500 TKA Tiongkok akan masuk ke Sultra. Akan ditempatkan di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Pekerja lokal dinilai tidak memenuhi kualifikasi.

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ay Day 2018, hmmm, mungkin akan menjadi momentum yang mempertemukan buruh se Indonesia untuk meneriakkan dan memperjuangkan hak buruh yang katanya selalu saja masih jauh dari istilah cukup.

Kalau menuntut kemauan memang tak ada habisnya, tapi kalau menuntut apa yang dibutuhkan, rasanya perlu juga untuk diperjuangkan karena akan ada titik temunya.

Nah, buruh uppsss, maksudnya serikat buruh menuntut apa ya? Kemauan atau kebutuhan? Ehmmm.

Setidaknya, dalam momentum May Day isu yang digelontorkan takkan jauh tentang tuntutan kenaikan upah dan kesejahteraan buruh. Tapi, kalau isu ini memang datang dari buruh sih, Pemerintah rasanya harus mempertimbangkan.

Weiiitss, tapi yang jadi repot kalau isunya itu hasil ‘gorengan’ kaum elitis di serikat buruh, hmmm, makanya kalau ini terjadi sangatlah kental dengan aroma politis.

Tapi kalau ditinjau dari sudut pandang lain, kalau orang – orang sudah berkumpul dalam jumlah banyak dan terorganisir, sangatlah mudah disebut dan diposisikan sebagai basis kekuatan massa yang riil.

Waduh, apalagi kalau momentum tahun politik begini, aji mumpung, hmm sangat menggiurkan. Makanya tak aneh, serikat atau kelompok buruh terlihat sangat politis ya begitu adanya.

Menurut Said, Prabowo sudah menyatakan akan menghadiri deklarasi dukungan itu dan akan menandatangani kontrak politik yang disodorkan KSPI. https://t.co/FO2qXSCrOU

— Kompas.com (@kompascom) April 29, 2018

Bahkan serikat buruh tak sungkan untuk meneriakkan untuk berpihak ke kandidat calon Presiden. Ada yang dukung Jokowi ataupun dukung Prabowo.

Semisal, KSPI di bawah pimpinan Said Iqbal akan sekaligus mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo yang katanya Calon Presiden yang pro dengan kepentingan buruh.

Sementara, KPSPI akan tetap mendukung Jokowi. Tapi KPSPI ini beda lho organisasinya sama KSPI, walaupun beda satu huruf itu ternyata beda dukungan ke calon Presidennya, weleeeh weleeeh.

Tapi sebenernya serikat buruh ini mau memperjuangkan kepentingan buruh – buruh, atau mau menjadikan buruh martir atau alat politik?

Hmmm, kok aroma yang santer tercium bukan kajian tentang penderitaan buruh, tapi malah memaksakan diri mengusung nama calon Presiden.

Kalau buruh dijadikan martir oleh serikat buruh kepada salah satu calon, hmmm, jangan menaruh kecewa ya kalau kepentingannya ga diakomodir sama lawan politiknya, nikmati sajalah.

Makanya kalau kata Stephen King, kepercayaan dari orang-orang lugu adalah alat yang paling berguna untuk melakukan sesuatu.

Jadi jangan sampai ada ‘pemanfaatan politik’ dari buruh untuk kepentingan politik tersembunyi kaum elitis di serikat buruh, hmmm, jadi martir politik mulu, ga cape? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang tahun pemilu, isu tenaga kerja asing memang akan selalu menjadi isu yang seksi. Banyak politisi yang menggunakan isu ini untuk menaikan tingkat elektabilitas partainya di mata rakyat. Mengenai benar atau tidaknya isu yang mereka angkat, ya itu sih belakangan. Yang penting udah keliatan keren seakan membela hak pekerja Indonesia.

Ya seperti saat ini, di mana politisi oposisi beramai-ramai menghardik Pemerintah yang seakan pro terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ketimbang pekerja Indonesia itu sendiri. Mmm, apa iya kayak gitu? Wah, ini artinya Pemerintah melakukan penelantaran terhadap pekerja Indonesia dung ya. Wedew.

Menurut Fadli Zon, pasar tenaga lokal tuh dibanjiri oleh TKA loh. Mmm, maca cih kayak gitu? Omdo gak nih Om Fadli bilang gitu? Jangan-jangan cuma tes riak di akar rumput aja ya. Siapa tau isu ini masih anget buat digoreng terus sampe Pilpres tiba. Lempar isu gak boleh asal, nanti dibilang hoax sama Warganet.

Nih ya, eike kasih tau. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri per akhir tahun 2017, total berjumlah lebih dari 9 juta dan tersebar di beberapa negara. Di Tiongkok sendiri, TKI mencapai 10 persen, atau bisa dikatakan sekitar 1 juta pekerja Indonesia mengais rezeki di negara Tirai Bambu itu. Catet tuh!

Sedangkan total TKA di Indonesia berjumlah 120 ribu. Dan dari jumlah itu, TKA asal Tiongkok hanya 24 ribu. Coba deh guys, kalian bandingin angka 24 ribu itu sama jumlah tenaga kerja Indonesia di dalam negeri yang mencapai 120 juta orang. Ayo, banyakan mana nih angkanya. Pada bisa ngitung kan ya?

Mungkin dimata Om Fadli, angka 24 ribu ini terlihat seakan 2,4 juta, jadi dia panik gak ketulungan sehingga perlu menyampaikan kritik kelas receh ini. Eike kok jadi penasaran sama kaca mata yang di pake Om Fadli ya. Kira-kira minus berapa ya itu. Kok membandingkan jumlah angka aja gak bisa. Cape deh.

