socioloop.co

Kementerian Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) Indonesia terus berinovasi dengan langkah-langkah progresif untuk mendorong perkembangan sektor UKM di negara ini.

Salah satu terobosan terbaru yang sangat diperhatikan adalah peluncuran Entrepreneur Hub di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Program ini bertujuan untuk menggugah semangat berwirausaha di kalangan mahasiswa serta mengintegrasikan pendidikan bisnis ke dalam kurikulum perguruan tinggi.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam pidato peresmiannya, menyoroti pentingnya menghasilkan lebih banyak pengusaha muda di Indonesia.

Teten menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk memajukan negara ini adalah dengan mencetak pengusaha baru yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, upaya seperti Entrepreneur Hub adalah langkah positif dalam mencapai tujuan tersebut.

Entrepreneur Hub adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan antara mahasiswa, dosen, dan para wirausahawan berpengalaman.

Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kewirausahaan mereka dan memberikan peluang nyata untuk merancang dan menjalankan bisnis mereka sendiri.

Teten Masduki juga menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mencetak generasi pengusaha baru yang tangguh.

Menurutnya, kampus-kampus memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengembangan ide bisnis.

Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah alternatif bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan. Selain tesis atau skripsi, mereka dapat memilih untuk membuat rencana bisnis yang bisa mereka jalankan setelah lulus.

Program Entrepreneur Hub ini telah menerima sambutan positif dari mahasiswa yang merasa semakin terdorong untuk mengembangkan keterampilan wirausaha mereka.

Diharapkan, inisiatif seperti ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja baru dan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan adanya Entrepreneur Hub di Universitas Hasanuddin, Kemenkop UKM Indonesia telah membuka jalan untuk menciptakan lebih banyak pengusaha muda berpotensi yang dapat membantu mendorong negara ini menuju tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi yang lebih tinggi.

Semoga inisiatif seperti ini dapat diterapkan secara luas di seluruh negeri untuk mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju melalui sektor UKM yang kuat dan inovatif. (S83)

PinterPolitik.com

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan jika kawasan ASEAN mempunyai potensi besar bagi dunia usaha, tak terkecuali bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan populasi sekitar 679 juta jiwa atau 8 persen dari populasi dunia, perlu bagi ASEAN untuk meningkatkan daya saing demi pertumbuhan ekonomi domestik dan kawasan.

“ASEAN memiliki pasar yang besar. ASEAN harus berpihak pada pelaku UMKM agar memiliki peluang dan kesempatan bersaing yang setara dengan industri besar,” Teten Masduki, Menkop UKM (23/8/23).

Dengan populasi yang besar dan keragaman ekonomi, kawasan ini telah menyaksikan lonjakan signifikan dalam jumlah UMKM yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, di tengah peluang yang ada, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan UMKM di ASEAN.

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan UMKM di ASEAN adalah integrasi ekonomi di kawasan ini. Hal ini telah membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, memungkinkan mereka untuk menjual produk dan layanan mereka di berbagai negara ASEAN.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran kunci dalam memfasilitasi akses UMKM ke platform e-commerce dan pemasaran digital, yang dapat membantu mereka menjangkau pelanggan global dengan biaya yang relatif rendah.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah akses terbatas terhadap pendanaan.

Banyak UMKM di ASEAN kesulitan untuk memperoleh pinjaman atau modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Inisiatif pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan dan memberikan pelatihan bisnis kepada UMKM sangat penting untuk memecahkan masalah ini.

Selain itu, perbedaan regulasi dan birokrasi antara negara-negara ASEAN dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan UMKM lintas batas.

Proses perizinan yang kompleks dan perbedaan dalam standar kualitas dapat menghambat perdagangan dan kolaborasi lintas negara.

Koordinasi yang lebih baik antara negara-negara ASEAN dalam hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM lintas batas.

Pertumbuhan UMKM di ASEAN juga harus diiringi dengan peningkatan dalam kualitas produk dan inovasi. UMKM perlu mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing di pasar global.

Inisiatif untuk memberikan pelatihan teknis dan pendampingan kepada UMKM dalam hal ini akan berdampak positif. (S83)

PinterPolitik.com

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki berencana akan memanggil kembali TikTok karena diduga ingkar janji soal Project S yang disinyalir akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Teten mengaku mendapat aduan dari sejumlah produsen lokal yang berjualan di marketplace. Menurut para produsen lokal itu, masih banyak ditemukan barang impor dengan harga sangat murah yang dijual di marketplace TikTok Shop.

