Prabowo melarang telur dadar di program MBG karena rawan dicampur tepung. Mungkinkah kebiasaan “tepung” ini mengancam masa depan bangsa? 

PinterPolitik.com

“Beban penyakit dari penyakit tidak menular terkait gizi bergeser ke kelompok miskin, dan biayanya menjadi lebih besar daripada biaya kekurangan gizi.” – Barry Popkim. “The Nutrition Transition in the Developing World” (2003)

Cupin tidak menyangka sebuah istilah soal tepung bisa membuat lini masanya seramai itu. Pagi itu, sambil menyeruput kopi, ia menemukan konten “Republik Tepung” berseliweran di berbagai platform.

Awalnya, ia kira ini sekadar lelucon kuliner tentang gorengan dan mi instan. Namun, semakin ia menggulir layar, semakin ia sadar pembahasannya jauh lebih serius dari itu.

Di kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal Juni 2026 meminta agar dapur tidak menyajikan telur dadar, melainkan telur ceplok atau telur rebus saja.

Alasannya sederhana tetapi menohok: telur dadar rawan dicampur tepung sampai tepungnya lebih banyak dari telurnya. Bagi Cupin, kalimat itu terdengar seperti teguran dapur biasa, tetapi warganet membacanya sebagai sebuah diagnosis besar.

Cupin lalu teringat isi piringnya sendiri sepanjang hari. Sarapan roti, makan siang dengan gorengan, malam menutup hari dengan mi instan, dan ia mulai bertanya-tanya sejak kapan hidupnya begitu bergantung pada terigu.

Ia membuka data dan terkejut, ternyata Indonesia nyaris tidak menanam gandum sama sekali. Hampir seluruh terigu yang dikonsumsi bangsa ini, yang mencapai jutaan ton setiap tahun, berasal dari impor negara seperti Australia, Ukraina, dan Kanada.

Yang membuat Cupin makin penasaran, terigu kini bukan lagi sekadar bahan pabrikan besar. Sebagian besar konsumsinya justru mengalir ke dapur rumah tangga dan usaha kecil, mulai dari kue tradisional, mi basah, hingga aneka gorengan.

Pertanyaan pun menggantung di benak Cupin sepanjang sore itu. Benarkah pola konsumsi tepung sebesar ini berdampak pada gizi dan masa depan sebuah bangsa, dan kalau memang benar, bisakah kebiasaan setua itu benar-benar diubah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Tepung Menentukan ‘Runtuhnya’ Gizi Bangsa

Untuk menjawab rasa penasaran Cupin, ada baiknya kita tidak buru-buru menuduh tepung sebagai biang keladi. Faktanya, banyak negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi seperti Italia dan Jepang justru mengonsumsi gandum dalam jumlah besar.

Hal ini sejalan dengan konsep nutrition transition yang dikembangkan Barry Popkin dari University of North Carolina. Popkin menunjukkan bahwa ketika sebuah negara semakin makmur dan penduduknya berurbanisasi, pola makannya bergeser ke pangan olahan yang padat energi.

Maka persoalan sebenarnya bukan terletak pada tepungnya, melainkan pada apa yang digusur oleh tepung itu. Di sinilah istilah nutrient displacement, atau penggusuran zat gizi, menjadi kunci untuk memahami masalahnya.

Logikanya bisa dilihat dari telur dadar yang disinggung Prabowo tadi. Ketika tepung dicampurkan, volume di piring memang bertambah, tetapi kandungan protein hewaninya justru mengencer.

Adonan tiga butir telur yang dibubuhi tepung bisa dibagi menjadi enam porsi, sehingga tiap anak hanya menerima sebagian kecil protein dari yang seharusnya. Inilah yang oleh para ahli gizi disebut sebagai kalori kosong, yaitu energi yang masuk tanpa membawa zat pembangun tubuh.

Mengapa ini begitu krusial bagi anak-anak yang sedang tumbuh? Karena protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang memicu pertumbuhan optimal.

Para ahli kerap mengibaratkan adanya sebuah “saklar” pertumbuhan bernama mTOR di dalam tubuh anak. Saklar itu hanya menyala ketika kadar asam amino dalam darah cukup tinggi, dan sumber utamanya adalah protein hewani, bukan tepung pengisi.

Kekurangan protein hewani secara kronis inilah yang menjadi salah satu pemicu utama stunting. Sejumlah tinjauan ilmiah, seperti yang banyak dipublikasikan di jurnal gizi internasional, menunjukkan bahwa satu butir telur sehari saja terbukti mampu menurunkan risiko stunting pada anak.

Cupin pun mulai paham bahwa rantai persoalannya tidak berhenti di meja makan. Sebab stunting berkaitan erat dengan penurunan kapasitas kognitif yang pada akhirnya menekan produktivitas saat anak itu dewasa.

