Dua negara adidaya sedang bertarung — bukan dengan peluru, tapi dengan panel surya, algoritma, chip semikonduktor, dan galangan kapal. Tiongkok menguasai infrastruktur fisik dunia: dari baterai EV hingga 90% pemrosesan mineral kritis. AS masih memegang infrastruktur kognitif: dari model AI hingga 90% peluncuran satelit global.

Yang paling jarang disadari: keduanya saling bergantung secara struktural — dan tidak bisa benar-benar menang tanpa yang lain. Di sinilah Indonesia harus bermain cerdas: bukan memilih kubu, tapi menjadi pihak yang *dibutuhkan* oleh keduanya. 

#geopolitik #AS #Tiongkok #teknologi #jaganegeri

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga miliar manusia bermain game setiap hari — dan sebagian besar tidak tahu bahwa lapangan bermain itu dikuasai oleh Beijing

PinterPolitik.com

Coba perhatikan ponsel orang di sekitarmu. Di angkot, di kantin, di ruang tunggu — ada yang main Mobile Legends, ada yang buka Clash of Clans, ada yang sedang dalam antrian ranked di League of Legends. Pertanyaan yang hampir tidak pernah muncul adalah: sebetulnya, punya siapa game-game itu?

Jawabannya mengejutkan bukan karena dramatis, tapi justru karena begitu wajar terdengar: semua jalan itu mengarah ke Shenzhen. Di sanalah Tencent berkantor — perusahaan teknologi Tiongkok yang dalam dua dekade terakhir membeli, satu per satu, studio-studio di balik game paling populer di dunia. Riot Games — pembuat League of Legends — kini 100 persen milik mereka. Supercell, kreator Clash of Clans, 84 persen. Moonton, yang membangun Mobile Legends, penuh. Epic Games, rumah Fortnite, sebagian besar saham strategisnya pun ada di tangan yang sama.

Angkanya tidak bisa diabaikan: dari 15 game mobile berpendapatan tertinggi global per Februari 2026, tujuh dimiliki perusahaan Tiongkok, menghasilkan 668 juta dolar dalam satu bulan saja. Tiga koma enam miliar pemain aktif di seluruh dunia. Kepemilikan ini tidak diumumkan dengan fanfare, tidak terasa seperti penaklukan — dan justru itulah yang membuat ceritanya menarik.

Kekuatan yang Tidak Memerlukan Panggung

Ada cara yang berguna untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan ia datang dari tiga pemikir yang jarang duduk dalam satu paragraf yang sama.

Yang pertama adalah Joseph Nye. Konsep soft power yang ia perkenalkan pada 1990 sederhana tapi tajam: kekuatan sejati bukan hanya soal siapa yang memiliki senjata paling besar, tapi siapa yang bisa membuat orang lain menginginkan apa yang kamu tawarkan. Hollywood, jazz, Levi’s — Amerika tidak menyebarkan itu dengan dekrit. Orang memilihnya karena mau. Nye menyebut soft power paling efektif adalah yang tidak terasa seperti pengaruh sama sekali.

Dari situ, bayangkan seorang remaja di Makassar yang bermain Honor of Kings 15 jam seminggu — menyerap estetika, nama karakter, dan mitologi yang seluruhnya berakar pada peradaban Tiongkok. Tidak ada yang memaksanya. Tidak ada propaganda. Hanya game yang bagus, dengan desain visual yang indah, dan komunitas yang hidup. Inilah soft power dalam bentuknya yang paling murni: ia bekerja persis karena tidak terasa seperti bekerja.

Tapi Nye baru menjelaskan separuh ceritanya. Separuh lainnya ada pada Shoshana Zuboff, yang dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019) berargumen bahwa platform digital tidak sekadar menjual produk kepada pengguna — mereka mengekstrak perilaku pengguna sebagai bahan baku. Setiap klik, setiap sesi bermain, setiap keputusan in-game adalah titik data. Game mobile adalah mesin ekstraksi yang sempurna karena ia mengumpulkan geolokasi, pola waktu harian, jaringan sosial, bahkan respons psikologis terhadap tekanan — bukan dengan memaksa, tapi dengan membuat penggunanya tidak mau berhenti.

Di titik inilah konteks Tiongkok membuat segalanya menjadi berbeda. Revisi Undang-Undang Kontra-Spionase Tiongkok pada 2023 mewajibkan semua perusahaan di bawah yurisdiksi Beijing untuk menyerahkan akses data kepada pemerintah bila diminta — tanpa pengecualian. Artinya, tidak ada pemisahan tegas antara data komersial Tencent dan akses potensial negara. Ini bukan tuduhan; ini teks undang-undang yang bisa dibaca siapa saja. Dan ini pula yang membuat pemerintahan Trump pada awal 2026 mempertimbangkan pemaksaan Tencent melepas kepemilikannya di Riot Games dan Epic Games — bukan karena ada bukti penyalahgunaan, tapi karena potensinya ada secara struktural.

Kerangka terakhir datang dari Susan Strange, ekonom politik yang memperkenalkan teori structural power: kekuasaan paling tahan lama bukan yang memaksa, melainkan yang menentukan aturan main. Siapa yang menguasai infrastruktur — energi, keuangan, komunikasi, pengetahuan — menentukan kondisi di mana semua orang lain harus bermain. Game, dalam kerangka Strange, adalah infrastruktur kultural abad ke-21. Menguasainya bukan berarti mengontrol apa yang dimainkan orang, melainkan menguasai platform tempat jutaan interaksi sosial, preferensi, dan jejak perilaku manusia terbentuk dan terekam setiap hari.

Gabungkan ketiganya — soft power Nye, surveillance capitalism Zuboff, structural power Strange — dan gambaran yang muncul bukan sekadar kisah sukses bisnis. Ini arsitektur pengaruh yang bekerja di tiga lapisan sekaligus, diam-diam, melalui sesuatu yang orang nikmati.

Naga yang Tidak Lagi Tersembunyi

Ada ungkapan dalam tradisi strategi Tiongkok kuno: crouching tiger, hidden dragon. Harimau yang berjongkok bukan harimau yang lemah — ia sedang mengatur posisi. Naga yang tersembunyi bukan naga yang tidak ada — ia menunggu momen yang tepat.

Selama dua dekade, itulah yang Tiongkok lakukan di industri game. Masuk perlahan, akuisisi bertahap, bangun ketergantungan, dan biarkan ekosistemnya tumbuh. Dunia membacanya sebagai ekspansi bisnis biasa — karena memang, di permukaan, ia terlihat persis seperti itu.

Yang berubah sekarang adalah skalanya merembet ke mana-mana. Pola yang sama sedang berulang di industri film, musik streaming, dan platform konten global. Konglomerasi hiburan Tiongkok masuk ke distribusi sinema internasional. Platform streaming asal Tiongkok mulai menyaingi Netflix di pasar Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Apa yang dimulai dari game perlahan memb

entuk ekosistem hiburan alternatif berskala planet — yang tidak berpusat di Los Angeles dan tidak tunduk pada asumsi-asumsi kultural Barat yang selama ini dianggap default.

Amerika membangun dominasi kulturalnya lewat Hollywood dan Coca-Cola, dan ia berhasil karena orang-orang di seluruh dunia memilihnya secara sukarela. Tiongkok sedang membangun versi barunya melalui layar yang kita pegang setiap malam — melalui game, karakter, dan turnamen yang kita ikuti. Bedanya tipis tapi signifikan: kerangka hukum yang melingkupinya berbeda dari yang melahirkan Hollywood.