TikTok diduga melakukan praktik predatory pricing di platform TikTok Shop. Meskipun begitu, dia belum bisa memastikan apakah produk impor tersebut dikirim secara cross border atau bukan.

“Coba lihat TikTok kan janji untuk tidak melakukan predatory pricing, tapi saya lihat tadi di online ada parfum Rp100, celana pendek Rp2.000. Itu harga pokok penjualan (HPP)-nya saja, ongkos produksinya di dalam negeri sudah pasti di atas Rp15 ribu, nanti saya panggil lagi,” Teten Masduki, Kemenkop UKM (14/8/2023).

Teten belum melihat adanya perubahan dari TikTok sejak dipanggil Juni lalu. Kondisi semacam ini disebut akan memberatkan pelaku UMKM di Indonesia untuk menjalankan bisnisnya.

Dirinya juga menilai adanya kekeliruan dari bea masuk barang-barang semacam ini, sehingga dapat dijual dengan harga murah di marketplace seperti TikTok Shop.

Sebelumnya, TikTok membantah adanya aktivitas yang dicurigai itu setelah melakukan pertemuan dengan Kemenkop UKM. Namun, faktanya disisi lain masih banyak barang murah di platform itu. (S83)

Indonesia Political Review (IPR) prediksi berbagai posisi kena reshuffle

PinterPolitik.com

Kita sepakat ya teman-teman bahwa pandemi Covid-19 ini memang memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Kalau dampaknya terhadap sektor kesehatan, tidak usah diperdebatkan lagi. Itu sudah hal yang pasti.

Namun, jika kita membahas dampaknya pada sektor ekonomi, ini akan menjadi pembahasan panjang banget. Andai dibuat diskusi panel santai atau seminar, kelihatannya gak cukup kalau diperbincangkan hanya satu atau dua jam. Seharian penuh juga mungkin masih kurang dari berbagai sektor seperti pariwisata dan industri besar hingga ojek online dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hehehe.

Dari pariwisata dan industri besar misalnya, sejak awal ditetapkannya pandemi Covid-19 ini sebagai bencana, perputaran uang di sektor ini kembang kempis. Saking parahnya terdampak Covid-19, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemulihan pariwisata akibat Corona lebih lama daripada akibat terorisme.

Tapi, kali ini, kita tidak membahas tentang dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata atau industri besar ya karena dua sektor itu sudah banyak orang yang memperhatikan. Pariwisata tadi sudah ada Menko Luhut yang sudah mengurusi.Kalau industri besar, sudah ada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sering membawa aspirasi mereka.

Kalau UMKM, siapa yang membahas? Jarang banget, bro and sist. Jadi kita akan lebih membahas sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah ini. Harus diakui bahwa sektor ini mendapatkan dampak yang sangat besar. Tidak sedikit UMKM yang lebur dan gulung tikar di tengah pandemi Covid-19.

Di DKI Jakarta, setidaknya ada 13.336 UMKM yang terdampak Covid-19. Di masyarakat Badui, Kabupaten Lebak, setidaknya ada 2.000 UMKM yang sudah gulung tikar, bahkan terdapat 24 ribu UMKM di Cianjur yang terdampak dan puluhan ribu UMKM tersebut terpaksa gulung tikar.

Belum lagi, di wilayah lain seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah luas jawa lainnya. Beeh, mungkin sudah ada ratusan ribu UMKM yang terdampak.

View this post on Instagram

Luhut janji TKA Tiongkok akan bertahap dikurangkan #luhut #luhutbinsarpandjaitan #tka #tenagakerjaasing #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 3, 2020 at 3:25am PDT

Tapi, by the way, melihat kondisi seperti ini, pemerintah kok kelihatannya diam-diam saja ya? Adem ayem gitu, apalagi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UMKM) Teten Masduki. Behh, irit banget dalam berbicara ketika kondisi seperti ini. Kalau bensin yang irit sih bagus ya, tapi kalau sekelas menteri, duh jangan dong.Kan, seorang pengambil keputusan. Bahaya itu.

Pertanyaan lebih jauhnya, kira-kira doi kenapa ya? Masa sih Pak Teten lupa dengan UMKM? Apa Pak Teten bingung mau ambil sikap seperti apa?

