PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]erpilihnya dua tersangka korupsi pada Pilkada 2018 telah menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Kedua tersangka itu adalah calon gubernur Maluku Utara dan calon bupati Tulungagung.

Pada hasil hitung cepat (quick qount) calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus unggul dengan perolehan suara sebanyak 31,82 persen, mengalahkan rivalnya Abdul Gani Kasuba-M Yasin dengan perolehan 30,40 persen suara.

Sementara itu, calon bupati Tulungagung Syahri Mulyo unggul dengan perolehan suara 59,8 persen, sedangkan rivalnya, Margiono-Eko meraih 40,2 persen suara.

Di Indonesia, kasus di atas bukan hal baru, pada Pilkada 2013, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan terdapat 10 tersangka kasus korupsi yang memenangkan Pilkada 2013. Tiga di antara 10 tersangka itu adalah,  Mochamad Salim (Bupati Rembang), Satono(Bupati Lampung Timur) dan Agusrin Najamudin, (Gubernur Bengkulu).

Kemenangan Hidayat Mus dan Mulyo dalam beberapa pekan terakhir telah memicu polemik tersendiri, sekaligus kritik terkait penegakan hukum (lawenforcement) di Indonesia.

Diduga pemberian ini adalah pemberian ke-3. Sebelumnya, Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp 1 miliar

— KPK (@KPK_RI) June 8, 2018

Kasus ini sekaligus mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan (good governance) di Indonesia masih lemah. Tentu, good governance adalah sebuah konsep yang berkelindan dengan penegakan hukum atau setidaknya, pendapat ini sejalan dengan konsep Plato mengenai nomoi. Konsep nomoi mengacu pada sebuah tatanan pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.

Tapi fenomena di Indonesia tampaknya tidak demikian. Ini karena tersangka korupsi masih diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam politik elektoral yang secaralegal didukung oleh peraturan KPU (PKPU) Pasal 78 dan 79 yang berbunyi:

“Seseorang dengan status tersangka masih tetap bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pergantian terhadap seorang tersangka koruptor hanya  bisa dilakukan terkecuali seorang calon berhalangan akibat meninggal dunia, sakit parah atau telah menyandang status terpidana berdasarkan putusan tetap dari pengadilan”.

Pasal di atas mengindikasi bahwa aturan mengenai tersangka korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam politik elektoral masih terbuka lebar. Ini artinya, prinsip good governance sebagai perwujudan dari demokrasi tidak berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum. Implementasi demokrasi makin baik, namun hukum lemah.

Tentu, hukum yang lemah menjadi biang keladi dari praktik korupsi. Hal itu sejalan dengan hasil survei CSIS pada 2016 yang mengatakan bahwa 64 persen masyarakat Indonesia menilai kasus korupsi yang meningkat diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Idealnya, hukum dan demokrasi mestinya saling melengkapi, sehingga tujuan akhir demokrasi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Hal di atas setidaknya pernah juga dipaparkan oleh ilmuwan politik dari Northwestern University, Amerika Serikat, Jeffrey Winters dalam diskusi bertajuk: “Pengadilan Husni Mubarak: Pelajaran untuk Indonesia”. yang pernah diadakan oleh Rumah Perubahan 2.0, beberapa tahun silam.

Winters mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat belum tercapai, dan masalah yang lebih serius adalah penegakan hukum tidak berjalan. Hal ini berkebalikan dengan Singapura, memiliki hukum yang kuat tapi demokrasi melemah.

Selain dari sisi penegakan hukum, faktor budaya masyarakat Indonesia yang permisif juga memberi kesempatan kepada tersangka korupsi, sehingga rekam jejak seorang kandidat menjadi kabur. Permisif adalah suatu sikap dan pandangan masyarakat yang memperbolehkan dan mengizinkan segala-galanya.

Tentu, memberikan kesempatan kepada tersangka korupsi untuk kembali menjabat sebagai penguasa adalah sesuatu yang berbahaya. Dalam level tertentu, situasi ini tentu akan memperburuk keadaan dan menciptakan kondisi dimana negara menjadi semakin lemah. Negara menjadi lemah karena praktik korupsi yang makin tak terbendung.

Hal itu mirip dengan paparan Robert Rotberg dalam “Nation–state failure: Acurring Phenomenon”. Rotberg mengklasifikan negara ke dalam empat bagian. Pertama, strong state dimana negara dapat mengontrol teritori dan penduduk mereka, dan biasanya tipe negara ini memiliki Gross Domestic Product (GDP) yang tinggi.

