Audio ini dibuat menggunakan AI.

Harapan investasi besar dari pebisnis Elon Musk tampak begitu tinggi saat disambut dan dijamu oleh pejabat sekaliber Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga beberapa pejabat terpilih lain. Akan tetapi, sambutan semacam itu agaknya belum akan membuat CEO SpaceX hingga Tesla itu menanamkan investasi lebih di Indonesia. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah kedatangan CEO Apple Tim Cook dan CEO Microsoft Satya Nadella “dirayu” Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menanamkan investasinya, kali ini Indonesia kembali kedatangan sosok yang dinantikan.

Kini, Menko Marves Luhur Binsar Pandjaitan menjadi pejabat pertama yang menyambut CEO SpaceX, Tesla, hingga X, Elon Musk pada hari Minggu 19 Mei 2024 di Bali. Pada April 2022 lalu, Luhut pula yang memimpin delegasi Indonesia bertemu Elon Musk di tempat manufaktur Tesla di Texas, Amerika Serikat (AS).

Pada edisi kali ini, kedatangan Musk dalam rangka menghadiri World Water Forum ke-10 serta peluncuran Starlink (layanan internet) bersama Presiden Jokowi di salah satu Puskesmas di Denpasar.

Namun, investasi Musk di Indonesia masih “tipis-tipis” jika dibandingkan dengan potensi besar di bidang lain seperti, misalnya, yang terkait kendaraan listrik dan baterainya.

Belum termasuk untuk menyokong IKN Nusantara dengan berbagai platform perusahaan teknologi turunan di bawah komando Musk.

Akan tetapi, sambutan dan ekspektasi itu kiranya belum cukup untuk membuat Musk menanamkan investasinya secara maksimal di Indonesia. Mengapa demikian?

Frontman Illusion Landa Luhut-Jokowi?

Agaknya terdapat political miscomprehension atau kesalahpahaman tertentu mengenai euforia dan ekspektasi terhadap seseorang yang terlihat berpengaruh padahal sebenarnya tidak berpengaruh karena ada beberapa “sosok berpengaruh” tak kasat mata lain di belakang mereka. Dalam hal ini, case Musk di Indonesia.

Hal itu dapat dipahami melalui lensa frontman illusion, yakni sebuah konsep yang dapat diterapkan untuk memahami political miscomprehension seputar tokoh berpengaruh seperti Elon Musk.

Pada dasarnya, konsep tersebut menggabungkan unsur-unsur psikologi politik, studi media, dan pengaruh ekonomi untuk menjelaskan bagaimana persepsi publik, politisi, maupun para pejabat pemerintah sering kali dikaburkan oleh tokoh-tokoh yang tampak memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan.

Padahal, kekuasaan decision maker atau pengambilan keputusan yang sebenarnya terletak pada entitas yang kurang terlihat. Pada kenyataannya pula, ekspektasi itu kerap mengabaikan jejaring kompleks yang terdiri dari para pemangku kepentingan, investor lain, dan pendukung keuangan yang mempunyai pengaruh besar atas keputusan dan arahan perusahaan mereka.

Hal ini menciptakan ilusi bahwa kekuasaan yang dirasakan sosok tertentu tidak sebanding dengan otonomi pengambilan keputusan mereka yang sebenarnya.

Terdapat tiga elemen kunci yang kiranya memengaruhi ilusi tersebut. Pertama, euforia masyarakat dan pemerintah terhadap tokoh-tokoh berpengaruh dapat menyebabkan mereka melebih-lebihkan pengaruh individu.

Dalam hal ini, para pejabat di Indonesia mungkin memuji potensi investasi Musk karena reputasinya dan konstruksi kolektif kepadanya sebagai inovator dan pengusaha terkemuka.

Kedua, terkait amplifikasi media, yang mana dalam hal ini sering kali memperkuat kepribadian seseorang, dengan fokus pada pernyataan, penampilan, dan branding personal mereka.

Fokus media ini semakin memperkuat keyakinan bahwa individu-individu ini adalah penggerak utama di balik keputusan bisnis yang signifikan.

Ketiga dan yang kiranya patut dipahami bersama, di belakang tokoh-tokoh terkemuka seperti Musk, terdapat para pemangku kepentingan yang besar.

Dalam kasus Elon Musk mengakuisisi Twitter saja, misalnya, entitas seperti Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Sequoia Capital, Binance, dan The Qatar Investment Authority memainkan peran krusial.

Para investor ini memberikan pendanaan penting, arahan strategis, dan manajemen risiko, yang sering kali lebih membentuk strategi jangka panjang bisnis dan keputusan investasi.

Di titik ini, “reality check” atau peninjauan realitas yang komprehensif mengenai derajat euforia maupun ekspektasi harus diselaraskan dengan perubahan ekosistem investasi di dalam negeri yang masih jauh dari kata “nyaman” bagi para investor.

Logika Cuan di Indonesia Belum Masuk?

“Peninjauan realitas” tampaknya telah eksis di benak para pemangku kebijakan Indonesia saat Luhut sendiri mengungkapkan bahwa Musk masih menunggu beberapa waktu untuk berpikir mengenai investasi.