Atau jangan-jangan memang tidak tahu harus bersikap bagaimana? Harus berani bersikap loh, pak. Kalau sekelas Menteri bingung ambil sikap dan tindakan, kalau bahasa Jawanya, yo ‘selak ambyar iki wong cilik’, hancur lebur.

Yaa, sesekali muncul ke permukaan gitu pak, tapi kalau muncul jangan hanya memberikan imbauan. Kalau bisa juga sekaligus memberi terobosan konkret dan solutif. Pelaku UMKM kan butuh asupan dan uluran tangan pemerintah.Hehehe.

Kalau melihat dan belajar dari negara tetangga seperti Singapura, mereka sudah membuat kebijakan dan memberikan stimulus paket fiskal sebesar SDG 33 miliar (sekitar Rp 343,1 triliun). Ditambah lagi, ada rencana pemberian stimulus khusus untuk UMKM juga lho. Gak ada niatan mencontoh kebijakan ini, Pak Teten?

Ya, sebagai masyarakat kecil biasa, jika boleh ngasih saran, kelihatannya bapak perlu deh menjalin komunikasi baik dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Curhat atau speak-speak tipis gitu.

Siapa tahu setelah diajak ngobrol, bisa jalan bareng-bareng dan ada secercah harapan bagi pelaku UMKM. Sebagai seorang Menteri, gak mungkin dong bapak tega melihat pelaku UMKM semakin tergencet seperti sekarang. Ditunggu ya pak kehadiran kebijakannya. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Nggak usah berpikir terlalu jauh, ini tugas manusiawi. Saya sendiri juga nggak ngerti.” ~ Jend (Purn) Moeldoko

[dropcap]S[/dropcap]etelah kecele berkali-kali dengan isu reshuffle atau perombakan menteri di Kabinet Kerja, hari ini, akhirnya terjawab juga. Mungkin karena Presiden Jokowi sudah enggak bisa ngeles lagi setelah Khofifah Indar Parawansa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi.

Dari berbagai isu yang berhembus lalu, prediksi bahwa Idrus Marham akan menggantikan posisi Khofifah sebagai Menteri Sosial, ternyata menjadi kenyataan. Hanya saja yang mengejutkan, ternyata Jokowi juga mengganti Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sontak banyak orang pun bertanya-tanya, mengapa ya Teten Masduki yang selama ini terlihat anteng-anteng aja, malah diganti sama Jenderal (Purn) Moeldoko. Ada apa ya dibalik penggantian ini? Apa Pak Jokowi ada masalah dengan pakar ekonomi yang konon dekat dengan Megawati ini?

Selamat atas Pelantikan & Selamat bekerja untuk :
1. Kepala Staf Kepresidenan @GeneralMoeldoko
2. Menteri Sosial @IdrusMarham5
3. Wantimpres Agum Gumelar
4. KSAU Marsdya Yuyu Sutisna pic.twitter.com/0J9zqJuldl

— ERvan#Jokowi2Periode (@BosErvan) January 17, 2018

Ternyata, seperti kata Pak Moel, ga usah mikir terlalu jauh lah. Karena faktanya, Teten emang enggak bakal kemana-mana. Dia bakal tetap di istana juga, cuma jabatannya aja yang berubah jadi Koordinator Staf Khusus Presiden. Woooh, jadi Presiden bukan hanya menukar, tapi juga menambah!

Pertanyaan selanjutnya, kok Pak Moel yang seorang jenderal militer malah dikasih jabatan sebagai KSP ya? Terus dihari yang sama, Jokowi juga mengangkat Jenderal (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), menggantikan posisi Hashim Muzadi yang wafat beberapa bulan lalu.

Berkumpulnya para purnawirawan jenderal di istana ini, jadi sebuah pertanyaan tersendiri lagi. Apakah Jokowi sedang berupaya ‘menguasai’ kekuatan militer dari para purnawirawan jenderal ini? Memulai tahun politik, bisa jadi Jokowi memang berupaya ‘mengamankan’ posisinya dari kemungkinan adanya “serangan lawan”.