Bagi Indonesia, ini bukan pertanyaan abstrak. Dengan 155 juta gamer aktif dan lebih dari 70 persen game terpopuler berkapital Tiongkok, Indonesia adalah salah satu arena terbesar dari dinamika ini. Belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur dimensi kedaulatan data dari penguasaan asing atas platform hiburan digital. Pertanyaan-pertanyaan itu — soal data, industri domestik, kerangka kebijakan — sudah seharusnya masuk agenda, bukan sebagai kepanikan, melainkan sebagai bagian dari kecerdasan strategis yang wajar dimiliki negara besar.

Naga sudah mulai muncul dari persembunyiannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini sedang terjadi. Pertanyaannya adalah: apakah kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam permainannya? (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Selat Hormuz tidak hanya bisa membawa malapetaka energi, tapi juga “kiamat data”. Apakah teknologi telah melahirkan keseimbangan kekuatan yang baru?

PinterPolitik.com

Selama beberapa dekade, Selat Hormuz dipahami sebagai salah satu titik paling krusial dalam sistem energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini, menjadikannya simbol klasik dari apa yang dalam studi geopolitik disebut sebagai chokepoint. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran strategis kawasan ini mengalami transformasi yang signifikan.

Di balik permukaan laut yang dilalui tanker minyak, terbentang jaringan kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa.
Infrastruktur ini menjadi tulang punggung bagi lalu lintas data global—mulai dari komunikasi internet hingga transaksi finansial lintas negara. Dengan demikian, Selat Hormuz kini tidak hanya menjadi simpul energi, tetapi juga bagian dari arsitektur digital global yang semakin vital.
Perkembangan ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam sistem internasional.

Ketika ekonomi global semakin terdigitalisasi, infrastruktur data menjadi sama pentingnya dengan jalur logistik fisik. Ketergantungan terhadap kabel bawah laut menciptakan dimensi kerentanan baru: gangguan pada satu titik tertentu tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi digital secara luas.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana konsentrasi infrastruktur pada titik-titik geografis tertentu membentuk ulang peta kekuatan global? Dan bagaimana negara-negara, termasuk Indonesia, dapat merespons dinamika tersebut secara strategis?

Energi ke Data: Evolusi Chokepoint

Konsep chokepoint secara tradisional merujuk pada jalur sempit yang menjadi penghubung penting dalam sistem perdagangan global, seperti Selat Hormuz atau Terusan Suez. Namun, dalam era digital, konsep ini mengalami perluasan. Chokepoint tidak lagi hanya berbentuk jalur fisik bagi komoditas, tetapi juga mencakup jalur transmisi data.

Kabel bawah laut saat ini mengangkut lebih dari 95% lalu lintas data internasional. Meskipun jumlah kabel global cukup banyak, distribusinya tidak merata. Beberapa wilayah menjadi titik konsentrasi utama karena faktor geografis dan historis, termasuk kawasan Timur Tengah.

Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai dual chokepoint: satu wilayah yang secara simultan menjadi krusial bagi aliran energi dan data. Dalam situasi konflik atau ketegangan geopolitik, kerentanan ini dapat menghasilkan dampak berlapis. Gangguan terhadap jalur energi dapat memicu lonjakan harga minyak, sementara gangguan terhadap kabel data dapat memperlambat atau bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi digital.

Berbeda dengan infrastruktur energi yang memiliki cadangan dan alternatif distribusi, kabel bawah laut memiliki karakteristik yang lebih rentan. Perbaikan kabel yang rusak dapat memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, terutama jika terjadi di wilayah konflik.

Dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ekonomi. Gangguan pada konektivitas data dapat meningkatkan latency, mengganggu layanan cloud computing, dan memperlambat transaksi finansial global. Dalam ekonomi yang semakin bergantung pada sistem real-time, gangguan semacam ini dapat menghasilkan efek domino yang luas.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa sistem global tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur. Terdapat redundansi dalam jaringan kabel internasional, meskipun tingkatnya bervariasi antar wilayah. Oleh karena itu, narasi mengenai “kiamat data” perlu dipahami secara proporsional: bukan sebagai kehancuran total, melainkan sebagai gangguan signifikan yang dapat menurunkan efisiensi dan meningkatkan biaya ekonomi.

Dalam kerangka teori Offensive Realism yang dikembangkan oleh John J. Mearsheimer, negara cenderung memaksimalkan kekuatan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup dalam sistem internasional yang anarkis.

Dalam konteks ini, infrastruktur strategis—termasuk kabel bawah laut—dapat dipandang sebagai instrumen kekuasaan.
Penguasaan atau kemampuan untuk memengaruhi titik-titik vital dalam jaringan global memberikan leverage geopolitik yang signifikan.

Hal ini tidak selalu berarti tindakan langsung seperti sabotase, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengancam atau mengendalikan akses terhadap infrastruktur tersebut.

Fenomena ini menunjukkan pergeseran dalam definisi kekuatan negara. Jika sebelumnya kekuatan diukur melalui kapasitas militer atau ekonomi, kini kontrol terhadap infrastruktur digital menjadi faktor yang semakin penting. Negara-negara yang berada di lokasi geografis strategis memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih besar dalam sistem global.

Perkembangan ini melahirkan sebuah paradoks: semakin maju dan terhubungnya dunia, semakin tinggi pula tingkat ketergantungannya pada sejumlah kecil titik fisik. Dalam literatur kebijakan, fenomena ini dapat disebut sebagai Paradox of Technological Geopolitics.

Di satu sisi, digitalisasi menciptakan ilusi tanpa batas—informasi dapat mengalir dengan cepat melintasi negara dan benua. Namun di sisi lain, aliran tersebut tetap bergantung pada infrastruktur fisik yang terbatas dan rentan. Dengan kata lain, kemajuan teknologi tidak menghilangkan kerentanan, tetapi justru mengonsentrasikannya.

Paradoks ini memiliki implikasi strategis yang luas. Negara-negara tidak hanya perlu melindungi infrastruktur mereka, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana posisi geografis mereka dapat dimanfaatkan dalam jaringan global. Dalam konteks ini, lokasi bukan lagi sekadar faktor geografis, tetapi juga aset strategis.

Peluang Simpul Data Baru?

Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan kombinasi antara tantangan dan peluang. Sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki posisi geografis yang potensial dalam arsitektur konektivitas global.

Ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang menunjukkan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi terhadap infrastruktur data internasional. Hal ini menuntut pendekatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi digital, tetapi juga pada aspek ketahanan infrastruktur.

Diversifikasi jalur kabel menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko konsentrasi. Selain itu, penguatan doktrin keamanan digital—termasuk perlindungan terhadap infrastruktur kritis—menjadi bagian integral dari strategi nasional di era digital.

Pendekatan ini sejalan dengan tren global, di mana negara-negara mulai memasukkan infrastruktur digital ke dalam kerangka keamanan nasional mereka.

Namun, di balik kebutuhan mitigasi risiko, terdapat peluang strategis yang tidak kalah penting. Posisi geografis Indonesia memungkinkan negara ini untuk berperan sebagai alternatif jalur konektivitas global, khususnya dalam menghubungkan kawasan Asia dan Pasifik. Dengan investasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan perannya dari sekadar pengguna menjadi penyedia infrastruktur dalam jaringan global.