Faktor yang melatarbelakangi frontman illusion dalam case Musk, tak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi penunjang investasi dalam negeri yang masih belum memenuhi logika keuntungan bagi para stakeholder.

Berkaca pada Apple, misalnya, investasi bak langit dan bumi dengan Vietnam dinilai berkat regulasi dan situasi sosiopolitik Indonesia yang tak ideal.

Regulasi seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan lain lain yang kerap berubah, serta faktor add-cost seperti pungutan liar (pungli) dari oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) dan biaya-biaya tambahan lain agaknya menjadi variabel yang membuat para penentu keputusan investasi para taipan dunia terhambat di Indonesia.

Deretan hambatan itu kemungkinan besar telah dipahami oleh para pemangku kebijakan tanah air. Political will dan keberanian yang seolah masih belum terlihat untuk memudahkan regulasi, menumpas oknum ormas yang membebani, hingga mengesampingkan kepentingan pribiadi.

Jika ekosistem investasi Indonesia tak mengalami perubahan signfikan, boleh jadi euforia sambutan dan ekspektasi kepada para investor kelas kakap dunia akan terus bertepuk sebelah tangan. (J61)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pengusaha Elon Musk akan datang ke Jakarta pada akhir September atau awal Oktober 2023 untuk membahas kelanjutan rencana investasi di Indonesia.

Luhut mengatakan kedatangan Elon diantaranya untuk memastikan kerja sama Starlink dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk infrastruktur ribuan puskesmas di wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T). Selain itu, Elon juga akan membahas rencana pembuatan pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia.

PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan jika pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Elon Musk berencana akan berkunjung ke Jakarta akhir September atau awal Oktober mendatang.

Kedatangan Elon guna menindaklanjuti rencana investasi di Indonesia. Salah satunya, Elon akan memastikan proses kerja sama Starlink dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Starlink merupakan layanan satelit internet milik Elon Musk. Menurut Luhut, Elon berharap agar proses penggunaan satelit yang dikembangkan Starlink dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat Indonesia di pedesaan.

Internet Starlink diperlukan untuk infrastruktur ribuan puskesmas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang akan memudahkan operasional fasilitas pelayanan kesehatan di tiap puskesmas.

“Nanti Elon akan ke Jakarta pada akhir September atau awal Oktober. Diharapkan Starlink yang digunakan Kemenkes di daerah terpencil bisa di cover dengan internet bagus, Elon juga akan masuk ke pembuatan lithium battery, kalau semua proses negosiasi selesai pada September akhir atau awal Oktober itu semua akan ditandatangani di Jakarta,” Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (14/8/2023).

Lebih lanjut, Luhut juga mengklaim jika Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan prioritas Elon berinvestasi.

Kemudian, Luhut juga mengatakan kedatangan Elon ke Jakarta juga akan membahas investasi pembuatan material dari baterai litium.

Nantinya, semua proses tandatangan kontrak akan terlebih dahulu dipersiapkan dan dinegosiasikan. Jika semua berjalan lancar, maka penandatanganan akan dilakukan di Jakarta.

Namun, Luhut belum bisa memastikan estimasi nilai investasi yang akan masuk ke Indonesia dari Elon Musk.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia telah lama membujuk Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada April 2022 lalu, Luhut sendiri datang untuk bertemu Elon di GigaFactory Tesla, Texas, AS untuk membujuk pengusaha tersebut mau berinvstasi di Indonesia.

Setelah pertemuan itu, Luhut juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Elon pada Mei 2022 di kantor SpaceX sebagai tindak lanjut dari pertemuan Elon dan Luhut. (S83)

BYD, perusahaan mobil listrik Tiongkok berhasil mengalahkan kompetitornya Tesla. Padahal sebelumnya, Elon Musk, CEO Tesla sempat meremehkan perusahaan BYD.

BYD menjadi salah satu ambisi Tiongkok untuk mengembangkan pasar mobil listrik ke seluruh dunia dengan keunggulan harganya yang murah. Saat ini, BYD sudah mulai melakukan ekspansi perusahaannya di Kawasan Eropa seperti Jerman, Norwegia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Selain itu, BYD juga disebut akan masuk ke Indonesia.

PKS Mendadak Jadi Tesla?

Ada kabar heboh nih, mendadak akun YouTube resmi PKS diretas berubah menjadi akun yang logonya menggunakan logo perusahaanTesla Inc.

Akun yang diretas itu merubah konten PKS menjadi konten Promosikan Elon Musk dan dunia kripto.

Ahmad Mabruri, Ketua DPP PKS mengkonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan, “Akun YouTube Resmi PKS TV telah dihack. Diubah nama akunnya menjadi Tesla Inc. dan mengunggah video tentang Elon Musk dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kripto,”.

Alih-alih melihat ada unsur olitis dibalik peretasan, PKS menduga hal tersebut hanya berkaitan dengan promosi dunia kripto. Argumen ini diperkuat dengan korban peretasan sebelumnya yaitu Raditya Dika dan Arief Muhammad yang sama sekali tidak punya afiliasi dunia politik, yang hanya publik figur biasa.