Kedua adalah weak state, negara dimana terdapat perbedaan etnis, religi dan bahasa yang menjadi hambatan untuk menjadi negara kuat. Pada negara weak state konflik biasanya terjadi secara terbuka dan korupsi menjadi hal yang umum. Selanjutnya adalah failed states dan collapsed state,  suatu keadaan negara dimana lebih buruk dari strong state dan weak state.

Meski kategori Robert Rotberg tentang keadaan negara itu masih bisa diperdebatkan, namun kasus korupsi di Indonesia tetap harus jadi perhatian khusus. Tanpa penegakan hukum, sebuah negara ideal tak akan pernah ada. Dan negara ideal selalu berkelindan dengan moralitas. Penegakan hukum yang buruk dalam urusan korupsi, bisa saja membuat Indonesia dikategorikan sebagai negara lemah versi Rotberg.

Muhammad Hatta dalam “Alam Pikiran Yunani” menulis konsep negara ideal menurut Plato adalah situasi dimana semua orang hidup dalam moralitas yang baik dan terpuji khususnya para pemimpin. Negara harus menekankan pada kebajikan karena kebajikan adalah sebuah pengetahuan. Bagi Plato, segala sesuatu yang dilakukan oleh negara harus bertujuan untuk menghadirkan kebajikan.

Tersangka KPK tapi bisa menang Pilgub Maluku Utara.

Krn PKS pecah kakak adik maju. Kakak (petahana) maju via PDIP (krn tak diusung PKS) raih 30%. Adik maju diusung PKS raih 11%.

Yg menang Tersangka KPK raih 31%.

TRAGIS! https://t.co/3QHYJHmGLf

— Mas Piyu ?? (@maspiyuuu) June 29, 2018

Ini artinya politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan harus sejalan dengan prinsip moralitasyang diatur melalui sebuah sistem hukum. Hanya saja, dalam kasus di atas, hukum di Indonesia tampak belum solid dalam mengatur seorangtersangka korupsi, padahal penetapan sebagai tersangka telah melalui beberapa bukti awal.

Pragmatisme Politik

Terlepas dari kondisi di atas, terpilihnya tersangka korupsi dalam kontestasi politik dapat pula disebabkan oleh minimnya pemilih cerdas dan berkualitas di sebuah komunitas tertentu. Munculnya pemilih cerdas tentu merupakan hasil dari proses demokrasi yang semakin baik.

Tapi, kasus di Maluku Utara dan Tulungagung memberikan kesan bahwa pemilih cerdas di Indonesia masih minim. Sebaliknya, fenomena itu justru menunjukan pragmatisme yang akut.

Pragmatisme sebenarnya tidak hanya terjadi pada pemilih, tapi partai politik (parpol) sebagai sarana partisipasi politik juga melakukan hal demikian. Fenomena ini menurut Kuskridho Ambdardi dalam “Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Kepartaian di Indonesia”merupakan kartelisasi atau politik kartel.

Dalam politik kartel, alih-alih sebuah partai menggunakan ideologi dalam kerja-kerja politik, yang terjadi justru partai-partai digerakkan oleh kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dengan melakukan cara-cara pragmatis, sehingga petugas partai rela untuk melakukan migrasi ideologi. Pendeknya, dalam dunia politik kartel, ideologi tidaklah menjadi barang mahal atau tidak menjadi sesuatu yang penting dalam menentukan perilaku partai.

Pesan mimin, jangan sampai hak pilihmu disia-siakan. Hak pilihmu harus digunakan untuk turut menentukan masa depan daerahmu. Jangan cuek & lepas tangan, krn satu suara sah akan tetap menentukan pemimpin daerahmu. Teliti sebelum memilih, lihat track record-nya #PilihSiapa

— ICW (@antikorupsi) June 26, 2018

Melalui praktik kartel tersebut, partai kemudian tidak ragu mengirim calon paling populer untuk bertarung meski terindikasi tidak bersih. Tujuannya hanya satu: memperoleh sebanyak-banyak suara tanpa peduli konsekuensinya bagi pemilih.

Pada akhirnya, tentu tidak salah jika mengatakan terpilihnya dua tersangka korupsi pada Pilkada 2018 merupakan bagian dari rendahnya kesadaran pemilih untuk melihat kontestasi politik elektoral sebagai ajang perubahan sosial. Tapi, dalam konteks ini, harusnya parpol juga berperan penting dalam membangun kesadaran politik di masyarakat. Selain itu, masalah penegakan hukum seperti dijelasakan di atas, turut menjadi momok menakutkan bagi masa depan kehidupan bangsa dan negara.

