stimulus yang dilakukan Pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri, adalah dengan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pensiunannya. Pembagian THR ini sebenarnya hal yang wajar, namun tetap saja kebijakannya menjadi polemik karena menyedot anggaran negara cukup besar.

Sehingga tak heran bila pihak oposisi mulai mempertanyakan dana untuk THR tersebut, termasuk menudingnya sebagai kebijakan populis Jokowi demi mendongkrak suara di Pilpres mendatang. Namun dengan dana THR yang jumlahnya mencapai Rp 35,76 triliun, mungkinkah Jokowi memperberat defisit hanya atas alasan popularitasnya semata?

Legacy Ketimpangan Ekonomi

“Apa yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi terus berjalan, adalah dengan memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan.” ~ Barack Obama

Walau hanya empat tahun tinggal dan bersekolah di Indonesia, namun presiden ke 44 AS tersebut begitu dielu-elukan di tanah air. Apalagi liburan Lebaran tahun lalu, Barack Obama sengaja membawa istri dan kedua putrinya mudik dan berlibur di kampung halaman ayah tirinya ini.

Dari segi kebijakan ekonomi, Obama termasuk presiden yang pro-rakyat kecil walau negara tersebut menganut sistem kapitalis murni. Salah satu kebijakan populisnya adalah Obama Care yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat kecil. Sehingga tak heran bila lembaga ini langsung diberangus oleh Presiden Trump.

Sebagai negara kapitalis, AS memang menerapkan sistem pembangunan yang menggunakan strategi Trickle Down Effect atau Fountain Effect. Sistem ini pertama kali dipopulerkan oleh Presiden ke 40 AS, Ronald Reagan, dan diakui mampu membawa perekonomian AS keluar dari kondisi stagnasi ekonomi yang dialami kala itu.

Pendekatan ekonomi yang dikenal sebagai “Reaganomics” ini, lebih memusatkan keuntungan pada golongan pengusaha kaya, dengan harapan keuntungan yang mereka peroleh dapat menetes ke bawah, yaitu kepada golongan masyarakat miskin melalui perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan melalui upah, dan perluasan pasar.

Teori pertumbuhan ekonomi yang menurut John Kenneth Galbraith telah ada sejak 1890-an dengan nama Horse and Sparrow Theory ini, diakui sangat berhasil diterapkan di AS. Namun ternyata tidak sama ketika diterapkan di tanah air, kira-kira begitulah yang diakui oleh Presiden ke 6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketika memulai periode kedua pemerintahannya, SBY secara terbuka menyatakan kalau strategi “menetes ke bawah” tersebut telah gagal. Bukan itu saja, sistem pembangunan yang tidak mengutamakan pemerataan ekonomi ini juga telah menyebabkan perekonomian Indonesia dikuasai oleh segelintir konglomerat di era Orde Baru.

Oligarki tumbuh subur akibat Soeharto tidak menerapkan sistem trickle down secara murni, sehingga keuntungan dari kebebasan berbisnis yang diberikan pemerintah pada pengusaha tidak ikut dinikmati rakyat kecil, seperti seharusnya. Sebaliknya, kekayaan tersebut hanya ditimbun sendiri sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi.

Demi memperkecil kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, akhirnya SBY menjalankan strategi baru yang ia sebut sebagai triple track strategy. Melalui sistem pembangunan baru tersebut, ia menjalankan pembangunan dan pemerataan ekonomi secara bersamaan, yaitu dengan strategi pro-growth, pro-job, dan pro-poor.

THR, Stimulus Ekonomi Inklusif

“Hanya pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup, Anda harus mendistribusikan kekayaan secara menyeluruh melalui rakyat.” ~ Tabare Vazquez

Presiden Uruguay periode 2005-2010 ini, merupakan presiden pertama dari partai sosialis yang terpilih secara mayoritas (70 persen suara). Walau beraliran kiri, namun Tabare Vazquez yang berprofesi sebagai dokter onkologi ini, mampu membawa perekonomian Uruguay menjadi salah satu negara paling stabil di Amerika Latin.

Kebijakan ekonomi Vazquez mampu mengurangi kemiskinan di negaranya secara drastis, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan, persyaratan kerja, serta ekspansi secara signifikan pada sistem kesejahteraan masyarakat. Hasilnya, kemiskinan di Uruguay yang awalnya mencapai 32 persen turun menjadi 20 persen.

Walau Vazquez juga membuka negaranya bagi investasi asing, namun kebijakan pembangunan ekonomi Uruguay ditekankan pada pemerataan ekonomi yang langsung menyentuh ke masyarakat bawah. Sistem ini sejalan dengan Trickle Up Strategy yang lebih menitikberatkan bantuan ekonomi langsung ke masyarakat kelas bawah.

Berdasarkan teori pembangunan John Maynard Keynes, strategi “muncrat ke atas” ini merupakan kebalikan dari trickle down strategy. Pertumbuhan ekonomi yang juga disebut sebagai bottom up strategy ini, lebih memfokuskan pada bantuan langsung ke rakyat kecil dan diharapkan juga akan menguntungkan para pengusaha.

Program-program bantuan yang dilakukan Vazquez di atas, juga tak berbeda dengan kebijakan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Langsung Tunai, dan bahkan program THR yang diberikan Jokowi belakangan ini. Suntikan dana langsung ke masyarakat tersebut, juga dapat meningkatkan roda pertumbuhan ekonomi.

Memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri yang umumnya disertai dengan lonjakan kebutuhan, pemberian THR diakui Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada kuartal II, dibanding kuartal I tahun ini, karena mampu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat.

Peningkatan daya beli, pada akhirnya juga akan menyebabkan inflasi terkendali. Apalagi di saat yang hampir bersamaan, juga ada dorongan dari aktivitas belanja pemerintah yang ikut meningkat. Rentetan ini, pada akhirnya akan menghasilkan perbaikan harga komoditas yang mendorong kinerja ekspor domestik, serta investasi.

Walau strategi ini membuat alokasi anggaran menjadi membengkak, yaitu dari Rp 23 triliun tahun lalu menjadi Rp 35,76 triliun, namun pergerakan ekonomi yang dihasilkan setidaknya dapat menciptakan rasa aman di masyarakat. Di sisi lain, efek samping populis yang diraih Jokowi, membuatnya mampu melalui dua pulau dalam sekali dayung dalam menghadapi Pilpres nanti. (R24)