PinterPolitik.com

“(Dulu) masih pasir, bagus. Sekarang sudah merah” – Pola, From Dreams to Dust (2022)

Kita semua tahu bahwa film merupakan sebuah media visual – biasanya juga disertai audio – yang menyampaikan sebuah cerita (story) yang menghibur dan menggugah. Tanpa disadari, film turut mengundang reaksi dari para penontonnya.

Salah satu film Indonesia yang paling baru yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap (2022), misalnya, bisa membuat para penonton terhanyut dengan kisah sedih, drama, dan tema yang diangkat oleh film yang disutradarai Bene Dion ini.

Dalam film itu, diceritakan bagaimana sepasang orang tua berusaha meyakinkan anak-anaknya yang telah merantau untuk pulang ke kampung halaman. Di sinilah, letak story yang disajikan Ngeri-Ngeri Sedap bisa membuat banyak penontonnya merasa relate – khususnya mereka yang sudah lama merantau tanpa bisa bertemu dengan keluarga di kampung halaman.

Nah, kebanyakan film yang bagus dan berhasil menarik perhatian adalah film yang menyajikan stories yang relatable bagi banyak orang. Selain dua film di atas, mungkin ada film lain yang juga bisa membuat merasa orang relate, yakni sebuah film dokumenter yang berjudul From Dreams to Dust (2022).

Film yang disutradarai oleh Stephanie Tangkilisan, BA, MA, dan ko-sutradara bernama Muhammad Fadli tersebut mengikuti cerita seorang mantan nelayan yang beralih profesi menjadi sopir yang bernama Pola di tambang nikel yang terletak di desa Tapunggaeya, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pola dan keluarganya akhirnya harus menghadapi situasi yang berbeda setelah perusahaan tambang nikel tiba di desa mereka. Ancaman-ancaman bencana alam – seperti banjir dan tanah longsor – menjadi kekhawatiran konstan yang mereka rasakan ketika hujan deras turun. 

Mungkin, perasaan sedih yang relatable inilah yang kemudian muncul di benak para hadirin dalam Bedah Ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kamis, 20 Oktober 2020, lalu. 

Dalam kegiatan yang mengundang Stephanie Tangkilisan sebagai pakar film dokumenter tersebut, dijelaskan bagaimana industri mobil listrik yang kerap digadang menjadi solusi atas perubahan iklim ternyata tidak sebersih itu. “Ada cost (sosial dan lingkungan) yang dibayarkan,” ungkap Stephanie kepada para peserta mahasiswa dan mahasiswi UIN Jakarta.

Bukan tidak mungkin, fakta yang diungkapkan oleh Stephanie melalui film tersebut sebenarnya adalah kenyataan “gelap” yang selama ini membayangi Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri – melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan – juga berusaha mendekati CEO Tesla Elon Musk yang memang mengatakan bahwa perusahaannya membutuhkan lebih banyak nikel.

Menariknya lagi, mengacu pada pernyataan Luhut, Musk juga disebut telah sepakat untuk membeli nikel dari Indonesia. Sayangnya, pembelian itu justru tidak melalui pemerintah Indonesia.

Cukup ironis apabila akhirnya hilirisasi nikel malah berujung pada kerusakan lingkungan yang juga malah tidak melibatkan pemerintah Indonesia yang seharusnya bertanggung jawab pada masyarakat – termasuk penduduk sekitar pertambangan.

Mengapa ini semua bisa terjadi? Pola politik apa yang sebenarnya melatar-belakangi fenomena ini? Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap persoalan nikel ini?

“Diperdaya” Elon Musk?

Kehadiran perusahaan-perusahaan asing dalam pertambangan minyak dan mineral seperti nikel sebenarnya bukanlah hal baru di dunia. Ini seakan-akan sudah menjadi sebuah sistem dan cara kerja dunia, termasuk di Indonesia.

Terdapat sebuah teori menarik yang dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein dalam tulisannya yang berjudul “World-systems Analysis” dalam buku World System History. Melalui teori itu, Wallerstein membagi dunia menjadi tiga macam negara, yakni negara core, negara semi-periphery, dan negara periphery.

Klasifikasi ala Wallerstein ini didasarkan pada pola hubungan yang terjalin di antara negara-negara tersebut. Negara-negara core adalah negara-negara maju dan industrial yang menjadi pusat tersebarnya modal (kapital) hingga mencapai dominansi dalam ekonomi – mulai dari produktivitas, fnansial, hingga perdagangan.

Sementara, negara-negara periphery adalah negara yang memiliki posisi yang lebih lemah dalam hal ekonomi. Disertai dengan institusi negara yang lemah serta kesenjangan sosial yang menganga, negara periphery biasanya menjadi tempat di mana negara-negara core mendapatkan barang-barang mentah (raw materials).