Pada akhirnya, isu ini mencerminkan perubahan mendasar dalam cara kita memahami geopolitik. Infrastruktur digital tidak lagi berada di pinggiran, melainkan di pusat dinamika kekuatan global. Negara-negara yang mampu mengelola, melindungi, dan memanfaatkan infrastruktur tersebut akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem internasional yang semakin terhubung.

Dengan demikian, fokus kebijakan tidak hanya terletak pada upaya mengurangi kerentanan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengartikulasikan strategi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin bergantung pada konektivitas, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah risiko dapat dihindari, melainkan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola sekaligus diubah menjadi sumber keunggulan strategis. (D74)

Artikel ini dibuat dengan teknologi AI.

Maraknya industri romansa dinilai mulai menjadi disrupsi ekonomi. Mengapa hal ini bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Belakangan ini, industri romansa digital di Indonesia semakin sering diperbincangkan. Survei internal platform Seeking Arrangement pada pernah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah sugar daddy terbanyak kedua di Asia—catatan yang tentu berbasis pengguna aplikasi, bukan sensus nasional, namun cukup untuk memantik perhatian publik.

Di sisi lain, laporan kepolisian berulang kali mengungkap praktik relasi transaksional daring di berbagai kota, bahkan menemukan sindikat terorganisir yang memanfaatkan ruang digital sebagai pasar. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial.

Istilah-istilah yang dulu beredar di ruang terbatas kini menjadi konsumsi publik. Relasi personal, gaya hidup mewah, dan tawaran “pendapatan cepat” tampil berdampingan dalam satu ekosistem digital yang sama. Pertanyaannya bukan lagi sekadar soal moral atau hukum. Yang lebih mendasar: apakah ini hanya tren global yang kebetulan viral di Indonesia, ataukah sinyal perubahan cara generasi muda memandang kerja, uang, dan mobilitas sosial?

Di titik inilah isu ini menjadi relevan secara politik, ekonomi, sekaligus psikologis.

Sebuah Fenomena Disrupsi Ekonomi

Sebagian pengamat melihat maraknya industri romansa digital sebagai gejala disrupsi ekonomi. Transformasi digital dalam satu dekade terakhir memang mengubah cara orang bekerja. Platform menciptakan peluang baru: menjadi kreator, influencer, pekerja lepas, atau pelaku ekonomi berbasis aplikasi. Dalam lanskap ini, batas antara pekerjaan formal dan aktivitas personal semakin kabur.

Bagi sebagian anak muda, model relasi berbayar atau monetisasi kedekatan dipandang sebagai alternatif penghasilan yang lebih cepat dibandingkan pekerjaan konvensional yang menuntut waktu panjang, proses seleksi ketat, dan jenjang karier yang tidak selalu menjanjikan. Persepsi ini—entah akurat atau tidak—tumbuh dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan ekspektasi gaya hidup yang semakin tinggi.

Namun, tren ini jelas bukan monopoli Indonesia. Di berbagai negara, platform berbayar seperti OnlyFans membuka ruang bagi generasi muda untuk memonetisasi konten personal mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika permintaan dari kelompok berpenghasilan tinggi bertemu dengan kebutuhan finansial anak muda, pasar baru terbentuk dengan sendirinya. Teknologi mempertemukan dua kepentingan tersebut secara efisien.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dibaca melalui konsep “ekonomi intim” dari Eva Illouz. Ia menjelaskan bagaimana dalam kapitalisme modern, emosi, relasi personal, dan kedekatan sosial menjadi bagian dari mekanisme pasar. Hubungan yang sebelumnya dianggap privat kini bisa memiliki dimensi ekonomi. Sementara itu, Nick Srnicek melalui teori platform capitalism menyoroti bagaimana perusahaan digital mengubah individu menjadi pelaku ekonomi mandiri berbasis aplikasi. Platform bukan hanya perantara, melainkan arsitek pasar baru.

Dalam konteks ini, relasi sosial, citra diri, dan popularitas berubah menjadi aset yang bisa dimonetisasi. Algoritma memberi visibilitas, visibilitas menciptakan nilai, dan nilai itu bisa dikonversi menjadi pendapatan. Generasi muda yang tumbuh dalam ekosistem ini cenderung melihat fleksibilitas dan potensi cuan sebagai parameter utama dalam memilih aktivitas ekonomi.

Ada dimensi psikologis yang tak kalah penting. Budaya digital memproduksi narasi kesuksesan instan. Media sosial memperlihatkan gaya hidup mewah dalam potongan gambar yang terkurasi. Ketika ekspektasi meningkat lebih cepat daripada peluang riil, sebagian orang mencari jalur alternatif untuk mempercepat mobilitas ekonomi. Dalam situasi seperti ini, industri romansa digital bisa tampak sebagai solusi pragmatis.

Namun, membaca fenomena ini semata sebagai kegagalan ekonomi nasional adalah penyederhanaan yang berlebihan. Negara-negara dengan ekonomi maju pun menghadapi tren serupa. Artinya, yang sedang terjadi lebih tepat dipahami sebagai transformasi struktur ekonomi global—di mana kapitalisme platform memperluas ruang komodifikasi hingga ke ranah intim.

Menariknya, praktik relasi berbasis transaksi bukan hal baru dalam sejarah. Sejak peradaban kuno, relasi patronase antara elite dan individu yang bergantung secara ekonomi telah menjadi bagian dari struktur sosial. Banyak sejarawan bahkan menyebut praktik semacam ini sebagai salah satu bentuk ekonomi tertua dalam sejarah manusia. Perbedaannya kini terletak pada skala dan teknologi.

Digitalisasi membuatnya lebih terorganisir, lebih cepat, dan lebih mudah diakses.

Di masa lalu, relasi semacam itu terbatas pada lingkaran sosial tertentu. Kini, platform memungkinkan siapa saja—dengan perangkat dan koneksi internet—untuk masuk ke dalam ekosistem yang sama. Demokratisasi akses ini sekaligus memperluas risiko.

Fenomena yang Harus Segera Diberi Pehatian

Perkembangan industri romansa digital sejatinya menyimpan sejumlah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Risiko eksploitasi selalu mengintai, terutama ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa antara pihak yang memiliki sumber daya dan yang membutuhkan.

Selain itu, normalisasi uang instan dapat membentuk orientasi jangka pendek terhadap kerja dan karier.
Ada pula persoalan privasi dan keamanan digital. Dalam ekonomi berbasis platform, data pribadi menjadi komoditas. Ketika relasi intim bertemu dengan teknologi, potensi penyalahgunaan informasi menjadi semakin besar. Jika fenomena ini terus meluas tanpa kesadaran kritis, masyarakat dapat terjebak dalam ilusi kesuksesan cepat yang rapuh.

Namun, respons terhadap fenomena ini tidak bisa sekadar reaktif atau moralistik. Ia memerlukan pendekatan kolektif dan reflektif. Mendorong lahirnya peluang ekonomi yang sehat dan kompetitif menjadi penting agar generasi muda melihat lebih banyak opsi untuk berkembang. Literasi digital dan finansial juga krusial, agar individu mampu memahami risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan ekonomi.

Peran keluarga, komunitas, dan ekosistem digital tidak kalah penting dalam membangun kesadaran bersama. Di era ketika batas antara pekerjaan, hiburan, dan relasi semakin kabur, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi modal utama.

Pada akhirnya, pertanyaan “Konoha, Surganya Sugar Daddy?” bukan sekadar perenungan, ia adalah pintu masuk untuk membaca perubahan zaman. Industri romansa digital mungkin hanyalah satu gejala dari transformasi yang lebih besar—transformasi di mana teknologi, ekonomi, dan psikologi generasi bertemu dalam satu ruang yang sama.