Tapi, tentu kita tetap harus optimis, bagaimanapun, negara ini selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Dan yang terpenting dari kasus di atas adalah: rakyat harus memilih dengan akal sehat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

Semoga, kita bisa belajar dari kasus di atas!

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ikap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang mendorong KPK untuk menunda proses hukum para calon kepala daerah menuai beragam pro dan kontra.

Ya memang risikonya begitu kalau mancing – mancing kontroversi, lagian ngapain juga Pemerintah sok – sok an mau intervensi KPK, hadeuuuhh. 

Jelas sekali pernyataan Menkopolhukam itu bukan merupakan pernyataan pribadi, tapi pernyataan yang mewakili keinginan Pemerintah. Hmmmm, pantesan aja Wiranto mendapatkan dukungan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kapolri, weleeeeeh weleeeeeh.

Weeeiitttsss, jangan salah, serangan dan hantaman kepada Pemerintah juga datang seimbang dan menghampiri secara terus menerus, hmmm emang enak, weeleeeeh weleeeh.

Lagian motifnya apa coba Pemerintah melakukan hal itu, mau melindungi dan melanggengkan korupsi di Indonesia? Kalau motifnya begitu, masyarakat siap mendidik penguasa dengan perlawanan. Mau coba?

Seharusnya kan Pemerintah bisa menyimak secara seksama fenomenanya sudah semiris ini, calon para pemimpin daerah dinyatakan korup, nah kalau gitu jangan malah ambil sikap untuk melindunginya dengan memaksa KPK menunda proses hukum. Cari dong cara lain, ahhh syudahhhlah, heuuuhhh!

Emangnya proses hukum itu becanda ya? Kalau Pemerintah anggap ini becandaan, hadeuuuhhhh humornya receh banget, weleeeeh weleeeh.

Tapi kalau misalkan Pemerintah tetep ngotot pengen menunda proses hukum calon kepala daerah, seharusnya Presiden sama Menteri – Menterinya itu mikir keras.

Kira – kira instrumen hukum apa ya yang bisa diakalin? Tau peribahasa ‘malu bertanya sesat di jalan’ ga? Nah seharusnya Pemerintah ngerti peribahasa beginian supaya ga sesat kayak peribahasa itu.

Makanya Pemerintah itu nanya dulu ke KPK, kalau cara nyelamatin koruptor itu gimana ya? nah gitu dong tanya sama ahlinya.

Akhirnya KPK berkata, heyyy Pemerintah, kalau maksa KPK lewat omongan itu ga bisa, sampe berbusa pun ga akan pernah bisa.

Kalau tetep ngotot juga mau paksa KPK, lebih baik Presiden keluarin Perppu supaya ada aturan untuk selamatkan koruptor saat ikut Pilkada. Bikin Perppunya bisa kan? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]idang kasus dugaan korupsi KTP-el masih bergulir dengan tersangka mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Partai Golkar, Setya Novanto.

Namun, ada yang nampak berbeda dengan potret beberapa waktu yang lalu.

Yang jelas sih bukan tentang drama Papa Setnov antara bakpau dan tiang listrik yang kini tak lagi seru, tapi kini mantan penguasa parlemen dan Partai Beringin itu meratapi kesedihannya sendirian, kolega sudah tak lagi terlihat menemani.

Ada yang bilang memang kedudukan dan status sosial dapat memudahkan kita menjadi magnet bagi orang lain untuk berkawan, weleeeeeh weleeeeh. Masa koleganya begitu sih, muncul hanya saat butuh atau menguntungkan saja, hadeeeeuuuh.

Hmmm, pantesan salah satu kolega Setya Novanto yang kerap rajin menemani kini menghilang. Bosan kali ya? Atau memang punya urusan yang lebih penting yang lain.

Hmmm, ternyata eh ternyata, Idrus Marham yang dikategorikan sebagai kolega rajin pun kini sedang dininabobokan oleh jabatan Menteri Sosial, weleeeeh weleeeeh.

Lagi asik – asiknya tuh, jangan dulu diganggu ya, wkwkwk.

Awalnya kolega Setya Novanto memberikan dukungan moril yang ditandai dengan munculnya mereka dalam berbagai kesempatan. Namun, kini nasibnya sudah berbeda. Kesendirian memberikan arti lebih bagi Setya Novanto, siapakah kawan sebenarnya Setya Novanto?