Terakhir, ada juga negara-negara semi-periphery. Negara-negara ini merupakan negara-negara berkembang yang mulai melakukan industrialisasi. Meski begitu, negara-negara ini masih memiliki sejumlah karakteristik seperti negara periphery.

Indonesia sendiri – mengacu pada tulisan Jason P. Abbott yang berjudul Economic Development in the East Asian (Semi)Periphery: Reintroducing Dependency as a Conceptual Tool of Analysis – merupakan negara yang dikategorikan dalam klasifikasi negara semi-periphery.

Ekstraksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing terhadap nikel di Indonesia bisa jadi menunjukkan bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara semi–periphery yang turut dikeruk raw materials-nya. Tesla yang disebut telah sepakat membeli nikel Indonesia, misalnya, merupakan perusahaan yang berasal dari negara core, yakni Amerika Serikat (AS).

Belum lagi, selain Tesla, masih banyak juga perusahaan-perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang juga melakukan aktivitas pertambangan di sejumlah daerah di Sulawesi. Beberapa di antaranya adalah Tsangshan Steel Holding dan Huayou Cobalt.

Jika Indonesia akhirnya malah menjadi negara semi-periphery dengan masuknya perusahaan-perusahaan tambang nikel, bukan tidak mungkin masyarakat setempat malah semakin terpinggirkan kepentingannya. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi persoalan seperti yang dialami Pola di Tapunggaeya?

Masa Depan Nikel ala Jokowi-Luhut?

Di masa mendatang, nikel disebut-sebut akan menjadi salah satu komoditas terpenting di dunia. Dalam skenario yang mana dunia mencapai emisi net-zero, kendaraan bertenaga listrik akan semakin diandalkan sebagai moda transportasi – baik kendaraan pribadi maupun angkutan publik seperti bus listrik yang sudah mulai digunakan di Jakarta.

Setidaknya, pandangan soal bagaimana nikel bisa menjadi “minyak” baru ini diungkapkan oleh CEO Tesla sendiri, yakni Elon Musk. Tidak hanya Musk, Lukas Boer, Andrea Pescatori, Martin Stuermer, dan Nice Valckx dalam tulisan mereka yang berjudul Metals May Become the New Oil in Net-zero Emissions Scenario juga mengatakan demikian.

Logam seperti nikel akan memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Ini disebabkan oleh bagaimana teknologi-teknologi rendah emisi seperti kendaraan bertenaga listrik lebih membutuhkan logam daripada kendaraan-kendaraan bertenaga bahan bakar fosil.

Mungkin, inilah mengapa Jokowi dan Luhut begitu gencar dengan kebijakan-kebijakan hilirisasi nikel – menekankan pada bagaimana logam-logam mentah tersebut diproses menjadi nikel di dalam negeri.

Namun, bila pemerintah Indonesia memang ingin mengoptimalkan kesempatan emas ketika nikel menjadi “minyak” baru, apa yang perlu dilakukan bila ternyata industri tambang nikel justru merugikan masyarakat dan lingkungan?

Bila memang nikel adalah “minyak” baru, mungkin kita bisa membandingkannya dengan politik ekonomi minyak itu sendiri. Pasca-Perang Dunia II, banyak negara-negara penghasil minyak – khususnya negara-negara Timur Tengah dan Amerika Latin – membuka sumur-sumurnya kepada perusahaan-perusahaan asing.

Namun, keterbukaan ini perlahan berubah pada beberapa dekade berikutnya, yakni sekitar tahun 1970-an. Manfaat yang diinginkan oleh negara-negara dunia ketiga ini – seperti efek trickle-down (manfaat ekonomi yang turut diturunkan kepada masyarakat kelas bawah dari aktivitas ekonomi kelas atas) – ternyata tidak sepenuhnya terwujud.

Mengacu pada penjelasan Paul Stevens dalam tulisannya yang berjudul National Oil Companies and International Oil Companies in the Middle East: Under the Shadow of Government and the Resource Nationalism Cycle, negara-negara ini akhirnya memiliki justifikasi politik untuk menerapkan kebijakan yang lebih memihak kepada mereka sendiri. Pasalnya, perusahaan-perusahaan asing dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebenarnya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh negara semi-periphery dan periphery, yakni dengan membuat regulasi agar efek trickle-down tersebut bisa terjadi. Namun, berdasarkan justifikasi tersebut, negara-negara penghasil minyak ini akhirnya menggunakan solusi lain, yakni nasionalisme sumber daya alam (resource nationalism).

Caranya adalah dengan melakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan minyak asing. Salah satu negara Timur Tengah yang melakukan langkah ini adalah Iran, yang mana kini sering menggunakan minyak bumi sebagai salah satu instrumen dalam mempengaruhi politik internasional – disertai dengan keuntungan geografis seperti Selat Hormuz. 

Bukan tidak mungkin, bila skenario net-zero di masa depan sepenuhnya terwujud, Indonesia bisa menggunakan nikel sebagai keping dalam tawar-menawar (bargaining chip) dengan perusahaan asing dan negara-negara lain. Lagipula, persoalan sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah – menciptakan justifikasi politik untuk memainkan politik tawar-menawar dengan pihak-pihak tersebut. 