Yang perlu dijaga bukan semata-mata aturan formal, tetapi juga orientasi nilai yang tumbuh di ruang publik. Ketika algoritma memberi panggung pada sensasi dan uang cepat, masyarakat perlu menegaskan kembali batas antara peluang dan eksploitasi. Perubahan ekonomi digital memang tak terhindarkan, namun tanpa kesadaran kolektif, ia bisa menggeser cara kita memaknai kerja, relasi, dan harga diri. Tantangannya adalah memastikan inovasi tetap membuka mobilitas sosial yang sehat—bukan justru menciptakan ketergantungan baru yang rapuh dan berisiko dalam jangka panjang.

Fenomena ini bukan sekadar tentang romansa. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah generasi menegosiasikan harapan, tekanan, dan peluang di era digital. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Medsos tak lagi sekadar soal hiburan, di balik algoritma dan konten instan, tersembunyi ancaman cognitive decay yang perlahan menggerogoti fondasi intelektual.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus global tentang dampak media sosial mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya perdebatan seputar media sosial berkutat pada isu privasi, hoaks, atau polarisasi politik, kini muncul kekhawatiran yang lebih fundamental: dampaknya terhadap kemampuan kognitif manusia, khususnya anak dan remaja.

Istilah seperti brain rot, TikTok brain, hingga cognitive decay semakin sering digunakan untuk menggambarkan fenomena ini—bukan sebagai diagnosis medis literal, melainkan sebagai metafora atas penurunan kualitas berpikir akibat paparan konten digital yang instan dan dangkal.

Kekhawatiran tersebut tidak lagi berhenti pada wacana akademik. Sejumlah negara, seperti Australia dan Malaysia, mulai mengambil langkah konkret dengan membatasi atau melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menandai pergeseran penting: isu media sosial tak lagi semata soal preferensi individu atau pola pengasuhan (parental guidance), melainkan mulai diperlakukan sebagai persoalan kebijakan publik.

Pertanyaan kuncinya kemudian muncul: apakah kekhawatiran ini berlebihan, sekadar kepanikan moral generasi tua terhadap teknologi baru? Ataukah justru kita sedang menyaksikan gejala awal dari persoalan yang lebih besar—yakni melemahnya kapasitas kognitif kolektif yang menopang peradaban modern?

Indikasi Cognitive Decay?

Berbagai penelitian dalam satu dekade terakhir memberi dasar empiris bagi kekhawatiran tersebut. Studi longitudinal yang dipublikasikan di jurnal-jurnal seperti JAMA dan Nature Communications menunjukkan korelasi antara penggunaan media sosial berlebihan dengan penurunan fungsi kognitif anak, mulai dari daya ingat, kemampuan membaca, hingga kapasitas bernalar.

Paparan konten video pendek yang intens juga terbukti memengaruhi attention span, melatih otak untuk terbiasa dengan stimulasi cepat dan berulang, serta menghindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang.

Dalam konteks ini, platform besar seperti Instagram dan Facebook—yang berada di bawah naungan Meta—sering menjadi sorotan. Bukan karena niat jahat dari satu individu atau perusahaan, melainkan karena desain algoritmiknya memang dioptimalkan untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Model bisnis berbasis attention economy mendorong konsumsi konten instan yang memicu dopamin secara cepat, namun minim tuntutan kognitif. Pola ini, jika terinternalisasi sejak usia dini, berpotensi membentuk kebiasaan berpikir yang dangkal dan impulsif.

Kekhawatiran para ilmuwan tidak berhenti pada dampak individual. Sejumlah akademisi mulai mengaitkan fenomena ini dengan teori yang lebih besar tentang keberlanjutan peradaban, salah satunya Olduvai Theory yang dikemukakan Richard Duncan. Teori ini menyatakan bahwa peradaban industri modern berisiko runtuh ketika kehilangan sumber daya kunci untuk menopang kompleksitasnya. Awalnya, Duncan menekankan kelangkaan energi sebagai faktor utama. Namun, dalam konteks era digital, muncul dimensi baru yang tak kalah penting: kelangkaan kognitif.

Peradaban modern bertumpu pada sistem yang sangat kompleks—mulai dari jaringan listrik, teknologi informasi, hingga tata kelola negara. Sistem-sistem ini tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga manusia dengan kapasitas intelektual memadai untuk memahami, merawat, dan mengembangkannya. Ketika perhatian, fokus, dan kemampuan berpikir mendalam terkikis secara massal, risiko yang muncul bukanlah kehancuran instan, melainkan degradasi bertahap terhadap kemampuan kolektif untuk menjaga kompleksitas tersebut.

Sejarah memberikan banyak contoh bagaimana teknologi canggih dapat hilang tanpa adanya bencana besar. Mekanisme Antikythera di Yunani kuno—sebuah perangkat mekanik presisi untuk memprediksi pergerakan benda langit—lenyap selama lebih dari seribu tahun bukan karena dihancurkan, melainkan karena pengetahuan untuk membuat dan memahaminya tidak lagi ditransmisikan. Hal serupa terjadi pada teknik pembangunan piramida Mesir atau pembuatan besi Damaskus. Teknologi-teknologi ini tidak punah secara tiba-tiba, melainkan menghilang secara gradual seiring munculnya generasi yang hidup di atas sistem tersebut tanpa benar-benar memahami fondasi intelektualnya.

Pola ini relevan dengan kekhawatiran hari ini. Jika generasi mendatang tumbuh dengan kebiasaan mengonsumsi informasi dalam potongan singkat, bergantung pada ringkasan instan, dan menghindari kompleksitas, maka tantangannya bukan sekadar penurunan prestasi akademik. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan jangka panjang masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem teknologi, ilmiah, dan institusional yang menopang kehidupan modern.

Alasan Sesungguhnya Dilarang di Beberapa Negara?

Fenomena ini menemukan resonansi menarik dalam budaya populer, salah satunya melalui kisah Star Wars. Dalam semesta tersebut, peradaban galaksi telah bertahan ribuan tahun dengan teknologi yang relatif stagnan. Inovasi besar jarang terjadi, sementara konflik berkelanjutan dan kehidupan elite yang serba nyaman menciptakan ketergantungan pada sistem mapan. Hasilnya bukan kehancuran total, melainkan degenerasi bertahap—peradaban yang tetap berdiri, tetapi rapuh dan mudah runtuh ketika sistem penopangnya terganggu.

Analogi ini memberi pelajaran penting: kemunduran peradaban tidak selalu datang dalam bentuk kiamat mendadak. Ia bisa hadir sebagai penurunan halus namun konsisten dalam kapasitas berpikir, belajar, dan beradaptasi. Dalam konteks dunia nyata, fenomena cognitive decay akibat media sosial seharusnya dipahami bukan sebagai tuduhan terhadap teknologi itu sendiri, melainkan sebagai peringatan atas arah penggunaannya.

Arah masa depan, bagaimanapun, belum final. Berbeda dengan determinisme keras dalam Olduvai Theory, penurunan kognitif bukanlah proses yang sepenuhnya tak terelakkan. Kebijakan publik, sistem pendidikan, serta regulasi teknologi memiliki ruang untuk berperan sebagai mekanisme korektif. Pertimbangan pembatasan penggunaan media sosial pada anak dan remaja—seperti yang mulai diterapkan di beberapa negara—dapat dibaca sebagai upaya menjaga kapasitas kognitif generasi mendatang, bukan sebagai penolakan terhadap kemajuan teknologi.