Setya Novanto Mulai Kehilangan Pendukung, Saat Sidang Pun Tak Ada Kader Yang Mengawal https://t.co/J2G7eFEMp1

— Official Garda Keadilan (@garda_keadilan) January 24, 2018

Masih terekam betul dalam ingatan, saat Setya Novanto dirawat di rumah sakit dan berbagai kesempatan lain, para kolega ini menjenguk dan menemui.

Kini? Papa Setnov lebih asyik menyendiri karena para kolega Setya Novanto pergi dan menghilang.

Kalau misalkan Setya Novanto berjaya lagi, para kolega pada merapat lagi ga ya? Tapi kayaknya sih memang kalau dunia politik begini kali ya? Berkawan saat sukses dan bermegah-megahan, tinggalkan kawan saat susah dan dirundung kepiluan, weleeeeeh weleeeeh.

Mungkin benar rasanya tak akan ada persahabatan abadi di dunia politik. Percaya tak percaya. (Z19)

PinterPolitik.com

“Neither political party is clean when it comes to tactics that divide our people” – Roy Barnes, politisi

[dropcap size=big]P[/dropcap]enetapan status tersangka pada Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) masih menjadi perbincangan menarik hingga saat ini. Apalagi, walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus KTP elektronik, Setnov masih tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan belum juga menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

Dulu kan ketum golkar Akbar tandjung pernah terkena kasus dana bulog, tp bebas. Nah skrg liat aja gmn @KPK_RI terkait kasus ketum setnov

— Tri Putra Oetomo (@triputraoetomo) July 18, 2017

Karena statusnya ini, banyak yang membandingkan kasus yang dialami Novanto ini dengan apa yang dialami oleh politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung. Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung juga pernah terjerat kasus dana non budgeter Badan Usaha Logistik (Bulog) – yang sering juga disebut sebagai Buloggate II untuk membedakannya dari kasus Buloggate I yang terjadi pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Apalagi, saat kasus Buloggate II bergulir, Akbar Tandjung juga sedang menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 1999-2004. Hal inilah yang menyebabkan banyak pihak membandingkan kedua kasus ini dan mencoba mencari benang merah di antara keduanya. Apakah ini déjà vu atau pengulangan peristiwa?

Déjà Vu Buloggate II?

Kasus korupsi dana non budgeter Bulog sempat mencuri perhatian publik pasca Indonesia memasuki babak baru demokrasi dengan tajuk reformasi. Dana non budgeter merupakan ‘tradisi’ Orde Baru, yakni ‘sumbangan wajib’ dari BUMN yang awalnya diperuntukkan untuk kepentingan mendadak, misalnya bantuan bencana alam. Namun, banyak kali, dana-dana tersebut digunakan untuk kepentingan kroni Soeharto yang disalurkan melalui yayasan-yayasan terafiliasi, sebut saja Yayasan Supersemar, Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Seroja, dan lain-lain. Dalam kasus Buloggate II, dana non budgeter yang harusnya digunakan untuk bantuan bencana alam diselewengkan. Akbar Tandjung disebut-sebut ikut menandatangani persetujuan dana tersebut.

Kasus tersebut sempat menjadi batu sandungan bagi Partai Golkar. Akbar Tandjung juga sempat divonis bersalah oleh hakim pada September 2002. Namun, ia berhasil lolos dari hukuman penjara setelah mengajukan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada Februari 2004. Bahkan, dalam posisinya sebagai Ketua Partai Golkar, ia berhasil membawa Golkar memenangi Pemilu 2004. Golkar tampil sebagai partai politik dengan jumlah suara terbanyak dengan 128 kursi di parlemen, unggul atas PDIP yang mengumpulkan 109 kursi. Golkar menang di hampir semua Provinsi di Indonesia kecuali di 6 wilayah: Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali yang dikuasasi PDIP, Jawa Timur yang dikuasai oleh PKB, DKI Jakarta yang dikuasasi PKS dan Bangka Belitung yang dikuasai oleh PBB.

Seperti déjà vu, kali ini kasus korupsi menjerat Setya Novanto – yang sama seperti Akbar Tandjung saat didera Buloggate II – sedang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus juga Ketua DPR RI. Walaupun ada dalam kasus yang berbeda dengan kerugian negara yang berbeda – Bulloggate II melibatkan dana 40 miliar rupiah, sementara korupsi KTP elektronik melibatkan dana 5,9 triliun rupiah dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah – namun posisi politik keduanya yang sama-sama berada pada jabatan serupa membuat perbandingan di antara keduanya menjadi menarik.