Apalagi, dampak-dampak lingkungan yang disebabkan nikel bisa saja sulit – mungkin bahkan tidak bisa – dikembalikan seperti semula (irreversible). Kalau bukan pemerintah kita sendiri yang peduli, lantas, siapa lagi? (A43)

Tesla disebut sepakati pembelian nikel US$ 5 miliar (Rp 74,5 triliun)

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan sebut akan bertemu dengan CEO sekaligus Founder Tesla, Elon Musk. Tujuannya adalah untuk menagih kejelasan minat investasi Tesla di Indonesia.

Indonesia dan Tesla sudah menjalin komunikasi terkait investasi dari tahun 2020, namun hingga kini perkembangannya selalu terlihat mengambang.

PinterPolitik.com

Pada September 2021 lalu, sebuah film menarik yang memiliki tema politik dirilis dan tayang di banyak negara, termasuk Indonesia. Judul film yang dibintangi oleh Timothée Chalamet dan Zendaya berjudul Dune (2021) ini berangkat dari kisah dalam novel yang berjudul sama karya Frank Herbert yang terbit pada tahun 1965 silam.

Mengapa film ini bisa dibilang memiliki tema politik? Gambaran permainan politik ini sangat terlihat dari perebutan kekuasaan dari keluarga-keluarga bangsawan – seperti antara keluarga Harkonnen dan keluarga Atreides.

Tidak hanya perebutan kekuasaan atas posisi dan kewenangan politik saja, Atreides dan Harkonnen juga bersaing untuk memperebutkan sumber daya alam yang hanya ada di Arrakis, yakni “rempah-rempah” atau “spice”. Mineral tersebut menjadi berharga karena hanya bisa didapatkan dari planet Arrakis.

Perebutan kekuasaan atas kewenangan terhadap sumber daya alam seperti ini setidaknya menggambarkan realitas politik di dunia nyata. Contoh historis yang paling mirip bisa dibilang adalah kolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa di segala penjuru dunia – mulai dari Afrika, Amerika, hingga Asia. 

Tidak dapat dipungkiri, perebutan akses terhadap sumber daya alam juga terjadi di antara bangsa-bangsa Eropa sendiri. Kepulauan Maluku yang dijuluki sebagai Kepulauan Rempah (Spice Islands) oleh bangsa-bangsa Eropa, misalnya, menjadi salah satu wilayah di bumi Asia yang diperebutkan karena sumber daya alam yang dimilikinya.

Perebutan untuk penguasaan sumber daya rempah-rempah di Maluku terjadi pada abad ke-16 dan abad ke-17 antara Belanda dan Portugis. Bahkan, persaingan sempat berujung pada peperangan sekitar tahun 1600-an – juga melibatkan kerajaan setempat seperti Kesultanan Ternate.

Namun, siapa sangka bila persoalan sumber daya ini masih terjadi di masa kontemporer seperti sekarang. Perusahaan mobil listrik dari Amerika Serikat (AS) yang bernama Tesla, misalnya, mencari sumber-sumber mineral di luar AS untuk dijadikan baterai litium – salah satunya adalah nikel yang dimiliki oleh Indonesia.

Tentu saja, seperti Atreides yang bekerja dengan warga setempat Fremen, Tesla pun perlu bekerja sama dengan pemerintah setempat, yakni pemerintah Indonesia. Namun, hal demikian tidak terjadi.

Pasalnya, meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa Tesla telah membeli produk-produk nikel Indonesia, sumber informasi lain mengatakan bahwa Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk justru membeli nikel Indonesia bukan dari perusahaan Indonesia, melainkan dari dua perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bukan tidak mungkin, akhirnya sejumlah pertanyaan muncul. Mungkinkah ini bentuk perebutan sumber daya baru layaknya kolonisasi atau penjajahan di masa lalu? Mengapa bisa saja informasi ini menggambarkan adanya “Dune” baru di Indonesia kala era kontemporer?

Koneksi Luhut, Tesla, dan Tiongkok

Salah satu faktor yang bisa jadi menyebabkan hal demikian terjadi adalah bagaimana sejarah perusahaan-perusahaan asal Tiongkok tersebut bisa masuk dan beroperasi di Indonesia. Pasalnya, Luhut merupakan salah satu figur di pemerintahan Jokowi yang paling getol dalam mendorong hilirisasi nikel. 

Luhut bisa dibilang menjadi salah satu pemimpin diplomatik yang berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia. Mengacu pada tulisan Noto Suoneto berjudul How Prabowo Subianto Has Helped Shape Indonesia’s Foreign Policy, sang Menko Marves memiliki peran besar dalam diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.

Dengan peran Luhut yang besar dalam diplomasi ekonomi Indonesia, menjadi menarik pula untuk diamati tipe kepemimpinan diplomatik seperti apa yang dijalankan oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tersebut. Bukan tidak mungkin, ini juga berkaitan dengan hubungan diplomatik yang dibangun dalam kebijakan diplomasi ekonominya.