Pada akhirnya, perdebatan tentang media sosial dan kognisi membawa kita pada refleksi yang lebih luas: peradaban tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi dari kemampuan manusianya untuk memahami, merawat, dan mengembangkannya.

Jika perhatian dan nalar menjadi sumber daya langka, maka tantangan terbesar abad ini mungkin bukan kekurangan energi atau teknologi, melainkan bagaimana menjaga kualitas berpikir di tengah banjir informasi yang tak pernah berhenti. (D74)

Hmm, kalau pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #aniesbaswedan #keretacepat #whoosh #mediasosial #teknologi

Perdebatan bidang ilmu sains-teknologi melawan ilmu sosial-humaniora kembali memanas di media sosial. Bagaimana arah kebijakan Prabowo membaca pertarungan saintek-soshum ini?

PinterPolitik.com

“Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (28/3/2025)

Cupin menatap layar ponselnya sambil mengaduk kopi yang sudah tidak hangat lagi. Linimasanya di X, platform yang dulu bernama Twitter, penuh dengan cuitan yang saling menyerang: “Saintek lebih penting!” dan “Tanpa soshum, negara bisa rusak!” Begitulah suara warganet yang terus memperdebatkan jurusan mana yang lebih berguna bagi masa depan bangsa.

Awalnya, perdebatan itu muncul dari kebijakan beasiswa pemerintah. Namun seperti biasa, diskusi rasional cepat berubah menjadi adu gengsi. Para pendukung saintek menganggap diri mereka sebagai pahlawan pembangunan, para insinyur, ilmuwan, dan teknolog yang siap membangun jembatan, membuat aplikasi, dan menyalakan listrik di pelosok. Menurut mereka, beasiswa seharusnya diprioritaskan bagi bidang-bidang yang bisa menciptakan solusi konkret bagi masalah nasional.

Kelompok soshum tidak tinggal diam. Mereka menulis panjang lebar tentang pentingnya pemikir, ekonom, diplomat, dan budayawan yang menjaga arah kebijakan publik serta kohesi sosial. “Pembangunan bukan cuma beton dan baja,” tulis seorang akademisi. Tanpa pemahaman sosial, katanya, pembangunan bisa timpang dan rawan konflik. Namun argumen seperti ini sering kalah populer dibanding narasi efisien dan heroik dari kubu saintek.

Cupin tersenyum kecut membaca komentar sinis yang menyebut mahasiswa soshum sebagai “pengangguran intelektual.” Ia tahu, di balik ejekan itu ada kecemasan yang lebih dalam. Kecemasan tentang relevansi pendidikan di tengah dunia yang makin pragmatis. Apakah kuliah masih tentang ilmu, atau sudah berubah menjadi lomba mencari pekerjaan?

Perdebatan itu meluas ke segala arah. Dosen ikut berkomentar, influencer membuat thread, mahasiswa membuat meme. Ada yang menampilkan grafik, ada yang membagikan tangkapan layar beasiswa STEM di luar negeri. Cupin melihat semuanya sebagai cermin dari pertanyaan yang lebih besar: negara seperti apa yang sebenarnya ingin kita bangun?

Apakah Indonesia ingin menjadi bangsa yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, atau masyarakat yang adil dan inklusif? Apakah keduanya bisa berjalan beriringan, atau harus memilih salah satu? Cupin menatap layar yang terus bergulir, lalu bertanya dalam hati: apakah perdebatan ini hanya persoalan gengsi jurusan, atau refleksi dari arah pembangunan nasional yang sedang berubah? Dan kalau iya, ke arah mana perubahan itu mengalir?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saintek di Timur, Soshum di Barat

Cupin menutup ponselnya dan membuka laptop. Ia mulai membaca tentang bagaimana negara lain menghadapi dilema serupa. Ternyata, setiap negara punya tahapannya sendiri. Di Asia, terutama di negara yang sedang mengejar modernisasi, STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan.

Tiongkok, misalnya, sudah lama menjadikan STEM sebagai tulang punggung strategi nasionalnya. Sejak masa reformasi ekonomi, pemerintahnya menanamkan sains dan matematika sebagai fondasi sejak sekolah dasar. Cupin membaca penjelasan Yong Zhao dalam buku Who’s Afraid of the Big Bad Dragon: Why China Has the Best (and Worst) Education System in the World. Zhao menulis bahwa sistem pendidikan Tiongkok dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis tinggi, walau sering kali mengorbankan kreativitas. Itu adalah kompromi yang mereka terima demi mengejar ketertinggalan industri.

Hasilnya terlihat jelas sekarang. Tiongkok menjadi salah satu penghasil lulusan STEM terbesar di dunia. Dari laboratorium riset hingga pabrik chip, dari teknologi 5G sampai kecerdasan buatan, mereka membangun dengan kecepatan luar biasa. Cupin membayangkan ratusan juta siswa belajar sains setiap hari di ruang kelas berwarna abu-abu, semuanya bagian dari mesin besar bernama pembangunan nasional.

Lalu ada Singapura, negara kecil yang tidak punya minyak, batu bara, atau hasil bumi melimpah. Namun Singapura memiliki satu hal yang besar, yaitu investasi pada otak manusia. Cupin menemukan catatan dalam buku Concepts and Practices of STEM Education in Asia yang disunting oleh May May Hung Cheng, Cathy Buntting, dan Alister Jones. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana Singapura memadukan pendidikan STEM dengan strategi pembangunan jangka panjang.

Sejak sekolah dasar, anak-anak Singapura dilatih berpikir ilmiah dan menyelesaikan masalah nyata. Pemerintahnya tahu bahwa tanpa modal manusia unggul, negara itu tidak akan bertahan di peta ekonomi global. Kini Singapura berdiri sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, bukti bahwa fokus pada sains bisa mengubah negara kecil menjadi raksasa teknologi.

Namun dunia tidak berhenti di Timur. Di sisi lain Pasifik, ada Amerika Serikat dan Eropa yang memiliki pandangan berbeda. Negara-negara Barat, dengan infrastruktur dan ekonomi yang sudah mapan, justru memberi ruang besar pada pendidikan humaniora dan ilmu sosial. STEM memang penting, tetapi mereka melihat nilai yang sama dalam kreativitas, empati, dan pemikiran kritis.

Di Amerika Serikat, tradisi liberal arts sudah ada sejak abad ke-19. Cupin membaca karya Martha Nussbaum berjudul Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Dalam buku itu, Nussbaum menjelaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja, melainkan membentuk manusia yang berpikir kritis dan memahami kompleksitas dunia. Itulah sebabnya, mahasiswa Harvard atau Yale diwajibkan mengambil mata kuliah dari berbagai bidang sebelum memilih spesialisasi.

Cupin kemudian beralih ke buku lain karya Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Di sana tertulis dengan lugas bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika warganya dididik untuk berpikir dan berempati. Humaniora, katanya, bukan barang mewah, tetapi kebutuhan demokrasi. Cupin membayangkan kampus-kampus tua Eropa seperti Oxford, Cambridge, dan Sorbonne, tempat para mahasiswa berdiskusi tentang etika, sejarah, dan filsafat sambil menyeruput kopi hitam di pagi berkabut.