Faktanya, pasca reformasi 1998, Akbar Tandjung berhasil mentransformasi Golkar dan tetap mengukuhkan posisi Golkar sebagai kekuatan politik yang besar. Golkar berhasil mempertahankan kekuatan partai tersebut bahkan menjadikannya pemenang dalam pemilu 2004 setelah sebelumnya pada pemilu 1998, posisi pemenang menjadi milik PDIP. Kondisinya mungkin berbeda dengan Golkar yang saat ini dipimpin oleh Setnov.

Praktis pada masa pemerintahan Akbar Tandjung, satu-satunya faksi yang lepas dari Golkar dan menjadi partai baru adalah kubu Jenderal (Purn) Edi Sudrajat yang mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Artinya, kekuatan tradisional Golkar pada zaman tersebut masih sangat kuat.

Sementara, Golkar yang dipimpin oleh Setnov saat ini sudah mulai tergerus suaranya menyusul keluarnya satu per satu tokoh-tokoh utama di partai beringin ini. Mulai dari Wiranto yang membentuk Partai Hanura, Prabowo Subianto yang membentuk Partai Gerindra, dan Surya Paloh yang membentuk Partai Nasdem, semuanya membangun kekuatan politik baru. Golkar memang masih menjadi kekuatan politik pemenang kedua di belakang PDIP pada Pemilu 2014, namun suara Golkar sudah banyak beralih ke partai-partai milik tokoh bekas Golkar.

Jika menilik kinerja Akbar Tandjung yang walaupun saat itu tengah terjerat kasus korupsi, namun masih bisa memenangkan Golkar, tentu pertanyaannya adalah apakah hal yang sama juga akan mampu dijalankan oleh Setnov? Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan ada Pemilihan Presiden (Pilpres). Apakah Setnov mampu mengulang kemenangan Golkar dan menjadikan status tersangka kasus KTP elektronik ini sebagai a blessing in disguise atau berkah tersembunyi?

Ke Mana Angin Bertiup?

Tantangan terhadap Setnov tidak hanya berasal dari kasus hukumnya saja, tetapi juga dari internal partai Golkar. Walaupun menyatakan tetap bersatu dan mendukung Setnov, riak-riak persinggungan atau perpecahan mulai terlihat. Bukan rahasia jika Golkar adalah partai dengan beberapa tokoh utama di dalamnya – berbeda dengan partai politik lain di Indonesia yang umumnya memiliki satu tokoh utama (oligark).

Penelusuran Majalah Tempo yang diterbitkan pada edisi terbaru menunjukkan ada riak-riak tersembunyi yang ingin melengserkan Setnov dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Beberapa pihak bergerak secara diam-diam, namun ada juga yang terang-terangan meminta agar Setnov mundur dari jabatannya, baik sebagai Ketua Golkar maupun juga sebagai Ketua DPR RI.  Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) merupakan salah satu bagian gerakan muda di Partai Golkar yang mendesak agar Setnov mundur dari jabatannya – walaupun organisasi tersebut disebut-sebut bukan menjadi bagian resmi yang tercatat di Golkar. Boleh jadi geliat mereka yang terang-terangan mendesak Setnov mundur merupakan suara-suara dari kelompok terselubung yang ingin menyelamatkan Partai Golkar.

Pasca Buloggate II, Akbar Tandjung memang membawa Golkar memenangi Pemilu 2004. Namun, sejak saat itu pula bibit perpecahan semakin kuat berhembus di partai kuning ini. Tokoh-tokoh yang tidak sejalan kemudian memisahkan diri dan membentuk kekuatan politik baru. Kalaupun Golkar tetap mengklaim bersatu dengan tujuan untuk tetap menjaga peluang di Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019, bagaimana nasib partai ini pasca 2019? Menarik untuk ditunggu.

Nasib Golkar pasca status tersangka yang diberikan pada Setnov masih akan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Apalagi, tensi politik di tingkat nasional saat ini semakin meruncing pada hitung-hitungan politik Pilpres 2019. Pasca pengesahan UU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen setiap partai harus berhitung ulang. Setnov memang terkenal sebagai politisi yang lihai, namun pertanyaan apakah ia mampu mengulang kesuksesan Akbar Tandjung pada tahun 2004 masih akan menjadi misteri. Satu hal yang pasti, jika Setnov masih didukung oleh partainya dan mampu meminimalisir riak perpecahan, Golkar masih akan tetap dipandang sebagai kekuatan politik besar. Tinggal menunggu ke mana angin akan bertiup. (S13)

Menerima suap dari BHR terkait permohonan judical review UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan, Patrialis Akbar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Dirinya dinilai menerima uang suap tersebut agar bisnis impor daging BHR lancar.