Kayaknya nih, sebagai oposisi, Om Fadli jarang dapet jatah ‘kue’ dari Pemerintah. Jadi wajar aja kalau dia sering ngelantur saat ngeritik Pemerintah. Toh menurut filsuf Voltaire (1694-1778), ‘Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.’ (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi memanjakan rakyat Indonesia dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur, sehingga akses masyarakat menjadi mudah.

Ya walaupun memang banyak yang ambruk sebelum jadi, semangat sih boleh diacungi jempol lah.

Apalagi Jokowi sangat senang sekali membagikan sertifikat tanah, hmmm, sungguh baik hati sekali, ya walaupun bagi sertifikat itu tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), ya Jokowi rela blusukan sembari bagi – bagi. Uhuuukk, uhuuukkk, pencitraan. Huussss, jangan gitu ah, udah tau bener, weleeeh weleeeh.

Tak hanya berhenti di situ loh, Jokowi juga sangat mengayomi masyarakatnya dengan memberikan sepeda kepada siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan pamungkas dari Jokowi. Mulai dari nama ikan sampe pertanyaan ujiannya anak SD.

Ya walaupun sering jadi bahan kritik orang sih, masa Presiden jadi spesialis sepeda, weleeeeh weelehhh.

Wadidaaw, jangan lupa kini era Jokowi memiliki spirit besar untuk memberantas ujaran kebencian dan hoax, makanya disiapkan badan khusus. Alhasil kelompok – kelompok yang katanya produsen hoax sudah dipenjara, ya walaupun ga terbukti bersalah. Yang hoax yang mana ya, upppssss, ini yang namanya hoax membangun kali ya, hadeuuuhh.

Weeeeiitttss, makanya ga aneh para partai politik itu kebanyakan pada dukung Jokowi di periode kedua, mungkin melihatnya dari bagaimana cara Jokowi memanjakan rakyatnya.

Manjakan rakyat dengan ambruknya infrastruktur, mengayomi rakyat dengan melangkahi tugas BPN, dan mungkin yang dikenang hanya sepeda peninggalannya nanti, huhuhu.

Saking luar biasanya ingin memanjakan rakyat, Jokowi ingin memberikan arena pembelajaran bagi rakyat untuk berkompetisi dalam dunia kerja. Weleeeh weleeeh, lumayan nih bisa dapet kerja. Akhirnya para pengangguran dapet pekerjaan nih, hayooo siap – siap kerja ya, uhuuyyy.

Tapi entah terlalu bikin manja atau gimana, Jokowi kini telah menandatangani peraturan yang bermuara pada kemudahan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Cieeee, manjain sih manjain, kalau digituin nanti lapak rakyat disikat sama orang asing dong.

Lah kalau Jokowi mau bener – bener manjain rakyat, sejauhmana Pemerintah memaksimalkan angkatan kerja Indonesia untuk memiliki kemampuan agar mampu bertarung dengan orang asing.

Jangan cuma bikin arenanya doang, tapi ga tau rakyat bisa tarung atau engga, weleeeh weleeeeh. (Z19)

Belakangan, media massa banyak memberitakan mengenai tenaga kerja asal Tiongkok yang membanjiri Indonesia. Para pendatang ini seolah menyerbu mengisi peluang-peluang kerja di tanah air dan menciptakan kecemasan tersendiri dalam masyarakat, khususnya bagi para pencari kerja Indonesia yang jumlahnya pun tidak sedikit.

PinterPolitik.com

JAKARTA – Era perdagangan bebas serta perjanjian bebas visa antar negara yang ikut ditandatangani Indonesia, memungkinkan warga asing untuk tinggal dan bebas bekerja di Indonesia. Sama halnya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim bekerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan, serta negara-negara di Timur Tengah.

Namun, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang besar dan terkesan mendadak menciptakan kecemasan dan keresahan dalam masyarakat. Terutama karena tak sedikit diantaranya yang ternyata bekerja secara ilegal. Berbagai komentar dan pendapat negatif pun mulai marak, terutama di sosial media. Sebagian besarnya menyalahkan pemerintah karena dianggap tidak sensitif dengan kondisi dalam negeri dan tendensius politik.

Terlepas dari benar tidaknya, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siroj meminta agar pemerintah harus  sensitif menjaga perasaan rakyat. “Sekaligus mengkaji ulang kebijakan pembangunannya bila dalam praktiknya tidak mengajak rakyat sebagai mitra, dalam hal ini sebagai pekerja,” ucapnya seperti yang dikutip dari Harian Jawa Pos.

Menanggapi keresahan masyarakat, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berjanji akan mengawasi keberadaan para TKA tersebut. “Kalau ada yang melanggar atau ilegal, akan kami tindak,” tegasnya. Pihak Keimigrasian pun mengaku terus memantau keberadaan para TKA dan berjanji akan langsung mendeportasi mereka yang bekerja secara ilegal.

Adanya pro dan kontra dalam masyarakat, sebaiknya menjadi tantangan bagi pihak yang terkait, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Keimigrasian, untuk bekerja lebih keras lagi dalam pengawasan TKA dan turis asing. Jangan sampai seolah-olah “bangun kesiangan”, baru bergerak setelah timbul keresahan.

Keresahan tidak tercipta begitu saja, pasti ada peristiwa yang mengawalinya. Masih minimnya pengawasan dan kerjasama yang sinergis antar departemen menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Jadi ada baiknya bagi mereka untuk menginstropeksi kinerja, karena bila tidak disikapi secara bijak akan mengganggu stabilitas bangsa dan keadilan sosial. (Berbagai sumber/G-18)