Dari dua dunia itu, Cupin melihat pola yang jelas. Negara yang masih membangun cenderung fokus pada sains dan teknologi untuk mempercepat kemajuan. Negara yang sudah maju mulai beralih ke ilmu sosial dan humaniora untuk menjaga keseimbangan sosial dan moralitas publik. Pola ini bukan hitam putih, tetapi menunjukkan satu hal: pendidikan selalu mencerminkan tahap perkembangan suatu bangsa.

Cupin menutup laptopnya dan bersandar. Ia merenung, kalau begitu, di mana posisi Indonesia? Apakah kita sedang menuju tahap seperti Tiongkok di awal reformasi, atau seperti Singapura di masa kebangkitannya? Atau justru kita akan menciptakan model baru yang memadukan keduanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Cupin, menuntunnya ke arah sosok yang kini memegang kendali kebijakan nasional, Prabowo Subianto.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Indonesia’s STEM Awakening?

Bagi Cupin, pemerintahan Prabowo menghadapi dilema klasik negara berkembang, yaitu bagaimana mengejar modernisasi tanpa kehilangan arah sosial. Namun tampaknya, Prabowo telah memilih jalannya. Ia memutuskan bahwa Indonesia harus memperkuat basis sains dan teknologi terlebih dahulu sebelum melangkah ke fase yang lebih kompleks.

Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar seperti pembangunan jalan tol, jaringan listrik, industri, dan pemerataan digital. Semua itu membutuhkan tenaga ahli, bukan hanya wacana. Cupin tahu bahwa negara ini butuh lebih banyak insinyur, teknolog, dan ilmuwan yang bisa menciptakan solusi praktis bagi masalah lokal.

Prabowo tampaknya sadar betul akan hal ini. Ia meluncurkan program Sekolah Garuda, sebuah proyek besar yang berfokus pada pengembangan keterampilan STEM dengan kurikulum nasional dan internasional, termasuk International Baccalaureate. Tujuannya sederhana namun ambisius, yaitu mencetak generasi baru anak muda Indonesia yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga menciptakannya.

Cupin membayangkan suasana di Sekolah Garuda, laboratorium dengan peralatan modern, siswa-siswa muda dengan jas putih bereksperimen, dan guru-guru yang melatih mereka berpikir kritis serta kolaboratif. Sekolah ini diluncurkan serentak di 16 wilayah, dari Aceh hingga Papua. Ada 12 sekolah yang diubah menjadi model transformasi, dan empat sekolah baru yang dibangun dari nol.

Bagi Cupin, ini bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan proyek keadilan sosial. Untuk pertama kalinya, pendidikan unggulan tidak lagi terpusat di Jakarta. Anak-anak dari pelosok pun punya kesempatan yang sama untuk bersaing secara global. Pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 akan ada 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru yang membentuk jaringan sekolah unggulan berbasis STEM di seluruh nusantara.

Yang menarik bagi Cupin adalah pendekatan holistik program ini. Pemerintah tidak hanya membangun gedung dan laboratorium, tetapi juga membina guru dan memperkuat manajemen sekolah. Artinya, ekosistem belajar dibangun dari bawah, bukan hanya simbol proyek besar. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan kepemimpinan.

Cupin melihat strategi ini sebagai langkah realistis. Indonesia sedang berada di tahap pembangunan yang menuntut solusi teknis, seperti halnya Tiongkok dan Singapura di masa lalu. Maka, memprioritaskan STEM bukan berarti menyepelekan soshum, melainkan menyesuaikan prioritas dengan kebutuhan zaman. Ketika ekonomi, industri, dan infrastruktur sudah kuat, barulah ruang bagi humaniora bisa berkembang lebih luas.

Namun Cupin juga tahu bahwa pendidikan tidak boleh kehilangan ruhnya. Ia ingat pesan Martha Nussbaum, bahwa tanpa kemampuan berpikir kritis dan empati, sains bisa menjadi mesin tanpa arah moral. Artinya, meski fokus pada STEM, pendidikan Indonesia tetap harus menanamkan nilai kemanusiaan agar teknologi tidak melahirkan alienasi.

Di matanya, Sekolah Garuda adalah langkah awal menuju kebangkitan baru, bukan hanya kebangkitan sains, tetapi juga kebangkitan harapan. Generasi muda Indonesia kini memiliki kesempatan untuk belajar, berinovasi, dan bersaing di dunia yang serba digital. Prabowo mungkin telah membuat pilihan yang pragmatis, tetapi Cupin melihat di baliknya ada visi jangka panjang, yaitu menjadikan Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi pencipta teknologi.

Cupin menutup catatannya dan menatap jendela sore yang berwarna oranye. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah di masa depan anak-anak dari Sekolah Garuda itu akan menciptakan penemuan besar yang mengubah negeri? Dan ketika saat itu tiba, apakah bangsa ini sudah siap menyeimbangkan logika sains dengan kebijaksanaan sosial yang lahir dari hati manusia? (A43)

Di tengah riuh persaingan geopolitik Asia-Pasifik, Jepang diam-diam memiliki “imperium senyap” lewat kabel-kabel fiber optic yang melintasi samudra. Dari sinilah mengalir arus data dunia, menjadikan Jepang pusat strategi digital yang tak bisa diabaikan Washington maupun Beijing. 

PinterPolitik.com 

Di era ketika geopolitik tak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau besarnya cadangan energi, ada satu “urat nadi” global yang jarang disorot namun menentukan nasib negara-negara: jaringan kabel fiber optic bawah laut.

Hampir 99% lalu lintas data internasional—termasuk transaksi keuangan, komunikasi diplomatik, hingga hiburan streaming—mengalir lewat pipa tipis kaca yang membentang ribuan kilometer di dasar samudra. Jika jaringan ini terputus, dampaknya bisa seketika melumpuhkan sistem keuangan, mengganggu koordinasi pertahanan, dan memutus arus informasi yang menopang ekonomi global. Tak heran, kabel bawah laut kini diperlakukan layaknya “jalur sutra” baru di abad ke-21, di mana perebutan kontrol atasnya setara pentingnya dengan penguasaan pelabuhan strategis di masa lalu.

Di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menguasai jalur data global, Jepang muncul sebagai pemain kunci yang jarang dibicarakan, tapi memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik. Negeri Matahari Terbit ini bukan hanya menjadi persimpangan penting bagi jaringan kabel bawah laut, tapi juga produsen dan operator utama yang membangun infrastruktur tersebut di Asia Pasifik.

Pertanyaannya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah “imperium senyap” yang memegang kendali strategis atas arus informasi dunia?

Persimpangan Data Pasifik? 

Posisi geografis Jepang ibarat jembatan digital yang menghubungkan Amerika dengan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lebih dari 20 kabel bawah laut internasional berlabuh di negara ini, termasuk proyek raksasa seperti FASTER dan JUNO—kabel trans-Pasifik berkapasitas besar yang dirancang untuk memenuhi lonjakan kebutuhan AI dan cloud computing di masa depan.

Infrastruktur ini menjadikan Jepang titik transit vital. Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, bahkan sebagian besar Asia Tenggara, bergantung pada jalur kabel yang melewati Jepang untuk mengakses pasar data Amerika dan Eropa. Dalam istilah geopolitik, Jepang memegang posisi “chokepoint” data yang setara dengan Selat Malaka dalam perdagangan maritim. Situasi ini memberi Jepang leverage strategis: dalam krisis, akses data melalui Jepang bisa menjadi kartu tawar yang menentukan arah negosiasi diplomatik atau perdagangan.