Negara mana lagi yang seakan-akan mendapatkan perlakuan khusus dari diplomasi ekonomi Luhut bila bukan Tiongkok? Dalam banyak pertemuan tingkat tinggi dengan Tiongkok, Menko Marves selalu hadir.

Bahkan, Luhut sering menyebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok Wang Yi sebagai sahabatnya. Sang Menko Marves juga pernah menyebutkan bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok adalah sesuatu yang tidak terhindarkan (inevitable) bagi Indonesia.

Dua perusahaan Tiongkok yang disebut menjadi mitra bagi Tesla untuk pengadaan nikel juga merupakan investor yang mana Luhut bisa saja mengambil peran agar perusahaan-perusahaan itu bisa masuk ke Indonesia.

Zhejiang Huayou Cobalt, misalnya, merupakan salah satu investor Tiongkok yang menanamkan modalnya untuk smelter nikel di Indonesia. Berdasarkan laporan Media Nikel Indonesia, Huayou merupakan salah satu perusahaan investor yang melaporkan langsung komitmen investasinya kepada sang Menko Marves saat berkunjung ke Tiongkok.

Menariknya, bukan hanya Luhut yang dinilai memiliki kedekatan hubungan dengan Tiongkok, melainkan juga Tesla dan BlackRock – salah satu pemegang saham besar di Tesla. Elon Musk, misalnya, seakan-akan menjadi contoh lambang kesuksesan di Tiongkok.

Tesla juga menjadi salah satu perusahaan pertama yang berbisnis di Tiongkok tanpa harus disyaratkan untuk menggandeng perusahaan lokal. BlackRock sendiri juga memiliki investasi di Tiongkok dengan nilai hingga USD1,03 miliar (sekitar Rp14,4 triliun).

Terbangunnya relasi antara Tiongkok, Tesla, dan Luhut ini bukan tidak mungkin akhirnya menciptakan kondisi yang membuat kesepakatan-kesepakatan – yang mana bisa jadi tidak menguntungkan Indonesia – menjadi mungkin.

Maka dari itu, sejumlah pertanyaan lanjutan pun muncul. Bagaimana dampaknya kepada Indonesia? Mengapa situasi seperti ini mulanya bisa tercipta?

Penjajahan Baru Untungkan Siapa? 

Informasi mengenai kesepakatan pembelian nikel Indonesia oleh Tesla yang justru dilakukan dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok ini bukan tidak mungkin malah menciptakan kondisi penjajahan baru. Boleh jadi, eksploitasi sumber daya alam yang justru lebih banyak menguntungkan pihak asing adalah bentuk neo-kolonialisme.

Istilah neo-kolonialisme sendiri dimunculkan oleh Presiden pertama Ghana Kwame Nkrumah akibat konteks kontrol negara-negara Eropa terhadap benua Afrika yang masih kuat meskipun negara-negara dunia ketiga tersebut mulai merdeka.

Pola ini dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan (depencency theory). Dengan struktur ekonomi yang terbangun antar-negara, negara-negara miskin dan berkembang (periphery dan semi-periphery) akan tetap bergantung kepada negara-negara maju (core).

Investasi yang tidak menciptakan transfer teknologi, misalnya, akan membuat negara miskin dan berkembang tetap tidak memiliki penguasaan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi mereka. Hal inilah yang menjadi miris bila dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kesepakatan pembelian nikel Tesla dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Padahal, pemerintahan Jokowi mendorong adanya hilirisasi nikel dengan alasan penambahan nilai pada nikel dan transfer teknologi. Namun, dengan minimnya keterlibatan entitas lokal atau nasional, bukan tidak mungkin dua hal ini malah tidak terwujud.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan Luhut dan pemerintahan Jokowi pada umumnya hanya menguntungkan pihak asing – dan mungkin segelintir elite lokal. Dan, bila ini benar terjadi, ini menjadi apa yang disebut oleh Raymond E. Crist dalam tulisannya berjudul The Pattern of Neocolonialism sebagai salah satu pola neo-kolonialisme, yakni plutokrasi.

Plutokrasi sendiri merupakan istilah yang menggambarkan bagaimana sebuah negara justru didominasi oleh orang-orang kaya yang lebih mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri – bukan untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya. Dan, bila ini benar terjadi di Indonesia, ini menjadi persoalan yang harusnya menjadi perhatian kita bersama.

Alhasil, Indonesia bisa saja hanya menjadi “Dune” baru seperti yang ada dalam film yang dibintangi Timothée Chalamet dan Zendaya. Apalah daya yang dimiliki warga lokal seperti Fremen yang hanya bisa melihat mineral di tanahnya dieksploitasi oleh para penguasa besar yang hanya berorientasi pada profit. (A43)

PinterPolitik.com

Elon Musk, pendiri, sekaligus CEO Tesla, mendapat kunjungan istimewa dari para pejabat Indonesia. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, beserta rombongannya yang pertama kali datang ke kantor bos Tesla di Texas, Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu.