Hubungan inilah yang membuat persoalan tepung menyentuh dua dari tiga pilar pembangunan manusia, yakni pendidikan dan pendapatan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, merujuk estimasi Bank Dunia, bahkan menghitung kerugian ekonomi akibat stunting bisa mencapai dua hingga tiga persen dari produk domestik bruto setiap tahun.

Sejarah pun mencatat bahwa kebiasaan ini bukan tumbuh secara alami. Dalam berbagai kajian tentang rezim pangan global, akademisi seperti Harriet Friedmann dan Philip McMichael menjelaskan bagaimana surplus gandum negara besar pada era Perang Dingin sengaja disebar untuk membentuk selera dunia ketiga.

Indonesia mengalami persis hal itu lewat skema bantuan pangan Public Law 480 dari Amerika Serikat. Apa yang dulu masuk sebagai bantuan, perlahan mengunci selera dan struktur industri kita pada terigu hingga hari ini.

Cupin menyadari ada satu kabar baik yang patut dicatat di tengah semua ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting untuk pertama kalinya tercatat turun di bawah dua puluh persen, dengan asupan protein hewani sebagai salah satu kuncinya.

Lantas, jika kebiasaan ini dipasang oleh sejarah selama puluhan tahun, mungkinkah ia dibongkar kembali? Dan jika mungkin, instrumen seperti apa yang sanggup membalikkan arah selera satu bangsa?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

MBG dan Ikhtiar Membongkar ‘Republik Tepung’

Sejarah ternyata menyediakan satu contoh menarik yang bisa menjawab keraguan Cupin. Contoh itu datang dari Jepang, negara yang dulu juga mengalami penguncian selera pada gandum lewat program bantuan pascaperang.

Mulai tahun 1976, pemerintah Jepang secara sengaja membalik arah melalui program makan siang sekolah. Nasi kembali menggantikan roti di nampan anak-anak, dan kebijakan ini diperkuat dengan beragam insentif pada tahun-tahun berikutnya.

Puncaknya terjadi pada tahun 2005 ketika Jepang mengesahkan undang-undang pendidikan pangan yang dikenal dengan istilah shokuiku. Filosofi yang berakar pada pemikiran tokoh diet makrobiotik Sagen Ishizuka ini menempatkan makanan sebagai bagian dari pendidikan dan identitas bangsa.

Pelajaran kuncinya bukanlah bahwa Jepang berhasil lepas total dari gandum, sebab nyatanya tidak. Pelajarannya adalah bahwa titik ungkit untuk membentuk ulang selera satu generasi justru ada di nampan makan siang sekolah.

Di titik inilah Cupin menyadari relevansi program Makan Bergizi Gratis yang sedang berjalan di Indonesia. Dengan jangkauannya yang mencapai puluhan juta anak, MBG adalah instrumen pembentuk selera nasional terbesar yang pernah dimiliki republik ini.

Lebih dari sekadar membentuk selera, program ini juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebab setiap rupiah belanja MBG yang diarahkan ke pangan lokal akan mengalir kepada petani dalam negeri, bukan ke pemasok gandum di luar negeri.

Pernyataan Prabowo soal telur dadar pun bisa dibaca dalam kerangka yang jauh lebih besar dari sekadar urusan dapur. Instruksi itu pada dasarnya memprioritaskan substansi gizi di atas volume yang sekadar mengenyangkan.

Setiap kali nampan MBG menyajikan protein utuh dan pangan berbasis sumber lokal, ia tidak hanya memberi gizi untuk hari itu. Secara perlahan, ia juga sedang menggeser kurva permintaan dan selera generasi mendatang.

Ekonom peraih Nobel, Douglass North, dalam karyanya Institutions, Institutional Change and Economic Performance pernah mengingatkan kita soal hal ini. Menurutnya, institusi berubah bukan lewat ledakan sesaat, melainkan melalui perubahan kecil yang konsisten pada aturan main.

Cupin kini melihat instruksi telur rebus dan telur ceplok itu sebagai sebuah konsistensi kecil. Bila dikalikan jutaan porsi setiap hari, kebiasaan kecil itu berpotensi menjadi sebuah pergeseran struktural yang besar.

Pada akhirnya, Cupin menutup harinya dengan satu renungan yang lebih jernih. Apa yang tampak sebagai persoalan sepele soal telur dadar ternyata menyimpan ikhtiar panjang untuk merawat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Republik Tepung” memang dipasang dalam rentang satu generasi, dan membongkarnya pun mungkin membutuhkan waktu yang setara. Yang pasti, generasi penentu itu kini sedang duduk di bangku-bangku sekolah, menanti nampan makan siang yang akan turut membentuk masa depan mereka. (A43)