Kekuatan Jepang di sektor ini bukan hanya soal lokasi, tetapi juga kemampuan manufaktur dan pengelolaan. Industri kabel bawah laut Jepang menguasai sekitar 41% proyek di Asia Tenggara—mengungguli Amerika (20%) dan Tiongkok (19%). Proyek-proyek ini mencakup jaringan yang membawa hampir seluruh lalu lintas internet di kawasan.

Dengan kombinasi industri domestik yang kuat, dukungan pemerintah, serta teknologi yang dirancang tahan gempa dan tsunami, Jepang membangun infrastruktur yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga terlindungi secara politis dari intervensi asing.

Dominasi Jepang di dunia fiber optic juga terkait erat dengan dinamika keamanan internasional. Posisinya bisa membuat Amerika Serikat memandang Jepang sebagai sekutu strategis untuk menjaga “jalur data” dari potensi penyadapan lawan-lawannya. Sebaliknya, Beijing berusaha mengembangkan jaringan kabel alternatif seperti proyek Peace Cable yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Afrika tanpa melibatkan Jepang atau AS.

Kondisi ini menempatkan Jepang di posisi tawar tinggi: ia bisa menjadi mitra utama Washington dalam menahan ekspansi digital Tiongkok, sekaligus menjadi penyedia infrastruktur yang mungkin sulit bagi negara-negara Asia yang ingin menghindari ketergantungan pada satu kekuatan besar saja.

Membuat Jepang Powerful? 

Namun, dominasi ini juga menyimpan potensi menarik. Ketika sebuah negara menjadi simpul penting dalam jaringan data, ia memegang kemampuan teknis untuk memonitor, memperlambat, bahkan memutus koneksi pihak lain. Secara teori, Jepang bisa menekan negara-negara tetangga yang terlalu bergantung pada jalur kabelnya, baik dalam konteks diplomatik maupun ekonomi. 

Bagi Asia Tenggara, misalnya, ketergantungan pada kabel Jepang berarti stabilitas internet regional sangat dipengaruhi kondisi politik dan teknis di Tokyo. Jika hubungan bilateral memburuk atau terjadi gangguan teknis besar, dampaknya akan langsung terasa pada kecepatan komunikasi, perdagangan digital, hingga keamanan siber. 

Jepang memang tidak membangun pangkalan militer baru atau mengirim armada kapal untuk menguasai wilayah. Namun, lewat jaringan kabel bawah laut dan industri fiber optic yang dimilikinya, negeri ini membangun “imperium senyap” yang sama strategisnya dengan kekuatan militer konvensional. 

Kontrol atas infrastruktur data adalah bentuk kekuasaan baru yang bekerja di bawah radar publik. Ia menentukan siapa yang bisa terhubung, seberapa cepat informasi bergerak, dan siapa yang punya akses terhadap jalur komunikasi paling aman. 

Di tengah persaingan AS-Tiongkok, posisi Jepang sebagai hub fiber optic Pasifik memberinya peran unik: penyeimbang, penjaga gerbang, sekaligus pemain yang bisa memanfaatkan ketergantungan regional. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jepang menyadari kekuatan ini—tetapi sejauh mana ia akan menggunakannya dalam permainan geopolitik global. (D74) 

Prof. Dr. G. A. Siwabessy merupakan Menteri Kesehatan era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, ia memiliki sisi lain, yakni sebagai “Bapak Atom Indonesia”.

PinterPolitik.com

Dalam lintasan sejarah Indonesia, banyak tokoh besar yang menonjol di arena politik, diplomasi, atau militer. Namun, ada satu figur yang melintasi batas disiplin ilmu dan profesi: Prof. Dr. G.A. Siwabessy. Ia bukan hanya Menteri Kesehatan terlama dalam sejarah RI (1966–1978), tetapi juga tokoh penting di balik pengembangan teknologi nuklir di Indonesia, hingga dikenal sebagai Bapak Atom Indonesia.

Kombinasi peran ini unik: di satu sisi, memimpin sektor kesehatan dengan kebijakan besar seperti pencetusan program Asuransi Kesehatan; di sisi lain, mengawal proyek strategis nuklir nasional. Latar belakangnya sebagai dokter, khususnya spesialis radiologi, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit ilmuwan Indonesia pada masa itu yang memahami teknologi radiasi. Pengetahuan ini kemudian membuka jalan baginya memimpin Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Pertanyaannya, bagaimana seorang dokter mendapat kepercayaan memimpin bidang yang begitu teknis dan strategis? Dan apa makna pembangunan yang bisa kita tarik dari perjalanannya?

Pengawan Program Nuklir Dua Presiden

Selain menjadi Menkes tahun 1966 hingga 1978, G. A. Siwabessy adalah Kepala BATAN pertama, menjabat dari 1966 hingga 1973.

Keterlibatan Siwabessy di dunia nuklir berawal dari awal 1960-an, ketika Indonesia berupaya memperkuat kapasitas teknologi nasional. Dunia saat itu berada di tengah kompetisi ketat dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang tidak hanya bersaing di luar angkasa, tetapi juga dalam penguasaan energi nuklir. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, ingin menunjukkan kemampuan untuk bersaing di panggung teknologi.

Siwabessy, yang pernah menempuh studi radiologi di Belanda dan Amerika Serikat, menjadi aset langka. Keahliannya membuatnya dipercaya memimpin oleh Presiden Soekarno untuk memimpin BATAN, lembaga yang menjadi garda depan pengembangan teknologi nuklir sipil di Indonesia. Keputusan ini bukan hanya karena kapasitas teknis, tetapi juga reputasinya sebagai administrator yang teliti dan memiliki integritas tinggi.

Salah satu langkah penting di awal kepemimpinannya adalah mengawasi pengoperasian Reaktor Triga Mark II di Bandung pada 1965, hasil kerja sama dengan Amerika Serikat melalui program Atoms for Peace. Meski digunakan untuk penelitian dan pendidikan, reaktor ini menjadi simbol masuknya Indonesia ke era teknologi tinggi.

Di periode berikutnya, saat era kepemimpinan Presiden Soeharto, ia melanjutkan pengembangan fasilitas nuklir, termasuk pembangunan reaktor riset terbesar di Asia Tenggara pada masanya di Serpong, Tangerang. Reaktor ini diresmikan pada 1987 dan diberi nama Reaktor G.A. Siwabessy sebagai penghargaan atas dedikasinya.

Sepanjang kiprahnya, Siwabessy menjaga agar pengembangan nuklir Indonesia berjalan dalam kerangka damai. Ia aktif mewakili Indonesia di forum International Atomic Energy Agency (IAEA) dan berperan dalam penandatanganan Non-Proliferation Treaty (NPT) pada 1970. Pendekatan ini membuka pintu kerja sama teknologi dan memastikan Indonesia mendapat akses pengetahuan nuklir dari berbagai negara.

Konteks global saat itu menciptakan peluang sekaligus tantangan. Perang Dingin mendorong negara-negara berkembang untuk berhati-hati mengelola teknologi strategis, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperoleh alih teknologi melalui kerja sama internasional. Dalam situasi seperti inilah, sosok seperti Siwabessy menjadi penghubung penting antara kepentingan nasional dan dinamika global.

Dari sudut pandang politik pembangunan, kisahnya menunjukkan bahwa strategi dalam memilih dan menempatkan SDM di posisi strategis bisa menentukan arah kemajuan. Penunjukan seorang dokter radiologi untuk memimpin pengembangan nuklir mungkin terdengar tak lazim, namun langkah inilah yang melahirkan terobosan besar bagi riset dan teknologi Indonesia.