Serangan lawan? Widih, udah kayak mau perang aja. Tapi kalau dipikir-pikir, bisa jadi sih. Secara lawan Jokowi juga berasal dari militer. Selain itu, sebagai presiden yang berasal dari sipil, keahlian strategi militer yang dimiliki oleh para jenderal ini, tentu akan sangat membantu dalam pertarungannya nanti. Pemikirannya jauh juga ya. (R24)

PinterPolitik.com

“Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada atas rakyat.” ~ Ir. Soekarno

[dropcap size=big]P[/dropcap]emimpin berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, itulah hakikat dari pemilihan umum (pemilu) langsung. Melalui Pemilu, rakyat memilih sosok yang tak hanya mumpuni dalam memimpin, tapi juga mampu memberi rasa aman dan kesejahteraan. Tak heran bila pemilu kerap diibaratkan sebagai pesta rakyat, karena pada saat itu kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Dua tahun mendatang, pesta itu akan kembali digelar. Rakyat akan memiliki ‘kuasa’ untuk mempertahankan maupun menjegal pemimpin tertinggi negeri. Sejumlah survei dan analisa mulai digelar, memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mampukah presiden masa ini, Joko Widodo, mempertahankan singgasananya? Dan siapakah yang sekiranya akan bernyali untuk mencuri?

“Kami mengharapkan Pak Prabowo tetap sehat dan maju untuk 2019. Sebab, kalau Prabowo terpilih sebagai pemimpin nasional, akan membuat posisi Indonesia lebih kuat,” itulah harapan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Kamis (20/4). Kemenangan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta merupakan tolok ukur untuk mengusung Prabowo Subianto maju sebagai calon Presiden pada 2019.

Wacana akan terjadinya pertarungan kedua kalinya antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 nanti, juga diamini oleh Pengamat Politik Ray Rangkuti, Jumat (13/1) lalu. Secara faktual, menurutnya, hanya nama Prabowo yang mencuat sebagai kandidat alternatif melawan Jokowi. Dari parpol besar lainnya pun, ia melihat belum ada yang kepopulerannya setingkat dan menonjol dari Prabowo.

Survei Kompas: #Jokowi #Prabowo Dominasi Bursa #Pilpres2019 Segini #Elektabilitas Keduanya https://t.co/oH0vIBZHZH via @tribunmedan

— Tribun Medan (@tribunmedan) May 29, 2017

Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi

“Biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi.” ~ Munir

Namun Fadli Zon sebaiknya jangan besar kepala dulu, karena menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Jokowi masih menjadi primadona untuk memimpin Indonesia. “Jika head to head Jokowi versus Prabowo, maka Jokowi 50,2 persen dan Prabowo 28,8 persen. Belum putuskan atau tidak menjawab atau rahasia sekitar 20 persen,” katanya, Rabu (22/3).

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi memang berhasil mengalahkan Prabowo, namun dengan perolehan suara yang tipis, yaitu 70.997.833 suara (53 persen) dan Prabowo 62.576.444 suara (46 persen). Menghadapi 2019 nanti, Jokowi bahkan sudah mengantungi dukungan dari tiga partai, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar, di samping PDI Perjuangan. Namun, dukungan masih dapat berubah, tergantung peta politik jelang pendaftaran calon nanti.

Qodari mengatakan, ada lima tolok ukur masyarakat dalam menentukan presiden yang akan dipilih. Hasil survei ini, lanjutnya, merupakan tanggapan langsung warga. “Lima alasan tertinggi memilih capres, yaitu dekat dengan rakyat 22,4 persen; terbukti kerjanya 18,8 persen; berjiwa sosial dan baik 9,3 persen; membawa perubahan 9,3 persen; dan berani 6,2 persen,” terangnya.

Hasil yang sama juga diraih Harian Kompas, Senin (29/5). Survei yang dilakukan April 2017 menunjukkan 41,6 persen responden menyatakan jika pemilu dilakukan saat ini, akan memilih Jokowi. Sementara Prabowo dipilih 22,1 persen responden. “Survei Saiful Mujani Research and Consulting juga memperlihatkan 58 persen masyarakat cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi‎,” kata Ketua Umum PKPI Hendropriyono, Senin, (12/6).

Mantan kepala BIN tersebut mengatakan, dukungan pada Jokowi tak lepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. Salah satu indikatornya, naiknya peringkat Indonesia sebagai tempat layak berinvestasi. “Lembaga rating Standard & Poor’s menaikkan sovereign rating Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil. United Nations Conference on Trade and Development juga menempatkan Indonesia sebagai negara berprospek investasi ke-4 dunia setelah Amerika, Tiongkok, dan India.”