Luhut disambut langsung oleh bos Tesla dengan kaos sederhana yang tampak cukup tanpa persiapan. Kedatangan Luhut ke kantor Elon tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Luhut datang dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu “memamerkan” kekayaan sumber daya alam Indonesia, utamanya nikel, kepada Elon.

Bukan rahasia lagi bahwa rumor investasi Tesla untuk membuat industry manufaktur guna memproduksi baterai listrik yang bahan baku utamanya adalah nikel telah mencuat sejak awal tahun 2021 silam. Tampaknya, Luhut ingin benar-benar mengubah rumor tersebut menjadi kenyataan.

Setelah menemui Elon, Luhut menyatakan bahwa bos Tesla tersebut merasa senang mendapat kunjungan dari perwakilan Indonesia. Luhut mengklaim bahwa Elon sejatinya juga punya ketertarikan yang besar terhadap cadangan nikel yang ada di Indonesia. Kerja sama saling menguntungkan antara Tesla dan Indonesia dalam memproduksi baterai listrik hingga kendaraan listrik memiliki potensi besar untuk tercapai di masa depan.

Meskipun belum ada kesepakatan resmi antara Elon Musk dengan Indonesia, nampaknya Indonesia sangat getol untuk terus melakukan pendekatan bisnis kepada Elon. Beberapa minggu paska kunjungan Luhut, Elon Musk kembali mendapat kunjungan dari orang nomor satu Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ringkasan pertemuan mengarah pada kemungkinan bahwa Elon Musk akan datang ke Indonesia pada bulan November 2022. Pernyataan positif tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi yang produknya tersohor di segala penjuru dunia.

Dalam kacamata ekonomi, ‘kengototan’ Luhut dan Jokowi untuk menemui Elon Musk menarik untuk dibahas. Saya akan membahasnya menggunakan sebuah teori menarik dari Whittaker dalam bukunya Compressed Development Time and Timing in Economic and Social Development, yakni Compressed Development. Melalui teori ini, kita akan melihat bahwa praktik ‘kengototan’ Luhut dan Jokowi menemui Elon Musk adalah konsekuensi logis dari Compressed Development. Saya akan memulainya dengan logika yang semoga dapat dipahami dengan jelas.

Sejak tahun 1990, dunia memasuki sebuah era globalisasi yang cukup menarik. Era globalisasi tersebut melahirkan sebuah gagasan tentang Global Value Chain (GVC). GVC adalah proses untuk menghasilkan satu barang jadi yang melibatkan beberapa negara, mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya.

GVC juga memungkinkan negara untuk melakukan spesialisasi dengan mengelola sumber daya alamnya, menggunakan teknologi tingkat tinggi, dengan syarat bahwa mereka mau membuka pintu selebar-lebarnya terhadap perusahaan dari negara maju untuk berinvestasi di dalamnya.

GVC yang disebut sebagai thin industrialization atau industrialisasi tipis, karena proses produksi yang terbagi-bagi ke beberapa negaraini, diklaim dapat membuat efisiensi dan produktivitas ekonomi semakin tinggi, baik bagi negara yang menjadi tempat berinvestasi perusahaan multinasional tersebut, maupun bagi perusahaan itu sendiri. GVC menguntungkan kedua belah pihak dalam banyak hal.

Munculnya GVC merupakan konsekuensi logis dari compressed development. Compressed Development adalah sebuah pola pembangunan ekonomi “time compression” yang memampatkan waktu dan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi mencapai puncaknya. Walt W. Rostow dalam bukunya The Stage of Economic Growth. The Economic History Review, mengenalkan istilah “stage of economic growth” dalam perekonomian yang dimulai dari tahap tradisional yang didominasi oleh sektor pertanian.

Kemudian, melewati transisi dan tahapan-tahapan perkembangan menuju industrialisasi awal hingga menuju mature economy dan high mass consumption yakni ketika ekonomi berada dalam kondisi sangat produktif berkat teknologi modern serta tenaga kerja terdidik. Selain itu, konsumsi masyarakat yang tinggi juga mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi.

Semua tahapan perkembangan dan pembangunan ekonomi tersebut dilalui oleh negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan lain-lain. Mereka melewati tahapan-tahapan pembangunan mulai dari revolusi industri 1.0 ketika mesin uap pertama kali ditemukan dan dikembangkan, revolusi 2.0 ketika industri manufaktur mulai berkembang pesat, revolusi industri 3.0 ketika komputer dan mesin-mesin otomatis ditemukan dan dikembangkan, hingga revolusi industri 4.0 ketika otomatisasi berupa artificial intelligence mulai memimpin dunia baru.

Pengalaman research and development (RnD) 100-150 tahun tersebut mengantarkan negara-negara besar itu mencapai puncak kejayaannya. Mereka mengalami fase-fase penemuan, pengembangan, kegagalan, percobaan lagi, hingga keberhasilan secara berurutan. Negara-negara yang mengalami fase-fase itu disebut sebagai late developers.