Warisan yang Berharga

Kisah G.A. Siwabessy memperlihatkan bahwa sejarah pembangunan Indonesia juga dibentuk oleh tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas lintas bidang. Ia bukan hanya dokter yang memahami kesehatan publik, tetapi juga penggerak penting dalam teknologi strategis yang memerlukan visi jangka panjang.

Dalam kerangka pemikiran human capital dari Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker, keberhasilan suatu negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali lahir dari kemampuan mengembangkan keahlian warganya secara optimal. Siwabessy adalah contoh bagaimana pendidikan, keterampilan, dan integritas dapat berpadu untuk memberi sumbangsih besar pada negara.

Pada masanya, dorongan untuk mengembangkan sains tidak dapat dilepaskan dari situasi dunia yang tengah berada di puncak persaingan teknologi global. Perang Dingin mendorong negara-negara untuk memajukan riset dan penguasaan teknologi strategis, termasuk energi nuklir. Indonesia pun melihat pentingnya memiliki kapasitas riset yang kuat, tidak hanya demi simbol kemajuan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berdaulat secara ilmu pengetahuan.

Semangat era awal pembangunan nasional juga menjadi momentum penting untuk menempatkan figur-figur visioner seperti Siwabessy di posisi strategis. Kepercayaan yang diberikan kepadanya menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan perpaduan antara keahlian teknis dan kemampuan manajerial. Dalam konteks itu, penguasaan sains bukan hanya prestasi akademis, tetapi juga modal politik yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari mozaik sejarah Indonesia yang membanggakan. Dari ruang praktik kedokteran hingga pusat riset nuklir, ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan bagi kemajuan, apa pun latar belakang awal seseorang. Kisah ilmuwan kelahiran Maluku ini lantas layak dikenang bukan hanya sebagai catatan biografi, tetapi juga sebagai inspirasi tentang peran penting pengetahuan dan dedikasi dalam membangun negeri. (D74)

Beberapa dekade lalu ponsel merupakan barang mewah yang hanya bisa dibeli segelintir orang. Kini semua lapisan masyarakat bisa menjangkaunya. Presiden ke-3 RI, B. J. Habibie disebut berperan besar di balik hal ini. 

PinterPolitik.com 

Beberapa dekade lalu, kepemilikan ponsel merupakan simbol eksklusivitas. Perangkat komunikasi ini hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, mengingat harganya yang sangat tinggi, jika disesuaikan dengan nilai saat ini, mencapai ratusan juta rupiah. Dalam konteks masa itu, ponsel bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga representasi status sosial. 

Namun dalam dua puluh tahun terakhir, lanskap tersebut mengalami perubahan drastis. Ponsel kini telah menjelma menjadi perangkat yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar sekolah dasar hingga pelaku usaha mikro di pelosok negeri. Aktivitas seperti swafoto, konferensi video, transaksi daring, hingga akses informasi kini dapat dilakukan dari genggaman tangan. 

Transformasi ini tentu tidak terjadi secara kebetulan. Di balik adopsi teknologi yang begitu masif, terdapat rangkaian kebijakan publik dan visi strategis yang memungkinkan akses telekomunikasi menjadi semakin inklusif dan terjangkau. Salah satu tokoh sentral dalam proses tersebut adalah Presiden ke-3 Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie. 

Meski lebih sering diidentikkan dengan kontribusinya di bidang rekayasa pesawat terbang dan teknologi industri, Habibie juga memainkan peran krusial dalam membuka infrastruktur dan pasar telekomunikasi nasional. Sayangnya, peran tersebut belum banyak mendapatkan sorotan setara. Padahal, kebijakan-kebijakan yang ia inisiasi telah menjadi fondasi penting bagi terbentuknya ekosistem digital Indonesia yang kita kenal hari ini.

Jejak Langkah Habibie dalam Telekomunikasi Indonesia 

Transformasi telekomunikasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa penting pada pertengahan 1980-an. Saat itu, Indonesia mulai menikmati kehadiran teknologi telepon selular generasi awal, yaitu Nordic Mobile Telephone (NMT). Namun, alih-alih menjadi alat komunikasi massal, ponsel generasi pertama lebih mirip barang mewah. Harganya saat itu bisa mencapai 10 hingga 15 juta rupiah—angka yang jika dikonversi ke nilai saat ini (Rp16.000) setara dengan 180 hingga 250 juta rupiah. 

Namun, situasi ini perlahan bergeser ketika Habibie, kala itu menjabat Menteri Riset dan Teknologi, aktif mendorong pengembangan sektor teknologi dan komunikasi. Pada 1993, ia menjadi salah satu tokoh penting yang mendorong Indonesia mengadopsi teknologi Global System for Mobile Communications (GSM) sebagai standar nasional. Teknologi ini memungkinkan komunikasi lebih efisien dan berbiaya lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. 

Namun, langkah paling strategis justru datang dari inisiatif membuka pasar. Di era 1994-an hingga awal 2000-an, Habibie mendorong lahirnya BUMN berbasis GSM pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pemisahan penjualan perangkat dan layanan operator. Ini merupakan titik balik. Sebelumnya, ponsel hanya dijual secara bundling, membuat harganya sulit dijangkau dan persaingan terbatas. Pemisahan ini memungkinkan konsumen membeli ponsel dan memilih kartu SIM dari operator yang berbeda—sebuah kebebasan konsumen yang kini kita anggap biasa. 

Saat menjabat sebagai Presiden, Habibie memperkuat langkah-langkah tersebut dengan kerangka hukum. Melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, negara secara eksplisit membuka peluang bagi sektor swasta untuk berperan lebih luas dalam industri telekomunikasi. Dalam dokumen kebijakan Cetak Biru Telekomunikasi 1999, pendekatan pembangunan berbasis teknologi informasi mulai diarahkan ke keterlibatan multipihak, termasuk swasta. 

Langkah-langkah ini selaras dengan gagasan dari Daniel Lerner, seorang pemikir modernisasi yang dalam bukunya The Passing of Traditional Society (1958), menekankan pentingnya media dan teknologi komunikasi dalam transformasi sosial. Bagi Lerner, akses terhadap informasi adalah pintu masuk menuju masyarakat yang lebih modern dan demokratis. Habibie tampaknya memahami hal ini. Baginya, mungkin keterjangkauan teknologi bukan hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi fondasi bagi pembangunan manusia yang lebih setara dan produktif. 

Dari Visi Habibie ke Ekosistem Digital Indonesia 

Kini kita hidup dalam ekosistem digital yang sangat dinamis. Ponsel tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi jendela menuju dunia: dari pendidikan, perdagangan, hiburan, hingga aktivitas sosial dan politik. Ratusan juta pengguna internet di Indonesia hari ini memanfaatkan jaringan yang secara historis dibuka oleh keberanian mengambil langkah-langkah strategis pada masa lalu.  

Tanpa infrastruktur, regulasi yang membuka jangkauan, mungkin kita masih berada di era ponsel sebagai barang mewah. Dalam konteks ini, warisan Habibie bukan semata-mata deretan kebijakan teknokratis, melainkan juga mindset pembangunan yang berpihak pada keterbukaan, efisiensi, dan pemberdayaan rakyat melalui teknologi.  

Jika langkah-langkah awal itu tidak ada, mungkin kita tak akan melihat pertumbuhan ekosistem digital secepat sekarang. Jejaknya memang tak selalu terlihat jelas, tapi warisan dari kebijakan masa lalu itu kini menjadi bagian penting dari keseharian kita. (D74)