Melemahkan Presiden Terlemah

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan.” ~ Ir. Jokowi

Prinsip kerja tanpa peduli omongan orang, sepertinya prinsip yang tepat dilakukan Jokowi. Karena sejak terpilih sebagai presiden, ia memiliki jumlah haters yang cukup banyak, terutama dari para pendukung Prabowo. Tipisnya suara kemenangan yang diraih juga menyebabkan pemerintahan Jokowi banyak mendapatkan guncangan dari anggota legislatif yang awalnya berkoalisi sebagai oposisi.

Fakta ini pula yang membuat analis politik dari Northwestern University, Prof. Jeffrey Winters menilai kalau Jokowi adalah presiden terlemah dalam sejarah politik Indonesia. “Jokowi presiden terlemah sejak masa Gus Dur. Dia ditinju oleh tokoh-tokoh politik yang tidak peduli dia jatuh,” kata Winters seperti dikutip dalam Wall Street Journal, Selasa, (28/7/2016).

Lemahnya posisi Jokowi ini, memang pada akhirnya banyak menguntungkan pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Selama tiga tahun pemerintahannya, tak sedikit isu-isu yang dihembuskan untuk menjungkal kepemimpinan Jokowi. Bahkan sempat beredar upaya makar yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dengan mendompleng aksi massa terkait kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu.

Terjangan Fitnah

“Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana, ke pemerintah. Satu, anti-Islam, kedua antek China, ketiga pro-PKI.”

Tiga isu ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5) lalu. Teten yang juga sempat diisukan sebagai antek komunis oleh Alfian Tanjung ini mengimbau, kritik yang ditujukan kepada pemerintah sebaiknya dilakukan secara proporsional.

Tudingan-tudingan bohong yang diarahkan secara masif kepada Presiden Jokowi ini, menurut Teten, sebenarnya untuk membentuk opini masyarakat. Berita-berita bohong itu, lanjutnya, tidak hanya mengotori demokrasi, namun juga tidak produktif di tengah usaha pemerintah menjalankan roda pembangunan nasional. (Baca: Jokowi: PKI, Gebuk Saja!) 

Sangat keterlaluan mereka yg fitnah Jokowi. Presiden RI sampai hrs mempertahankan diri di FB. Mari hantam mrk yg melakukan itu thd Presiden pic.twitter.com/uLzpdBierz

— Daemoen (@Mentimoen) June 5, 2017

Kebijakan Tidak Populis

“Saya tahu, banyak yang memaki-maki saya. Untuk awal-awal. Itu yang karena belum tahu arahnya mau kemana. Saya siap tidak populer. Saya siap dimaki-maki.”

Pernyataan ini Jokowi akui karena sudah siap dengan segala keputusan yang diambil, terutama kebijakan yang tak populis. Ada beberapa kebijakan yang ia ambil dan ini berisiko menggerus popularitasnya. Diantaranya adalah kebijakan mengalihkan subsidi BBM, menolak impor beras, hingga menghukum mati pengedar narkoba.

Jokowi sadar kalau perubahan yang ia dorong akan menyakitkan masyarakat. Namun, semuanya juga harus sadar kalau perubahan biasanya dimulai dengan hal-hal yang sakit. “Jangan dipikir Jokowi penakut, itu yang perlu dicatat. Waktu mengalihkan BBM November lalu, saya diingatkan. ‘Pak Jokowi, kalau mengalihkan akan menghilangkan subsidi, maka popularitas akan jatuh’. Itu risiko. Tidak ada masalah buat saya.”

“Tapi saya yakin tahun ini kita akan tumbuh seperti tahun kemarin. Orang bekerja harus optimis, jangan pesimis. Masyarakat juga harus optimis. Kalau ada suara-suara miring, itu tolong diluruskan. Mohon dijelaskan sebetulnya kondisinya seperti ini. Saya kira itu tugas kita bersama, sehingga tak menjadi rumor yang tak baik,” katanya Sabtu (16/5). (Baca: “Tugu” Rakyat, Simbol Protes Mahasiswa) 

Presidential Threshold?

“Hari ini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan dukungannya kepada Ir Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden RI tahun 2019 yang akan datang.”