Pengalaman pembangunan late developers tersebut tentu berbeda dengan pola compressed development yang dialami oleh new developers. Ciri-ciri pola compressed development tersebut dapat dipelajari dari salah satu negara besar, yaitu Tiongkok. Tiongkok secara mengejutkan menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengesankan. Tidak perlu waktu 100-150 tahun bagi Tiongkok untuk menyalip kejayaan negara-negara late developers tersebut.

Hanya dalam kurun waktu sekitar 30 tahun, Tiongkok berhasil menjadi new developer yang hingga sekarang ini tingkat pertumbuhan ekonominya berada hanya satu peringkat di bawah AS, sekaligus masih unggul dibanding Inggris dan Jerman.

Kembali mengutip Whittaker, ia meyakini bahwa Tiongkok adalah bukti nyata dari munculnya pola compressed development. Tiongkok tidak melalui fase-fase revolusi industri berurutan layakknya negara-negara late developers. Sebaliknya, Tiongkok seolah melakukan time compression dari negara yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa.

Deng Xiaoping adalah salah satu faktor yang mengantarkan Tiongkok mengompresi waktu pembangunan ekonomi menjadi lebih pendek tetapi mencapai keberhasilan yang memuaskan.

Data World Bank yang dilansir oleh BBC News pada tahun 2019 silam dalam artikel berjudul China Anniversary: How the country became the world’s economic miracle memuat bahwa produk domestik bruto (PDB) Tiongkok mengalami pertumbuhan yang pesat sejak 1970-an melalui kebijakan suportif Deng Xiaoping. Dalam data tersebut ditunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok hampir tidak pernah mengalami penurunan.

Lebih lanjut, data ini juga memuat bahwa sejak saat Tiongkok melakukan hilirisasi industri, mulai tahun 1995 hingga 2019, hampir seluruh produk ekspor Tiongkok didominasi consumer goods, textiles, components, intermediate goods, dengan nilai ekspor yang terus menunjukkan tren kenaikan.

Bahan mentah (raw material) menjadi produk ekspor yang bernilai paling kecil dan hampir tidak menunjukkan tren kenaikan. Artinya, ekonomi Tiongkok bertumbuh sangat pesat dengan tidak menggantungkan diri pada ekspor bahan-bahan mentah tetapi produk bernilai tambah tinggi. Data juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2017 angka kemiskinan di Tiongkok juga terus mengalami penurunan yang signifikan.

Dan Breznits dan Michael Murphree dalam buku Run of the Red Queen menjelaskan rahasia dibalik keberhasilan Tiongkok. Disebutkan bahwa kebijakan perekonomian Tiongkok mendorong perkembangan pesat dalam pengembangan teknologi.

Alih-alih melakukan RnD sendiri yang berbiaya mahal dan membutuhkan waktu yang lama, Tiongkok menggandeng mitra-mitra strategis dari berbagai belahan dunia. Di Shanghai misalnya, perusahaan multinasional yang berasal dari negara maju menjamur, lapangan kerja terbuka lebar, hingga Tiongkok bisa melakukan transfer teknologi secara mudah.

Dengan transfer teknologi saja, Tiongkok dapat mengambil kesempatan besar untuk mengembangkan teknologinya. Alhasil, kita dapat melihat sendiri bagaimana kemudian produk-produk teknologi Tiongkok diekspor ke seluruh dunia dan membanjiri pasar global. Strategi GVC Tiongkok yang dimulai sejak era Deng Xiaoping berbuah manis.

Tiongkok hanya salah satu contoh nyata dari compressed development. Masih ada negara-negara lain yang juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan Tiongkok, seperti India dan Vietnam.

Jika strateginya tepat, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia juga bisa menjadi seperti Tiongkok. Maka kita perlu memaklumi konsekuensi logis dari compressed development dibalik ‘kengototan’ Luhut dan Jokowi menemui Elon Musk, karena di sana ada mimpi besar pemerintah Indonesia agar negara kaya sumber daya alam ini bisa masuk ke dalam rantai nilai global dan tumbuh besar seperti Tiongkok.

Ada sebuah harapan besar bahwa jangan sampai di masa depan Indonesia hanya menjadi penyuplai bahan baku saja. Hilirisasi industri merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia jika ingin menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yuval Noah Harari dalam bukunya berjudul Homo Deus juga menyebutkan perjanjian modern umat manusia menyepakati bahwa orientasi ekonomi semenjak lahirnya era modernisasi dan industrialisasi adalah pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan peran teknologi modern untuk mengelola sumber daya alam. Teknologi yang diciptakan akan membantu mengakselerasi produktivitas, mendorong nilai tambah produk, sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Jika bekerja sama dengan Tesla adalah keniscayaan, Indonesia bisa mendapat banyak keuntungan seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, transfer teknologi, hingga terbukanya peluang yang besar bagi Indonesia untuk ikut andil dalam GVC, terutama dalam ekosistem kendaraan listrik yang bisa mendorong naiknya pendapatan negara berlipat-lipat, sekaligus menjaga marwah Indonesia sebagai negara yang terpandang dan punya daya saing yang besar.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.