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Senin (12/6) secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Namun dukungan PKPI pimpinan Hendropriyono ini tentu tak akan banyak artinya bila ambang batas Presidential Threshold (Pres-T) yang kini tengah diributkan pemerintah dan DPR, ternyata berada di angka di atas 10 persen. Sebab PKPI tidak dapat mengusung Jokowi tanpa berkoalisi dengan partai lainnya.

Tarik ulur ambang batas Pres-T dalam pembahasan RUU Pemilu ini memang akan sangat berpengaruh di Pilpres 2019. Sebagian besar menganggap partai koalisi Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem, ngotot ambang batas tetap 20 persen untuk memantapkan langkah Jokowi sebagai presiden untuk kedua kalinya. Sementara partai-partai kecil yang mendukung Jokowi beranggapan, tingginya ambang batas hanya akan menjegal mereka untuk menjadi partai tunggal pengusung Jokowi. (Baca: Jokowi Dijebak Presidential Threshold)

Belajar Dari SBY

“Dari sisi komitmen dan kepemimpinan, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berbeda sekali dengan Pak Joko Widodo. Dua profesional yang berbeda.” ~ Sri Mulyani Indrawati

Ucapan Menteri Keuangan ini disetujui Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow, ia mengatakan SBY dan Jokowi mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. “Kalau SBY hati-hati betul dalam memilih menteri, karena tidak mau pilih figur yang dicerca publik, dia tidak berani ambil risiko. Jokowi adalah orang yang mau ambil risiko terkait keputusan politiknya,” katanya, 22 Desember 2014.

Dari segi gaya kepribadian, Jokowi juga berbeda sekali dengan SBY. “SBY tidak tahan di-bully sementara Jokowi membiarkan dirinya di-bully. Meskipun dipilih oleh publik, namun dia tidak mau melayani publik secara gampangan,” jelasnya. Tak pelak, keputusannya berefek pada kepuasan kinerja yang rendah yaitu hanya 40,7 persen saja, sedangkan pemerintahan awal SBY, kepuasan masyarakat mencapai 70 persen.

Kepuasan masyarakat memang sangat berpengaruh pada tingkat elektabilitas, sikap hati-hati SBY ini juga yang pada akhirnya menuntunnya menjabat sebagai presiden selama dua periode. Walaupun di tahun 2017 ini tingkat kepuasan masyarakat meningkat menjadi 66,4 persen, namun mampukah Jokowi mengambil hati sebagian masyarakat yang sudah terlanjur kecewa, pada Pilpres 2019 nanti?

Peneliti Senior Network for South East Asian Studies, Muchtar Effendi Harahap berpendapat Jokowi akan sulit menang pada Pilpres 2019 mendatang. “Parpol pendukung Jokowi sangat mungkin gagal mempengaruhi massa pemilih. Mengapa? Mesin parpol tidak akan bekerja efektif dan mendulang suara pemilih maksimal untuk Jokowi, karena pamor PDI Perjuangan pun tengah merosot,” terangnya, Sabtu (27/5).

Muchtar juga melihat sebagian umat Islam masih menganggap rezim Jokowi adalah rezim anti-umat Islam dan kerap mengkriminalisasi aktivis dan ulama Islam. “Itu akan diperkuat lagi apabila PPP dan PKB selaku parpol Islam tidak mendukung resmi Jokowi,” katanya. Apalagi selama tiga tahun berkuasa, Jokowi dinilai belum berhasil menunjukkan prestasi sesuai janji kampanye dan rencana pembangunan nasional jangka menengahnya.

Di sini lain, Qodari berpandangan kalau elektabilitas Jokowi akan tetap meningkat walaupun dukungan parpolnya rendah. Kinerja Jokowi-JK yang tinggi dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesetabilan harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi, eksekusi hukuman bagi pengedar narkoba, dan hubungan baik dengan Arab Saudi, menjadi alasan utama masyarakat memilihnya. Jadi, mampukah Jokowi memenangi pertarungan Pilpres 2019 nanti? Berikan pendapatmu. (Berbagai sumber/R24)

Pewawancara: Kate Walton

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]egitulah para petani wilayah Pegunungan Kendeng, Provinsi Jawa Tengah, menyanyi sambil duduk di depan Istana Negara, Jakarta. Sejak Senin (13/3/2017), puluhan petani melakukan aksi ‘Pasung Kaki Jilid II” di sana. Tiap hari jumlah peserta meningkat, dan pada  Jumat (17/3) sore, sudah 50 petani yang memasung kakinya dengan cara disemen.

Petani-petani Kendeng itu bersedia mengecor kakinya sebagai unjuk rasa atas pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Mereka menolak pabrik tersebut, karena akan merusak lingkungan setempat, terutama sumber air bersih.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan izin untuk pembangunan pabrik semen, walaupun telah ada putusan  Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan petani Kendeng untuk menghentikan pembangunan pabrik. Maka, warga meminta Gubernur Ganjar untuk mematuhi putusan MA.

Sudah banyak yang bicara tentang Kendeng, baik di media massa maupun di media sosial. Namun, masih ada mitos yang beredar, termasuk bahwa perempuan-perempuan yang menyemen kaki ‘dieksploitasi’. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, PinterPolitik.com berbicara langsung dengan salah seorang tokoh petani Kendeng, Ibu Sukinah (41 tahun).

Sukinah merupakan pemimpin perempuan petani Kendeng dan dianggap motivator peserta pasung kaki. Pak Gunretno, petani yang juga tokoh masyarakat Kendeng, pernah mengatakan bahwa Sukinah “berbeda dari yang lain”, karena memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada petani lain.  Sukinah hanya berpendidikan SD, tapi hanya dia yang bisa menyelesaikan debat internal kelompok Kendeng melalui mediasi. Sukinah juga memimpin aksi pemasangan tenda di jalan yang menuju pabrik semen di Kendeng pada Juni 2014. Tendanya dibongkar secara paksa oleh pendukung pabrik – kaki Ibu Sukinah dan ibu lain diinjak, dan dua perempuan dilemparkan dari tenda. Mereka diancam, siapa yang menolak akan diculik. Sejak kejadian itu, Sukinah menjadi lebih yakin bahwa apa yang kelompok “Kendeng Melawan” lakukan adalah gerakan yang benar.

Pada 13-19 Maret 2017, untuk kedua kalinya Ibu Sukinah mengecor kaki, juga untuk menolak pabrik semen tersebut. Yang pertama pada pertengahan tahun 2016. Bedanya, pada kesempatan pertama penyemenan dilakukan selama satu hari. Kaki para petani disemen pada pagi dan dibongkar sore harinya. Sedang untuk kali ini, pada saat tidur pun kaki mereka dicor.

Selamat malam semua. Tidur yang nyenyak. #dipasungsemen2 pic.twitter.com/F5Dsx8bKwL

— febriana firdaus (@febrofirdaus) March 16, 2017

Ibu Sukinah mengakui dirinya hanya  petani biasa. Tujuannya mengikuti unjuk rasa demi melestarikan lingkungan hidup wilayah Pegunungan Kendeng. Seperti dikatakan Pak Gunretno, kelompok Kendeng Melawan “tidak menolak pembangunan, hanya ingin pembangunan yang benar-benar mendukung masyarakat.” Begitulah tujuan aksi Selamatkan Kendeng ini.

Berikut adalah wawancara di depan Istana Negara Jakarta pada Kamis (16/3).

Pinter Politik: Terima kasih, Ibu, sudah bersedia bicara dengan kami. Ibu dari desa mana dan Kabupaten mana?

Sukinah: “Nama saya Sukinah, dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunung, Kabupaten Rembang.”

Pinter Politik: Ibu tinggal di situ sejak lahir?

Sukinah: “Ya, sejak saya lahir, sejak nenek moyang kami, sampai kini kami  masih tinggal di situ.”

Pinter Politik: Masih ada keluarga di situ?

Sukinah: “Ya, masih ada.”

Pinter Politik: Ibu bisa ceritakan sedikit tentang kehidupan di situ?

Sukinah: “Kehidupan saya itu sehari-hari bertani. Kami tiap hari, walaupun apa ya Mbak, kadang-kala kami jualan, kalau hari Senin dan Kamis  sampai jam 9 pagi. Tapi, tiap hari kami bertani dan mencari rumput buat ternak.”

Pinter Politik: Dan sekarang di sana, alam masih indah, masih alami?

Sukinah: “Kalau dulu itu sangat indah. Kalau sekarang karena tambang, sudah agak berkurang, apalagi kalau ada pabrik semen dan tambang-tambang lagi.”

Pinter Politik: Menurut ibu, kalau pabrik semen dibangun di situ, dampaknya akan seperti apa?

Sukinah: “Dampaknya sekarang sudah dampak sosial: sama tetangga dan sama antardesa sudah nggak rukun.”

Pinter Politik: Kira-kira akan ada dampak yang positif, yang bagus dari pabrik semen?

Sukinah: “Bagi aku sama dulur-dulur petani, nggak ada, sama sekali.”

Pinter Politik: Sama sekali tidak ada?

Sukinah: “Nggak ada.”

Pinter Politik: Tujuan dari protes ini apa saja, Bu?

Sukinah: “Tujuan kami ingin bertemu Pak Jokowi untuk menutup pabrik semen yang ada di Rembang, menutup tambang-tambang. Terutama di Jawa Tengah ini [supaya] nggak ada pabrik semen. Untuk melestarikan alam karena Jawa ini sudah rawan bencana, pada penduduk juga, bencana bisa diantisipasi sebelum terjadi.”

Pinter Politik: Kenapa Ibu Sukinah  mau terlibat dalam protes ini?

Sukinah: “Karena ibu bumi aku ibaratkan sebagai ibu aku sendiri. Kalau manusia melahirkan manusia, tapi kalau bumi melahirkan air, melahirkan tanaman oleh makhluk yang hidup di bumi ini.”

Pinter Politik: Ibu mau berapa lama di sini [di depan Istana Negara] pasung kaki?

Sukinah: “Aku belum tahu sampai berapa lama. Ya, sampai berhasil, Mbak.”

Pinter Politik: Berhasil itu berarti apa buat ibu?

Sukinah: “Sampai kami bertemu dengan Pak Jokowi, dan apa yang kami inginkan sama dulur-dulur itu dilaksanakan Pak Jokowi, supaya pertanian  tetap diutamakan, terutama Jawa Tengah  lumbang panen Nusantara. Jadi, bukan untuk Jawa aja, Mbak, untuk luar Jawa juga.”

Pinter Politik: Kalau izin buat pabrik semen  tidak dicabut, bagaimana Bu?

Sukinah: “Kalau itu saya belum bisa jawab, ya, Mbak. Karena belum ada faktanya. Jadi sampai kapan kami berharap Pak Jokowi melaksanakan program Nawa Cita? Tapi,  kenapa petani malah nggak [dapat apa-apa]… ya, tapi saya masih berpositif sama Pak Jokowi bahwa dia pro-rakyat, pro-orang kecil seperti kami.”

Pinter Politik: Apakah Ibu sudah dengar bahwa ada surat dari kelompok dengan nama Aliansi Perempuan Masyarakat Rembang yang mengatakan perempuan-perempuan yang ikut aksi ini dieksploitasi?

Sukinah: “Itu siapa yang bilang? Menurut aku itu, dia iri. Dia kan pengen, cuma kan kalau dia nggak dibayar, dia nggak mau. Kalau kita itu dari hati sendiri, karena kami merasa daripada sakit besok seperti apa [buat] anak cucu, lebih baik sekarang dirasakan, besok anak cucu tinggal enaknya, seperti itu.”

Pinter Politik: Jadi tidak ada eksploitasi perempuan?

Sukinah: “Nggak ada! Ini kemauan sendiri, nggak ada yang ajak kok.”

Pinter Politik: Terima kasih, Bu Sukinah. Semoga kuat terus, semangat terus.

Sukinah: “Terima kasih, Mbak.”

Diterima Teten Masduki

Pada Senin (20/3), beberapa peserta aksi pasung kaki dipanggil ke Kantor Staf Kepresidenan. Sukinah satu satu yang diundang. Namun, mereka tidak bertemu dengan Presiden Jokowi, hanya diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pesan yang disampaikan oleh Teten Masduki, pabrik PT Semen Indonesia di Kendeng tidak akan berfungsi sebelum hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikeluarkan.

Para petani Kendeng mengatakan mereka tidak puas dengan apa yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, karena sudah ada putusan MA. Oleh karena itu, menurut Sukinah dan Gunretno, aksi akan berlanjut di depan Istana Negara sampai izin yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Tengah dicabut.

Saat ditanya setelah kembali dari Kantor Staf Kepresidenan, Sukinah mengatakan, dia optimistis hasil yang mereka inginkan tercapai.*